SISTEM KEPARTAIAN DALAM ERA REFORMASI by OVBPXT

VIEWS: 0 PAGES: 15

									ISSN 0215 - 8250                                                                         326


              PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
       DI PERGURUAN TINGGI DAN TANTANGAN GLOBAL


                                      oleh
                              Dewa Bagus Sanjaya
                                 Jurusan PPKn
                 Fakultas Pendidikan IPS, IKIP Negeri Singaraja


                                       ABSTRAK

        Secara yuridis, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan
diperguruan tinggi cukup kuat, dan sebagai mata kuliah yang wajib diikuti
oleh seluruh mahasiswa. Hal itu tampak jelas dalam pasal 37 Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai
dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di era reformasi, mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, telah dilakukan
perubahan paradigma menuju kepada paradigma humanistik yang
mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang
mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah
itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa.
Sementara itu, dalam mengantisipasi tuntutan global, pembelajaran
diorientasikan agar para mahasiswa mempunyai kemampuan, kesadaran dan
sikap kritis untuk menangkal dampak negatif globalisasi. Globalisasi dan
ekspansi pasar perlu diimbangi kebebasan politik Pancasila sehingga
mahasiswa sadar dan mampu memperjuangkan hak-hak politiknya secara
benar, rasional dan bertanggung jawab. Upaya ke arah itu dapat dilakukan
dengan mengisi dan memantapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
di perguruan tinggi dengan memberi kemampuan kritis kepada mahasiswa,
sehingga mahasiswa secara sadar dan jujur melakukan kritik dan evaluasi
tentang manfaat globalisasi.

Kata kunci : pendidikan kewarganegaraan, tantangan global.




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         327


                                      ABSTRACT

        In formal, civics education at tertiary educational institution is
strong enough as one of the subject which must be studied by all students.
This is stated clearly in section 37, law No. 20, year 2003 about national
education system. In accordance with the society need and change in
reformation era, civics education at high education has been modified into
humanistic paradigma based on the assumption that the students are human
beings who have different potential and characteristics. The indicator of it is
seen from the material, strategy, and evaluation of civics education.
        Besides, it anticipates the global need and the teaching is expected
that the students will have ability, awareness, and critical attitude to prevent
the negative effect. In global era should be given Pancasila politic freedom
so that students are aware and able to use their critical right well, rationality
and responsibility. It is suggested to improve the competency based
curriculum at tertiary educatinal institution by giving the students critical
ability so that they are aware and honest to do critics and evaluation in this
global era.

Key words : civics education, global challenge.



1. Pendahuluan
         Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib
memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan
dan     cinta    tanah     air.    Dengan       telah     dituangkannya        Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ini
berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang
sangat strategis dalam pembentukan nation and character                           building.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya ia sangat rentan terhadap bias
politik praktis penguasa, sehingga cenderung lebih merupakan instrumen




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         328


penguasa daripada sebagai wahana pembentukan watak bangsa. Hal yang
hampir sama terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang seperti
dikemukakan oleh (Cogan dalam Suryadi dan Somardi, 2000) menyatakan
It (citizenship education) has also opten reflected the interests of those in
power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination
and the establishment of ideological hegemony rather than of education.
         Sejalan dengan perkembangan dan perubahan politik dari era
otoritarian ke         era demokratisasi, Pendidikan Kewarganegaraan telah
menggantikan Pendidikan Kewiraan karena sudah tidak relevan dengan
semangat reformasi dan demokratisasi. Mata kuliah Pendidikan Kewiraan
ditinggalkan karena berbagai alasan, antara lain sebagai berikut. (1) karena
pola pembelajaran yang indoktrinatif dan monolitik. (2) muatan materi
ajarnya yang sarat dengan kepentingan ideologi rezim (orde baru). (3)
mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotor. Dengan demikian Pendidikan
Kewiraan       telah     keluar     dari    semangat       dan     hakikat     Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan demokrasi.
Menyadari realitas tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi dan reorientasi
Pendidikan        Kewarganegaraan           melalui      mata       kuliah     Pendidikan
Kewarganegaraan (civic education) sebagai substitusinya. Upaya substitusi
mata kuliah pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan
(civic education) tidak bisa lepas dari konteks ikhtiar kalangan perguruan
tinggi untuk menemukan format baru pendidikan demokrasi di Indonesia
sekaligus mengantisipasi tuntutan global.
         Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga
kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur
perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
global. Isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan
hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Globalisasi juga ditandai
dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         329


di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi membuat dunia menjadi
transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas
negara. Kondisi ini akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tindakan
masyarakat Indonesia.
         Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) pada
masa reformasi ini haruslah benar-benar dimaknai sebagai jalan yang
diharapkan akan mampu                mengantar bangsa Indonesia menciptakan
demokrasi, good governance, negara hukum dan masyarakat sipil yang
relevan dengan tuntutan global. Tentunya ekspektasi ini harus disertai
dengan tindakan nyata bangsa ini, khususnya kalangan Perguruan Tinggi,
untuk       mengapresiasi           dan       mengimplementasikan               Pendidikan
Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan.                      Jadi, hasil pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) sangat penting artinya bagi
penumbuhan budaya demokrasi di Indonesia.
         Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti
tersebut di atas, sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang
humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah
manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.
Mahasiswa diposisikan sebagai subjek, sementara dosen diposisikan
sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun berdasarkan
kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis
sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan tuntutan
dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global.


2. Pembahasan
2.1 Esensi dan Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan
         Menurut (Azra dalam ICCE, 2003) bahwa istilah Pendidikan
Kewargaan pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan.
Namun disisi lain, istilah Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         330


mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan
hak dan kewajibanannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan
bernegara      yang     merupakan        penekanan        dalam      istilah   Pendidikan
Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara
menjadi warga dunia (global society). Dengan demikian,                             orientasi
Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya daripada
Pendidikan Kewarganegaraan.
         Sejalan dengan itu, (Zamroni dalam ICCE, 2003) berpendapat
bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang
bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan
bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada
generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang
paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu
learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain.
Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan
nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu
proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang
mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang
bersangkutan memiliki poltical knowledge, awareness, attitude, political
efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan
politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan
bangsa. Menurut Soedijarto (dalam ICCE, 2003) mengartikan Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk
membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik
dewasa dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis.
         Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan keberadaanya secara
yuridis cukup kuat, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 menyatakan
bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         331


Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah
dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional,            ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan
memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan nation and
character building. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dikeluarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 dan No. 45/U/2002 tentang
kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi (KBK), yang dipertegas
lagi dengan Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-
rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan
Tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menekankan kejelasan
hasil didik sebagai seseorang yang kompeten dalam hal, yakni (1)
menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu, (2) menguasai
penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk kekaryaan, (3)
menguasai sikap berkarya, dan (4) menguasai hakikat dan kemampuan
dalam berkehidupan bermasyarakat dengan pilihan kekaryaan.
         Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan
tinggi bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar
agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan
rasa    tanggung      jawab      kemanusiaan.        Dalam      konteks      mata     kuliah
pengembangan kepribadian kompetensi yang dimaksud merupakan
kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah mahasiswa mengikuti
proses pembelajaran secara keseluruhan yang meliputi kemampuan
akademik, sikap dan keterampilan. Dalam pembelajarannya minimal
mencapai kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal
terdiri atas tiga jenis, yaitu pertama, kecakapan dan kemampuan
penguasaan pengetahuan yang terkait dengan materi inti. Kedua, kecakapan




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         332


dan     kemampuan           sikap.     Ketiga,       kecakapan        dan     kemampuan
mengartikulasikan keterampilan seperti kemampuan berpartisipasi dalam
proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol
terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.
         Ketiga kompetensi tersebut diartikulasi oleh mahasiswa untuk
mengadakan pembelajaran (transfer of learning), pengalihan nilai (transfer
of value) dan pengalihan prinsip-prinsip (transfer of principles) pendidikan
agama,      pendidikan       Pancasila,       dan     pendidikan       kewarganegaraan.
Kemampuan          mendapatkan         kepercayaan         dari   rakyat,     kemampuan
membangun kearifan diri (self wisdom) dalam menggunakan kepercayaan
yang diberikan masyarakat merupakan tuntutan dasar kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian.


2.2     Ruang        Lingkup         Materi         dan      Paradigma        Pendidikan
         Kewarganegaraan
         Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen          Pendidikan         Nasional           Republik      Indonesia        No.
38/DIKTI/Kep/2002 pada pasal                4 dinyatakan bahwa subsatansi kajian
Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.
a. Pengantar
         - Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK
         - Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
b. Hak asasi manusia
         - Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia
          hidup didunia.
         - Penghargaan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan
          perlindungan hukum.




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         333


c. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
         - Proses berbangsa dan bernegara
         - Hak
         - Kewajiban
d. Belanegara
         - Makna bela negara
         - Implementasi bela negara
         - Demokrasi
         - Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Wawasan Nusantara
         - Latar belakang filosofis wawasan nusantara
         - Implementasi wawasan nusantara dalam mewujudkan persatuan
          dan kesatuan bangsa.
f. Ketahanan Nasional
         - Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin
          kelngsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
         - Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode
          dalam kehidupan dan perdagangan bebas.
g. Politik Strategi Nasional
         - Politik dan strategi nasional sebagai politik nasional dan strategi
          nasional       untuk      mengantisipasi        perkembangan          globalisasi
          kehidupan dan perdagangan bebas
         - Politik nasional sebagai hakikat material politik negara
         -Strategi    nasional      sebagai     hakikat      seni    dan    ilmu     politik
          pembangunan nasional.
          Bila dicermati dari substansi kajian Pendidakan Kewarganegaraan
di atas, telah mengarah pada paradigma demokrasi, sekaligus untuk
memperkecil anggapan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengandung
kelemahan. Kelemahan yang dimaksud sebagaimana yang dikemukakan




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         334


oleh Winataputra (1999) bahwa materi pendidikan kewarganegaraan
menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar pada tingkatan
paradigma, sehingga telah mengakibatkan ketidak jelasan, baik dalam
tataran konseptual maupun tataran praksis. Kelemahan-kelemahan tersebut,
yaitu (1) kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan;
(2) penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral
behavioristik, terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung
indoktrinatif (value inculcation); (3) ketidakkonsistenan penjabaran
berbagai dimensi tujuan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum
pendidikan kewarganegaraan; dan (4) keterisolasian proses pembelajaran
dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya.                        Sejalan
dengan pendapat           di atas, Wahab (1999) mengemukakan beberapa
kelemahan pendidikan kewarganegaraan di masa yang lalu sebagai berikut:
(1) terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka yang menempatkan
siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral
tertentu; (2) kurang diarahakan pada pemahaman struktur, proses, dan
institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) pada umumnya
bersifat dogmatis dan relatif ; (4) berorientasi kepada kepentingan rezim
yang berkuasa. Lebih lanjut untuk menyikapi kelemahan-kelemahan
pendidikan kewarganegaraan yang ada sebelumnya, maka paradigma baru
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi telah dilihat secara
holistik dan kontekstual dalam tataran ideal, instrumental dan praksis dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


2.3 Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan
         Paradigma pendidikan terkait dengan 4 (empat) hal yang menjadi
dasar pelaksanaan pendidikan, yaitu peserta didik, (mahasiswa), dosen,
materi, dan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, paling




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         335


tidak terdapat dua kutub paradigma pendidikan yang paradoksal, yaitu
paradigma feodalistik dan paradigma humanistik.
         Paradigma       feodalistik      mempunyai         asumsi      bahwa      lembaga
pendidikan       (Perguruan       Tinggi)      merupakan        tempat      melatih      dan
mempersiapkan peserta didik untuk masa datang. Oleh karena itu, peserta
didik (siswa dan mahasiswa), ditempatkan sebagai objek semata dalam
pembelajaran, sedangkan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu
kebenaran dan informasi, berperilaku otoriter dan birokratis. Materi
pembelajaran disusun secara rigid sehingga memasung kreativitas
mahasiswa dan dosen. Sementara itu, manajemen pendidikan termasuk
manajemen pembelajaran bersifat sentralistik, birokratis dan monolitik.
Dalam penerapan strategi pembelajarannya, sangat dogmatis, indoktrinatif
dan otoriter.
         Sementara itu, paradigma humanistik mendasarkan pada asumsi
bahwa pesrta didik adalah manusia yang mempunyai potensi karakteristik
yang berbeda-beda. Karena itu, dalam pandangan ini mahasiswa
ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, sementara dosen
diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi
pembelajaran yang disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar mahasiswa,
bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut
bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan
sosial. Bjuga manajemen pendidikan dan pembelajarannya menekankan
pada dimensi desntralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan
penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan demokratis.
         Mencermati arah perubahan dan penyempurnaan rambu-rambu
pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah
ditetapkan oleh Ditjen Dikti di atas, telah mengindikasikan mempergunakan
paradigma humanistik.




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         336


2.2 Tantangan Global
         Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia disertai
dengan ekspansi pasar (barang dan uang) yang di dalamnya mengandung
banyak implikasi bagi kehidupan manusia (Khor, 2000). Integrasi dunia
diperkirakan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dan diharapkan
dapat merangsang perluasan peluang kerja dan                     peningkatan upah riel
sehingga kemiskinan berkurang. Bagi negara maju dengan ketersediaan
dukungan berbagai keunggulan (sumber daya manusia dan teknologi)
barangkali harapan-harapan itu dapat menjadi kenyataan. Namun, bagi
kebanyakan negara berkembang dengan berbagai kondisi keterbelakangan
merasa khawatir bahwa integrasi dunia hanya menguntungkan pemilik
modal (negara maju).
         Berangkat dari pemikiran itu, Schiller dalam Nasikun (2005)
menyatakan bahwa universitas di negara-negara Dunia Ketiga semakin
tidak memiliki kemampuan untuk mencegah hadirnya paling sedikit tiga
ragam     perubahan       sangat     problematik.       Pertama,      universitas      harus
menyaksikan hadirnya dinamika perkembangan masyarakat yang semakin
dikendalikan oleh “kriteria-kriteria pasar” Sentralitas prinsip-prinsip pasar
pada     gilirannya     telah     menghasilkan        terjadinya     komodifikasi        dan
komersialisasi informasi dan dengan demikian hanya akan menjamin
ketersediaan informasi sejauh ia menghasilkan keuntungan. Kedua,
globalisasi teknologi informasi juga telah dan akan mengakibatkan
masyarakat dan ekonomi kita semakin tumbuh menjadi sebuah “corporate
capitalism” yang akan semakin didominasi oleh institusi-institusi korporatis
di dalam bentuk organisasi oligopolis atau bahkan monopolis. Ketiga,
sebagai hasil dari keduanya, yang telah dan akan kita saksikan semakin
transparan adalah meningkatnya kesenjangan kelas (class inequality) yang
akan semakin menguasai dinamika perkembangan masyarakat dan ekonomi
kita pada masa mendatang.




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         337


         Tantangan sangat besar yang harus dijawab oleh setiap universitas di
masa depan adalah bagaimana misinya itu harus dirumuskan dan
didefinisikan kembali dalam bentuknya yang lebih kontekstual untuk
menghadapi tekanan perubahan-perubahan global yang semakin keras saat
ini dan di masa depan. Misi universitas harus dikontekstualisasikan dan
direvitalisasi sehingga aktualisasinya melalui tridharma universitas benar-
benar memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan perubahan-
perubahan global. Implikasi kelembagaan aktualisasinya menurut Nasikun
(2005) adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan kurikulum yang
dibangun di atas akomodasi perspektif multidisipliner atau transdisipliner,
dimana komposisi mata kuliah memiliki kemampuan yang kuat untuk
mengembangkan dialog antara disiplin ilmu pengetahuan tanpa harus
kehilangan fokus perhatiannya pada pengembangan ilmu sendiri. Kedua,
dalam penyelenggaraan program studi ilmu sosial dan humaniora, kebijakan
yang dimaksud harus secara jelas didesain untuk membongkar dan mengikis
monisme epistemologis, teoretis, metodologis. Ketiga, struktur organisasi
lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan harus dikembangkan.
         Menyadari akan tantangan perubahan, baik lokal, nasional, maupun
global semakin berat, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu
menumbuhkan sikap mental cerdas, penuh tanggung jawab dari mahasiswa
untuk mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah
yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional,
konsisten, berkelanjutan serta menjadi warga negara yang tahu hak dan
kewajibannya menguasai iptek serta dapat menemukan jati dirinya, dan
dapat    mewujudkan         kehidupan       yang demokratis,           berkeadilan,      dan
berkemanusiaan.
         Untuk mewujudkan harapan-harapan di atas, langkah konkrit yang
harus dilakukan adalah mengemas dan mengisi kurikulum berbasis
kompetensi (KBK) di perguruan tinggi dengan hal-hal sebagai berikut.




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         338


Pertama, kemampuan-kemampuan berpikir kritis kritis mahasiswa. Kedua,
kemampuan mengenali dan mendekati maslah sebagai masyarakat global.
Ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati
perbedaan budaya. Keempat, kemampuan menyelesaikan konflik secara
damai. Kelima, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan
pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. Keenam, kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.


3. Penutup
          Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
Ditinjau     dari    sudut     yuridis,     posisi    dan     keberadaan       Pendidikan
Kewarganegaraan cukup kuat, sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh
seluruh     mahasiswa.        Untuk       memperkokoh         kedudukan         Pendidikan
Keawarganegaraan dipandang perlu adanya pencitraan, seperti misalnya
“mahasiswa tanpa mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
tidak akan mungkin menjadi sarjana”.                   Sesuai        dengan        tuntutan
perubahan yang ada saat ini mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan telah
mengarah pada paradigma humanistik yang mendasarkan pada asumsi
bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan
karakteristik yang berbeda-beda. Hal-hal yang mengindikasikan ke arah
paradigma tersebut, tampak dari silabus atau substansi kajian, evaluasi, dan
strategi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
          Sementara itu, untuk mengantisipasi tuntutan perubahan global
diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengemas dan mengisi
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) perguruan tinggi dengan kesadaran
dan sikap kritis dari mahasiswa                 untuk menangkal dampak negatif
globalisasi. Globalisasi dan ekspansi pasar perlu diimbangi dengan
liberalisasi politik Pancasila sehingga mahasiswa mampu dan berkehendak
secara sadar untuk memperjuangkan hak-hak dan menolak segala sesuatu




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         339


yang merugikan mereka. Akhirnya, mahasiswa perlu secara sadar dan jujur
untuk melakukan kritik dan evaluasi tentang manfaat globalisasi.




                                DAFTAR PUSTAKA

Dirjen     Dikti. 2002. Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah
         Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Jakarta:
         Depdiknas.

Hirst, Paul dan Grahame Thomson. 2001. Globalisasi adalah Mitos.
       Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Khor, Martin. 2000. Globalization and the South: Some Critical Issues.
      Penang Malaysia: Third Word Network.

ICCE. 2003. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM
      dan    Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

Lemhanas dan Ditjen Dikti. 1997. Kewiraan. Jakarta.

Nasikun. 2005. Membangun Peran Baru Ilmu-Ilmu Sosial dan Huaniora di
      Era Globalisasi Gelombang Ketiga. (Makalah yang disampaika
      pada Seminar Nasional Strategi Peningkatan Daya Saing Ilmu-Ilmu
      Sosial di Era Global di IKIP Negeri Singaraja, 12 November 2005).

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Suryadi dan Somardi. 2000. Pemikiran ke Arah Rekayasa Kurikulum
       Pendidikan Kewarganegaraan (Makalah disampaikan pada Seminar
       tentang The Needs  for New Indonesian Civic Education 29
       Maret 2000).

Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Keawrganegaraan. Jakarta: Gramedia
      Pustaka Utama.

Sukaya, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006
ISSN 0215 - 8250                                                                         340


Wahab, Aziz. 1999. Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan
      Kewarganegaraan Baru Indonesia bgi Terbinanya Warga Negara
      Multidimensional (Paper), Disampaikan dalam Workshop on Civic
     Education     Content Mapping, Oktober, 18, 19, 1999, Hotel
     Papandayan, Bandung          CICED.

Winataputra, Udin S. 1999. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan
      sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia (Paper).
      Disampaikan dalam Worrshop on Civic Education Content
      Mapping, Oktober 18-19, 1999, Hotel Papandayan, Bandung :
      CICED.




________ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH. XXXIX April 2006

								
To top