Docstoc

suara guru swasta

Document Sample
suara guru swasta Powered By Docstoc
					SUARA HATI GURU SWASTA

(Menggugat kenaikan gaji PNS)

Guru dengan komitmen yang tinggi akan mengajar dengan penuh dedikasi karena dia tahu bahwa
mengajar adalah sama dengan membangun peradaban manusia, tetapi guru yang tidak memiliki
komitmen akan menganggap sebagai profesi guru seperti profesi lain, untuk sekedar mendapatkan
penghargaan material semata, tanpa ada kesadaran terhadap misi kemanusiaan dan membangun
peradaban umat manusia.

Guru merupakan profesi yang mulia, oleh sebab itu guru berhak untuk mendapatkan penghargaan
material yang layak. Ungkapan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa jangan sampai menjadi alasan
untuk tidak memberikan penghargaan materi yang layak kepada para guru. Akan tetapi pada faktanya
selain guru sendiri sudah didiskriminasikan dari profesi yang lain, masih juga terjadi diskriminasi di
kalangan internal guru, yaitu guru PNS di satu sisi dan guru non PNS (guru swasta dan GTT) di sisi yang
lain.

Dengan adanya diskriminasi semacam itu, seakan-akan guru PNS mempunyai kualitas dan dedikasi yang
jauh lebih besar daripada guru swasta dan GTT. Padahal status PNS atau bukan PNS tidak boleh
dijadikan sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi penghasilan dengan asumsi bahwa guru PNS
lebih berdedikasi dan lebih berkualitas guru non PNS.

Tidak layak diklaim bahwa guru berstatus PNS adalah lebih berdedikasi dan berkualitas daripada guru
non-PNS. Terlebih lagi sudah rahasia umum bahwa untuk menjadi PNS, sering dibutuhkan biaya
tambahan yang tidak sedikti karena jumlahnya dapat mencapai puluhan juta, meski hal tersebut sudah
diminimalisir oleh pemerintah, tapi fakta di lapangan memang sering berbeda dengan idealisme dan
harapan kita semua, dan fakta seperti itu justru membuat pertanyaan baru lagi tentang kualitas guru
PNS, karena logikanya, jika memang mereka berkarakter kuat dan berkualitas tinggi, tentu mereka tidak
akan “menjual diri” mereka dengan hanya beberapa puluh juta kepada oknum tertentu agar diangkat
menjadi PNS dan mengorbankan prinsip-psinsip dan idealisme mereka; tentual jenis yang seperti itu
adalah jenis yang tidak berkualitas yang miskin kepribadian. Tidak heran jika lebih dari 50% PNS
Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak efektif dan dengan produktifitas rendah.

Pada dasarnya setiap guru sangat berhak mendapatkan gaji yang layak, tetapi kebijakan yang ada,
seperti sertifikasi melalui portofolio justru malah menjerumuskan dunia pendidikan dan menjebak para
guru ke dalam proses formalisme semu dalam peningkatan mutu. Contoh dari formalisme semu seperti
itu adalah banyaknya para guru yang mengikuti seminar atau pelatihan, atau menjadi pembimbing pada
bermacam kegiatan, tetapi dengan tujuan yang tidak tulus dan murni untuk meningkatkan kualitaas
keilmuan dan pengalaman mereka, tetapi hanya agar mendapatkan sertifikat atau surat keterangan,
sehingga mereka mendapatkan tambahan poin agar lulus sertifikasi dengan mudah. Banyaknya kasus
pemalsuan sertifikat dengan tujuan agar dapat menaikkan poin untuk lulus sertifikasi sudah bukan
rahasia umum lagi. Sangat disayangkan sekali apabila para guru sampai mengorbankan prinsip dan
idealisme sebagai guru hanya karena ingin agar lulus sertifikasi.
Melihat fenomena seperti diatas, para guru tidak salah seratus persen apabila mereka sampai
melakukan hal-hal di atas, karena mereka sebenarnya terjebak dan terpaksa melakukan hal-hal tersebut
karena untuk menaikkan kesejahteraan mereka. Yang paling patut disalahkan pertama kali adalah
orang-orang membuat kebijakan yang tidak adil ini. Apabila gaji guru yang sudah berstatus pegawai
negeri sipil yang sudah lulus sertifikasi bisa mencapai 4-5 juta rupiah, sedangkan guru swasta masih
banyak yang mendapatkan gaji dibawah 500 ribu rupiah, maka munculah kesenjangan penghasilan yang
luar biasa yang berpotensi menciptakan kecemburuan intern-profesi sesama guru. Kenapa para guru
yang sama-sama mengajar putra-putri Indonesia (dimanapun mereka bersekolah, baik di sekolah negeri
ataupun swasta, mereka adalah tetap putra-putri Indonesia, bukankah tidak ada “warga negara yang
swasta” atau “kelas dua”) dan mereka juga mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap masa
depan bangsa Indonesia, kenapa sampai harus menerima kenyataan yang berbeda.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:5/1/2012
language:
pages:2