Docstoc

penanganan limbah bengkel

Document Sample
penanganan limbah bengkel Powered By Docstoc
					                   PENANGANAN LIMBAH BENGKEL



       Dalam suatu kesempatan Kasubbid. Pengawasan, Analitis Dampak

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Ir. Sy. Usmulyono, MT

mengatakan kepada penulis bahwa limbah bengkel-bengkel yang ada di kota

Pontianak sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun juga

tumbuhnya bengkel-bengkel di kota ini tak terlepas dari begitu pesatnya

pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Setiap rumah hampir dipastikan

memiliki kendaraan bermotor, bahkan dalam satu rumah ada yang memiliki lebih

dari dua kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor roda dua maupun

roda empat yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan pemakain

produk minyak pelumas, maupun produk penunjang kendaran lainnya juga ikut

meningkat. Dari beberapa literatur yang ada, penulis mencoba menawarkan solusi

penanganan limbah bengkel terutama masalah penanganan limbah oli bekas.

       Dalam suatu kesempatan Kasubbid. Pengawasan, Analitis Dampak

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Ir. Sy. Usmulyono, MT

mengatakan kepada penulis bahwa limbah bengkel-bengkel yang ada di kota

Pontianak sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun juga

tumbuhnya bengkel-bengkel di kota ini tak terlepas dari begitu pesatnya

pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Setiap rumah hampir dipastikan

memiliki kendaraan bermotor, bahkan dalam satu rumah ada yang memiliki lebih

dari dua kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor roda dua maupun

roda empat yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan pemakain
produk minyak pelumas, maupun produk penunjang kendaran lainnya juga ikut

meningkat. Dari beberapa literatur yang ada, penulis mencoba menawarkan solusi

penanganan limbah bengkel terutama masalah penanganan limbah oli bekas.

Limbah bengkel yang mengandung pelumas apabila masuk ke lingkungan

perairan ataupun tanah secara langsung akan berdampak buruk terhadap

lingkungan. Oleh karena itu limbah bengkel yang mengandung minyak pelumas

perlu ditangani dengan baik atau di buang dengan selayaknya ke lingkungan

melalui pengolahan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalsh yang cukup

serius   bagi   manusia   dan   efek   negatif   bagi   lingkungan   akibat   telah

terakumulasinya minyak pelumas mesin dalam bentuk cairan. Bengkel mobil atau

motor sebagai salah satu penghasil limbah minyak pelumas seharusnya memiliki

tempat penampungan limbah minyak pelumas yang cukup sesuai dengan limbah

pelumas yang dihasilkan. Bengkel harus bisa menerapkan sistem yang baik dalam

hal proses penggantian minyak pelumas. Tidak banyak bengkel-bengkel yang

memperhatikan hal tersebut. Banyak limbah minyak pelumas yang tumpah di

tanah dan badan air sehingga hal tersebut dapat mencemari tanah sekitar.

Penampungan limbah minyak pelumas juga masih kurang efektif baik dari segi

pewadahannya dan tempat meletakkannnya.

         Di area-area yang dapat menyebabkan masuknya air atau tercampurnya air

dengan minyak pelumas bekas, perlu adanya pengolahan limbah minyak pelumas

untuk menurunkan kadar pencemarannya sehingga lingkungan di sekitar tidak

terkena oleh dampak buruknya. Apabila limbah minyak pelumas tumpah di tanah

akan mempengaruhi air tanah dan akan berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu
harus benar-benar diperhatikan dalam pewadahan yang merupakan salah satu

faktor penting dalam pengelolaan limbah bengkel .

       Selanjutnya limbah bengkel yang masuk ke dalam bak pengolahan limbah

di flotasi untuk memisahkan minyak pelumas dari air limbah. Flotasi dilakukan

dengan memasukkan tekanan ke dalam air limbah sehingga minyak pelumas yang

tersuspensi dalam air limbah akan mengapung ke atas (prinsip pemisahan

berdasarkan berat jenis) kemudian minyak pelumas yang mengapung di alirkan ke

wadah pengumpul untuk ditampung dan dijual ke pengumpul berizin. Sedangkan

air limbah yang sudah tidak mengandung minyak selanjutnya akan di netralisasi

untuk mengubah pH nya yang asam dengan penambahan kapur(Ca(OH)2).

Setelah di netralisasi air limbah selanjutnya di turunkan kadar Total Suspenden

Solid ( TSS ) nya dengan penambahan kaogulan. Selanjutnya air limbah di

tampung di bak sedimentasi untuk mengendapkan padatan terlarut dan

tersuspensi. Setelah melalui pengecekan di outlet air limbah dapat di buang ke

lingkungan sekitar bila kandungan bahan pencemarnya tidak melebihi Baku Mutu

Lingkungan yang ditetapkan. Selain itu untuk memudahkan pengawasan dan

pembinaan dari instansi yang berwenang sebaiknya bengkel-bengkel yang ada

dilokalisir pada suatu kawasan. Misalnya untuk tiap – tiap kecamatan terdapat

kawasan yang dikhususkan untuk kawasan perbengkelan. Bisa jadi untuk

kecamatan tertentu terdapat lebih dari satu kawasan perbengkelan. Tergantung

dari jumlah kendaraan bermotor di kecamatan tersebut. Paling tidak kita bisa

memisahkan antara kawasan perdagangan dengan kawasan perbengkelan. Saat ini
pada beberapa lokasi nampak adanya bengkel-bengkel yang berada di lokasi

perdagangngan, seperti di Jalan Juanda.

       Yang tidak kalah mendesak adalah perlunya revisi PP 38/2007 khususnya

dalam hal pengelolaan limbah B3 ( Bahan Berbahaya Beracun ), terutama untuk

oli bekas. Berdasarkan kriteria limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup, oli bekas termasuk kategori limbah B3. Meski oli bekas masih

bisa dimanfaatkan, bila tidak dikelola dengan baik, ia bisa membahayakan

lingkungan. Sejalan dengan perkembangan kota dan daerah, volume oli bekas

terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan

mesin-mesin bermotor. Di daerah pedesaan sekalipun, sudah bisa ditemukan

bengkel-bengkel kecil, yang salah satu limbahnya adalah oli bekas. Dengan kata

lain, penyebaran oli bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah

pedesaan di seluruh Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah,

sebagian tugas Pemerintah Pusat didelegasikan ke pemerintah daerah.

Pendelegasian itu merupakan amanat Undang-Undang No 32 tahun 2004.

Kewenangan pemerintah daerah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 38

tahun 2007. Berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan dirumuskan dalam

Peraturan Pemerintah tersebut termasuk kewenangan dalam pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup.

       Akan tetapi ada hal yang agak kurang rasional dalam PP 38/2007

khususnya dalam hal pengelolaan limbah B3, terutama untuk oli bekas. Sebelum

PP 38/2007 terbit, praktis segala sesuatu tentang kewenangan pengaturan,

pengendalian limbah B3 berada pada Pemerintah Pusat yaitu pada Kementerian
Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Kewenangan itu termasuk pemberian

perijinan untuk pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan dan

pengolahan limbah B3. Sesuai PP 38/2007, kewenangan untuk pengaturan dan

pengendalian kegiatan pengumpulan limbah B3 diberikan kepada Pemerintah

Daerah (Kabupaten dan Kota). Artinya pemerintah Kota atau Kabupaten diberi

kewenangan untuk mengatur dan memberikan ijin bagi kegiatan pengumpulan

sementara limbah B3. Anehnya kewenangan pengumpulan itu mempunyai

pengecualian, yaitu untuk pengumpulan limbah B3 oli bekas.

        Berdasarkan PP 38/2007, kewenangan untuk perijinan dan pengendalian

oli bekas mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan

sepenuhnya berada pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Ketentuan ini

jelas tidak rasional, kegiatan yang justru sudah sangat banyak di daerah, tetapi

kewenangan pengaturannya di Pemerintah Pusat.

        Akibat dari ketentuan PP38/2007 untuk oli bekas yang demikian, sudah

dapat   diduga,   semakin   banyak    kegiatan   pengumpulan,     penyimpanan,

pengangkutan dan pengolahan oli bekas yang tidak bisa dikontrol. Adalah tidak

masuk akal kalau KNLH mampu melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap oli bekas di seluruh Indonesia. KNLH tidak mempunyai perangkat dan

instrumen untuk melakukan pengawasan sampai keseluruh daerah.

        Seharusnya kegiatan yang sudah sangat tinggi volumenya seperti oli

bekas, maka kewenangan pengawasannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Terlepas dari segala kekurangan pemerintah daerah dalam melakukan tugas

tersebut, tetapi secara rasional, pengawasan oli bekas tidak mungkin dilakukan
oleh KNLH dari Jakarta. Adalah sangat tidak masuk akal, kalau kebijakan seperti

ini terus dipertahankan oleh KNLH. Pemerintah pusat dalam hal ini KNLH secara

bertahap harus meningkatkan kemampuan Pemerinath Kabupaten/Kota dalam hal

pembinaan dan pengawasan limbah oli bekas, seperti pendanaan, peralatan,

peningkatan SDM, sarana dan prasarana lainnya sehingga Daerah benar – benar

siap untuk melaksanakannya



Limbah B3 dari Bengkel Oli Bekas

       KabarIndonesia - Aturan tentang pengelolaan limbah B3 menurut Kepala

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Ternate A. Malik Ibrahim tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang pengelolaan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun dan perubahannya, Peraturan Pernerintah Nomor 85/1999

tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang Pengelolaan

Bahan Berbahaya dan Beracun

       Sementara khusus untuk oli bekas lebih lanjut diatur dengan Keputusan

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) No. KEP-

225/BAPEDAL/08/1996 tentang syarat-syarat penyimpanan dan pengumpulan

limbah oli dan minyak pelumas. Ia menuturkan limbah berupa oli bekas jika tidak

dikelola dengan baik dan dibuang secara sembarangan sangat berbahaya bagi

lingkungan.

       Pasalnya, oli bekas dapat menyebabkan tanah kurus dan kehilangan unsur

hara. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat
membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar yang merupakan

karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

       Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagian tugas Pemerintah

Pusat didelegasikan ke pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 (perlu 3 tahun lebih untuk

menjabarkan UU menjadi PP). Berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan

dirumuskan dalam PP tersebut termasuk kewenangan dalam pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup.

       Malik mengatakan dalam PP 38/2007 tentang pengelolaan limbah B3,

khususnya untuk oli bekas agak kurang rasional. Sebelum PP 38/2007 terbit,

praktis segala sesuatu tentang kewenangan pengaturan, pengendalian limbah B3

berada pada Pemerintah Pusat yaitu pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

(KNLH RI). Kewenangan itu termasuk pemberian perijinan untuk pengumpulan,

penyimpanan sementara, pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Sesuai PP

38/2007, kewenangan untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan pengumpulan

limbah B3 diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota). ”Anehnya

kewenangan    pengumpulan     itu   mempunyai     pengecualian,   yaitu   untuk

pengumpulan limbah B3 oli bekas.” kata Malik.

       Berdasarkan PP 38/2007, kewenangan untuk perijinan dan pengendalian

oli bekas mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan

sepenuhnya berada pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. “Ini artinya bila

ada bengkel sepeda motor di Kota Ternate, Maluku Utara, maka Si Pengusaha

harus mengajukan permohonan izin penyimpanan oli bekas ke KNLH RI di
Jakarta. Pengusaha kecil seperti sepeda motor, kalau diminta mengurus izin ke

Jakarta, maka ia akan memilih tidak mempunyai izin. Ketentuan ini jelas tidak

rasional, kegiatan yang justru sudah sangat banyak di daerah, tetapi kewenangan

perizinannya di Pemerintah Pusat,” tutur alumnus Malik.

        Akibat dari ketentuan PP 38/2007 untuk oli bekas yang demikian, sudah

dapat   diduga,   semakin    banyak   kegiatan   pengumpulan,    penyimpanan,

pengangkutan dan pengolahan oli bekas yang tidak bisa dikontrol. Seharusnya

kegiatan yang sudah sangat tinggi volumenya seperti oli bekas, maka kewenangan

pengawasannya diberikan kepada pemerintah daerah. ”Terlepas dari segala

kekurangan pemerintah daerah dalam melakukan tugas tersebut, secara rasional,

pengawasan oli bekas mustahil dilakukan oleh KLH dari Jakarta,” tambahnya.

        Saat ini, keberadaan bengkel kendaraan bermotor di Kota Ternate

menjamur dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Sejauh ini,

pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari operasionalisasi

bengkel belum sesuai aturan. Limbah Bengkel yang masuk dalam kategori B3 di

antaranya oli bekas, semestinya di tampung di TPS limbah B3 dan selanjutnya

dikumpul untuk kemudian diolah kembali menjadi oli baru. Ia mengatakan

sementara ini telah ada pengusaha yang melakukan pengumpulan oli bekas dari

bengkel - bengkel, walaupun perizinannya belum lengkap akibat dari kebijakan

pemerintah pusat tersebut.

        Malik mengatakan, akan mengawasi pengelolaan limbah bengkel di Kota

Ternate, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan bengkel besar yang

berpotensi mencemari lingkungan. “Kami baru mendata bengkel - bengkel besar,
nantinya dilanjutkan bengkel skala menengah dan kecil, sementara daftar

pengusaha pengumpul oli bekas juga sudah ditangan kami, menunggu pembinaan

dan pendampingan untuk legalisasi izinnya" kata Malik, kemarin.

       Selain mengawasi pengelolaan oli bekas pihaknya juga akan melakukan

penertiban terhadap kegiatan industri perbengkelan ini menyusul sejumlah

bengkel yang membuang limbahnya sembarangan dan ini tidak tertangani dengan

baik maka berpotensi menimbulkan pencemaran dan bahkan kebakaran.

       Untuk langkah jangka panjang dari data yang telah dihimpun, Badan

Lingkungan Hidup Kota Ternate akan memberikan peringatan bagi bengkel-

bengkel yang tidak sesuai standar aturan. Jika peringatan tidak diindahkan, izin

usaha pada akhirnya akan dicabut. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait

juga akan dilakukan untuk penertiban bagi usaha penjualan/toko spare part dan

accessories kendaraan yang tempat usahanya juga sebagai bengkel. Padahal izin

yang diberikan adalah izin perdagangan, bukan izin perbengkelan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:787
posted:5/3/2012
language:
pages:9