Docstoc

Pengertian, Fungsi dan Tujuan NKRI

Document Sample
Pengertian, Fungsi dan Tujuan NKRI Powered By Docstoc
					Pendidikan Kewarganegaraan
  Fungsi dan Tujuan NKRI




Nama             :   Muhammad Syifa
Kelas            :   2DB23
NPM              :   34110826




    Universitas Gunadarma Kalimalang
         Manajemen Informatika
                  2012
                                     BAB I
                                 PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, istilah tersebut berasal dari UUD 1945
Pasal 1 (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik. Kata kesatuan itu antara lain ditafsirkan sebagai lawan dari negara federal.

Juga dimaksudkan sebagai kesatuan wilayah geografis negara kita ketika Bung
Karno dan Bung Hatta membuat proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia,
yang dirumuskan dalam kalimat pendek Dari Sabang sampai Merauke dan kemudian
dijadikan judul sebuah lagu yang semula berjudul Dari Barat sampai ke Timur.
Mas Sri Edi Swasono menambahkan dengan kalimat pendek lain: Dari Miangas
sampai Rote. Miangas ialah pulau kita yang paling utara, yang terletak di Provinsi
Sulawesi Utara, tetapi lebih dekat ke Filipina. Rote adalah pulau kita paling Selatan
yang terletak di provinsi NTT.

Kata kesatuan itu (hampir) selalu dikaitkan dengan ka persatuan menjadi
kesatuan dan persatuan, yang berbunyi: Mari kita jaga persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara kita. Kalimat itu oleh sebagian kalangan tidak disenangi karena
terlalu berbau orde baru.

Persatuan bangsa secara formal dimulai dari saat dideklarasikannya Sumpah
Pemuda sebagai hasil dari Kongres Pemuda 1928, yang berbunyi: Satu Nusa, Satu
Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Dengan kata lain, 28 Oktober ialah proklamasi
bangsa Indonesia, sedangkan 17 Agustus 1945 ialah proklamasi negara Indonesia.

Persatuan dari sekian banyak suku dengan budaya, bahasa, dan agama yang berbeda
itu ialah buah dari kesadaran bersama bahwa untuk mencapai kemerdekaan
dibutuhkan persatuan dari sekian banyak suku itu. Kesadaran bersama itu adalah
hasil renungan dan interaksi para pemuda terdidik dari berbagai suku itu. Tanpa
persatuan suku- suku itu, yang kemudian mengambil sumpah sebagai bangsa, tidak
mungkin akan terwujud kemerdekaan.

Kemerdekaan itu diwujudkan dengan mendirikan negara Republik Indonesia.
Pembukaan UUD Alinea IV menyatakan bahwa tujuan membentuk Pemerintah Negara
Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa.
                                           BAB II
                                            ISI

Pengertian NKRI
Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan.Negara kesatuan yang dipilih
adalah Negara dengan system desentralisasi, kepada daerah diberikan kesempatan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa
pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Secarateoritis, asas desentralisasi
didasari oleh keinginan menciptakan 3 hal, yaitu :
    a) Demokrasi, diharapkanakan menciptakan demokrasi melalui partisipasi
        masyarakat lokal.
    b) Pemerataan, diharapkanakan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan,
        terutama di daerah pedesaan di mana sebagian besar masyarakat tinggal.
    c) Efisiensi,dapat meningkat karena jarak antara pemerintah local dengan
        masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya digunakan saat
        dibutuhkan, dan masalah diindetifikasi oleh masyarakat local.

Pemerintahan Daerah dalam NKRI
Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri
dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh
ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan
adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan
yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggara tertib pemerintah yang baik
dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan
kekuasaan saja. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara
efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam
pembukaan UUD 45. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republic
Indonesia haruslah dibagi atas beberap daerah, baik besar maupun kecil.

      Amanat konstitusi diatas implementasinya diatur oleh peraturan perundang-
undangan tentang pemerintahan daerah dan terakhir diatur dalam UU No. 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan local yang bersifat
otonom (local outonomous government) sebagai pencerminan dilaksanakannya asas
desentralisasi dibidang pemerintahan.
Keberadaan pemerintahan local yang bersifat otonom diatas ditandai oleh pemberian
wewenang yang sekaligus menjadi kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga
sendiri inilah yang disebut dengan otonomi.

        Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah
urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik pada daerah
provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, berdasarkan kondisi politik, ekonomi,
social, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan
kemampuan daerah otonom yang bersangkutan.
Dalam politik desentralisasi terkandung juga masalah pengaturan sumber-sumber
pembiayaan bagi daerah otonom (keuangan daerah). Oleh sebab itu sumber-sumber
keuangan bagi daerah otonom dipandang essensial untuk mengembangkan potensi
daerah yang bersangkutan. Perhatian yang mendasar terhadap keuangan daerah
semakin dibutuhkan, mengingat daerah-daerah otonom di Indonesia juga dibebani
kewajiban untuk melaksanakn berbagai kepentingan daerah pusat yang terdapat
didaerah-daerah.

       Ketetapan MPR- RI NO. XV/MPR-RI/1998 tentang penyelenggaran otonomi
daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan kedudukan keuangan daerah diteguhkan
sebagai suatu hal yang sangat vital dan merupakan hak yang harus diperhatikan oleh
pemerintah pusat. Hal ini misalnya tersirat dari bunyi pasal 1 Ketetapan MPR diatas
yang berbunyi sebagai berikut:
“penyelenggaran otonomi daerah dengan member kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab didaerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

        Dari bunyi pasal 1 tersebut mengidentifikasikan bahwa pelaksanaan otonomi
daerah harus dsertai dengan hak mengelola potensi sumber daya yang terdapat
didaerah.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa menyelenggarakan seluruh
tugas yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah, diperlukan sumber-
sumber pendapatan daerah.

       Dari uraian diatas terlihat kaitan erat antara aspek keuangan daerah dengan
otonomi. Keeratan hubungan ini menarik untuk diteliti. Factor keuangan daerah
merupakan indicator penting dalam menentukan kesuksesan daerah dalam
melaksanakan otonominya. Dengan perkataan lain pendayagunaan dan kehasilgunaan
pengaturan dan pengurusan urusan rumah tangga manusia sangat dipengaruhi oleh
aspek keuangan.
   Aspek lain, seperti kualitas aparatur pelaksana otonomi, saran dan prasaran yang
   tersedia, serta organisasi dan pelaksanaan otonomi merupakan factor penunjang yang
   sangat dibutuhkan dalam rangka menggali segenap potensi untuk menambah atau
   memperluas sumber-sumber keuangan daerah. Dengan demikian untuk memungkinkan
   daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri dengan baik,
   dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Sebagai konsekuensi, hubungan
   itupun menimbulkan suatu kewajiban pada pihak pemerintah pusat untuk menyerahkan
   atau membagi kewenangan atas beberapa sumber keuangan yang dikuasainya kepada
   daerah-daerah.

           Keberadaan dan hubungan pengaruh yang kuat anatar keuangan antara daerah
   dengan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi, merupakan masalah yang
   pelik yang dihadapi oleh hampir semua negara-negara berkembang. Pembentuk UU
   No.32 Tahun 2004 juga menyadari pentingnya hak keuangan daerah ini untuk diatur.
   Hal ini dapat dilihat pada Pasal 157 yang menyebutkan apa-apa saja yang menjadi
   sumber pendapatan daerah seperti :
a) Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
      1. Hasil pajak daerah
      2. Hasil retribusi daerah
      3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
      4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
b) Dana perimbangan
c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

           Namun tidak semua sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur pasal 157
   diatas, dapat digali dan dikuasi oleh masing-masing daerah. Relative banyak factor
   yang menyebabkan hal demikian misalnya antara lain keanekaragaman situasi, kondisi
   dan potensi yang dimiliki atau yang terdapat pada tiap-tiap daerah yang berbeda-beda.
   Implementasi Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan
   bagian pendapatan asli daerah sendiri seperti pajak daerah dan retribusi daerah, akan
   diatur lebih lanjut dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat
   1UU No.32 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah UU No.34 Tahun
   2000 tentang perubahan terhadap UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan
   retribusi daerah.


   Pengertian dan Tujuan NKRI secara Universal

   Antara tujuan dan fungsi negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu
   sama lain. Namun demikian keduanya memiliki arti yang berbeda yaitu :
    No.   Tujuan                   Fungsi
    1.    Berisi sasaran–sasaran   Mencerminkan suasana
          yang hendak dicapai yang gerak, aktivitas nyata dalam
          telah ditetapkan.        mencapai sasaran.

    2.    Menunjukkan dunia cita   Merupakan pelaksanaan
          yakni suasana ideal yang atau penafsiran dari tujuan
          harus dijelmakan/diwujud yang hendak dicapai.
          kan.
    3.                             Bersifat riil dan konkrit.
          Besifat abstrak – ideal.

    Apabila kita hubungkan dengan negara, maka :

    Tujuan menunjukkan apa yang secara ideal hendak dicapai oleh suatu negara,
     sedangkan
    Fungsi adalah pelaksanaan cita–cita itu dalam kenyataan.

    Tujuan Negara

    Rumusan tujuan sangat penting bagi suatu negara yaitu sebagai pedoman :

1. Penyusunan negara dan pengendalian alat perlengkapan negara.
2. Pengatur kehidupan rakyatnya.
3. Pengarah segala aktivitas–aktivitas negara.

    Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Undang–
    Undang Dasarnya. Tujuan masing–masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai
    sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari penguasa
    negara. Secara umum negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Memperluas kekuasaan semata
2. Menyelenggarakan ketertiban umum
3. Mencapai kesejahteraan umum

    Fungsi Negara

    Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan
    beberapa fungsi minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai
    berikut :
1. Melaksanakan penertiban (Law and order) : untuk mencapai tujuan bersama dan
   mencegah bentrokan–bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus
   melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan
   sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Pertahanan : fungsi ini sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara
   dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam
   kelangsungan hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat
   pertahanan.
4. Menegakkan keadilan : fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan.

 Keseluruhan fungsi negara tersebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk
 mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.Fungsi negara dapat juga diartikan
 sebagai tugas organisasi negara. Secara umum tugas negara meliputi :

1. Tugas Essensial adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang
   berdaulat, meliputi : (a). Tugas internal negara yaitu memelihara ketertiban,
   ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap
   orang; dan (b). Tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan
   negara.
2. Tugas Fakultatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum.

 Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan negara :

1. Plato : tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia.
2. Roger H Soltau : tujuan negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta
   mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.
3. John Locke : tujuan negara adalah menjamin suasana hukum individu secara
   alamiah atau menjamin hak–hak dasar setiap individu.
4. Harold J Laski : tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat
   memenuhi keinginannya secara maximal.
5. Montesquieu : tujuan negara adalah melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta
   kehidupan yang aman, tentram dan bahagia.
6. Aristoteles : tujuan negara adalah menjamin kebaikan hidup warga negaranya.

 Teori – teori tentang tujuan negara :

 1. Teori Kekuasaan Negara.
 a). Shang Yang.

 Menurt Shang Yang ( Lord Shang ) dalam bukunya “ A classic of the Chinnese of Law”,
 yang menjadi tujuan negara adalah menciptakan kekuasaan yang sebesar–besarnya
 bagi negara dan tujuan itu dapat dicapai dengan cara menyiapkan militer yang kuat,
 berdisiplin dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Di dalam negara terdapat
 dua subjek yang selalu berhadapan dan bertentangan yaitu Pemerintahdan Rakyat,
 apabila yang satu kuat yang lainnya lemah. Dan sebaiknya Pemrintahlah yang lebih
 kuat dari rakyat agar tidak terjadi kekacauan dan anarkhis, oleh sebab itu Pemerintah
 harus berusaha lebih kuat dari rakyat. Agar negara menjadi kuat maka rakyat harus
 dilemahkan dengan cara diperbodoh dan dimiskinkan. Negara akan mengalami
 keruntuhan dan raja tidak dapat menggerakkan rakyat untuk berjuang apabila di dalam
 negara terdapat sepuluh hal yang jahat (ten evils) seperti : Adat, Musik, Nyanyian,
 Riwayat, Kebaikan, Kesusilaan, Kejujuran, Sofisme, Hormat pada orang tua, dan
 Kewajiban persaudaraan.Oleh sebab itu kebudayaan rakyat harus dikorbankan demi
 kepentingan negara.

 b). Niccolo Machiavelli.

 Dalam bukunya yang berjudul “Il Princepe”, Machiavelli menyatakan bahwa negara
 adalah organisasi kekuasaan saja dan pemerintah sebagai teknik memupuk dan
 menggunakan kekuasaan. Tujuan negara adalah menciptakan kekuasaan belaka dan
 kekuasaan itu hanyalah alat belaka untuk mencapai kebesaran dan kehormatan bangsa
 yang merupakan tujuan negara yang sebenarnya. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia
 itu, Pemerintah (raja) dalam berindak harus tampil cerdik seperti kancil, ganas, keras,
 berani seperti singa dan tidak perlu mengindahkan etika, moral, kesusilaan maupun
 agama dan bila perlu bersikap licik.

 Apabila kita bandingkan tujuan negara menurut pendapat Machiavelli dengan Shang
 Yang terdapat persamaan dan perbedaannnya.

 Persamaannya :

1. Dilatarbelakangi keadaan yang sama yaitu negara dilanda kekacauan.
2. Tujuan negara adalah untuk menghimpun kekuasaan.
3. Berorientasi untuk kepentingan negara.

 Perbedaannya :

 No Machiavelli                Shang Yang
 1.   Kekuasaan itu sebagai   Hanya menghimpun dan
      alat untuk mencapai     memperbesar kekuasaan
      kebesaran dan           semata.
      kehormatan bangsa.
 2.                           Untuk mencapai tujuan
      Untuk mecapai tujuan    dengan cara membentuk
      raja dalam bertindak    tentara yang kuat,
      tidak perlu             berdisiplin dan siap setiap
      mengindahkan moral,     saat menghadapi berbagai
      etika, kesusilaan dan   ancaman.
      agama, bila perlu
      bersikap licik.

 2. Teori Perdamaian dunia

 Menurut Dante Alleghiere dalam bukunya “Die Monarchia” menyatakan bahwa tujuan
 negara adalah menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan :

1. Undang–Undang yang seragam bagi seluruh manusia.
2. Imperium dunia (semua negara harus melebur menjadi satu negara) di bawah
   kekuasaan seorang Raja (Monarch), sebab selama di dunia masih ada berbagai
   negara merdeka maka perdamaian dan ketentraman tidak akan terwujud.

 3. Teori Jaminan ata hak dan kebebasan

 a). Immanuel Kant :

 Dalam teori negara hukum yang diajarkan, Kant menyatakn bahwa tujuan negara
 menjamin dan melindungi hak dan kebebasan warga negaranya dengan jalan
 memelihara ketertiban hukum dan diadakan pemisahan kekuasaan yang meliputi
 kekuasaan pembuat, pelaksana dan pengawas hukum (potestas legislatora, rectoria et
 judicaria).

 b). Hugo Krabbe :

 Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum berdasar dan berpedoman
 pada hukum agar hak rakyat dapat dijamin sepenuhnya.

 4. Teori Welfare State (Negara kesejahteraan)
  Tujuan negara adalah bukan sekedar memelihara ketertiban hukum saja tetapi juga
  secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan
  oleh Kranenburg dan Utrecht.

  5. Tujuan negara menurut paham sosialis

  Memberikan kebahagiaan yang sebesar–besarnya dan merata bagi setiap orang.
  Kebahagian akan terwujud jika setiap manusia mempunyai pekerjaan dan penghasilan
  yang layak untuk kehidupannya dan dijaminnya hak–hak mereka yang semuanya harus
  diatur dalam undang–undang. Keadilan sosial dapat tercapai dengan jalan
  mengembangkan perekonomian kekeluargaan dibawah pimpinan negara. Tokoh
  penganjurnya adalah Karl Marx, Louis Blanc

  6. Tujuan negara menurut paham Kapitalis

  Tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan/kebahagiaan semua orang dengan
  cara setiap orang diberi kebebasan berkompetisi dalam usaha mencapai kesejahteraan
  dan kebahagiaannya secara perseorangan. Dengan demikian kesejahteraan
  /kebahagiaan akan terwujud dengan kemerdekaan dan kebebasan individu. Penganut
  teori ini adalah Adam Smith, Jeremy Bentham dan Herbert Spencer.

  7. Teori Facisme

  Tujuan negara adalah imperium dunia yaitu mempersatukan semua bangsa di dunia
  menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama.

  Beberapa teori dan pendapat tentang fungsi negara :

1. Individualisme/ Liberalisme : menjaga keamanan dan ketertiban agar hak dan
   kebebasan individu terjamin.
2. Negara hukum murni : menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban.
3. Welfare state : tidak hanya menciptakan ketertiban saja tetapi secara aktif
   mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
4. Komunisme : mebagai alat penindas/pemaksa dari kelas ekonomi yang kuat terhadap
   kelas lainnya yang lebih lemah.
5. Anarkhisme : mewujudkan masyarakat yang bebas tanpa organisasi paksaan. Kaum
   anarkhis tidak memerlukan negara dan pemerintah, sehingga fungsi negara dan
   pemerintah dilaksanakan oleh kelompok yang dibentuk secara sukarela tanpa alat
   paksaan, polisi, hukum serta pengadilan.
6. Charles E Merriam : ada 5 yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan,
   kesejahteraan umum dan kebebasan.
7. John Locke : (a). fungsi legeslatif (membuat undang-undang); (b). fungsi eksekuitf
   (melaksanakan undang-undang); dan (c). fungsi federatif (melaksanakan hubungan
   luar negeri).
8. Montesquieu : fungsi legeslatif, eksekutif dan yudikatif(mengawasi pelaksanaan
   undang-undang atau mengadili).
9. Van Vollenhoven : (a) regeling (membuat peraturan); (b). bestuur (menjalankan
   pemerintahan); (c). rechtspraak (mengadili); dan (d). politie (ketertiban dan
   keamanan).
10. Dr. Stellinga : ada 5 fungsi yaitu legeslatif, eksekutif, yudikatif, polisi dan kejaksaan
    (penuntut umum terhadap pelanggar hukum)
11. Moh. Kusnardi, SH : (a). melaksanakan ketertiban (law and order); dan (b).
    mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
12. Goodnow : (a). policy making yaitu membuat kebijakan negara; dan (b). policy
    executing yaitu melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan.

  Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945

  Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dalam sidang periode II
  BPUPKI (10 – 16 Juli 1945) dan tujuan tersebut disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18
  Agustus 1945. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam
  Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang meluputi :

1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. memajukan kesejahteraan umum
3. mencerdaskan kehidupan bangsa
4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
   abadi dan keadilan social.

  Berdasarkan hal tersebut, fungsi Negara dapat diartikan sebagai tugas organisasi
  Negara itu sendiri. Oleh sebab itu, tugas Negara secara umum dapat dibedakan antara
  tugas esensial dan fungsi fakultatif.

  a. Tugas Esensial
  Tugas esensial Negara adalah mempertahankan Negara sebagai organisasi politik
  yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas Negara (memelihara perdamaian, ketertiban,
  dan ketentraman dalam Negara serta melindungi hak milik dari setiap orang) dan tugas
eksternal (mempertahankan kemerdekaan Negara). Tugas esensial sering tugas asli
dari Negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah Negara di seluruh dunia.

b. Tugas Fakultatif
Tugas fakultatif Negara diselenggarakan oleh Negara untuk dapat memperbesar
kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya,
memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat.
                                   BAB III
                                 KESIMPULAN

    Negara ada untuk membantu manusia mewujudkan tujuan dan cita-citanya.
Penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi manusia. Tugas manusia
adalah bertanggungjawab rasa kepentingan bersama warganya. Negara harus
melindungi hak-hak warganya dan menetapkan kewajiban-kewajibannya sebagai warga
negara. Ia juga harus menciptakan kehidupan bersama yang dilandasi oleh semangat
cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban,
antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Misalnya, kewajiban membela
negara dari segala ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

     Sebagaimana penerus bangsa hendaknya kita lebih menjaga dan mencintai negara
kita. Ada pun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan hal tersebut
misalnya meningkatkan kebangaan dan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri
setiap warga negara, membangun saling pengertian dan pengahargaan antarsesama
warga yang memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda dan etnik yang berbeda,
para pemimpin negara sebaiknya menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan
efisien, dan memperkuat unsur-unsur yang menjadi alat pertahanan Negara.
Sumber Referensi :
  1. http://khtohid.blogspot.com/2012/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-nkri.html
  2. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110812041501AAmW4HD
  3. http://www.scribd.com/doc/61661185/Bentuk-Pengertian-Fungsi-Tujuan-Nkri
  4. http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-
      republik-indonesia/
   5. Search : “Fungsi NKRI”, “Pengertian NKRI”, “Tujuan NKRI” di http://www.google.com/ , dan
      http://www.scribd.com/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5713
posted:4/23/2012
language:Malay
pages:14
Description: tugas softskill "Pendidikan Kewarganegaraan"