Docstoc

Rangkuman UU RI Tahun 2008

Document Sample
Rangkuman UU RI Tahun 2008 Powered By Docstoc
					Rangkuman UU RI Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
        UU ITE dibuat sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia, untuk mengatur transaksi
elektronik dan teknologi informasi yang sudah berkembang sangat pesat dan telah
mempengaruhi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
        UU ITE ini terdiri dari 13 bab dan 54 pasal. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagian
berikut.
  A. BAB I : “KETENTUAN UMUM”
        Beberapa istilah yang akan sering dijumpai dalam UU ITE diatur dalam bagian ini. Istilah
        yang dimaksud antara lain sebagai berikut.
               a. Informasi elektronik.
               b. Transaksi elektronik.
               c. Teknologi informasi.
               d. Dokumen elektronik.
               e. Sistem elektronik.
               f. Penyelenggaraa sistem elektronik.
               g. Jaringan sistem elektronik.
               h. Agen elektronik.
               i. Sertifikat elektronik.
               j. Penyelenggara sertifikasi.
               k. Lembaga sertifikasi keandalan.
               l. Tanda tangan elektronik.
               m. Penanda tangan.
               n. Komputer.
               o. Akses.
               p. Kode akses.
               q. Kontrak elektronik.
               r. Pengirim.
               s. Penerima.
               t. Nama domain.
               u. Orang.
               v. Badan usaha.
               w. Pemerintah.

                                                                                              1
B. BAB 2 : “ASAS DAN TUJUAN”
               Asas UU ITE: pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik
   didasarkan pada kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan
   untuk memilih teknologi. Adapun tujuan UU ITE adalah untuk mencerdaskan
   kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian dan perdagangan nasional, upaya
   untuk peningkatan pelayanan publik, memberikan kesempatan kepada setiap orang
   untuk maju dalam bidang teknologi dan informasi, dan memberikan rasa aman,
   keadilan, erta kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara transaksi
   elektronik.

C. BAB 3: “INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK”
                Informasi elektronik bisa dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan
    hukum acara apabila menggunakan sistem elektronik sesia dengan UU ITE.
                Ketentuan untuk menjadikan informasi elektronik sebagai barang bukti,
    tidak berlaku untuk 2 hal berikut:
     1. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat tertulis,
     2. surat dibuat dalam bentuk akta .
                Informasi bisa dianggap sebagai barang bukti yang sah apabila bisa
    diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
                Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak, menolak hak orang
    lain mengenai informasi elektronik harus sesuai dengan Peraturan Perundang-
    undangan.
                Pelaku usaha harus menyediakan kelengkapan syarat dan kebenaran
    informasi mengenai produk yang ditawarkan. Dalam melakukan transaksi, pelaku
    usaha bias mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi keandalan yang sudah
    diakui oleh pemerintah.
                Tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum apabila
    memenuhi standar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
                Setiap oraang yang terlibat dalam tanda tang elektronik , berkewajiban
    untuk memberikan pengamanan dan harus menggunakan cara yang dianjurkan oleh
    penyelenggara tanda tangan elektronik.




                                                                                    2
D. BAB 4: “PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM
   ELEKTRONIK”

                Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memiliki keterikatan denga
     orang yang melakukan tanda tangan elektrinik. Penyelenggara elektronik ini, bias
     berasal dari Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan menetap di Indonesia,
     serta bias juga berasal dari pihak asing yang beroperasi di Indonesia tetapi sudah
     mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia.
                Penyelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang
     jelas kepada pengguna jasa meliputi hal sebagai berikut.
      1. Metode yang digunakan.
      2. Hal yang digunakan untuk mengidentifikasi penada tangan.
      3. Hal yang dapat menunjukkan keberlakuan dan keamanan.

                Penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem
     elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap sistem
     elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Namun, hal tersebut tidak
     berlaku apabila ditemukan kesalahan, pemaksaan, kesalahan, dan kelalaian oleh
     pengguna.
                Penyelenggara sistem elektronik harus berdasar pada Peraturan
     Pemerintah.

E. BAB 5: “TRANSAKSI ELEKTRONIK”
              Penyelenggaraan transaksi elektronik bias dilakukan di publik maupun
   privat, dimana pihak yang terlibat di dalamnya beitikad baik dan harus sesuai dengan
   ketentuan dalam Peraturan pemerintah.
              Transaksi elektronik dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang
   disepakati oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya dan berhak memiliki kewenangan
   hukum yang berlaku bagi transaksi yang dilakukan.
              Jika ada sengketa yang tmbul dalam transaksi tersebut, maka para pihak
   yang terlibat di dalamnya bias menetapkan forum peradilan atau lembaga yang lain,
   berdasarkan hukum perdata internasional.
              Para pihak yang melakukan transaksi elektroni harus mengunakan sistem
   elektronik yang disepakati.

F.    BAB 6: “NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN
     PERLINDUNGAN HAK PRIBADI”
              Setiap penyelenggara negara, orang, dan badan usaha, berhak memiliki
     nama domain yang dilandasi itikad baik, dan apabila terjadi kerugian bias
     mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut.

                                                                                       3
               Pengelola nama domain adalah pemerintah. Informasi elektronik yang
     menjadi karya intelektual, situs internet, dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual
     berdasarkan Peraturan Prundang-undangan.

G. BAB 7: “PERBUATAN YANG DILARANG”
              Hal-hal berikut ini adalah perbuatan yang dilarang dalam teknologi
   informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Melakukan pendistribusian yang
   melanggar kesusilaan, memiliki muatan judi, penghinaan/pencemaran nama baik,
   pemerasan, kebohongan, SARA, pengancaman, serta tindakan-tindakan seperti
   mengakses computer orang lain dengan maksud tertentu, mrncuri dokumen, menjebol
   suatu sistem pengaman, merubah database dalam suatu sistem, merusak, dan
   memanipulasi sistem.

H. BAB 8: “PENYELESAIAN SENGKETA”
             Setiap orang yang mengalami kerugian akibat teknologi informasi dan
   transaksi elektronik, berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang
   menyelenggarakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

I.    BAB 9: “PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT”
                Peran pemerintah adalah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
     sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan melindungi kepentingan umum
     dari penyalahgunaan yang dapat merugikan bagi pihak-pihak terkait.
                Masyarakat dapat berperan meningkatkan teknologi informasi sesuai
     dengan Undang-undang melalui lembaga yang dibentuk dengan melaksanakan fungus
     sebagai konsultasi dan mediasi.

J.    BAB 10: “PENYIDIKAN”
                 Penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana
     dan ketentuan Undang-undang ini.
                 Selain penyidik dari Kepolisian republic Indonesia, pejabat Pegawai
     negeri Sipil juga bias melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.

K. BAB 11: “KETENTUAN PIDANA”
            Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapat hukuman berupa
   penahanan dan denda, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas
   Undang-undang ini.




                                                                                         4
      L. BAB 12: “KETENTUAN PERALIHAN”
                    Pada saat Undang-undang undang ini berlaku, semua Peraturan
         Perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi
         informasi, serta tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap
         berlaku.

      M. BAB 13: “PENUTUP”
                   Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
        Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun setelah Undang-
        undang ini diberlakukan.




Itulah ringkasan yang sudah saya buat berdasarkan UU ITE 2004. Menurut hemat saya, UU ITE
ini sangat diperlukan di Indonesia mengingat deras arus perkembangan teknologi yang semakin
mengglobal dan sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut ikut mempengaruhi kehidupan
bangsa kita. Dengan adanya UU ITE ini, diharapkan agar kita lebih bijak dalam penggunaan
teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan “rambu-rambu” yang sudah
ditetapkan. Terima kasih


                                                       Nama          : Eden Andi Ramba’
                                                       Kelas         : TKJ 1B
                                                       NIM           : 4311111028




                                                                                          5

				
DOCUMENT INFO
Stats:
views:76
posted:4/21/2012
language:Indonesian
pages:5