PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN

Document Sample
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN Powered By Docstoc
					PENGANGGARAN
  PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH
 DI INDONESIA
        DASAR HUKUM
• PEMERINTAH PUSAT (APBN)
  UU 17 2003

• PEMERINTAH DAERAH (APBD)
  UU 17 2003, UU 32 & 33 2004, PP 58
  2005, PERMENDAGRI 13 2006,
  PERMENDAGRI 59 2007, PERDA
  SIKLUS ANGGARAN
PEMERINTAH INDONESIA

  ANGGARAN PENDAPATAN
   DAN BELANJA NEGARA

      (APBN)
        PENGERTIAN
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  (APBN) adalah rencana keuangan tahunan
  pemerintahan negara yang disetujui oleh
  Dewan Perwakilan Rakyat
• APBN, perubahan APBN, dan
  pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
  setiap tahun ditetapkan dengan undang-
  undang.
          PENGERTIAN
• APBN mempunyai fungsi otorisasi,
  perencanaan, pengawasan, alokasi,
  distribusi, dan stabilisasi.
• Semua penerimaan yang menjadi hak dan
  pengeluaran yang menjadi kewajiban
  negara dalam tahun anggaran yang
  bersangkutan harus dimasukkan dalam
  APBN
                   FUNGSI APBN
 Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untuk
  melaksanakan    pendapatan     dan   belanja   pada    tahun   yang
  bersangkutan.
 Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman
  bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
  bersangkutan.
 Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman
  untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk
  menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
  pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
  perekonomian.
 Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus
  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk
  memelihara dan mengupayakan           keseimbangan      fundamental
  perekonomian negara.
        TAHAP/SIKLUS APBN
           (Sugijanto, Gunardi, dan Loho, 1995)

• Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU
  APBN) oleh pemerintah kepada DPR
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan
  penetapan UU APBN
• Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan
  oleh Pemerintah
• Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh
  aparat pengawasan fungsional
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan
  anggaran negara (PAN) dan penetapan UU PAN
 KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN
   KEUANGAN NEGARA (APBN)

• Presiden
• Menteri Keuangan
• Menteri/Pimpinan Lembaga

 Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
               PRESIDEN
• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
  kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian
  dari kekuasaan pemerintahan
• dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola
  fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
  negara yang dipisahkan
• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
  Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
  negara/lembaga yang dipimpinnya
• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
  pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah
  dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
  kekayaan daerah yang dipisahkan
    Menteri Keuangan bertugas:
• Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
  makro
• Menyusun rancangan APBN dan rancangan
  Perubahan APBN
• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
• Melakukan perjanjian internasional di bidang
  keuangan
• Melaksanakan pemungutan pendapatan negara
  yang telah ditetapkan dengan undang-undang
• Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
• Menyusun laporan keuangan yang merupakan
  pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
• Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang
  pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-
  undang.
    Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna
     Anggaran/ Pengguna Barang kementerian
             negara/lembaga bertugas:
•   Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang
    dipimpinnya;
•   Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
•   Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang
    dipimpinnya;
•   Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan
    menyetorkannya ke Kas Negara;
•   Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab
    kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
•   Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
    jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
•   Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara
    /lembaga yang dipimpinnya;
•   Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya
    berdasarkan ketentuan undang-undang.
     DANA DEKONSENTRASI
 Dana yang berasal dari Anggaran K/L
  (APBN)     yang     dilaksanakan     oleh
  Gubernur sebagai wakil Pemerintah
  Pusat.
 Mencakup     semua     penerimaan    dan
  pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
  Dekonsentrasi.
 Tidak termasuk dana yang dialokasikan
  untuk instansi vertikal pusat di Daerah.
 Dialokasikan untuk kegiatan Non Fisik.
 Dilaksanakan     oleh    Satuan     Kerja
  Perangkat Daerah.
  DANA TUGAS PEMBANTUAN
 Dana yang berasal dari Anggaran K/L
  (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah.
 Mencakup    semua   penerimaan   dan
  pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
  Tugas Pembantuan.
 Ditugaskan  pelaksanaannya           kepada
  Gubernur/Bupati/Walikota;
 Dialokasikan untuk kegiatan Fisik;
 Dilaksanakan    oleh     Satuan       Kerja
  Perangkat Daerah
                  KERANGKA PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
                  DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL-NASIONAL

                      Sebagian Urusan
 Pemerintah                                Pemerintah
   Pusat              Sumber Pendanaan
                                             Daerah

                                                                    Kewenangan Pemda :
                                                                    • Urusan Wajib (SPM)
                           APBD              SKPD                     - Propinsi (16 jenis urusan)
                                                                      - Kab/Kota (16 jenis urusan)
                                                                    • Urusan Pilihan
                                           BHP dan BP
                            PAD
                           Dana               DAU
 Desentralisasi         Perimbangan           DAK
 Dekonsentrasi            Lain-lain
                                           Dana Darurat       Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
     Tugas               Pendapatan         Dan Hibah                  Pusat dan Daerah
 Pembantuan             Penerimaan
 dari Pusat ke          Pembiayaan        SILPA tahun lalu
Daerah dan Desa
                                           Dana Cadangan
                           APBN          Penjualan Kekayaan
                                            Daerah yang
                                             Dipisahkan
                                          Pinjaman Daerah

                                                                      Kewenangan Pemerintah:
                                          Kementerian/
                                                                      • 6 urusan
                                           Lembaga                    • di luar 6 Urusan
    Penyusunan dan Penetapan APBN
 APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara
    yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang
   APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran
    belanja, dan pembiayaan
   Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak,
    penerimaan bukan pajak, dan hibah
   Belanja negara dipergunakan untuk keperluan
    penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan
    pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah
    pusat dan daerah
   Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan
    jenis belanja
       Penyusunan dan Penetapan APBN
 APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
  pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
  pendapatan negara.

 Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja
  Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
  bernegara.

 Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan
  prestasi kerja yang akan dicapai (anggaran
  berdasarkan prestasi kerja)
 Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan
  sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit
  tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
 Defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3%
  (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto. Jumlah
  pinjaman dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen)
  dari Produk Domestik Bruto.
 Dalam hal anggaran surplus, Pemerintah dapat
  mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran
  kepada DPR.
 Penggunaan surplus anggaran perlu dipertimbangkan
  prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga
  penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang,
  pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan
  sosial.
 Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan
  fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran
  berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-
  lambatnya bulan Mei tahun berjalan.
 Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat
  membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
  kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat
  dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun
  anggaran berikutnya.
 Berdasarkan kerangka ekonnomi makro dan pokok-pokok
  kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan
  Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan
  prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
  kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan
  anggaran.
   Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-
    undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan
    dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada
    bulan Agustus tahun sebelumnya.
 Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN
  dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur
  susunan dan kedudukan DPR.
 DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
  perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
  Rancangan Undang-undang tentang APBN.
 Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan
  Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-
  lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang
  bersangkutan dilaksanakan.
 APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit
  organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

 Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang
  tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan
  pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun
  anggaran sebelumnya.
         STUKTUR APBN
• ORGANISASI
  Disesuaikan susunan Kementrian/Lembaga
• FUNGSI
  Disusun menurut fungsi
• JENIS
  Disusun menurut jenis
  STUKTUR APBN (FUNGSI)
• Pelayanan Umum     •   Kesehatan
• Pertahanan         •   Pariwisata
• Ketertiban &       •   Budaya
  Keamanan           •   Agama
• Ekonomi            •   Pendidikan
• Lingkungan Hidup   •   Perlindungan Sosial
• Perumahan dan
  Fasilitas Umum
    STUKTUR APBN (JENIS)
• PENDAPATAN
  Penerimaan Pajak, Non Pajak, Hibah
• BELANJA
  Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja
  Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
  Sosial, dan Belanja Lain-lain
• PEMBIAYAAN
                               Pedoman                   Pedoman




                                                                                                    Pemerintah
                    RENSTRA                  RENJA                         RKA - KL     RINCIAN
                       KL                     KL                                         APBN




                                                                                                      Pusat
                Pedoman                    diacu

  RPJP   Pedoman   RPJM   dijabarkan                     Pedoman
                                               RKP                         RAPBN
NASIONAL         NASIONAL                                                                APBN


diacu        diperhatikan                          Diserasikan melalui MUSRENBANGDA

                                                       Pedoman       Pedoman
  RPJP  Pedoman     RPJM      dijabarkan                                                  APBD
                                            RKPD              KUA
                                                                               RAPBD




                                                                                                    Pemerintah
 DAERAH            DAERAH




                                                                                                      Daerah
               Pedoman


                    RENSTRA Pedoman            RENJA       Pedoman             RKA –   PENJABARAN
                      SKPD                     SKPD                            SKPD       APBD




                  RENCANA
                   KERJA                                           ANGGARAN
            Pelaksanaan APBN
 Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang,
  pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan
  Presiden.
 Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester
  Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
  berikutnya.
 Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-
  lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran
  bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan
  Pemerintah Pusat.
                Perubahan APBN
Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam
rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun
anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
   perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan
    asumsi yang digunakan dalam APBN.
   perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
   keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
    anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan
    antarjenis belanja.
   keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
    sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran
    yang berjalan.
 Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan
  pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
  selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN
  dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang
  tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang
  bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPR
  sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
  Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai
   upaya konkrit mewujudkan transparansi dan
   akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

  Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat
   waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi
   pemerintah yang telah diterima secara umum.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

 Presiden menyampaikan rancangan undang-undang
  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
  kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah
  diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-
  lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
  berakhir.
 Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
  Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
  dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri
  dengan laporan keuangan perusahaan negara dan
  badan lainnya.
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban

  Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
   APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar
   akuntansi pemerintahan.
  Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite
   standar yang independen dan ditetapkan dengan
   Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
   pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:78
posted:4/18/2012
language:
pages:30