Docstoc

Pendidikan Pancasila, BAB3-Ketahanan Nasional

Document Sample
Pendidikan Pancasila, BAB3-Ketahanan Nasional Powered By Docstoc
					                                   BAB I
                               PENDAHULUAN
   Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas
ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan
dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun
yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan
perjuangan nasional, sedangkan Politik berasal dari kata politics dan atau policy yang
berarti kekuasaan (pemerintahan) atau kebijaksanaan.

   Politik di Indonesia berdasarkan atas dua hal yaitu politik dalam negri dan politik luar
negri. Ketahanan pada aspek politik dalam negeri berarti system pemerintahan yang
berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan
pendapat. Kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam
masyarakat sedangkan Ketahanan pada aspek politik luar negeri berarti meningkatkan
kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif
Indonesia dimata dunia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi
kepentingan nasional.

    Ketahanan Nasional indonesia harus memiliki sifat mandiri,dinamis, manunggal,
wibawa,serta konsultasi dan kerjasama. Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat
percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta tidak mudah menyerah. Dinamis,
artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun
menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi
lingkungan strategisnya. Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif
yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan
selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal
yang dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak
lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Konsultasi dan kerjasama,
artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan
antagonis lebih mengutamakan kerjasama dan saling menghargai.

                                        BAB II
                                         ISI
A. Politik
Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-
masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan
negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara
kota).
Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata
"politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-
orang yang menekuni hal politik.


Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang
antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda
mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

   politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan
    bersama (teori klasik Aristoteles)
   politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
    negara
   politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
    mempertahankan kekuasaan di masyarakat
   politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain:
kekuasaan politik,legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses
politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai
politik.

Teori politik

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana
mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik
antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat,
kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan
politik, perbandingan politik, dsb.

Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia
antara lain: anarkisme, autoritarian, demokrasi, diktatorisme , fasisme , federalisme,
feminisme , keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme,liberalisme,
libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, the
okrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
B. Ketahanan Nasional

Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional
yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala
tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari
dalam. Untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara
serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang
seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh
berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wasantara.

Kesejahteraan = Kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan
nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani
dan                                                                         jasmani.
Keamanan = Kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap
ancaman dari luar maupun dari dalam.

Sifat - Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

1. Mandiri = Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri bertumpu pada identitas,
integritas dan kepribadian. Kemandirian merupakan prasyarat menjalin kerjasama yang
saling menguntungkan

2. Dinamis = Berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta
kondisi lingkungan strategis.

3. Wibawa = Pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan
kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain.

4. Konsultasi dan Kerjasama = Sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai
dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa


Asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun
berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut
adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2000: 99 – 11).

- Asas kesejahtraan dan keamanan
Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu
maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan
bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi
mantap/tidaknya                       ketahanan                         nasional.

- Asas komprehensif/menyeluruh terpadu

Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut
berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan
seimbang.

- Asas kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa
dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan
kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga
dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.


HAKEKAT KETAHANAN NASIONAL DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
INDONESIA

1. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia = Keuletan dan ketangguhan yang
   mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat
   menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.
2. Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia = Pengaturan dan
   penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan
   selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1.   Kesejahteraan dan keamanan
2.   Komprehensif Integral (Menyeluruh Terpadu)
3.   Mawas kedalam dan keluar
4.   Kekeluargaan


SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Mandiri = Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri bertumpu pada identitas,
   integritas dan kepribadian. Kemandirian merupakan prasyarat menjalin kerjasama
   yang saling menguntungkan
2. Dinamis = Berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta
   kondisi lingkungan strategis.
3. Wibawa = Pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan
   kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain.
4. Konsultasi dan Kerjasama = Sikap konsultatif dan kerjasama serta saling
   menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.


PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL PADA KEHIDUPAN BERNEGARA

Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional
dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut
waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga
interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangan komplek.

Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang
mendukung kehidupan, yaitu:

   1. Aspek alamiah (Statis)
      a. Geografi
      b. Kependudukan
      c. Sumber kekayaan alam

   2. Aspek sosial (Dinamis)
      a. Ideologi
      b. Politik
      c. Ekonomi
      d. Sosial budaya
      e. Ketahanan keamanan




PENGARUH ASPEK IDEOLOGI

Ideologi => Suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan
motivasi.

Dalam Ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh
bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang
dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu
ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari
sistem falsafah itu sendiri.

1. IDEOLOGI DUNIA
a. Liberalisme(Individualisme)
   Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua
   orang (individu) dalam masyarakat (kontraksosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak
   asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh
   siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan.
   Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan
   kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Tokoh:
   Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, Harold J. Laski


b. Komunisme(ClassTheory)
   Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain.
   Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh karena itu kaum buruh
   dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum
   kapitalis & borjuis, dalam upaya merebut kekuasaan / mempertahankannya,
   komunisme,akan:
   1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta
   menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
   2. Atheis, agama adalah racun bagi kehidupan masyarakat.
   3. Mengkomuniskan dunia, masyarakat tanpa nasionalisme.
   4. Menginginkan masyarakat tanpa kelas, hidup aman, tanpa pertentangan,
   perombakan masyarakat dengan revolusi.


c. Paham Agama
   Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius.
   Bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara
   melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia.


2. IDEOLOGI PANCASILA

Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa
Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman
dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa
Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka
menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan
akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta
pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut:

 1. Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif.
 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar
    mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan
    negara.
 3. Bhineka Tunggal Ika dan Wasantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam
    masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan
    kesatuan wilayah.
 4. Contoh para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat
    merupakan hal yang sangat mendasar.
 5. Pembangunan seimbang antara fisik material dan mental spiritual untuk
    menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme
 6. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara
    mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain



PENGARUH ASPEK POLITIK
Politik berasal dari kata politics dan atau policy yang berarti kekuasaan
(pemerintahan) atau kebijaksanaan.

Politik di Indonesia:

1. Dalam Negeri
Adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 yang
mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu
system yang unsur-unsurnya:

  a. Struktur Politik

  Wadah penyaluran pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat dan
  sekaligus wadah dalam menjaring/pengkaderan pimpinan nasional

  b.ProsesPolitik

  Rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun
  kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan
  kepemimpinan yang akhirnya terselenggara pemilu.

  c.Budaya Politik

  Pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan
  bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan rasional
  melalui pendidikan politik dan kegiatan politik sesuai dengan disiplinnasional.

  d.Komunikasi Politik
  Hubungan timbal balik antar berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
  bernegara, baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sumber pimpinan-pimpinan
  nasional

2. Luar Negeri
Salah satu sasaran pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa.
Landasan Politik Luar Negeri = Pembukaan UUD ’45, melaksanakan ketertiban dunia,
berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan anti penjajahan
karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Politik Luar Negeri Indonesia
adalah bebas dan aktif.

Bebas = Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa.

Aktif = Indonesia dalam percayuran internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi
obyek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya.

Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang
sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang
bersadarkan Pancasila UUD ’45.

Ketahanan pada aspek politik dalam negeri = Sistem pemerintahan yang berdasarkan
hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat.
Kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam
masyarakat

Ketahanan pada aspek politik luar negeri = meningkatkan kerjasama internasional yang
saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan
sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Perkembangan,
perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama.memperkecil
ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju. Mewujudkan
tatanan dunia baru dan ketertiban dunia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-
hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan



PENGARUH ASPEK EKONOMI

Perekonomian:

  1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi
     masyarakat meliputi: produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa
  2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu
     maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan
     bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.


Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap
kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal
dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh
dari luar, sebaliknya sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan
pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.

Perekonomian Indonesia = Pasal 33 UUD ‘45

Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai
hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan
untuk mensejahterakan bangsa. Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli
dan monopsoni baik oleh pemerintah/swasta. Secara makro sistem perekonomian
Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa
yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis
serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing
tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat.

Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal
yang menunjang, antara lain:

   1. Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
      yang adil dan merata.
   2. Ekonomi Kerakyatan Menghindari:
      a. Sistem free fight liberalism: Menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.
      b. Sistem Etastisme: Mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
      c. Monopoli: Merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan
      sosial.
   3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian,
      perindustrian dan jasa.
   4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama dibawah
      pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta
      masyarakat secara aktif.
   5. Pemerataan pembangunan.
   6. Kemampuan bersaing.
PENGARUH ASPEK SOSIAL BUDAYA
Sosial = Pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai
        kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur
        pemersatu

Budaya = Sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan
         karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan
         kekuatan pendukung penggerak kehidupan.



Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam,
lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah.

Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi
oleh budaya asing (local genuis). Local genuis itulah pangkal segala kemampuan
budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing.

Kebuadayaan nasional merupakan hasil (resultante) interaksi dari budaya-budaya suku
bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai nilai
bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah
tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia.
Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat
dasar:

      -   Religius
      -   Kekeluargaan
      -   Hidup seba selaras
      -   Kerakyatan

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya
bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk
dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, bersatu, cinta tanah air,
berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan
seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai
dengan kebudayaan nasional.

PENGARUH ASPEK HANKAM

Pertahanan Keamanan Indonesia=> Kesemestaan daya upaya seluruh rakyat
Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan
dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan
negara RI.

Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan,
menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat diseluruh
bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu
fungi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya,
guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan
ketahanan nasional Indonesia.

Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang
dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis,
mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan
kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.



Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup:

      -    Struktur kekuatan
      -    Tingkat kemampuan
      -    Gelar kekuatan


Untuk membangun          postur   kekuatan   pertahanan   keamanan   melalui   empat
pendekatan:

      1.   Ancaman
      2.   Misi
      3.   Kewilayahan
      4.   Politik


Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar dan menjadi tanggung
jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan
menjadi tanggung jawab Polri.

TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau
Polri sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan
darurat.
Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan udara untuk
memasuki wilayah Indonesia (initial point). Oleh karena itu pembangunan postur
kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu diarahkan kepada pembangunan
kekuatan pertahanan keamanan secara proporsional dan seimbang antara unsur-unsur
utama.

Kekuatan Pertahanan = AD, AL, AU. Dan unsur utama Keamanan = Polri.

Gejolak dalam negeri harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan
mengundang campur tangan asing (link up) dengan alasan-alasan:

      -   Menegakkan HAM
      -   Demokrasi
      -   Penegakan hukum
      -   Lingkungan hidup


Mengingat keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan
keamanan kita mengacu pada negara-negara lain yang membangun kekuatan
pertahanan keamanan melalui pendekatan misi yaitu = untuk melindungi diri sendiri dan
tidak untuk kepentingan invasi (standing armed forces):

      1. Perlawanan bersenjata = TNI, Polri, Ratih (rakyat terlatih) sebagai fungsi
         perlawanan rakyat.
      2. Perlawanan tidak bersenjata = Ratih sebagai fungsi dari TIBUM, KAMRA,
         LINMAS
      3. Komponen pendukung = Sumber daya nasional sarana dan prasarana serta
         perlindungan masyarakat terhadap bencana perang.


Ketahanan pada Aspek Pertahanan Keamanan

   1. Mewujudkan kesiapsiagaan dan upaya bela negara melalui penyelenggaraan
      SISKAMNAS.
   2. Indonesia adalah bangsa cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan
      kedaulatan.
   3. Pembangunan pertahanan keamanan ditujukan untuk menjamin perdamaian dan
      stabilitas keamanan.
   4. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan harus dilindungi.
   5. Mampu membuat perlengkapan dan peralatan pertahanan keamanan.
   6. Pembangunan       dan     penggunaan      kekuatan   pertahanan    keamanan
      diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana,
      menghormati HAM, menghayati nilai perang dan damai.
   7. TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang berpedoman pada Sapta Marga.
   8. Polri sebagai kekuatan inti KAMTIBMAS berpedoman pada Tri Brata dan Catur
      Prasetya.
Ketahanan yang Diharapkan pada Era Globalisasi

Ketahanan Nasional Indonesia harus mampu memberikan jaminan, terhadap

(1) Identitas dan integritas Nasional

(2) Eksistensi bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia

(3) Tercapainya tujuan dan cita-cita Nasional

Untuk semua itu, maka bangsa Indonesia melakukan pembangunan nasional
(Bangnas). Dalam pembangunan nasional tersebut diupayakan dengan pendekatan
ketahanan nasional yang dilandasi oleh wawasan nusantara. OIeh karenanya pula,
wawasan nsantara (Wasantara) sebagai wawasan dalam pembangunan nasional.

Penerapan pendekatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional sejalan
dengan kelemahan dan kekuatan yang kita miliki seperti diutarakan di atas, maka
diperlukan pengaturan dalam segenap aspek kehidupan bangsa (astagrata).

Aspek Trigatra

Dalam pengaturan aspek trigatra yang perlu mendapat perhatian ialah sebagai berikut.

1. Pengaturan tata ruang wilayah nasional yang serasi antara kepentingan
kesejahteraan dan kepentingan keamanan. Keserasian ini sangat penting, karena kita
tidak mau membayar risiko yang sangat besar apabila teijadi keadaan darurat perang
atau bencana, di mana sumber-sumber perekonomian dan permukiman harus
dilindungi,  oleh   karena   itu  dalam    perencanaan       pembangunan     harus
mempertimbangkan kepentingan keamanan tersebut dalam arti luas, selain
mempertimbangkan aspek kesejahteraan untuk masyarakat luas.

2. Pengelolaan sumber kekayaan alam dengan memperhatikan asas manfaat, daya
saing dan lestari serta keadilan sosial l,agi seluruh rakyat.

Asas manfaat berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber kekayaan alam itu,
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mempunyai daya saing
berkaitan dengan “mutu” yang tinggi standar sesuai dengan kebutuhan pasar dan
pelayanan yang menyenangkan. Tanpa mutu yang tinggi dan pelayanan yang prima
produk kita tidak bisa bersaing di pasar internasional di era kesejagatan ini. Selain itu
pengelolaan sumber kekayaan alam kita hendaknya tidak melihat keuntungan jangka
pendek tetapi juga melihat keuntungan jangka panjang dengan memperhatikan
kelestarian dalam pengelolaannya. Begitu pula hasil pembangunan hendaknya
rnencerminkan-pemerataan (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

C. PEMBINAAN KEPENDUDUKAN
Penduduk Indonesia dewasa ini ± 200 juta termasuk IV terbesar di dunia. Jumlah yang
terus berkembang ini karena pertumbuhan yang masih tinggi untuk itu perlu
dikendalikan pertumbuhannya melalui program KB (Keluarga Berencana). Program KB
ini tidak hanya ditujukan kepada pengendalian tersebut tetapi lebih luas yaitu
peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan. Berbarengan dengan itu, maka perlu
diupayakan peningkatan kualitasnya melalui program pendidikan dan keterampilan
dalam arti luas untuk memulihkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang
menguasai ilmu pengetahuan, teknologi yang dilandasi iman dan takwa. Di sisi lain
sebaran yang tidak proporsional di 17.508 buah pulau perlu diupayakan agar menjadi
sebaran yang proporsional, melalui program pengembangan atau pembangunan
wilayah luar Pulau Jawa. Pada tahap awal transmigrasi boleh jadi menjadi alternatif,
tetapi pada tahap berikutnya perlu dipikirkan relokasi industri-industri di Pulau Jawa ke
luar Pulau Jawa serta pengembangan potensi-potensi perekonomian di wilayah luar
Pulau Jawa tersebut.

Aspek Pancagatra

1. Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (ideologi).

Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat harus dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ke arah itu
telah dilakukan melalui penataan P4, Pembentukan BP7 di tingkat Pusat dan Daerah.
Penataan dan pengajaran Pancasila di masyarakat dan sekolah-sekolah masih
dianggap kurang efektif, karena cenderung berorientasi kepada keterampilan kognitif
dan formalitas. Dalam pelaksanaan P4 ini keteladanan dan panutan masih dibutuhkan
bagi masyarakat. Agaknya terlalu sulit mencari panutan dalam pelaksanaan P4. Ini
sebuah tantangan yang harus dihadapi dan hambatan yang harus disingkirkan dalam
upaya pelaksanaan P4 dalam kehidupan kita berbangsa, beragama dan
bermasyarakat. Dalam konteks ini suatu hal yang perlu dan harus Anda ingat bahwa P4
adalah norma yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat, tanpa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para
penganutnya (warga negara Indonesia) dia akan kehilangan makna sebagai norma.
Dan kalaupun ada kelemahan, kekurangan dalam pengamalannya, itu adalah
kesalahan oknum, bukan kesalahan P4-nya. Oleh karena itu kita harus bersikap
rasional. Jangan sampai kita mau membunuh seekor tikus di lumbung padi, lalu
lumbung padinya dibakar atau dihancurkan.

2. Penghayatan Budaya Pancasila

Budaya politik (political culture) merupakan landasan dilaksanakannya sistem politik.
Karena sistem pemerintahan Indonesia, struktumya terdapat dalam UUD 1945 yang
berlandaskan Pancasila, maka yang menjadi, political culture Indonesia adalah
Pancasila. Masalahnya, sejauh mana pemerintah dan rakyat Indonesia, baik yang
berada di suprastruktur, infrastruktur maupun substruktur menghayati dan
mengamalkan budaya politik Pancasila dalam praktek kehidupan politik sehari-hari.
Peningkatan dan pengamalan budaya politik Pancasila ini sangat mutlak untuk
memantapkan stabilitas politik di negeri tercinta ini.

Hubungan dua arah antar lembaga negara, antar pemerintah dan rakyat perlu
ditingkatkan. Suasana harmonis, terpadu dan bersinerji perlu diciptakan, sehingga
setiap keputusan politik yang diambil sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat berlandaskan hukum-hukum yang berlaku. Jika keputusan yang diambil
sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka itulah pencerminan
dari demokrasi. Salah satu karakter negara demokrasi adalah adanya UU atau hukum
yang ditegakkan (Rule of law) yang mengendalikan sistem politik, agar politik atau
kekuasaan tidak disalahgunakan (lihat penjelasan UUD 1945 Negara Indonesia
berdasar atas hukum (rechstaat) tidak berdasar kekuasaan belaka (machhstaat). Rule
of law berasaskan supremacy of law, persamaan di muka hukum atau equality before
the law (lihat pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Hak Asasi manusia (Human right) dan social
equality atau kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat.

Dalam supermacy of law, hukum atau UU menjadi yang tertinggi, dengan demikian
kekuasaan tunduk pada hukum atau undang-undang. Apabila hukum tunduk kepada
kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum atau mengubah hukum, dan
hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Dengan demikian segala
tindakan penguasa walaupun melanggar hak asasi manusia dapat dibenarkan oleh
hukum atau undang-undang.

Dalam negara hukum kedudukan warga negara adalah sama di muka hukum. Apabila
tidak ada persamaan di muka hukum, maka orang yang mempunyai kekuatan atau
kekuasaan akan mempunyai kekebalan hukum sehingga dapat merusak atau menindas
orang yang lemah.

Dalam hak asasi manusia (human right) mempunyai pokok yaitu hak kemerdekaan
pribadi, hak kmerdekaan berdiskusi dan hak berapat. Hak kemerdekaan pribadi adalah
hak-hak untuk melakukan apa yang dianggap baik oleh dirinya tanpa merugikan orang
lain dan menambulkan gangguan terhadap masyarakat sekelilingnya. Hak
kemerdekaan berdiskusi adalah hak untuk melahirkan pendapat dan mengkritik, tetapi
harus bèrsedia mendengar atau memperhatikan pendapat dan kritik orang lain. Bagi
bangsa Indonesia penyampaian pendapat atau kritik tersebut harus sesuai dengan
aturan atau moral etika budaya politik Pancasila. Hak untuk berapat, hak ini ada yang
membatasinya, yaitu apabila rapat itu menyebabkan kekacauan sehingga perdamaian
menjadi rusak, maka rapat itu merupakan tindakan melawan atau melanggar hukum
(unlaw full). Jadi dalam human right itu ada batasnya, yaitu hak-hak orang lain.
Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
dirinya, karena hak kemerdekaan dirinya dengan hak kemerdekaan orang lain adalah
sama.

Dalam asas social equality di mana kedudukan setiap anggota masyarakat adalah
sama. Apabila masih ada perbedaan kedudukan sosial, yang disebabkan oleh jenis
pekerjaan, jenis kelamin, warna kulit atau ras, maka, rule of law akan mengalami
hambatan karena yang membentuk masyarakat itu adalah orang-orang yang
mempunyai asal yang sama (warga negara) dan wujud yang sama pula. Jika rule of
law dengan asas-asasnya dapat kita lakukan dengan baik diiringi dengan makin
meningkatnya “kecerdasan” rakyat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka
“partisipasi” politik rakyat akan meningkat.

3. Mewujudkan Perekonomian yang Efisien, Pemerataan dan Pertumbuhan yang
Tinggi.

Pembangunan nasional yang sedang kita lakukan adalah perekonomiannya atau
beratnya pada bidang ekonomi, karena bidang ekonorni mi sebagai pemicu dan
pemacu kemajuan bidang-bidang Iainnya. Kendatipun struktur perekonomian Indonesia
makin seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa, namun oleh
sementara pengamat melihatnya belum efisien. Adanya kebocoran, korupsi, kolusi,
nepotisme, pungutan liar dan lain-lain yang sejenis dianggap menodai perekonomian
Indonesia. Praktek monopoli, oligopoli dan sejenis Iainnya, etatisme dan persaingan
bebas (free fith libralisme) harus dihilangkan dalam sistem perekonomian Indonesia
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalarn UUD 1945.

Pada pelita-pelita yang lalu pertumbuhan yang kita prioritaskan sementara pemerataan
di kebelakangkan. Saat ini sudah waktunya kita meletakkan pemerataan menjadi
prioritas, tanpa mengenyampingkan pertumbuhan. Dengan kata lain, dengan
pemerataan kita akan mencapai pertumbuhan. Konsep ini mengarah kepada
empowerment (pemberdayaan masyarakat), dan bukan konglomerasi pada sekelompok
kecil anggota masyarakat. Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan
adalah paradigma yang meletakkan peranan negara atau pemerintah pada posisi
sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Paradigma ini telah
banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan karena sangat
tidak mempercayai kemampuan rakyat dalam pembangunan diri dan masyarakat
mereka sendiri. Selain itu, paradigma itu menghambat tumbuhnya kearifan lokal
sebagai unsur sentral dalam perencanaan pembangunan masyarakat yang
berkesinambungan. Perlunya kearifan lokal dâlam perencanaan pembangunan mulai
dirasakan ketika orang melihat semakin banyaknya proyek dan program ‘
pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan
aspirasi masyarákat setempat. Negara dan aparatñya dahulu dianggap dapat menjadi
“pendorong” pembangunan. Sebagai alternatifhya diajukan paradigma baru yang
dikenal dengan paradigma empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Paradigma
ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan àkan berjalan dengan sendirinya
apabila masyarakat mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan
menggunakannya untuk pembangünan masyarakatnya. Hal ini dianggap lebih mampu
mencapai tujuan pembangunan yaitu menghilangkan kemiskinan. Menurut para ahli,
kegagalan pembangunan di negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh
model pembangunan yang diterapkan tidak memberikan kesempatan kepada rakyat
miskin untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan,
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Paradigma pemberdayaan ingin mengubah kondisi ini dengan cara memberi
kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian
melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri, serta diberi
kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah
maupun dan pihak lain.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa perbedaan antara model pembangunan
yang “partisipatif dengan model pemberdayaan rakyat atau empowerment.
Perbedaannya terletak dalam hal model empowerment rakyat miskin, tidak hanya aktif
berpartisipasi dalam proses pemilihan program, perencanaan dan pelaksanaannya
tetapi mereka juga menguasai dana pelaksanaan program itu. Sementara dalam model
partisipasi keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan hanya sebatas pada
pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan, sedang pemerintah tetap menguasai dana
guna mendukung pelaksanaan program itu.

Model empowerment menciptakan pula suatu metodologi pengumpulan data yang akan
digunakan untuk merencanakan program pembangunan yaitu metodologi Participation
Action Research (PAR). Model ini sama dengan model community managed
development maka PAR pun mengikutkan rakyat, khususnya rakyat miskin dalam
mengumpulkan data, menjelaskan sebab-sebab yang mereka anggap menjadi
penyebab keterbelakangan masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikan masalah
itu. Dengan kata lain PAR masyarakat adalah rekanan dari peneliti bukan sebagai
objek. Model empowerment dapat dijumpai dalam dua versi yang berbeda dan
perbedaan ini akan mempengaruhi strategi yang akan dipakai dalam pelaksanaan
pembangunan. Kedua versi empowerment tersebut adalah versi dan Paulo Freire dan
versi yang berasal dari Schumacher. Persamaan antara kedua versi itu terletak pada
penekanan akan pentingnya setiap agen pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Adapun yang membedakan kedua versi tersebut terletak pada analisis dan metodologi
yang digunakan oleh masing-masing versi.
Versi Paul Freire berinti pada suatu metodologi yang dia sebut sebagai metodologi
conscientization yakni suatu proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi
dan politik yang ada dalam suatu masyarakat dan menyusun cara untuk menghilangkan
kondisi opresif dalam masyarakat. Bagi Paul Freire empowerment bukanlah sekadar
hanya memberi kesempatan rakyat menggunakan sumber daya alam dan dana
pembangunan saja tetapi lebih dan itu empowerment merupakan upaya untuk
mendorong masyarakat dalam mencari cara menciptakan kebebasan dan
strukturstniktur yang opresif. Dengan kata lain empowerment berarti partisipasi
masyarakat dalam politik. Sedang versi Schumacher tentang empowerment kurang
berbau politik, beliau lebih menekankan pada hal-hal yang dikatakan beliau sebagai
berikut. Pembangunan ekonomi akan berhasil jika dilaksanakan secara meluas.
Gerakan pembangunan yang merakyat dengan menitikberatkan këpada pengendalian,
pemanfaatan secara optimal, terencanã dan bersemangat, dengan menempatkan
tenaga kerja yang berpotensi dengan tepat. Pemerintah tidak pernah dididik jadi
enterpreuner, inovator, tetapi jadi regulator; Schumacher percaya bahwa manusia itu
mampu untuk membangun diri mereka sendiri tanpa mengharuskan terlebih dahulu
menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. Schumacher
menyatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk menolong si miskin adalah
memberi kàil pada ikan dengan demikian mereka mandiri.

Seperti sudah disebut di atas dua versi empowerment itu akan menentukan pendekatan
yang       digunakan      oleh      masing-masing        pendukung       dan    tiñgkat
keberhasilannya.Empowerment versi Paul Freire telah dapat diduga akan sulit berhasil
apabila empowerment itu dihadapkan pada interest-interest yang kuat dan dominan
dalam suatu masyarakat. Para elite lokal pasti akan menentang empowerment versi
Freire karena keradikalannya. Namun empowerment versi Schumacher yang
memfokuskan pada pembentukan kelompok mandiri juga tidak akan banyak
mempunyai arti tanpa ada dukungan politik. Contohnya, dalam upaya membantu orang
miskin dengan memberi kail, namun apabila kaum miskin itu tidak diberi hak untuk
mengail di sungai maka pastilah mereka tidak akan dapat. hidup dengan lebih baik.
Andaikan juga diberikan häk untuk mengail, tetapi ikan-ikan yang dikail sudah habis di
jaring oleh neiayan besar, tentu tidak ada artinya. Dengan kata lain versi empowerment
apa pun yang akan kita pilih dibutuhkan “dosis” politik untuk menjadi obat yang ampuh
bagi penyakit kemiskinan. Empowerment sebagai suatu strategi pembangunan memiliki
unsur transformatif. Apabila unsur mi tidak dapat dikembangkan, maka, empowerment
tidak akan mampu menjadikan dirinya sebagai strategi yang ampuh dan hanya tinggal
menjadi slogan dalam upaya memberantas kemiskinan. Kita tidak akan mampu
memberdayakan petani Indonesia apabila mereka tidak diizinkan niendirikan suatu
organisasi baru yang benar-benar dibentuk oleh petani dan untuk petani. Dengan kata
lain, model empowerment itu sangat berkait dengan upaya kita membentuk suatu civil
society (masyarakat madani).
Kendatipun kita harus berupaya keras untuk memberdayakan rakyat dalam proses
pembangunan, namun upaya tersebut harus dilaksanakan secara rasional dalam artian
kita perlu memahami kendala-kendala yang ada dalam diri kelompok rakyat itu sendiri.
Amatlah besar resiko kegagalannya apabila kita demi memberdayakan rakyat
menyerahkan sejumlah dana yang cukup besar kepada kelompok masyarakat yang
belum pernah memiliki pengalaman mengelola uang sebesar itu ataupun pengalaman
lain yang akan dapat membantu memperkokoh keberdayaan kelompok itu. Para
pengamat pembangunan di Amerika Latin merasa sangat khawatir atas keputusan
organisasi bantuan pembangunan Amerika untuk menyerahkan dana bantuannya
langsung. pada. organisasi “akar rumput” yang kebanyakan belum mempunyai
pengalaman dalam pengelolaan dana yang dikhawatirkan adalah kegagalan organisasi
itu melaksanakan tugasnya akan menciptakan amunisi bagi mereka-mereka yang
propendekatan pembangunan yang topdown untuk menembak jatuh model
pemberdayaan itu (bottom up).

Satu masalah penting dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang
adalah adanya asas “the government can do not wrong”. Asas ini menyebabkan
sulitnya tumbuh sikap akomodatif dan bertanggung jawab di kalangan aparat negara.
Karena pemenintah tidak dapat bersalah, maka aparatnya pun tidak dapat disalahkan.
Pemerintah Indonesia telah mendirikan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
menggantikan asas the government can do not wrong termasuk aparatnya menjadi
asas the government can do wrong.

Memberdayakan rakyat adalah suatu konsep politis yang berarti menata kembali
hubungan antara negara dan rakyat dan antara kaya dan miskin, dan bukan hanya
sekadar memberi kail pada rakyat. Meskipun diberi kail rakyat tidak akan dapat banyak
berbuat apabila ikan-ikan di sungai telah habis ditangkap nelayan besar itu sangat
penting dijaga dan dimantapkan stabilitas keamanan dari aspek kehidupan lainnya.
Stabilitas ini merupakan sarat mutlak dalam pembangunan. Tidak ada investor yang
mau menanamkan modalnya jika stabilitas di negara ini tergoncang. Begitu pula tidak
ada ketenangan bagi rakyat untuk turut berpàrtisipasi dalam pembangunan nasional.
Perut Anda boleh kenyang, tetapi tetap dihantui oleh ketakutan, tidak akan membuat
nyaman hidup Anda. Bukankah begitu?

Selain diperlukannya stabilitas keamanan dalam pembangunan nasional, maka yang
lebih esensial harus dipadukan atau dimantapkan ialah kesamaan pola pikir, pola sikap
dan pola tindak kita untuk mencapai karsa dalam cita-cita nasional, tujuan nasional,
tujuan Pembangunan Nasional, sasaran pembangunan nasional, dan kepentingan
Nasional. Begitu pula di dalam gerak pembangunan nasional yang intensif kita lakukan
sekarang adalah masalah keterpaduan yang masih perlu mendapat perhatian, baik itu
antara pemerintah masyarakat, antar Pusat Daerah, antar sektor-sektor pembangunan
maupun di dalam sektor pembangunan. Hal ini harus diupayakan oleh para elit
kepemimpinan nasional pada suprastruktur dan infrastruktur baik di tingkat pusat
maupun daerah.

Dengan konsep keterpaduan ini (Pendekatan Ketahanan Nasional), kita praktekkan
dalam sikap gerak pembangunan nasional, bukan hanya efisiensi yang dapat kita
peroleh, tetapi juga hasil pembangunan nasional tersebut akan lebih bermanfaat atau
lebih meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (kesejahteraan dan keamanan),
sehingga mempunyai dampak yang luas dalam meningkatkan ketahanan nasional
dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia (ideologi politik, ekonomi sosial
budaya dan hankam). Maka dengan memperhatikan konsepsi ketahanan nasional dan
hakikat nilai-nilai pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran
pembangunan nasional yang ingin kita capai, sangat mungkin kita melaksanakan
pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional. ini berarti ketahanan nasional
tidak hanya sebagai “kondisi”, tetapi juga sebagai “metode” untuk menjelaskan dan
meramalkan masalah-masalah pembangunan. Setiap masalah yang ada dalam
pembangunan nasional mengakibatkan kondisi tertentu dalam ketahanan nasional.
Dengan ketahanan nasional yang terus meningkat di segala aspek kehidupan bangsa,
bangsa Indonesia akan tetap“survive”, betapa pun besarnya badai kehidupan yang
datang menghantamnya di era kesejagatan ini. Badai tersebut pasti akan dapat kita
atasi dan pasti berlalu. Untuk dapat mengoperasionalkan pendekatan ketahanan
nasional kita perlu mengetahui pendekatan kesisteman, karena ketahanan nasional
merupakan suatu sistem. Kriteria suatu sistem dipenuhi oleh ketahanan nasional, yakni
adanya komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama lain (astagrata) untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni peningkatan kesejahteraan dan
keamanan.



                                  BAB III
                                KESIMPULAN
Ketahanan Nasional indonesia harus memiliki sifat mandiri,dinamis, manunggal,
wibawa,serta konsultasi dan kerjasama. Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat
percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta tidak mudah menyerah. Dinamis,
artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun
menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi
lingkungan strategisnya. Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif
yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan
selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal
yang dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak
lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Konsultasi dan kerjasama,
artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan
antagonis lebih mengutamakan kerjasama dan saling menghargai.

Untuk dapat mengoperasionalkan pendekatan ketahanan nasional kita perlu
mengetahui pendekatan kesisteman, karena ketahanan nasional merupakan suatu
sistem. Kriteria suatu sistem dipenuhi oleh ketahanan nasional, yakni adanya
komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama lain (astagrata) untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni peningkatan kesejahteraan dan
keamanan.



Sumber Referensi :

   1. Wikipedia.com
   2. Google.com (“Politik”, “Ketahanan Nasional”)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:233
posted:5/6/2012
language:
pages:21
Description: untuk tugas softskill, pendidikan pancasila, bab 3