UPAYA ILEGAL

Document Sample
UPAYA ILEGAL Powered By Docstoc
					Sementara itu Direktorat Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara menangkap seratus lima
puluh tujuh nelayan asing asal Vietnam di Perairan Natuna karena kedapatan mencuri ikan di
perairan Indonesia. Selain menangkap nelayan, polisi air pun menahan enam belas kapal yang
digunakan untuk menangkap ikan. Meskipun Komandan Kapal Polisi Bisma-520 tengah
melakukan patroli di perairan Natuna, namun angka kasus illegal fishing yang terjadi di
Kepulauan ini terus mengalami peningkatan. Dikabarkan bahwa pada tanggal 12 Desember
2010 Direktorat Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara menerima laporan melalui radio
yang mengabarkan ada kapal nelayan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di
perairan Pulau Bungaran, berjarak 15 neutical mil dari Pulau Natuna.

Setelah menerima laporan itu, tim patroli langsung menuju utara Pulau Matak. Dan ternyata
Kapal-kapal nelayan berbendera Vietnam sedang melakukan kegiatan menangkap ikan. Polisi air
mendekati kapal tersebut dan mengecek kelengkapan dokumen. Namun, nakhoda kapal tidak
memiliki dokumen apapun, bahkan ada kapal yang bobot mati 50 GT hingga 100 GT itu
menggunakan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas. Kapal nelayan Vietnam itu telah
menangkap 20,550 ton ikan dan 50 kg cumi-cumi. Akibat illegal fishing ini, ditaksir negara
mengalami kerugian senilai Rp 11 miliar.

Berdasarkan hukum atau peraturan tentang perikanan jelas tindakan dari nelayan asing asal
Vietnam ini melanggar pasal 104 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan, dan pasal 53 Undang-undang RI No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Tuduhan ini
karena nelayan asing tersebut tidask memiliki dokumen seperti yang disyaratkan antara lain Izin
Penangkapan Ikan, Port Clearance (Surat Izin Berlayar), dan menggunakan bendera Indonesia.
Sampai saat ini Direktorat Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara telah menangkap 40
nelayan asing selama tahun 2010 dengan tiga kali melakukan penangkapan. Sayangnya, nelayan
Vietnam tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggeris sehingga menajdi salah satu kendala ketika
mereka diinterogasi oleh petugas.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa Indonesia mengalami kerugian yang sangat
besar dalam hal illegal fishing. Salah satu yang menjadi faktor pendorong maraknya kasus
illegal fishing adalah peraturan perundang-undangan yang longgar di Indonesia. Hal ini
memberikan peluang besar bagi pelakunya. Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Perikanan
Nomor 31 Tahun 2004 yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk
mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Khususnya di Zone Ekonomi Eksklusif
(ZEE). Pada pasal 29 ayat (1), misalnya, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan, hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia. Namun, pada ayat (2), kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE,
sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan
internasional atau ketentuan hukum intenasional.

Selain itu, penanganan terhadap para pelaku illegal fishing kurang tegas oleh para aparat yang
terkait, misalnya departemen kelautan atau petugas kelautan. Hal ini bisa dilihat pada banyak
kasus illegal fishing. Namun, para pelakunya dihukum ringan. Padahal berdasarkan pasal 85 jo
pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal
fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Dan yang menjadi catatan
penting mengapa kasus illegal fishing masih marak di negeri ini adalah karena aparat terkait
kurang serius dalam penanganan pelaku illegal fishing. Misalnya pada tahun 2007 terdapat 103
kasus tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya hanya
77 kasus yang telah diajukan ke proses pengadilan sehingga menimbulkan kesan kurang
profesionalnya para aparat dalam penanganannya.

Selain itu, pemerintah memang tidak menjadikan illegal fishing ini sebagai agenda yang penting
untuk dikaji secara komrehensif sehingga penanganannya cenderng lambat. Hal ini bisa dilihat
pada kasus pelanggaran berupa operasi perizinan kapal. Misalnya kapal yang dilaporkan sebagai
milik perusahaan Indonesia (7000 kapal). Namun, ternyata sekitar 70 persen atau 5.000 di
antaranya lebih dimiliki oleh pihak asing. Terutama Taiwan, Filipina, Thailand, China.
Sedangkan di wilayah Timur Indonesia dari 5.088 kapal yang beroperasi banyak di antaranya
yang tidak memiliki izin.

Dan yang lebih ironisnya lagi, ternyata kasus illegal fishing mendapat backing-an dari ara aparat
yang terkait, misalnya dalam hal pemalsuan dokumen dengan embel-embel uang suap kepada
para aparat yang memang bermental korup. Ini menjadi salah satu penyakit yang masih sulit
diberantas dari para aparat hokum di negeri ini.

Satu hal juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini adalah
perjanjian dan kerjasama dengan Negara lain dalam meminimalisir kasus ini. Karena selama ini,
pemerintah Indonesia dengan Negara-negara lain memang belum memiliki perjanjian atau MoU
yang terkait dengan penanganan masalah illegal fishing secara bersama-sama. Sehingga setiap
tahun Indonesia selalu mendapat kerugian sangat besar dari para pelaku yang berasal dari Negara
tetangga, seerti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filiphina, Jepang dan China.

Salah satu faktor lain yang menjadi sebab mengapa kasus illegal fishing kurang begitu popular
dibandingkan kasus transnational crime lainnya, misalnya terorisme atau narkoba adalah karena
kasus illegal fishing tidak mendapat tempat secara porsional di media massa. Hal ini bisa dilihat
kurangnya media massa mempublikasikan kasus illegal fishing sehingga masyarakat tidak
mendapat informasi yang berimbang (balance). Padahal sebenarnya media massa bias dijadikan
sebagai alat penekan bagi pemerintah untuk lebih serius menanganinya.

Kurangnya koordinasi antar departemen yang terkait dalam mengatasi masalah yang menyangkut
illegal fishing di Indonesia juga banyak menjadi pemicu maraknya kasus ini. Hal ini bisa dilihat
dari tumpang tindihnya dalam penanganan antara Departemen Kelautan dan Perikanan,
Departemen Perhubungan, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Kejaksaan Agung,
Kepolisian RI, dan Pemerintah Daerah. Selain itu tidak memadainya sarana dan prasana dari
pihak yan gterkait untuk melakukan kontrol di perairan menjadi celah bagi para pelaku untuk
melancarkan aksinya.

   1. Dampak dan Solusi

Masalah illegal fishing memang seharusnya menjadi salah satu agenda besar Negara ini.
Bagaimana tidak dengan kekayaan alam laut Negara ini yang berlimpah, kita tidak bias
memanfaatkannya secara maksimal karena kurangnya kepedulian untuk menagani maslah ini
secara bersama-sama. Ini menjadi peluang yang dilihat oleh Negara lain untuk melakukan tindak
kejahatan dengan mencuri ikan-ikan dari perairan Indonesia. Bayangkan saja jika 70 % tuna
yang diekspor oleh Filiphina berasal dari laut Indonesia. Dan Filiphina menjadi Negara
engekspor ikan Tuna terbesar di dunia. Demikian pula dengan Thailand sebagai negara
pengekspor ikan kaleng yang diindikasikan juga berasal dari Indonesia.

Namun bukan hanya kerugian material saja, karena kasus illegal fishing juga sangat mengancam
ekosistem laut dan biota yang hidup di dalamnya, termasuk terumbu karang. Menurut Ministry of
State of Environment luas trumbu karang Indonesia yang telah mengalami kerusakan mencapai
61 % dan 15 % dikategorikan sudah kritis. Untuk itu perlu adanya political will dari pemerintah
dalam penanganan dan pengelolaan kekayaan laut secara bijaksana yang tetap berpihak kepada
lingkungan dan masyarakat Indonesia secara luas.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meminimalkan illegal fishing
adalah dengan membuat UU Anti Illegal Fishing. UU Nomor 31 tahun 2004 pasal 29 dan 30
tentang Perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap
pengelolaan sumber daya laut. Bahkan, UU tersebut memberi kesempatan sangat besar kepada
pihak asing, mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEEI (Zone
Ekonomi Eksklusif Indonesia). Demikian pula pelaksanaan Permen No 17 tentang Penangkapan
Ikan Berbasis Industri harus dilaksanakan secara konsekuen untuk melindungi hasil laut,
melindungi nelayan tradisional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan
negara dari devisa dan pajak. Mempercepat terbentuknya pengadilan perikanan yang berwenang
menentukan, menyelidiki, dan memutuskan tindak pidana setiap kasus illegal fishing dengan
tidak melakukan tebang pilih.




Pada 2009 ini agenda revisi terhadap UU No 31/2004 tentangPerikanan makin menguat.
Sebenarnya, tuntutan perlunya revisiterhadap UU Perikanan gencar dilakukan oleh
berbagai pihak tidakl a m a s e t e l a h u n d a n g - u n d a n g t e r s e b u t
disahkan. Hal ini dikarenakan, di samping pada proses
pembahasan hinggapengesahannya terjadi kontroversi,
s u b s t a n s i h u k u m y a n g terkandung di dalam UU itu juga
m e n i m b u l k a n p e r m a s a l a h a n , seperti adanya ketidakjelasan aturan dan kontradiksi
pasal-pasal.Meskipun demikian, agenda revisi UU Perikanan sekarang ini lebih
didorong oleh permasalahan
illegal fishing.
Hal ini dicerminkand e n g a n a d a n ya u p a ya u n t u k m e n g u b a h p a s a l - p a s a l
penegakanhukum, yaitu kewenangan aparat hukum dalam
p e n e n g g e l a m a n kapal ikan asing yang melakukan tindakan ilegal. Terkait
denganu p a y a p e n e n g g e l a m a n k a p a l , p e m e r i n t a h h a r u s b e n a r -
b e n a r memahami ketentuan-ketentuan internasional dalam penanganan t i n d a k a n
k a p a l a s i n g ya n g m e l a n g g a r h u k u m . D e n g a n k a t a l a i n , j a n g a n s a m p a i
a t u r a n ya n g d i b u a t b e r t e n t a n g a n d e n g a n h u k u m yang berlaku sesuai ketentuan-
ketentuan internasional, khususnyaKonvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
Pemuatan pasal penenggelaman kapal harus benar -benard i k a j i
secara teliti. Tujuan menciptakan efek jera
denganmenenggelamkan kapal ikan asing cukup
b e r a n i k a r e n a mencerminkan ketegasan sikap pemerintah dalam
m e w u j u d k a n perikanan berkelanjutan
(sustainable fisheries)
dan bertanggung jawab
(responsible fisheries).
Tindakan hukum terhadap kapal ikan a s i n g y a n g m e l a k u k a n
p e l a n g g a r a n j a n g a n d i s i k a p i s e c a r a emosional. Sebab,
U N C L O S 1 9 8 2 t e l a h m e m u a t k e t e n t u a n ya n g j e l a s m e n g e n a i h a l i n i , s e s u a i
d e n g a n h u k u m ya n g b e r l a k u p a d a m a s i n g - m a s i n g z o n a a t a u
wilayah. Pada pasal 73, misalnya,U N C L O S m e m u a t
a t u r a n m e n g e n a i p e n e g a k a n p e r a t u r a n perundang-undangan
negara pantai.Setidaknya terdapat empat hal yang harus diperhatikan olehsetiap
negara pantai
(coastal state)
dalam melakukan penegakanhukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 73 UNCLOS. :
a)Pertama, dalam melaksanakan hak berdaulatnya,
n e g a r a p a n t a i dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaansumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),
mengambiltindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, danmelakukan
proses peradilan.b ) K e d u a , k a p a l - k a p a l y a n g d i t a n g k a p d a n
a w a k k a p a l n y a h a r u s segera dibebaskan setelah diberikan suatu
j a m i n a n ya n g l a ya k a t a u bentuk jaminan lainnya.c ) K e t i g a , h u k u m a n
n e g a r a p a n t a i y a n g d i j a t u h k a n
t e r h a d a p pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak
bolehm e n c a k u p p e n g u r u n g a n , j i k a t i d a k a d a p e r j a n j i a n s e b a l i k n ya a n t a r a

82
negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badanlainnya.
d)
K e e m p a t , d a l a m h a l p e n a n g k a p a n a t a u p e n a h a n a n k a p a l a s i n g negara pantai,
harus segera memberitahukan kepada negara bendera m e l a l u i s a l u r a n y a n g
t e p a t , m e n g e n a i t i n d a k a n y a n g d i a m b i l d a n mengenai setiap hukuman
yang kemudian dijatuhkan
.Berdasarkan keempat hal tersebut, terdapat kaidah -kaidah dalamp e n a n g a n a n
t e r h a d a p p a r a p e l a n g g a r h u k u m . K a r e n a i t u , u p a ya pengaturan penenggelaman
kapal harus dikaji secara lebih teliti danbijak. Untuk itu, penyusunan aturan ini perlu melibatkan
para pakarh u k u m i n t e r n a s i o n a l , k h u s u s n y a y a n g m e n d a l a m i h u k u m
lautinternasional.



Publikasi FAO tahun 2007 menggambarkan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan
Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sudah menujukan
kondisi full exploited. Bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung mengarah
kepada overexploited. Artinya bahwa di kedua perairan tersebut, sudah tidak memungkinkan lagi
untuk dilakukan ekspansi penangkapan ikan secara besar-besaran saat ini.

1. Produksi Perikanan Nasional

Pertumbuhan produksi rata-rata perikanan tangkap dalam periode tahun 1994-2004 mencapai
3,84 persen per tahun. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2004 mencapai
4.311.564 ton. Apabila pemerintah menargetkan pertumbuhan produksi perikanan tangkap tetap
sebesar 3,84 persen per tahun,

maka produksi perikanan tangkap nasional tahun 2009 akan mengalami full exploitation
diseluruh perairan Indonesia.


2. Konsumsi Ikan Nasional

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia setiap tahunnya terlihat mengalami peningkatan.
Secara nasional tingkat konsumsi ikan nasional pada tahun 2002 baru mencapai sekitar 21
kg/kapita/tahun. Namun demikian tingkat konsumsi ikan nasional tersebut terlihat masih di atas
rata-rata tingkat konsumsi ikan dunia yang baru mencapai sekitar 16 kg/kapita/tahun. Sementara
itu jika dilihat dari perkembangan tingkat konsumsi ikan nasional berdasarkan jenis ikan yang
dikonsumsi masyarakat, terlihat bahwa sekitar 65,98 persen dari total konsumsi ikan nasional
tahun 2002 didominasi oleh 18 jenis ikan. Yaitu ekor kuning, tuna, tenggiri, selar, kembung, teri,
banding, gabus, kakap, mujair, mas, lele, baronang, udang segar, cumi-cumi segar, kepiting,
kalong dan udang olahan.

Dari 18 jenis ikan yang dominan tersebut terlihat bahwa ikan tuna, selar dan kembung
merupakan jenis ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Data Hasil Survey
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukan, bahwa rata-rata tingkat konsumsi untuk ketiga
jenis ikan tersebut pada periode 1996-2002 adalah mencapai 3,08 kg/kapita/tahun (Ikan Tuna).
Atau sekitar 14,65 persen dari total tingkat konsumsi ikan nasional tahun 2002, 2,48
kg/kapita/tahun (Ikan Kembung). Sekitar 11,81 persen dari total tingkat konsumsi ikan nasional
tahun 2002 dan 1,05 kg/kapita/tahun (Ikan Selar) atau sekitar 4,98 persen dari total tingkat
konsumsi ikan nasional tahun 2002.

Kondisi terkini, gerakan gemar makan ikan yang di kampanyekan oleh Departemen Kelautan
dan Perikanan (DKP) telah berkontribusi dalam meningkatkan angka konsumsi perikanan
perkapita, dari sekitar 17 kg/kapita/

tahun di tahun 1998, menjadi sekitar 26 kg/kapita/tahun dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir.
Tentu saja, meningkatnya konsumsi perkapita akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan
volume kebutuhan ikan domestik, sejalan dengan pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang
berkisar 1,34 persen per tahun-nya (Damanik, 2007b).
3.3. Praktek Perikanan Ilegal

Sampai saat ini, belum ada perhitungan pasti jumlah ikan yang terangkut dari perairan Indonesia
secara illegal setiap tahunnya. FAO (2001) memperkirakan kerugian Indonesia dari perikanan
ilegal tersebut mencapai sekitar US$ 4 milyar. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Freddy
Numbery, mengakui bahwa akibat aktivitas perikanan ilegal, negara dirugikan Rp 30 triliyun
setiap tahunnya. Perkembangan harga ikan rata-rata setiap tahunnya berkisar antara US$ 1.000
sampai US$ 2.000 per ton ikan. Dengan asumsi harga ikan rata-rata sebesar US$

1.000 per ton, diperkirakan jumlah ikan yang dicuri mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.
Sementara itu apabila harga ikan rata-rata diasumsikan sekitar US$

2.000 per ton maka jumlah ikan yang dicuri tersebut mencapai kisaran 2 juta ton per tahun.
Terlebih lagi, apabila diasumsikan rata-rata tonase kapal ilegal yang

menangkap ikan di perairan Indonesia mencapai 200 ton dan setiap tahunnya melakukan 4 kali
trip penangkapan, maka jumlah kapal ilegal mencapai sekitar 2.500 sampai dengan 5.000 kapal
per tahun. Hingga kini pemberantasan praktek perikanan illegal belum juga menunjukkan tanda-
tanda yang menggembirakan, bahkan semakin memprihatinkan. Salah satu buktinya, Maret 2006
lalu hasil verifikasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DKP menunjukkan 94 persen tanda
peralihan kepemilikan kapal (deletion certificate) yang berhasil diklarifikasi adalah palsu. Lebih
buruk lagi, pada semester pertama 2007 (Januari – Juni), puluhan kapal dari berbagai negara
telah ditemukan kembali melakukan praktek pencurian ikan di perairan Indonesia. Praktek
perikanan ilegal di Indonesia yang diungkap oleh media massa antara tahun 2002 hingga 2007,
menunjukkan semakin beragam dan semakin luas wilayah Indonesia yang “disantroni” oleh
kegiatan perikanan ilegal.

Perikanan ilegal tersebut mencakup pencurian ikan, yaitu kapal asing menangkap ikan di
Indonesia dan tidak memiliki izin atau tidak memiliki dokumen keimigrasian perikanan yang
tidak diatur, karena melanggar peraturan

perundangan yang telah ditetapkan seperti menggunakan alat tangkap trawl, bom, atau memasuki
wilayah tangkap yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan; serta perikanan yang tidak
dilaporkan, karena memuat dan memindahkan ikan di tengah laut atau menjual ikan dijual ke
negara lain, atau kegiatan lain yang menyebabkan tangkapan ikan tersebut tidak dilaporkan.

Jumlah kegiatan perikanan ilegal begitu fantastis. Pada tahun 2003, DKP menduga terdapat
sekitar 5.000 kapal asing yang tidak memiliki izin beroperasi di perairan Indonesia, yang
kemudian berhasil ditertibkan hingga 4.000 kapal asing melalui perizinan (Media Indonesia, 31
Desember 2003). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan perikanan ilegal terus
terjadi dari

tahun ke tahun.

Kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan ilegal biasanya melangsungkan operasinya di
wilayah perbatasan dan perairan internasional, antara lain:
1. Perairan Timur Indonesia, seperti:

a)   Perairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru)

b)    Laut Maluku, Laut Halmahera

c)   Perairan Tual

d)   Laut Sulawesi

e)   Samudra Pasifik

f)    Perairan Indonesia-Australia

g)   Perairan Kalimantan Timur

2. Perairan Barat Indonesia, seperti:

a)     Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan

b)     Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

c)     Selat Malaka

d)     Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga)

e)     Selat Karimata, Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat)

f)     Laut Natuna (Perairan Laut Tiongkok Selatan)

g)     Perairan Pulau Gosong Niger (Kalimantan Barat)

3.4. Modus Operandi

Perikanan ilegal dilakukan dengan modus operandi tertentu. Biasanya terkait dengan upaya
untuk mengelabui petugas, waktu operasi dan lokasi penangkapan ilegal, serta keterlibatan
dengan oknum aparat. Tentunya, modus ini akan terus berkembang sejalan dengan
perkembangan teknologi dan respon negara terhadap kegiatan perikanan ilegal.

1. Modus Untuk Mengelabui

Kapal ilegal, terutama kapal asing, menggunakan berbagai modus untuk mengelabui
aparat keamanan atau aparat pemerintah Indonesia. Modus yang sering dilakukan
adalah penggandaan izin, penggunaan bendera Indonesia, mempekerjakan nelayan
Indonesia, atau penggunaan nama kapal berbahasa Indonesia.
Modus penggandaan izin penangkapan ikan dilakukan di berbagai perairan dan
biasanya dilakukan oleh kapal dari Thailand (Antara, tanpa tanggal). Modus
penggandaan izin penangkapan ikan kerap dilakukan di Perairan Arafura. Satu buah
izin penangkapan digandakan untuk 10 kapal. Perusahaan membuat atau memiliki 10
kapal dengan bentuk, ukuran, sarana dan prasarana yang sama. Dengan demikian,
satu buah izin kapal yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk 10 kapal
yang dimilikinya—karena memiliki bentuk, ukuran, sarana dan prasarana yang sama
sehingga bisa mengelabui aparat yang melakukan operasi kapal ilegal.

Jika rata-rata setiap perusahaan memiliki minimal 5 izin penangkapan ikan, berarti terdapat
sekitar 50 kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan. Jika setiap bulan setiap kapal
menangkap rata-rata sekitar 2.100 ton, maka untuk 50 kapal mencapai 105.000 ton. Dengan
asumsi harga ikan mencapai US$ 13 per kg, maka kerugian negara dari hasil tangkapan ilegal
dengan modus ini bisa mencapai US$ 1,365 milyar.

Modus lainnya adalah menggunakan bendera Indonesia dan mempekerjakan nelayan dari
Indonesia. Padahal kapal tersebut dimiliki oleh cukong Malaysia dan ikan dijual di Tawau,
Malaysia. Modus yang serupa juga dilakukan dengan menggunakan bendera dan nama kapal
berbahasa Indonesia.

Untuk modus mengelabui dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan
(blast fishing) dilakukan dengan modus tersendiri. Kapal pembom ikan pergi menuju daerah
sasaran tanpa membawa peralatan bom ikan. Di tengah laut, peralatan pemboman dikirim dengan
kapal lain. Setelah itu kapal akan melakukan pemboman di daerah dan waktu tertentu.

2. Waktu Tertentu

Kegiatan penangkapan oleh kapal ilegal dilakukan pada waktu tertentu, terutama pada saat
musim barat. Kapal ilegal biasanya menggunakan kapal berbobot 30 GT yang mampu memecah
gelombang setinggi 2 meter. Sedangkan kapal patroli biasa akan mengalami kesulitan mengejar
kapal pencuri ikan di saat musim barat.

3. Penyebaran Lokasi

Seperti telah disebutkan di atas, kapal asing yang illegal selalu beroperasi di wilayah perbatasan
dan perairan internasional, sehingga menyulitkan bagi aparat untuk menangkap kapal tersebut.
Namun ketika tertangkap oleh aparat, kapal ilegal tersebut berdalih bahwa tidak sengaja
melanggar batas teritori Indonesia untuk mengejar ikan karena tidak memiliki radar dan hanya
menggunakan kompas. Hal ini biasanya menjadi dalih kapal negara-negara tetangga Indonesia,
seperti Thailand yang tertangkap oleh patrol.

Modus lain juga dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa kapal ikan ilegal. Di tengah laut,
kapal tersebar dengan jarak antara 5-7 mil, sehingga menyulitkan kepolisian untuk menangkap.
Kapal-kapal ilegal tersebut melakukan transhipment di tengah laut dan memiliki jaringan
dengan kapal khusus pengumpul ikan, untuk selanjutnya dibawa ke Thailand.
4. Kerjasama dengan Aparat

Kejahatan dalam pencurian ikan sudah merupakan sindikat yang sangat kuat. Keterlibatan
sejumlah oknum aparat sangatlah kuat karena jutaan ton ikan setiap tahunnya dicuri dari perairan
Indonesia, yang dilakukan oleh sekitar 3.000-5.000 kapal nelayan asing dengan memakai
bendera Indonesia.

Perikanan ilegal di perairan Sulawesi Utara misalnya, kerjasama antara oknum aparat, pengusaha
ikan di darat, dan operator kapal ikan di laut sangatlah sistematis (lihat Gambar-2.1). Oknum
aparat memberitahukan perusahaan di darat bahwa akan dilakukan operasi kapal ilegal.
Berdasarkan informasi ini, perusahaan di darat menginstruksikan kapalnya yang sedang
beroperasi di laut untuk berpindah agar menghindari operasi aparat. Dengan demikian, kapal
operasi tidak menemukan kapal ilegal, dan jika ada yang tertangkap, bisa dikatakan sebagai
suatu kebetulan belaka

3.5. Dampak Perikanan Ilegal

Maraknya perikanan ilegal di perairan Indonesia berdampak terhadap stok ikan nasional dan
global. Hal ini juga menyebabkan keterpurukan ekonomi nasional dan meningkatnya
permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.

Sedikitnya terdapat sepuluh masalah pokok dari aktivitas perikanan ilegal yang telah memberi
dampak serius bagi Indonesia. Pertama, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam
kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia. Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau
laporannya salah (misreported), atau laporannya di bawah standar (under reported), dan praktek
perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok
ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan
tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat
dikategorikan melakukan praktek IUU fishing. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak
serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU diperairan Indonesia, maka dengan
sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk
mendapat sanksi internasional.

Kedua, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di
wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB). Disamping juga mendorong
hilangnya rente sumberdaya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah
mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US$ 4 milyar per tahun. Jika
diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya
Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total
kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri
dari pelanggaran daerah operasi sebesar US$ 537,75 juta; dokumen palsu US$ 142,5 juta kapal
tanpa dokumen atau liar US$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US$ 780 juta.

Ketiga, perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan
nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya
diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian
dalam usaha penangkapan ikan.

Keempat, perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan
perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan
ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional.
Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor
perikanan.

Kelima, perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah.
Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi
pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah.

Keenam, baik secara langsung maupun tidak langsung, multiplier effects dari perikanan ilegal
memilikib hubungan dengan penangkapan ikan nasional. Karena aktivitas penangkapan ikan
nasional akan otomotis berkurang sejalan dengan hilangnya potensi sumberdaya ikan akibat
aktivitas perikanan ilegal. Apabila potensi ikan yang dicuri dapat dijala oleh armada perikanan
nasional, maka sedikitnya dapat menjamin bahan baku yang cukup bagi industri pengolahan
hasil perikanan, misalnya pengalengan tuna. Pada umumnya ikan yang dicuri dari perairan
Indonesia adalah ikan tuna dan ikan pelagis besar lainnya. Jika setiap industri pengalengan ikan
tuna memerlukan bahan baku minimal 80-100 ton per hari atau sekitar 28.000-36.000 ton per
tahun, maka ikan yang dicuri tersebut sedikitnya dapat menghidupi 42 industri pengalengan ikan
tuna nasional.

Ketujuh, perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari
kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area
bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada
pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah
pantai.

Kedelapan, perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional.
Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan
tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan
penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang
melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (fishing ground) yang sama. Selain itu
perikanan illegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan
dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.

Kesembilan, perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang
merupakan sumber protein penting bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar
lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan
meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana
pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.

Kesepuluh, perikanan ilegal akan berdampak negative pada isu kesetaraan gender dalam
penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa
daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitasb
penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran
hasil perikanan.




                                           BAB IV

         KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING

4.1. Inisiatif Dunia Melawan IUU Fishing

Sejak tahun 1992 masyarakat internasional telah mempromosikan tindakan dan prakarsa untuk
melakukan pengelolaan sumber daya perikanan yang bisa menopang kebutuhan jangka panjang.
Pada tahun 1982 dalam International Conference on Responsible Fishing yang diadakan di
Cancun, Meksiko, melahirkan Deklarasi Cancun yang menyerukan FAO untuk mengembangkan
suatu Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries),
yang kemudian direkomendasikan oleh FAO pada tahun 1995. Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang Ketiga telah berhasil mewujudkan United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
yang telah ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaika
pada tanggal 10 Desember 1982. Saat ini Komite Perikanan FAO telah menyepakati Rencana
aksi internasional bagi perikanan IUU atau International Plan of Action on Illegal, Unreported
and Unregulated (IUU) fishing yang mengatur mengenai praktek ilegal seperti pencurian ikan,
praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (misreported), atau laporannya
dibawah standar        (under-reported), dan praktek perikanan yang tidak diatur sehingga
mengancam kelestarian stok ikan global. Negara-negara lain sudah menindak tegas praktek
perikanan ilegal di wilayah negaranya, misalnya Australia, Kanada, Fiji, Selandia Baru, dan
Amerika Serikat. Perbandingan hukuman terhadap praktek perikanan ilegal di beberapa negara
dapat dilihat pada Tabel-4.1.



4.2. Kebijakan Penanganan Perikanan Ilegal di Indonesia

Kondisi perikanan Indonesia semakin diperparah dengan belum optimalnya pemerintah dalam
menindak praktek perikanan ilegal. Pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, baik yang terkait
dengan pelanggaran administratif, pelanggaran jalur penangkapan hingga penggunaan alat
tangkap merusak belum juga menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Padahal produk
hukum penanganan perikanan illegal telah ada sejak tahun 1983 (lihat Tabel-4.2). UU No. 5
tahun 1983 tentang ZEEI mengatur penangkapan ikan oleh asing diperairan ZEEI dan
kewenangan aparatur penegak hukum.




                                          BAB V

                      ILLEGAL FISHING DI SULAWESI UTARA



5.1. Kondisi Perikanan Sulawesi Utara

Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (2007) mengungkapkan bahwa
potensi sumberdaya ikan ekonomis penting, seperti Tuna, Cakalang dan Tongkol di sekitar
perairan Sulawesi Utara setiap tahunnya mencapai 459.800 ton. Tersebar di perairan Indonesia
(PI) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sementara itu jumlah tangkapan
sumberdaya ikan yang diperbolehkan (JTB) untuk ditangkap adalah mencapai 367.840 ton per
tahun atau sekitar 80 persen dari potensi sumberdaya ikan. Potensi sumberdaya ikan Cakalang
mencapai 58,20 persen dari total potensi sumberdaya tersebut. Secara lengkap potensi
sumberdaya ikan tersebut dapat dilihat pada Tabel-5.1.



Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (2007), juga mengungkapkan
bahwa secara umum pertumbuhan produksi sumberdaya ikan ekonomis penting seperti Tuna,
Cakalang dan Tongkol pada periode tahun 2002-2005 rata-rata mencapai 1,50 persen per tahun.
Dilihat secara lebih detail pertumbuhan produksi sumberdaya ikan yang paling tinggi terjadi
pada ikan Cakalang dan Tuna, yaitu rata-rata mencapai 4,59 persen dan 1,40 persen. Sementara
itu pertumbuhan produksi ikan Tongkol pada periode tahun 2002-2005 terlihat mengalami
penurunan sebesar 6,35 persen per tahun.




Berdasarkan data PPN Bitung (2006), jumlah produksi ikan yang didaratkan di PPN Bitung
mengalami peningkatan dari tahun 2004-2006 (Tabel-4.3.). Berdasarkan data tersebut, tahun
2004-2005 jumlah produksi ikan mengalami peningkatan sebesar 246,27 persen atau hampir 2,5
kali lipat.
Alat Tangkap utama Ikan Tuna yang didaratkan di Bitung terdiri dari alat tangkap pancing dan
jaring lingkar (purse seine). Alat tangkap pancing meliputi pole and line dan hand line,
sedangkan untuk nelayan asing yang mempunyai ijin menangkap di Indonesia pada umumnya
menggunakan pancing rawai atau long line. Sedangkan purse seine umumnya adalah dalam
bentuk kapal pan boat, yang awalnya dimiliki oleh nelayan Filipina, tetapi sekarang sebagian
besar dimiliki oleh nelayan lokal.



Rata-rata kapal hand line berukuran dibawah 10 GT, dan berawak sekitar 7 orang dan beroperasi
7-10 hari termasuk perjalanan ke lokasi dan pulang ke landing base. Mesin kapal bervariasi,
sebagian merupakan mesin in-board dan sebagian merupakan out-board. Pada mesin yang
bersifat out-board digunakan mesin ganda, berkekuatan 2x40 PK dan sebagian telah dimodifikasi
menjadi mesin dengan bahan bakar minyak tanah. Sedangkan pada mesin in-board digunakan
mesin tunggal 80-90 PK, dengan bahan bakar minyak diesel. Sementara pada alat tangkap pole
and line, kapal biasanya berukuran lebih besar dari hand line dengan kekuatan yang lebih besar
dan dilengkapi dengan alat pemancar air dan palka sirkulasi. Sehingga operasi penangkapan
lebih lama dibandingkan dengan hand line.

Rumpon yang digunakan merupakan rumpon laut dalam dengan ukuran 3mx3m seperti terlihat
dalam Gambar-5.2 Rakit rumpon disusun dari kontruksi bambu,

sedangkan dasar rumpon berkontruksi berlapis antara bambu dan gabus/sterofoam. Untuk
mengantisipasi kuatnya arus, maka tali ris (tali jangkar) rumpon biasanya diperpanjang sekitar
1,5 kali kedalaman air. Sedangkan untuk mengatasi terjadinya iritasi akibat gesekan antara tali
rumpon satu dengan rumpon yang lain, maka pada sekitar 22 meter pertama dilindung dengan
rotan.




Pada kapal dengan alat tangkap hand line digunakan umpan baik ikan hidup maupun umpan
buatan (artifisial). Umpan yang digunakan biasanya adalah ikan cakalang yang berukuran 200
gram/ekor atau size 5 ekor/kg. Sedangkan ikan buatan biasanya dibuat sendiri oleh nelayan.
Berkembangnya penangkapan Ikan Tuna dan sejenis tuna di Sulawesi Utara, juga diikuti oleh
berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan. Sekarang ini, kurang lebih 17 perusahaan
pengolahan hasil perikanan beroperasi di Bitung, baik segar, beku maupun pengalengan.
Sebagiannya hanya untuk mengolah tuna, sebagian perusahaan lainnya mengolah Ikan Cakalang
dan Tongkol. Orientasi pasar produk tersebut sebagian besar adalah untuk pasar ekspor. Ikan
hasil tangkapan nelayan di Bitung, dapat dikelompokan menjadi Ikan Tuna (Mata Besar dan
Sirip Kuning) dan Ikan Cakalang. Karena proses pengolahannya yang berbeda, maka pendaratan
ikan dan proses pananganannya juga mengalami perbedaan. Ikan Tuna pada umumnya tidak
didaratkan di TPI, tetapi pada tiga titik pusat pendaratan yaitu: Candi, Air Tembaga dan Pateten.
Dari wilayah pendaratan tersebut, kemudian diangkut menggunakan alat transportasi darat ke
perusahaan oleh pedagang pengumpul atau langsung oleh staf perusahaan. Akibatnya, sangat
sedikit informasi dan data resmi pendaratan Ikan Tuna yang dapat diakses untuk analisis
berikutnya. Berdasarkan informasi, ikan yang dibeli oleh perusahaan pengolah sebagian juga
merupakan hasil tangkapan nelayan dari Sangir, Talaud dan Manado (Gambar-5.3.). Sedangkan
untuk ikan yang ditujukan sebagai konsumsi masyarakat, didaratkan di 2 PPN Bitung. Pola
distribusi hasil tangkapan ikan Cakalang dapat dilihat dalam Gambar-5.4.



Ikan Tuna hasil tangkapan nelayan berdasar kesegarannya dapat dikelompokan menjadi 4 grade
yaitu A, B,C dan grade lokal. Grade A dan grade C masuk dalam kelompok ekspor segar,
sedangkan grade lokal bila masuk tidak masuk pada grade ekspor segar. Harga masing-masing
grade A sampai C per kg adalah Rp 28.000/kg, Rp 23.000/kg dan Rp 21.000/kg. Sedangkan di
luar itu, masuk dalam grade lokal dengan harga Rp 10.000/kg. Namun demikian, berdasar
informasi dari masyarakat, apabila jumlah tersebut tidak terlalu banyak maka biasanya akan
dibeli juga oleh perusahaan. Sedangkan bila dalam jumlah banyak maka dijual kepada pedagang
lokal.



Hasil produk pengolahan Ikan Tuna (segar) biasanya diolah dalam bentuk stik dan loin segar,
yang sebagian besar produk ini dipasarkan ke Amerika Serikat. Sementara untuk ikan cakalang
sebagian menjadi produk Ikan Kayu (Katsuobushi) yang dipasarkan ke Jepang, sebagian lagi
diolah menjadi Ikan Asap (Fufu) yang dipasarkan untuk konsumsi lokal.

5.2. Masalah-masalah

Pertama, Maraknya kegiatan perikanan legal. Kegiatan tersebut disebabkan oleh tidak adanya
kontrol syahbandar terhadap keluar masuknya kapal ikan, tidak adanya kontrol terhadap
perusahaan yang dapat ijin menangkap ikan dan tidak adanya kontrol ukuran ikan yang
tertangkap nelayan.

Kedua, size Ikan Tuna yang tertangkap nelayan semakin kecil. Ukuran ikan tangkapan yang
semakin kecil, diduga ada hubungannya dengan praktek perikanan ilegal yang marak terjadi
disekitar perairan Sulawesi Utara. Secara lengkap keterkaitan antar permasalahan tersebut dapat
dilihat pada Gambar-5.5.



Selain itu, hasil diskusi terbatas dengan para pelaku perikanan di sekitar perairan Sulawesi Utara
memperlihatkan aktor-aktor yang terlibat dalam praktek perikanan illegal ini. Disebutkan bahwa
mekanisme praktek perikanan ilegal melibatkan tiga pelaku utama, yaitu para pengusaha
perikanan, operator lapangan dan oknum aparat keamanan dan pemerintah. Ketiga pelaku utama
tersebut memiliki perannya masing-masing, yaitu

1) Operator lapangan, berperan dalam melakukan aktivitas pencurian ikan.
2) Pengusaha perikanan, berperan dalam penyelesaian secara hukum apabila kapal illegal yang
diopersaikan tertangkap dan turut membiayai biaya produksi yang dibutuhkan selama beroperasi.
Selain itu, para pengusaha perikanan juga berperan dalam memberikan informasi kepada
operator apabila akan diadakan razia/operasi pemberantasan perikanan ilegal di sekitar daerah
tangkapan ikan. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari operasi yang digelar oleh pihak
keamanan. Informasi akan digelarnya sebuah operasi perikanan ilegal tersebut diperoleh para
pengusaha perikanan dari para oknum aparat kemanan dan pemerintah. Informasi di lapangan
juga menunjukkan bahwa kompensasi pengusaha perikanan kepada para oknum tersebut berupa
pemberian “upeti” sebesar yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Mekanisme
tersebut memang sangat sulit untuk dibongkar lebih lanjut.

3) Oknum aparat keamanan dan pemerintah. Mereka berperan dalam memberikan keamanan
terhadap kapal-kapal ilegal milik para pengusaha perikanan. Secara lengkap mekanisme illegal
fishing tersebut dapat dilihat pada Gambar-5.6

Masalah ketiga, masih berkembangnya aktivitas mendaratkan ikan hasil tangkapan langsung di
pelabuhan milik perusahaan. Aktivitas tersebut telah berdampak antara lain: Pelabuhan
perikanan yang tidak berfungsi optimal, banyaknya data sumberdaya ikan yang tertangkap tidak
terdata oleh pemerintah daerah (unreported fishing), hilangnya retribusi pelabuhan, hilangnya
jasa pelabuhan dan aktivitas pelelangan ikan tidak berfungsi. Secara lengkap keterkaitan masalah
tersebut dapat dilihat pada Gambar-5.7.

Aktivitas mendaratkan ikan di pelabuhan milik perusahaan tersebut telah melanggar UU No. 31
Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No.
17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dalam Pasal 45 UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan disebutkan bahwa kapal perikanan yang berada dan atau berpangkalan di luar
pelabuhan perikanan, surat ijin berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setempat setelah diperoleh
Surat Layak Operasi (SLO) dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.
Dalam penjelasan Pasal (45) tersebut dijelaskan pula bahwa kapal perikanan yang berlayar tidak
dari pelabuhan perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya
dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada pelabuhan perikanan. Termasuk kapal
perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan diantaranya kapal-kapal yang berlayar
dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat dan pelabuhan lainnya wajib memperoleh SLO dari
pengawas perikanan. Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal perikanan yang pada
daerah tersebut memang tidak ada pelabuhan perikanan dan atau pelabuhan umum dan fasilitas
lainnya. Dalam hubungan ini, maka surat ijin berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh
Syahbandar setempat.

Sementara itu dalam Pasal 8 (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No. 17
Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap menyatakan bahwa setiap kapal penangkapan
ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan yang
ditetapkan dalam SIPI1 dan atau SIKPI2.
                                           BAB VI

                                KESIMPULAN DAN SARAN

      Kesimpulan

Permasalahan terkait dengan IUU baik itu illegal fishing, ataupun yang sejenisnya merupakan
masalah kita bersama. Masalah tersebut bisa saja teratasi manakala kita bangsa Indonesia
khususnya pemerintah melakukan perbaikan diberbagai bidang kelautan. Misalnya dalam
keamanan kelautan, pengadaan kapal-kapal patroli yang modern ataupun tindakan hukum yang
tegas dan jelas. Supaya kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing tersebut jera. Akan
tetapi hal-hal tersebut tidak akan bisa tercapai jika tidak ada kerjasama antara kita selaku
masyarakat khususnya masyarakat pesisir pantai (nelayan).

      Saran

Melihat dari letak geografis Negara Indonesia yang di hubungkan oleh laut demi laut. Maka
keamanan dalam memantau daerah perbatasan baik itu ZEE maupun BPN merupakan faktor
terpenting dalam menangkal aksi illegal fishing yang banyak dilakukan oleh nelayan asing.
Selain itu pengadaan armada patroli baik berupa kapal patroli atupun satelit pengintai laut juga
tidak kalah penting dan seharusnya Indonesia sudah mempunyai keamanan ataupun pertahanan
laut yang mumpuni, jika melihat letak Negara yang sangat strategis.




                                    DAFTAR PUSTAKA



Dendasurono, 2002, Pendidikan Lingkungan Kelautan. Rineka Cipta, Jakarta.

Fauzi, Akhmad, 2005, Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Gramedia, Jakarta.

Subri, Mulyadi, 2004, Ekonomi Kelautan. Rajagrafindo Persada, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Titik Dasar dan Garis Pangkal, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Pembaharuan Titik Dasar dan Garis Pangkal.
Jakarta.

Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Deplu, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratiflikasi Konvensi Hukum Laut 1982, Deplu,
Jakarta.

WALHI, 2007, Laporan Hasil Survey Identifikasi Illegal Fishing di Perairan Sulawesi Utara,
April 2007.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:109
posted:4/27/2012
language:
pages:17