standar ctkicikarang yanmed

Document Sample
standar ctkicikarang yanmed Powered By Docstoc
					SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN
 PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI



           STANDAR PEMERIKSAAN
           KESEHATAN CALON TENAGA
           KERJA INDONESIA



DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
      DEPARTEMEN KESEHATAN RI


                                            1
 KEPMENKES RI NOMOR
1158/MENKES/SK/XII/2008

                Tentang



     STANDAR NASIONAL PELAYANAN
    PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
       TENAGA KERJA INDONESIA



                                  2
         DASAR HUKUM
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja harus sesuai
dengan ketentuan yang tercantum di dalam :
 1. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang    No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga
    kerjaan
 3. Undang-undang    No.29   tahun   2004   tentang   Praktik
    Kedokteran
 4. Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan
    dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 5. PP No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS
    dan tenaga lainnya.
 6. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
    Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 7. Permenkes RI No. 512 tahun 2007 tentang Izin Praktik dan
    Pelaksanaan Praktik Kedokteran
 8. Permenkes RI No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis    3
DASAR HUKUM (Lanjutan)
9.   Permenkes    RI   No.290   tahun   2008   tentang
     Persetujuan Tindakan Kedokteran
10. Kepmenkes RI No. 138/MenKes/SK/II/1996 tentang
    Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia.
11. Kepmenakertrans   RI  No.   KEP-104A/MEN/2002
    tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar
    negeri.
12. KepMenkes RI No 618/Menkes/SK/V/2007 tentang
    Penetapan    Sarana     Pelayanan     Pemeriksaan
    Keseahatan CTKI yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri.
13. KepMenkes RI No 029/Menkes/SK/I/2008 tentang
    Pedoman Penatalaksanaan Konseling dan Testing HIV
    bagi CTKI
14. KepMenkes     RI No 1158/Menkes/SK/XII/2008
    Tentang Standar Pelayanan Pmeriksaan Kesehatan
    CTKI
                                                     4
LATAR BELAKANG

 Meningkatnya penawaran kerja ke luar negeri
 menyebabkan pemerintah berupaya
 meningkatkan perlindungan terhadap CTKI


 Pemeriksaan kesehatan bagi calon tenaga kerja
 Indonesia harus dilakukan di sarana kesehatan
 yang terpercaya dan berkualitas
LATAR BELAKANG (Lanjutan)

 Dalam upaya meningkatkan kualitas CTKI maka
 kesehatan fisik, mental dan keterampilannya
 harus dipersiapkan sebelum keberangkatannya
 untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan

 Dalam rangka meningkatkan dan menjamin
 kualitas pemeriksaan kesehatan bagi CTKI maka
 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang
 Medik,Ditjen Bina YanMed Depkes RI menyusun
 STANDAR NASIONAL PELAYANAN
 PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI
PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI
Kegiatan pemeriksaan kesehatan
CTKI ke luar negeri meliputi :

  a. Pemeriksaan kesehatan sebagai
     persyaratan umum
  b. Pemeriksaan kesehatan khusus
     sesuai    dengan    permintaan
     negara tujuan penempatan.

Penilaian kesehatan      baik jasmani
maupun       rohani      bagi      CTKI,
disimpulkan dengan       sehat (fit to
work) atau tidak sehat   (unfit to work)
oleh dokter.

                                           7
                      ORGANISASI DAN MANAJEMEN
                   BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
                SARANA KESEHATAN PEMERIKSA CTKI

                            PENANGGUNG JAWAB SARKES
                               DOKTER (Nama + Foto)


                                                             Tata Usaha

                                                        1.     Administrasi Umum
                                                        2.     Rekam Medis
                                                        3.     Kasir
                                                        4.     Petugas Kebersihan



      P.J. FISIK & JIWA           P.J. LABORATORIUM                     P.J. RADIOLOGI
     Dokter (Nama + Foto)         Sp.PK (Nama + Foto)                 Sp.Rad (Nama + Foto)

1.     Dokter                1.      Dokter                      1.      Dokter
2.     Perawat               2.      Analis                      2.      Radiografer
3.     Administrasi          3.      Perawat                     3.      Administrasi
                             4.      Administrasi                4.      Petugas Kamar Gelap
SKEMA PELAYANAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
            DI SARANA KESEHATAN
                            ADMINISTRASI :              KONSELING:
     CTKI
                            •pendaftaran                •VCT
                            foto                       •INFORMED
                                                        CONSENT



                                                     Proses Pemeriksaan
                                                     Kesehatan




                                                                          Radiologi :
                    Fisik                    Laboratorium :               •Thorax/
                                             •Darah                       Paru-jantung
                                             •Urin                        Lain-lain
                    &Jiwa                                                 (sesuai
                                             •Feses
                                                                          keperluan)
                                             •Sputum




                                                  verifikasi
                                                    hasil
 Terapi/                                                                                  Cetak
 merujuk    Unfit                                                               Fit      sertifikat
 ke RS
     STANDAR PEMERIKSAAN

A.   Standar Pemeriksaan Fisik
B.   Standar Pemeriksaan Jiwa
C.   Standar Pemeriksaan laboratorium
D.   Standar Pemeriksaan Radiologi
STANDAR PEMERIKSAAN FISIK
     Tahapannya :
     •   Anamnesis : Dokter menegaskan agar
         pertanyaan tentang riwayat penyakit yang
         diajukan dan dijawab oleh CTKI dengan jelas
         dan benar
     •   Pemeriksaan Fisik : dilakukan secara teliti agar
         hasil pemeriksaan sesuai dengan permintaan
         negara tujuan
     •   Kesimpulan hasil pemeriksaan fisik : ada/tidak
         kelainan (bila ada kelainan agar dijelaskan)


11
STANDAR PEMERIKSAAN JIWA/PSIKIATRIK
Tahapannya :
•    Anamnesis : Dokter menegaskan agar pertanyaan
     yang dikeluhkan/dialami dalam setahun terakhir
     diajukan dan dijawab oleh CTKI dengan jelas dan
     benar
•    Pemeriksaan Psikiatrik : Dokter pemeriksa melakukan
     pengamatan yang meliputi penampakan umum
     (kesadaran), sikap dan perilaku motorik, pikiran dan
     kekerasan
•    Kesimpulan hasil pemeriksaan Psikiatrik: ada/tidak
     ada gangguan neurotik berat atau psikotik


12
STANDAR PEMERIKSAAN LABORATORIUM
 Kemampuan pemeriksaan Lab kesehatan
 terdiri dari :
  Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Hematologi,
   Urinalisis, Kimia Klinik, Imunologi, Mikrobiologi dan
   Napza
  Metode Pemeriksaan :
        Secara Manual : Carik celup  urinalisa
                         Rapid Test  Napza
                         Mikroskop  Mikrobiologi
        Automatik : Fotometer             Kimia Klinik
                     Hematology Analyzer  Hematologi
  13
                     Elisa                 Imunologi
STANDAR PEMERIKSAAN RADIOLOGI



 Pemeriksaan Radiologi dilakukan dengan
 memperhatikan hal-hal meliputi persiapan, posisi,
 pengambilan foto, skema interpretasi, pembacaan dan
 pelaporan hasil serta kesimpulan

 Jenis foto yang dibuat adalah foto toraks
    PEMANTAPAN MUTU

Laboratorium : - PMI
                 - PME
Radiologi : - pengendalian dokumen
            - Uji kepatuhan secara periodik
              terhadap peralatan perangkat
              sinar X
          PERIZINAN SARKES CTKI
     1. PERSYARATAN
      a. Mempunyai izin operasional dari Pemerintah
         Daerah Kabupaten/Kota dan telah beroperasi
         selama 2 tahun

      b. Membuat surat permohonan kepada DEPKES
         RI cq Direktorat Bina Penunjang Medik melalui
         Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas
         Kesehatan Provinsi.
      c. DEPKES RI cq Direktorat Bina Pelayanan
         Penunjang Medik mengirimkan Self Assesment
         yang harus diisi oleh sarana kesehatan yang
         bersangkutan, tembusan ke Dinas Kesehatan
16
         Provinsi setempat.
d. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan peninjauan ke
   Sarkes . Sarkes mengirimkan kembali instrumen self
   assesment yang telah diisi ke Dinas Kesehatan
   Provinsi

e. Dinas Kesehatan Provinsi memberikan surat
   rekomendasi yang ditujukan ke DEPKES RI cq
   Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik
   bersama Instrumen self assesment

f. DEPKES RI cq Direktorat Bina Pelayanan Penunjang
   Medik mengevaluasi dan menindaklanjuti dengan
   melaksanakan audit oleh team audit sarkes CTKI
   pusat, Dinkes Provinsi dan BBLK/BLK Provinsi

g. Waktu antara audit pertama dan final ± 3 bulan untuk
   memberikan kesempatan kepada sarana kesehatan
   melengkapi hasil audit pertama agar sesuai standar
   pemeriksaan CTKI
 h. Sarkes yang sudah siap untuk audit final melapor
    ke Dinas Kesehatan Provinsi, Direktorat Bina
    Pelayanan Penunjang Medik untuk dilaksanakan
    audit final.
 i.   Bagi sarkes yang memenuhi persyaratan akan
      ditetapkan dengan SK Menkes (Sertifikat
      Penetapan Sarkes CTKI)
 j.   Sebelum SK Menkes diterbitkan,dikeluarkan surat
      izin sementara oleh Direktorat Bina Pelayanan
      penunjang Medik yang berlaku selama 6 bln



18
k. Izin Sarkes berlaku untuk satu sarkes, sesuai
   alamat.

l.   Jika tidak beroperasi lagi atau pindah alamat
     harus melapor ke Direktorat Bina Pelayanan
     Penunjang Medik dan Dinkes untuk mengurus
     permohonan izin sesuai alamat baru

m. Izin Sarkes berlaku selama 5 tahun

n. Perpanjangan izin dilakukan dengan mengajukan
   permohonan kembali selambat lambatnya 30 hari
   sebelum habis masa berlaku izinnya.

19
     O. Khusus Untuk Radiologi Perlu:
        Izin Penggunaan peralatan radiologi dari BAPETEN


     P. Dokter penanggung jawab, konsulen, harus
        memiliki
        SIP (Surat Izin Praktek) di sarkes yang
        bersangkutan




20
 2. SANKSI
     Bila ditemukan pelanggaran         teguran tertulis
     I,II dan III kepada sarkes yang bersangkutan

     - Sarkes di wilayah Kab/Kota    Dinkes Kab/Kota
        tembusan Dinkes Prov, Depkes
     - Sarkes milik Pemerintah Pusat    Depkes
     - Teguran 3x dalam kurun waktu 6 bln tidak ada
        perbaikan maka Dinkes         mencabut izin
        operasional, ditembuskan ke Depkes, Depkes
        mencabut SK Penetapan Sarkes


21
   SERTIFIKAT KESEHATAN
PERSYARATAN :
1. Spesifikasi Kertas : Ukuran kertas legal, Berat kertas 70
   - 90 gram dan Warna putih
2. Sekuritas : Metode Perporasi untuk nomor seri &
    menggunakan hologram
3. Penomeran (kode) : Pengkodean menunjukkan sarkes/
   negara penempatan / bulan / tahun pemeriksaan.
4. Sertifikat kesehatan memuat :
 - Pada halaman depan : Nama Sarkes,Nama CTKI,Tanda
   Pengenal CTKI Negara Tujuan Penempatan,Wkt
   pemeriks,Nama dan tt dokter pemeriksa dan SIPnya,
   Kesimpulan hasil pemeriks “Fit to Work”
- Pada halaman belakang : Pemeriksaan kes yang telah
   dilakukan,Nama dan ttd dokter yang memeriksa CTKI
  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    SARKES PEMERIKSA CTKI

 Sesuai SK Menkes No. 618/Menkes/SK/V/2007
  tentang  Penetapan   Sarana   Pelayanan    Pem.
  Kesehatan CTKI Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri
  maka pembinaan dan pengawasan dilaksanakan
  Depkes bersama dengan Dinkes Kab./Kota/Prov.

 Sebagai tindaklanjut untuk menjaga mutu hasil
  pemeriksaan kesehatan maka sebagai salah satu
  upaya, sarkes wajib mengikuti kegiatan PME dan
  pelatihan secara berkala.

                                               24
                           TARIF
 Mekanisme perhitungan tarif pemeriksaan kesehatan
 CTKI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
     a.Besaran tarif pem. lab kes
       dihitung      berdsrkan        pd
       perhitungan unit cost dari setiap
       jenis pemeriksaan.
     b.Unit cost dihitung dari biaya
       bahan dan alat, jasa sarana, jasa
       pelayanan, sewa bangunan dan
       penyusutan alat
     c.Sarkes pemerintah pemeriksa
       TKI menetapkan besaran tarif
       pemeriksaan sesuai dengan
       ketentuan Peraturan Daerah.
     d.Untuk Sarkes swasta besaran
25     tarif disesuaikan dengan pola
       tarif
     TARIF (Lanjutan)
       Direktur Jenderal Bina Pelayanan
       Medik Departemen Kesehatan RI
       menetapkan pola tarif pemeriksaan
       kesehatan CTKI sebagai berikut:
       a. Tarif terendah sesuai Peraturan
          Pemerintah       Republik   Indonesia
          Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Jenis
          Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
          Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
          Pada Departemen Kesehatan).
       b. Tarif tertinggi merupakan perhitungan
          200% dari tarif terendah.


26
PENCATATAN & PELAPORAN
     - Sarkes menetapkan dan melaksanakan
       pengendalian semua dokumen, informasi
       dan rekaman baik dari dalam maupun luar
       sarkes

     - Sertifikat kesehatan merupakan salah satu
       dokumen penting dalam penempatan
       tenaga kerja Indonesia ke luar negeri serta
       dibuat dengan persyaratan tertentu.

     - Setiap sarkes harus melakukan
       pencatatan pemeriksaan fisik/jiwa,
       laboratorium, radiologi
27
PENCATATAN & PELAPORAN (Lanjutan)

     - Pelaporan hasil kegiatan sarkes dilakukan tiap
       bulan yang disampaikan setiap tiga bulan ke
       Dinkes Provinsi dengan tembusan ke Dinkes
       Kab/Kota.

     - Dan setiap tahun dilaporkan dalam bentuk
       rekapitulasi ke Direktorat Jenderal Bina
       Pelayanan Medik Depkes dengan tembusan ke
       Dinkes Provinsi.

     - Hal-hal khusus dilaporkan tersendiri

     - Batas penyimpanan dokumen selama 5 tahun dan
       sesudahnya dapat dimusnahkan.
28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:4/25/2012
language:
pages:29