Docstoc

HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM

Document Sample
HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM Powered By Docstoc
					HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM


Pengertian tata hukum
Tata hukum berasal dari kata dalam bahasa belanda. Dalam bahasa belanda “recht orde” ialah
susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud
dengan memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum yaitu penyusunan dengan baik dan
tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu dalam tata hukum ada aturan
hukum yang berlaku pada saat tertentu, ditempat tertentu yang disebut juga hukum positif atau
ius constitutum. Aturan-aturan itu timbul selama ketentuan itu berdasarkan kesadaran hukum
masyarakat, disamping cara yang digunakan dalam pergaulan hidup itu untuk mencapai keadilan.
Kalau terjadi suatu peristiwa hukum tertentu, misalnya seseorang ingin memenuhi kebutuhannya,
dirinya akan berusaha memenuhi kebutuhannya yang dikehendaki. Contohnya dalam hal jual-
beli, seseorang akan mendatangi tempat penjualan barang, kalau barang yang dibutuhkannya
tersebut cocok dengan kehendaknya maka ia akan menanyakan harga barang itu kepada penjual,
tawar menawar pun terjadi dan kesepakatan terhadap harga barang akan menimbulkan hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak, dan disinilah ketentuan-ketentuan hukum mulai berperan,
apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya tersebut, ada ketentuan tertentu
dalam bidang jual bveli dapat diselesaikan. Perlu diingat bahwa manusia sebagai makhluk social
yang hidupnya tidak statis artinya rasionya berjalan sesuai rasa adil yang dibutuhkan dalam
perkembangan masyarakat saat itu. Suatu ketentuan hukum apabila tidak sesuai dengan
kebutuhan maka wajib diganti dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat saat itu. Hukum pengganti yang semula sebagai ius constituendum wajib berdasarkan
kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terjadi supaya kelak kalau menjadi ius constitutum dapat
memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat..
Sejarah tata hukum dan politik hukum
Sejarah tata hukum merupakan suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata
hukum masa lalu yang perlu diketahui serta difahami oleh setiap orang dan suatu bangsa masa
kini. Berbicara mengenai tata hukum khususnya yang berlaku di Indonesia harus dipelajari
sejarahnya karena politik hukum digunakan sebagai pelaksa berlakunya aturan hukum. Hal ini
disebabkan Indonesia memiliki sejarah bangsa yang luhur serta tidak ternilai harganya.
Kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang hukum mulai jelas dapat diketahui yaitu setelah
     setelah kedatangan bangsa eropa dalam hal ini bangsa belanda dengan usaha menanamkan
     pengaruhnya melalui penjajahan. Bangsa belanda mulai menjajah bangsa Indonesia sejak abad
     XVII sampai abad XX, dalam hal ini marilah kita tinjau sejarah tata hukum dan politik
     hukumdalam menjalankan aturan-aturan hukumnya
1.   Zaman penjajahan belanda
a.   Masa vereenigde oost indische compagnie 1602-1799
     Vereenigde oost indische copagnie (VOC) didirikan oleh para pedagang belanda tahun 1602
     supaya tidak terjadi persaingan antara para pedagang dalam membeli rempah-rempah. Tujuamya
     agar memperoleh keuntungan yang besar di pasaran eropa. Sebagai kompeni dagang oleh
     pemerintahan belanda VOC diberi hak octroi (hak-hak istimewa). Dengan adanya hak octroi
     tersebut maka VOC melakukan ekspansi penjajahan di kepulauan nusantara. VOC melakukan
     penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan penerapan aturan-aturan
     hukumnya. Ketentuan aturannya merupakan hukum positif bangsa belanda yang dijalankan di
     atas kapal-kapal dagang disamping asas-asas hukum romawi yang dimana sama dengan hukum
     belanda kuno (oud nederlandsrecht) yang sebagian besar “hukum disiplin” (tuchtrecht). Pada
     tahun 1610 pengurus pusat VOC memberikan wewenang kepada gubernur jendral Pieter both,
     wewenangnya ialah membuat peraturan untuk menyelesaikan perkara istimewa yang sesuai
     dengan kebutuhan para pegawai VOC, peraturan tersebut berlaku berdampingan dengan
     peraturan yang ditetapkan sendiri oleh direksi VOC dengan nama “heeren zeventien”. Sejak
     gbernur jenderal diberi wewenang tersebut, berlakunya setiap peraturan tersebut diumumkan
     malalui “plakat”. Plakat yang masih berlaku disusun secara sistematis. Setelah penyusunan
     selesai pada tahun 1642 diumumkan di Batavia dan diberi nama statuta Batavia, usaha ini
     dilakukan lagi dan selesai pada tahun 1766 diberi nama nieuwe bataviase statute. Peraturan
     statute tersebut berlaku di daerah kekuasaan VOC. Aturan-aturan hukum tersebut sebagai satu
     system hukum sendiri dari orang-orang pribumi dan orang-orang pendatang, aturan tersebut
     pernah diteliti antara lain yang diteliti oleh freijer. Dari hasil penelitian tersebut dibuat suatu
     kitab hukum (compendium) freijer itu ternyata hanya berisi aturan-aturan perkawinan dn hukum
     waris islam
     b. Penjajahan pemerintah belanda 1800-1942
     Sejak tanggal 1 januari 1800 daerah-daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah
     bataafsche republic yang kemudian diganti menjadi koninklijk holand. Pada tahun 1811,
pemerintah inggris mengangkat Thomas Stamford raffles menjadi letnan gubernur, dalam
kepemerintahannya prefektur jawa diubah menjadi Sembilan belas dan kekuasaan bupati
dikurangi, seluruh rakyat dibebani pajak bumi atau landrante. Dalam bidang hukum, raffles
mengutamakan susunan pengadilan yang dikonkordansikan seperti pengadilan di india seperti
dibawah ini:
1.   Divissions court
2.   Districts court
3.   Residents court
4.   Court of circuit
Raffles tidak melakukan perubahan terhadap hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat
bumiputera, anggapannya bahwa auran-aturan hukum yang berlaku pada saat itu identic hukum
islam.