Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah - PDF - PDF by Alrihat

VIEWS: 389 PAGES: 15

									                        International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

                          Aliasuddin
        PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

                                         Oleh:

                                   Taufiq C. Dawood

                      Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala
                               Darussalam–Banda Aceh

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.          Selanjutnya, analisis dilakukan juga untuk
mengetahui dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampak
pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah. Analisis ini merupakan analisis seri
waktu (time series) dengan rentang waktu dari kuartal kedua tahun 1967 hingga kuartal
pertama tahun 2005 atau jumlah waktu keseluruhan sebanyak 152 kuartal. Ada dua metode
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Granger Causality digunakan untuk
menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.
Selanjutnya, metode structural vectorautoregressive (SVAR) digunakan untuk menganalisis
dampak pengeluaran pemerintan terhadap pertumbuhan dan dampak pertumbuhan terhadap
pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang signifikan antara
pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran
pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan
mendorong pertambahan pengeluaran pemerintah. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, respon
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan dalam
jangka pendek. Ini bermakna bahwa dengan adanya pengeluaran pemerintah maka
perekonomian mengalami peningkatan namun peningkatan perekonomian tersebut tidak
diinvestasikan kembali di Aceh sehingga dampak perekonomian terhadap pengeluaran
pemerintah negatif dalam jangka panjang.

Agar pemerintahan Aceh mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari
pengeluaran pemerintah maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengapa investasi dari
hasil pembangunan Aceh tidak diinvestasikan kembali ke Aceh. Hal ini perlu dilakukan agar
pembangunan ekonomi Aceh mengalami peningkatan yang lebih baik di masa mendatang.


Keywords: Economic growth, government expenditure, causality, SVAR.




                                                                                     763
                          International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

A. Pendahuluan


     Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand –AD) adalah
pengeluaran pemerintah.     Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah
meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengualaran pemerintah (G) di
negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat
penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi
diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan
pendapatan.
     Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) bahwa ada empat faktor sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi.        Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2)
sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Dalam hal ini pengeluaran
pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai
bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini
umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan
ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai
fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat
untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.
     Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar
pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satua sumber penerimaan negara
yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti
peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait
dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan
pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan
keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan. Hubungan kedua variabel ini
dapat dinyatakan dalam hubungan sebab akibat berikut:
     Banyak studi yang telah dilakukan untuk mengetahui peranan pengeluaran pemerintah
terhadap pertumbuhan ekonomi.      Zhang dan Zou (2001) misalnya melakukan penelitian
tentang dampak pertumbuhan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di

                                                                                      764
                         International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

China dan India. Mereka menggunakan fungsi regresi dalam menganalisis peran pengeluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa
peningkatan pengeluaran pemerintah berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
     Dèmurger (2001) melakukan kajian tentang pengembangan infrastruktur terhadap
pertumbuhan ekonomi di China. Dia menggunakan model pertumbuhan untuk mengetahui
peranan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan menggunakan data
panel dari 24 provinsi di China dari tahun 1985 hingga 1998.            Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur menjadi faktor penentu utama terhadap
pertumbuhan ekonomi di China.
     Ghosh dan De (2005) memperoleh hasil yang relatif sama dibandingkan dengan studi-
studi terdahulu. Mereka meneliti tentang hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan
ekonomi di India. Mereka menggunakan model regresi linear berganda dan memperoleh hasil
bahwa infrastruktur sosial dan ekonomi merupakan faktor penentu terhadap pendapatan di
India.
     Penelitian lain yang dilakukan para ahli adalah analisis kausalitas antara pengeluaran
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Cheng dan Lai (1997),
misalnya, menganalisis tentang hubungan sebab-akibat antara pengeluaran pemerintan dan
pertumbuhan ekonomi di Korea. Mereka menggunakan pendekatan vector autoreggressise
(VAR) terhadap data tahunan dari tahun 1954 hingga 1994.           Hasil penelitian mereka
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan kausalitas dengan
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan penawaran uang juga mempunyai pengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Landasan Teori

     Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dalam dua pendekatan yaitu pendapatan per kapita
dan output per kapita (van den Berg, 2005). Menurut van den Berg, ada beberapa variabel lain
yang dapat digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi yaitu (1) harapan hidup bayi, (2)
lama sekolah, dan (3) tingkat kematian bayi.       Tapi Samuelson dan Nordhaus (2005)
menambahkan beberapa faktor lain yang digunakan sebagai ukuran pertumbuhan yaitu (1)
tingkat partisipasi wanita dalam pembangunan, dan (2) tingkat buta huruf. Namun, dalam
kajian ini hanya faktor output yang digunakan sebagai pendekatan pertumbuhan. Faktor

                                                                                        765
                          International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

output ini menurut van den Berg (2005) biasanya diukur dalam bentuk gross domestic product
(GDP) atau gross national product (GNP).       Penggunaan GDP dalam kasus ini dengan
pertimbangan bahwa model analisis yang digunakan adalah sebab akibat antara pengeluaran
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
     Frenkel dan Razin (1996) secara spesifik menyatakan bahwa efek jangka pendek dari
output domestik tergantung pada pola pengeluaran pemerintah. Jika kecenderungan impor
pemerintah tidak melebihi sektor swasta maka output domestik meningkat dalam jangka
pendek. Selanjutnya, jika pengeluaran pemerintah sepenuhnya pada barang-barang luar negeri
maka output domestik akan menurun. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pola
pengeluaran pemerintah antara barang dalam negeri dan barang impor menentukan
pertumbuhan ekonomi domestik.
     Barro dan Sala-i-Martin (1995) menyatakan bahwa kegiatan pemerintah mempunyai
efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pemerintah tersebut menurut mereka adalah
pengadaan jasa-jasa infrastruktur, perlindungan hak kepemilikan dan pengenaan pajak
terhadap aktivitas ekonomi. Menurut mereka, perubahan-perubahan pada aktivitas pemerintah
akan menyebabkan pergeseran pada fungsi produksi. Dengan demikian, jenis-jenis perubahan
ini akan mengakibatkan pertumbuhan per kapita selama masa transisi menuju keseimbangan.
Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa pembelian pemerintah terhadap barang-barang dan
jasa-jasa merupakan porsi dari output sektor swasta dan penggunaan pembelian ini untuk
menyediakan jasa-jasa publik secara gratis kepada produsen-produsen sektor swasta. Dengan
adanya pembelian pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan swasta.           Output yang
dihasilkan oleh pemerintah menjadi input bagi sektor swasta dalam menghasilkan barang-
barang dan jasa-jasa.
     Mereka juga menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka
pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan karena pajak yang diterima oleh
pemerintah merupakan persentase tertentu dari pertumbuhan ekonomi tersebut.       Dengan
demikian maka ada suatu hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan
pengeluaran pemerintah.
     Treadgold (1996) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek terhadap
pertumbuhan GDP di Indonesia.        Menurutnya, perubahan-perubahan pada volume rill
pengeluaran pemerintah dan perubahan-perubahan pengeluaran pemerintah itu sendiri

                                                                                      766
                            International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan harga-harga. Selain itu, perubahan pengeluaran
pemerintah tersebut tidak terlepas dari perubahan-perubahan pajak langsung dan pajak tidak
langsung. Sebagaimana diketahui bahwa baik pajak langsung maupun pajak langsung sangat
ditentukan oleh pendapatan. Dengan kata lain, perubahan pendapatan sebagai akibat dari
pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah dan
pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Data

        Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. Kedua data tersebut mempunyai dasar perhitungan tahun yang berbeda
maka untuk mengatasi hal tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini telah
ditransformasikan menjadi data kuartalan. Transformasi data kuartalan ini dilakukan dengan
menggunakan metode yang dikemukakan oleh Lisman dan Sandee (1964). Metode yang
digunakan oleh Lisman dan Sandee mempunyai kelemahan sehingga dimodifikasi oleh Boot
dan Feibes (Ginsburgh, 1973). Metode yang digunakan oleh Ginsburgh memang mudah untuk
mendapatkan      data    kuartalan.      Namun,     metode     tersebut      mempunyai    kelemahan.
Kelemahannya adalah data tahun pertama dan tahun terakhir tidak dapat diperoleh (Ginsburgh,
1973). Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka Azali (1998) menggunakan metode yang
lain yaitu:


         X 4i 3   0.0546875
            *
                                       0.234375    0.0390625
         *                                                    X i 1 
         X 4i  2    0.0078125    0.265625    0.0234375 
                                                               Xi                      (1)
         X 4i 1    0.0234375
            *
                                       0.265625    0.0078125         
         *                                                   X i 1 
                                                                        
         X 4i 0    0.0390625
                                     0.234375    0.0546875


        Azali telah membuktikan bahwa metode tersebut lebih baik dibandingkan dengan
metode terdahulu.       Untuk itu, dalam penelitian ini, metode yang sama digunakan untuk
mendapatkan data kuartalan. Berdasarkan hasil transformasi data tersebut maka diperoleh
jumlah kuartalan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 152 kuartalan.




                                                                                                767
                         International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

D. Metode Penelitian

       Masalah utama dalam data seri waktu (time series) adalah keberadaan trend yang
teradapat dalam data yang tidak stasioner sehingga bisa menimbulkan hasil estimasi palsu
(spurious regression).   Untuk mengetahui ada tidaknya trend tersebut dan sekaligus untuk
mendapatkan hasil yang benar, sangat penting untuk menguji apakah suatu variabel stasioner
atau tidak. Suatu seri stasioner cenderung kembali berada pada sekitar titik tengah (rata-rata)
dan berfluktuasi di sekitarnya, dalam suatu range yang konstan atau tidak konstan, sedangkan
series yang tidak stasioner akan mempunyai rata-rata yang berbeda pada setiap waktu.
       Ada sejumlah pengujian yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut
stasioner atau tidak (Enders, 1995). Ada uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data
tersebut stasioner atau tidak. Kedua uji tersebut adalah uji Phillips–Perron (PP) dan uji
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, dan Shin (KPSS).
       Selanjutnya, ada dua model analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama,
Granger Causality yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan saling
mempengaruhi antara PDRB dan APBD. Dalam penelitian ini, pengujian hubungan kausalitas
anatara PDRB dan APBD dilakukan dengan model vector autoregressive (VAR).                  Uji
kausalitas dilakukan dengan memformulasikan pembatasan nol (zero restriction) pada
koefisien lag sautu variabel terhadap variabel lainnya dengan statistik Wald χ 2. Meskipun data
yang digunakan terintegrasi (integrated) atau secara bersama terintegrasi (cointegrated) maka
statistik Wald masih dapat digunakan untuk menguji kausalitas. Prosedur ini sudah banyak
digunakan, salah satunya oleh Algvacil et.al (2002) yang melakukan kajian antara penanaman
modal asing, ekspor dan variabel domestik lainnya di Mexico.
       Kedua adalah Structural Vector Autoregressive (SVAR) yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel lainnya dengan menggunakan
impulse response function (IRF). Susunan variabel dalam SVAR sangat penting terutama
suatu model analisis yang tidak dilandasi oleh suatu teori yang valid. Untuk itu, dalam
penelitian ini maka variabel pertama adalah PDRB dengan alasan bahwa setelah ada
perekonomian suatu negara atau daerah barulah pemerintah mempunyai peranan dalam bentuk
anggaran atau APBD. Dalam teori ekonomi makro juga dijelaskan bahwa analasis model
ekonomi makro dimulai dari sistem perekonomian yang tidak ada unsur pemerintah (APBD).


                                                                                           768
                             International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

Dengan demikian, maka penempatan PDRB di depan APBD mempunyai landasan logis dan
didukung oleh teori ekonomi makro.
        Sebelum estimasi SVAR dilakukan maka perlu ditentukan jumlah lag yang digunakan
dalam penelitian ini.       Penentuan lag ini dilakukan dengan menggunakan motode yang
dikemukakan oleh Akaike, Hannan–Quinn, dan Schawrz (Ender, 1995).

E. Hasil dan Analisis

        Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan sebab akibat
antara PDRB dan APBD dan pengaruh PDRB terhadap APBD maka ada tiga pokok bahasan
dalam bagian ini. Pokok bahasan ini sesuai dengan metode penelitian sebagaimana dijelaskan
pada bagian terdahulu.         Ketiga pokok bahasan tersebut adalah uji stasineritas, Granger
Causality Test (GCT) dan Structural Vector Autoregressive (SVAR). Ketiga pokok bahasan
tersebut dijelaskan sebagai berikut:



1. Uji Stasioneritas

        Sesuai dengan penjelasan pada bagian terdahulu bahwa uji stasioneritas data yang
digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji PP dan KPSS. Nilai-nilai statistik kedua
uji tersebut disajikan di Tabel 1.



                                Tabel 1. Statistik Uji PP dan KPSS
                                   Uji PP                           Uji KPSS
   Variabel
                         Statistik       Keputusan         Statistik      Keputusan
PDRB                             5,41         Tolak Ho         0,1803        Tolak Ho
APBD                             8,55         Tolak Ho         0,2236        Tolak Ho
Catatan: Nilai kritikal untuk uji PP adalah –21,78 dan KPSS 0,146.




        Hipotesis yang digunakan untuk menguji stasioneritas data yang digunakan dalam
penelitian ini untuk uji PP dengan hipotesis nol (H0) adalah unit root with drift dan hipotesis
alternatif (Ha) linear trend stasioner. Sesuai dengan statistik PP dan KPSS yang ditampilkan
di Tabel 1 dan nilai kritikal dari kedua uji tersebut maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis



                                                                                           769
                            International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

alternatif diterima. Sesuai dengan hasil ini maka GCT dapat digunakan karena kedua data
tersebut tidak stasioner.


2. Granger–Causality Test (GCT)

       Pengaruh PDRB terhadap APBD dan pengaruh APBD terhadap PDRB dilakukan
dengan menggunakan uji Granger Causality Test (GCT). Sebelum uji ini dilakukan maka
perlu ditentukan berapa lag yang sesuai digunakan dalam kasus ini.          Penentuan lag ini
dilakukan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu Akaike, Hannan–Quinn, dan Schwarz.
Hasil penentuan jumlah lag untuk ketiga kriteria tersebut ditampilkan di Tabel 2.
       Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan ketiga kriteria maka diketahui
bahwa lag yang digunakan dalam GCT ini 18. Lag ini dipilih karena nilai dari ketiga kriteria
ini adalah terkecil, dan sesuai dengan teori maka lag inilah yang memenuhi syarat untuk GCT.
Setelah lag ini ditentukan maka tahap selanjutnya adalah melakukan estimasi GCT dengan lag
18. Setelah estimasi dilakukan maka tahap selanjutnya adalah pengujian masing-masing lag di
mana hasil uji statistik GCT tersebut dilakukan untuk menguji hipotesis seperti pada Tabel 3.
                             Tabel 2. Penentuan Lag Uji Granger

  Jumlah lag (p)               Akaike          Hannan–Quinn              Schwarz
          1                         41.3850               41.4337              41.5049
          2                         40.9014               40.9830              41.1021
          3                         40.9267               41.0413              41.2089
          4                         40.9332               41.0813              41.2977
          5                         40.0575               40.2393              40.5050
          6                         39.2852               39.5011              39.8165
          7                         39.2860               39.5362              39.9019
          8                         39.2885               39.5734              39.9897
          9                         38.3441               38.6641              39.1315
         10                         37.5477               37.9030              38.4220
         11                         37.5005               37.8915              38.4625
         12                         37.4881               37.9150              38.5387
         13                         37.0312               37.4945              38.1712


                                                                                           770
                          International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

         14                          36.8448                37.3448              38.0751
         15                          36.8617                37.3987              38.1831
         16                          36.7397                37.3141              38.1532
         17                          36.4640                37.0762              37.9705
         18                          36.2187                36.8690              37.8190
         19                          36.2296                36.9184              37.9247
         20                          36.2784                37.0061              38.0692
Sumber: Hasil Perhitungan, 2008.



                                  Tabel 3. Pernyataan Hipotesis

   Hubungan
                             Hipotesis Nol                    Hipotesis Alternatif
    Variabel
PRDB  APBD          PDRB tidak berpengaruh             PDRB berpengaruh terhadap
                     terhadap APBD                      APBD


APBD  PDRB          APBD tidak berpengaruh             APBD tidak berpengaruh
                     terhadap PDRB                      terhadap PDRB




       Sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian, pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan Statistik Wald dengan distribusi Chi–Squares (χ2). Hasil perhitungan statistik
tersebut disajikan di Tabel 4.

                Tabel 4. Nilai Statistik Wald Pengujian Granger Causality

   Hubungan           Statistik     Nilai Kritikal     Nilai Kritikal
                                                                          Keputusan
    Variabel           Wald              5%                10%
PRDB  APBD           28619.11                 31.41            28.41     Tolak Ho


APBD  PDRB              590.74                31.41            28.41     Tolak Ho
Sumber: Hasil Perhitungan, 2008.

                                                                                           771
                          International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

       Hasil pengujian GCT sebagaimana ditampilkan di Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis nol dari kedua pernyataan hipotesis di Tabel 3 ditolak baik pada 95 persen maupun
90 persen. Berdasarkan pada hasil ini dapat dinyatakan bahwa ada hubungan sebab akibat
(causality) antara PDRB dan APBD. Ini bermakna bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang
sangat signifikan terhadap APBD.      Pernyataan ini mempunyai implikasi bahwa setiap
kenaikan PDRB maka APBD akan mengalami kenaikan. Hubungan ini sangat rasional karena
dengan adanya peningkatan PDRB, mempunyai makna bahwa perekonomian mengalami
peningkatan.   Peningkatan perekonomian berarti pendapatan masyarakat akan mengalami
peningkatan.   Dengan adanya peningkatan pendapatan maka daya beli masyarakat akan
meningkatan. Peningkatan daya beli ini akan mendorong pertumbuhan investasi dan produksi.
Dengan adanya kenaikan ini maka pajak dan retribusi daerah akan mengalami peningkatan.
Dengan demikian maka penerimaan pemerintah akan mengalami peningkatan. Berdasarkan
pada penjelasan ini maka kenaikan PDRB akan berdampak positif terhadap kenaikan
pendapatan daerah yang dengan sendirinya akan berdampak pada peningkatan APBD.
       Hubungan yang sama juga ditunjukkan oleh pengaruh APBD terhadap PDRB yang
sangat signifikan. Ini bermakna bahwa dengan adanya peningkataan APBD maka belanja
pemerintah daerah mengalami peningkatan. Peningkatan ini akan berdampak positif terhadap
PDRB karena dengan adanya peningkatan pengeluaran maka, melalui dampak angka
pengganda, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat
berdampak langsung terhadap PDRB karena pendapatan masyarakat merupakan salah satu
dari komponen PDRB.

3. Structural Vector Autoregressive (SVAR)

       Estimasi Structural Vector Autoregressive (SVAR) dilakukan dengan tahap awal yaitu
penentuan jumlah lag. Penentuan jumlah lag ini dilakukan dengan metode yang sama pada
GCT. Dengan demikian, jumlah lag yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18
lag (lihat Tabel 2 dan penjelasan pada bagian sebelumnya). Sesuai dengan penjelasan pada
metode penelitian, maka dalam SVAR ini, peralatan yang lebih penting adalah impulse
response function (IRF). Ada IRF yang digunakan dalam analisis ini yaitu pengaruh PDRB
terhadap APBD dan pengaruh APBD terhadap PDRB. Hasil estimasi IRF ini disajikan pada
Gambar 1 dan 2 berikut.

                                                                                       772
                          International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh




                       Gambar 1. Pengaruh APBD terhadap PDRB

       Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian dengan impulse response function IIRF)
dapat dijelaskan sesuai dengan Gambar 1 dan Gambar 2. Gambar 1 memperlihatkan bahwa
pertumbuhan ekonomi daerah tidak mempunyai respons yang signifikan terhadap pengeluaran
pemerintah daerah (APBD). Respons yang tidak signifikan ini terjadi dari kuartal pertama
hingga kuartal 14 dan pada kuartal 15 terjadi respons negatif. Berdasarkan hasil ini dapat
dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah selama ini belum mampu meningkatkan
perekonomian daerah. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengeluaran
pemerintah selama ini.     Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat bagaimana pengaruh
pengeluaran pemerintah ini terhadap pengurangan jumlah masyarakat miskin di daerah ini.
Jika pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap jumlah masyarakat miskin maka
pengeluaran pemerintah sudah efektif. Jika tidak, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran
pemerintah selama ini belum mampu mendorong perekonomian daerah.          Bila ini terjadi,
pengeluaran pemerintah selama ini hanya dinikmati sebaagian kecil dari pemilik modal dan
sebagian besar dari masyarakat belum merasakan hasil-hasil pembangunan secara optimal.
Dengan kata lain, teori menetes ke bawah (trickle down effect) yang selama ini diagungkan
oleh sebagian ahli perlu dikaji kembali.




                                                                                       773
                          International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh




                        Gambar 2. Pengaruh PDRB terhadap APBD
       Gambar 2 memperlihatkan respons perekonomian daerah terhadap pengeluaran
pemerintah daerah. Respons perekonomian terhadap pengeluaran pemerintah daerah dalam
jangka pendek adalah negatif terutama hingga kuartal ketiga.          Ini bermakna bahwa
pengeluaran pemerintah yang dilakukan selama ini telah dinikmati oleh sebagian orang,
terutama pemilik modal, namun hasil yang mereka peroleh dari pengeluaran pemerintah
tersebut tidak diinvestasikan kembali di Provinsi Aceh sehingga penerimaan asli daerah tidak
mengalami peningkatan yang signifikan. Secara teori dinyatakan bahwa jika perekonomian
mengalami peningkatan maka pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan
penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Namun, hasil penelitian empiris
ini membuktikan bahwa kenyataan yang lain terjadi di Aceh.
       Selanjutnya, perlu pula dianalisis sumber fluktuasi APBD dan PDRB dari masing-
masing variabel tersebut.        Analisis fluktuasi kedua variabel ini dilakukan dengan
menggunakan forecast error variance decomposition (FEVD) yang diperoleh dari hasil
estimasi SVAR, di mana FEVD dari kedua variabel ini ditampilkan di Tabel 5. Sesuai dengan
FEVD di Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa dalam jangka pendek, fluktuasi APBD bersumber
dari APBD itu sendiri di mana besarnya fluktuasi ini sebesar 86 persen pada kuartal pertama.
Namun, fluktuasi ini mengalami penurunan hingga ke kuartal 13 dan kemudian mengalami
kenaikan lagi pada kuartal 14 dan 15 lalu menurun lagi pada kuartal berikutnya (fluktuatif).
Sementara itu, pengaruh PDRB terhadap fluktuasi APBD mengalami peningkatan sampai
kuartal 13 dan bahkan pada kuartal 10 hingga 20, kontribusi PDRB terhadap fluktuasi APBD
sangat besar yaitu di atas 80 persen.




                                                                                        774
                        International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

          Tabel 5. Forecast Error Variance Decomposition dari APBD dan PDRB

                        Fluktuasi APBD                   Fluktuasi PDRB
   Kuartal
                     APBD            PDRB             APBD              PDRB
      1                      86              14                 0              100
      2                      77              23                 0              100
      3                      63              37                 0              100
      4                      58              42                 0              100
      5                      54              46                 0              100
      6                      54              46                 0              100
      7                      53              47                 0              100
      8                      45              55                 0              100
      9                      30              70                 0              100
      10                     19              81                 0              100
      11                     14              86                 0              100
      12                     13              87                 0              100
      13                     13              87                 0              100
      14                     16              84                 0              100
      15                     19              81                 0              100
      16                     18              82                 0              100
      17                     18              82                 0              100
      18                     17              83                 0              100
      19                     17              83                 0              100
      20                     20              80                 0              100
Sumber: Hasil Perhitungan, 2008.



      Lain halnya dengan fluktuasi PDRB, di mana fluktuasi PDRB ini hanya disebabkan
oleh PDRB tersebut. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh APBD terhadap perubahan
PDRB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sangat bertentangan dengan
teori, di mana dinyatakan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah (APBD) akan berdampak
pada peningkatan perekonomian (PDRB).     Pertentangan ini perlu ditelusuri lebih lanjut,


                                                                                     775
                         International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

mengapa APBD tidak berperan terhadap PDRB. Apakah alokasi APBD selama ini belum
mampu meningkatkan perekonomian daerah secara optimal. Bisa jadi alokasi APBD selama
ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat terutama pemilik modal sehingga dampak
APBD tersebut tidak diterima secara merata oleh masyarakat sehingga peran APBD terhadap
PDRB sangat kecil. Berbagai pernyataan ini perlu dibuktikan secara empiris agar diketahui
penyebab kecilnya peran APBD terhadap perekonomian daerah.



F. Penutup

       Berdasarkan hasil estimasi dalam penelitian ini dengan menggunakan pengujian sebab
akibat antara PDRB dan APBD diperoleh bahwa ada hubungan sebab akibat antara kedua
variabel tersebut. Ini bermakna bahwa kenaikan PDRB akan mendorong peningkatan APBD
dan peningkatan APBD akan berdampak pada peningkatan PDRB.
       Bila analisis dilakukan dengan menggunakan impulse response function (IRF)
diperoleh hasil bahwa respons pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah
negatif dan signifikan dalam jangka pendek. Ini bermakna bahwa dengan adanya pengeluaran
pemerintah maka perekonomian daerah mengalami peningkatan namun peningkatan
perekonomian tersebut tidak diinvestasikan kembali di Aceh sehingga dampak perekonomian
terhadap pengeluaran pemerintah bersifat negatif dalam jangka panjang.




                                                                                     776
                        International Conference on Regional Networking 2008-Banda Aceh

Referensi

Alguacil, M.T., A. Cuadros, V. Orts. 2002. Foreign direct investment, exports and domestic
          performance in Mexico: A causality analysis. Economic Letters, 77, 371–376.
Azali, M. 1998. The Monetary Policy Transmission Mechanism: The Malaysian Experience
          During the Pre–Liberalisation and Post–Liberalisation Periods. Unpublished Ph.D.
          Thesis. Cardiff Business School, University of Wales.
Barro, R.J., and X. Sala-i-Martin. 1995. Economic Growth. Singapore: McGraw-Hill Book
     Co.
Cheng, B.S., and T.W. Lai. 1997. Government expenditure and economic growth in South
     Korea: A VAR Approach. Journal of Economic Development, 22(1).
Dèmurger, S. 2001. Infrastructure development and economic growth: An explanation for
     regional disparities in China. Journal of Comparative Economics, 29, 95–117.
Enders, W. 1995. Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Frenkel, J.A., and A. Razin. 1996. Fiscal Policies and Growth in the World Economy. Third
     Edition. London: The MIT Press.
Ghosh, B., and P. De. 2005. Investigating the linkage between infrastructure and regional
     development in India: Era of planning to globalisation. Journal of Asia Economies, 15,
     1023–1050.
Ginsburgh, V.A. 1973. A further note on the derivation of quarterly figures consistent with
          annual data. Applied Statistics, 22(3), 368–374.
Lisman, J.H.C., J. Sandee. 1964. Derivation of quarterly Figures from annual data. Applied
          Statistics, 13(2), 87–90.
Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus. 2005. Economics. Eighteenth Edition. International
     Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
Treadgold, M.L. 1996. Macroeconomic Policy Issues in the Asia-Pacific Economies, in Dilip
     K. Das (Ed.), Emerging Growth Pole: The Asia-Pacific Economy. Singapore:
     Prentice Hall.
van den Berg, H. 2005. Economic Growth and Development. International Edition.
     Singapore: McGraw-Hill Book Co.
Zhang, T., and H. Zou. 2001. The growth impact of intersectoral and intergovernmental
     allocation of public expenditure: With application to China and India. China Economic
     Review, 12, 58–81.




                                                                                       777

								
To top