Docstoc

peraturan yayasan ttg pokok

Document Sample
peraturan yayasan ttg pokok Powered By Docstoc
					                              PERATURAN YAYASAN
                               -------------------------------------------------------
                                    No. 061 SK/YS/02/VII/2000
                                                   tentang
                  Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo
                                 Semarang

                 PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG

Menimbang     : 1. bahwa dalam usaha mencapai tujuan institusional lembaga pendidikan tinggi di
                   lingkungan Yayasan Sandjojo secara efektif dan efisien, diperlukan adanya
                   Pegawai yang sepenuhnya sadar akan panggilan kerja, nilai-nilai Kristiani,
                   Falsafat Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam
                   usaha mencerdaskan kehidupan bangsa;
                2. bahwa untuk mewujudkan pegawai yang demikian diperlukan suatu peraturan
                   tentang pokok-pokok kepegawaian yang menata kedudukan, kewajiban, hak,
                   serta pembinaan pegawai;
                3. bahwa peraturan tertulis yang telah ada perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Mengingat     : 1. Undang Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
                2. Undang Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang
                   No. 8 Tahun 1974;
                3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
                4. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo.

                                            MEMUTUSKAN :

Menetapkan : POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN YAYASAN SANDJOJO SEMARANG


                                            BAB I
                                         PENGERTIAN
                                                    Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Yayasan adalah Yayasan Sandjojo yang berkedudukan di Semarang menyelenggarakan dan
    membina lembaga pendidikan tinggi Katolik.
b. Pengurus Yayasan adalah Pengurus Yayasan Sandjojo Semarang.
c. Lembaga adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dan dibina oleh Yayasan, berbentuk
    Universitas, Institut, Sekolah Tinggi atau Akademi.
d. Rektor, Ketua, dan Direktur adalah Pimpinan Universitas/Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi
    yang diselenggarakan dan dibina oleh Yayasan.

                                                                                             1
e. Pegawai adalah orang yang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh
   Pejabat yang berwenang, bekerja di lingkungan Yayasan atau di lembaga pendidikan tinggi
   yang diselenggarakan oleh Yayasan dan kepadanya diserahi tugas dalam jabatan dan diberi
   gaji/upah menurut peraturan yang berlaku.
f. Pejabat yang berwenang adalah Pengurus Yayasan Sandjojo atau pejabat lain yang ditunjuk.
g. Wilayah kerja adalah lembaga pendidikan tinggi Katolik dan kegiatan-kegiatan lain yang
   diselenggarakan oleh Yayasan.
h. Unit kerja adalah satuan kerja yang mendukung pelaksanaan pendidikan.

                                            Pasal 2
(1) Pegawai Yayasan terdiri dari :
    a. Pegawai Tetap;
    b. Pegawai Tidak Tetap.
(2) Yang dimaksud dengan :
    a. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang bekerja secara tetap dan menyediakan seluruh
       waktu kerjanya untuk tugas-tugas di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh
       Yayasan.
    b. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang tidak sepenuhnya terikat pada lembaga
       pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan.
(3) Pegawai Tetap terdiri dari :
    a. Pegawai Tetap Yayasan;
    b. Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Lembaga yaitu Tenaga Pengajar atau Dosen
       Tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan Pemerintah melaksa-
       nakan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lembaga
       yang diselenggarakan oleh Yayasan.
(4) Pegawai Tetap Yayasan terdiri dari :
    a. Tenaga Pengajar atau Dosen Tetap Yayasan, yaitu Pegawai yang diangkat oleh Pengurus
       Yayasan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tugas pokok melaksanakan Tri
       Dharma Perguruan Tinggi;
    b. Tenaga Pengajar atau Dosen Tetap Terbatas, yaitu Dosen Tetap yang diangkat oleh
       Pengurus Yayasan dengan beban tugas terbatas;
    c. Tenaga Administrasi Tetap, yaitu Pegawai yang diangkat oleh Ketua Yayasan dengan
       tugas pokok melaksanakan kegiatan non akademik di lingkungan yayasan;
    d. Tenaga Penunjang Akademik, meliputi peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan,
       pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.
(5) Pegawai Tidak Tetap terdiri dari :
    a. Tenaga Pengajar atau Dosen Tidak Tetap, yaitu pegawai yang diangkat pimpinan lembaga
       untuk jangka waktu 1 (satu) semester dengan tugas mengajar;
    b. Tenaga Kontrak, yaitu tenaga pengajar atau bukan pengajar yang bekerja berdasarkan
       perjanjian kerja yang bersifat terbatas, baik mengenai waktu, tugas dan fasilitas yang
       diberikan.


                                       BAB II
                           KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK
                                       Kedudukan
                                         Pasal 3
Pegawai adalah pribadi-pribadi yang terpanggil untuk berpartisipasi dalam tugas pelayanan
pendidikan di lingkungan yayasan.

                                                                                           2
                                         Kewajiban
                                          Pasal 4
Setiap Pegawai wajib :
a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
b. menghormati identitas Yayasan dan Lembaga sebagai lembaga yang mendasarkan diri pada
    nilai-nilai Kristiani;
c. mentaati segala peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya-
    kan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
d. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
e. mengembangkan profesinya, baik secara formal maupun non formal sesuai dengan kebutuhan
    Yayasan.

                                             Hak
                                           Pasal 5
(1) Setiap Pegawai berhak memperoleh gaji yang adil dan layak serta penghasilan lain yang
    sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya; memperoleh cuti; memperoleh perawatan
    bagi yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
    memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan
    karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam
    jabatan apapun.
(2) Keluarga setiap Pegawai yang tewas berhak memperoleh uang duka.

                                           Pasal 6
Setiap Pegawai berhak atas pensiun apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.


                                         BAB III
                                      PEMBINAAN

                                      Bagian Pertama
                                     Tujuan Pembinaan

                                          Pasal 7
Pembinaan Pegawai bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan karya
pendidikan di lembaga yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

                                      Bagian Kedua
                                   Kebijakan Pembinaan

                                        Pasal 8
(1) Kebijakan pembinaan Pegawai secara menyeluruh berada di tangan Pengurus Yayasan.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk penugasan studi lanjut.

                                               Pasal 9
(1) Dalam rangka pembinaan Pegawai, perlu dipupuk semangat keutuhan dan kekompakan,
    kesetiakawanan dan kebersamaan, sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar
    1945 Republik Indonesia.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, perlu memperhatikan pengem-
    bangan semangat dan nilai-nilai kristiani.


                                                                                              3
                                        Bagian Ketiga
                               Formasi dan Pengadaan Pegawai

                                             Pasal 10
Jumlah dan susunan pangkat Pegawai yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka
waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

                                           Pasal 11
(1)   Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
(2)   Setiap warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang
      sama untuk melamar menjadi Pegawai.
(3)   Pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan dan selama dalam masa percobaan
      tersebut berstatus calon Pegawai.
(4)   Calon Pegawai diangkat menjadi Pegawai Tetap setelah memenuhi persyaratan yang ditentu-
      kan dan menyelesaikan masa percobaan, sebagai berikut :
      a. Tenaga Pengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
      b. Tenaga Administrasi dan tenaga Penunjang Akademik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
          dan paling lama 1 (satu) tahun.
(5)   Masa percobaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) harus dijalani secara terus
      menerus tanpa terputus.
(6)   Hak dan kewajiban Calon Pegawai serta pelaksanaan masa percobaan Pegawai diatur dalam
      kontrak kerja.

                                     Bagian Keempat
                      Pengangkatan, Kepangkatan, Jabatan, Pembinaan
                                    dan Pemberhentian

                                          Pasal 12
Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu dengan memperhatikan jenjang pangkat
yang ditetapkan untuk jabatan yang dimaksud.

                                            Pasal 13
(1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan
    sistem kenaikan pangkat pilihan.
(2) Kenaikan pangkat reguler diberikan sebagai hak Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang
    ditentukan.
(3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang
    bersangkutan.
(4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah masa kerja, prestasi kerja, disiplin kerja,
    kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat obyektif lain.
(5) Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan adalah syarat-syarat tersebut di atas ditambah dengan
    memperhatikan jabatan yang dipangku serta senioritas sesuai dengan kebutuhan.

                                         Pasal 14
Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian,
bakat kepemimpinan, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lain.




                                                                                               4
                                         Pasal 15
Pegawai yang tewas diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi secara anumerta.

                                            Pasal 16
Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam
jabatan, diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.

                                          Pasal 17
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan, dalam rangka pembinaan pegawai dapat diada-
kan perpindahan jabatan atau perpindahan tempat/unit kerja ataupun wilayah kerja.

                                           Pasal 18
(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
(2) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena :
    a. atas permintaan sendiri;
    b. mencapai batas usia pensiun;
    c. perampingan organisasi; atau
    d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
       Pegawai.
(3) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
    a. melanggar perjanjian kerja dan/atau disiplin Pegawai;
    b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
       yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang
       dari 4 (empat) tahun.
(4) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
    a. melanggar perjanjian kerja dan/atau peraturan disiplin pegawai tingkat berat;
    b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
       kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
       hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.
(5) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :
    a. melanggar sumpah/janji Pegawai dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada
       Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
    b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang Undang Dasar
       1945;
    c. melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan atau terlibat dalam kegiatan yang mem-
       bahayakan keutuhan bangsa dan negara; atau
    d. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
       kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
       tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

                                           Pasal 19
Pegawai yang dikenakan tahanan sementara oleh yang berwajib karena disangka telah melakukan
sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.

                                      Pasal 20
Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian, Pengurus
Yayasan dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat
lain.



                                                                                           5
                                         Bagian Kelima
                       Perjanjian Kerja, Kode Etik dan Peraturan Disiplin

                                           Pasal 21
Setiap Calon Pegawai pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Tetap wajib menandatangani
Perjanjian Kerja di hadapan Pejabat yang berwenang.

                                         Pasal 22
Setiap Calon Pegawai atau Pegawai Tetap yang mengadakan ikatan perkawinan dengan sesama
Pegawai Tetap, salah satu wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai.

                                        Pasal 23
Pegawai yang diangkat untuk memangku jabatan tertentu wajib mengucapkan dan/atau menanda-
tangani janji jabatan.

                                        Pasal 24
Pegawai wajib memperhatikan kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di
dalam dan di luar kedinasan.

                                        Pasal 25
Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan peraturan Disiplin
Pegawai.

                                       Bagian Keenam
                                   Pendidikan dan Pelatihan

                                            Pasal 26
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan Pegawai diadakan program pendidikan
dan pelatihan yang diatur oleh Pejabat yang berwenang.

                                       Bagian Ketujuh
                                     Kesejahteraan

                                            Pasal 27
(1)   Untuk meningkatkan kegairahan kerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai.
(2)   Pegawai dan keluarganya pada waktu sakit dan melahirkan berhak memperoleh bantuan
      perawatan kesehatan.
(3)   Keluarga pegawai yang meninggal berhak memperoleh bantuan.
(4)   Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur
      dan ditetapkan oleh Yayasan.

                                      Bagian Kedelapan
                                      Penghargaan

                                           Pasal 28
(1) Pengurus Yayasan dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang telah menunjukkan
    kesetiaan atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa terhadap lembaga.
(2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk
    lain.


                                                                                            6
                                   Bagian Kesembilan
                           Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai
                                       Pasal 29
Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai dibentuk badan yang membantu Pengurus
Yayasan dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai.

                                    Bagian Kesepuluh
                                  Peradilan Kepegawaian
                                         Pasal 30
Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu sebagai
bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara.

                                     Bagian Kesebelas
                                         Lain-lain
                                              Pasal 31
Rincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 29 peraturan ini
diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.


                                        BAB IV
                                 KETENTUAN PERALIHAN
                                            Pasal 32
Pada saat peraturan ini berlaku, peraturan kepegawaian yang dikeluarkan terdahulu sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

                                        Pasal 33
Segala pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pegawai yang dilakukan oleh Pejabat
yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan
tetap berlaku.


                                        BAB V
                                  KETENTUAN PENUTUP
                                             Pasal 34
(1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan
    peraturan tersendiri.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



                                                       Ditetapkan di : Semarang
                                                       Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                       YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                       Ketua,



                                                       Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto


                                                                                            7
                              SURAT KEPUTUSAN
                              ------------------------------------------------
                               No. 062 SK/YS/02/VII/2000
                                               tentang
                  Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
                         Pemberhentian Pegawai

                PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG

Menimbang    : 1. bahwa untuk menjamin keabsahan dan kelancaran pembinaan Pegawai
                  diperlukan pengaturan tentang Pejabat yang berwenang untuk mengangkat,
                  memindahkan dan memberhentikan Pegawai;
               2. bahwa peraturan yang telah ada perlu diperbaiki dan disempurnakan;
Mengingat    : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
               2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 Tentang Pokok-
                  Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                       MEMUTUSKAN :

Menetapkan    : WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
                PEGAWAI


                                      BAB I
                              PENGANGKATAN PEGAWAI

                                       Pasal 1
Pengurus Yayasan menetapkan pengangkatan Pegawai baru atau pengangkatan kembali Pegawai
di lingkungan Yayasan Sandjojo.


                                        BAB II
                                  KENAIKAN PANGKAT

                                       Pasal 2
Pengurus Yayasan menetapkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Tetap.




                                                                                      8
                                  BAB III
             PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
                             DAN DARI JABATAN

                                            Pasal 3
Pengurus Yayasan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai tetap
dalam dan dari jabatan-jabatan Rektor, Ketua dan Direktur.

                                            Pasal 4
(1) Rektor, Ketua dan Direktur menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
    pegawai di lingkungan kekuasaannya dalam dan dari jabatan-jabatan yang tidak termasuk
    dalam jabatan-jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Pejabat-pejabat yang disebut dalam ayat (1) tidak dapat mendelegasikan sebagian wewe-
    nangnya kepada Pejabat lain di lingkungan kekuasaannya.


                                     BAB IV
                         PEMINDAHAN ANTAR WILAYAH KERJA
                                 DAN UNIT KERJA

                                         Pasal 5
(1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dapat diadakan pemindahan Pegawai
    antar wilayah kerja atau unit kerja.
(2) Pengurus Yayasan menetapkan pemindahan Pegawai antar wilayah kerja.
(3) Rektor/Ketua/Direktur menetapkan pemindahan Pegawai antar unit kerja di lingkungan
    kekuasaannya.


                                        BAB V
                                    PEMBERHENTIAN

                                       Pasal 6
Pengurus Yayasan menetapkan pemberhentian Pegawai.


                                     BAB VI
                             PEMBERHENTIAN SEMENTARA

                                            Pasal 7
(1) Pengurus Yayasan menetapkan pemberhentian sementara Pegawai Tetap yang menjabat
    Rektor, Ketua dan Direktur.
(2) Pengurus Yayasan menetapkan pemberhentian sementara pegawai yang sedang menjalani
    tugas belajar.
(3) Rektor, Ketua, dan Direktur menetapkan pemberhentian sementara pegawai yang tidak
    disebut dalam ayat (1) Pasal ini.
(4) Pejabat-pejabat yang disebut pada ayat (3) tidak dapat mendelegasikan sebagian wewenang-
    nya kepada pejabat lain di lingkungan kekuasaannya.




                                                                                          9
                                         BAB VII
                                   KETENTUAN LAIN-LAIN

                                          Pasal 8
Pengurus Yayasan dapat menetapkan pengangkatan tenaga ahli/profesional atau berkualifikasi
tertentu langsung menjadi Pegawai Tetap, untuk menduduki suatu jabatan pada salah satu
lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraannya tanpa melalui pengangkatan sebagai calon
Pegawai.


                                         BAB VIII
                                    KETENTUAN PENUTUP

                                         Pasal 9
Segala pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai yang dilakukan oleh Pejabat
yang berwenang sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

                                             Pasal 10
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                                        Ditetapkan di : Semarang
                                                        Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                        YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                        Ketua,




                                                        Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto




                                                                                           10
                                  SURAT KEPUTUSAN
                                   -----------------------------------------------
                                    No. 063 SK/YS/02/VII/2000
                                                   tentang
                                     Peraturan Disiplin

                 PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG

Menimbang        : 1. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksa-
                      naan tugas diperlukan peraturan disiplin Pegawai;
                   2. bahwa peraturan yang ada perlu disempurnakan.

Mengingat        : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                   2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                      Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                            MEMUTUSKAN :

Menetapkan       : PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN SANDJOJO
                   SEMARANG.


                                             BAB I
                                        KETENTUAN UMUM

                                               Pasal 1
(1)   Peraturan disiplin Pegawai adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi
      apabila kewajiban tidak dipenuhi dan larangan dilanggar oleh Pegawai.
(2)   Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang melanggar
      ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
(3)   Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar
      Peraturan Disiplin Pegawai.
(4)   Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan
      hukuman disiplin Pegawai.
(5)   Atasan pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang
      menghukum.




                                                                                            11
                                         BAB II
                                KEWAJIBAN DAN LARANGAN

                                            Pasal 2
Setiap Pegawai wajib :
a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. menghormati identitas Yayasan Sandjojo dan lembaga pendidikan tinggi yang berada dalam
    penyelenggaraannya yang mendasarkan diri pada niai-nilai Kristiani antara lain dengan cara
    sebagai berikut :
     1. menjunjung tinggi martabat manusia;
     2. melaksanakan isi perjanjian kerja yang telah ditandatangani;
     3. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian,
        kesadaran dan tanggung jawab;
     4. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan penuh semangat untuk kepentingan peserta didik;
     5. memelihara dan meningkatkan semangat kebersamaan;
     6. dalam waktu secepatnya melaporkan kepada atasannya bila mengetahui ada hal yang
        dapat membahayakan dan merugikan lembaga;
     7. mentaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
     8. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
     9. menggunakan dan memelihara harta kekayaan Yayasan dengan baik;
   10. mendorong dan menghargai setiap peningkatan prestasi kerja;
   11. memberi contoh dan teladan perilaku yang baik;
   12. bersikap dan bertingkah laku sopan.

                                            Pasal 3
Setiap Pegawai dilarang :
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Yayasan atau Lembaga;
c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
d. menghalangi dan mengganggu berjalannya tugas kedinasan;
e. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia yang diketahui karena kedudukannya untuk
    kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
f. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melakukan tugasnya untuk
    kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.


                                         BAB III
                                     HUKUMAN DISIPLIN

                                       Bagian Pertama
                                     Pelanggaran Disiplin

                                          Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran disiplin.

                                             Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Pegawai yang melaku-
kan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.


                                                                                              12
                                       Bagian Kedua
                             Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

                                            Pasal 6
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
    a. Hukuman disiplin ringan;
    b. Hukuman disiplin sedang; dan
    c. Hukuman disiplin berat
(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
    a. Teguran lisan;
    b. Teguran tertulis;
    c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
    a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
    a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu)
        tahun;
    b. Pembebasan dari jabatan;
    c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan
    d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

                                       Bagian Ketiga
                            Pejabat Yang Berwenang Menghukum

                                             Pasal 7
Yang berwenang menghukum adalah :
a. Ketua Yayasan Sandjojo, bagi Pegawai yang :
   1. Berpangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a ke atas, sepanjang mengenai jenis
       hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d;
   2. Memangku jabatan Rektor, Ketua atau Direktur sepanjang mengenai jenis hukuman
       disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
b. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi bagi Pegawai di lingkungan
   masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam sub a pasal ini.

                                          Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sub b dapat men-
delegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungan kekuasaannya untuk
menjatuhkan hukuman dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan
    ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan serendah-rendahnya
    Kepala Biro, Pembantu Dekan, Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) atau pejabat lain yang
    setingkat; dan
b. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
    ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku
    jabatan serendah-rendahnya Pembantu Rektor, Dekan atau jabatan lain yang setingkat.



                                                                                              13
                                        Pasal 9
Yang berwenang menghukum Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah Pejabat Pemerintah yang
berwenang sepanjang mengenai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud alam Pasal 6 ayat (3)
dan ayat (4) atas dasar usulan Yayasan.

                                     Bagian Keempat
                          Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan
                             Penyampaian Keputusan Disiplin

                                            Pasal 10
(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, yang berwenang menghukum wajib memeriksa
    terlebih dahulu Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara :
    a. Lisan, apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan akan
         dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
         dalam Pasal 6 ayat (2);
    b. Tertulis, apabila pelanggaran disiplin dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan akan
         dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
         dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4).
(3) Pemeriksaan Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara
    tertutup.

                                      Pasal 11
Dalam melakukan pemeriksaan, Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta pertim-
bangan Senat atau mendengarkan atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang
perlu.

                                             Pasal 12
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat yang
    berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan
    mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang
    bersangkutan.
(2) Dalam Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus secara jelas
    disebut jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

                                              Pasal 13
(1) Pegawai yang berdasarkan pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
    terhadapnya hanya dijatuhi satu hukuman disiplin yang paling berat.
(2) Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin
    yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman
    disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

                                           Pasal 14
(1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dinyatakan dan
    disampaikan secara lisan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai yang
    bersangkutan.
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c dinyatakan
    secara tertulis dan disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai
    yang bersangkutan.
(3) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

                                                                                            14
                                     Bagian Kelima
                       Keberatan Atas Keputusan Hukuman Disiplin
                                            Pasal 15
(1) Pegawai yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2) Pegawai yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    6 ayat (3) dan (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang
    menghukum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan
    menerima keputusan hukuman disiplin.

                                      Pasal 16
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis dan hierarkis
disertai alasan-alasan keberatannya.

                                             Pasal 17
(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang
    diajukan Pegawai yang bersangkutan.
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis dan disampaikan
    kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum Pegawai yang bersangkutan dalam
    waktu 3 (tiga) hari sejak ia menerima surat keberatan tersebut.

                                            Pasal 18
(1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan
    yang diajukan Pegawai yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
    terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan itu.
(2) Apabila dipandang perlu, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan
    mendengar keterangan Pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai
    yang dijatuhi hukuman disiplin dan atau orang lain yang dianggap perlu.

                                             Pasal 19
(1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman
    disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
    dengan surat keputusan atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
(3) Terhadap keputusan atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud
    dalam ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan.

                                    Bagian Keenam
                         Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin
                                            Pasal 20
(1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada se-
    orang Pegawai berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum
    kepada yang bersangkutan.
(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
    a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak Pegawai yang bersangkutan menerima
        keputusan disiplin dengan tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
    b. Apabila ada keberatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu;
    c. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai
        berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
                                                                                          15
                                         BAB IV
                                   KETENTUAN LAIN-LAIN

                                           Pasal 21
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sub b dapat
meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang
berwenang menghukum di lingkungan masing-masing.

                                            Pasal 22
(1) Ketentuan-ketentuan peraturan ini berlaku juga bagi calon pegawai.
(2) Calon Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi
    syarat untuk diangkat menjadi Pegawai.

                                         Pasal 23
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam
Surat Keputusan Pimpinan Lembaga.


                                         BAB V
                                  KETENTUAN PERALIHAN

                                          Pasal 25
Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada Pegawai sebelum berlakunya peraturan ini dan
masih atau sedang dijalankan oleh Pegawai yang bersangkutan tetap berlaku.


                                          BAB VI
                                    KETENTUAN PENUTUP

                                             Pasal 26
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                                        Ditetapkan di : Semarang
                                                        Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                        YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                        Ketua,




                                                        Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto




                                                                                           16
                                SURAT KEPUTUSAN
                                ------------------------------------------------
                                 No. 064 SK/YS/02/VII/2000
                                                 tentang
                    Peraturan Gaji Pegawai Yayasan Sandjojo

                 PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG

Menimbang      : 1. Bahwa gaji adalah hak Pegawai sebagai imbalan jasa atau penghargaan
                    atas hasil kerja Pegawai;
                 2. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak Pegawai secara adil dan
                    konsisten perlu dikeluarkan peraturan gaji pegawai yang jelas.

Mengingat      : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                 2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061/SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                    Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan     : PERATURAN GAJI PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN YAYASAN
                 SANDJOJO SEMARANG.


                                           BAB I
                                      KETENTUAN UMUM

                                          Pasal 1
(1) Gaji Pegawai Tetap ditetapkan berdasarkan sistem penggajian yang berlaku di lingkungan
    Yayasan Sandjojo yaitu sistem skala gabungan dengan mempertimbangkan Peraturan Gaji
    Pegawai Negeri Sipil (PGPNS).
(2) Yang dimaksud dengan sistem skala gabungan adalah Gaji Pokok ditentukan sama bagi
    Pegawai yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai yang
    memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan
    tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus
    menerus.

                                        Pasal 2
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.



                                                                                         17
                                           Pasal 3
Jenjang pangkat dan golongan ruang gaji Pegawai Tetap di lingkungan Yayasan dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut :
                    Pangkat                                Golongan Ruang Gaji
 Juru Muda                                                         I/a
 Juru Muda Tingkat I                                               I/b
 Juru                                                               I/c
 Juru Tingkat I                                                    I/d
 Pengatur Muda                                                     II / a
 Pengatur Muda Tingkat I                                           II / b
 Pengatur                                                          II / c
 Pengatur Tingkat I                                                II / d
 Penata Muda                                                      III / a
 Penata Muda Tingkat I                                            III / b
 Penata                                                           III / c
 Penata Tingkat I                                                 III / d
 Pembina                                                          IV / a
 Pembina Tingkat I                                                IV / b
 Pembina Utama Muda                                               IV / c
 Pembina Utama Madya                                              IV / d
 Pembina Utama                                                    IV / e

                                           Pasal 4
(1) Pegawai tetap diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan
    ketentuan yang berlaku.


                                          BAB II
                                        GAJI POKOK
                                           Pasal 5
Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat diberi gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang
ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

                                            Pasal 6
(1) Calon Pegawai tetap diberi gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok
    sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(2) Calon Pegawai yang telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk
    menetapkan gaji pokok, diberi gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang telah
    ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

                                            Pasal 7
(1) Seseorang yang langsung diangkat menjadi Pegawai, apabila ia telah mempunyai pengalaman
    kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberi gaji pokok yang segaris
    dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
(2) Pengalaman kerja Pegawai yang diangkat dari mantan pegawai atau pensiunan suatu instansi
    di luar Yayasan dapat diperhitungkan sebagai masa kerjanya.
(3) Masa kerja golongan yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut :

                                                                                            18
      a. Masa kerja Pegawai yang bersangkutan diperhitungkan 2/3 (dua per tiga) dari masa kerja
         yang dimiliki dengan maksimal 15 (lima belas) tahun apabila pengalaman kerja yang
         diper-olehnya sesuai dengan bidang pekerjaan Pegawai yang bersangkutan ditempatkan;
      b. Masa kerja Pegawai yang bersangkutan diperhitungkan 1/3 (sepertiga) dari masa kerja
         yang dimiliki dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun apabila pengalaman kerja yang diper-
         olehnya tidak sesuai dengan bidang pekerjaan Pegawai yang bersangkutan ditempatkan.

                                            Pasal 8
Pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat, diberi gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang
segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

                                            Pasal 9
Kepada Pegawai yang diturunkan pangkatnya, diberi gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang
segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.


                                      BAB III
                 KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA

                                       Bagian Pertama
                                     Kenaikan Gaji Berkala
                                            Pasal 10
Pegawai tetap diberi kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala, yaitu
   sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki golongan ruang pada jenjang
   kepangkatan terakhir;
b. penilaian pelaksanaan pekerjan setiap unsur bernilai baik;
c. kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan keputusan Pengurus Yayasan.

                                              Pasal 11
(1)   Kenaikan gaji berkala dapat ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila syarat
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sub b belum dipenuhi.
(2)   Penundaan dapat diperpanjang, setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun apabila
      syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sub b belum juga dipenuhi.
(3)   Apabila tidak ada lagi alasan untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala mulai pada bulan
      saat penundaan dicabut.
(4)   Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala yang akan
      datang.
(5)   Penundaan dan pencabutan penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat
      keputusan Pengurus Yayasan.

                                         Bagian Kedua
                                     Kenaikan Gaji Istimewa
                                            Pasal 12
(1) Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Tetap non Pegawai Negeri
    Sipil Dipekerjakan menunjukkan nilai setiap unsur yang amat baik, sehingga ia patut diteladani
    oleh Pegawai yang lain, maka sebagai penghargaan Pegawai yang bersangkutan dapat
    diberikan kenaikan gaji istimewa.


                                                                                               19
(2) Kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa percepatan waktu
    kenaikan gaji yang akan datang dan waktu-waktu kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam
    pangkat yang dijabatnya pada saat kenaikan gaji istimewa diberikan.
(3) Kenaikan gaji istimewa ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Yayasan.

                                        Bagian Ketiga
                             Gaji Pokok dan Kenaikan Gaji Berkala
                              Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan
                                                Pasal 13
Gaji pokok dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan diatur sebagai berikut :
a. Pangkat dan golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan ditetapkan oleh Pemerin-
    tah;
b. kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam sub a yang telah memenuhi
    syarat masa kerja di lingkungan Yayasan, dengan mendahului ketetapan dari yang berwenang,
    dapat diberikan penyetaraan gaji pokok dan kenaikan gaji berkala pada golongan ruang gaji
    setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari golongan ruang pada pangkat yang dimiliki.
c. Penyetaraan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam sub b akan gugur dengan sendirinya
    setelah ada ketetapan definitif dari Pemerintah.
d. Pelaksanaan sub b pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Yayasan.

                                            Pasal 14
Gaji berikut tunjangan yang diterima dari Pemerintah menjadi bagian dari gaji Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan yang diterima dari Yayasan.


                                          BAB IV
                                   TUNJANGAN-TUNJANGAN
                                          Pasal 15
(1) Di samping gaji pokok, kepada Pegawai Tetap diberikan :
    a. Tunjangan Keluarga;
    b. Tunjangan Pangan;
    c. Tunjangan Jabatan;
    d. Tunjangan Insentif; dan
    e. Tunjangan Fungsional untuk tenaga pengajar.
(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai dapat diberi
    tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan peraturan tersendiri dan pelaksanaannya
    disesuaikan dengan kemampuan Yayasan.

                                              Pasal 16
(1)   Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Sub a, pada dasarnya
      hanya diberikan pada pegawai tetap laki-laki yang berkeluarga.
(2)   Pegawai Perempuan dapat diberi tunjangan keluarga, apabila suami menganggur atau suami
      meninggal dunia, dengan menyerahkan bukti-bukti sah yang diperlukan.
(3)   Apabila suami dan isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai, maka tunjangan
      keluarga hanya diberikan kepada Pegawai yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
(4)   Pegawai yang beristeri/bersuamikan PNS, tunjangan keluarga mengikuti PNS yang bersang-
      kutan.



                                                                                                 20
(5) Pegawai Tetap yang mempunyai anak atau anak angkat yang sah menurut hukum, yang
    belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun, belum pernah menikah dan nyata-nyata menjadi
    tanggungannya, diberi tunjangan anak sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS.
(6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini diberikan sebanyak-
    banyaknya untuk 2 (dua) orang anak termasuk anak angkat.

                                          Pasal 17
(1) Kepada Pegawai Tetap diberikan Tunjangan Pangan.
(2) Pegawai yang mendapat Tunjangan Keluarga diberikan Tunjangan Beras untuk isteri/suami
    dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah menurut hukum, masing-masing sebesar 10
    (sepuluh) kilogram setiap bulan.
(3) Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam
    bentuk uang.

                                          Pasal 18
(1) Pegawai Tetap yang menjabat jabatan tertentu diberikan Tunjangan Jabatan.
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan
    Pengurus Yayasan.

                                            Pasal 19
(1) Kepada Pegawai Tetap yang oleh Rektor, Direktur, Ketua dinilai melaksanakan pekerjaan
    yang mempunyai volume, tanggung jawab dan risiko lebih besar dari pada volume, tanggung
    jawab dan risiko rata-rata Pegawai yang lain dapat diberikan Tunjangan Insentif.
(2) Tunjangan Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

                                         Pasal 20
(1) Kepada Pegawai tetap yang menduduki jabatan tenaga pengajar diberikan tunjangan
    fungsional.
(2) Tunjangan fungsional diberikan berdasarkan tingkat profesionalisme dan kompetensi
    akademik yang dinyatakan dengan surat keputusan dari Pejabat yang berwenang.


                                           BAB V
                                         PENUTUP
                                              Pasal 21
(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut
    dengan surat keputusan Yayasan.
(2) Ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan ini sepanjang tidak
    bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                                                         Ditetapkan di : Semarang
                                                         Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                         YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                         Ketua,



                                                         Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto
                                                                                               21
                                 SURAT KEPUTUSAN
                                  ------------------------------------------------
                                   No. 065 SK/YS/02/VII/2000
                                                   tentang
                                    Pengadaan Pegawai

                  PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
Memperhatikan : Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik.
Menimbang       : bahwa untuk mengisi formasi dan menjamin keseragaman dalam pelaksanaan-
                  nya, perlu dikeluarkan peraturan tentang pengadaan Pegawai
Mengingat       : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                  2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                     Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.
                                           MEMUTUSKAN :
Menetapkan      : PERATURAN TENTANG PENGADAAN PEGAWAI YAYASAN SANDJOJO.


                                             BAB I
                                        KETENTUAN UMUM
                                        Pasal 1
(1) Pengadaan Pegawai adalah proses untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan,
    pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
(2) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

                                            Pasal 2
(1) Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan
    yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai.
(2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar :
    a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi ketentuan
        perundang-undangan;
    b. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
    d. bersedia dan sanggup menghormati ciri khas lembaga sebagai lembaga pendidikan
        Katolik;
    e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
        kekuatan hukum tetap;
    f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar
        1945, dan kegiatan yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara;

                                                                                      22
   g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari suatu instansi;
   h. tidak terikat sebagai Pegawai dari suatu instansi atau institusi lain;
   i. mempunyai latar belakang pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
   j. berkelakuan baik;
   k. sehat jasmani dan rohani;
   l. tidak ada hubungan suami atau isteri dengan Pegawai Tetap Yayasan;
   m. tidak ada hubungan suami atau isteri dengan sesama pelamar;
   n. tidak ada hubungan darah garis lurus atau garis menyamping sampai dengan derajat
      ketiga dengan Pegawai Tetap Yayasan; dan
   o. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.


                                     BAB II
                     PERSYARATAN, PENGUMUMAN DAN LAMARAN
                                           Pasal 3
Pengadaan Pegawai diumumkan kepada masyarakat luas oleh Pejabat yang berwenang atau
pejabat lain yang ditunjuk, dengan mencantumkan :
a. jumlah dan jenis formasi yang dibutuhkan;
b. syarat-syarat yang harus dipenuhi;
c. alamat tempat lamaran diajukan; dan
d. batas waktu pengajuan lamaran.

                                             Pasal 4
Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri kepada
Pimpinan wilayah kerja yang bersangkutan dengan disertai :
a. daftar riwayat hidup;
b. salinan sah ijazah atau surat tanda tamat belajar yang diperlukan;
c. surat keterangan berkelakuan baik dari Pejabat yang berwajib;
d. surat keterangan kesehatan dari dokter yang ditunjuk;
e. surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
    keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan
    suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
    dengan jabatannya;
f. surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
    Pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun swasta;
g. surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai atau calon Pegawai
    di instansi lain;
h. surat pernyataan pelamar, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf k, l, m;
i. pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
j. salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah
    mempunyai pengalaman bekerja;
k. surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.


                                         BAB III
                                      PENYARINGAN
                                           Pasal 5
Jawaban terhadap surat lamaran dikirimkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.


                                                                                          23
                                             Pasal 6
(1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian seleksi.
(2) Ujian meliputi berbagai aspek teknis, akademis, kesehatan dan kepribadian yang berhubungan
    dengan dan diperlukan untuk jenis pekerjaan yang dilamar;

                                           Pasal 7
Nama Pelamar yang lulus ujian seleksi diumumkan oleh Pejabat yang berwenang.


                                          BAB IV
                                      PENGANGKATAN
                                            Pasal 8
Pelamar yang lulus ujian seleksi diangkat oleh Pejabat yang berwenang menjadi Calon Pegawai
dipekerjakan dan digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

                                          Pasal 9
(1) Hak atas gaji Calon Pegawai mulai berlaku terhitung sejak bulan yang bersangkutan secara
    nyata melaksanakan tugasnya.
(2) Tanggal pelaksanaan tugas yang dimaksud ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh atasan
    langsung yang membawahi Calon Pegawai.

                                             Pasal 10
(1) Calon Pegawai yang telah menjalani masa percobaan diangkat oleh Pejabat yang berwenang
    menjadi Pegawai dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi
    syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada nilai-nilai Kristiani, Pancasila dan
        Undang Undang Dasar 1945 serta menghormati ciri Katolik lembaga;
    b. Menunjukkan sikap dan budi pekerti baik;
    c. Menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas; dan
    d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani.
(2) Penilaian terhadap syarat-syarat seperti tersebut pada ayat (1) butir a, b, dan c dinyatakan
    secara tertulis dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kepala unit
    kerja yang bersangkutan, sedang terhadap syarat butir d dinyatakan secara tertulis oleh
    pejabat kesehatan yang ditunjuk.
(3) Calon Pegawai yang telah menjalani masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat
    yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai.

                                         Pasal 11
(1) Masa kerja di luar lingkungan Yayasan dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pada
    pengangkatan pertama sepanjang pekerjaan yang dimaksud sejenis dengan pekerjaan yang
    akan dilaksanakan.
(2) Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk tenaga pengajar dihitung sebagai masa kerja
    penuh, sedangkan tenaga administrasi dan penunjang akademik adalah ½ (setengah) dari
    jumlah masa kerja di luar Lembaga dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)
    tahun.

                                             Pasal 12
Pegawai yang di kemudian hari diketahui bahwa pada waktu melamar dengan sengaja memberi-
kan keterangan palsu atau bukti-bukti yang tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat.


                                                                                             24
                                             Pasal 13
Segala ketentuan yang berhubungan dengan pengadaan Pegawai yang dilakukan sebelum surat
keputusan ini diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

                                        Pasal 14
Hal-hal mengenai pengadaan Pegawai yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini
akan diatur dalam peraturan tersendiri.

                                             Pasal 15
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                                        Ditetapkan di : Semarang
                                                        Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                        YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                        Ketua,




                                                        Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto




                                                                                           25
                                 SURAT KEPUTUSAN
                                 ------------------------------------------------
                                  No. 066 SK/YS/02/VII/2000
                                                  tentang
                                Pemberhentian Pegawai

                  PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
                Negeri Sipil (PNS)

Menimbang       : bahwa ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian Pegawai di lingkungan
                  Yayasan Sandjojo perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Mengingat       : 1. Surat Keputusan Menkowasbang PAN No. 34 Tahun 1999;
                  2. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                  3. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                     Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan      : PERATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
                  YAYASAN SANDJOJO


                                            BAB I
                                       KETENTUAN UMUM

                                            Pasal 1
(1) Pemberhentian sebagai Pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan seorang
    Pegawai kehilangan statusnya sebagai Pegawai.
(2) Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan Pegawai yang ber-
    sangkutan tidak bekerja lagi pada unit kerja tertentu pada salah satu wilayah kerja Yayasan,
    tetapi masih berstatus sebagai Pegawai.
(3) Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai harus diberhentikan sebagai Pegawai.




                                                                                             26
                                       BAB II
                               PEMBERHENTIAN PEGAWAI
                                     Bagian Pertama
                                   Dasar Pemberhentian
                                            Pasal 2
Pegawai dapat diberhentian sebagai Pegawai karena :
a. permintaan sendiri;
b. mencapai batas usia pensiun;
c. penyederhanaan organisasi;
d. melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan;
e. tidak cakap jasmani atau rohani;
f. meninggalkan tugas;
g. meninggal dunia atau hilang; dan
h. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

                                    Bagian Kedua
                        Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri
                                            Pasal 3
(1) Pegawai yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai
    Pegawai.
(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditunda untuk waktu paling
    lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditolak apabila Pegawai
    yang bersangkutan masih terikat kewajiban bekerja pada Yayasan berdasarkan ketentuan
    peraturan yang berlaku.

                                    Bagian Ketiga
                   Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
                                           Pasal 4
(1) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Pegawai administrasi adalah
    56 (lima puluh enam) tahun.
(3) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga pengajar dan
    penunjang akademik adalah sebagai berikut :
    a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Tenaga Pengajar dengan jenjang jabatan fungsional
        akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor;
    b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Tenaga Pengajar dengan jenjang jabatan fungsional
        akademik Lektor Kepala;
    c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Tenaga Pengajar dengan jenjang jabatan fungsional akademik
        Guru Besar.
(4) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Tenaga Pengajar Pegawai
    Negeri Sipil Dipekerjakan di Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan diatur atas dasar
    ketentuan perundangan yang berlaku.

                                         Pasal 5
Batas usia pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) diberitahukan
kepada Pegawai yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia
pensiun tersebut.

                                                                                          27
                                           Pasal 6
(1) Pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) huruf a, b dan c dapat ditunda sejauh keahlian dan penga-
    lamannya masih diperlukan oleh lembaga.
(2) Pegawai yang telah dipensiun dapat dikontrak sejauh keahlian dan pengalamannya masih
    diperlukan oleh lembaga.

                                   Bagian Keempat
                    Pemberhentian Karena Penyederhanaan Organisasi
                                            Pasal 7
Apabila terjadi perubahan dan atau penyederhanaan organisasi yang menyebabkan kelebihan
Pegawai dalam suatu wilayah kerja atau unit kerja, maka kelebihan Pegawai tersebut sedapat
mungkin disalurkan pada wilayah kerja atau unit kerja yang lain.

                                         Pasal 8
Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak mungkin dilaksanakan, maka
Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak-hak
kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

                                    Bagian Kelima
                     Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/
                            Tindak Pidana/Penyelewengan
                                        Pasal 9
Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai dapat diberhentikan
sebagai Pegawai.

                                            Pasal 10
(1) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan dengan
    hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat.
(2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai.

                                   Bagian Keenam
                   Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani/Rohani
                                           Pasal 11
Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji
Kesehatan yang ditunjuk oleh Yayasan dinyatakan :
a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan di lingkungan Yayasan;
b. Menderita penyakit atau kelainan yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan
   kerjanya; atau
c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

                                   Bagian Ketujuh
                       Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas
                                        Pasal 12
(1) Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah selama lebih dari 1 (satu) bulan terus
    menerus dikenakan sanksi penundaan pembayaran gaji.


                                                                                         28
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bulan berikutnya melaporkan diri
    kepada yang berwenang, dapat :
    a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya disebabkan karena alasan-alasan yang
       menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang dapat diterima; atau
    b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai apabila ketidakhadirannya disebabkan
       karena kelalaian Pegawai yang bersangkutan dan menurut pertimbangan Pejabat yang
       berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ditugaskan kembali.
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika dalam waktu 2 (dua) bulan secara terus
    menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
    Pegawai.

                                    Bagian Kedelapan
                     Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang
                                         Pasal 13
Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.

                                              Pasal 14
(1)   Pegawai dinyatakan hilang jika yang bersangkutan di luar kemauan dan kemampuannya
      sendiri tidak diketahui apakah masih hidup atau meninggal dunia.
(2)   Pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (dua belas)
      sejak dinyatakan hilang.
(3)   Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang
      berdasarkan surat keterangan dari yang berwajib.
(4)   Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bila diketemukan kembali masih hidup dan
      sehat dapat diangkat kembali sebagai Pegawai dan gaji yang bersangkutan dibayarkan penuh
      sejak dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima-
      kan kepada keluarganya.

                                    Bagian Kesembilan
                              Pemberhentian Karena Hal-hal Lain

                                           Pasal 15
(1) Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan
    Yayasan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
(2) Pegawai yang terlambat melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan cuti di luar
    tanggungan Yayasan diperlakukan sebagai berikut :
    a. Apabila keterlambatan malaporkan diri kembali kurang dari 6 (enam) bulan, maka Pegawai
        yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali sepanjang alasan keterlambatan dapat
        diterima oleh Pejabat yang berwenang dan ada lowongan untuk itu;
    b. Apabila keterlambatan melaporkan diri kembali kurang dari 6 (enam) bulan tetapi alasan
        keterlambatan tidak dapat diterima oleh Pejabat yang berwenang, maka Pegawai yang
        bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai;
    c. Apabila keterlambatan melaporkan diri kembali lebih dari 6 (enam) bulan, Pegawai yang
        bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.

                                         Pasal 16
Pegawai yang diangkat dari pensiunan atau mantan pegawai dari suatu instansi di luar Yayasan,
apabila keahlian dan pengalamannya sudah tidak diperlukan diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai.

                                                                                             29
                                          BAB III
                                   HAK-HAK KEPEGAWAIAN

                                     Bagian Kesepuluah
                             Hak-hak Pegawai yang Diberhentikan

                                       Pasal 17
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai diberikan hak-hak kepegawaian
berdasarkan peraturan yang berlaku.

                                          Pasal 18
Pegawai sebelum diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat diberi hak
untuk mengajukan keberatan melalui Komisi Penilaian dan Pengembangan Pegawai.

                                           Pasal 19
(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11 huruf a, b, c dan Pasal 15 ayat (1)
    dan ayat (2) huruf b dan c sepanjang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dengan
    hormat sebagai Pegawai dengan hak pensiun.
(2) Hak pensiun Pegawai tetap Yayasan yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dan dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur melalui
    kerja sama dengan Yayasan Dana Pensiun lembaga Katolik (Yadapen).

                                            Pasal 20
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai tetapi tidak memenuhi syarat untuk
ikut serta dalam jaminan hari tua Yadapen diberikan pesangon sebesar 3x (tiga kali) gaji terakhir.


                                          BAB IV
                                    KETENTUAN PENUTUP

                                            Pasal 21
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Yayasan.
(2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.




                                                         Ditetapkan di : Semarang
                                                         Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                         YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                         Ketua,




                                                         Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto




                                                                                               30
                                 SURAT KEPUTUSAN
                                 ------------------------------------------------
                                  No. 067 SK/YS/02/VII/2000
                                                  tentang
                                          Cuti Pegawai

                  PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976, tentang Cuti Pegawai.

Menimbang       : 1. bahwa peraturan mengenai Cuti Pegawai yang ada di lingkungan Yayasan
                     Sandjojo perlu disempurnakan dan ditinjau kembali.
                  2. bahwa Cuti Pegawai merupakan salah satu hak Pegawai yang perlu
                     mendapat perhatian.

Mengingat       : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                  2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                     Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan      : PERATURAN TENTANG CUTI PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN
                  SANDJOJO.


                                            BAB I
                                       KETENTUAN UMUM
                                           Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
(a) Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
(b) Pegawai adalah Pegawai tetap.

                                            Pasal 2
(1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :
    a. Pengurus Yayasan bagi Pimpinan lembaga perguruan tinggi;
    b. Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Yayasan bagi
        Pegawai dalam lingkungan kekuasaannya.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
    kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberikan cuti.



                                                                                        31
                                             BAB II
                                         Bagian Pertama
                                           Jenis Cuti
                                              Pasal 3
Cuti terdiri dari :
a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Sakit;
c. Cuti Bersalin;
d. Cuti karena alasan penting;
e. Cuti di luar tanggungan Yayasan; dan
f. Cuti Sabatikal.

                                          Bagian Kedua
                                          Cuti Tahunan
                                           Pasal 4
(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak
    atas cuti tahunan.
(2) Lama cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, yang dihitung secara kumulatif dalam 1
    (satu) tahun.
(3) Untuk mendapat cuti tahunan Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan secara
    tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

                                              Pasal 5
Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan tidak dapat diambil pada tahun
berikutnya, kecuali apabila hal tersebut disebabkan adanya tugas kedinasan yang mendesak yang
dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

                                       Pasal 6
Tenaga pengajar yang memperoleh Cuti Sabatikal tidak berhak atas cuti tahunan untuk tahun
yang berjalan.

                                         Bagian Ketiga
                                         Cuti Sakit
                                           Pasal 7
Setiap Pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

                                              Pasal 8
(1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia
    harus memberitahukan kepada atasannya secara tertulis.
(2) Pegawai yang sakit lebih dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 14 (empat belas) hari berhak atas
    cuti sakit dengan ketentuan bahwa Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permo-
    honan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan
    surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pengurus Yayasan atau Pimpinan Perguruan
    Tinggi.
(3) Apabila setelah waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pegawai
    yang bersangkutan belum memperoleh kesembuhan, ia wajib mengajukan permohonan per-
    panjangan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan
    melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pengurus Yayasan atau Pimpinan
    Perguruan Tinggi.
                                                                                                 32
(4) Perpanjangan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk paling lama 1
    (satu) tahun.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pegawai yang bersang-
    kutan belum juga memperoleh kesembuhan atau apabila akumulasi cuti sakit lebih dari 14
    (empat belas) hari dalam 1 (satu) semester, maka kesehatan yang bersangkutan harus diuji
    kembali oleh dokter yang ditunjuk oleh Pengurus Yayasan atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
(6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
    Pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka ia diberhentikan dengan
    hormat sebagai pegawai karena sakit.

                                             Pasal 9
(1) Pegawai perempuan yang gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu)
    bulan.
(2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan
    harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan
    cuti dengan dilampiri surat keterangan dokter atau bidan.

                                          Pasal 10
Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya
sehingga ia perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

                                        Pasal 11
Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10,
Pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

                                        Pasal 12
(1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 kecuali yang
    dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang
    memberikan cuti.
(2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) cukup dicatat oleh pejabat yang
    mengurus kepegawaian.

                                      Bagian Keempat
                                       Cuti Bersalin

                                            Pasal 13
(1) Setiap Pegawai perempuan berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan
    kedua.
(2) Untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya, kepada Pegawai perempuan yang bersangkutan
    diberikan cuti di luar tanggungan Yayasan.
(3) Lama cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan cuti persalinan sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

                                               Pasal 14
(1) Untuk mendapatkan cuti bersalin Pegawai perempuan yang bersangkutan mengajukan
    permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan
    surat keterangan dari dokter atau bidan.
(2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti.



                                                                                            33
                                           Pasal 15
Selama menjalankan cuti bersalin, Pegawai perempuan yang bersangkutan menerima penghasilan
penuh.

                                       Bagian Kelima
                                 Cuti Karena Alasan Penting
                                             Pasal 16
(1) Semua Pegawai yang memenuhi syarat berhak atas cuti karena alasan penting.
(2) Lama cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti
    untuk paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

                                            Pasal 17
Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
a. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik kandung, kakak kandung, mertua atau menantu sakit keras
   atau meninggal dunia;
b. melangsungkan perkawinan pertama;
c. alasan lain berdasarkan pertimbangan Pengurus Yayasan atau Pimpinan masing-masing
   Perguruan Tinggi.

                                            Pasal 18
(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting Pegawai yang bersangkutan mengajukan
    permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang memberikan
    cuti.
(3) Dalam keadaan yang mendesak yang menyebabkan Pegawai yang bersangkutan tidak dapat
    menunggu keputusan Pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka Pejabat yang tertinggi
    di tempat pegawai yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara untuk men-
    jalankan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Sub a dan b.

                                        Pasal 19
Selama menjalankan cuti karena alasan penting Pegawai yang bersangkutan menerima peng-
hasilan penuh.

                                       Bagian Keenam
                             Cuti di Luar Tanggungan Yayasan
                                            Pasal 20
(1) Kepada Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus,
    karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan
    Yayasan.
(2) Cuti di luar tanggungan Yayasan dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas
    dasar pertimbangan Pimpinan tempat Pegawai yang bersangkutan bekerja, dapat diperpan-
    jang paling lama untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

                                            Pasal 21
(1) Cuti di luar tanggungan Yayasan mengakibatkan Pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari
    jabatannya, kecuali cuti di luar tanggungan Yayasan untuk persalinan ketiga dan seterusnya
    seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(2) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan Yayasan segera
    dapat diisi.
                                                                                            34
                                           Pasal 22
(1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan Yayasan, Pegawai yang bersangkutan mengaju-
    kan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai
    alasan-alasannya.
(2) Cuti di luar tanggungan Yayasan dan/atau perpanjangannya diberikan dengan surat keputusan
    Yayasan.

                                          Pasal 23
(1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Yayasan, Pegawai yang bersangkutan tidak
    berhak menerima penghasilan dari Yayasan.
(2) Masa menjalankan cuti di luar tanggungan Yayasan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja
    Pegawai yang bersangkutan.

                                              Pasal 24
Apabila setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Yayasan Pegawai yang bersang-
kutan tidak melaporkan diri, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.

                                          Pasal 25
(1) Pegawai yang melaporkan diri setelah menjalankan cuti di luar tanggungan Yayasan :
    a. Ditempatkan kembali, apabila ada lowongan;
    b. Ditempatkan di lembaga perguruan tinggi yang lain di lingkungan Yayasan, apabila tidak
       ada lowongan.
(2) Apabila penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub b tidak mungkin, maka
    Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan Pegawai dengan
    mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut ketentuan yang berlaku.

                                      Bagian Ketujuh
                                      Cuti Sabatikal
                                              Pasal 26
(1) Tenaga pengajar yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berhak
    atas cuti Sabatikal.
(2) Cuti Sabatikal diberikan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan
    penulisan buku.
(3) Cuti Sabatikal diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

                                            Pasal 27
(1) Untuk mengajukan Cuti Sabatikal, Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan
    secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai alasan-alasannya.
(2) Cuti Sabatikal diberikan dengan surat keputusan Yayasan.

                                      Pasal 28
Selama melaksanakan Cuti Sabatikal, pegawai yang bersangkutan tetap berhak menerima
penghasilan penuh.

                                     Bagian Kedelapan
                                         Lain-lain
                                            Pasal 29
(1) Pegawai yang sedang menjalankan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting dapat
    dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

                                                                                          35
(2) Bila terjadi hal dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi
    hak Pegawai yang bersangkutan.

                                        Pasal 30
Dalam hal Yayasan menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai dapat ditangguhkan.


                                         BAB III
                                  KETENTUAN PERALIHAN

                                         Pasal 31
Pelaksanaan pemberian cuti yang pada saat peraturan ini diberlakukan dan masih dijalankan oleh
Pegawai, dinyatakan tetap berlaku.


                                          BAB IV
                                    KETENTUAN PENUTUP

                                             Pasal 32
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                                        Ditetapkan di : Semarang
                                                        Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                        YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                        Ketua,




                                                        Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto




                                                                                              36
                                SURAT KEPUTUSAN
                                ------------------------------------------------
                                 No. 068 SK/YS/02/VII/2000
                                                 tentang
                  Perawatan, Tunjangan Cacat, Uang Duka dan
                       Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

                 PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat
                dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menimbang      : bahwa ketentuan yang mengatur tentang perawatan Pegawai yang ditimpa
                 suatu kecelakaan atau tewas karena menjalankan tugas, pemberian tunjangan
                 cacat, pemberian uang duka dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) perlu
                 ditata dan diatur kembali.

Mengingat      : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                 2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                    Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan     : PERATURAN TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA
                 DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)


                                           BAB I
                                      KETENTUAN UMUM
                                                 Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kecelakaan adalah kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban,
   atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
b. Sakit adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas;
c. Cacat adalah cacat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b;
d. Tewas adalah meninggal dunia yang disebabkan karena menjalankan tugas dinas, karena
   keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, karena akibat luka atau cacat jasmani atau
   rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;
e. Anak adalah anak yang sah, atau yang disahkan, dan anak angkat yang sah menurut hukum;
f. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung atau ayah/ibu tiri atau ayah/ibu angkat;

                                                                                          37
g. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan jabatannya berwenang
   melakukan perbuatan hukum;
h. Pegawai adalah Pegawai tetap.
i. Tim penguji kesehatan adalah tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pejabat yang
   berwenang.


                                         BAB II
                                      PERAWATAN
                                              Pasal 2
(1)   Pegawai yang mengalami kecelakaan atau menderita sakit berhak memperoleh pengobatan,
      perawatan dan rehabilitasi (pemulihan/penyembuhan).
(2)   Kecelakaan atau sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat
      pernyataan dari atasan yang bersangkutan yang dibuat berdasarkan surat keterangan dari
      Pejabat yang berwajib.
(3)   Pemberian pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
      dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan dokter setempat
      yang menangani.
(4)   Sebelum surat keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
      ayat (3) diterbitkan, kepada Pegawai yang mengalami kecelakaan diberikan pengobatan dan
      perawatan

                                             Pasal 3
(1) Pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada
    dasarnya dilakukan di rumah sakit yang telah ditetapkan, tetapi untuk keadaan yang mendesak
    dapat dilakukan di rumah sakit yang terdekat.
(2) Rumah sakit yang ditetapkan adalah rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dalam
    rangka kerja sama dengan suatu badan yang mengelola hal-hal yang berhubungan dengan
    pengobatan, dan perawatan Pegawai.


                                          BAB III
                                     TUNJANGAN CACAT
                                            Pasal 4
(1) Pegawai yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas
    pekerjaan di semua jabatan karena cacat, diberikan tunjangan cacat di samping hak pensiun.
(2) Cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan surat keputusan yang dibuat
    oleh pejabat yang berwenang atas dasar surat keterangan dari tim penguji kesehatan.
(3) Besar tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. Kehilangan fungsi penglihatan pada kedua belah mata;
        Kehilangan fungsi pendengaran pada kedua belah telinga; dan
        Kehilangan kedua belah kaki dari pangkal paha atau lutut ke bawah sebesar 70% (tujuh
        puluh persen) dari gaji pokok.
    b. Lengan dari sendi bahu ke bawah;
        Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah, sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji
        pokok.
    c. Lengan dari siku ke bawah;
        Sebelah kaki dari pangkal paha, sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok.


                                                                                            38
    d. Fungsi penglihatan pada sebelah mata;
        Fungsi pendengaran pada sebelah telinga;
        Tangan dari atas pergelangan tangan ke bawah; dan
        Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok.
    e. Tingkat keadaan yang dapat dipersamakan dengan apa yang disebut dalam huruf a
        sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi sebagian atau seluruh badan atau ingatan
        yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf d sebesar 30% (tiga puluh
        persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok.
(4) Apabila terjadi beberapa cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka besarnya
    tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari setiap cacat dengan
    ketentuan paling tinggi 100 (seratus) persen dari gaji pokok.
(5) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diberikan setiap bulan
    sampai dengan usia pensiun.

                                          Pasal 5
(1) Tingkat keadaan cacat ditetapkan oleh setuah Tim Kesehatan yang diangkat oleh Pejabat
    yang berwenang.
(2) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan surat keputusan
    dari Pejabat yang berwenang.


                                         BAB IV
                             UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN

                                             Pasal 6
(1)   Kepada isteri atau suami Pegawai yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 3 (tiga) kali
      penghasilan sebulan.
(2)   Apabila Pegawai yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami maka uang duka itu
      diberikan kepada anaknya.
(3)   Apabila Pegawai yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang
      duka tewas diberikan kepada orang tuanya.
(4)   Apabila Pegawai yang tewas tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka
      uang duka tewas diberikan kepada ahli waris lain yang sah.

                                       Pasal 7
Biaya pemakaman Pegawai yang tewas ditanggung oleh Yayasan setinggi-tingginya 3 (tiga) kali
penghasilan sebulan.

                                           Pasal 8
Tewasnya Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dibuktikan dengan
surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang dan surat keterangan dari Pejabat yang berwajib.

                                         Pasal 9
Uang duka dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan
dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.

                                           Pasal 10
(1) Biaya pengobatan, perawatan, tunjangan cacat, uang duka, dan biaya pemakaman sebagai-
    mana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 6, dan 7 dibebankan kepada anggaran Yayasan.


                                                                                              39
(2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan oleh sebuah
    lembaga Asuransi yang ditunjuk.
(3) Penunjukan lembaga asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat
    yang berwenang.

                                        Pasal 11
Ketentuan yang mengatur tentang uang duka serta biaya pemakaman menurut peraturan ini juga
berlaku bagi calon Pegawai.


                                        BAB V
                           JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
                                        Pasal 12
Pegawai dan salah satu anggota keluarga yang sah berhak memperoleh jaminan pemeliharaan
kesehatan.

                                       Pasal 13
Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi pelayanan-
pelayanan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (PJPK) dengan Rumah Sakit yang ditetapkan seperti dimaksud dalam Pasal 3.

                                         Pasal 14
Biaya pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan berasal dari Yayasan.


                                           BAB VI
                                         PENUTUP
                                            Pasal 15
Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembiayaan perawatan, tunjangan cacat, uang duka
tewas, biaya pemakaman, dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang berlaku sebelum berlaku-
nya peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku.

                                         Pasal 16
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan
surat keputusan Yayasan.

                                             Pasal 17
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



                                                        Ditetapkan di : Semarang
                                                        Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                        YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                        Ketua,



                                                        Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto

                                                                                           40
                               SURAT KEPUTUSAN
                                -----------------------------------------------
                                 No. 069 SK/YS/02/VII/2000
                                                tentang
                           Pengangkatan Dalam Pangkat

                 PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
Menimbang      : bahwa untuk melaksanakan pembinaan Pegawai atas dasar sistem karier dan
                 prestasi kerja perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan
                 dalam pangkat.
Mengingat      : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                 2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                    Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan     : PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN
                 SANDJOJO.


                                          BAB I
                                     KETENTUAN UMUM

                                        Pasal 1
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan
kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian, oleh sebab itu setiap Pegawai diangkat
dalam pangkat tertentu.

                                       Pasal 2
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai atas pengabdian yang
bersangkutan terhadap misi lembaga.


                                  BAB II
               PANGKAT PERMULAAN PADA PENGANGKATAN PERTAMA
                                         Pasal 3
(1) Pangkat permulaan pada pengangkatan pertama diberikan atas dasar Surat Tanda Tamat
    Belajar/Ijazah/Akta/Diploma yang sah yang dimiliki oleh Calon Pegawai sesuai bidang
    pekerjaan yang diperlukan.

                                                                                          41
(2) Kepada masing-masing Calon Pegawai yang bersangkutan diberi gaji atas dasar :
                                                                  Pangkat          Golongan
                   Surat Tanda Tamat Belajar
                                                                 Permulaan         Ruang Gaji
    A    Sekolah Dasar (SD)                                 Juru Muda                 I/a
    B    - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
         - Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama         Juru Muda Tingkat I      I/b
           (SMKTP)
    C    - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMU
         - Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas
           (SMKTA)                                           Pengatur Muda           II/a
         - Diploma I
         - Akta I
    D    - Sarjana Muda
         - Diploma II
         - Akademi
                                                             Pengatur Muda Tk. I     II/b
         - Akta II
         - Diploma III
         - Diploma III Politeknik
    E    - Sarjana
         - Pasca Sarjana Program S2                          Penata Muda             III/a
         - Akta IV/V
    F    - Pasca Sarjana Program Studi S3                    Penata Muda Tkt. I      III/b
(3) Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah, Akta dan Diploma yang sah sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (1) adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah, Akta Negeri atau STTB, Ijazah, Akta dan
    Diploma Swasta yang ditetapkan sederajat oleh Pemerintah.
(4) Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah dan Akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
    Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah dan Akta Negeri atau STTB Ijazah dan Akta Swasta yang
    ditetapkan sederajat oleh Pemerintah.

                                             Pasal 4
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari instansi lain dan melamar menjadi pegawai tetap
Yayasan, dapat diangkat dalam suatu pangkat yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setinggi-tingginya sama dengan pangkat yang dimiliki.


                                          BAB III
                                    KENAIKAN PANGKAT

                                     Bagian Pertama
                           Penetapan dan Jenis Kenaikan Pangkat
                                        Pasal 5
Kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 (satu) bulan Maret dan tanggal 1 (satu) bulan
September setiap tahun.

                                           Pasal 6
Jenis kenaikan pangkat yang diatur dalam peraturan ini adalah :
a. Kenaikan pangkat reguler;
b. Kenaikan pangkat pilihan;

                                                                                             42
c.   Kenaikan pangkat istimewa;
d.   Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
e.   Kenaikan pangkat dalam tugas belajar; dan
f.   Kenaikan pangkat anumerta.

                                       Bagian Kedua
                                  Kenaikan Pangkat Reguler
                                             Pasal 7
(1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang
    telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangku.
(2) Kenaikan pangkat reguler maksimal bagi pegawai administrasi dan penunjang akademik
    diatur sebagai berikut :
    (a) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pengatur Muda
        golongan ruang II/a;
    (b) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah sampai dengan
        pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
    (c) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama adalah sampai
        dengan pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
    (d) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan
        Tingkat Atas non-Guru, Diploma I dan Akta I adalah sampai dengan pangkat Penata Muda
        golongan ruang III/a;
    (e) Surat Tanda Tamat Belajar Sarjana Muda dan Diploma II adalah sampai dengan pangkat
        Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
    (f) Surat Tanda Tamat Belajar Akademi, Akta II dan Diploma III adalah sampai dengan
        pangkat Penata golongan ruang III/c;
    (g) Surat Tanda Tamat Belajar Sarjana adalah sampai dengan pangkat Penata Tingkat I
        golongan ruang III/d;
                                                Pasal 8
(1) Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai administrasi dan penunjang akademik diberikan
    setiap kali setingkat lebih tinggi apabila Pegawai yang bersangkutan :
    (a) telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian pelaksanaan
         pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik;
    (b) telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan rata-rata penilaian pelaksanaan
         pekerjaan bernilai baik.
(2) Pegawai administrasi dan penunjang akademik yang berpangkat Juru Tingkat I golongan
    ruang I/d dan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya
    setingkat lebih tinggi, di samping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan harus pula
    lulus ujian dinas yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung
    Semarang.
(3) Kenaikan pangkat reguler bagi tenaga pengajar harus memenuhi angka kredit yang ditentukan
    oleh Pemerintah.

                                       Bagian Ketiga
                                  Kenaikan Pangkat Pilihan
                                           Pasal 9
(1) Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Tenaga Pengajar/
    Dosen yang memangku jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang
    ditentukan.

                                                                                             43
(2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk
    jabatan yang bersangkutan.
(3) Tenaga Pengajar yang memangku jabatan fungsional yang untuk kenaikan pangkatnya di
    samping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diharuskan pula memenuhi angka
    kredit, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
    a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi
        angka kredit yang ditentukan, dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan
        sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; atau
    b. sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi
        angka kredit yang ditentukan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik
        selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan
        pekerjaan yang bernilai kurang.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan
    menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                      Bagian Keempat
                                 Kenaikan Pangkat Istimewa
                                          Pasal 10
Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang
menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, yang mendapatkan penghargaan istimewa dan
diakui publik atau menciptakan penemuan baru yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat dan
negara.

                                            Pasal 11
Pegawai yang dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
apabila :
a. Prestasi kerja luar biasa yang ditunjukkan nyata-nyata dapat menjadi teladan di lingkungannya
   yang diakui secara nasional, regional atau internasional;
b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
d. Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh Pegawai yang
   bersangkutan.

                                            Pasal 12
(1) Pegawai yang menciptakan/menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi lembaga,
    masyarakat dan negara dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila
    penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang.
(2) Penetapan kenaikan pangkat tersebut ayat (1) diatur oleh Yayasan.

                                       Pasal 13
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak terikat pada jabatan dan proses
evaluasi.

                                      Bagian Kelima
                            Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
                                       Pasal 14
Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Akta/Diploma berdasarkan penu-
gasan Yayasan dapat diberikan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian jenjang pangkat yang
dimiliki, apabila :
                                                                                              44
a. Kepada yang bersangkutan diberikan tugas atau jabatan yang memerlukan keahlian yang
   sesuai dengan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/
   Akta/Diploma yang diperoleh;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki;
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun
   terakhir.

                                     Bagian Keenam
                           Kenaikan Pangkat dalam Tugas Belajar
                                               Pasal 15
(1) Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan, selama dalam pendidikan
    atau latihan jabatan itu, dapat diberikan kenaikan pangkat.
(2) Pegawai yang mendapat tugas belajar selama dalam tugas belajar dapat diberikan kenaikan
    pangkat menurut ketentuan yang berlaku.
(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan apabila
    penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam tahun terakhir dan tidak ada
    yang bernilai kurang.

                                      Bagian Ketujuh
                                Kenaikan Pangkat Anumerta
                                         Pasal 16
Pegawai yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

                                         Pasal 17
Kenaikan pangkat anumerta mulai berlaku pada tanggal Pegawai yang bersangkutan dinyatakan
tewas.

                                         Pasal 18
Keputusan kenaikan pangkat anumerta diusahakan sebelum Pegawai yang tewas dikebumikan.


                                         BAB IV
                                   KETENTUAN PENUTUP
                                              Pasal 19
(1) Peraturan yang berlaku sebelum berlakunya peraturan ini sepanjang tidak bertentangan
    dinyatakan tetap berlaku.
(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



                                                       Ditetapkan di : Semarang
                                                       Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                       YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                       Ketua,



                                                       Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto

                                                                                           45
                                SURAT KEPUTUSAN
                                ------------------------------------------------
                                 No. 070 SK/YS/02/VII/2000
                                                 tentang
                   Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

                 PENGURUS YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
Memperhatikan : Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979; tentang Penilaian Pelaksanaan
                Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menimbang      : 1. bahwa sebagai salah satu usaha untuk lebih menjamin obyektivitas dalam
                    pembinaan pegawai berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja
                    dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang penilaian
                    pelaksanaan pekerjaan pegawai;
                 2. bahwa untuk memperoleh bahan pertimbangan yang obyektif diperlukan
                    penyempurnaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
Mengingat      : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sandjojo tahun 1987;
                 2. Peraturan Yayasan Sandjojo No. 061 SK/YS/02/VII/2000 tentang Pokok-
                    Pokok Kepegawaian Yayasan Sandjojo Semarang.

                                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan     : PERATURAN TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI


                                           BAB I
                                      KETENTUAN UMUM
                                            Pasal 1
(1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian
    Pelaksanaan Pekerjaan adalah suatu daftar yang memuat penilaian pelaksanaan pekerjaan
    seorang Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
(2) Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-
    rendahnya Kepala Biro, Pembantu Dekan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau
    Kepala Lembaga.
(3) Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai.

                                          Pasal 2
Penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan sekali setahun oleh Pejabat Penilai terhadap setiap
Pegawai tetap.


                                                                                          46
                                       BAB II
                     DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
                                            Pasal 4
(1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
    Pekerjaan.
(2) Unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :
    a. kesetiaan;
    b. prestasi Kerja;
    c. tanggung jawab;
    d. ketaatan;
    e. kejujuran;
    f. kerjasama;
    g. prakarsa; dan
    h. kepemimpinan.
(3) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sub h hanya dinilai pada
    Pegawai yang memangku jabatan dalam arti mempunyai anak buah.

                                            Pasal 4
(1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka :
    a. Amat baik       : 91 – 100
    b. Baik            : 76 – 90
    c. Cukup           : 61 – 75
    d. Sedang          : 51 – 60
    e. Kurang          : 50 – ke bawah
(2) Pedoman dalam memberikan nilai pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah seperti tersebut
    dalam lampiran keputusan ini.

                                           Pasal 5
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.


                                       BAB III
                    PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI DAN
                               TATA CARA PENILAIAN
                                           Pasal 6
(1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang
    berada dalam lingkungannya.
(2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada
    setiap akhir tahun akademik.

                                            Pasal 7
(1) Pejabat Penilai dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan apabila ia telah mem-
    bawahi pegawai yang dimaksud di lingkungannya dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam)
    bulan.
(2) Bila Pejabat Penilai belum memenuhi syarat seperti ditentukan pada ayat (1) pasal ini, maka
    Pejabat Penilai adalah atasan Pejabat Penilai.




                                                                                            47
                                             Pasal 8
(1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai yang
    dinilai.
(2) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan terhadap nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
    Pekerjaan, ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan
    Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar
    Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
(3) Pegawai yang dinilai wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagai-
    mana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam waktu 14
    (empat belas) hari sejak diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

                                           Pasal 9
(1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan kepada Atasan
    Pejabat Penilai dengan ketentuan :
    a. apabila tidak ada keberatan dari Pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan
        Pekerjaan disampaikan tanpa catatan.
    b. apabila ada keberatan dari Pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
        disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atau keberatan dari
        Pegawai yang dinilai.
(2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
    yang disampaikan kepadanya.
(3) Apabila ada alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai
    yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (2).
(4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan
    Pejabat Penilai.

                                              Pasal 10
Pengurus Yayasan, Rektor, Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi adalah Pejabat Penilai atau
Atasan Pejabat Penilai tertinggi di lingkungan masing-masing.


                                         BAB IV
                                   KETENTUAN LAIN-LAIN

                                         Pasal 11
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar dibuat
oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi
tempat belajar.


                                         BAB V
                                  KETENTUAN PERALIHAN

                                         Pasal 12
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat sebelum dikeluarkannya peraturan ini tetap
berlaku.




                                                                                            48
                                         BAB VI
                                   KETENTUAN PENUTUP

                                            Pasal 13
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                                       Ditetapkan di : Semarang
                                                       Pada tanggal : 1 Juli 2000
                                                       YAYASAN SANDJOJO SEMARANG
                                                       Ketua,




                                                       Prof. Dr. dr. RJ. Djokomoeljanto




                                                                                          49

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:314
posted:4/28/2012
language:
pages:49
Description: peraturan yayasan