RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA by GdUI6a

VIEWS: 2,868 PAGES: 49

									                                   KATA PENGANTAR


       Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala
kemapuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan.
Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah ( RPJMD ) Kabupaten Malang Tahun 2006
– 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Tahun
2009 mulai Tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
dan Nasional serta Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010 dengan tema ” Penguatan Ekonomi Lokal dan
Peningkatan Pelayanan Publik ”.


       Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang yang menjabarkan lebih rinci lagi mengenai
program, kegiatan dan target capaian masing – masing.


       Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan
terima kasih.


                                               Malang ,   Oktober 2009


                                    KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
                                         PERLINDUNGAN MASYARAKAT




                                      Drs.BAMBANG SUMANTRI, SH.MM.M Hum.
                                                 Pembina tingkat I
                                            NIP.19571209 197901 1 001
                                 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG


                  KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
                                      PERLINDUNGAN MASYARAKAT


                                     NOMOR : 180/     /421.401/2009

                                               TENTANG
 RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
                                           KABUPATEN MALANG

                                              TAHUN 2010

Menimbang                   :   Bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan
                                pembangunan hingga menentukan skala prioritas yang didukung
                                instrumen perencanaan yang terpadu dan partisipatif, maka
                                perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
                                dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang tahun 2010
                                dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
                                Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang;
Mengingat                   :   1.    Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
                                      Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan
                                      Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia
                                      Tahun 1950 Nomor 41 ), sebagaimana telah diubah dengan
                                      Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran
                                      Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan
                                      Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
                                2.    Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
                                      Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
                                      Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                                      Nomor 4286 );
                                3.    Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
                                      Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
                                      Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                                      Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                                      Nomor 4400 );

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                       2
                                4.   Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
                                     Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
                                     Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
                                     Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421 );
                                5.   Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
                                     Pemerintahan   Daerah     (   Lembaran    Negara   Republik
                                     Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
                                     Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana
                                     telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12
                                     Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                                     2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
                                     Indonesia Nomor 4844 );
                                6.   Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
                                     Perimbangan       Keuangan         Antara      Pemerintah
                                     Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
                                     Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
                                     Negara Republik Indonesia Nomor 4434 );
                                7.   Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
                                     Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
                                     Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
                                     Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );
                                8.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
                                     Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                                     2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nagara Republik
                                     Indonesia Nomor 4575 );
                                9.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
                                     Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
                                     Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
                                     Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
                               10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
                                     Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
                                     Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
                                     Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
                                     Republik Indonesia Nomor 4593 );
                               11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
                                     Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
                                     ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                           3
                                     25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                                     4614 );
                               12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
                                     Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
                                     Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
                                     Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
                                     Republik Indonesia Nomor 4663 );
                               13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                                     Pembagian   Urusan   Pemerintahan    antara   Pemerintah
                                     Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
                                     Daerah Kabupaten / Kota    ( Lembaran Negara Republik
                                     Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
                                     Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
                               14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
                                     Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
                                     Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
                                     Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
                               15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
                                     Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
                                     Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran
                                     Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
                                     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                                     4817 );
                               16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006
                                     tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
                                     (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2006 – 2010 ( Lembaran
                                     Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1 / E );
                               17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
                                     tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang
                                     dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan ( Lembaran
                                     Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2 / E );
                               18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
                                     tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
                                     Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1 /D );
                               19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
                                     tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran
                                     Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4 / E );


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                        4
                                20. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
                                     Organisasi    Perangkat     Daerah     Badan    Perencanaan
                                     Pembangunan ( Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun
                                     2008 Nomor 23 / D );
                                21. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
                                     Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah ( Berita
                                     Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40 / D );
Memperhatikan               :   1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640 / 751 / SJ
                                     Tangga            12       Maret        2009           Perihal
                                     Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;
                                2. Surat dari Bupati Malang yang ditandatangani oleh
                                     Sekretaris Daerah Nomor : 910/236/421.202/2009 perihal
                                     Penyusunan Rencana Kerja [ RENJA ] SKPD Tahunan.


                                                            MEMUTUSKAN

Menetapkan                  :        KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
                                     DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TENTANG RENCANA
                                     KERJA     SATUAN        POLISI      PAMONG     PRAJA     DAN
                                     PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG
                                     TAHUN 2010


                                                               Pasal 1
                                Dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
                                Perlindungan Masyarakat ini yang dimaksud dengan :
                                  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
                                  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah.
                                  3. Bupati adalah Bupati Malang.
                                  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
                                     DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
                                     Malang.
                                  5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
                                     tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
                                     dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
                                  6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
                                     disebut RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5
                                     ( lima ) tahun.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                              5
                                  7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
                                     Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
                                     Perangkat Daerah ( RENJA-SKPD ) adalah Dokumen
                                     Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
                                     1 (satu) tahun.
                                  8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
                                     diinginkan sampai dengan akhir periode perencanaan.
                                  9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
                                     akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
                                10. Kebijakan    adalah   arah/tindakan   yang   diambil     oleh
                                     Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
                                11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
                                     lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
                                     Daerah / Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
                                     memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
                                     yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
                                12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
                                     disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam
                                     rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan
                                     Rencana Pembangunan Daerah.
                                13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung
                                     jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan
                                     pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan
                                     Pembangunan Kabupaten Malang.
                                14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang
                                     selanjutnya disebut RKPD Tahun 2010 adalah Rencana Kerja
                                     Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.
                                                            Pasal 2
                                Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
                                Masyarakat Tahun 2010 merupakan Dokumen Perencanaan
                                Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam Jangka waktu 1
                                ( satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan
                                berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
                                                            Pasal 3
                                (1) RENJA tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
                                     berisi program – program prioritas yang dilaksanakan
                                     langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                            6
                                     Masyarakat      / Pemerintah       Daerah      dengan dukungan
                                     pembiayaan dari Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Timur dan
                                     Pemerintah Daerah yang ditempuh                dengan mendorong
                                     partisipasi masyarakat.
                                (2) RENJA Tahun 2010 disusun dengan sistematika penyusunan
                                     sebagai berikut:
                                     BAB I     PENDAHULUAN
                                               1.1       Latar Belakang
                                               1.2       Landasan Hukum
                                               1.3       Maksud dan tujuan penyusunan Rencana
                                                         Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
                                                         Perlindungan         Masyarakat    Kabupaten
                                                         Malang
                                               1.4       Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
                                                         Satuan      Polisi    Pamong      Praja   dan
                                                         Perlindungan         Masyarakat    Kabupaten
                                                         Malang
                                     BAB II     KONDISI,       KINERJA        DAN     PERMASALAHAN
                                                PELAYANAN SKPD
                                     BAB III    TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RENJA
                                                SKPD
                                     BAB IV     PRIORITAS PROGRAM SKPD
                                     BAB V      PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD ;
                                                1.      Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun
                                                        Rencana
                                                        a. Hasil Analisis kondisi dan masalah
                                                        b. Usulan    program      dan   kegiatan   dari
                                                           masyarakat
                                                2.      Evaluasi Pencapaian Kinerja pelaksanaan
                                                        tahun lalu
                                                3.      Identifikasi program dan kegiatan pusat dan
                                                        provinsi tahun rencana
                                                4.      Kajian terhadap pagu/plafon indikatif tahun
                                                        rencana
                                                5.      Tolok ukur dan target pencapaian program
                                                        SKPD
                                                6.      Rumusan usulan prioritas program dan


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                  7
                                                      kegiatan yang disusun Permendagri Nomor
                                                      13 Thun 2006 memuat informasi:
                                                      a) Kode fungsi Pemerintahan Daerah;
                                                      b) Kode urusan wajib atau urusan pilihan;
                                                      c) Kode SKPD;
                                                      d) Kode program;
                                                      e) Kode Kegiatan;
                                                      f) Tolak ukur dan target kinerja masukan
                                                         kegiatan;
                                                      g) Tolak ukur dan target kinerja keluar
                                                         kegiatan;
                                                      h) Tolak ukur dan target kinerja hasil;
                                                      i) Pagu indikatif dan indikasi sumber
                                                         pendanaan
                                     BAB VI      PENUTUP
                              (3)    Urutan secara rinci RENJA Tahun 2010 sebagaimana
                                     dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran dan
                                     merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
                                     ini.
                                                                Pasal 4
                                     Kapala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
                                     Masyarakat berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja
                                     Pemerintah Daerah Tahun 2010 dan RENJA SKPD Tahun
                                     2010.
                                                                Pasal 5
                                     Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010
                                     s/d 31 Desember 2010


                                              Ditetapkan di Malang
                                              Pada tanggal,      Oktober 2009

                                             KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
                                                    PERLINDUNGAN MASYARAKAT



                                              Drs.BAMABANG SUMANTRI, SH.MM.M Hum.
                                                              Pembina tingkat I
                                                       NIP.19571209 197901 1 001


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                          8
                                               LAMPIRAN   KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
                                               POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
                                               MASYARAKAT
                                               NOMOR        : 910/   /421.401/2009
                                               TANGGAL      :    OKTOBER 2009


               RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2010


                                              BAB I
                                           PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
         Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Malang Tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2010. Rencana Kerja Pembangunan
Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD
merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan pemerintah Daerah.
         Di dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 memuat 3 ( tiga ) agenda dan 7
( tujuh ) strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara komperehensif, sehingga hasil
pembangunan lima tahun ke depan diharap mampu membawa masyarakat Kabupaten
Malang menjadi lebih meningkat dalam hal kesalehan, demokratisasi dan kesejahteraan
melalui 7 ( tujuh ) langkah strategis yang dijabarkan dalam kebijakan program
pembangunan.
         Sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih pada Tahun 2006, ditetapkan 3
agenda pembangunan dan 7 strategi pembangunan, yaitu :
a. Agenda Mewujudkan Masyarakat Agamis;
    1) Peningkatan kesalehan sosial
b. Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis;
    1) Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakkan hukum
    2) Peningkatan Pelayanan Publik

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                9
c. Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera;
    1) Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
    2) Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
    3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
    4) Optimalisasi Pengeloalaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan
         Hidup
         Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan
Kabupaten Malang. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan
yang telah dicapai sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada
pelaksanaan tahun RKPD, ditetapkan Tema Tahun 2010 yaitu Penguatan Ekonomi Lokal
dan Peningkatan Pelayanan Publik yang menunjukkan titik berat pelaksanaan agenda
pembangunan.
         RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA
menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra SKPD ) ke
dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi,
harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan
terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara
bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.
Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi
acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai
berikut :
1. Menjadi pedoman dalam                   penyusunan APBD karena memuat arah   kebijakan
    Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
         Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan
melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Pasal 2 ( dua ) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan
wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada
pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta
masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                              10
         Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA
SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu
RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional
dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai
rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.


1.2      Landasan Hukum
         Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :
a. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah
      Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
      1950 Nomor 41 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun
      1965 ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
      Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
      Indonesia Nomor 4286 );
c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
      Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
      Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
      Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
      Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
      Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
      Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –
      Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
      Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
f.    Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
      Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
      2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah
      ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
      Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                11
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4575 );
i.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
     ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4576 );
j.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
     Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4593 );
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
     Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
l.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
     Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
     Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia );
m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
     Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
     ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
     Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
     Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4817 );
p. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana
     Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Malang Tahun 2006 –
     2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Malang 2006 Nomor 1/E );
q. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan
     Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
     ( Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E );
r.   Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
     Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/ D );
s. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan
     Pembangunan Daerah ( Lembaran Derah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4 /E );




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                             12
t.    Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
      Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( Berita Daerah Kabupaten
      Malang Tahun 2008 Nomor .................... );
u. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi
      Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40 / D );


1.3     Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS
        Kab.Malang
               Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
      perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang ini adalah untuk mengetahui dan
      mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program –
      program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan
      Perlindungan Masyarakat dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat Provinsi
      Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi
      masyarakat.
               Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
      perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang adalah :
      1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan
          langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat Kabupaten
          Malang;
      2. Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
          menitikberatkan pada program - program prioritas.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                             13
1.4    Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS Kab.Malang
      Sistematika Penulisan Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS Kab.Malang Tahun 2010
      adalah sebagai berikut:


 BAB l        PENDAHULUAN
              1.1     Latar Belakang
              1.2     Landasan Hukum
              1.3     Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP dan
                      LINMAS Kab.Malang
              1.4     Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS
                      Kab.Malang
 BAB ll       KONDISI, KINERJA dan Permasalahan Pelayanan SKPD
 BAB lll      TUJUAN, STRATEGI, dan Kebijakan Renja SKPD
 BAB IV       Prioritas Program SKPD
 BAB V        Program dan Kegiatan Renja SKPD
              1.      Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Rencana
                      A. Hasil Analisis kondisi dan masalah
                      B. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat
              2.      Evaluasi Pencapaian kinerja pelaksanaan tahun lalu
              3.      Identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana
              4.      Kajian terhadap pagu/plafon indikatif tahun rencana
              5.      Tolak ukur dan target pencapaian program SKPD
              6.      Rumusan usulan prioritas program dan kegiatan SKPD yang disusun
                      Permendagri Nomor 13 Thun 2006 memuat informasi: a) Kode fungsi
                      pemerintahan daerah; b) Kode urusan wajib atau urusan pilihan; c)
                      Kode SKPD; d) Kode program; e) Kode Kegiatan; f) Tolak ukur dan
                      target kinerja masukan kegiatan; g) Tolak ukur dan target kinerja
                      keluar kegiatan; h)   Tolak ukur dan target kinerja hasil; i)   Pagu
                      indikatif dan indikasi sumber pendanaan.
 BAB VI       PENUTUP




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                     14
                                                 BAB II


                  KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD


         Meski keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur,
yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara
substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak
mengalami perubahan yang berarti. Selanjutnya mengingat dalam tahun 2008 terdapat 2
(dua) periode berlakunya struktur organisasi, masing-masing :
1) Periode 1 Januari 2008 s.d. 24 Agustus 2008 :
    Berlakunya struktur organisasi berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun
    2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2) Periode 25 Agustus 2008 s.d. 31 Desember 2008 :
    Perubahan struktur organisasi sebagaimana poin 1 di atas, dari eselon III-a kemudian
    ditingkatkan kelembagaannya menjadi eselon II-b, berdasarkan Peraturan Daerah
    Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan
    Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
         Guna memberikan gambaran singkat secara umum tentang Satuan Polisi Pamong
Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam dua periode dimaksud, maka sebagai referensi,
berikut ini akan disampaikan beberapa hal berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, baik
berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004; maupun yang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008, sebagai berikut :
1) Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 :
    Tugas Pokok dan Fungsi :
    Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah :
    a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang ketentraman dan
         ketertiban serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Kepala
         Daerah.
    b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
         bidang fungsinya.
    Untuk      melaksanakan         tugas   tersebut   di   atas,   Satuan     Polisi   Pamong   Praja
    menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
    a. Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
    b. Pelaksanaan          pengembangan       kapasitas    yang    meliputi     pembinaan   personil
         ketatalaksanaan sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja.
    c. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta
         Keputusan Kepala Daerah.


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                           15
    d. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
         dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
    e. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program,
         pedoman dan petunjuk teknis.
    f.   Pelaksanaan tata usaha kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana.
    g. Pengkoordinasian perizinan yang terkait dengan Peraturan Daerah.
    h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib
         dilaksanakan dalam bidang Polisi Pamong Praja.


Struktur Organisasi :
         Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya maka Struktur Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun
2004, tersusun dan terstruktur dalam beberapa jenjang jabatan Struktural yang dapat
diringkas secara sederhana dalam bagan sebagai berikut :


                                                   TABEL 1
                                      BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
                            SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG
                        (Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004)


                                                KEPALA
                                                SATUAN




 Kelompok             Jabatan                                        Ka. Sub.
 Fungsional                                                           Bag. TU




              Kasi                         Kasi Ops Was           Kasi Dik Dak
          Tramtib. Um




Keterangan :
                        =    Garis Komando
                        =    Garis Koordinasi


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                            16
       Selanjutnya tentang gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008,
khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi
dapat ditampilkan sebagai berikut :

2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 :
   Tugas Pokok dan Fungsi :
   Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, adalah :
   a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta
       penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan
       perundang-undangan lainnya.
   b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
       tugasnya.
   Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan
   Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisis
       data untuk menyusun program kegiatan.
   b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan
       ketentraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, serta penyidikan
       dan penindakan.
   c. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil
       ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja.
   d. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
       Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
   e. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
       Keputusan Bupati, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
   f. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan program, pedoman,
       dan petunjuk teknis.
   g. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana.
   h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib
       dilaksanakan dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
   i. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,
       penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan
       perundang-undangan lainnya.
   j. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
       ketertiban umum di Daerah.
   k. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan
       Bupati, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
   l. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
       ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan
       Bupati, dan Peraturan perundang-undangan lainnya dengan Aparat Kepolisian
       Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
   m. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah,
       Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                           17
Struktur Organisasi :
       Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008, tersusun dan terstruktur dalam
beberapa jabatan Struktural sebagaimana gambar dalam bagan sebagai berikut :
                                   TABEL 2
                             BAGAN STRUKTUR
                           ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
            SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
              (Berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008)

                                            KEPALA SATUAN

                                    Drs. Bambang Sumantri, SH,MM,M.Hum




                Kelompok Jabatan                                                  Bagian
                    Fungsional                                                  Tata Usaha

                                                                          Dra. Dyah Sulistyani,M.Si



                                                             Sub Bag Umum                  Sub Bag
                                                             & Kepegawaian                Keuangan


                                                              Dra. Rochmah A             Indah S, Bsc




       Bidang Penyidikan &                 Bidang Pengendalian                  Bidang Perlindungan
           Penindakan                          & Trantib Um                         Masyarakat

          Stefanus L.H, S.IP               Heru Megantoro, S.IP                   Drs. Agung Sukarno




           Seksi Penyidikan                   Seksi Pengendalian                    Seksi Kesiagaan &
                                                                                      Penyelamatan


            Irmansyah, S.Sos                      Samsul Arifin                     Satrio Atmoko, SKM


           Seksi Penindakan                    Seksi Trantibum                      Seksi Peningkatan
                                                                                     SDM Sat. Linmas


            Drs. Heri Suwoko                     Murdiono, S.sos                           Harjito




 Keterangan :
                         = Garis Komando
                         = Garis Koordinasi




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                 18
         Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas sejak 1 Januari 2009 s.d. 10 Maret
2009 jabatan Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
belum terisi oleh Pejabat definitif. Pengisian jabatan tersebut sementara masih dirangkap
oleh Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Dan dengan belum terisinya
pejabat defenitif tersebut otomatis kewenangannya serba terbatas karena dalam
pengambilan kebijakan strategis masih harus senantiasa berkonsultasi dengan Sekretaris
Daerah.
         Selanjutnya sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan saat ini sebagai mana tertera
pada tabel 3.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                 19
                                         Tabel 3
                           DAFTAR KOMPOSISI PERSONIL DALAM
                     STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
                            DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

  No.              JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA                    JUMLAH
   1                               2                                           3
         Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan             =      1
  1.     Masyarakat :
         Membawahi dan mengkoordinasi 1 Kepala Bagian Tata Usaha
         dan 3 Kepala Bidang.
         Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dan        =     1 orang
  2.     Perlindungan Masyarakat :
         Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Bagian, masing-masing :      =   (13 orang)
         a.   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :                  =     1 orang
              -    membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang        =      6 orang
                   terdiri dari 5 PNS dan 1 orang Tenaga
                   Sukarelawan (Banpol. PP.)
         b.    Kepala Sub Bagian Keuangan :                             =     1 orang
               -    membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang       =     5 orang
                    terdiri dari 2 PNS, 1 CPNS, 1 orang Tenaga
                    Kontrak, dan 1 orang Tenaga Sukarelawan
                    (Banpol. PP)
  3.     Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan :                      =     1 orang
         Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :     =    (9) orang
         a.    Kepala Seksi Penyidikan :                                =     1 orang
               -    membawahi dan mengkoordinir 3 orang staf PNS        =      3 orang
                    yang berfungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri
                    Sipil (PPNS).
         b.    Kepala Seksi Penindakan :                                =     1 orang
               -     membawahi dan mengkoordinir 3 orang staf PNS       =     4 orang
                     dan 1 Tenaga Sukarelawan (Banpol. PP)
         Kepala Bidang Pengendalian dan Ketentraman &                   =     1 orang
  4.     Ketertiban Umum (Daltrantibum) :
         Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :     =    68 orang
         a.   Kepala Seksi Pengendalian :                               =     1 orang
              -    membawahi dan mengkoordinir 8 (delapan) unit         =    64 orang
                   regu yang terdiri dari 8 orang personil. Sedangkan
                   status kepegawaian personil terdiri 36 PNS, 9
                   CPNS, 3 orang Tenaga Kontrak dan 15 orang
                   Tenaga Sukarelawan (Banpol PP).

         b.      Kepala Seksi Trantibum :                               =     1 orang
                 -    membawahi dan mengkoordinir 4 orang staf.         =     4 orang

  5.     Kepala Bidang Perlindungan MAsyarakat :                        =     1 orang
         Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :     =    (4) orang

         a.      Seksi Kesiagaan & Penyelamatan :                       =     1 orang
                 -     membawahi dan mengkoordinir 1 orang CPNS         =     1 orang
         b.      Seksi Peningkatan SDM Satuan Linmas :                  =     1 orang
                 -     membawahi dan mengkoordinir 1 orang PNS          =     1 orang
                                          Jumlah Keseluruhan =       98 orang
        Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP & Linmas Tahun 2009


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                 20
         Bila dicermati secara seksama, tidak dipungkiri bahwa komposisi distribusi personil
di tiap unit/bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terlihat
tampak cukup timpang dalam penyebarannya. Contoh konkrit dari fakta tersebut
terpampang jelas pada Bidang Penyidikan dan Penindakan serta Bidang Perlindungan
Masyarakat yang memiliki jumlah personil yang sangat jauh dari harapan. Kendala tersebut
diakibatkan karena terbatasnya kualifikasi dan kuantitas personil yang memiliki kompetensi
sesuai fungsi pada bidang masing-masing. Kompetensi dimaksud diantaranya adalah personil
PPNS di Bidang Penyidikan dan Penindakan dan personil yang memiliki ketrampilan di
Bidang Linmas. Ketimpangan tersebut bila tidak terkelola dengan baik dan tetap dibiarkan,
maka sangat dimungkinkan akan berdampak kontraproduktif karena beban tugas yang
ditanggung tidak seimbang di pundak pelaksana serta akan sulit dalam rangka pencapaian
kinerja pada masing-masing bidang.


Sumber Daya Manusia
         Berdasarkan Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian, Pasal 13 Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja yaitu :
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Berijasah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya berpangkat
     Pengatur Muda (II/a);
c. Tinggi Badan sekurang – kurangnya 160 cm untuk laki – laki dan 155 cm untuk
     perempuan;
d. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f.   Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
          Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber
Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas
personil baik individu maupun, ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa
ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa
menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya
Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing :
1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi kompisisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
5. Kesadaran akan interdepensi.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                 21
         Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat
dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang
berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan
mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan
memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan
menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh
dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Malang, tentunya
tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama
dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra
unit kerjanya.
         Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, selain diupayakan melalui
rekruitmen        yang     selektif   didasarkan        pada     kecakapan   fisik      dan       mental,     juga
mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus
dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat
Penjejangan maupun Diklat Fungsional.
Namum pada kenyataan latar belakang tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong
Praja dan Perlindungan Masyarakat masih belum sesuai yang diharapkan ( PP Nomor 32
Tahun 2004, Bab IV Pasal 13 ) hal ini masih adanya pegawai yang berijasah SD maupun SMP ,
dan untuk mengetahui komposisi SDMPNS/CPNS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
                                      Tabel 4
                              KOMPOSISI SDM PNS/CPNS
          PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
                          MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
                                               Pendidikan Umum                Pendidikan Penjejangan
                                                                                     Diklat Struktural
  No.      Gol.      Jml
                               SD      SMP        SMA     D3      S1   S2     PIM
                                                                                          PIM III    PIM II
                                                                               IV
   1          2       3        4           5       6       7      8     9      10           11           12
   1.    IV           1        -           -       -       -      -     1       -            -           1
   2.    III-d        3        -           -       -       -      2     -       -           2             -
         III-c        2        -           -       -       -      2     -      1             -            -
         III-b        11       -           -       3       1      7     -       -             -          -
         III-a        12       -           -       6       -      1     -       -             -          -
   3.    II-d         6        -           -       9       -      -     -       -             -          -
         II-c         3        -           -       3       -      -     -       -             -          -
         II-b         -        -           -       -       -      -     -       -             -          -
         II-a         15       1           -       15      -      -     -       -             -          -
   4.   I-d           1        1           -       -       -      -     -       -             -          -
 Jumlah               53       2           -       37     1       13    1      1              1          1
   5.    CPNS
         (II-a)       15       -           -       15      -      -     -       -             -          -

 Jumlah Total         69       2           0       51     1       12    2      1              1          1

        Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP & Linmas Tahun 2009
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                       22
             Berdasarkan data yang tampak pada komposisi SDM tabel di atas, terlihat bahwa
staf satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat didominasi oleh
personil yang berlatar belakang pendidikan SLTA sejumlah 51 orang (75%) yang rata-rata
berpangkat golongan II. Sedangkan untuk D3, S1 dan S2 masih sangat minim mengingat
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk
dapat menguasai Peraturan Daerah/ Peraturan Perundang - Undangan dalam melaksanakan
tugas-tugas operasional yang sangat identik dengan identitas Satuan Polisi Pamong Praja dan
masih sangat diperlukan rekruitmen tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang
dibutuhkan guna mengisi kekurangan personil dengan latar belakang kualifikasi dan
keterampilan sesuai bidang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
dari SKPD lain.
           Selanjutnya yang dapat dilihat dari tabel di atas adalah tentang keikutsertaan dalam
pendidikan penjenjangan yang dimiliki oleh pemegang jabatan struktural yang ada. Dari 12
pos jabatan yang secara riil terisi oleh pejabat defenitif belum seluruhnya mengantongi
sertifikasi diklat penjenjangan, untuk Diklat Pim III 2 ( dua ) orang dan untuk Diklat PIM IV 8
( delapan ) orang yang belum mengikuti Diklat penjenjangan struktural untuk memenuhi
syarat sesuai jabatan yang diemban sehingga diharapkan dalam waktu dekat dapat
diikutsertakan dalam diklat dimaksud.


                                           Tabel 5
                         KOMPOSISI PEGAWAI NON PNS/TENAGA KONTRAK
                           PADA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
                               DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
                               MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

    Jenis                            Pendidikan Umum             Diklat Kesamaptaan
                Jml
   Kelamin                                                            Polisi PP
                        SD     SMP         SMA   D3    S1   S2

      Lk         6       2       2          2    -     -    -            6


      Pr         -       -       -          -    -     -    -            -

   Jumlah
                 6       2       2          2    -     -    -            6



    Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP & Linmas Tahun 2009.

           Gambaran singkat dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, komposisi personil
Pegawai Tenaga Kontrak yang telah masuk data base untuk diangkat menjadi CPNS/PNS
hanya tinggal 1 ( satu ) orang dengan latar belakang pendidikan SLTA. Sedangkan 5 ( lima )
orang lainnya adalah Pegawai Tenaga Kontrak yang ketika direkrut tahun 2003 bersumber
dari purnawirawan Bintara TNI-AD ( Kodim 0818 Malang ) yang berlatar belakang
pendidikan SD ( 2 orang ), SLTP ( 2 orang ) dan SLTA ( 1 orang ). Kelima personil tersebut
keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan warna tersendiri sebagai motivator yang
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                    23
diharapkan dapat memberikan contoh dan teladan berkaitan dengan disiplin dan
performance kepada anggota satuan Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan mereka
tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan batas usia maksimal serta
loyalitas dan dedikasi terhadap organisasi.

                                           Tabel 6
                         KOMPOSISI PEGAWAI NON PND/TENAGA SUKWAN
                                        [BANPOL PP]
                             PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
                              DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
                              MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

    Jenis                            Pendidikan Umum
                Jml                                                          Keterangan
   Kelamin
                        SD     SMP         SMA   D3    S1   S2
                                                                 Direkrut pada bulan November 2008
                23      1       3          18    -     1    -    untuk memenuhi kebutuhan
     Lk
                                                                 kekurangan personil pada satpol PP
                                                                 dan Linmas.
      Pr         -       -       -          -    -     -    -


   Jumlah       23      1       3          18    -     1    -                      -




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                              24
                                        Tabel 7
                  DATA PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL/ESELON
         PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
                                     TAHUN 2009
                   (Periode : 11 Maret 2009 s/d 30 September 2009)
                                                                     ESELON/
  No.                     NAMA                       JABATAN                        KET.
                                                                     PANGKAT
   1                           2                         3              4            5


                                                                        II-b
   1.     Drs. B. Sumantri, SH,MM,M.Hum.           Kepala Satuan                     -
                                                                     (Gol. IV/b)


                                             Kabag. TU merangkap        III-b
   2.     Dra. Dyah Sulistyani, M.Si
                                               Plt. Kepala Satuan    (Gol. III/d)


                                               Kasubag Umum &           IV-b
          Dra. Rochmah Atin
                                                 Kepegawaian         (Gol. III/b)


                                                                        IV-b
          Indah Susilowati, B.Sc.             Kasubag Keuangan
                                                                     (Gol. III-b)


                                             Kabid. Pengendalian        III-b
   3.     Heru Megantoro, S.IP
                                               dan Tramtibum         (Gol. III/d)


                                                                        IV-b
          Samsul Arifin                        Kasi Pengendalian
                                                                     (Gol. III/b)


                                                                        IV-b
          Murdiono, S.Sos                          Kasi Tramtibum
                                                                     (Gol. III/b)


                                             Kabid Penyidikan &        III-b
   4.     Stefanus L.H, S.IP
                                                Penindakan           (Gol. III/c)


                                                                        IV-b
          Irmansyah, S.Sos                         Kasi Penyidikan
                                                                     (Gol. III/b)

                                                                        IV-b
          Drs. Heri Suwoko                     Kasi Penindakan
                                                                     (Gol. III/b)

                                                                        III-b
   5.     Drs. Agung Sukarno                       Kabid Linmas
                                                                     (Gol. III/d)

                                               Kasi Kesiagaan &         IV-b
          Satrio Atmoko, SKM
                                                Penyelamatan         (Gol. III/c)


                                             Kasi Peningkatan SDM       IV-b
          Harjito
                                                Satuan Linmas        (Gol. III/b)



                     JUMLAH JENIS JENJANG ESELON                          3


       Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP & Linmas Tahun 2009




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                   25
                                           PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD


      I. Latar Belakang


                  Wilayah Kabupaten Malang yang begitu luasnya dimana terdiri dari 33
         Kecamatan dan 390 Desa / Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi
         Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan
         gangguan Ketentraman dan Ketertiban. Unjuk rasa yang marak di wilayah Kabupaten
         Malang juga tetap menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
         Masyarakat.
                  Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan
         Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah di
         Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
         semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu
         tampil terdepan sebagai motifator.
                  Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di
         Kabupaten Malang relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu
         indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku
         usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang
         dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui penetapan Peraturan Daerah
         dalam mendukung peningkatan iklim usaha.
                  Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan
         pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka
         menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. Instrumen
         dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran
         terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Malang menunjukkan angka variatif dan
         senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah
         pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal ini dibidangi oleh fungsi
         Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).
                  Selain itu Bencana Alam maupun Bencana lainnya yang diakibatkan oleh
         kelalaian manusia sewaktu – waktu dapat terjadi di wilayah Kabupaten Malang.
         Meskipun Satpol PP dan Linmas sering berkoordinasi dengan BMGK ( Badan
         Meteorologi Geofisika Klimatologi ) dan Instansi terkait, Bencana Alam tidak bisa
         diprediksikan secara pasti, sementara itu masyarakat juga masih belum mampu
         menyiapkan diri menghadapi bencana. Namun demikian Satpol PP dan Linmas
         senantiasa mengadakan pembinaan dalam upaya–upaya antisipasi bencana agar bisa
         dihindari serta proses pertolongan tanggap darurat agar terencana dan terarah,
         sementara proses pemulihan akibat bencana tidak bisa cepat dilakukan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                    26
       II. Permasalahan


   Faktor Internal :
   a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil
        ( Staf yang telah mengikuti latihan dasar Satpol PP bagi staf maupun pejabat eselon
        masih sedikit, masih kurangnya tenaga PPNS dimana sementara ini hanya ada 7 orang,
        masih banyak pejabat eselon yang belum mengikuti diklatpim Penjenjangan, serta
        tenaga teknis lainnya )
   b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.
        ( alat komunikasi, Gudang Laptop, printer....diuraikan )
   c. Masih perlunya penambahan Anggaran.


   Faktor Eksternal :
   a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.
   b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
   c. Maraknya peredaran melamin pada makanan dan minuman.
   d. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan
   e. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                27
                                           BAB III

                       TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN RENJA SKPD

         Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Malang untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
  a.     Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan
         Perlindungan Masyarakat ( Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian, Ketentraman
         dan Ketertiban Umum, Bidang Penyidikan dan Penindakan, Bidang Perlindungan
         Masyarakat ), karena memuat seluruh kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan
         Perlindungan Masyarakat;
  b.     Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) selama satu
         tahun;
  c.     Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong
         Praja dan Perlindungan Masyarakat.
  Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
  Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun 2010 adalah:
  a.     Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010; dalam
         rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
         Masyarakat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2010;
  b.     Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
         dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2010;
  c.     Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan
         Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang         dalam rangka penyelengaraan
         Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
  d.     Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara
         bidang bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat
         Kabupaten Malang;
  e.     Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada
         dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                              28
                                              BAB IV

                                      PRIORITAS PROGRAM SKPD

         Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2006 – 2010, serta
berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun
2010, garis - garis besar prioritas pembangunan Kabupaten Malang pada Tahun 2010
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2010
adalah sebagai berikut :


Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta penegakan Hukum dan HAM


 Pengembangan Hukum dan Hak Azasi Manusia
 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
 Penanggulangan Bencana


         Prioritas Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun
2010 telah diselaraskan dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010
dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 dan didalam melaksanakan program tersebut
terdapat prinsip – prinsip pengutamaan yang harus melandasi dan tercermin dalam
melaksanakan berbagai kegiatan yang masuk dalam bidang urusan dan program yaitu
meliputi :


Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :


 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban Bencana Alam




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                            29
                                                                                     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
                                                                             SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
                                                                                                    TAHUN 2010

                                                                                                                                                 INDIKATOR KINERJA
                                                                                              CAPAIAN PROGRAM                                KELUARAN KEGIATAN                                    HASIL KEGIATAN
                 URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN                                                                                                                                                                                             RENCANA
  NO                                                           PRIORITAS
                     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    ANGGARAN
                                                                                         TOLAK UKUR                  TARGET                TOLAK UKUR            TARGET                      TOLAK UKUR                     TARGET
    1                             2                                 3                          4                        5                        6                    7                          8                             9             10
   I    PROGRAM        PENINGKATAN KEAMANAN DAN                Proritas                                                                                                                                                                   555.611.750
        KENYAMANAN LINGKUNGAN                                 Tahun 2010
        Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan                                                                          Terlaksananya Pembinaan /         4 Giat    Mantapnya pemahaman tugas dan koordinasi      33 Orang         19.071.750
        Lingkungan                                                                                                              Sosialisasi      Penangganan                penangan trantibum dengan aparat trantib       [40%]
                                                                                                                                Trantibum      pada   Aparat                kecamatan
                                                                                                                                trantib Kecamatan
        Pengendalian Kebisingan       dan   Gangguan   dari                Tertangani Pengendalian kebisingan         80 %      Terlaksananya Pengawasan         132 Giat   Jumlah pelangaran yang dapat ditangani       3.115 kasus      286.240.000
        Kegiatan Masyarakat                                                dan ganguan dari kegiatan Masyarakat                 dan Penertiban terhadap                     melalui tindakan pembinaan, pengawasan        [20.77 %]
                                                                                                                                Pelanggaran Perda                           dan penertiban
        Pengendalian Keamanan Lingkungan                                   Tertangani   Pengendalian   keamanan       80 %      Terlaksananya        kegiatan    96 Giat    Jumlah pelangaran yang dapat ditangani                        250.300.000
                                                                           lingkungan                                           penegakan Perda melalui                     melalui tindakan represif;
                                                                                                                                tindakan represif
                                                                                                                                - Non Justisia                   36 Giat    - Non Justisia                                160 kasus       180.332.246
                                                                                                                                                                                                                            [32 %]
                                                                                                                                - Pro Justisia                   60 Giat    - Pro Justisia                               2 kali siding     69.986.086
                                                                                                                                                                                                                           15 Kasus
                                                                                                                                                                                                                            [50 %]
   II   PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN                             Terlaksannya     pengamanan       kerja   728 Giat                                                                                                             529.785.608
        PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL                             Proritas    pimpinan serta terealisasinya gangguan
                                                              Tahun 2010   trantibum dilingkungan perkantoran
                                                                           PEMKAB. Malang dan Rumah Dinas
                                                                           Pimpinan Daerah
        Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan                       Meningkatnya kerjasama dengan Aprat        90 %      Jumlah Kegiatan Pengamanan       363 Giat   Terkendalinnya pengamanan kerja Pimpinan                      164.111.886
        dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                  Keamanan dalam teknik Pencegahan                     dan Pengendalian yang dapat                 serta tertibnya aksi unjukrasa
                                                                           Kejahatan                                            dilaksanakan
                                                                                                                                -Pamwal Pimpinan                 349 Giat   -Pamwal Pimpinan                               349 Giat
                                                                                                                                                                                                                          [48.47 %]
                                                                                                                                -Pamdal Unjuk Rasa               14 Giat    -Pamdal Unjuk Rasa                              14 Giat
                                                                                                                                                                                                                          [46.67 %]
        Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam         Rangka                  Meningkatnya kapasitas aparat dalam        90 %      Jumlah kegiatan Jaga/ Piket      365 hari   Terkendalinya pengamanan dilingkungan          365 hari       365.673.722
        Pelaksanaan Siskam Swakarsa di Daerah                              rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di                 rutin           dilingkungan                perkantoran dan Rumah Dinas Pimpinan          [33.30 %]
                                                                           Daerah                                               Perkantoran dan Rumahdinas                  Daerah
                                                                                                                                Pimpinan Daerah
                                                                                                                                Perkantoran dan Rumah            365 hari   Perkantoran dan Rumah Dinas Bupati Malang     365 hari
                                                                                                                                Dinas Bupati Malang
                                                                                                                                Rumah Dinas Wakil Bupati         365 hari   Rumah Dinas Wakil Bupati Malang               365 hari
                                                                                                                                Malang
                                                                                                                                Perkantoran    Pemkab     di     365 hari   Perkantoran Pemkab di Kanjuruhan              365 hari
                                                                                                                                Kanjuruhan
  III   PROGRAM      PENCEGAHAN      DINI          DAN         Proritas                                              390 Keg.                                                                                                             205.139.800
        PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM                    Tahun 2010
        Pemantauan dan penyebarluasan informasi Potensi                    Terkendalinya     Informasi        dan     90 %      Terlaksananya pemantauan         390 Giat   Jumlah pemantauan daerah rawan bencanan       390 Giat        205.139.800
        Bencana alam                                                       Penaganan Bencana Alam                               dan         penyebarluasan                  dan bimbingan teknis antisipasi penanganan    [47.4 %]
                                                                                                                                informasi potensi bencana                   bencanan alam yang dapat dilaksanakan
                                                                                                                                alam




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                                                                30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BAB V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD

1. Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Rencana

                     a.                                          Hasil Analisis Kondisi dan Masalah

                                                                                                       Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Satuan Polisi pamong Praja dan
 Perlindungan Masyarakat memerlukan Strategi dengan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan
 potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, dapat dilakukan analisa SWOT sebagai berikut:


 1.                                  FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL:
                                     a.                                            KEKUATAN [STRENGTH]
                                                                                   1.                                            UU No. 32 Tahun 2004;
                                                                                   2.                                            PP No. 32 Tahun 2004;
                                                                                   3.                                            Perda No. 4 Tahun 2004;
                                                                                   4.                                            Keputusan Bupati No. 85 Tahun 2004;
                                                                                   5.                                            Sumber Daya Manusia;
                                                                                   6.                                            Sarana dan Prasarana;
                                                                                   7.                                            Dukungan Anggaran;
                                                                                   8.                                            Kondisi Kerja yang produktif.
                                     b.                                            KELEMAHAN [WEAKNESSES]
                                                                                   1.                                            Kurangnya analisa lapangan [Masyarakat] dalam menentukan Kebijakan Operasional;
                                                                                   2.                                            Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;
                                                                                   3.                                            Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi;
                                                                                   4.                                            Dukungan Anggaran yang terbatas;
                                                                                   5.                                            Kinerja Aparatur yang masih focus pada perintah yang birokratis dan kaku;
 2.                                  FAKTOR LINGKUNGAN EKSTRENAL
                                     a.                                            PELUANG [OPPORTUNITTIES]
                                                                                   1.                                            Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
                                                                                   2.                                            Adanya pembinaan personil dan Diklat;
                                                                                   3.                                            Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;
                                                                                   4.                                            Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
                                                                                   5.                                            Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.
                                     b.                                            TANTANGAN [THRETS]
                                                                                   1.                                            Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
                                                                                   2.                                            Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;
                                                                                   3.                                            Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;
                                                                                   4.                                            Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan;
                                                                                   5.                                            Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.
  Berdasarka n ive ntarisa si bebe ra pa unsur ya ng berpengaruh dari factor l ingk unga n Inte rna l maupun lingk ungan Ek sternal ma ka dal am rangka mew uj udkan kebe rha silan t ujua n dan sasa ra n, Satua n Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Ma syara kat meny usun strategi be rda sa rkan An alisis SWOT, sebag ai be rik ut:




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31
 a.   STRATEGI “STRENGTH-OPPORTUNITTIES” [SO]
      Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan [Strength] untuk memanfaatkan
      Peluang[Opportunitties] yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja
      dan Perlindungan Masyarakat secara Profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat
      serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh kedepan
      sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
 b.   STRATEGI “STRENGTH-THRETS” [ST]
      Yaitu strategi memaksimalkan Kekuatan [Strength] untuk menghadapi Tantangan [Threts] dengan
      mengupayakan sumberdaya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan anggaran serta
      komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat sebagai
      pelanggar sehingga pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu Efektif,
      Efisien, dan Ekonomis.
 c.   SRATEGI “WEAKNESSES-OPPORTUNITTIES” [WO]
      Strategi mengurangi Kelemahan [Weaknesses] untuk menentukan Peluang [Opportunitties],
      dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan
      pendidikan dan pelatihan [Diklat penjenjangan maupun fungsional yang diadakan Badan Diklat]
      bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang khusus
      menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang undangan serta kebijakan Kepala
      Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan
      anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya
      peningkatan kesejahteraan aparat.
 d.   STRATEGI “WEAKNESSES-THRETS” [WT]
      Strategi meminimalkan Kelemahan [Weaknesses] untuk menghadapi Tantangan [Threts] yang
      semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam rangka
      penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari Instansi atasnya dalam rangka
      pelayanan Masyrakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka Operasional.


 A. VISI DAN MISI
      1. VISI
         Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita
      dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan Visi
      penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehinga
      suatu instansi dapat tetap berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, serta produktif dan
      senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi.
         Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi
      Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang sebagai mana Renstra Orisinil
      yang telah ditetapkan pada Tahun 2001.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                32
    Visi Satuan Polisi Pamong Praja [Orisinil 2001-2005] adalah

         ” TERWUJUDNYA KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN MALANG YANG AMAN DAN TERTIB
          SERTA TERCAPAINYA PEMAHAMAN MAUPUN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
          PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU DISETIAP LINI APARAT DAN MASYARAKAT ”

    Visi Satuan Polisi Pamong Praja [Aktualisasi 2006] adalah:

         “ TERWUJUDNYA KONDISI KABUPATEN MALANG YANG AMAN DAN TERTIB SERTA TEGAK
          NYA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DISETIAP LINI APARATUR DAN MASYARAKAT”.

    Visi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungqan Masyarakat [Aktualisasi 2008 s.d Saat ini]
      adalah:

         “ TERWUJUDNYA KONDISI KABUPATEN MALANG YANG AMAN DAN TERTIB SERTA TEGAK
          NYA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DISETIAP LINI APARATUR DAN MASYARAKAT
          SERTA    TERSELENGGARANYA        PENANGGULANGAN         GANGGUAN      KETENTRAMAN       DAN
          KETERTIBAN UMU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT”.


    Penjelasan dari Visi diatas, adalah sebagi berikut:
    a.    Terwujudnya kondisi masyarakat Kabupaten Malang yang aman dan tertib mengandung makna
          bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang dapat melakukan aktifitas kegiatannya
          disegala aspek kehidupan dengan lancar dalam suasana tentram dan damai serta penuh toleransi.
    b.    Tercapainya pemahaman maupun kepatuhan terhadap peratauran perundang-undangan yang
          berlaku pada setiap lini aparat dan masyarakat mengandung makna bahwa terdapat peningkatan
          kesadaran hukum yang berdampak pada semakin menurunnya angka pelanggaran terhadap
          ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan
          Daerah serta Keputusan Kepala Daerah, yang pada akhirnya bermuara pada                system
          pemerintahan yang terbuka, bersih dan akuntable serta senantiasa mendapat legimitasi dan
          dukungan penuh dari publik.


    2. MISI


          Dalam rangka mewujudkan Visi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
      Kabupaten Malang telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang
      telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai
      harapan yang dicita-citakan.
          Dengan Misi yang telah dirumuskan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang
      berkepentingan dapat mengenal Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
      Kabupaten Malang, mengetahui peran maupun program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan
      serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.



Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                  33
      Misi pada Renstra Orisinil [sampai dengan tahun 2004] sebelumnya dirumuskan dalam 4 [empat]
      poin pernyataan yaitu:
      1. TERWUJUDNYA             PEMAHAMAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN, TUPOKSI DAN
            URAIAN TUGAS BAGI PERSONIL POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI INSTRUMEN PERSONIL
            YANG SELEKTIF;
      2. TERCIPTANYA PEMBERDAYAAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN REKRUTMEN PERSONIL
            YANG SELEKTIF;
      3. MENYUSUN PROGRAM DIKLAT SESUAI KEBUTUHAN;
      4. TERCIPTANYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
            SERTA PERIJINAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANTIB MASYARAKAT.


           Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka penyegaran kembali, maka pada bagian
      ini akan ditampilkan sepintas bahwa pada tahun 2004, seiring dengan perubahan-perubahan yang
      terjadi, maka rumusan misi sebagaimana disebutkan diatas, akhirnya direfisi sesuai perkembangan
      yang terjadi dan diringkas dalam 2 [dua] buah kalimat pernyataan Misi sebagaimana ditampilkan
      sebagai berikut:
      Misi Satuan Polisi Pamong Praja [Aktualisasi Tahun 2005] Adalah:

      1.     TERWUJUDNYA PEMAHAMAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN, TUPOKSI DAN
             URAIAN TUGAS BAGI PERSONIL POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI INSTRUMEN
             PELAKSANA TUGAS DAN TERCIPTANYA PEMBERDAYAAN POLISI PAMONG PRAJA
             DENGAN REKRUTMEN PERSONIL YANG SELEKTIF.
      2.     TERCIPTANYA PENEGAKAN PERDA DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA PERIJINAN
             DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANTIB MASYARAKAT.

           Selanjutnya, seiring dengan dinamika perubahan yang terjadi, maka Misi Aktualisasi yang telah
      direvisi pada tahun 2005 oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Malang, kemudian diefaluasi
      dan semakin dipertajam dan disempurnakan kembali pada tahun 2006 dengan penambahan
      beberapa kata pada poin Nomor 1 [satu], sehingga berubah rumusannya sebagai berikut:

      1.     TERWUJUDNYA PEMAHAMAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN, TUPOKSI POLISI
             PAMONG PRAJA SERTA PEMBERDAYAAN REKRUITMEN PERSONIL YANG SELEKTIF YANG
             DIDUKUNG SARANA KERJA YANG MEMADAI;
      2.     TERCIPTANYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
             DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANTIB MASYARAKAT.

           Kemudian dalam tahun 2008, seiring dengan perubahan struktur kelembagaan maka Misi
      Aktualisasi yang telah direvisi pada tahun 2006 kembali disesuaikan dengan perkembangan yang
      terjadi sehinga dari 2 [dua] menjadi 3 [tiga] kalimat sebagai berikut:




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                   34
      1.     TERWUJUDNYA PEMAHAMAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN, TUPOKSI POLISI
             PAMONG PRAJA SERTA PEMBERDAYAAN REKRUITMEN PERSONIL YANG SELEKTIF YANG
             DIDUKUNG SARANA KERJA YANG MEMADAI;
      2.     TERCIPTANYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
             DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRAMTIB MASYARAKAT;
      3.     TERCIPTANYA PENANGGULANGAN BENCANA DAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN
             KETERTIBAN UMUM LAINNYA DALAM MASYARAKAT.


B   TUJUAN DAN SASARAN


    1. TUJUAN
           Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima
      tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi issu-issu tren
      yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu
      kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan,
      maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka
      terealisasinya suatu misi.


           Sehubungan dengan itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
      Kabupaten Malang menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:
      Tujuan Pertama dalam rangka mewujudkan Misi Pertama [Terwujudnya pemahaman terhadap
      perundang-undangan, tupoksi Polisi Pamong Praja serta pemberdayaan rekrutmen personil yang
      selektif yang didukung sarana kerja yang memadai] adalah:


      1. Menciptakan aparatur dan masyarakat yang taat kepada Hukum dan Perundang-undangan.
      Tujuan Kedua dalam rangka mewujudkan Misi Kedua [Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah
      dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan trantib Masyarakat] adalah:
      2. Meningkatkan kualitas aparat Penegak Peraturan Daerah yang mumpuni dan mampu mengayomi
           masyarakat.
      Tujuan Ketiga dalam rangka mewujudkan Misi Ketiga [Terciptanya penanggulangan bencana dan
      gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat] adalah:
      3. Mewujudkan pemberdayaan potensi Perlindungan Masyarakat [Linmas] dalam mendukung
           penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat.


    2. SASARAN
           Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan
      dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek
      yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam
      Renstra.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                 35
             Mengacu pada pengertian diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
      Masyarakat Kabupaten Malang menetapkan Sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan Misi dan
      Tujuan sebagai berikut:
    Misi Pertama :
      Terwujudnya pemahaman terhadap Perundang-undangan, tupoksi Polisi Pamong Praja serta
      pemberdayaan rekrutmen personil yang selektif yang didukung sarana kerja yang memadai.
    Tujuan 1                      :    Menciptakan aparatur dan masyarakat yang taat kepada hukum
                                       dan perundang-undangan.
    Sasaran 1 [Orisinil]          :    Tersedianya kendaraan operasional dan peralatan pengamanan serta
                                       sarana perorangan berupa Tameng, Tongkat dan Senjata Api [peluru
                                       karet] sesuai kebutuhan.
    Sasaran 1 [Aktualisasi]       :    Tersedianya sarana kerja maupun kendaraan operasional dan peralatan
                                       pengamanan baik tim maupun perorangan sesuai ketentuan.
    Sasaran 2 [Orisinil]          :    Adanya koordinasi yang mantap dengan instansi terkait.


    Sasaran 2                     :    Terciptanya kondisi yang baik dengan instansi terkait.
    [Aktualisasi 2006]
    Sasaran 3 [Orisinil]          :    Terwujudnya Transparasi sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan
                                       Kepala Daerah.
    Sasaran 3                     :    Terwujudnya transparasi sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan
    [Aktualisasi 2007]                 Kepala Daerah serta Perundang-undangan yang berlaku dalam
                                       mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban.
    [Sasaran 4]                   :    Terciptanya keamanan dan ketertiban
    [Aktualisasi 2007]                 [Dihilangkan dan disatukan dengan Sasaran 3]
    Sasaran 4                     :    Peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perijinan Ijin
                                       Gangguan.
    Misi kedua :
      Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka
      mewujutkan trantib masyarakat.
    Tujuan 2                       :   Meningkatkan kualitas aparat Penegak Peraturan Daerah yang
                                       mumpuni dan mampu mengayomi masyarakat.
    Sasaran 1 [Orisinil]           :   Adanya disiplin kerja PNS sebagai unsur keteladanan.


    Sasaran 1                      :   Terciptanya disiplin kerja PNS
    [Aktualisasi 2006]


    Sasaran 2 [Orisinil]           :   Tersedianya personil yang berkualitas dan mumpuni.


    Sasaran 2                      :   Tersedianya personil yang berkualitas.



Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                     36
    Sasaran 3                      :   Tersedianya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] sesuai
                                       kebutuhan.
    Sasaran 4                      :   Tersedianya pengola data yang akurat dan inovatif.
    Misi ketiga :
      Terciptanya penanggulangan bencana dan gangguan trantibum lainya dalam masyarakat.
    Tujuan 3                       :   Mewujudkan pemberdayaan potensi Perlindungan Masyrakat
                                       [Linmas] dalam mendukung penaggulangan bencana dan
                                       penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat.
    Sasaran 1 [Orisinil]           :   Terciptanya Perlindungan Masyarakat [Linmas] yang terampil dan
                                       terlatih.
    Sasaran 1 [Orisinil]           :   Tersedianya data base daerah rawan bencana yang akurat dalam rangka
                                       penyelenggaraan penaggulangan bencana.


C   CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
    1. KEBIJAKAN
         Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman,
      pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin
      menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.
         Sehubungan dengan pengertian diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
      Kabupaten Malang menetapkan Kebijakan sebagai berikut :
      1. Peningkatan kebijakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencapaian tujuan;
      2. Peningkatan hubungan antar instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
      3. Peningkatan kualitas pembinaan dan sosialisasi Perda;
      4. Peningkatan kualitas kebijakan antisipasi dini terhadap pelanggar perijinan dan permasalahan
         trantib yang berpontensi menimbulkan gangguan;
      5. Peningkatan kualitas pelayanan prima/ penyederhanaan prosedur pelayanan dalam penyelesaian
         Ijin Gangguan;
      6. Peningkatan kualitas kerjasama dengan Badan Pengawasan dan Badan Kepegawaian dalam
         pembinaan dan pengawasan melekat pada PNS;
      7. Peningkatan Kualitas kerjasama dengan Badan Diklat;
      8. Peningkatan kualitas penyidikan, pemberkasan dan penindakan pelanggaran Perda lewat
         pendekatan pembinaan maupun penegakan hukum;
      9. Peningkatan kebijakan mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi staf Satuan Polisi Pamong
         Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang yang membidangi pengolahan data;
     10. Peningkatan kualitas kerjasama dengan TNI/POLRI dan Instansi terkait lainya dalam rangka
         peningkatan kapasitas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
         Malang;
     11. Peningkatan kualitas monitoring dan kerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika [BMG]
         dalam rangka sosialisasi bencana alam;



Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                     37
         Implementasi dari kebijakan diatas akan diwujudkan dalam bentuk produk surat-surat dinas
      maupun pembuatan petunjuk operasional/ prosedur tetap yang akan dijadikan sebagai pedoman
      pelaksanaan kegiatan, pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan dan pendorong motifasi bagi staf
      dalam melaksanakan tugas.


    2. PROGRAM
         Progam adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematif yang akan
      dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam
      rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan
      sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang menetapkan
      beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

      a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan bagian tata usaha;
      b. Memperhatikan program pemerintah kabupaten malang, pemerintah propinsi dan pemerintah
         pusat;
      c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
      d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.


         Program dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
      Malang telah disusun sebagai berikut:


    1. Program Kerja Lima Tahun :
         Program kerja lima tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
      Malang disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut :
      a. Program kerja pembinaan :
          Dalam mengantipasi tujuan dan sasaran serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka cukup
          beralasan untuk perlu dilakukan pembinaan dari dalam terhadap aparatur Satuan Polisi Pamong
          Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang secara berkesinambungan dengan
          maksud agar dapat mengimbangi perkembangan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat.


      b. Program Kerja Penyuluhan Masyarakat :
          Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tujuan akhir maka penyuluhan terhadap masyarakat
          sebagai mitra dalam pembangunan merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan secara
          terus-menerus.


      c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :
          Faktor penunjang dalam operasional dan pelayanan serta dalam pembinaan masyarakat terhadap
          peraturan perundang-undangan, maka peningkatan sarana dan prasarana termasuk pilihan
          prioritas dalam mendukung peningkatan kinerja.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                    38
    2. Program Kerja Tahunan :
      a. Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang
         dengan mengadakan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
      b. Penyempurnaan rekruitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
         Kabupaten Malang pria/wanita;
      c. Peningkatan efisiensi dalam pengunaan anggaran yang beroreantasi kepada kinerja;
      d. Peningkatan kualitas perencanaan, ketata usahaan dan pelayanan kesejahteraan pegawai;
      e. Pembinaan dan penyuluhan tramtib masyarakat;
      f. Peningkatan kelancaran pelayanan proses rekomendasi pemberian perijinan;
      g. Peningkatan Operasi Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran PERDA serta Operasi yustisi
         bersama PPNS dan instansi terkait;
      h. Peningkatan kesamaptaan petugas keamanan dalam dan petugas pengawalan pimpinan;
      i. Penertiban pelaksanaan apel pagi PNS dilingkungan kantor bupati maupun dilapangan;
      j. Peningkatan pemeriksaan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA;
      k. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait [Polisi Militer/
         Korwas Polri/ Kejaksaan/ Pengadilan tipiring, polisi Wisata, Polisi Hutan, Polisi PJKA dll];
      l. Penyempurnaan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa
         Penuntut Umum;
      m. Peningkatan penunjang sarana kerja dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja dan
         Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang dan atau belanja Modal;
      n. Pelayanan administrasi perkantoran;
      o. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
      p. Peningkatan disiplin aparatur;
      q. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
      r. Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
      s. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
      t. Peningkatan kesadaran hukum dan hak azasi manusia;
      u. Peningkatan kualitas Pelayanan administrasi perijinan;
      v. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam.




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                39
3. KEGIATAN

 PROGRAM/ KLEGIATAN

  1.     Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
         a.    Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
         b.    Penyediaan Jasa Administrasi Keungan
         c.    Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
         d.    Penyediaan Alat Tulis Kantor
         e.    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
          f.   Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
         g.    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
         h.    Penyediaan Makanan dan Minuman
          i.   Rapat Rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
  2      Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
         a.    Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
         b.    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
         c.    Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  3       Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
         a.    Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
         b.    Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
         c.    Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran
         d.    Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  4       Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
         a.    Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkunagan.
         b.    Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat.
         c.    Pengendalian Keamanan Lingkungan
  5       Progam Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal
         a.    Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
         b.    Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
  6       Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
         a.    Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
  7       Progam Pencegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Alam
         a.    Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
  8     Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
         a.    Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

       b. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

          NIHIL




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                        40
      2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu



  No.         Program                      Kegiatan              Rencana     Realisasi    Prosentase
      1           2                            3                    4            5            6


   I.     Pelayanan           1.    Penyediaan Jasa               1 Tahun     1 Tahun       100%
          Administrasi              Komunikasi, Sumber Daya     (12 bulan)   (12 Bulan)
          Perkantoran               dan Listrik
                              2.    Penyediaan Jasa               1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Administrasi Keuangan       (12 Bulan)   (12 Bulan)
                              3.    Penyediaan Jasa               1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Kebersihan Kantor           (12 Bulan)   (12 Bulan)
                              4.    Penyediaan ATK                1 Tahun     1 Tahun       100%
                                                                (12 Bulan)   (12 Bulan)
                              5.    Penyediaan Barang &           1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Cetakan Penggandaan         (12 Bulan)   (12 Bulan)
                              6.    Penyediaan Komponen           1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Instalasi                   (12 Bulan)   (12 Bulan)
                                    Listrik/Penerangan
                                    Bangunan Kantor
                              7.    Penyediaan Bahan Bacaan &     1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Peraturan Per-UU-an         (12 Bulan)   (12 Bulan)
                              8.    Penyediaan Makanan &          1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Minuman                     (12 Bulan)   (12 Bulan)
                              9.    Rapat-Rapat Koordinasi &      1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Konsultasi ke Luar Daerah   (12 Bulan)   (12 Bulan)
  II.     Peningkatan         1.    Pemeliharaan                  1 Tahun     1 Tahun       100%
          Sarana &                  Rutin/Berkala Gedung        (12 Bulan)   (12 Bulan)
          Prasarana                 Kantor
          Aparatur
                              2.    Pemeliharaan                  1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Rutin/Berkala Randis        (12 Bulan)   (12 Bulan)
                                    Operasional
                              3.    Pemeliharaan                  1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Rutin/Berkala Peralatan     (12 Bulan)   (12 Bulan)
                                    Gedung Kantor
                              4.    Pemeliharaan                  1 Tahun     1 Tahun       100%
                                    Rutin/Berkala Mebeleur      (12 Bulan)   (12 Bulan)
  III.    Peningkatan         1.    Bimbingan Teknis              1 Tahun     1 Tahun       100%
          Kapasitas                 Implementasi Peraturan      (12 Bulan)   (12 Bulan)
          Sumberdaya                perundang-undangan
          Aparatur
 IV.      Peningkatan         1.    Penyusunan Laporan           1 Unit       1 Unit        100%
          Pengembangan              Capaian Kinerja &
          Sistem                    Ikhtisar Realisasi
          Pelaporan                 Kinerja SKPD
          Capaian
          Kinerja &
          Keuangan
 IV.      Peningkatan         1.    Penyusunan Laporan           1 Unit       1 Unit        100%
          Pengembangan              Capaian Kinerja &
          Sistem                    Ikhtisar Realisasi
          Pelaporan                 Kinerja SKPD
          Capaian
          Kinerja &
          Keuangan
                              2.    Penyusunan Pelaporan         1 Unit       1 Unit        100%
                                    Keuangan Akhir Tahun
 V.       Peningkatan         1.    Pelatihan Pengendalian      4 kegiatan   4 kegiatan     100%
          Keamanan &                Keamanan & Kenyamanan
          Kenyamanan                Lingkungan
          Lingkungan
                              2.    Pengendalian Kebisingan &   360 kali     360 kali       100%
                                    Gangguan dari Kegiatan      Kegiatan     Kegiatan
                                    Masyarakat

                              3.    Pengendalian Kemanan        144 kali      144 kali      100%
                                    Lingkungan                  Kegiatan      Kegiatan
                                    1)    Penyidikan            (72 giat)    (72 giat)      100%

                                    2)     Pembongkaran         (72 giat)    (72 giat)      100%




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                               41
   1             2             3                4                    5             6         7
 VI.      Pemeliharaan        1.    Peningkatan Kerjasama        408 kali     153 kali     37,50%
          Kamtrantibmas             dengan Aparat Keamanan       Kegiatan      Kegiatan
          & Pencegahan              dalam Teknik Pencegahan
          Tindak                    Kejahatan :
          Kriminal
                                    1)     Monitoring            (15 hari)    (15 hari)    (100%)
                                           Pengamanan Petugas
                                           Satpol PP
                                    2)     Pengamanan Petugas    (1 hari)     (1 hari)     (100%)
                                           Linmas di tiap TPS
                                           se-Kabupaten Malang
                                    3)     Pam Unjuk Rasa        (8 giat)     (6 giat)      75%

                                    4)     PAMWAL Bupati         (384 giat)   (131 giat)   73,96%

                              2.    Peningkatan Kapasitas        366 hari     366 hari     100%
                                    Aparat Keamanan dalam
                                    rangka Pelaksanaan
                                    Siskamswakarsa di Daerah
                                    :
                                    1)    Pengamanan Rumah       (366 hari)   (366 hari)   (100%)
                                          Dinas dan
                                          Perkantoran Pemkab.
                                          Malang




    3. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana

           NIHIL




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                            42
4. Kajian Tahapan Pagu/Plafon Indikatif tahun Rencana

                                                              PAGU
  NO              PROGRAM/KEGIATAN                                                             KAJIAN                                       KETERANGAN
                                                            ANGGARAN
    1                            2                             3                                    4                                                 5
    I      PROGRAM         PELAYANAN  ADMINISTRASI                 216.408.842
           PERKANTORAN
           Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya                   4.500.000    Tercukupinya kebutuhan Penyediaan        Lancarnya Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
           Air dan Listrik                                                        Jasa Komikasi, Sumber Daya Air dan
                                                                                  Listrik selama satu tahun
           Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                    59.400.000    Terlaksananya       Penyediaan Jasa      Tertibnya Administrasi Keuangan
                                                                                  Administrasi Keuangan
           Penyediaan Jasa Kebersihan kantor                         7.840.000    Tercukupinya        Penyediaan Jasa      Meningkatnya Jasa Kebersihan Kantor
                                                                                  Kebersihan kantor selama satu tahun
           Penyediaan Alat Tulis kantor                             17.618.842    Tercukupinya Penyediaan Alat Tulis       Meningkatnya Pelayanan Administasi Perkantoran
                                                                                  kantor selama satu tahun
           Penyediaan      barang       Cetakan      dan            27.800.000    Tercukupinya Penyediaan         barang   Meningkatnya Pelayanan Administasi Perkantoran
           Penggandaan                                                            Cetakan dan Penggandaan kantor
                                                                                  selama satu tahun
           Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /                   6.000.000    Tercukupinya Penyediaan Komponen         Meningkatnya Pelayanan Administasi Perkantoran
           Penerangan Bangunan Kantor                                             Instalasi          Listrik/Penerangan
                                                                                  Bangunan Kantor selama satu tahun
           Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan                     3.450.000    Tercukupinya       Penyediaan bahan      Meningkatnya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan
           Perundang -undangan                                                    bacaan dan Peraturan Perundang -         Perundang -undangan
                                                                                  undangan selama satu tahun
           Penyedian makanan dan Minuman                            31.500.000    Tercukupinya      Penyedian makanan      Meningkatnya Penyedian makanan dan Minuman selama
                                                                                  dan Minuman selama satu tahun
           Rapat Rapat Kodinasi dan Konsultasi ke Luar              58.300.000    Terlaksananya Rapat Rapat Kodinasi       Meningkatnya Rapat Rapat Kodinasi dan Konsultasi ke
           Daerah                                                                 dan Konsultasi ke Luar Daerah            Luar Daerah
    II     PROGRAM PENINGKATAN          SARANA DAN                  50.604.000
           PRASARANA APARATUR
           Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                10.500.000    Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/        Terawatnya Gedung Kantor
                                                                                  Berkala Gedung
           Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan                   28.554.000    Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/        Terawatnya Kendaraan Dinas
           Dinas/ Operasional                                                     Berkala     Kendaraan      Dinas/
                                                                                  Operasional
           Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan                   11.550.000    Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/        Terawatnya Peralatan Gedung Kantor
           Gedung Kantor                                                          Berkala     Kendaraan      Dinas/
                                                                                  Operasional
     III   PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM                    9.536.000
           PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
           Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar             2.534.000   Terlaksanaya Kegiatan Penyusunan         Tersusunnya       Laporan Capain Kinerja dan Iktisar
           Realisasi Kinerja SKPD                                                 Laporan Capain Kinerja dan Iktisar       Realisasi Kinerja SKPD
                                                                                  Realisasi Kinerja SKPD



Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                            43
    1                            2                           3                                   4                                                    5
          Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                  2.334.000    Terlaksanaya Kegiatan Penyusunan           Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
                                                                                 Pelaporan Keuangan Semesteran
          Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran                   2.334.000    Terlaksanaya Kegiatan Penyusunan           Tersusunnya Laporan Pronosis Realisasi Anggaran
                                                                                 Pronosis Realisasi Anggaran
          Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                   2.334.000    Terlaksanaya Kegiatan Penyusunan           Tersusunnya Laporan Keuangan Ahir Tahun
                                                                                 Laporan Keuangan Ahir Tahun
   IV     PROGRAM      PENINGKATAN      KEAMANAN      DAN         555.611.750
          KENYAMANAN LINGKUNGAN
          Pelatihan   Pengendalian      Keamanan      dan          19.071.750    Terlaksanya kegiatan        Pelatihan      Mantapnya pemahaman tugas dan koordinasi penanganan
          Kenyamanan Lingkungan                                                  Pengendalian     Keamanan         dan      trantibum dg Aparat Trantib Kecamatan
                                                                                 Kenyamanan Lingkungan
          Pengendalian Kebisingan    dan   Gangguan   dari        286.240.000    Terlaksananya               kegiatan       Meningkatanya Kegiatan Kebisingan dan Gangguan dari
          Kegiatan Masyarakat                                                    Pengendalian     Kebisingan      dan       Kegiatan Masyarakat dan Menurunnya jumlah pelanggaran
                                                                                 Gangguan dari Kegiatan Masyarakat          Perda
          Pengendalian Keamanan Lingkungan                        250.300.000    Terlaksananya 2 kali kegiatan sidang       Menurunya jumlah kasus pelanggran Perda hingga 80 %
                                                                                 (15 Kasus)
    V     PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN                  529.785.608
          PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
          Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan            164.111.886    Terlaksananya kegiatan Peningkatan         Terkendalinya Kegiatan Pengamanan Kerja Pimpinan
          dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                      Kerjasama Dengan Aparat Keamanan           serta tertibnya aksi unjuk rasa
                                                                                 dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
          Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam        Rangka        365.673.722    Terlaksananya Kegiatan Peningkatan         Terkendalianya kegiatan pengamanan di lingkungan
          Pelaksanaan Siskam Swakarsa di Daerah                                  Kapasitas Aparat Dalam Rangka              Kantor, Rumdis Bupati Malang, Rumbis Wakil Bupati
                                                                                 Pelaksanaan Siskam Swakarsa di             Malang dan Perkantoran Kanjuruhan Kepanjen
                                                                                 Daerah
     VI   PROGRAM      PENCEGAHAN      DINI          DAN          205.139.500
          PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
          Pemantauan dan penyebarluasan informasi Potensi         205.139.800    Terlaksananya Kagiatan   Pemantauan        Terkendalinya    Kagiatan        Pemantauan dan penyebarluasan
          Bencana alam                                                           dan penyebarluasan informasi Potensi       informasi Potensi Bencana alam
                                                                                 Bencana alam
   VII    PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI ROKOK DAN                    200.000.000
          TEMBAKAU
          Pembarantasan Barang Kena Cukai Ilegal                  200.000.000    Terlaksananya                   Kegiatan   Terkendalinya Keberadaan Barang Kena Cukai Ilegal
                                                                                 Pembarantasan Barang Kena Cukai Ilegal
   VIII   PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK                  1.000.000.000
          MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMNAN
          Penugasan     Satlinmas    dalam  penaganan            1.000.000.000   Terlaksananya Kegiatan       Penugasan     Terkendalinya kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala
          Ketentraman,    Ketertiban    dan Keamanan                             Satlinmas dalam penaganan Ketentraman,     Daerah / PILBUP
          Pemilu/Pilkada                                                         Ketertiban dan Keamanan Pemilu/Pilkada




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                     44
5. Tolak Ukur dan Target Pencapaian Program SKPD


                                                                             CAPAIAN PROGRAM
  NO                           PROGRAM/KEGIATAN
                                                                       TOLAK UKUR                       TARGET
   1                          2                                              3                            4
   I      PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN   Peningkatan Kegiatan Pelayanan Administrasi              100%
                                                       Perkantoran
   II     PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA     Terlaksananya Peningkatan Saranan dan                    100%
          APARATUR                                     Prasarana Aparatur
   III    PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM      Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan              100%
          PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN       Capaian Kinarja dan Keuangan
   IV     PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN             Tertangganinya n gangguan dalam masyarakat        3.290 Kasus
          KENYAMANAN LINGKUNGAN                        akibat masih tingginya pelanggaran Perda
   V      PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN       Terkendalinya Pengamanan Kerja Pimpinan serta          728 Giat
          PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL                   Terantisipasi Gannguan Trantibum di lingkungan
                                                       perkantoran Pemkab. Malang dan Rumah Dinas
                                                       Pimpinan Daerah
   VI     PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN                  Terkendalinya Informasi dan Penanganan                 390 Giat
          PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM           Bencana Alam
  VII     PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI ROKOK DAN         Terkendalinya Kegiatan Pemberantasan Industri          408 Giat
          TEMBAKAU                                     Rokok dan Tembakau Ilegal
  VIII    PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK        TerKendalinya Kegiatan Pengamanan Pemnilihan
          MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMNAN               Kepala Daerah (PILBUP)




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                 45
  6. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN                  :   1.19.             KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI                           :   1.19.0300.        SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



                                                                                                              INDIKATOR KINERJA
                                                                         CAPAIN PROGRAM                        KELUARAN KEGIATAN                       HASIL KEGIATAN             RENCANA ANGGARAN
                 KODE PROGRAM DAN
 NO                                            PRIORITAS                                                                                                                   TARG
                 KEGIATAN /URAIAN                                    TOLAK UKUR            TARGET           TOLAK UKUR             TARGET           TOLAK UKUR
                                                                                                                                                                            ET
      1                      2                        3                    4                 5                      6                 7                   8                  9           10
  I       1.19.1.19.0300.01.                                                                                                                                                           216.408.842
          PROGRAM               PELAYANAN
          ADMINISTRASI PERKANTORAN
          1.19.1.19.0300.01.02.                              Peningkatan Penyediaan        100%     Terbayarnya Jasa                100%    Tepenuhinya Penyediaan         100           4.500.000
          Penyediaan     Jasa    Kominikasi,                 Jasa Kominikasi, Sumber                Komunikasi, Sumber Daya                 Jasa Kominikasi, Sumber         %
          Sumber Daya Air dan Listrik                        Daya Air dan Listrik                   Air dan Listrik                         Daya Air dan Listrik
          1.19.1.19.0300.01.07.                              Peningkatan Penyediaan        100%     Terlaksananya Penyediaan        100%    Tertibnya     Administrasi     100          59.400.000
          Penyediaan Jasa Administrasi                       Jasa        Administrasi               Jasa           Administrasi             Keuangan                        %
          Keuangan                                           Keuangan                               Keuangan
          1.19.1.19.0300.01.08.                              Peningkatan Penyediaan        100%     Terlaksananya Penyediaan        100%    Terpenuhinya Penyediaan        100           7.840.000
          Penyediaan     Jasa    Kebersihan                  Jasa Kebersihan kantor                 Jasa Kebersihan kantor                  Jasa Kebersihan kantor          %
          kantor
          1.19.19.0300.01.10.                                Peningkatan Penyediaan        100%     Terbelinya    Alat     Tulis    100%    Terpenuhinya Penyediaan        100          17.618.842
          Penyediaan Alat Tulis kantor                       Alat Tulis kantor                      kantor                                  Alat Tulis kantor               %
          1.19.1.19.0300.01.11.                              Peningkatan Penyediaan        100%     Terlaksananya Penyediaan        100%    Terpenuhinya Penyediaan        100          27.800.000
          Penyediaan barang Cetakan dan                      barang     Cetakan     dan             barang     Cetakan      dan             barang      Cetakan     dan     %
          Penggandaan                                        Penggandaan                            Penggandaan                             Penggandaan
          1.19.1.19.0300.01.12.                              Peningkatan Penyediaan        100%     Terlaksananya Penyediaan        100%    Terpenuhinya Penyediaan        100           6.000.000
          Penyediaan Komponen Instalasi                      Komponen          Instalasi            Komponen           Instalasi            Komponen           Instalasi    %
          Listrik/Penerangan      Bangunan                   Listrik/Penerangan                     Listrik/Penerangan                      Listrik/Penerangan
          Kantor                                             Bangunan Kantor                        Bangunan Kantor                         Bangunan Kantor
          1.19.1.19.0300.01.15.                              Peningkatan Penyediaan        100%     Terlaksananya Penyediaan        100%    Terpenuhinya Penyediaan        100           3.450.000
          Penyediaan bahan bacaan dan                        bahan      bacaan      dan             bahan      bacaan       dan             bahan       bacaan      dan     %
          Peraturan Perundang -undangan                      Peraturan Perundang -                  Peraturan Perundang -                   Peraturan Perundang -
                                                             undangan                               undangan                                undangan
          1.19.1.19.0300.01.17.                              Peningkatan Penyedian         100%     Terlaksananya Penyedian         100%    Terpenuhinya Penyedian         100          31.500.000
          Penyedian makanan dan Minuman                      makanan dan Minuman                    makanan dan Minuman                     makanan dan Minuman             %
          1.19.1.19.0300.01.18.                              Peningkatan Rapat Rapat       100%     Terlaksananya Rapat Rapat               TerpenuhinyaRapat Rapat        100          58.300.000
          Rapat    Rapat     Kodinasi  dan                   Kodinasi dan Konsultasi                Kodinasi dan Konsultasi ke              Kodinasi dan Konsultasi ke      %
          Konsultasi ke Luar Daerah                          ke Luar Daerah                         Luar Daerah                             Luar Daerah
  II      1.19.1.19.0300.02.                                                                                                                                                            50.604.000
          PROGRAM PENINGKATAN SARANA
          DAN PRASARANA APARATUR
          1.19.1.19.0300.02.22.                              Peningkatan                   100%     Terlaksananya                   100%    Terawatnya          Gedung     100          10.500.000
          Pemeliharaan     Rutin/   Berkala                  Pemeliharaan      Rutin/               Pemeliharaan       Rutin/               Kantor                          %
          Gedung Kantor                                      Berkala Gedung Kantor                  Berkala Gedung Kantor
          1.19.1.19.0300.02.24.                              Peningkatan                   100%     Terlaksananya                   100%    Terawatnya     Kendaraan       100          28.554.000
          Pemeliharaan     Rutin/   Berkala                  Pemeliharaan      Rutin/               Pemeliharaan       Rutin/               Dinas/ Operasional              %
          Kendaraan Dinas/ Operasional                       Berkala       Kendaraan                Berkala Kendaraan Dinas/
                                                             Dinas/ Operasional                     Operasional
          1.19.1.19.0300.02.28.                              Peningkatan                   100%     Terlaksananya                   100%    Terawatnya        Peralatan    100          11.550.000
          Pemeliharaan     Rutin/ Berkala                    Pemeliharaan      Rutin/               Pemeliharaan       Rutin/               Gedung Kantor                   %
          Peralatan Gedung Kantor                            Berkala        Peralatan               Berkala Peralatan Gedung
                                                             Gedung Kantor                          Kantor
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                             46
                                                                                                                           INDIKATOR KINERJA                                                              RENCANA
               KODE PROGRAM DAN KEGIATAN                                     CAPAIN PROGRAM                             KELUARAN KEGIATAN                              HASIL KEGIATAN                     ANGGARAN
 NO                                                   PRIORITAS
                       /URAIAN                                            TOLAK UKUR       TARGET                      TOLAK UKUR         TARGET                    TOLAK UKUR               TARGET
       1                   2                               3                   4              5                             6                7                          8                       9            10

           1.19.1.19.0300.06.                                                                                                                                                                               9.536.000
 III       PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
           SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
           DAN KEUANGAN
           1.19.1.19.0300.06.01.                                  Laporan Capain Kinerja dan       100 %      Tersusunnya buku Laporan            100 %    Terwujutnya  Laporan   Capain       100 %        2.534.000
           Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan                  Iktisar    Realisasi Kinerja                Capain Kinerja dan Iktisar                   Kinerja dan Iktisar  Realisasi
           Iktisar Realisasi Kinerja SKPD                         Satuan Polisi Pamong Praja                  Realisasi Kinerja SKPD                       Kinerja SKPD
                                                                  dan Perlindungan Masyarakat
                                                                  Kab. Malang
           1.19.1.19.0300.06.02.                                  Pelaporan            Keuangan     100 %     Tersusunya buku Pelaporan           100 %    Terwujutnya Pelaporan Keuangan      100 %        2.334.000
           Penyusunan       Pelaporan     Keuangan                Semesteran Satuan Polisi                    Keuangan Semesteran                          Semesteran
           Semesteran                                             Pamong         Praja      dan
                                                                  Perlindungan       Masyarakat
                                                                  Kab. Malang
           1.19.1.19.0300.06.03.                                  Pronosis Realisasi Anggaran       100 %     Tersusunya buku        Pronosis   100 %      Terwujutnya Pronosis Realisasi     100 %         2.334.000
           Penyusunan Pronosis Realisasi Anggaran                 Satuan Polisi Pamong Praja dan              Realisasi Anggaran                           Anggaran
                                                                  Perlindungan Masyarakat Kab.
                                                                  Malang
           1.19.1.19.0300.06.04.                                  Laporan Keuangan Ahir Tahun       100 %     Tersusunya   buku   Laporan       100 %      Terwujutnya Laporan Keuangan       100 %         2.334.000
           Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun                 Satuan Polisi Pamong Praja dan              Keuangan Ahir Tahun                          Ahir Tahun
                                                                  Perlindungan Masyarakat Kab.
                                                                  Malang
  IV       1.19.1.19.0300.15                          Proritas                                                                                                                                            555.611.750
           PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN          Tahun 2010
           KENYAMANAN LINGKUNGAN
           1.19.1.19.0300.15.03.                                                                              Terlaksananya Pembinaan /          4 Giat    Mantapnya pemahaman tugas dan     33 Orang      19.071.750
           Pelatihan Pengendalian Keamanan dan                                                                Sosialisasi       Penangganan                koordinasi penangan trantibum
           Kenyamanan Lingkungan                                                                              Trantibum pada Aparat trantib                dengan aparat trantib kecamatan
                                                                                                              Kecamatan
           1.19.1.19.0300.15.04.                                  Tertangani     Pengendalian       80 %      Terlaksananya      Pengawasan     132 Giat   Jumlah pelangaran yang dapat 3.115 kasus       286.240.000
           Pengendalian Kebisingan dan Gangguan                   kebisingan dan ganguan dari                 dan     Penertiban    terhadap               ditangani      melalui   tindakan
           dari Kegiatan Masyarakat                               kegiatan Masyarakat                         Pelanggaran Perda                            pembinaan,      pengawasan    dan
                                                                                                                                                           penertiban
           1.19.1.19.0300.15.05.                                  Tertangani    Pengendalian        80 %      Terlaksananya          kegiatan   96 Giat    Jumlah pelangaran yang dapat                   250.300.000
           Pengendalian Keamanan Lingkungan                       keamanan lingkungan                         penegakan      Perda    melalui              ditangani      melalui   tindakan
                                                                                                              tindakan represif                            represif;
                                                                                                              - Non Justisia                    36 Giat    - Non Justisia                    160 kasus
                                                                                                              - Pro Justisia                    60 Giat    - Pro Justisia                    2 x sidang
  V        1.19.1.19.0300.16.                                     Terlaksannya     pengamanan      728 Giat                                                                                               529.785.608
           PROGRAM                  PEMELIHARAAN      Proritas    kerja      pimpinan      serta
           KANTRANTIBMAS        DAN   PENCEGAHAN     Tahun 2010   terealisasinya       gangguan
           TINDAK KRIMINAL                                        trantibum        dilingkungan
                                                                  perkantoran           PEMKAB.
                                                                  Malang dan Rumah Dinas
                                                                  Pimpinan Daerah
           1.19.1.19.0300.16.02                                   Meningkatnya        kerjasama     90 %      Jumlah Kegiatan Pengamanan        363 Giat   Terkendalinnya pengamanan kerja                164.111.886
           Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat                    dengan Aprat Keamanan                       dan Pengendalian yang dapat                  Pimpinan serta tertibnya aksi
           Keamanan dalam Teknik Pencegahan                       dalam teknik Pencegahan                     dilaksanakan                                 unjukrasa
           Kejahatan                                              Kejahatan
                                                                                                              -Pamwal Pimpinan                  349 Giat   -Pamwal Pimpinan                  349 Giat
                                                                                                              -Pamdal Unjuk Rasa                 14 Giat   -Pamdal Unjuk Rasa                 14 Giat
           1.19.1.19.0300.16.04.                                  Meningkatnya      kapasitas       90 %      Jumlah kegiatan Jaga/ Piket       365 hari   Terkendalinya      pengamanan     365 hari     365.673.722
           Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam                     aparat    dalam     rangka                  rutin           dilingkunagan                dilingkungan perkantoran dan
           Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa di                  pelaksanaan Siskamswakarsa                  Perkantoran dan Rumahdinas                   Rumah Dinas Pimpinan Daerah
           Daerah                                                 di Daerah                                   Pimpinan Daerah




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                                47
                                                                                                                        INDIKATOR KINERJA                                                                RENCANA
              KODE PROGRAM DAN KEGIATAN                                      CAPAIN PROGRAM                          KELUARAN KEGIATAN                              HASIL KEGIATAN                       ANGGARAN
 NO                                                  PRIORITAS
                      /URAIAN                                             TOLAK UKUR       TARGET                   TOLAK UKUR         TARGET                    TOLAK UKUR                 TARGET
      1                   2                                3                   4              5                          6                7                          8                         9              10

                                                                                                            Perkantoran dan Rumah Dinas     365 hari    Perkantoran dan Rumah Dinas         365 hari
                                                                                                            Bupati Malang                               Bupati Malang
                                                                                                            Rumah Dinas Wakil Bupati        365 hari    Rumah Dinas Wakil Bupati Malang     365 hari
                                                                                                            Malang
                                                                                                            Perkantoran    Pemkab    di     365 hari    Perkantoran      Pemkab        di   365 hari
                                                                                                            Kanjuruhan                                  Kanjuruhan
 VI       1.19.1.19.0300.22.                          Proritas                                  390 Keg.                                                                                                  205.139.800
          PROGRAM PENCEGAHAN DINI             DAN    Tahun 2010
          PENANGGULANGAN        KORBAN BENCANA
          ALAM
          1.19.1.19.0300.22.01.Pemantauan      dan                Terkendalinya Informasi dan    90 %       Terlaksananya      pemantauan   390 Giat    Jumlah pemantauan daerah rawan      390 Giat      205.139.800
          penyebarluasan informasi Potensi Bencana                Penaganan Bencana Alam                    dan penyebarluasan informasi                bencanan dan bimbingan teknis
          alam                                                                                              potensi bencana alam                        antisipasi penanganan bencanan
                                                                                                                                                        alam yang dapat dilaksanakan
 VII      1.19.1.19.0300.20.                                                                                                                                                                              200.000.000
          PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI ROKOK
          DAN TEMBAKAU
          1.19.1.19.0300.20.05.                                   Terhimpun dan tersalurnya      70 %       Terlaksananya pengumpulan        100%       Terkirimnya     laporan   hasil      100%         200.000.000
          Pembarantasan Barang Kena Cukai Ilegal                  Informasi barang kena Cukai               informasi barang kena cukai                 kegiatan per semester pada
                                                                  Ilegal dalam Rangka                       illegal ditingkat pengecer                  instansi penindak [Kantor Bea
                                                                  Pemberantasan oleh instansi                                                           Cukai]
                                                                  Penindak [Kantor Bea Cukai]
 VIII     1.19.1.19.0300.19.                                                                                                                                                                             1.000.000.000
          PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
          UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN
          KEAMNAN
          1.19.1.19.0300.19.01.
          Pembentukan        Satuan   Keamanan
          Lingkungan di Masyarakat
          Penugasan Satlinmas dalam penaganan                     Terselenggaranya               90%       Terlaksananya kegiatan Pam        100%      Tekenda;linya PAM Pelaksanaan         100%        1.000.000.000
          Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan                    Pengerahan SAT LINMAS                    Pilkada                                     Pilkada
          Pemilu/Pilkada                                          dalam            mendukung
                                                                  Pelaksanaan Pilkada


                                      JUMLAH RP.                                                                                                                                                         2.767.086.000



                                                                                                                                                                           Malang,      September 2009

                                                                                                                                                              KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
                                                                                                                                                                   PERLINDUNGAN MASYARAKAT




                                                                                                                                                                 Drs. BAMBANG SUMANTRI, SH.MM.M.Hum.
                                                                                                                                                                             Pembina Tingkat I
                                                                                                                                                                         NIP.195712091979011




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                                 48
                                               BAB VI


                                           P E N U T U P


         Dengan adanya Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS Kab.Malang diharapkan prioritas
pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris
dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS
Kab.Malang akan melaksanakan tahun 2010. Selanjutnya Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS
Kab.Malang ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ( KUA )
serta prioritas dan plafond anggaran sementara ( PPAS ) dan APBD. Dalam kaitan ini maka
kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat
direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( RENJA- SKPD ) Tahun 2010.
         Dalam masa pelaksanaan RKPD ini akan terjadi pergantian Kepala Daerah dimana Kepala
Daerah periode 2006 – 2010 akan berakhir pada bulan oktober 2010 dan akan dilanjutkan dengan
Kepala Daerah periode 2011 – 2015. Dalam masa transisi/ peralihan Kepala Daerah sisa waktu
Rencana Kerja SATPOL PP dan LINMAS Kab.Malang dilanjutkan oleh Kepala Daerah yang baru.
         Badan Perencanaan Pembangunan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SATPOL PP dan
LINMAS Kab.Malang dan Kepala SKPD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh
SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) kepada Gubernur Jawa
Timur.

                                                    Malang ,   Oktober 2009

                                            KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
                                                 PERLINDUNGAN MASYARAKAT




                                             Drs.BAMBANG SUMANTRI, SH.MM.M Hum.
                                                        Pembina tingkat I
                                                   NIP.19571209 197901 1 001




Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja                                                        49

								
To top