Makalah Hukum Perikatan

Document Sample
Makalah Hukum Perikatan Powered By Docstoc
					Makalah Hukum Perikatan & Persetj.
Khusus Perdata (persus) . Jual Beli
dalam Perdata
Jul 17

Posted by helianakomalasari




8 Votes


                                       BAB I

                                    Pendahuluan

I.1       Latar Belakang Masalah

Saat ini indonesia sedang memasuki era pembangunan nasional, dimana dalam masa
tersebut Indonesia harus melakukan suatu proses yang berkelanjutan yang harus
senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakatnya. Kemudian
globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia sehingga memungkinkan perkembangan dan kemajuan Teknologi
Informasi yang demikian pesat yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan
manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya sistem
jual beli baru. Indonesia menggunakan sistem baru dalam perdagangannya, yaitu jual
beli online, sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal,
merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Namun disadari bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan
nasional berdasarkan Peraturan Perundang‐ undangan demi kepentingan nasional, sebab
pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan
perekonomian nasional tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Akibat dari sistem baru yaitu jual beli online, terhadap hukum positif yang berlaku di
indonesia, yaitu hukum perdata barat, maka terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dan
dibandingkan apakah pemanfaatan teknologi online dalam proses jual beli telah sesuai
dengan hukum yang berlaku di indonesia kini. Maka atas dasar itulah makalah ini
dibentuk, guna mengkaji apakah ketentuan-ketentuan dalam jual beli online sesuai
dengan ketentuan hukum Indonesia.

I.2       Rumusan Masalah

       1. Apa pengertian serta hukum jual beli dalam hukum perdata?
       2. Apakah UU ITE No.11 tahun 2008 beserta pengaturannya terjkait dengan jual beli
          secara online ?
       3. Bagaimana jual beli secara online ?
       4. Bagaimana analisis hukum jual beli secara online ?

                                          Bab II

                                         Jual Beli

II.1      Pengertian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPer adalah perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jual beli menurut pasal 1457 KUHPer adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang dijanjikan.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya
dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada
si pembeli[1]

Jual beli menurut Prof. R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana
pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang
sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas
sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut

Unsur-unsur pokok (esensialia) jual beli berdasarkan pasal 1458 KUHPer adalah setelah
orang-orang tersebut sepakat tentang benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebut
belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan asas konsendualisme
tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja
dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan
dalam pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya.

II.2      Kewajiban Para Pihak
II.2.1 Penjual

Kewajiban utama pihak penjual adalah :

   1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Kewajiban ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk
mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si
pembeli. Tiga macam penyerahan hak milik, adalah :

a. Barang bergerak

Berdasarkan pasal 612 KUHPer, untuk barang bergerak penyerahan cukup dengan
penyerahan kekuasaan atas barang itu. Dari ketentuan ini, dapat dimungkinkan
menyerahkan kunci saja (simbolik) kalau yang dijual adalah barang-barang yang
disimpan dalam gudang, dan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si
pembeli, penyerahan cukupdilakukan dengan suatu pernyataan saja

b. Barang tetap (tidak bergerak)

Berdasarkan pasal 616 KUHPer, penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak
bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara
seperti ditentukan dalam pasal 620. Kemudian pasal 620 KUHPer menyatakan bahwa
dengan memindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu,
pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memudahkan sebuah salinan otentik
yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan
hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus
diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam register.

c. Barang tak bertubuh (cessie)

Berdasarkan pasal 613 KUHPer, yaitu penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan
kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau
dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain

2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap
cacat-cacat yang tersembunyi

Merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa
barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas
dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

a. Gangguan yg ditunjukan kepada penguasaan secara tentang dan tentram yaitu dari
pihak III atau ekstern (pasal 1429 s.d 1503 KUHPerdata )
1. Gangguan karena adanya putusan pengadilan yg berisi hukuman untuk menyerahkan
barang baik seluruhnya maupun sebagian.

2. Gangguan yang timbul karena adanya beban-beban berupa hak-hak pihak ke-3 atas
barang

b. Gangguan yang ditimbulkan karena adanya cacat tersembunyi. (Ps.1504 KUHPerdata)
yang dipertanggungjawabkan kepada si penjual. Penjual diwajibkan menanggung cacat-
cacat tersembunyi (meskipun ia sendiri tidakk tahu adanya cacad-cacad itu, kecuali
diperjanjikan lain) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak bisa
dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu,
sehingga, seandainya pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan
membeli atau akan membeli dengan harga kurang. Penjual tidak diwajibkan menanggung
terhadap cacad-cacad yang kelihatan.

Penjual dan pembeli diperbolehkan dengan janji-janji khusus memperluas/mengurangi
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang seperti yang disebutkan
diatas, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan
diwajibkan menanggung suatu apapun. Namun ini ada pembatasannya, yaitu sebgaai
berikut[2] :

       1. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu
          apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari
          suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya; semua persetujuan yang
          bertentangan dengan ini adalah batal (pasal 1494 KUHPer)
       2. Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman
          terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan
          mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli ini pada waktu
          pengembalian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk
          menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu
          dengan persyaratan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (Pasal 1495
          KUHPer)

II.2.2 Pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat
yang telah ditetapkan dalam perjanjian dimana harga tersebut harus berupa sejumlah
uang.

II.3      Beralihnya Hak Milik

Pasal 1459 KUHPer menyebutkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah
berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612,
613, dan 616 KUHPer (telah dijelaskan diatas)

II.4      Beralihnya Resiko
II.4.1 Pengertian:

Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan
salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

II.4.2 Pengaturan

       1. Pasal 1460 KUH Perdata mengenai barang tertentu, bahwa barang itu sejak saat
          pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum
          dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya
       2. Pasal 1461 KUHPerdata mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau
          ukuran
       3. Pasal 1462 KUHPerdata mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan

II.5      Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali

Pasal 1519 jo Pasal 1532, bahwa kekuasaan utuk membeli kembali barang yang telah
dijual diterbitkan dari suatu janji dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil
kembali barangnya yang telah dijual, dengan mengembalikan harga pembelian yang telah
diterimanya, disertakan semua biaya yang telah dikeluarkan (oleh pembeli) untuk
menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya-biaya yang perlu
untuk pembetulan-pembetulan dan pengeluaran-pengeluaran yang menyebabkan barang
yang dijual bertambah harganya[3]. Hak “membeli kembali” tidak boleh lebih dari 5
tahun, (Pasal 1520, 1521 KUHPer)

II.6      Hak Reklame

o Reklame berarti menuntut kembali (reclaim=inggris)

o Apabila jual beli diadakan tanpa suatu janji bahwa harga barang boleh dianggsur atau
dicicil dan pembeli tidak membayar harga tersebut maka selama barang tersebut masih
berada di tangan pembeli, penjual dapat menuntut kembali barang tersebut, asala
penuntutan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.

o Pasal 1145 KUHPerdata (Buku II KUHPerdata) , hak reklame ini mngenai barang
bergerak

                                          Bab III

                              UU ITE NO.11 TAHUN 2008

III.1     Pengertian Berdasarkan UU ITE No.11 th.2008

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lain

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentikasi

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu
dalam internet

III.2   Penggunaan Istilah dalam UU ITE No.11 th.2008

Info elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau alat cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah karena merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang sesuai
dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan UU ITE

Tidak berlaku pada surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat
dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi elektronik dan/atau
Dokumen elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau dokumen
elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem
elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem
elektronik yang berada di luar kendali pengirim. Disamping itu, kecuali diperjanjikan
lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem
elektronik dibawah kendali penerima yang berhak.

Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima
informasi elektronik, penerimaan terjadi pada saat informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk. Namun dalam hal
terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau
penerimaan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka :

    1. Waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik dan/atau dokumen
       elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali
       pengirim
    2. Waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik dan/atau dokumen
       elektronik memasuki sitem informasi terakhir yang berada dibawah kendali
       penerima.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada penandatanganan
    2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan
       elektronik hanya berada dalam penandatanganan
    3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu
       penandatanganan dapat diketahui
    4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan
       elektronik tersebut setelah suatu penandatanganan dapat diketahui.
    5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
       penandatanganannya
    6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah
       memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

III.3   Larangan

    1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
       mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
       dan/atau dokumen elektronik yang :
           1. Memilikimuatan yang melanggar kesusilaan
           2. Memiliki muatn perjudian
           3. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
           4. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman
           5. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak :
                  1. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
                      kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
                  2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
                      kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
                        masyarakat teretentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar
                        golongan (SARA)
                     3. Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
                        yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
                        ditujukan secara pribadi

II.4      Transaksi Elektronik

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun
privat. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalamkontrak elektronik mengikat para
pihak, sehingga memiliki kewenangan:

       1. Memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi elektronik internasional yang
          dibuatnya, jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi
          elektronik internasional, hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata
          internasional.[4]
       2. Untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian
          sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin
          timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, jika para pihak
          tidak melakukan pilihan forum kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga
          penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa
          yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata
          internasional

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat
penawarantransaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
Persetujuan atau penawaran Transaksi elektronik ini harus dilakukan dengan pernyataan
penerimaan secara elektronik. Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi
elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.

III.5     Penanggung Jawab

       1. Jika dilakukan sendiri, segalaakibat hukum dalam pelaksanaan transaksi
          elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi
       2. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan
          transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa,atau
       3. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan
          transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksam
kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.
                                        Bab IV

                            Analisis Jual beli secara online

IV.1   Jual Beli Secara Online

Dalam praktek jual beli secara online, terdapat beberapa tindakan yang berbeda dengan
jual beli yang dilakukan secara tidak online. Tindakan-tindakan tersebut antara lain :

   1. Antara penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka (secara langsung)
   2. Kesepakatan dicapai secara tertulis dalam media elektronik\
   3. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi
      kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut
   4. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam transaksi online. Pihak tersebut
      antara lain perusahaan penyedia barang (penjual), pembeli, perusahaan penyedia
      jasa pengiriman, dan jasa pembayaran
   5. Dalam transaksi online terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu
      untuk penawaran, pembayaran, pengiriman. Pada proses penawaran dan proses
      persetujuan jenis barang yang dibeli, maka transaksi antara penjual dan pembeli
      selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli
      menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh
      penjual
   6. Terdapat perjanjian-perjanjian khusus yang disepakati keduanya, diantara nya:
          1. Barang dikirim setelah pembayaran dilunasi seluruhnya di muka
          2. Barang yang telah diterima pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab
              pembeli dan lepas dari tanggung jawab penjual
          3. Apabila terdapat cacad-cacad pada barang yang telah diterima,
              sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli
          4. Apabila setelah jangka waktu tertentu pembayaran tidak dilakukan,
              kesepakatan batal dan barang dialihkan pada pembeli lain

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep dari
jual beli tersebut tetap ada dimana dengan adanya internet atau ecommerce hanya
membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat,
mudah dan sederhana. Kapankan suatu perjanjian dalam transaksi e-commerce tersebut
berlangsung, akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut.
Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak
melakukan kewajibannya masingmasing, pembeli menyerahkan uang dan penjual
menyerahkan barang.

Dapat dikatakan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli dalam tahapan

persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang yang telah dipesan
tadi tiba atau diantar ke alamat pembeli. Dalam transaksi yang melibatkan pihak bank,
maka bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima
konfirmasi dari Bank yang ditunjuk penjual dalam transaksi ecommerce tersebut. Setelah
penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah

membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau
mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang
yang dipesan ke alamat pembeli.

Setelah semua proses tersebut dilakukan, di mana ada proses penawaran,

pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai

seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir. Pihak yang terkait langsung dalam
transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain;
penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman.

Sama seperti sahnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi
elektronis sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syaratsyarat
kontrak[5].Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para
pihak; cakap mereka yang membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu
sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses
elektronis.

IV.2   Prinsip Jual Beli Secara Online

Saat terjadinya transaksi dalam perjanjian secara online ini, terdapat beberapa teori

diantaranya[6] :

a. Teori Kehendak

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak

penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail.

b. Teori Pengiriman,

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim email.

c. Teori Pengetahuan

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail dari

penerima oleh penawar.

d. Teori Kepercayaan
Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut

selayaknya telah diterima oleh penawar

IV.3   Analisis Hukum

Berdasarkan penjelasan pada bab I, maka :

   1. Berdasarkan Jual beli menurut pasal 1457 KUHPer adalah suatu perjanjian,
      dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
      kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, sehingga
      tidak ada pembatasan mengenai sarana apakah kesepakatan terjadi secara tatap
      muka langsung maupun tidak langsung, sehingga kesepakatan online ini sah
      selama syarat-syarat jual beli dipenuhi yaitu kesepakatan harga dan barang.
   2. Berdasarkan pasal 612, 613, dan 616 KUHPer, penjual dapat menyerahkan barang
      dengan cara-cara tersebut. Untuk menunjang penyerahan barang tersebut, penjual
      dapat melibatkan pihak-pihak lain, yaitu perusahaan penyedia jasa pengiriman,
      dan jasa pembayaran, sehingga jual beli secara online ini memenuhi syarat
      penyerahan hak milih berdasarkan KUHPer.
   3. Dalam kewajibannya, penjual memiliki kewajiban menanggung kenikmatan
      tenteran dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi. Namun dijelaskan
      pula bahwa penjual dan pembeli dapat melakukan perjanjian bahwa si penjual
      tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Berdasarkan hal ini, maka
      penjualan online yang memiliki perjanjian khusus seperti ini diperbolehkan,
      selama pembatasannya (seperti yang diungkapkan pada bab I) terpenuhi.
   4. Dalam kewajibannya, pembeli memiliki kewajiban untuk
      memabayar,sehinggaapabila dalam kurun waktu tertentu (apabila telah
      diperjanjikan sebelumnya) pembeli tidak membayar, maka perjanjian dapat
      dibatalkan akibat pembeli melakukan wanprestasi tersebut dan penjual berhak
      mengalihkan dagangannya kepada pembeli lain.
   5. Mengenai resiko sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1460, 1461, 1462
      KUHPer, maka selama barang belum deliver maka resikoditanggung epnjual,
      namun setelah barang deliver maka resiko ditanggung pembeli.
   6. Hak reklame, sebagaimana diterangkan bahwa penjual dapat menuntut kembali
      barang itu sebagai miliknya dari tangan pembeli, sehingga hak reklame inipun
      berlaku dalam jual beli online.
   7. Dikarenakan jual beli online menggunakan sarana media elektronik, maka seluruh
      ketentuan dalam UU ITE No.11 th.2008,berlaku.

                                         Bab V

                                         Penutup

Dalam dunia yang serba cepat dan modern saat ini perkembangan teknologi merupakan
salah satu hal yang tidak bisa kita elakkan, globalisasi merupakan syarat dalam mengikuti
perkembangan dunia. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan tersendiri dalam
melakukan aktifitas-aktifitas termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli
secara konvensional telah didampingi dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara
elektronik melalui media komputer.

Dalam kaitannya dengan jual beli dalam hukum perdata, maka pengaturan didasarkan
pada beberapa pasal dalam KUHPerdata, dan unsur-unsur dalam pasal tersebut telah
terpenuhi dalam transaksi jual beli secara online dengan penjelasan yang telah
dikemukakan.

Selain itu, karena jual beli secara online tersebut menggunakan saranan media elektronik,
maka UU ITE No.11 th.2008 berlaku, sehingga pengaturan dalam transaksi jual beli
trsebut menjadi lebih kompleks, namun pendayagunannya justru lebih mudah dan
fleksibel dibandingkan jual beli secara tidak online.

Penulis berharap dengan semakin berkembangnya teknologi, tidak menghambat
perkembangan sistem jual beli menjadi secara online, namun tetap dibatasi oleh hukum
yang berlaku di Indonesia.

                                 DAFTAR PUSTAKA

Raharjo handri, Buku pintar transaksi jual beli dan sewa menyewa, cet. Kesatu
(Jakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2010)

Subekti R, Aneka perjanjian, cet. Kesepuluh (Jakarta:Penerbit PT.Citra Aditya Bakti,
1995)

Opcit, Supancana.

://202.183.1.26:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_analysis, Supancana, B.R. DRI,
Kekuatan Akta Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem
Hukum Indonesia, , 2003



[1] Subekti R, Aneka perjanjian, cet. Kesepuluh (Jakarta:Penerbit PT.Citra Aditya Bakti,
1995) hal 2.



[2] Subekti R, Aneka perjanjian, cet. Kesepuluh (Jakarta:Penerbit PT.Citra Aditya Bakti,
1995) hal 18

[3] Subekti R, Aneka perjanjian, cet. Kesepuluh (Jakarta:Penerbit PT.Citra Aditya Bakti,
1995) hal 28
[4] Raharjo handri, Buku pintar transaksi jual beli dan sewa menyewa, cet. Kesatu
(Jakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2010) hal 139

[5] Opcit, Supancana.

[6] ://202.183.1.26:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_analysis, Supancana, B.R. DRI,
Kekuatan Akta

Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum
Indonesia, , 2003

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:318
posted:4/24/2012
language:Malay
pages:13
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl