Docstoc

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor

Document Sample
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Powered By Docstoc
					                                    TATA LAKSANA KEPABEANAN
                                            DI BIDANG EKSPOR


A. PROSEDUR EKSPOR
1. Pengertian ekspor
         Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean[1] (pasal 1 butir 14 UU
      Kepabeanan[2]). Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Sedangkan
      eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengeluarkan barang dari daerah
      pabean.
         Secara harfiah barang dikatakan telah diekspor jika barang tersebut telah diangkut keluar
      melalui batas daerah pabean untuk dibawa ke luar daerah pabean. Jadi secara nyata, ekspor
      terjadi pada saat barang ekspor melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan
      dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis
      perbatsan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor. Maka
      timbullah anggapan di dalam hukum (fiksi) dimana dinyatakan bahwa barang yang telah dimuat
      di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan
      diperlakukan sebagai barang ekspor (pasal 2 ayat 2 UU Kepabeanan). Barang dimaksud bukan
      merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk
      dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean (pasal 2 ayat 3 UU Kepabeanan).
         Yang dimaksud dengan sarana pengangkut disini adalah setiap kendaraan, pesawat udara,
      kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor. Sedangkan yang
      dimaksud dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan
      pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya bea keluar.
         Jadi walaupun barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke
      luar daerah pabean, jika dapat dibuktikan barang tersebut akan dibongkar di dalam daerah
      pabean dengan menyerahkan suatu pemberitahuan pabean, barang tersebut tidak dianggap
      sebagai barang ekspor.




[1]
    Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya,
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.
[2]
    UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006.
2. Pemberitahuan Pabean Ekspor[3]
      i.   Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
                  Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean
           pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengurusan PEB di
           kantor pabean dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha
           Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan
           pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.
                  PEB ditetapkan dengan kode BC 3.0 dan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di
           atas formulir atau dalam bentuk data elektronik[4]. PEB dibuat dengan ketentuan:
              Menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm);
              Terdiri atas satu lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lembar
              lampiran, yang terdiri atas:
                  lembar lanjutan, merupakan lembar yang digunakan dalam hal pemberitahuan
                  ekspor barang berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis
                  barang;
                  lembar lanjutan peti kemas, merupakan lembar lampiran data peti kemas yang
                  hanya dipergunakan dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari satu;
                  lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean;
                  lembar lampiran untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan
                  ekspor yang digabung dengan barang lain;
              Dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:
                  Kantor Pabean;
                  Badan Pusat Statistik (BPS);
                  Bank Indonesia (BI);




[3]
    Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban
Pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
[4]
    Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang
diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan
komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis.
                  Pemberitahuan Ekspor Barang harus diisi secara lengkap dengan menggunakan
         Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang
         dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal:
              penyebutan nama tempat atau alamat;
              penyebutan nama orang atau badan hukum;
              penyebutan uraian jenis barang ekspor yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa
              Indonesia;
              penyebutan uraian jenis barang ekspor yang ada padanan katanya dalam Bahasa
              Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan
              istilah yang dikenal secara internasional.


         PEB tidak wajib atas ekspor:
              Barang pribadi penumpang;
              Barang awak sarana pengangkut;
              Barang pelintas batas;
              Barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus)
              kilogram.
                   Dalam hal ekspor barang melalui PJT[5], PJT dapat memberitahukan dalam satu PEB
         untuk beberapa pengirim barang dengan ketentuan:
              Harus berstatus sebagai PPJK;
              Bertindak sebagai eksportir;
              Wajib menyerahkan ke kantor pabean pemuatan lembar lanjutan PEB yang telah
              dilengkapi dengan nomor pos tarif paling lama 7 (tujuh) hari setelah PEB mendapat
              nomor dan tanggal pendaftaran.
         PJT yang tidak menyerahkan lembar lanjutan PEB, maka atas PEB berikutnya tidak dilayani
         sampai dengan PJT menyelesaikan kewajibannya.
                   Dalam hal PEB atas barang yang mendapat fasilitas KITE atau berasal dari TPB yang
         diberitahukan oleh PJT dan dikuasakan kepada PJT, maka ekspor tersebut tidak diperlakukan
         sebagai barang ekspor yang mendapat KITE atau berasal dari TPB.




[5]
   Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari
instnasi yang berwenang serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor
Pabean.
                  Atas ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, eksportir wajib
         mencantumkan nomor dan tanggal dokumen pelindung pengangkutan dari pabrik atau
         tempat penyimpanan ke pelabuhan pemuatan (CK-8) pada PEB.
         Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari
         sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan
         pabean. PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh
         eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. PEB atas
         ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa disampaikan
         oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan secara periodik, paling lambat 1 (satu) hari kerja
         setelah pemeriksaan jumlah pengiriman barang ekspor pada alat ukur yang ditetapkan di
         daerah pabean.
                  PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalam bentuk tulisan diatas
         formulir. Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
         menggunakan        sistem     PDE[6]   kepabeanan,       eksportir     menyampaikan        PEB     dengan
         menggunakan sistem PDE kepabeanan.
         Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya tidak
         menggunakan sistem PDE kepabeanan, eksportir menyampaikan PEB dengan menggunakan
         Media Penyimpanan Data Elektronik[7] atau tulisan diatas formulir.
         PEB atas barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE[8], disampaikan oleh eksportir ke kantor
         pabean pemuatan dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau media penyimpan
         data elektronik.




[6]
    Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah pertukaran data elektronik melalaui
komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.
[7]
    Media Penyimpan data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, compact disc,
flash disk, dan sejenisnya.
[8]
    Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat KITE adalah pemberian pembebasan dan/atau
pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak
dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama
untuk tujuan ekspor.
         PEB atas Barang Ekspor Khusus meliputi:
         a. Barang kiriman;
         b. Barang pindahan;
         c. Barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
         d. Barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan atau olah
              raga.
         e. Barang cendera mata;
         f.   Barang contoh; dan
         g. Barang keperluan penelitian.


                  PEB untuk Barang Ekspor Khusus sebagaimana butir b sampai dengan g diatas dapat
         disampaikan oleh eksportir dengan menggunakan tulisan diatas formulir.
         Dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE kepabeanan, hasil cetak PEB yang telah
         mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB dan LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah.
                  Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE Kepabeanan
         atau Media Penyimpan Data Elektronik tidak dapat dioperasikan dalam waktu paling lama 4
         (empat) jam, penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir dan
         dilakukan perekaman data PEB yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang melayani
         data ekspor setelah PEB diberi nomor pendaftaran.


      ii. Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai[9] Ke Luar Daerah Pabean
                  Formulir Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar Daerah Pabean ditetapkan
         dengan kode BC 3.2 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir.
         Formulir pemberitahuan dimaksud dibuat dengan ketentuan:
         a. menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm); dan
         b. terdiri dari satu lembar pemberitahuan dan dibuat dalam satu rangkap untuk Kantor
              Pabean.




[9]
  Uang Tunai adalah uang kertas maupun uang logam, baik berupa uang rupiah maupun mata uang asing yang dikeluarkan
oleh suatu otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
            Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai huruf b harus diisi secara lengkap dengan
            menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. Pengisian dapat menggunakan
            Bahasa Inggris.


3. Pembayaran Pungutan Negara Bukan Pajak dan Bea Keluar
                Eksportir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan PEB melalaui bank devisa
       persepsi, pos persepsi atau kantor pabean pemuatan paling lambat pada saat penyampaian PEB.
       Dalam hal pembayaran PNBP secara berkala, pembayaran dapat dilakukan setelah penyampaian
       PEB.
       Terhadap barang ekspor yang dikenai Bea Keluar[10], eksportir wajib melakukan pembayaran bea
       keluar paling lambat pada saat penyampaian PEB.
       Dalam hal barang ekspor yang dikenai bea keluar merupakan Barang Ekspor dengan karakteristik
       tertentu[11], eksportir dapat melakukan pembayaran bea keluar paling lama 60 (enam puluh) hari
       sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.


4. Pemeriksaan Pabean
       i.   Penelitian Dokumen
            Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen
            setelah PEB disampaikan, sebagai berikut:
            a) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
                menggunakan sistem PDE kepabeanan, dilakukan:
                    Penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan[12], meliputi:
                    -   Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
                    -   Kelengkapan pengisian data PEB;
                    -   Pembayaran PNBP; dan/atau
                    -   Pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar.




[10]
     Bea Keluar adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
[11]
     Barang ekspor dengan karakterisitik tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat
diketahui setelah sampai di Negara tujuan ekspor.
[12]
     Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem computer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan
dan pelayanan kepabeanan.
        Penelitian dokumen oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang
        larangan dan pembatasan meliputi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh
        instansi terkait.
b)   Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani
     PEB dalam bentuk Media Penyimpan Data Elektronik, dilakukan:
        Penelitian oleh pejabat penerima dokumen meliputi:
        -   Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
        -   Kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
        -   Kesesuaian antara pengisian PIB dengan:
                  Dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
                  Bukti pembayaran PNBP; dan
                  Bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar.
        Penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan terhadap kelengkapan pengisian data
        PEB;
        Penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan
        dan pembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi
        terkait.
c)   Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani
     PEB dalam bentuk tulisan diatas formulir, penelitian dokumen dilakukan oleh:
        Pejabat penerima dokumen meliputi:
        -      Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
        -      Kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
        -      Kesesuaian antara pengisian PIB dengan:
                      Dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
                      Bukti pembayaran PNBP; dan
                      Bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai Bea
                       Keluar.
        Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan
        terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
         d)   Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya
              menggunakan sistem PDE kepabeanan, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data
              PEB menunjukkan:
              -   Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respons NPP [13];
              -   Lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya,
                   diterbitkan respons NPPD[14]. Dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh
                   instansi terkait sebagaimana tercantum dalam NPPD wajib diserahkan oleh
                   Eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani ketentuan mengenai
                   barang larangan dan pembatasan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan
                   pabean;
              -   Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
                   ekspornya dan barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor
                   dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE[15]; atau
              -   Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
                   ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal
                   pendaftaran dan diterbitkan respons PPB[16].




[13]
     Nota Pemberitahuan Penolakan selanjutnya disingkat NPP adalah pemberitahuan kepada eksportir oleh Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan bahwa
PEB ditolak karena pengisian data PEB dan dokumen pelengkap pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
[14]
     Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya disingkat NPPD adalah pemberitahuan kepada Eksportir
oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean Pemuatan untuk
menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
[15]
     Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa
Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang
akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
[16]
     Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan
pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor.
e)   Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeaanannya melayani
     PEB dalam bentuk Media Penyimpanan Data Elektronik atau tulisan diatas formulir,
     dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:
     -   Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir disertai
         NPP;
     -   Lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya,
         diterbitkan NPPD. Dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi
         terkait sebagaimana tercantum dalam NPPD wajib diserahkan oleh eksportir kepada
         Pejabat Bea dan Cukai yang menangani ketentuan mengenai barang larangan dan
         pembatasan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean;
     -   Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
         ekspornya dan barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor
         dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan NPE; atau
     -   Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
         ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal
         pendaftaran dan diterbitkan PPB.
     Penelitian ketentuan larangan dan pembatasan dilakukan oleh:
        Portal Indonesian National Single Window (INSW).
        Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian mengenai barang larangan
         dan/atau pembatasan.
     NPE dicetak sesuai peruntukkannya sebagai berikut:
         Satu lembar untuk eksportir;
         Satu lembar untuk pengusaha TPS;
         Satu lembar untuk pengangkut; dan
         Satu lembar untuk kantor pabean.
     Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor
     tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan
     penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama
     30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.
              Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor
              dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan
              penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu:
                  Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasil
                  pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atu jenis barang sesuai; atau
                  Paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dalam hal hasil
                  pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.




       ii. Pemeriksaan Fisik Barang
          Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang ekspor yang:
          -   Akan diimpor kembali;
          -   Pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
          -   Mendapat fasilitas KITE;
          -   Dikenai Bea Keluar;
          -   Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau
          -   Berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi yang kuat
              akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-
              undangan.
          Pemeriksaan fisik dikecualikan terhadap Eksportir Tertentu[17], kecuali dalam hal terjadi
          indikasi yang kuat akan atau telah terjadi pelanggaraan ketentuan perundang-undangan,
          yang atas barang ekspornya:
             Mendapat fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
             Dikenai Bea Keluar.




[17]
   Eksportir Tertentu ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan. Dipersamakan dengan itu adalah eksportir
yang berstatus sebagai importir jalur prioritas. Penetapan eksportir tertentu dengan memperhatikan reputasi eksportir
yang meliputi:
    a. Tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi admisntrasi dalam kurun 1 (satu)
         tahun terakhir;
    b. Tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak;
    c. Telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan rekomendasi Direktur Audit; dan/atau
    d. Telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang patuh.
Pemeriksaan fisik atas barang ekspor dapat dilaksanakan di:
   Kawasan Pabean pelabuhan muat;
   Gudang eksportir; atau
   Tempat lain yang digunakan oleh eksportir untuk menyimpan barang setelah mendapat
   persetujuan Kepala Kantor Pabean.
Dalam hal terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik di luar Kawasan Pabean, PEB
disampaikan ke kantor pabean pemuatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dimulainya
pemeriksaan fisik barang.
Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh party barang (tingkat pemeriksaan 100%)
kecuali terhadap barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dilakukan tingkat pemeriksaan
fisik secara acak dari seluruh party barang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan.
Dalam hal party barang terdiri atas 1 (satu) kemasan, pemeriksaan fisik dilakukan terhadap
seluruh party barang. Pemeriksaan fisik ditingkatkan menjadi 100 % dalam hal:
   Jumlah dan/atau jenis kemasan yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing
   list;
   Jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing list.
Untuk mengetahui jumlah barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalaui
pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasil pengukuran alat ukur
dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal saluran pipa atau
jaringan transmisi langsung menuju luar daerah pabean, pemeriksaan fisik barang ekspor
didasarkan pada hasil pengukuran terakhir di dalam daerah pabean.
Terhadap barang ekspor yang pemeriksaan fisiknya dilakukan di luar kawasan pabean
pelabuhan muat, harus dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas
atau kemasan barang.
Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah/atau jenis barang sesuai:
   Pemeriksa menerbitkan NPE; dan
   Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar,
   dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar.


Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak
sesuai, maka terhadap:
   Barang ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan
   Nota Pembetulan. NPE akan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor
   setelah dilakukan pembetulan PEB;
Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali, Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen
ekspor yang didalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri
Nota Pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor
sementara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
NPE akan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi
kewajiban pabean dan ketentuan sanksi admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya
indikasi tindak pidana;
Barang ekspor mendapat fasilitas KITE, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan
Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang didalamnya sudah
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada Unit
Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan diterbitkan oleh Pejabat
Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi
admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana;
Barang ekspor yang dikenai Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor
menyerahkan dokumen ekspor yang didalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan
fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan
diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean
dan ketentuan sanksi admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak
pidana; dan/atau
Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa
Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang didalamnya sudah dicantumkan
hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
NPE akan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi
kewajiban pabean dan ketentuan sanksi admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya
indikasi tindak pidana.
Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, Pejabat Pemeriksa Dokumen
dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium. NPE diterbitkan setelah terbit
hasil uji laboratorium.
5. Konsolidasi dan Penggabungan Barang Ekspor
       i.   Konsolidasi Barang Ekspor
            Terhadap barang ekspor dapat dilakukan konsolidasi, yaitu mengumpulkan barang ekspor
            dalam dua atau lebih PEB dengan menggunakan satu peti kemas sebelum barang ekspor
            tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut. Pihak
            yang melakukan konsolidasi terdiri dari:
            -   Konsolidator[18] yang merupakan badan usaha yang telah mendapat persetujuan sebagai
                pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor dari kepala kantor pabean;
            -   Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya;
            -   Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding company).
            Untuk melakukan konsolidasi barang ekspor dalam satu kelompok perusahaan, harus
            ditunjuk eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi barang ekspor dari kelompok
            perusahaan    yang    melakukan      konsolidasi    barang     ekspornya,      yang    diwajibkan
            memberitahukan kepada kantor pabean pemuatan, tentang Perusahaan-perusahaan yang
            barang ekspornya akan dikonsolidasikan dan perubahannya, dengan format yang
            ditentukan.




[18]
   Untuk mendapatkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor, pengusaha mengajukan permohonan kepada
kepala kantor pabean sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. Menyediakan ruang kerja untuk pemeriksaan dan petugas dinas luar;
c. Mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
    (BPPK); dan
d. Mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing.
          Pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor wajib memberitahukan konsolidasi barang
          ekspornya dalam PKBE[19] dan menyampaikannya ke kantor pabean pemuatan. Dalam hal
          sistem pelayanan pabean menggunakan sistem PDE Kepabeanan, penyampaian PKBE
          dimaksud dengan menggunakan sistem PDE. Dalam hal sistem pelayanan pabean tidak
          menggunakan sistem PDE kepabeanan, penyampaian PKBE dimaksud dengan menggunakan
          tulisan diatas formulir.
          PKBE dicetak sesuai peruntukannya sebagai berikut:
              satu lembar untuk masing-masing eksportir;
              satu lembar untuk pihak yang melakukan konsolidasi;
              satu lembar untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
              satu lembar untuk pengangkut;
              satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.
          Barang ekspor konsolidasi yang akan dilakukan stuffing harus sudah dilengkapi dengan PEB
          dan NPE . Terhadap konsolidasi barang ekspor dilakukan pengawasan stuffing oleh Petugas
          Pengawasan Stuffing berdasarkan PKBE.


       ii. Penggabungan Barang Ekspor Yang Mendapat Fasilitas KITE
          Eksportir yang mendapat KITE dapat melakukan ekspor barang gabungan dengan cara
          menggabungkan barang hasil produksinya dengan barang hasil produksi dari perusahaan lain
          yang mendapat fasilitas KITE atau tidak mendapat fasilitas KITE. Barang Ekspor yang
          digabung tersebut tidak menjadi satu kesatuan unit, artinya barang yang digabung dalam
          satu kesatuan yang utuh tetapi masing-masing barang masih dapat dipisahkan, antara lain
          lampu senter yang berisikan batu baterai dan pupuk yang dikemas dalam karung.
          Penggabungan dilaksanakan dengan ketentuan:
             Atas permintaan pembeli di luar negeri yang dibuktikan dengan adanya perjanjian jual
              beli antara pembeli di luar negeri dengan perusahaan penerima[20] dan perusahaan
              pengirim barang[21]; dan
             Barang ekspor yang digabungkan dengan tidak menjadi satu kesatuan unit[22].




[19]
   Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat PKBE adalah pemberitahuan yang dibuat oleh
pihak yang melakukan konsolidasi yang berisi daftar seluruh PEB dan Nota Pelayanan Ekspor yang ada dalam satu peti
kemas.
         Perusahaan pengirim barang wajib memberitahukan barang yang akan diserahkannya
         kepada perusahaan penerima barang dengan menggunakan SSTB[23] ke kantor pabean yang
         terdekat dengan lokasi pengiriman barang. Perusahaan penerima barang wajib
         memberitahukan ke kantor pabean yang mengawasinya pada saat menerima barang yang
         akan digabungkan.
         SSTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai berikut:
              Satu lembar untuk perusahaan penerima barang;
              Satu lembar untuk perusahaan pengirim barang;
              Satu lembar untuk kantor pabean tempat penyampaian SSTB;
              Satu lembar untuk kantor pabean yang wilayah kerjanya meliputi perusahaan penerima
              barang.
         Barang ekspor gabungan[24] diberitahukan dalam satu PEB sebagai barang ekspor dengan
         ketentuan dalam lembar PEB harus diisi data mengenai:
              Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya digabungkan, meliputi
              nama dan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; dan
              Barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang yang mendapat
              fasilitas KITE yang digabungkan meliputi jumlah dan jenis satuan barang, nomor HS, nilai
              FOB, nomor dan tanggal SSTB.
         Berdasarkan PEB dimaksud, kantor pabean pemuatan menerbitkan LPE untuk masing-
         masing perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya digabungkan untuk
         diekspor sebagai Barang Ekspor Gabungan.




[20]
     Perusahaan Penerima Barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mendapat fasilitas KITE yang menerima barang
hasil produksi perusahaan pengirim barang barang untuk digabung menjadi barang ekspor.
[21]
      Perusahaan Pengirim Barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mengirim barang hasil produksinya ke
perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi Barang Ekspor Gabungan.
[22]
     Tidak menjadi satu kesatuan unit adalah yaitu barang yang digabung menjadi satu kesatuan yang utuh tetapi masing-
masing barang masih dapat dipisahkan, antara lain lampu senter yang berisikan batu baterai dan pupuk yang dikemas
dalam karung.
[23]
     Surat Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat SSTB adalah bukti telah diserahkan dan diterimanya suatu barang
antara perusahaan pengirim barang dan perusahaan penerima barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
diketahui oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean terdekat.
[24]
     Barang Ekspor Gabungan adalah barang ekspor dengan mendapat fasilitas KITE yang digabung tidak menjadi satu
kesatuan unit dengan barang lain yang mendapat atau tidak mendapat fasilitas KITE.
6. Ekspor Bahan Baku Asal Impor Yang Mendapat Fasilitas KITE
   Ekspor bahan baku asal impor yang mendapat fasilitas KITE tanpa melalui proses pengolahan,
   dapat dilakukan setelah eksportir mendapatkan persetujuan dari kepala kantor pabean
   pemuatan dan dilaksanakan dengan menggunakan PEB dan diterbitkan LPE. Barang Ekspor
   dimaksud tidak diperlakukan sebagai barang yang mendapat fasilitas KITE dan tidak diterbitkan
   LPE.
   Persetujuan dapat diperoleh eksportir dengan mengajukan permohonan yang memuat alasan
   dilakukannya ekspor dan disertai keterangan mengenai:
   a. Nama, alamat penerima/pembeli dan negara tujuan;
   b. Nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
   c. Jumlah dan jenis barang serta nomor pos tarif barang yang diekspor.
   Permohonan harus dilampiri dengan dokumen impor berupa copy PIB yang ditandasahkan oleh
   pejabat bea dan cukai yang menangani distribusi dokumen, invoice, packing list, dan Surat Tanda
   Terima Jaminan (STTJ) serta bukti-bukti lain antara lain surat pembatalan order dari pembeli
   barang jadi di luar negeri serta sales contract. Terhadap barang dimaksud wajib dilakukan
   pemeriksaan fisik barang.
   Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang yang diekspor berbeda dengan barang yang
   diberitahukan pada PEB dan/atau PIB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan kepada
   Unit Pengawasan di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.


7. Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Di Pelabuhan Muat
   Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat dilakukan dengan
   menggunakan:
       NPE;
       PEB dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di kawasan pabean;
       PKBE, dalam hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi; atau
       Permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat
       oleh Kepala Kantor Pabean Pemuatan, dalam hal barang ekspor merupakan barang curah
       dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.
   Dalam hal barang ekspor ditimbun di TPS, NPE, PEB dan PPB atau PKBE disampaikan oleh
   eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi kepada pengusaha TPS sebagai pemberitahuan
   bahwa penimbunan barang ekspor di TPS telah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa
   Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan. Pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi
   penimbunan barang ekspor dimaksud kepada kepala kantor pabean pemuatan.
   Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean
   pemuatan menyampaikan fotokopi NPE yang sudah ditandatangani Petugas Dinas Luar di pintu
   masuk kawasan pabean ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.


8. Pemuatan Barang Ekspor dan Rekonsiliasi
   Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan
   ekspor, dengan menggunakan:
       NPE;
       PKBE, dalam hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi; Permohonan pemuatan
       barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala kantor
       pabean pemuatan, dalam hal barang ekspor merupakan barang curah dan PEB belum
       disampaikan ke kantor pabean.
   NPE, PKBE atau permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan
   persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan disampaikan eksportir kepada
   pengangkut sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut
   telah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau kepala kantor pabean.
   Pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut dilakukan di Kawasan Pabean, atau dalam
   keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain atas persetujuan kepala kantor pabean
   pemuatan. Persetujuan dimaksud dapat ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal barang ekspor
   terkena NHI (Nota Hasil Intelijen).
   Terhadap PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean pemuatan dilakukan rekonsiliasi dengan
   outward manifest yang telah didaftarkan di kantor pabean pemuatan dan dilakukan dengan
   mencocokkan beberapa elemen data, yaitu:
       Nomor dan tanggal PEB;
       Nomor dan jumlah peti kemas atau kemasan dalam hal menggunakan peti kemas atau
       kemasan.
   Dalam hal PEB dengan fasilitas KITE, kegiatan rekonsiliasi dimaksud dilengkapi dengan
   mencocokan elemen data:
       Nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau flight; dan
       Identitas eksportir / shipper.
   Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem komputer pelayanan kepabeanannya
   menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik untuk pelayanan
   ekspor dan manifest, kegiatan rekonsiliasi dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
   manifest dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.
   Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem komputer pelayanan ekspor dan manifest
   menggunakan tulisan di atas formulir, rekonsiliasi dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang
   menangani manifest.
   Dalam hal rekonsiliasi terdapat elemen data yang tidak cocok, Pejabat Bea dan Cukai yang
   menangani manifest melakukan penelitian lebih lanjut.
   Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifest di
   kantor pabeaan pemuatan menyampaikan hasil rekonsiliasi ke kantor pabean yang mengawasi
   TPB.


9. Pembatalan Ekspor dan Pembetulan Data PEB
   i.   Pembatalan Ekspor
        Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran
        PEB, dapat dibatalkan ekspornya.
        Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor dimaksud secara tertulis kepada Pejabat
        Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan paling lama 3 (tiga) hari kerja
        terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB.
        Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan
        dalam PEB atau melaporkan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi
        administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.
        Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali atas
        barang ekspor tersebut diterbitkan NHI.
        Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik dimaksud dan kedapatan jumlah dan/atau jenis
        barang:
           sesuai, pembatalan ekspor disetujui;
           tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan.


   ii. Pembetulan Data PEB
        Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean
        pemuatan dalam hal terjadi kesalahan data PEB. Dalam hal barang ekspor dikenai Bea
        Keluar, eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB sepanjang kesalahan tersebut
        terjadi karena kekhilafan yang nyata, seperti:
        -   Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea keluar; atau
        -   Kesalahan penerapan aturan berupa ketidak tahuan adanya perubahan peraturan.
         Pembetulan data PEB diberitahukan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan dengan
         menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PEB (PPPEB) dan dilakukan setelah mendapat
         persetujuan dari kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
         Terhadap barang ekspor yang dilakukan pembetulan data PEB tidak dilakukan pemeriksaan
         fisik, kecuali atas barang ekspor tersebut diterbitkan NHI.
         Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan jumlah dan/atau jenis barang:
            sesuai, maka pembetulan data PEB disetujui;
            tidak disetujui, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.


         Pembetulan data PEB mengenai jenis barang, nomor peti kemas, jenis valuta dan/atau nilai
         FOB barang dapat dilayani sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean, kecuali dalam hal:
             tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (short shipment) atau ekspor barang curah,
             paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut;
             Ekspor barang dengan karakteristik tertentu[25], paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
             keberangkatan sarana pengangkut.

         Pembetulan data PEB mengenai nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, tanggal
         perkiraan ekspor yang disebabkan short shipment, dapat dilayani paling lama 3 (tiga) hari
         terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut semula. Pembetulan data dimaksud atas
         PEB dari barang ekspor yang dikenai bea keluar, tidak dapat dilayani apabila:
             Kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor; atau
             Telah mendapatkan penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.


         Pembetulan data PEB mengenai tanggal perkiraan ekspor atas barang ekspor yang dikenai
         bea keluar dapat dilayani dengan ketentuan:
             Barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean;
             Diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran
             PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean; atau
             Tanggal perkiraan ekspor yang baru tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang
             dibetulkan, dalam hal barang ekspor ditimbun atau dimuat ditempat lain di luar kawasan
             pabean.




[25]
    Barang Ekspor dengan karakteristik tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat
diketahui setelah barang sampai di negara tujuan.
            Pembetulan data PEB lainnya (selain jenis dan jumlah barang, nomor peti kemas/kemasan,
            jenis valuta, nilai FOB, nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, tanggal perkiraan
            ekspor, short shipment), dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB
            mendapat nomor pendaftaran.
                Terhadap kesalahan data PEB mengenai jenis/kategori ekspor[26], jenis fasilitas yang
            diminta, dan/atau kantor pabean pemuatan, tidak dapat dilakukan pembetulan data PEB.
            Atas kesalahan tersebut dapat dilakukan pembatalan PEB sepanjang barang ekspor belum
            dimuat di sarana pengangkut, dengan persetujuan kepala kantor pabean berdasarkan
            permohonan pembatalan PEB yang diajukan oleh eksportir. Terhadap barang ekspor yang
            telah dilakukan pembatalan PEB dimaksud, eksportir menyampaikan PEB baru sepanjang
            barang ekspor belum dimuat di sarana pengangkut.
                Dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar, eksportir wajib mengajukan pembatalan
            PEB terhadap:
                barang ekspor yang belum dimasukkan ke kawasan pabean paling lambat sampai
                dengan tanggal perkiraan ekspor;
                pengajuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor melewati jangka waktu 30 (tiga puluh)
                hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke
                kawasan pabeaan; atau
                pembetulan tanggal perkiraan ekspor dimana tanggal perkiraan ekspor yang baru
                melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang ekspor ditimbun
                atau di muat di tempat lain di luar kawasan pabean.




[26]
       Jenis / kategori ekspor:
        a. Umum;
        b. Mendapat fasilitas KITE;
        c. Khusus;
        d. TPB;
        e. Akan diimpor kembali; atau
        f. Re-ekspor.
         Dalam hal eksportir barang ekspor yang dikenai bea keluar dimaksud diatas tidak
         mengajukan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor, pelayanan ekspor terhadap
         eksportir tersebut tidak dilayani.
         Dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean terjadi kerusakan pada:
             seluruh peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas
             seluruh peti kemas atau kemasan barang, maka:
             -    dilakukan pembatalan PEB dan harus diberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa
                  Dokumen Ekspor di kantor pemuatan;
             -    terhadap barang ekspor yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik
                  terlebih dahulu sebelum barang ekspor dikeluarkan dari kawasan pabean.
             Sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian peti
             kemas atau kemasan barang, maka:
             -    Dilakukan pembetulan data PEB dan harus diberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa
                  Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan;
             -    Terhadap barang ekspor yang peti kemas atau kemasan barangnya akan diganti
                  harus dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum barang ekspor
                  dikeluarkan dari kawasan pabean.
         Pengeluaran barang ekspor dari kawasan pabean dimaksud dilakukan dengan menggunakan
         SPPBE[27].




[27]
   Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE) adalah surat persetujuan pengeluaran barang ekspor dari
Kawasan Pabean pelabuhan muat ke daerah pabean. SPPBE dicetak sesuai peruntukkannya masing-masing bagi eksportir,
pengusaha TPS dan kantor pabean pemuatan.
10. Pembatalan dan Pembetulan Data PKBE
   i.   Pembatalan Data PKBE
        PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang melakukan
        konsolidasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan atau
        Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. Persetujuan pembatalan dapat diberikan sebelum
        barang ekspor dimuat di sarana pengangkut.


   ii. Pembetulan Data PKBE
        PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembetulan yang diajukan oleh pihak yang
        melakukan konsolidasi dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE)
        sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Pembetulan dapat dilakukan terhadap
        semua elemen data kecuali identitas pihak yang melakukan konsolidasi dan kode kantor
        pabean pemuatan. Terhadap kesalahan data mengenai identitas pihak yang melakukan
        konslidasi dan kode kantor pabean pemuatan dilakukan pembatalan PEB.
        Dalam hal barang ekspor telah masuk ke kawasan pabean tetapi belum dimuat ke sarana
        pengangkut, pembetulan data PKBE dapat dilakukan dengan ketentuan:
            Adanya keputusan pengusaha TPS yang mengakibatkan pengurangan jumlah barang
            ekspor dari dalam peti kemas dan berkurangnya jumlah dokumen PEB yang tercantum
            dalam PKBE;
            Pembetulan hanya dapat dilakukan terhadap data jumlah dokumen, nomor dan tanggal
            PEB; dan
            Mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa
            Dokumen Ekspor.
        Pembetulan PKBE dapat disampaikan dengan sitem PDE kepabeanan atau tulisan diatas
        formulir. Dalam hal PKBE disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan, maka pembetulan
        dapat dilakukan dengan ketentuan:
        -   Pembetulan pertama dapat disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan atau tulisan
            diatas formulir; dan
        -   Pembetulan selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan tulisan diatas formulir.
11. Barang yang akan Diekspor yang Diangkut Dengan Sarana Pengangkut Laut dan/atau Udara
   Dalam Negeri yang Bukan Merupakan Bagian Dari Angkutan Multimoda
   Terhadap barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut atau udara
   dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda[28], PEB dapat
   disampaikan di kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal. Terhadap barang tersebut
   yang diperiksa fisik dilakukan penyegelan oleh kantor pabean pemuatan atau Kantor Pabean
   Pemeriksaan di Pelabuhan Muat. Kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal
   memberitahukan barang dimaksud kepada kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat
   ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan sarana pengangkut. Kantor
   pabean di Pelabuhan Muat Ekspor melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana
   pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean.
   Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor memberitahukan kepada kepala
   kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal hasil rekonsiliasi NPE dengan outward
   manifest atas barang ekspor dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyerahan
   outward manifest, dengan mengunakan contoh yang ditentukan.




   [28]
      Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang
   berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu
   tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan
   barang tersebut.
12. Penerbitan dan Pembetulan LPE[29]
       i.   Penerbitan LPE
            Terhadap barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE diterbitkan LPE oleh Pejabat
            Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan.
            LPE diterbitkan setelah elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi kedapatan
            sesuai. Dalam hal terdapat sebagain elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi
            dimaksud kedapatan tidak sesuai, LPE diterbitkan setelah eksportir menyerahkan dokumen:
                Hasil cetak PEB, invoice, packing list;
                PEB pembetulan dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
                NPE yang ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean, atau
                Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam hal barang ekspor dimuat di
                tempat lain diluar kawasan pabean; dan
                Copy B/L atau AWB.
            Eksportir wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pemeriksa
            Dokumen di kantor pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
            terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB.
            Dalam hal Eksportir menyerahkan dokumen dimaksud diserahkan melebihi jangka waktu
            tersebut, maka LPE tidak diterbitkan.


       ii. Pembetulan LPE
            Terhadap LPE yang telah diterbitkan dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pemeriksa
            Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan tempat diterbitkannya LPE dalam hal:
               Terdapat pembetulan data PEB; atau
               Karena kesalahan administratif atas penerbitan LPE.




[29]
   Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor
dengan fasilitas KITE yang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan setelah dilakukan rekonsiliasi. LPE dicetak sesuai
peruntukannya sebagai berikut:
    a. Satu lembar untuk eksportir;
    b. Satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.
13. Penatausahaan PEB
   Dalam hal penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, pejabat bea
   dan cukai yang menangani data ekspor melakukan perekaman data PEB dan penatausahaan PEB.
   Data PEB disimpan secara elektronik pada kantor wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan
   dan Cukai.
   Eksportir wajib menyimpan PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran dan dokumen
   pelengkap pabean selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.


14. Pengawasan Di Bidang Ekspor
   Untuk keperluan pengawasan, unit pengawasan pada Kantor Pabean melakukan kegiatan
   intelijen di bidang ekspor. Di dalam melakukan pengawasan, Unit Pengawasan dapat
   menggunakan scanning dengan menggunakan mesin pemindai container Gamma Ray.
   Atas hasil kegiatan intelijen di bidang ekspor dimaksud, pejabat bea dan cukai yang bertanggung
   jawab di bidang penindakan pada Kantor Pabean dapat melakukan kegiatan:
       Penerbitan NHI dalam hal terdapat indikasi mengenai akan adanya pelanggaran kepabeanan
       di bidang ekspor;
       Penindakan di bidang kepabeanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah terjadi
       pelanggaran di bidang ekspor;
       Patroli.
   Atas kegiatan dimaksud, pejabat yang bertanggung jawab di bidang penindakan membuat
   laporan kepada kepala kantor pabean.


15. Jam Kerja Pelayanan
   Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap
   kegiatan:
       Penerimaan pengajuan PEB oleh Eksportir;
       Pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan eksportir;
       Pemasukan barang ekspor yang telah mendapat persetujuan ekspor ke Kawasan Pabean;
       Pelayanan pabean lain dibidang ekspor.
   Untuk pelayanan dimaksud Kepala Kantor Pabean mengatur penempatan petugas yang melayani
   kegiatan-kegiatan tersebut.
B. BEA KELUAR
1. Pengenaan dan Perhitungan Bea Keluar
       i.   Pengenaan Bea Keluar[30]
            Dasar hukum pengenaan Bea Keluar adalah pasal 2 A Undang – Undang No. 10 Tahun 1995
            tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006.
            Ketentuan pelaksanaan dari pasal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008
            tentang Bea Keluar.
            Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar. Penetapan Bea Keluar ditujukan
            untuk:
               Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
               Melindungi kelestarian sumber daya alam;
               Menganrisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di
                pasaran internasional; atau
               Menjaga stabilitas harga komditi tertentu di dalam negeri.
            Bea Keluar dikenakan berdasarkan Tarif Bea Keluar. Untuk penetapan Bea Keluar, barang
            ekspor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan
            peraturan perundang-undangan.
            Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi:
                60 % dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase
                dari Harga Ekspor (advalorum)
                Nominal tertentu yang besarnya equivalent dengan 60 % (enam puluh persen)
                sebagaimana dimaksud pada hurufa diatas, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara
                spesifik.
            Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan
            dan/usul menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dan/atau
            menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan tehnis terkait.
            Sedangkan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan
            sesuai harga patokan ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh Pejabat Negara tersebut .
            Dalam hal Harga Ekspor untuk periode berikutnya belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
            berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya.



[30]
   Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap bea
keluar.
                  Eksportir bertanggung jawab terhadap atas Bea Keluar, yang dihitung berdasarkan
         Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean
         Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
                  Bea Keluar harus dibayar dalam mata uang Rupiah (IDR). Nilai tukar yang digunakan
         untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku
         pada saat pembayaran.
                  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2008 tentang
         Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, barang ekspor
         yang dikenakan Bea Keluar adalah barang ekspor berupa Rotan, Kulit, Kayu, Kelapa Sawit,
         CPO dan produk turunannya.
                  Khusus terhadap penetapan dan pengenaan tarif Bea Keluar terhadap barang ekspor
         berupa Kepala Sawit, CPO dan produk turunannya berlaku ketentuan 13 (tiga) belas jenis
         harga referensi, dimana besarnya Bea Keluar didasarkan berdasarkan tarif Bea Keluar yang
         berbeda-beda tergantung pada harga referensi[31] yang ditetapkan.
                  Rincian daftar barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar serta
         harga referensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 bisa
         dilihat di halaman lampiran.




[31]
   Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam untuk
penetapan tarif Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya.
       ii. Perhitungan Bea Keluar
          Tarif Bea Keluar dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor[32] (advalorum)
          atau secara spesifik.
              Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor
              (advalorum), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
              Bea Keluar (advalorum) =
                                                                                                [33]
                 Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar kurs


              Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan
              rumus sebagai berikut:
              Bea Keluar (spesifik) =

         Tarif Bea Keluar per Satuan Barang dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar kurs



              Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar
          adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean
          ekspor didaftarkan di Kantor Pabean. Dalam hal Harga Ekspor untuk periode berikutnya
          belum ditetapkan, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya.
              Nilai Tukar yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai
          Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran.
          Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah Barang Ekspor Dengan
          Karakteristik Tertentu[34], Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan
          pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada tanggal
          pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.




[32]
     Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
[33]
     Nilai Tukar Mata Uang adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk penghitungan dan pembayaran
Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri.
[34]
     Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat
diketahui setelah sampai di negara tujuan.
        iii. Pengecualian Atas Pengenaan Bea Keluar
              Barang ekspor berikut ini dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar sebagai berikut:
              a) barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
                   berdasarkan azas timbal balik;
              b) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang
                   terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
              c) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
              d) barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
              e) barang pindahan;
              f)   barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman
                   sampai batas nilai pabean ekspor dan/jumlah tertentu, apabila Nilai Pabean Ekspor[35]
                   tidak melebihi Rp 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
              g) barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; atau
              h) barang ekspor yang akan diimpor kembali.
              Untuk mendapat pengecualian atas pengenaan Bea Keluar sebagaimana huruf a), b), c), d)
              dan huruf e) diatas, Eksportir harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor
              Pabean. Untuk mendapat pengecualian atas pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud
              huruf g) dan h), Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean
              dengan melampirkan bukti-bukti pendukung.
              Batas Nilai Pabean Ekspor diberlakukan bagi:
                   Barang pribadi Penumpang dan awak sarana pengangkut untuk tiap orang per
                   keberangkatan;
                   Barang Kiriman untuk tiap orang per pengitiman; atau
                   Barang pelintas Batas untuk tiap oaring untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.




[35]
       Nilai Pabean Ekspor adalah nilai barang ekspor yang dihitung berdasarkan rumus:
        iv.
       Harga Ekspor x Nilai Tukar Kurs x Jumlah Satuan Barang
       v. Pemberitahuan Pabean Ekspor, Pembetulan, Pembatalan dan Pemeriksaan Fisik
              Barang ekspor yang dikenakan bea keluar wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan
          Pabean Ekspor (PPE). Dalam hal pemberitahuan pabean tidak diperlukan, misalnya untuk
          barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas atau
          barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus)
          kilogram, eksportir menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan
          menggunakan formulir sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
          Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008.
              Dalam hal terjadi kesalahan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan,
          eksportir dapat melakukan pembetulan terhadap kesalahan data tersebut setelah mendapat
          persetujuan dari Kepala Kantor Pabeanatau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
              Pembetulan data pemberitahuan ekspor mengenai Tanggal Perkiraan Ekspor[36] untuk
          barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, hanya dapat dilakukan dalam hal barang ekspor
          tersebut telah dimasukkan ke kawasan pabean.
              Pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean harus
          dilakukan paling lambat pada Tanggal Perkiraan Ekspor. Pengajuan pembetulan terhadap
          Tanggal Perkiraan Ekspor hanya dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
          puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
              Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan
          Bea Keluar yang ditimbun ditempat atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean,
          hanya dapat dilakukan dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak
          melampui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan.




[36]
   Tanggal Perkiraan Ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menunju keluar daerah
pabean sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.
   Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal:
    Pemasukan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean dilakukan
       setelah Tanggal Perkiraan Ekspor;
    Pengajuan pembetulan Tanggal Perkiraan Ekspor melampaui jangka waktu 30 (tiga
       puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;
       atau
    Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor yang ditimbun
       atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean, melampaui Tanggal Perkiraan
       Ekspor.
       Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean dimaksud,
   terhadap Eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor. Terhadap Barang Ekspor yang
   dikenai Bea Keluar dilakukan pemeriksaan fisik. Dikecualikan dari pemeriksaan fisik adalah
   barang yang diekspor oleh eksportir tertentu, sebagaimana diatur di dalam ketentuan
   kepabeanan dibidang ekspor.




vi. Tanggung Jawab dan Pembayaran Bea Keluar
       Eksportir bertanggung jawab atas Bea Keluar. Dalam hal Eksportir tidak ditemukan dan
   pengurusan pemberitahuan pabean ekspor dikuasakan kepada PPJK, tanggung jawab atas
   Bea Keluar beralih kepada PPJK.
       Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor
   didaftarkan ke Kantor Pabean. Batas waktu pembayaran Bea Keluar dapat dikecualikan
   untuk Barang Ekspor dengan Karasteristik Tertentu, yang dapat dilakukan paling lama 60
   (enam puluh) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.
       Pemberitahuan pabean ekspor Barang Eksppr Dengan Karasteristik Tertentu yang
   dikenakan bea keluar disampaikan dengan menyerahkan jaminan sebesar perkiraan Bea
   Keluar yang tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor. Jaminan dikembalikan apabila
   telah dipenuhi kewajiban pelunasan pembayaran Bea Keluar.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Belajar, Ekspor
Stats:
views:552
posted:4/17/2012
language:Malay
pages:31