Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional

Document Sample
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     P b            D
                     Pembangunan Daerah   h
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-
                           dadang-solihin.blogspot.com   3
                           Materi
•   Reformasi Perencanaan
•   Rencana Pembangunan Jangka Panjang
    Nasional (RPJPN)
•   Rencana Pembangunan Jangka Menengah
•   Rencana Strategis K/L
•   Rencana Kerja Pemerintah
•   RKP 2013
•   Rencana Pembangunan Jangka Menengah
    Daerah
•   R        Strategis
    Rencana St t i SKPD
•   Pembiayaan Pembangunan: Reformasi
       g gg
    Penganggaran



                        dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
            Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
  perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
  rencana pembangunan dalam
         panjang,
  jangka panjang jangka
  menengah, dan tahunan
      g
    Yang dilaksanakan oleh unsur
    penyelenggara negara dan
    masyarakat di tingkat pusat dan
    daerah.
    daerah


                        dadang-solihin.blogspot.com   6
                    j
                  Tujuan SPPN
1. Mendukung k di
1 M d k               i t       l k     b
             koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
   baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
   pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
   penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
   efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
   e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



                         dadang-solihin.blogspot.com           7
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 planning),
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
       itu
 untuk itu.

 Partisipatif:
                                        stakeholders,
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       8
 Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen               Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan               UU           Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional      ( 13 Ayat 1)
                             (Ps.    y )       Jangka Panjang Daerah      (Ps.     y )
                                                                          ( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                                (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan             Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M           h Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   J k M
                                               Jangka Menengah D
                                                             h Daerah
                                                                    h     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                                (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /          Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)          Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                             (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah        Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                        (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                  Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga         Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)
(   j    )                   (Ps 21 Ayat 1)
                             (Ps.              (
                                               (Renja SKPD)
                                                   j       )                Ps
                                                                          ( Ps. 21 Ayat 3)
                                 dadang-solihin.blogspot.com                            9
                              d s t…




                              d s t…




dadang-solihin.blogspot.com        11
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

       dadang-solihin.blogspot.com                  12
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
   berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
   maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8 M      j dk Indonesia b
8. Mewujudkan I d                     ti dalam pergaulan d i
                       i berperan penting d l        l dunia
   internasional

                       dadang-solihin.blogspot.com              13
dadang-solihin.blogspot.com   14
dadang-solihin.blogspot.com   15
             RPJMN 2010 - 2014
Buku I     Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
           yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku       serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
  I        Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
           TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
           BERKEADILAN.
Buku II    Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
                 p        y           g                g
           kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN
                                              yang
B k
Buku
           2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
 II        PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
                                              I.
           nasional yang tercantum dalam Buku I
Buku III   Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku       dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
 III       DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
           nasional yang tercantum dalam Buku I.

                          dadang-solihin.blogspot.com                     16
Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III
                 I,     II,

                             Visi-Misi
                           SBY-Boediono


               Buku     RPJMN 2010-1014
                 I

                      11 Prioritas Nasional+
Buku               3 Prioritas Nasional Lainnya                  Buku
 II                                                               III
       P i it    Bid
       Prioritas Bidang:
  Sosbud, Ekonomi, IPTEK,                     Prioritas Regional:
  Sarana Prasarana, Politik,                  Sumatera, Jawa-Bali,
 Hankam, Hukum & Aparatur,                 Kalimantan, Sulawesi, Nusa
 Wilayah & Tata Ruang, SDA &                Tenggara, Maluku, Papua
              LH
                        dadang-solihin.blogspot.com                     17
                        2010-
                  RPJMN 2010-2014
                              VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN


                              MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG


                           AGENDA
1.
1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

                       dadang-solihin.blogspot.com           18
                Prioritas Nasional
     Perbaikan
Infrastruktur Lunak    Prioritas 1  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                       Prioritas 2  Pendidikan
                       Prioritas 3  Kesehatan
     Penguatan         Prioritas 4  Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial   Prioritas 5  Ketahanan Pangan
                       Prioritas 6  Infrastruktur
                       Prioritas 7  Iklim Investasi dan Bisnis
         p
    Percepatan
                       Prioritas 8  Energi
  Pembangunan
                       Prioritas 9  Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
                                    Penanggulangan Bencana
                       P i it 10 P b
                       Prioritas    Pembangunan D         h Tertinggal,
                                                    Daerah T ti      l
                                    Terdepan, dan Pascakonflik
  Pembangunan          Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
   Kreativitas                      Inovasi Teknologi



                       dadang-solihin.blogspot.com                   19
             Perbedaan RPJMN 2004-2009
                             2004-                                            1/2
              dengan RPJMN 2010-2014
              d            2010-
Struktur Buku
           RPJMN 2004-2009                                  RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku:                        Terdiri dari 3 buku:
 Bagian I Permasalahan dan agenda           Buku satu, mencerminkan prioritas
  pembangunan nasional                        pembangunan nasional
 Bagian II, III, IV Agenda pembangunan      Buku Dua, mencerminkan
           (
  nasional (bab-bab berdasarkan               pembangunan p
                                              p      g               g
                                                           pada bidang dan lintas
  permasalahan dan prioritas                  bidang
  pembangunan yang ditentukan)               Buku Tiga, mencerminkan
 Bagian V Kerangka Ekonomi Makro             pembangunan dengan berbasis
 Bagian VI Kaidah Pelaksanaan                kewilayahan
          g
  Pembangunan nasional serta
  penyusunan rancangan rencana kerja
  pemerintah tahun 2010

                              dadang-solihin.blogspot.com                         20
                             2004-
             Perbedaan RPJMN 2004-2009                                           2/2
                           2010-
              dengan RPJMN 2010-2014
     Substansi                    2004-2009
                         RPJMN 2004 2009                                  2010-2014
                                                                 RPJMN 2010 2014
Perencanaan         Perencanaan berdasarkan isu           Perencanaan pada RPJMN
                    permasalahan (issue based)            berdasarkan pembagian
                       l      tahun
                    selama 5 t h                          bidang
                                                          bid
Perencanaan spasial Belum mencantumkan                    Perencanaan spasial terdapat
                    perencanaan spasial                   dalam buku tiga
Program dan         Open Program                          Linkage dengan struktur
Kegiatan                                                  organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool
   g            j               p                               g p        g
                                                          Dilengkapi dengan indikator
                    menentukan kinerja yang akan          untuk memudahkan
                    dicapai dan mengevaluasinya           pengukuran kinerja dan
                                                          evaluasi
Target               Belum seluruhnya                     Terlihat target yang akan
                     mencantumkan target yang             dicapai selama 5 tahun
                     akan dicapai
                              p
Penganggaran         Belum mencantumkan                   Mencantumkan anggaran bagi
                     anggaran                             pelaksanaan pembangunan
                                                          untuk 5 tahun
                            dadang-solihin.blogspot.com                          21
 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

      NASIONAL-DAERAH                           K/L-SKPD            KEWENANGAN

       RENCANA JANGKA
                                          RENCANA STRATEGIS
     PANJANG & MENENGAH

                                                                        PERAN
          STRATEGI                               VISI, MISI            K/L-SKPD
                                                                      (2010-2014)
       KEBIJAKSANAAN                     TUJUAN DAN SASARAN

   KERANGKA EKONOMI MAKRO               STRATEGI DAN KEBIJAKAN


          PROGRAM                               PROGRAM                TUPOKSI
                                                                      K/L-SKPD
          KEGIATAN                              KEGIATAN              (2010-2014)

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
  Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN

                              dadang-solihin.blogspot.com                      22
dadang-solihin.blogspot.com   23
                  Tujuan SPDAD
                    j


        g    g       j g            y
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
   terarah dan sistematik dengan skenario yang
   disepakati semua pihak

2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
   wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
   domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
   terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
   k          k
   kawasan ekonomi kh i khusus


                    dadang-solihin.blogspot.com       24
  Agenda untuk Memperkuat SPDAD
   g              p


Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
  l h             l i dari               l k
seluruh proses mulai d i perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi
dalam:


     1. Perencanaan kebijakan.
     2. Kerangka regulasi.
     3. Kerangka anggaran.
     4. Kerangka kelembagaan
     5. Kerangka pengembangan wilayah



                     dadang-solihin.blogspot.com       25
             Kesenjangan Wilayah                                                   Wilayah Sulawesi
                                                                                   Share PDRB thdp
                                                                                   Nasional
                                                                                                               4,60%

                                            Wilayah Kalimantan                     P t bh Ek     i
                                                                                   Pertmbh Ekonomi             7.72%
                                                                                                               7 72%
 Wilayah Sumatera                                                                  Pendapt perkapita           4,98 jt
                                            Share PDRB thdp          8,83%
 Share PDRB thdp                21,55%      Nasional                               Pendudk miskin      2,61 jt (17,6%)
 Nasional
                                            Pertumb. Ekonomi         5.26%
 Pertumb. Ek i
 P t b Ekonomi                  4 65%
                                4,65%                                                Wilayah Papua
                                            Pendaptn perkapita      13,99 jt
 Pendaptn perkapita          9,80 jt                                                 Share PDRB thdp              1,28%
                                            Pendudk miskin 1,21 jt (9%)              Nasional
 Penduduk miskin    7,3 jt (14,4%)
                                                                                     Pertmbuh Ekonomi             0,60%
                                                                                     Pendaptn perkapita            8,96 jt
                                                                                     Pndudk miskin        0,98 jt (36,1%)




 Wilayah Jawa Bali
 Share PDRB thdp         62,00%
 Nasional
 Pertumbh Ekonomi         5.89%
                                                                                   Wilayah Maluku
 Pendapt perkapita       11,27 jt
                                         Wil   hN     T
                                         Wilayah Nusa Tenggara                     Share PDRB thdp             0,32%
 Pendudk miskin      20,19 jt                                                      Nasional
 (12,5%)                                 Share PDRB thdp       1,42%
                                         Nasional                                  Pertumbh Ekonomi            4,94%
                                         Pertmbuh Ekonomi      3,50%               Pendaptn perkapita          2,81 jt
S b : BPS 2008 (di l h)
Sumber              (diolah)             Pendapt perkapita    3,18 jt              Pendudk miskin      0,49 jt (20,5%)
Ket    : Atas Dasar
                                                     dadang-solihin.blogspot.com
                                         Pendudk miskin 2,17 jt
         Harga Konstan                   (24,8%)                                                                         26
                      Keterkaitan Antarwilayah

                                                                        Perdagangan antardaerah
                                                                             terpusat di Jawa dan
                                                                       Sumatera  Blok Ekonomi
                                                                                           Utama.
                                                                                           Utama


                                                                       P d              t d
                                                                       Perdagangan antardaerah h
                                                                        di Kalimantan, Sulawesi,
                                                                         Nusa Tenggara, Maluku
                                                                         dan Papua masih relatif
                                                                                 kecil dan belum
                                                                                    berkembang g

Catatan:
                                           antarwilayah
 Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah.
 Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah.
 Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah)   dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                                    27
          Keterkaitan Perdagangan Antarpulau


                                   1,82%                            6,58%

           83,10%                           8,39%
                                                                81,54%        73,01%        4,32%
                                                     5,26%
                                 14,83%
          54797.00 (minimum)               7,85%
          245594.00
          398937.00
          398937 00 (median)
                                                        9,49%     19,51%
          639154.00                                                                                     70,85%
                                                                            22,2%
          1339115.00 (maximum)

                                                    84,32%
 Sumber: IRIO 2005, Diolah
                                                                  Pengganda Output Antarwilayah
                                                                  P      d O t tA t      il   h
Perdagangan Intrawilayah                                                            Jawa-                                Indonesia
                                                     Wilayah       Sumatra                    Kalimantan     Sulawesi
                                                                                     Bali                                  Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
                                                   S   t
                                                   Sumatra          1.559
                                                                    1 559           0 088
                                                                                    0.088       0 081
                                                                                                0.081            0.015
                                                                                                                 0 015     0.011
                                                                                                                           0 011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
                                                   Jawa-Bali        0.158           1.599       0.097            0.201     0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
                                                   Kalimantan       0.023           0.056       1.480            0.068     0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi               Sulawesi         0.002           0.008       0.005            1.460     0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur              0.003           0.017       0.002            0.009     1.307

Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
T     k i k     ih      d l    il   h d k t k it         t   il   hb l      ti l
                                                   dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                                                               28
  Strategi dan Arah Kebijakan Umum
                          2010-
  Pengembangan Wilayah 2010-2014
             g pertumbuhan wilayah-wilayah p
1. Mendorong p                 y       y potensial di luar
   Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
   di wilayah Jawa-Bali

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
   perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
   domestik

3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan
   sektor-sektor
   sektor sektor unggulan di tiap wilayah

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
   kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
   kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
   bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
   kelautan
                       dadang-solihin.blogspot.com            29
dadang-solihin.blogspot.com   30
                      Renstra-
                      Renstra-KL
•   Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
    untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
    Kementerian/Lembaga.
•   Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
    dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
    merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
•   Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
    yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
    yang akan dicapai oleh Presiden.




                         dadang-solihin.blogspot.com              31
Muatan Renstra-
M atan Renstra-KL

 Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
 R   t            t li tid k t          l i

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan




           dadang-solihin.blogspot.com          32
S bstansi Renstra-
Substansi Renstra-KL
 Renstra-KL memuat visi,
  misi, tujuan, strategi,
  misi tujuan strategi
  kebijakan, program, dan
  kegiatan p
    g                g
            pembangunan
 Sesuai dengan tugas
  pokok dan fungsi
  Kementerian/ Lembaga

                        Informasi tentang
                                         g
                         keluaran (output) dan
                         sumberdaya bersifat
                         indikatif


              dadang-solihin.blogspot.com        33
                     Renstra-
     Alur Penyusunan Renstra-KL

            Proses
            P                            P
                                         Proses                   Penetapan
                                                                  P   t
          Teknokratik                    Politik                  Renstra-KL

 Menggunakan metode       Proses penyusunan             Renstra-KL ditetapkan
  dan kerangka berpikir     Renstra-KL yang                dengan Peraturan
  ilmiah                    di       ik    d
                            disesuaikan dengan             Pi i
                                                           Pimpinan K/L
 Trilateral meeting        visi, misi, dan program
  antara K/L, Bappenas,     prioritas (platform)
  dan Kementerian           Presiden
  Keuangan
 Mengacu pada
       g
  rancangan teknokratik
  RPJMN dan RPJPN
  2005-2025
  2005 2025
                           dadang-solihin.blogspot.com                        34
                Renstra-
Alur Penyusunan Renstra-KL




         dadang-solihin.blogspot.com   35
Renstra-
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara

                            ORGANISASI
                           KEMENTERIAN/
                             LEMBAGA

                              LEMBAGA
                           TINGGI NEGARA


    g      p g
 Program-program
Teknis dilaksanakan
  oleh organisasi
  Lembaga Ti
  L b            i
            Tinggi
      Negara                  ESELON I




                              ESELON II




                      dadang-solihin.blogspot.com   36
          Renstra-
          Renstra-KL bagi Kementerian


                              ORGANISASI
                             KEMENTERIAN/
                               LEMBAGA

                              KEMENTERIAN

    Program Teknis
 dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
    Eselon 1A yang
bersifat memberikan
                               ESELON I
pelayanan eksternal



                               ESELON II




                         dadang-solihin.blogspot.com   37
Renstra-
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
             g    g


                                        ORGANISASI
                                       KEMENTERIAN/
                                         LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
  (satu) Program Teknis                 KEMENTERIAN
                                        KOORDINATOR
    g
  digunakan oleh
  seluruh Eselon 1A
  terkait
• Indikator kinerja
  masing-masing Eselon
  1A muncul dalam                         ESELON I
  indikator kinerja
  program

                                          ESELON II




                          dadang-solihin.blogspot.com   38
              Renstra-
              Renstra-KL bagi LPND

                                 ORGANISASI
                                KEMENTERIAN/
                                  LEMBAGA

                               LPND & LEMBAGA
                               NON STRUKTURAL


 LPND dan Lembaga
 Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
    Lembaganya
                                  ESELON I




                                  ESELON II




                       dadang-solihin.blogspot.com   39
                           Renstra-
     Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN                                    3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
      1.1 Kondisi Umum                                    Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
      1.2
      1 2 Potensi dan Permasalahan                         mencakup ya g d a u a langsung o e K/L
                                                             e ca up yang dilakukan a gsu g oleh /
                                                           tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
                                                           daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
                                                           diperlukan untuk melaksanakannya)
       KEMENTERIAN/LEMBAGA
                                                          Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
       2.1 Visi Kementerian/Lembaga
                                                           Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
       2.2 Misi Kementerian/Lembaga                        yang bersangkutan
              j
       2.3 Tujuan                                         Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
       2.4 Sasaran Strategis                               kinerja outcome dari masing-masing
           Kementerian/Lembaga                             Program
                                                          Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI                        mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
       3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional            sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
                                                           kelembagaan, dan struktur organisasi
         Sesuai dengan penugasan RPJMN
                                                           sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
          pada K/L, terkait dengan prioritas
                                                           mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
          nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
          II dan/atau Buku III).                     BAB IV Penutup
         Uraian mencakup indikatif pendanaan        LAMPIRAN
          dilengkapi dengan indikator-indikator      Matriks Kinerja K/L
          kinerja outcome dari masing-masing         Matriks Pendanaan K/L
          Program

                                     dadang-solihin.blogspot.com                                  40
                            Program K/L
         Program Teknis                                Program Generik
 Merupakan program yang                      Merupakan program yang digunakan
  menghasilkan pelayanan kepada                oleh beberapa organisasi eselon 1 A
  kelompok sasaran/ masyarakat
  k l     k        /       k                   yang bersifat pelayanan internal untuk
                                                     b if      l       i      l     k
  (pelayanan eksternal)                        mendukung pelayanan aparatur dan/
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi         atau administrasi pemerintahan
  eselon 1 A                                  Nomenklatur program dibuat unik untuk
 Nomenklatur program bersifat unik/           setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
  khusus tidak duplikatif untuk masing-
                        f                      nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
  masing organisasi pelaksananya               membedakan kode programnya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian           Ditujukan untuk menunjang
  kinerjanya berdasarkan periode waktu         pelaksanaan program teknis
  tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
  menengah, perubahan hanya dapat
  dilakukan setelah melalui tahapan
  evaluasi
                               dadang-solihin.blogspot.com                       41
                   Kegiatan K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
  kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil belanja barang dan modal sebagai
                       personil,
  masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
  barang/jasa.
        gj
  a. Kegiatan Teknis
      Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
      kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
      pencapaian Sasaran Nasional.
  b. Kegiatan G
  b K i t Generik     ik
      Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
                                             sejenis.
      beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis



                        dadang-solihin.blogspot.com              42
Penyusunan
Pen s nan Pendanaan K/L
  Program dan                                      Struktur Program
    Kegiatan         1      Evaluasi (PP             dan Kegiatan
                                            2
   2005-2009                 21/2004)                 2010-2014
                                                                       Pagu
    Program                                                           Definitif
                            Struktur                                    2010
      Kegiatan                                             3
           Pagu                   Kinerja
         Definitif
           2010                                         Penyusunan
                                                        based year
                                                           2010
                                                                   Program
                                                                 dan kegiatan
                                                                  2010-2014
                                                           4              Pagu
                                                                         Definitif
                         Prakiraan Maju                                    2010


                 2011 2012 2013 2014


                          dadang-solihin.blogspot.com                                43
Sumber dan Target Pendanaan

            Berasal dari:
  SUMBER     Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN    Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
             M l l i Mekanisme Public Private Partnership
              Melalui M k i      P bli P i t P t       hi




  TARGET
                    MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN




                 dadang-solihin.blogspot.com                44
dadang-solihin.blogspot.com   45
                          g gg
Proses Perencanaan dan Penganggaran

      PRESIDEN                                                             PENYAMPAIAN
  MENETAPKAN ARAH            PENYAMPAIAN                                                              PENETAPAN
                                                      PENYAMPAIAN         NOTA KEUANGAN,
    KEBIJAKAN &             PAGU INDIKATIF                                                              ALOKASI
                                                     PAGU ANGGARAN          RANCANGAN
     PRIORITAS             DAN RANCANGAN                                                             ANGGARAN K/L
   PEMBANGUNAN                                             K/L             APBN, DAN RUU
                              AWAL RKP                                                               OLEH PRESIDEN
     NASIONAL                                                                  APBN




     JAN          FEB     MART       APRL      MEI       JUNI      JULI       AGTS       SEPT       OKT      NOV      DES




 PENYUSUNAN                                                                            PENYELESAIAN         PENGESAHAN
                                                                PENYELESAIA
  PERKIRAAN                                                                            PEMBAHASAN             DOKUMEN
                                             PERPRES                 N
  KAPASITAS             MUSRENBANG                                                      RANCANGAN           PELAKSANAAN
                                               RKP              PENELAAHAN
    FISKAL                                                                             APBN DAN RUU        ANGGARAN OLEH
 Th X + FE 3 th                                                   RKA-K/L                                      MENKEU
                                                                                           APBN


                                                                                      Hasil Pembahasan
      p
1. Rupiah                                                                            berupa berita acara
   a) Rp. Murni                                                                         kesepakatan
   b) PNBP dan                                                                        pembahasan yang
      BLU                                                                             akan disampaikan
2. PHLN
                                                                                     KemKeu kepada K/L
3. PDN


                                               dadang-solihin.blogspot.com                                           46
                                RKP
   UU 25/2004 tentang SPPN                     PP 20/2004 tentang RKP

RKP adalah penjabaran dari RPJM         RKP adalah penjabaran dari RPJM
Nasional yang memuat:                   Nasional yang memuat:
• Prioritas pembangunan                 • Rancangan kerangka ekonomi
• Rancangan kerangka ekonomi              makro yang termasuk
                                                  y g
  makro yang mencakup                     didalamnya arah kebijakan fiskal
  gambaran perekonomian secara            dan moneter
  menyeluruh termasuk arah              • Prioritas pembangunan
  kebijakan fiskal, serta program       • Rencana kerja dan
  K/L lintas K/L kewilayahan
  K/L,        K/L,                        pendanaannya baik yang
  dalam bentuk kerangka regulasi          dilaksanakan langsung oleh
  dan kerangka pendanaan yang                             p yang
                                          pemerintah maupun y g
                                          p
  bersifat indikatif.                     ditempuh dengan mendorong
                                          partisipasi masyarakat.

                         dadang-solihin.blogspot.com                    47
              Pen s nan
         Ciri Penyusunan RKP
1. Proses “top-down” dan “bottom-up”.
              j      j                           g      pemerintah
2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan p
   pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama.
3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan
   nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan
   pembahasan RKA K/L di DPR.




                        dadang-solihin.blogspot.com             48
    Pokok
    Pokok- k k
    P k k-pokok penyusunan RKP
•   Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan
    rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan
    masukan.
•                                       Renstra KL
    Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada
    prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat
    kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
    dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh
    dengan mendorong p
        g                      p       y
                      g partisipasi masyarakat.
•   Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukan
    dalam menyusun RKP.



                        dadang-solihin.blogspot.com              49
    Pokok Pokok Penyusunan RKP
    Pokok-
    P k k-P k k P
•   Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangka
    pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.
•   Program terdiri dari kegiatan yang berupa:
     • Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi,
       mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang
       dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
      Kerangka pelayanan umum d i
    • K      k    l                      t i Pemerintah yang
                                dan investasi P    i t h
      bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang
      diperlukan masyarakat.
        p            y




                         dadang-solihin.blogspot.com                 50
           Pen s nan
Pendekatan Penyusunan RKP
•   Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun dengan
    mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran.
•   Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal:
     1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
    2.   penerapan penganggaran terpadu
    3.   penerapan penganggaran berbasis kinerja.




                        dadang-solihin.blogspot.com        51
           Pen s nan
 Mekanisme Penyusunan RKP
1.   Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari
     RPJM Nasional
2.
2    Pi i              i k                Renja-KL
     Pimpinan K/L menyiapkan rancangan R j KL sesuai d           tugas
                                                        i dengan t
     pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP
            p
     dan berpedoman p pada Renstra-KL
3.   Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan
     menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan
     bagi Musrenbangnas yang diik ti oleh unsur-unsur penyelenggara
     b iM        b            diikuti l h                   l
     pemerintah
4.   Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April
5.   Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil
     Musrenbang
6.   RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN
7.   RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden

                         dadang-solihin.blogspot.com                52
       Proses Penyusunan RKP 2012
      Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 –
         2014 dalam tahun berjalan


                                              Temu Konsultasi
     Pra Rakernis/                           Triwulanan I -2011
       Ratek K/L                                                                             Menghasilkan
                                                                                            Ranc Awal Pagu
                              Penyusuna                                                     Indikatif per K/L
         Raker                                                          Sidkab dan
                               n Ranc.
       Bappenas                                                       Finalisasi Ranc.
                                Awal
     Tema RKP 2012                                                       RKP 2012
                                 RKP
                                                       Forum                             Rakorbangpus RKP
      Penyusunan                                      Konsultasi                                2012
         Awal                                           Publik
         UPPD

                                                      Penyusunan
                                                      Ranc. Final       Musrenbang        Trilateral meeting
               Persandingan UPPD –                    UPPD 2012          Provinsi
                     Renja KL
                        j
                                                      Penyusunan
                                                      Ranc. Final          Ratek/
Pra Musrenbangnas                                      Renja K/L        Rateknis K/L
                                                         2012


                                                                      Sidkab
               Musrenbangna                   Pasca
                                                                    Rancangan            Penetapan
                     s                     Musrenbangna
                                                                    Akhir RKP            RKP 2012
                 RKP 2012                        s
                                                                       2012
                                            dadang-solihin.blogspot.com                                 53
          M srenbangnas
          Musrenbangnas RKP
•   Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah
    perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KL
    dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yang
    tercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD.
•   H il musyawarah perencanaan pembangunan di
    Hasil          h               b              k     t k
                                            digunakan untuk
    memutakhirkan rancangan RKP




                        dadang-solihin.blogspot.com               54
      Tahapan
      Tahapan Musrenbang Tahun 2012
          Mendiseminsikan               Menghasilkan
          Rancangan Awal RKP
                  g                     masukan untuk                                          Untuk masukan
          2013 dan SEB Pagu             Rancangan Renja             Menghasilkan               penajaman Renja
          Indikatif 2013                K/L                         UPPD                       K/L
                                                                                                  Persandingan
             RAKORBANGPUS/                                            MUSREN                      UPPD & Renja
              TRIWULANAN II              RATEK K/L
                                                                    BANGPROV                           K/L
                 (21 Mar)                (<   Maret)
                                         ( 21 M t)
                                                                   (21 Mar-10 Apr)                 (10-15 Apr)




                                                                           PRA-
  PRA-RAKOR                                                                                                        PASCA
                                                                         MUSREN              MUSREN
                       TRIWULANAN I             FORUM OMS                                                        MUSREN
   BANGPUS                                                               BANGNAS             BANGNAS
                          (29 Feb)               (21-30 Mar)                                                     BANGNAS
    (29Mar)                                                              (16-20, 25           (26 Apr)
                                                                                                                  (30 Apr)
                                                                            Apr)
Menyusun Isu                                  Menjaring aspirasi       1. Membahas        1. Laporan hasil   Pertemuan
Strategis Provinsi     Menetapkan Isu         publik bagi RKP             Sinkronisasi       Pra Musren      Bappenas – K/L
sebagai basis          Strategis              2013                        Pusat Daerah.   2. Arahan          membahas hasil
pembahasan                                                                        y /
                                                                       2. Per wilayah/       p
                                                                                             presiden        Musrenbangnas
sinkronisasi pusat                                                        hari                               untuk penyem-
                                                                                          3. Dialog Pusat-
daerah                                                                                                       purnaan RKP 2013
                                                                                             Daerah

                                                                               Rangkaian Musrenbangnas

                                              dadang-solihin.blogspot.com                                                  55
    Pembahasan rancangan RKP
•   Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan
    menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat
    pertengahan bulan Mei.
•   RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum
    d prioritas anggaran di DPR
    dan i it                DPR.
•   Dalam hal RKP yang dapat ditetapkan berbeda dengan RKP hasil
    pembahasan dengan DPR maka Pemerintah mengunakan RKP
    hasil pembahasan dengan DPR.




                        dadang-solihin.blogspot.com                56
                               Isi RKP 2012
                    B k I:
                    Buku I
     Prioritas Pembangunan serta Kerangka                                Buku II:
        Ekonomi Makro dan Pembiayaan                         Prioritas Pembangunan Bidang
                 Pembangunan
I.   Pendahuluan                                   I.      Kebijakan Pengarusutamaan dan lintas
     1. Latar belakang                                     bidang
     2. Tujuan                                     II.     Bidang Sosial budaya dan kehidupan
     3. Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru               beragama
     4. Sistematika                                III.    Bidang ekonomi
II Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional
II.
                                                   IV.     Bidang IPTEK
     Tahun 2012
     1. Kondisi Umum                               V.      Bidang Sarana dan Prasarana
     2. Tema Pembangunan Tahun 2011                VI.     Bidang Politik
     3. Prioritas Pembangunan                      VII.    Bidang Pertahanan dan Keamanan
III. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan         VIII.   Bidang hukum dan aparatur
     Pembangunan
                                                   IX.     Bidang Wilayah dan Tata Ruang
     1. Kondisi Ekonomi makro tahun 2011 dan
        perkiraan tahun 2011                       X.      Bidang SDA dan LH
     2. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun    XI.     Sistem Pendukung Manajemen
        2012                                               Pembangunan Nasional
     3. Tantangan Pokok
     3 T t          P k k                          XII
                                                   XII.                           Pembangunan Tahun
                                                           Matriks Target Kinerja Pembang nan Tah n
     4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro                       2012
     5. Pendanaan melalui Transfer ke Daerah       XIII.   Matriks Rencana Tindak Pembangunan K/L
IV. Kaidah pelaksanaan
             p                                             Tahun 2012

                                    dadang-solihin.blogspot.com                                 57
Isi RKP 2012
                                  Buku III:
                      Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

               I.      Arah Kebijakan Pengembangan
                                     2010-2014
                       Wilayah Tahun 2010 2014
               II.     Pengembangan Wilayah Sumatera
                       2012
               III.
               III     Pengembangan Wil
                       P     b            h Jawa-Bali
                                    Wilayah J    B li
                       2012
               IV. Pengembangan Wilayah Kalimantan
                   2012
               V.      Pengembangan Wilayah Sulawesi 2012
               VI Pengembangan Wilayah Nusa
               VI.
                   Tenggara 2012
               VII. Pengembangan Wilayah Maluku 2012
               VIII. Pengembangan Wilayah Papua 2012
               IX. Kaidah Pelaksanaan


 dadang-solihin.blogspot.com                            58
                   Evaluasi RKP
          UU 25/2004                                 PP 20/2004

• Pimpinan K/L melakukan              • Hasil program-program
  evaluasi kinerja pelaksanaan          pembangunan harus secara
  RKP K/L periode sebelumnya            sinergis mendukung pencapaian
• Menteri menyusun evaluasi RKP         sasaran pembangunan nasional
  berdasarkan hasil evaluasi            yang ditetapkan dalam RPJM
  Renja K/L                             Nasional.
                                                      masing-masing
                                      • Keluaran dari masing masing
                                        kegiatan dalam satu program
                                        harus secara sinergis
                                                          g
                                        mendukung pencapaian hasil
                                        yang diharapkan dari program
                                        yang bersangkutan



                       dadang-solihin.blogspot.com                59
dadang-solihin.blogspot.com   60
Tema Pembangunan Tahun 2013

      Memperkuat Perekonomian
              bagi
    Domestik bagi Peningkatan dan
    Perluasan Kesejahteraan Rakyat

              pokok tema ini adalah:
Unsur – unsur p
(1)Daya Saing.
(2)Daya Tahan Ekonomi (Resilience ).
( ) y                 (           )
(3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.
( )
(4)Stabilitas Sosial dan Politik.



                     dadang-solihin.blogspot.com     61
Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013
                                           RPJMN 2010-2014
        1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                                          8       Energi
        2    P didik
             Pendidikan                                   9       Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
        3    Kesehatan                                   10       Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
        4    Penanggulangan Kemiskinan                   11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
        5    Ketahanan Pangan                                       Politik,
                                                          12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan
        6    Infrastruktur
                                                          13 Bidang Perekonomian
        7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                                                          14 Bidang Kesejahteraan Rakyat




                                    TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
                                       ISU STRATEGIS NASIONAL 2013
 PENINGKATAN DAYA SAING                                                        PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA
 Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness)                Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

 Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity                       p     pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4
                                                                               Percepatan p g     g                     g


 Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
                                                                               PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL
 Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda                       Persiapan pemilu 2014

                                                                               Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
 PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI
                                                                               Percepatan pembangunan Minimum Essential Force
 Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton


 Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi
                                                dadang-solihin.blogspot.com                                                              62
          Prioritas Nasional dalam
       Kerangka P b
       K     k Pembangunan N i         l
                                Nasional
               MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB
                                 (PRO-
                                  PRO            PRO- OB)
              MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) )
              •   Stabilitas makro ekonomi
              •   Prioritas 5: Ketahanan Pangan
              •   Prioritas 6: Infrastruktur
              •   Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha
              •   Prioritas 8: Energi
              •   Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
              •   Prioritas lainnya:
                   Bidang Perekonomian                                          PELAYANAN
                                                                                 PUBLIK DAN TATA
                                                                                 KELOLA
  KERANGKA                                                                       • Prioritas 1: Reformasi
                                   PRO ENVIRONMENT                                 Birokrasi dan Tata
PEMBANGUNAN                Prioritas 9: Li k   hid d b
                         • P i it 9 Lingkungan hidup dan bencana                   K l l
                                                                                   Kelola;
  NASIONAL                                                                       • Prioritas 2: Pendidikan;
                                                                                 • Prioritas 3: Kesehatan;
                    PRO RAKYAT (PRO-
                               (JOB         PRO-J )
              PRO POOR DAN PRO(PRO-POOR DAN PRO-JOB)                                              y
                                                                                 • Prioritas lainnya:
              • Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan                             Bidang Polhukam
              • Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
                Pascakonflik;
              • Percepatan:
                 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
                 Percepatan Pembangunan NTT
              • Prioritas Lainnya:
                 Bidang Kesejahteraan Rakyat

                               dadang-solihin.blogspot.com                                              63
            Integrasi MP3EI dan MP3KI dalam RKP
                                        MEKANISME EKONOMI
                                       MEKANISME EKONOMI
••    Menjaga stabilitas makro ekonomi
     Menjaga stabilitas makro ekonomi
••   Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil
      Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil                                                                                       MASTERPLAN
                                                                                                                                       MASTERPLAN
••   Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7)
      Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7)                                                  PERCEPATAN
                                                                                                                                       PERCEPATAN
••   Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)
      Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)                                                                      DAN
                                                                                                                                             DAN
••   Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6)6)
      Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas
                                                                                                                                          PERLUASAN
                                                                                                                                        PERLUASAN
                                                                                                                                        PEMBANGUNAN
                                                                                                                                       PEMBANGUNA
••    Ketahanan energi (Prioritas 8)
     Ketahanan energi (Prioritas 8)
                                                                                                                                            EKONOMI
                                                                                                                                         N EKONOMI
••    Ketahanan pangan (Prioritas 5)
     Ketahanan pangan (Prioritas 5)
                                                                                                                                           INDONESIA
                                                                                                                                         INDONESIA
••    Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1)
     Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1)
••   Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)
      Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)                                                                         (MP3EI)
                                                                                                                                        (MP3EI))
                                                                                                                                        ((    )
••    Bidang perekonomian industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya)
     Bidang perekonomian -- industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya)
••    Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)
     Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)

               2012                 2015                                  2020                                             2025
                                                           Program Strategis
          PROGRAM
       PENANGGULANGAN
                                                                                               PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
                                                                                                                                         MASTERPLAN
                                                                                                                                       MASTERPLAN
     KEMISKINAN EKSISTING                                                               Jaminan Sosial (Social Security):
                                                                                                         Asuransi Kesehatan
                                                                                                                                          PERCEPATAN
                                                                                                                                       PERCEPATAN
     Klaster I
     Bantuan dan Jaminan   Sosial
                                                                                                           Jaminan Kematian
                                                                                                           Jaminan Hari Tua
                                                                                                                                              DAN
                                                                                                                                             DAN
     Klaster II
                                              TRANSFORMASI                                                 Jaminan Pensiun
                                                                                                           Jaminan Kecelakaan Kerja      PERLUASAN
                                                                                                                                        PERLUASAN
     Pemberdayaan Masyarakat
                                                                                        Bantuan Sosial (Social Assistance):
                                                                                                         Food stamps                   PENGURANGAN
                                                                                                                                       PENGURANGA
     Klaster III
     KUMKM
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                              Temporary shelter
                                                                                                              Beasiswa miskin            KEMISKINAN
                                                                                                                                       N KEMISKINAN
     Klaster IV
              Pro-Rakyat
     Program Pro Rakyat
                                                                                                                                           INDONESIA
                                                                                                                                         INDONESIA
                                           PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough)
                                                  Pemberdayaan (Community Empowerment)
                                                                                                                                       (MP3KI)
                                                                                                                                       (MP3KI)
                                                 Akses Berusaha & Kredit (Financial Access)
                                               Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal




                                                                                Kelompok Sasaran
       RTHM, RTM dan RTSM
     (40 % terbawah PPLS 2011)
                                                  30 % terbawah
                                                (PPLS 2014/2017)                         dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                            20 % terbawah
                                                                                          (PPLS 2017/2020)
                                                                                                           10 % terbawah
                                                                                                            (PPLS 2023)                                64
                         RPJMN 2010-2014
                               2010-

INDIKATOR          Realisasi 2005    Realisasi 2006    Realisasi 2007    Realisasi 2008    Realisasi 2009
Pertumbuhan
Ekonomi :              5,7%            5,5 %            6,3%                 6,0%               4,5%
Pengangguran:          11,24%         10,28%            9,11%                8,39%              7,87%
Kemiskinan:            15,97%         17,75 %          16,58%               15,42%             14,15%




                Realisasi 2010   Realisasi 2011   RKP APBN -P 2012      Proyeksi 2013     Proyeksi 2014
P     b h
Pertumbuhan
Ekonomi:             6,1%            6,5 %             6,3%-6,7%        6,7%-7,4%          7,0%-7,7%
Pengangguran         7,1%            6,53 %            6,4%-6,6%        6,0%-6,6%           5%-6%
Kemiskinan           13,3%           12,36%           10,5%-11.5%       9,5%-10,5%           8%-10%




                                      dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                                          65
         o sep asa      s at    au
        Konsep Dasar Inisiatif Baru
•   Inisiatif Baru dapat berupa :
     – Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output
        baru;
     – Penambahan Volume Target; atau
                               Target.
     – Percepatan Pencapaian Target
•   Tujuan Inisiatif Baru :
     – Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan
        Penganggaran;
             j g                  p       j          g
     – Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ;
     – Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
     – Melakukan Efisiensi (saving proposal).



                         dadang-solihin.blogspot.com             66
Bagan Arsitektur Program




        dadang-solihin.blogspot.com   67
     j
 Kebijakan Inisiatif Baru RKP 2013
o Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7
  Februari
   ‒ Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011
     tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru
   ‒ Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012
           j     pemanfaatan NI adalah untuk :
o Arah kebijakan p
   ‒ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
     Indonesia (MP3EI);
   ‒ Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
   ‒ Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras;
   ‒ Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan
     dan tertinggal;
   ‒ K bij k pencapaian prioritas pembangunan nasional l i
     Kebijakan            i      i it       b           i    l lainnya.
o Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web
                            disampaikan)
  based) (hardcopy tetap disampaikan).
                          dadang-solihin.blogspot.com               68
dadang-solihin.blogspot.com   69
                                                              1/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
•   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
    mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
    ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Terpilih.
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
    Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
    penting p
    p      g pada:
    1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
        implementasinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com            70
                                                                 2/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
                                  p g          g   y        p yang
   hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
   tercapai.




                        dadang-solihin.blogspot.com                  71
              S bstansi
              Substansi RPJMD
•   RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
    tahun k d
    t h kedepan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              72
      g       y
   Langkah Penyusunan RPJMD
                           (1)           Visi, Misi, Program
Indikator                               Kepala Daerah Terpilih


           Bappeda menyusun                              (2)
            Rancangan Awal                                          SKPD Menyusun Renstra SKPD
                RPJMD                                    (3)
                                                                 Program SKPD
  a)   Visi,Misi Kepala Daerah
  b)   Strategi Pembangunan Daerah
  c)   Kebijakan Umum
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                           (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                       MUSRENBANG RPJMD
  e) Program SKPD



                                                         (5)
           Bappeda menyusun                                                      Penetapan RPJMD
         Rancangan Akhir RPJMD

  a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
  b)   Strategi Pembangunan Daerah                       (6)
  c)   Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
  e)   Program SKPD                                                               Rancangan RKPD


                                     dadang-solihin.blogspot.com                                     73
              Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                  1/2
       http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
       http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1.   Mengakomodasi pembentukan Propinsi            4.    Pengembangan seni dan budaya di Jawa
     Cirebon                                             Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2
2.   K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
     Kontrak litik       diajukan          J b           kesenian b t f internasional, mematenkan
                                                         k      i bertaraf i t     i  l        t k
      Jaminan cagub-cawagub untuk                       kesenian khas Jabar.
        merealisasikan wajib belajar pendidikan    5.    Pengembangan dan penataan kembali
        dasar 9 tahun secara gratis selambat-
                              g                          kawasan Jatinangor.
                                                                         g
        lambatnya 2 tahun masa jabatan.            6.    Membuat kawasan olah raga dan sarana
      Transparansi penyaluran dana bantuan              pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
        pendidikan.                                      raga Jabar.
      Membuka ruang publik untuk komunikasi       7
                                                   7.    Pertahankan eksistensi pasar tradisional
        dengan masyarakat.                               melalui penataan berdaya saing.
      Kebijakan berorientasi pemberdayaan         8.    Mengubah pola pertanian dengan pupuk
        usaha kecil menengah.                            organik untuk meningkatkan hasil produksi.
      Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan    9.    Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
        nepotisme.                                       Barat.
      Membuat peraturan daerah yang               10.   Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
        transparan
        transparan.                                                            lingkungan
                                                         untuk menyelamatkan lingkungan.
      Menghapus dan menindak tegas pungutan       11.   Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
        liar.                                            pengembangan sentra tanaman hias
      Membasmi mafia peradilan.                         Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3.   Pemekaran Kab. Sukabumi.                      12.   Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
                                                   13.   Perjuangkan nasib buruh Jabar.
                                                   14.   Perkembangan skema perekonomian yang
                                                         baik
                                                         baik.
                                    dadang-solihin.blogspot.com                                 74
             Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                 2/2
      http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
      http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran               Pembebasan SPP dan bantuan buku,
    pendidikan 20%.                                      perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16 P         t      b ik jalan
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
                                     k    i i                        i dan
                                                         guru negeri d swasta, d t dengan anggaran
    Jawa Barat.                                          Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.                Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
              g                    g
                             genting Kab.                dana talangan untuk menjamin stabilitas
                                                                     g              j
    Majalaya.                                            harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang               miliar/tahun.
    belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan             Pembangunan jalan dan irigasi dengan
               kesehatan.
    masalah kesehatan                                                       miliar.
                                                         anggaran Rp 200 miliar
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna             Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
    Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.              untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga            naik.
    sukarela.                                           Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI             untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
    asal Jabar. Program KTP berasuransi                  50 miliar/tahun.
    kesehatan
    kesehatan.                                          Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas                 untuk mendapat hak guna usaha.
    waktu pelaksanaan 3 tahun masa                 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
    kepemimpinan. Meliputi:                            Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
     Menyerap satu juta lapangan kerja melalui        Batununggal Kota Bandung.
       pengadaan dan peningkatan UKM dengan
       anggaran Rp 200 miliar/tahun.


                                    dadang-solihin.blogspot.com                               75
     Sistematika Penulisan RPJMD                                                  1/3
                                   Bab I   Pendahuluan
                                   1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD
 Rencana Pembangunan               1.2.    Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah             1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
                                   1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
                                           Perencanaan lainnya
                                   1.5.
                                   15      Sistematika Penulisan

                                   Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
                                          Permasalahan Pembangunan Daerah
                                          Menggambarkan profil daerah, status,
                                          kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
                                          serta rumusan isu dan permasalahan
                                                                              fungsi-
                                          strategis dalam penyelenggaraan fungsi
                                          fungsi pemerintahan daerah secara
                                          menyeluruh
                                   2.1    Kondisi Geografis Daerah
                                   2.2
                                   22     Pelayanan U
                                          P l          Umum
                                   2.3    Ketertiban dan Ketentraman
                                   2.4    Ekonomi
                                   2.5    Lingkungan Hidup
                                             g    g          p
                                   2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota            2.7    Kesehatan
                                   2.8    Pendidikan

                    dadang-solihin.blogspot.com                                   76
              Sistematika Penulisan RPJMD                                                   2/3
2.9    Pariwisata dan Budaya                      Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10   Pendidikan                                       Pembangunan Daerah
2 11
2.11   Perlindungan sosial                                           visi
                                                        Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12   Keuangan Daerah                                  Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan              (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
       Daerah                                           kebijakan yang akan ditempuh untuk
                                                        masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                       daerah.
        Perencanaan Terkait                       5.1   Tujuan
3.1     RPJM Nasional                             5.2   Strategi
3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk    5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
        RPJM Provinsi)                                  pemerintahan daerah)
3.3     RPJM Provinsi                             5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34             P i i dan
        RTRW Provinsi d RTRW                            Kerangka Pendanaan
                                                        K      k P d
        Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
        Kota)                                     Bab VI Program Pembangunan Daerah
                                                         Untuk masing-masing p g
                                                                       g                perlu
                                                                              g program p
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                 dicantumkan nama program, tolok ukur dan
       Daerah                                            target kinerja capaian program dan pagu
4.1    Visi                                              indikatif
42
4.2    Misi                                       61
                                                  6.1    Program Pembangunan
4.3    Agenda (apabila ada)                             6.1.1 Program SKPD
                                                        6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                        6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                   dadang-solihin.blogspot.com                               77
             Sistematika Penulisan RPJMD                                                     3/3
6.2   Program Pengembangan Kelembagaan          Lampiran
      dan Legislasi Daerah                      Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
                                                kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
        Mengemukakan tentang program dan        1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
        kegiatan pendukung yang diperlukan         Issue dan Permasalahan masing-masing
        untuk dapat mengimplementasikan            fungsi p
                                                      g pemerintahan daerah
        RPJMD secara efektif                    2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,       dan Musrenbang RPJMD
        RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
                                                3. Program,
                                                3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja
                                                   Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        pencapaian program RPJMD
                                                   fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas
        DPRD untuk memantau dan mengevaluasi    4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
                                                                            g
        RPJMD                                      lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas       5. Proyeksi Fiskal Daerah
        Non Government Stakeholders untuk
                                                6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
               t d             l
        memantau dan mengevaluasi  i
        implementasi RPJMD




                                 dadang-solihin.blogspot.com                                 78
                Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN                           BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang                                     PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan                            Urusan Wajib
 Landasan Hukum                               Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
   Perencanaan Lainnya                      BAB VI   ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan                              KEUANGAN DAERAH
                                               Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH            Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis                            Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi                            Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan           BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan               DAERAH
                                             Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI                        Program menurut Urusan Pemerintahan
 Visi                                       Program Kewilayahan
 Mi i
   Misi
                                            BAB      VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
     j          g
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan



                             dadang-solihin.blogspot.com                            79
dadang-solihin.blogspot.com   80
                                                             1/2
           Apa Itu Renstra SKPD
•   Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
       t k          hk      l              kh      dan     b
    untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan
    daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
    pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
    p p           p                        p            p
•   Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
    kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
    dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
    strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
    penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.




                       dadang-solihin.blogspot.com            81
                                                                   2/2
            Apa Itu Renstra SKPD
•   Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
       Ke            l              k diarahkan
    1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya  b
       dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
    2) Bagaimana mencapainya;
     )     g                  p y ;
    3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
       tercapai.
•   Untuk        d    tk d k             ti l bagi implementasinya,
    U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l          t i
    proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
    komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
                          p                           (
    Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
    SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
    dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
    partisipatif, dan politis.


                         dadang-solihin.blogspot.com                82
           Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4.
4  Visi, i i tujuan d sasaran, strategi d k bij k
   Vi i misi, t j    dan           t t i dan kebijakan; rencana
   program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
   pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
   RPJMD.

                                                                 8/
                                                     Pasal 40 PP 8/2008



                       dadang-solihin.blogspot.com                   83
 Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN                                    3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang                                       Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan                                    SKPD
1.3 Landasan Hukum                                   3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD                   yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
    dalam Perencanaan Daerah                             efektif)
1 5 Sistematika Penulisan
1.5
                                                     BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD                           KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi                              4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan              4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI                                          4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain           Measurable, Achievable, Results Oriented,
    yang perlu)                                          Time Bound)
                                                     4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD                  4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
    berbagai aspek pelayanan d capaian
    b b     i     k l        dan      i              BAB 5 PROGRAM
    terhadap Standar Pelayanan Minimal)              5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal                  5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
           g           g                             5.3 Program Lintas Kewilayahan
                                                            g                   y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang              5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
    dihadapi masa kini                                   Pendanaan
                                                     BAB 6 PENUTUP

                                     dadang-solihin.blogspot.com                                  84
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
                          (1)           Visi, Misi, Program
                                       Kepala Daerah Terpilih                       Renstra SKPD

          Bappeda menyusun                              (2)
           Rancangan Awal                                          SKPD Menyusun Renstra SKPD
               RPJMD                                    (3)
                                                                Program SKPD
 a)   Visi,Misi Kepala Daerah
 b)   Strategi Pembangunan Daerah
 c)   Kebijakan Umum
 d)   Kerangka Ekonomi Daerah                           (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                      MUSRENBANG RPJMD
 e) Program SKPD



                                                        (5)
          Bappeda menyusun                                                      Penetapan RPJMD
        Rancangan Akhir RPJMD

 a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
 b)   Strategi Pembangunan Daerah                       (6)
 c)   Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
 d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
 e)   Program SKPD                                                               Rancangan RKPD


                                    dadang-solihin.blogspot.com                                     85
dadang-solihin.blogspot.com   86
        Reformasi Sistem Penganggaran
                            g gg                                     1/2
        PARADIGMA LAMA                            PARADIGMA BARU

Visi:                                 Visi:
 Melaksanakan rencana
  M l k     k                          Melaksanakan program kerja
                                        M l k     k           k j
  pembangunan lima tahunan              Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN
Misi:                                 Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan    Pelaksanaan kerangka regulasi
                                                          regulasi,
  umum dan pembangunan             kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan
       g gg                        pelayanan publik yang di
  pendekatan menurut pengeluaran   tuangkan dalam RKP/D /
  rutin dan pengeluaran           Anggaran disusun berdasarkan
  pembangunan                                     mempertimbang
                                   RKP/D dengan mempertimbang-
                                   kan kemampuan keuangan
                                   negara
                                     g
                        dadang-solihin.blogspot.com                  87
                                                                   2/2
   Reformasi Si t
   R f              P
           i Sistem Penganggaran


  Paradigma Lama                            Paradigma Baru

                                        Penganggaran dengan
                                        Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
                                        1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin                        Kinerja
2. Pengeluaran                          2. Kerangka Penganggaran
   Pembangunan                             Jangka Menengah
                                        3. Anggaran Terpadu




                  dadang-solihin.blogspot.com                      88
 Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan       1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                between performance and budget);
             2.
             2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
  Tujuan
                penganggaran (operational efficiency);
             3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
                dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
                (more flexibility and accountability).
Landasan     1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
             1.
Konseptual      and outcome oriented);
             2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
                              p g           gg          g      p
 Landasan       menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual      manages);
             3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
             3.
                tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                organisasi (Money follow function).

                     dadang-solihin.blogspot.com                        89
    Syarat Penerapan PBK
              • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
                sasaran program (outcome);
Indikator
              • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
 Kinerja        tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
              • Sebagai instrumen evaluasi kinerja.


              • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
                sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar       • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
              • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
 Biaya          menggunakan harga y g p
                   gg                          g                  p
                                 g yang paling ekonomis namun tetap
                memperhatikan kualitas produk.


              • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
                berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi      • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja
     j          merumuskan alternatif solusinya;
              • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
                selanjutnya;
              • Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

            dadang-solihin.blogspot.com                                 90
     g      g           g        g (      )
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

 Tujuan        1.
               1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                  efisien (allocative efficiency)
               2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                  improve quality of planning)
   Tujuan      3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                  p     y p
                  policy option))
               4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
               5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
                      t i bilit )
                  sustainability)
  Landasan     1.   Penerapan sistem rolling budget
  Konseptual   2.
               2    Mempunyai baseline (angka dasar)
  Landasan     3.   Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
 Konseptual    4.   Penetapan Parameter
               5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                    kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

                         dadang-solihin.blogspot.com                         91
              KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                    Rolling
                                                                                 Budget
                                                      Implikasi anggaran

                            2011
                                         2012                2013               2014
            Kebijakan ditetapkan
               sbg baseline                                 Prakiraan
                                                            P ki              Prakiraan
                                                                              P ki
                                         (R)APBN
                                                              Maju              Maju



                                                            KPJM

                            Prakiraan     Prakiraan
 APBN           RAPBN
                              Maju          Maju
 2011            2012                                                        TA 2011 dan
                              2013          2014
                                                                           KPJM 2012 - 2014
   T0            T+1          T+2           T+3


                                          P ki
                                          Prakiraan      P ki
                                                         Prakiraan
REALISASI      APBN          RAPBN                                           TA 2012 dan
                                            Maju           Maju
  2011         2012           2013                                         KPJM 2013 - 2015
                                            2014           2015
   T1
   T-1          T0            T 1
                              T+1           T 2
                                            T+2             T+3
                                                            T 3


                              dadang-solihin.blogspot.com                                 92
 Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

                                                                            tahun
                                                Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
                                              tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
                                             • alokasi anggaran pada tahun berjalan
                           Kegiatan
                                             • disesuaikan dengan tingkat inflasi
                           On-going             yang digunakan dalam APBN


   Prakiraan
     Maju                                                         Angka Prakiraan Maju
                                                     Multi-                tahun-tahun
                                                                    untuk tahun tahun
                                                     years          berikutnya dihitung
                                                    Project       berdasarkan formula/
                           Kegiatan
                                                                     model yang telah
                            Ad h
                            Ad-hoc                                   ditetapkan sesuai
                                                                   dengan karakteristik
Catatan :                                          Target
                                                                             g
                                                                      masing-masing  g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan            Tahunan
                                                                          kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs.                 yg berbeda


                                dadang-solihin.blogspot.com                            93
    Penganggaran Secara Terpadu
    P            S      T    d
•   Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
    termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
    belanja pembangunan.
•   Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
      t k      b                      j di l bih transparan, d
    untuk membawa penganggaran menjadi lebih t               dan
    memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
    berorientasi kinerja.
                      j
•   Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
    program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
    biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
    biaya yang bersifat operasional.




                         dadang-solihin.blogspot.com                94
                    Desentralisasi Fiskal

             ORDE BARU                                  ORDE REFORMASI

• Inpres Desa Tertinggal                    Dana Perimbangan:
• Inpres Jalan dan Jembatan                  Dana Aokasi Umum
• Inpres Pembangunan Jalan                   Dana Alokasi Khusus
       p
  Kabupaten                                  Dana Bagi Hasil
• Inpres Pembangunan Jalan Provinsi
• Inpres Bantuan Kredit Pembangunan         Tidak Masuk Ke APBD:
  dan Pemugaran Pasar
                                             Dana Dekonsentrasi Non Fisik
• Inpres Bantuan Pembangunan
                                             Dana Tugas Pembantuan  Fisik
  Sekolah Dasar
                                             Dana Urusan Bersama  PNPM
• Inpres Dati I
                                              Mandiri, Fisik dan Non Fisik, Sharing
• Inpres Dati II
    p                                         10% dari APBD
• Dll


                              dadang-solihin.blogspot.com                       95
dadang-solihin.blogspot.com   96

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:159
posted:4/11/2012
language:English
pages:96
Description: Diklatpim III Kementerian Kesehatan Angkatan I Tahun 2012 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Jakarta 10 April 2012