Sejarah Hukum Dagang

							Sejarah Hukum Dagang
                  By:
      Wahid Hadi Purnomo, M.H.
  Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
               Surabaya

                                      1
Sejarah Hukum Dagang


I. Hukum Dagang tak tertulis
  Ubi societas ibi ius (cicero)




                                   2
Sejarah Hukum Dagang
   II. Hukum Dagang Tertulis

1. Zaman Romawi
2. Perancis
3. Belanda
4. Indonesia




                               3
 Sejarah Hukum Dagang
                         I. Zaman Romawi

Kaisar Justianus
  pada permulaan abad VI ( 527-533) membuat kodifikasi yang
  dikenal dengan Corpus iuris civilis yang terdiri dari:

A. Codex Justiani
  kumpulan undang-undang (leges lex) yang masih berlaku,
  berisikan:
  - hukum perdata
  - hukum pidana
  - hukum tata negara
  - hukum tata usaha negara
  ( tidak terdapat hukum dagang secara tersendiri, melainkan
  menjadi satu dengan hukum perdata)

B. Digesta (pandectae)
  Kumpulan petikan karangan para sarjana hukum



                                                               4
Sejarah Hukum Dagang
           I. Zaman Romawi
C. Institiones
 Kitab pelajaran hukum
 …..Tribonian ( an official in Justinian's court ) and
 two professors, Theophilus and Dorotheus,
 made a student textbook, called the
 Institutiones or Elements. As there were four
 elements, the manual consists of four books.
 The Institutiones are largely based on the
 Institutiones of Gaius………
 (from the page of WIKIPEDIA that was last
 modified on 28 February 2011 at 22:49)

                                                     5
  Sejarah Hukum Dagang
                   I. Zaman Romawi
D. Novellae
   Kumpulan undang-undang yang dikeluarkan setelah Codex selesai
  The Novellae Constitutiones (new constitutions, Greek: Νεαραί), or Justinian's Novels, are
  one of the four major units of Roman law created by Roman Emperor Justinian I in the
  course of his long reign (AD 527-565). The other three pieces are: the Code, the Digest,
  and the Institutes. Together, the four parts are known as the Corpus Juris Civilis. The
  Novels are laws enacted after 534, when he promulgated the second edition of the Code.
  ( from the page of WIKIPEDIA that was last modified on 29 January 2011 at 18:27.)

Note:     Negara Romawi bermula sebagai negara kota (Stadstaat) yakni            kota
          Roma kemudian kekuasaannya meluas meliputi:
          - Semenanjung Appenia ( Italia) 290 S.M.
          - Hispania (Spanyol) 133 S.M.
          - Ghalia yang meliputi :
                     Perancis,
                     Belgia,
                     Luxemburg,
                     Swis,
                     Nederland



                                                                                          6
        Sejarah Hukum Dagang
                    II. Perancis
   Pada tahun 1000 s.d. 1500an Masehi, di italia
    dan Perancis selatan bermunculan kota-kota
    perdagangan seperti : Genua, Florence, Vennetia,
    Marceile dll.

   Hukum Romawi ( Corpus iuris civilis) tidak
    mampu lagi menyelesaikan seluruh permasalahan
    yang muncul.

   Di Kota-kota tersebut di susunlah peraturan-
    peratuaran baru yang bersifat kedaerahan.


                                                       7
       Sejarah Hukum Dagang
                 II. Perancis

   Peraturan-peraturan tersebut dikenal
    dengan Koopmansrecht (Hukum
    Pedagang). Pada masa ini sudah mulai
    dikenal istilah Hukum Dagang
   Semakin erat hubungan dagang antar
    daerah membutuhkan kesatuan hukum
    dagang

                                           8
       Sejarah Hukum Dagang
                  II. Perancis
   Ordonance du Commerce 1673
    Pada abad XVII diadakan kodifikasi
    Hukum Dagang “Ordonance du
    Commerce” oleh Raja Louis XIV (1643-
    1715 M) dengan menunjuk Colbert
    sebagai organisatornya
   Ordonance de La Marine 1681
    (kodifikasi hukum perdagangan lewat laut)

                                            9
       Sejarah Hukum Dagang
                 II. Perancis
   Napoleon Bonaparte
    - Code Civil des Francais 1804
    - Code Commerce 1807
    - Code Penal 1810




                                     10
       Sejarah Hukum Dagang
                  Belanda

   Burgerlijk Wet Boek (BW)1838
   Wetboek van Strafrecht (WvS)1867
   Wetboek van Koophandle (WvK)1838




                                       11
       Sejarah Hukum Dagang
                    Belanda
   Wetboek Van Koophandle

-      Wetboek van Koophandle merupakan salinan
       dari Code Commerce Perancis yang
       diberlakukan di Belanda atas azas
       konkordansi
-      Pada 1983 Buku III KUHD oleh Prof.
       Molengraf digantikan dengan Undang-
       Undang Kepailitan

                                              12
       Sejarah Hukum Dagang
                  Indonesia
   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1848
   Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 1848
   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    1867 untuk golongan eropa
    1873 untuk golongan pribumi
    1918 untuk semua golongan penduduk



                                             13
     Sejarah Hukum Dagang
                  Indonesia
  KUHD masih berlaku s.d. diadakan
  peraturan baru berdasarkan berdasarkan
  Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada
      masih langsung berlaku, selama belum
  diadakan yang baru menurut Undang-undang
                   Dasar ini.”

                                          14
        Sejarah Hukum Dagang
                  Isi Pokok KUHD
   Ketentuan Umum Pasal 1
   Buku I tentang Dagang Pada Umumnya
    terdiri dari 10 Bab pasal 2 s.d. 308
   Buku II Tentang Hak-hak Dan Kewajiban-
    kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran
    terdiri dari 13 Bab, dari Pasal 309 s.d. 754

                                               15
  Sejarah Hukum Dagang
Perubahan-Perubahan pada KUHD
       (Azas Konkordansi)
       CC (Perancis) 1807

       WvK (Belanda) 1838

      KUHD Indonesia 1848

                                16
         Sejarah Hukum Dagang
     Perubahan-Perubahan pada KUHD
   Bab I (Pasal 2, 3, 4 &5 ) dihapus
    Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku
    mulai pada 17 Juli 1938
   Bab II Pasal 6 dihapus dengan Undang-
    Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang
    Dokumen Perusahaan


                                            17
       Sejarah Hukum Dagang
    Perubahan-Perubahan pada KUHD

   Pasal 54 KUHD diubah dengan UNDANG-
    UNDANG Nomor 4 TAHUN 1971 Tentang
    Perubahan Dan Penambahan Atas
    Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang
    Hukum Dagang [Stb.1847:23]


                                         18
       Sejarah Hukum Dagang
       Perubahan-Perubahan pada KUHD

   Pasal 36 s.d. Pasal 56 KUHD yang mengatur
    mengenai Perseroan Terbatas berikut segala
    perubahannya, terakhir dengan Undang-undang
    Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku
    dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1
    Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
    Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang
    Perseroan Terbatas dinyatakan tidak berlaku
    dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
    Perseroan Terbatas
                               Bersambung………….
                                               19
20