Juknis Keaksaraan Dasar by 82Ws7i4a

VIEWS: 596 PAGES: 41

									                                                                               i




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
ii




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
           Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
                      Nonformal dan Informal




    Program pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal dan Informal tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) adalah
Program PAUD, Program Kursus dan Pelatihan, Program Pendidikan Masyarakat,
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI.
    Program-program PAUDNI dikembangkan dalam rangka menuju visi
Kementerian Pendidikan Nasional 2025 yakni menghasilkan Insan Indonesia
Cerdas dan Kompetitif. Visi tersebut mengandung makna bahwa insan Indonesia
memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan sosial, kecerdasan
intelektual dan kecerdasan kinestetis.
    Guna mencapai visi secara efektif maka program-program PAUDNI yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat berupaya untuk
memberikan pelayanan prima pendidikan agar tersedia secara merata,
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, berkualitas/bermutu dan relevan
dengan kebutuhan kehidupan masyarakat dan dunia kerja, setara bagi seluruh
warga negara serta berupaya memberikan kepastian bagi warga negara
mengenyam pendidikan sebagai hak warga negara Indonesia.
    Program PAUDNI dilaksanakan oleh satuan-satuan pendidikan nonformal
dan informal antara lain Lembaga Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM), Kelompok Belajar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal
(PNFI) sejenis serta oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Balai
Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
                                                                                               i
Pemerataan dan perluasan akses layanan PAUDNI diselenggarakan oleh
lembaga non UPT sedangkan pelaksanaan program PAUDNI dalam rangka
percontohan dan/atau pengembangan dilaksanakan oleh UPT dan/atau satuan
pendidikan tertentu yang memiliki sumber daya pendidikan memadai.
    Khususnya penyelenggaraan program PAUDNI dalam rangka percontohan
dan pengembangan, dukungan pembiayaan program disalurkan lewat Pusat
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) dan Balai
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) sesuai dengan
wilayah kerja masing-masing.
   Percontohan program PAUDNI dimaksudkan untuk memberikan pelayanan
kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan acuan penyelengaraan
program PAUDNI yang berstandar dan bermutu, rujukan program PAUDNI
berdasarkan karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat, pusat magang,



                Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
          pelatihan dan penelitian. Percontohan program PAUDNI tersebut merupakan
          langkah menuju terpenuhinya amanah PP 19 tahun 2005 tentang Standar
          Nasional Pendidikan.
              UPT yang menyelenggarakan program PAUDNI dengan arah sebagai
          percontohan dapat melaksanakan program berbasis hasil pengembangan
          model, hasil kajian, replikasi program terbaik di lapangan yang berasal dari luar
          negeri maupun dalam negeri dan/atau produk kebijakan strategis dengan
          prosedur serta pola pembiayaan yang tidak harus sama dengan program-
          program PAUDNI yang dibiayai dari sumber dana dekonsentrasi.
             Saya menyambut baik penerbitan “Petunjuk Teknis Percontohan Program
          PAUDNI” dan mengharapkan melalui petunjuk teknis ini dapat menjamin
          penyelenggaraan percontohan program PAUDNI yang diselenggarakan oleh UPT
          dan/atau satuan pendidikan tertentu dapat tercapai secara efektif, efisien, dan
          produktif serta memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait perlu.
              Kepada semua pihak yang memiliki kepedulian dan telah berkontribusi
          untuk membangun program PAUDNI menuju pelayanan prima disampaikan
          terimakasih.


                                                                Jakarta, Mei 2011
                                                                Plt. Direktur Jenderal PAUDNI



                                                                Hamid Muhammad, Ph.D.
                                                                NIP. 19590512 198311 1 001

ii




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
            Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
                    Direktorat Jenderal PAUDNI



   Pelayanan Pendidikan Masyarakat tahun 2011 diarahkan kepada 1) penguatan
program pendidikan keaksaraan yang mampu meningkatkan kompetensi
keaksaraan dasar dan pasca keaksaraan, 2) mendorong terbentuknya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan keberaksaraan
dan budaya baca masyarakat melalui penyediaan taman bacaan masyarakat, 3)
Meningkatkan layanan pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi
perempuan, 4) menumbuhkembangkan pendidikan yang berkesetaraan gender,
5) meningkatkan kapasitas kelembagaan satuan PAUDNI yang
menyelenggarakan program-program pendidikan masyarakat.
   Program Pendidikan Masyarakat di atas dapat diselenggarakan oleh satuan
pendidikan nonformal dan informal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
dan SKB, serta satuan pendidikan Sejenis lainnya.
    Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Direktorat
Jenderal PAUDNI dapat diperoleh dari dana dekonsentrasi yang ada di Dinas
Pendidikan Propinsi dan dana percontohan program PAUDNI yang ada di Pusat
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan informal (P2PNFI) atau Balai
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) di wilayah regional
masing-masing. Program Pendidikan Masyarakat yang dibiayai oleh UPT
tersebut adalah Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Pendidikan Keaksaraan Usaha
Mandiri.
    Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan
percontohan program Pendidikan Masyarakat maka perlu diterbitkan Petunjuk                      iii
Teknis Percontohan Program Pendidikan Masyarakat. Petunjuk ini dapat
dipergunakan mulai saat koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pengendalian.



                                         Jakarta, Mei 2011
                                         Direktur Pembinaan Pendidikan
                                         Masyarakat


                                         R. Ella Yulaelawati R, MA, Ph.D
                                         NIP. 195703041983031015



                 Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
iv




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
KATA SAMBUTAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................................1
B. Dasar ....................................................................................................3
C. Tujuan ..................................................................................................5
D. Penjelasan Istilah..................................................................................5

BAB II
PERCONTOHAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR
A. Program Percontohan Pendidikan Keaksaraan Dasar..........................7
B. Tujuan Program ....................................................................................8
C. Lingkup Program .................................................................................9
D. Kriteria Percontohan Pendidikan Keaksaraan Dasar............................14

BAB III
PENYELENGGARAAN                   PROGRAM                   PERCONTOHAN                       PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DASAR
A. Organisasi Penyelenggara ....................................................................15               v
B. Sasaran (Warga Belajar) .......................................................................15
C. Pendidik ................................................................................................16
D. Program Pembelajaran ........................................................................16
E. Sarana dan prasarana pembelajaran ...................................................18
F. Jaringan Kemitraan...............................................................................19
G. Pendanaan............................................................................................20

BAB IV
KRITERIA KEBERHASILAN
A. Kelembagaan ........................................................................................21
B. Pembelajaran .......................................................................................21
C. Jaringan Kemitraan...............................................................................23
D. Hasil Pelaksanaan Program ..................................................................24



                     Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
               BAB V
               PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL

               A. Penyusunan Proposal .......................................................................... 25
               B. Mekanisme Pengajuan Proposal ......................................................... 25

               BAB VI
               PENGENDALIAN MUTU PERCONTOHAN PROGRAM DESA VOKASI
               A. Monitoring dan Evaluasi...................................................................... 27
               B. Pelaporan ............................................................................................ 27

               BAB VII
               PENUTUP ................................................................................................... 29




vi




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                        PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
       Kondisi keaksaraan di Indonesia sampai kini masih perlu perhatian
bersama, karena sangat terkait dengan capaian hasil pendidikan khusunya untuk
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penyelenggaraan program
penuntasan buta aksara sudah lama dilaksanakan baik melalui lembaga
pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan,
kelompok keagamaan dan organisasi lain yang peduli. Namun hasil yang
diperoleh sampai tahun 2011 belum mencapai hasil yang optimal.
       Pencapaian tingkat keaksaraan dari tahun ketahun belum menunjukkan
hasil yang signifikan, walaupun pada tahun 2006 Pemerintah telah menerbitkan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan    Wajib   Belajar    Pendidikan     Dasar     Sembilan     Tahun     dan
Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA), yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang
Pedoman      Pelaksanaan     GNPPWB         GNPPWB/PBA.          Inpres     tersebut
mengamanatkan target pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15
tahun ke atas menjadi 5% pada akhir tahun 2009.                                                1
       Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 berjumlah
8,3 juta orang (4,79%) dan sebagian besar adalah perempuan dengan disparitas
gender 2,64%. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan
seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin
perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka
tertingga    dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental
pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan
komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga
terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai


                Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
          Keaksaraan dalam konteks kemampuan baca tulis memang merupakan
          prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapapun
          dapat mecari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk
          meningkatkan mutu hidupnya. Menurut Resolusi PBB, keaksaraan penting bagi
          pemerolehan berbagai ketrampilan hidup, baik bagi anak-anak, pemuda
          maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan hidup
          yang dihadapi.
                   Realitas perkembangan pemberantasan buta aksara masih dihadapkan
          pada berbagai masalah, di antaranya:
          1.    Terkait dengan hasil pembelajaran belum menunjukkan tahapan proses
                perlakuan (treatment) yang dilakukan secara sekuensial (beruntun)
                berdasarkan tuntutan kebutuhan isi pembelajaran fungsional dengan
                kehidupan sehari-hari warga belajar yang terukur dan standar.
          2.    Warga belajar belum mampu memanfaatkan kecakapan keaksaraannya
                setelah program pembelajaran selesai sehingga ada kecenderungan
                mereka menjadi buta aksara kembali.
          3.    Pemeliharaan tingkat keaksaraan warga belajar belum optimal karena
                keterbatasan dana, sarana, prasarana dan sebagainya, sehingga hasil yang
                dicapai belum maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
2
                        Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan saat ini belum mengarah
               pada aspek percontohan namun masih sebatas pada pemasalan untuk
               penuntasan buta aksara. Oleh sebab itu saat ini lembaga-lembaga terkait
               yang akan menyelenggarakan program keaksaraan diharapkan untuk
               menerapkan kegiatan percontohan program baik dari aspek pengelolaan,
               penyelenggaraan maupun aspek lain yang sesuai dengan karakteristik
               wilayah bersangkutan. Begitu juga model yang telah dikembangkan belum
               sepenuhnya menjadi contoh atau acuan oleh lembaga yang ada di daerah,




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
     sehingga model yang sudah adapun hanya sebatas model saja belum
     menyentuh pada kebutuhan pengembangan program dilapangan.
             Berdasarkan permasalahan tersebut, maka bantuan langsung ini
     diharapkan mewujudkan percontohan program pendidikan keaksaraan di
     UPTD. Disamping itu bantuan langsung ini juga diharapan dapat membantu
     penyediaan dana agar warga belajar memperoleh kompetensi membaca,
     menulis, berhitung yang dapat digunakan sebagai sumber mata
     pencaharian.


B.   Dasar
     1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
        Nasional.
     2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan
        Penyelenggaraan Pendidikan.
     3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
        Pendidikan.
     4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
        Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan
        Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
                                                                                                   3
     5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
         a. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
             Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
         b. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
             Pendidikan.
         c. Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga
             Pendidikan Nonformal dan Informal.
         d. Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme
             Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.



                    Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                    e. Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian
                         Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
                    f.   Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
                         oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
                    g. Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan
                         Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
                         Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
                    h. Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan untuk Lembaga
                         Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga
                         Kemasyarakatan.
               6. Komitmen Internasional:
                   a. Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
                         Diskriminasi terhadap Wanita (the Convention on the Elimination of
                         All Forms of Discrimination against Women -CEDAW).
                   b. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau
                         CONFINTEA V, Adult Education, the Hamburg Declaration-the
                         Agenda for the Future.
                   c. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar
                         Framework for Action on Education for All).
4
                   d. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-
                         MDG’s).
                   e. Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade) 2003-
                         2015.
                   f.    Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB
                         (United Nations Decade of Education for Sustainable Development)
                         2004-2014.
               7. Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini,
                   Nonformal, dan Informal tahun 2011.



Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
   8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan
        Pendidikan Nonformal dan Informal              dan Balai Pengembangan
        Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2011.


C. Tujuan
   Tujuan penyaluran bantuan langsung (block grant) Pendidikan Keaksaraan
   Tingkat Dasar adalah untuk menjadikan acuan lembaga yang akan
   menyelenggarakan percontohan pendidikan keaksaraan.


D. Penjelasan Istilah
   a.   Keaksaraan Dasar (KD) adalah kemampuan membaca, menulis,
        berhitung, mendengarkan dan berbicara untuk mengomunikasikan teks
        lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa
        Indonesia.
   b.   Bantuan Langsung Percontohan Program merupakan dana bantuan yang
        diberikan kepada lembaga PNF terutama pada UPTD BPKB/SKB yang
        dinilai layak dan memiliki potensi untuk membuat percontohan program
        yang sesuai dengan kondisi daerah dalam rangka meningkatkan mutu
        penyelenggaraan KD.
                                                                                                5




                 Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
6




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
    PERCONTOHAN PROGRAM PENDIDIKAN
           KEAKSARAAN DASAR

A. Program Percontohan Pendidikan Keaksaraan Dasar
       Pengertian percontohan dalam petunjuk teknis ini, dibatasi pada suatu
   kegiatan/ program yang mempunyai keunggulan dalam pelaksanaannya,
   dan menghasilkan suatu dampak positif terhadap sasaran pelaksanaan
   program tersebut. Keunggulannya, dapat dilihat dari adanya pola atau
   strategi yang kreatif dan inovatif, yang dipergunakan oleh pelaksana
   program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan
   adanya keunggulan tersebut, maka program itu, bisa/ memungkinkan untuk
   dijadikan sebuah role mode/ contoh ideal, bagi pelaksanaan program
   sejenis. Dengan kata lain, program percontohan dapat dijadikan sebagai
   sebuah acuan yang dapat direflikasikan pelaksanaannya, di luar lokasi yang
   menjadi daerah/ kelompok percontohan
       Pendidikan KD, merupakan upaya pemberian kemampuan keaksaraan
   bagi penduduk melek aksara parsial dan cenderung masih buta aksara usia
   15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung,                        7
   mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis
   dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
       Tujuan dari diselenggarakannya program pendidikan KD , adalah: 1)
   memperluas akses penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan, 2)
   meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke
   atas yang masih berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan,
   sikap, dan keterampilan, 3) membantu meningkatkan indeks pembangunan
   manusia Indonesia melalui peningkatan angka melek aksara penduduk
   secara nasional.



                 Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                   Program belajar keaksaraan dasar berupa pembelajaran materi
               mendengar, membaca, menulis, berbicara dan berhitung tingkat dasar
               dengan rata-rata durasi waktu belajar 114 jam pembelajaran @ 60 menit.
               Sedangkan, sebagai acuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan
               pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar, mempergunakan Standar
               Kompetensi Keaksaraan Dasar (SK-KD) yang diformulasikan pada tahun 2009
               (terlampir).
                   Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
               dimaksud dengan program percontohan pendidikan keaksaraan dasar,
               adalah sebuah program pemberdayaan bagi warga masyarakat berusia 15
               tahun ke atas yang masih berkeaksaraan rendah. Program keaksaran
               tersebut, dilaksanakan secara kreatif dan inovatif melalui peningkatan
               pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga mampu menghasilkan
               lulusan yang mempunyai memiliki kemampuan membaca, menulis,
               berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengkomunikasikan teks
               lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa
               Indonesia.


          B. Tujuan Program
8
                   Tujuan dari dilaksanakannya program percontohan pendidikan KD ,
               antara lain:
               1. Menumbuhkan/ merintis kelompok-kelompok belajar pendidikan KD,
                   yang mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Baik, keunggulan
                   dari segi penyelenggaraan program, maupun keunggulan dalam
                   pelaksanaannya pembelajarannya. Contoh pola yang kreatif dari segi
                   penyelenggaraan, misalnya: kemampaun kelompok belajar untuk
                   melaksanakan kemitraan, sehingga kesinambungan dan keberlanjutan
                   program bisa terjaga. Sedangkan contoh, keungguan dari segi



Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
      pembelajaran, misalnya penggunaan media, metode dan pendekatan
      pembelajaran yang mampu mempercepat penumbuhkan kompetensi
      keberaksaraan peserta didik KD;
   2. Menguatkan kelompok-kelompok belajar pendidikan keaksaraan yang
      sudah ada/ terdapat di masyarakat/ lembaga PNF, supaya mampu
      menjadi kelompok yang mempunyai karakter dan keunggulan
      tersendiri. Baik dari segi penyelenggaraan programnya, maupun dari
      segi pengelolaan pembelajarannya;
   3. Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara program pendidikan
      keaksaraan, dalam hal mengelola program pendidikan keaksaraan yang
      berkualitas,     sehingga      mampu      menjadi     lembaga      percontohan
      penyelenggaraan pendidikan KD;
   4. Menciptakan lembaga PNF/ kelompok belajar (Kejar) yang mempunyai
      kemampuan untuk mengoptimalkan potensi daerah/ kewilayahan
      dalam pelaksanaan program pendidikan KD.


C. Lingkup Program
      Lingkup pelaksanaan program percontohan pendidikan KD, adalah:
   1. Rintisan, pada tahap ini pengelola Kejar/ lembaga PNF merintis program
                                                                                                 9
      pendidikan KD yang disesuaikan kriterianya dengan kriteria yang
      terdapat pada petunjuk teknis ini. Namun, pada kegiatan ini juga dapat
      dilakukan      reviltalisasi   kelompok-kelompok       belajar    yang    sudah
      terbentuk, kemudian di analisis kelemahannya, baik dari segi
      manajemen maupun SDM dan dilakukan penguatan-penguatan
      terhadap aspek-aspek yang menjadi titik lemahnya, sehingga pada
      akhirnya dapat terbentuk kelompok belajar yang mempunyai karakter
      dan keunggulan tersendiri;




                  Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                   Dalam tahapan rintisan ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :
                     a. Penyusunan desain revitalisasi kelembagaan, ketenagaan, sarana
                         dan prasarana, dan program PNFI percontohan PNFI (4-5 tahun)
                     b. Orientasi desain di lingkungan internal lembaga
                     c. Penetapan tim kerja
                     d. Penetapan lokasi (labsite) percontohan (desa/kelurahan dan
                         kecamatan)
                     e. Penetapan lingkup terbatas (desa/kelurahan dan kecamatan)
                     f. Penetapan program PNFI unggulan
                     g. Penyusunan proposal
                     h. Mobilisasi tim pelaksana
                     i. Orientasi/ simulasi lapangan atau lokasi
                     j. Rekruitmen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
                         potensi penyelenggaraan PNFI di lokasi
                     k. Pelatihan PTK dan penyuluhan awal program kepada peserta didik
                     l. Pengadaan perangkat pembelajaran
                     m. Pelaksanaan pembelajaran
                     n. Pemantauan, penilaian, dan pembinaan pembelajaran dan
                         penyelenggaraan program perintisan
10
                     o. Pelaporan
                     p. Penilaian penyelenggaraan program “revitalisasi” dan penetapan
                         rencana tindak lanjut program
                     q. Penyusunan success strory dan “draft percontohan program PNFI”


               2. Konsolidasi (Pemantapan), pada tahap ini dilaksanakan kegiatan untuk
                   memetakan unsur-unsur kompeten yang akan dilibatkan dalam
                   pelaksanaan program. Baik yang berasal dari unsur pemerintah,
                   maupun masyarakat. Setelah diketahui unsur yang terlibat dalam



Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
pelaksanan program, maka dilakukan kegiatan penentuan program-
program/     kegiatan-kegiatan       yang     harus     dilaksanakan      untuk
menciptakan suatu program pendidikan keaksaraan yang bisa dijadikan
percontohan. Adapun langkah dari tahap ini adalah :
 a. Sosialisasi dan potensi desain “revitalisasi” berikut success story di
    lingkungan disdik dan pemda (terutama DPRD, BAPPEDA, dinas
    terkait) dan identifikasi masukan potensi program
 b. Identifikasi masukan potensi program
 c. Revisi desain “revitalisasi”
 d. Pendataan skala kabupaten/kota (terutama kecamatan dan
    desa/kelurahan lokasi percontohan)
 e. Penetapan program PNFI unggulan
 f. Penyusunan proposal
 g. Mobilisasi tim pelaksana
 h. Orientasi/ simulasi lapangan atau lokasi
 i. Rekruitmen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
    potensi penyelenggaraan PNFI di lokasi
 j. Pelatihan PTK dan penyuluhan awal program kepada peserta didik
 k. Pengadaan perangkat pembelajaran
                                                                                         11
 l. Pelaksanaan pembelajaran
 m. Pemantauan, penilaian, dan pembinaan pembelajaran dan
    penyelenggaraan program perintisan
 n. Pelaporan
 o. Penilaian penyelenggaraan program “revitalisasi” dan penetapan
    rencana tindak lanjut program
 p. Penyusunan success strory dan “draft percontohan program PNFI”




           Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
               3. Pengembangan, pada tahap ini dilaksanakan program-program/
                   kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif, baik pada menajemen
                   program, penyelenggaraan program, maupun pada pengelolaan
                   pembelajarannya. Pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan dengan
                   pola-pola atau strategi-strategi tertentu, yang dipandang sebagai suatu
                   keunggulan dari penyelenggaraan pendidikan KD. Adapun tahapan dari
                   tahap ini adalah :
                     a. Pemantapan sosialisasi dan potensi desain “revitalisasi” berikut
                         success story di lingkungan disdik dan pemda (terutama DPRD,
                         BAPPEDA, dinas terkait) dan identifikasi masukan potensi program
                     b. Pemantapan identifikasi masukan potensi program
                     c. Pemutakhiran data, dan pendataan pada lokasi pengembangan
                         (perluasan lokasi
                     d. Penetapan program PNFI unggulan
                     e. Penyusunan proposal
                     f. Mobilisasi tim pelaksana
                     g. Orientasi/ simulasi lapangan atau lokasi
                     h. Rekruitmen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
                         potensi penyelenggaraan PNFI di lokasi
12
                     i. Pelatihan PTK dan penyuluhan awal program kepada peserta didik
                     j. Pengadaan perangkat pembelajaran
                     k. Pelaksanaan pembelajaran
                     l. Pemantauan, penilaian, dan pembinaan pembelajaran dan
                         penyelenggaraan program perintisan
                     m. Pelaporan
                     n. Penilaian penyelenggaraan program “revitalisasi” dan penetapan
                         rencana tindak lanjut program
                     o. Penyusunan success strory dan “draft percontohan program PNFI”



Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
4. Percontohan, pada tahap ini lembaga PNF penyelenggara program
   pendidikan keaksaraan dasar atau Kejar, sudah bermetamorfosa
   menjadi sebuah lembaga/ Kejar yang mempunyai kegiatan-kegiatan/
   program-program yang kreatif dan inovatif, serta telah menghasilkan
   lulusan yang berkualitas, sehinga layak untuk dijadikan sebagai acuan/
   contoh yang baik bagi lembaga lain yang ingin menyelenggarakan
   program pendidikan KD. Adapun langkah dari fase ini adalah :
    a. Pemantapan sosialisasi dan potensi desain “revitalisasi” berikut
       success story di lingkungan disdik dan pemda (terutama DPRD,
       BAPPEDA, dinas terkait) dan identifikasi masukan potensi program
    b. Pemantapan identifikasi masukan potensi program
    c. Pengembangan identifikasi masukan potensi program
    d. Penetapan program PNFI unggulan
    e. Penyusunan proposal
    f. Mobilisasi tim pelaksana
    g. Orientasi/ simulasi lapangan atau lokasi
    h. Rekruitmen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
       potensi penyelenggaraan PNFI di lokasi
    i. Pelatihan PTK dan penyuluhan awal program kepada peserta didik
                                                                                           13
    j. Pengadaan perangkat pembelajaran
    k. Pelaksanaan pembelajaran
    l. Pemantauan, penilaian, dan pembinaan pembelajaran dan
       penyelenggaraan program perintisan
    m. Pelaporan
    n. Penilaian penyelenggaraan program “revitalisasi” dan penetapan
       rencana tindak lanjut program
    o. Penyusunan success strory dan “draft percontohan program PNFI”
    p. Seminar dan unjuk percontohan



             Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
          D. Kriteria Percontohan KD
                   Keberhasilan pelaksanaan program percontohan pendidikan KD, antara
               lain ditandai oleh:
               1. Terselenggaranya kelompok-kelompok belajar pendidikan keaksaraan
                   dasar yang mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, baik dari
                   aspek      manajemen         program       maupun        aspek    menajemen
                   pembelajarannya. Sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sebuah
                   kelompok belajar percontohan. Ditandai dengan munculnya legalitas
                   lembaga serta dan pengelolaan program yang bersifat swa manajemen
                   (self managed)
               2. Terselenggaranya         pembelajaran       pendidikan       keaksaraan   yang
                   berkesinambungan, yang ditandai dengan terpenuhinya delapan
                   standar nasional pendidikan, serta dalam teknis pembelajarannya
                   ditandai dengan: b) menghargai norma, nilai dan budaya, c) berbasis
                   kebutuhan, d) masyarakat berperan dalam pengendalian dan
                   pengawasan, e) berbasis pengalaman, f) partisipatif dan demokratis,
                   serta g) berbasis kecakapan hidup
               3. Terciptanya mekanisme pembinaan yang gradual dan sistemis, sehingga
                   dapat mendukung pencapaian tujuan dan                   keberlajutan program
14
                   pendidikan KD
               4. Terciptanya jaringan kemitraan yang dapat mendukung operasionalisasi,
                   dan keberlangsungan program pendidikan KD.




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
           PENYELENGGARAAN PROGRAM
         PERCONTOHAN KEAKSARAAN DASAR

A. Organisasi Penyelenggara
   Penerima bantuan langsung penyelenggaraan program percontohan
   Pendidikan KD adalah BPKB/SKB yang memiliki sasaran keaksaraan banyak.
   Untuk mengelola program percontohan pendidikan keaksaraan ini perlu ada
   pengorganisasian seperti :
    1.   Penanggung jawab kegiatan
    2.   Ketua
    3.   Sekretaris
    4.   Anggota
         Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan percontohan ini perlu
    diorganisir dengan adanya pembagian tugas dan fungsi masing-masing
    sehingga dapat mencapai tujuan kegiatan percontohan di lembaganya.


B. Sasaran (warga belajar)
   Sasaran kegiatan percontohan pendidikan KD adalah warga belajar yang
   memiliki kriteria :                                                                           15
    1.   Prioritas usia produktif      atau usia lanjut yang memiliki kemauan
         belajar, berada di wilayah kerja lembaga
    2.   Tingkat keaksaraannya masih rendah atau memiliki kemampuan
         keaksaraan parsial
    3.   Prioritas dari kelompok masyarakat kurang mampu




                   Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
          C. Pendidik
               Pendidik untuk program percontohan memiliki peran yang sangat penting,
               karena pendidik ini akan mengarahkan proses belajar dan pengelolaan
               kegiatan. Maka kriteria pendidik untuk percontohan keaksaraan adalah :
                1.   Berdomisili di mana kelompok belajar diselenggarakan
                2.   Pendidikan minimal SLTA atau sederajat bila susah mendapatkan
                     pendidikan SLTA maka dicari pendidikan tertinggi di daerah tersebut
                3.   Memiliki kemauan untuk membelajarkan masyarakat
                4.   Menguasai metodologi pembelajaran orang dewasa
                5.   Mampu mengembangkan media belajar dan bahan ajar berdasarkan
                     konteks lokal


          D. Program Pembelajaran
                1.   Program Pembelajaran
                     Acuan pembelajaran dalam kegiatan percontohan ini adalah pada
                     Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) dasar yaitu setara dengan 114
                     jam @ 60 menit.          Program belajar disusun oleh tutor bersama
                     pengelola dengan mengacu pada keunggulan wilayah sehingga
                     percontohan ini dapat dilihat dari salah satu program belajar yang
16
                     dikembangkan.
                2.   Strategi Belajar
                     Strategi belajar dapat dikembangkan oleh tutor sesuai dengan
                     karakterisrik      sasaran    dengan      mengintegrasikan    kemampuan
                     membaca, menulis, berhitung dan diskusi dalam strategi tersebut.
                     Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan
                     pendekatan Belajar Dari Pengalaman Sendiri (BDPS), sehingga tutor
                     akan lebih mudah mengintegrasikan kemampuan keberaksaraan
                     dengan kebiasaan hidup atau karakteristik warga belajar.



Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
3.   Media Belajar
     Media belajar merupakan alat bantu untuk meningkatkan pemahaman
     dan kemampuan warga belajar terhadap materi yang diajarkan. Oleh
     sebab itu pengembangan media belajar mutlak harus dikembangkan
     oleh tutor namun tidak harus modern atau mahal. Media belajar untuk
     program percontohan hendaknya dibuat oleh tutor berdasarkan
     program belajar yang dikembangkan.
4.   Evaluasi
     Evaluasi dalam program percontohan pendidikan keaksaraan dasar
     terdiri dari tiga tahapan :
     a.   Evaluasi kemampuan awal
          Evaluasi kemampuan awal merupakan langkah awal yang harus
          dilakukan oleh tutor sebelum melakukan proses belajar. Tujuan
          kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengukur kemampuan
          keberaksaraan warga belajar, sehingga tutor dapat mengdiagnosis
          kemampuan keberaksaraan warga belar. Hasil diagnosis ini
          diharapkan menjadi acuan dalam proses belajar di kelompok
          sehingga setiap warga belajar akan mendapat perlakuan fokus
          layanan pembelajaran berbeda. Format                  untuk mengukur
                                                                                              17
          kemampuan awal warga belajar bisa dikembangkan oleh tutor
          sesuai kebutuhan.
     b.   Evaluasi proses pembelajaran
          Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh tutor sejak bulan
          awal pembelajaran sampai mencapai waktu setara 114 jam.
          Aspek yang dievaluasi selama proses belajar adalah kemempuan
          ”calistung” dan kemampuan keterampilan. Tutor dalam setiap
          akhir atau proses belajar dapat melakukan evaluasi proses dengan
          cara membuat catatan perkembangan warga belajar. Bentuk



                Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                              evaluasi proses pembelajaran dapat dikembangkan oleh tutor
                              sesuai kebutuhan lapangan.
                        c.    Evaluasi akhir belajar
                              Evaluasi akhir belajar adalah kegiatan akhir belajar untuk
                              mengukur kemampuan warga belajar setelah mengikuti belajar
                              setara 114 jam. Acuan evaluasi akhir belajar dapat menggunakan
                              acuan yang dikembangkan Dinas Pendidikan atau tutor membuat
                              sendiri berdasarkan SKK keaksaraan Dasar.
                  5.    Jadwal
                        Pengeambangan jadwal untuk pembelajaran pada hakikatnya antara
                        kelompok satu dengan kelompok lainnya akan berbeda. Penentuan
                        jadwal belajar ini harus disepakati oleh warga belajar dan tutor baik
                        mengenai waktu belajar, tempat belajar dan hari belajar.


          E. Sarana dan Prasarana Pembelajaran
                          Sarana dan prasarana kelompok belajar meliputi sarana dan
               prasarana belajar berupa alat tulis, bahan ajar, alat dan administrasi
               kelompok belajar. Sarana dan prasarana belajar minimal yang perlu
               disediakan di setiap pembelajaran meliputi:
18
              1        Papan tulis
              2        Alat-alat tulis
              3        Modul atau bahan belajar lain yang sejenis
              4        Alat dan bahan praktik keterampilan usaha
              5        Tempat pembelajaran




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
       Sarana administrasi minimal yang perlu disediakan di setiap kelompok
   belajar meliputi:
  1    Buku induk warga belajar
  2    Daftar hadir warga belajar
  3    Buku induk tutor/narasumber teknis
  4    Daftar hadir tutor
  5    Buku tamu
  6    Buku rencana pembelajaran (disiapkan oleh tutor)
  7    Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar WB
  8    Buku inventaris barang kelompok belajar
  9    Buku kas umum
  10 Jadwal belajar/pertemuan


F. Jaringan Kemitraan
   Jaringan Kemitraan yang dapat dilakukan oleh tutor dan pengelola program
   keaksaraan percontohan adalah dengan berbagai pihak terkait yang dapat
   mendukung kelancaran proses pembelajaran. Kemitraan dilakukan dengan
   pihak terkait dari tingkat lingkungan dimana kelompok belajar berada, desa,
   kecamatan atau kabupaten. Lembaga yang bisa diajak untuk melakukan
                                                                                               19
   kerjasama adalah :
   1. Dinas pendidikan (Tingkat Kota/Kab/Kecamatan)
   2. PKBM/ LSM / yayasan pendidikan/ sekolah
   3. Departemen agama/ majelis ta’lim, pemuka agama
   4. Bidan desa/ BKKBN(Penyuluh KB)/ PKK/ dokter / mantri kesehatan
   5. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah desa/ kecamatan
   6. Majelis ulama tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten
   7. Perpustakaan desa




                 Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
          G. Pendanaan
               Dana yang diterima lembaga dimanfaatkan selama 114 jam belajar dengan
               pertemuan minimal tiga kali dalam seminggu, setiap pertemuan (2 x 60
               menit). Unit cost per-warga belajar adalah Rp 360.000,-. Adapun rincian
               alokasi pemanfaatan dana adalah sebagai berikut:
                No                         Komponen                                Proporsi Biaya
                 1     ATK peserta didik dan Penyelenggara                          Maks 10 %
                 2     Pembelajaran tematik dan konteks lokal (bahan                 Maks 45%
                       ajar, media belajar, penilaian/ sertifikasi)
                 3     Stimulant keterampilan                                        Maks 10%
                 4     Transport Tutor                                               Maks 20%
                 5     Transport penyelenggara                                       Maks 15%


              Pemanfaatan dana tersebut sudah dapat diselesaikan paling lambat tanggal
              31 Desember 2011 baik sisi manajemen maupun pertanggungjawaban
              keuangan.




20




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                   KRITERIA KEBERHASILAN



A. Kelembagaan
   1. Memiliki struktur organisasi kelembagaan yang jelas, minimal terdiri
      dari ketua, sekretaris, dan bendahara disertai dengan pembagian tugas
      dan fungsinya.
   2. Menjadi pusat sumber belajar (PSB) dalam pelaksanaan program
      pendidikan KD.
   3. Adanya legalitas lembaga dan pengelolaan program yang bersifat swa
      manajemen/pengelolaan secara mandiri (self managed).


B. Pembelajaran
      Pembelajaran Percontohan Pendidikan KD harus memenuhi kriteria
   Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu:
  1. Standar Isi
      a.   Memiliki kurikulum yang mengacu kepada SK-KD
                                                                                                 21
      b.   Beban belajar ditetapkan berdasarkan jumlah jam belajar per
           satuan waktu
      c.   Memiliki silabus yang disusun oleh pendidik dan didokumentasikan
  2. Standar Proses
      a.   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan
           silabus yang disusun oleh pendidik.
      b.   Bahan ajar disusun oleh tutor
      c.   Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif agar memotivasi
           peserta didik untuk berpartisipasi



                   Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                   d.    Penyelenggara melaksanakan penilaian proses pembelajaran.
                   e.    Penyelenggara melakukan pengawasan proses pembelajaran pada
                         tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
                   f.    Penyelenggara melakukan evaluasi pada tahap perencanaan,
                         pelaksanaan, dan penilaian.
                   g.    Hasil pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pembelajaran
                         dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait
              3. Standar Kompetensi Lulusan
                   a. SK-KD digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan hasil
                        belajar
                   b. Penyelenggara memiliki data jumlah peserta didik yang mengikuti
                        Evaluasi Akhir.
                   c. Peserta didik yang telah menyelesaikan KD dapat melanjutkan ke
                        Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
              4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
                   a. Memiliki pendidik yang memenuhi kompetensi sesuai dengan
                        standar yang ditetapkan
                   b. Tenaga Kependidikan memiliki kompetensi sesuai dengan yang
                        dipersyaratkan
22
              5. Standar Sarana dan Prasarana
                   a. Memiliki tempat aktivitas belajar.
                   b. Ruang belajar dilengkapi dengan hasil belajar warga belajar
                   c. Menyediakan sumber belajar lain.
              6. Standar Pengelolaan
                   a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan perencanaan
                        serta memiliki dokumennya
                   b. Melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan perencanaan kepada
                        semua pendidik, peserta didik, dan unsur lain yang terkait



Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
      c. Mempunyai pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan
            secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak terkait meliputi:
            kurikulum, kalender pendidikan, dan tata tertib.
      d. Melaporkan hasil pengawasan pengelolaan secara tertulis kepada
            pimpinan lembaga dan pembina program (Dinas Pendidikan)
      e. Memiliki kompetensi mengelola serta                  pengetahuan      tentang
            Pendidikan Keaksaraan.
  7. Standar Pembiayaan
      a. Memiliki dokumen (pembukuan) penerimaan dan pengeluaran dana
      b. Adanya partisipasi pemerintah daerah dalam membantu pembiayaan
            KD
      c. Adanya bukti pertanggung jawaban pemanfaatan dana
  8. Standar Penilaian
     a.     Penyelenggara dan Pendidik melakukan penilaian hasil belajar secara
            periodik (tengah dan akhir program)
     b.     Penilaian hasil belajar peserta didik menggunakan teknik penilaian
            berupa lisan dan tulis.
     c.     Penyelenggara memiliki panduan penilaian.
     d.     Peserta didik mengikuti evaluasi akhir yang diselenggarakan oleh
                                                                                                 23
            lembaga.


C. Jaringan Kemitraan
          Lembaga/Kejar yang menjadi Percontohan Program Pendidikan                  KD
   telah menjalin kemitraan minimal dengan 3 (tiga) lembaga mitra sesuai
   dengan fungsinya dalam mendukung KD.




                   Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
          D. Hasil Pelaksanaan Program
                   Keberhasilan pelaksanaan Percontohan Program pendidikan KD , antara
               lain ditandai oleh:
               1. Warga belajar mampu mencapai kompetensi yang dipersyaratkan,
                   minimal 80% warga belajar mendapatkan SUKMA 1
               2. Kesinambungan program KD terlihat dengan melanjutkannya peserta
                   didik ke program KUM.
               3. Adanya kotribusi terhadap penurunan angka                        buta   aksara di
                   kabupaten/kota.




24




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
        PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL


A. Penyusunan Proposal
   1.   Lembaga yang berminat sebagai penyelenggara percontohan program
        desa vokasi wajib menyusun proposal. Penyusunan proposal
        dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang
        program yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi; analisis situasi,
        program aksi, serta tindak lanjutnya. (Sistematika proposal dapat
        dilihat pada Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Seleksi Proposal
        Percontohan Program PAUDNI yang diterbitkan oleh Ditjen PAUDNI
        tahun 2011).
   2.   Proposal disusun dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon
        penyelenggara program. Kata pengantar ditandatangani oleh ketua
        lembaga pengusul.
   3.   Proposal yang diajukan harus mendapat pengesahan/persetujuan dari
        lembaga Pembina.


B. Mekanisme Pengajuan Proposal                                                                25
   1.   Proposal yang telah disusun dan ditandatangani oleh pimpinan
        lembaga calon penyelenggara program disampaikan kepada lembaga
        Pembina Desa dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
        untuk mendapat pengesahan/ persetujuan;
   2. Proposal yang telah ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon
         penyelenggara program dan mendapat pengesahan/persetujuan dari
         Pembina Desa dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
         selanjutnya dikirim kepada P2-PNFI/BP-PNFI di Regional masing-
         masing untuk diseleksi.



                 Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                3. Proposal dikirim sebanyak 2 eksemplar, dan harus sudah diterima oleh
                      P2-PNFI/BP-PNFI pada tahap pertama pada akhir Juni Tahun 2011 dan
                      tahap kedua akhir Agustus 2011 (tahap kedua dilaksanakan apabila
                      masih terdapat kuota sisa).




26




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
    PENGENDALIAN MUTU PERCONTOHAN
       PROGRAM KEAKSARAAN DASAR

A. Monitoring dan Evaluasi
        Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi penyelenggaraan
   percontohan program PAUDNI, setiap lembaga penyelenggara yang telah
   ditetapkan sebagai penerima bantuan langsung akan dipantau dalam
   bentuk pengawasan langsung atau monitoring dan evaluasi oleh petugas
   yang ditunjuk sebagai bentuk pengendalian mutu penyelenggaraan
   program. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi
   tentang perkembangan yang dicapai oleh lembaga penyelenggara
   program. Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran hasil program
   yang diperoleh dari seluruh rangkaian penyelenggaraan mulai perencanaan
   hingga tindak lanjut program untuk mendapatkan kesimpulan/masukan
   penyempurnaan program mendatang.


B. Pelaporan
       Lembaga penerima bantuan percontohan program PAUDNI wajib
   memberikan laporan tertulis kepada Kepala P2-PNFI/BP-PNFI di Regional                     27
   masing-masing. Laporan meliputi:
      1. Laporan pendahuluan disampaikan pada 2 (dua) minggu setelah
          dana masuk dalam rekening. Laporan berisi: fotocopy bukti
          penerimaan bantuan langsung, kepastian rencana pembelajaran
          sesuai dengan akad kerjasama dan proposal.
      2. Laporan perkembangan (mid term) disampaikan pada pertengahan
          program. Laporan berisi; perkembangan proses pelaksanaan
          program, permasalah yang dihadapi dan upaya pemecahan
          masalah.


               Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                   3. Laporan akhir, yaitu laporan telah dilaksanakanya keseluruhan
                        penyelenggaraan program PAUDNI yang disampaikan paling lambat
                        31    Desember       2011.     Laporan     berisi:   proses    dan   hasil
                        penyelenggaraan program, adminisrasi keuangan, dan data teknis
                        dan    administratif    yang    terkait    dengan     proses   dan   hasil
                        penyelenggaraan percontohan program PAUDNI, antara lain:
                        naskah kurikulum, media pembelajaran, alat evaluasi, SK kepanitian,
                        data narasumber/instruktur, data warga belajar foto kegiatan, dan
                        lain-lain. Sistematika laporan dapat dilihat dalam lampiran
                        Petunjuk Teknis Pengajuan dan Seleksi Proposal.




28




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                             PENUTUP

     Petunjuk teknis percontohan program keaksaraan dasar ini dipergunakan
untuk acuan penyelenggaraan dan penyusunan proposal percontohan program
PAUDNI. Informasi yang berkenaan dengan aspek teknis dan administratif dapat
berkomunikasi dengan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan
Informal dan/atau Balai Pengembangan Pendidikankan Nonformal dan Informal
di Regional masing-masing. Berikut ini nama UPT Pusat, alamat dan nomor
telepon lembaga:

NO.     NAMA UPT                   WILAYAH KERJA                   ALAMAT
1   BP-PNFI Regional I             Provinsi Aceh,         Jl. Kenanga Raya No. 64
    Medan                          Sumut, Sumbar,         Tanjung Sari Medan
                                   Sumsel, Riau,          Kode Pos 20132Telp.
                                   Jambi dan Kepri        (061) 8213254
2     P2-PNFI Regional I           Provinsi Babel,        Jl. Jayagiri No. 63
      Bandung                      Bengkulu,              Lembang Bandung Kode
                                   Lampung,               Pos 40391 Telp. (022)
                                   Banten, DKI dan        2786017
                                   Jabar
                                                                                                 29
3     P2-PNFI Regional II          Provinsi Jateng        Jl. Pangeran Diponegoro
      Semarang                     dan DIY                No. 250 Ungaran –
                                                          Semarang Kode Pos
                                                          50512 Telp. (024)
                                                          691187, 622884
4     BP-PNFI Regional IV          Provinsi Jawa          Jl. Gebang Putih No. 10
      Surabaya                     Timur dan NTT          Sukolilo Surabaya Kode
                                                          Pos 90231 Telp. (031)
                                                          5945101, 5925972
5     BP-PNFI Regional V           Provinsi Sulsel,       Jl. Adhyaksa No. 2
      Makassar                     Sulut, Sulteng,        Panakukang Makassar
                                   Sultra, Sulbar,        Kode Pos 90231 Telp.
                                   dan Gorontalo          (0411) 440065, 421460


                   Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
          NO.      NAMA UPT                     WILAYAH KERJA             ALAMAT
          6   BP-PNFI Regional VI               Provinsi Kalbar, Jl. Ambulung Loktabat
              Banjarbaru                        Kalteng, Kalsel, Selatan – Banjarbaru
                                                dan Kaltim       Kalimantan Selatan
                                                                 Kode Pos 70712 Telp.
                                                                 (0511) 4772875
          7       BP-PNFI Regional VII          Provinsi NTB     Jl. Gajah Mada No. 173
                  Mataram                       dan Bali         Kel. Jempong Baru Kec.
                                                                 Sekarbela Kota
                                                                 Mataram Kode Pos
                                                                 83116 Telp. (0370)
                                                                 620870
          8       BP-PNFI Regional VIII         Provinsi Maluku Jl. Raya Bumi
                  Sentani                       Utara, Maluku,   Perkemahan (BUPER),
                                                Papua, dan       Wa Ena Kota Jayapura
                                                Papua Barat      Kode Pos 99351 Telp.
                                                                 (0967) 550994




30




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
                                                                              31




Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar

								
To top