Docstoc

DASAR DAN METODE PENGUKURAN BIAYA DAN LABA OPERASI (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT INDONESIA)

Document Sample
DASAR DAN METODE PENGUKURAN BIAYA DAN LABA OPERASI     (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT INDONESIA) Powered By Docstoc
					                                                                                1


BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

        Dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan

dari keberadaan serta peran serta penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan

perbankan pada khususnya. Lembaga perbankan merupakan unsur pokok dari sistem

pembayaran. Melalui sektor jasa keuangan inilah, dana atau potensi investasi yang

ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga

pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

        Bank Islam sebagai salah satu lembaga perbankan yang beroperasi

berdasarkan prinsip-prinsip   dan nilai-nilai syariah memiliki tiga azas yang

melandasi praktek cara kerjanya, yaitu : azas moral kemanusiaan, azas tanpa bunga,

azas profit and loss sharing. Konsep perbankan Islam dengan ketiga azas tersebut

adalah bagian integral dari keseluruhan value system dalam Islam, sehingga

karenanya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan rasa tanggung

jawab sosial, keadilan sosial dan stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak

berseminya komitmen perbankan yang mendukung program-program restrukturisasi

bidang ekonomi.

        Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia sebagai

suatu badan yang memiliki wewenang untuk mengatur perkreditan nasional telah

mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No.7

tahun 1992 tentang Perbankan. UU tersebut memberikan pengakuan yang lebih tegas
                                                                                  2


mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah, serta

memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank-bank tersebut. UU

tersebut antara lain mengatur mengenai dimungkinkannya bank-bank konvensional

mendirikan cabang-cabang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dasar

hukum yang lebih jelas ini serta peluang yang diciptakannya akan cenderung

mendorong tumbuhnya bank Islam atau cabang syariat dari bank-bank konvensional

pada masa mendatang. Semakin terbukanya peluang bagi pengembangan bank Islam

di Indonesia harus didukung oleh penerapan metode dan praktek akuntansi yang

lebih mantap dalam kegiatan operasional bank Islam.

        Salah satu metode investasi yang terpenting dalam bank Islam adalah

murabahah (penjualan kembali dengan laba) karena merupakan investasi jangka

pendek dengan resiko yang sangat kecil dan paling menguntungkan (Al-Khadas,

1999, 2) serta berhasil menguasai 98% dari total investasi (Omar, 1987, 224).

        Bank-bank Islam melalui pembiayaan murabahah mulai mempertimbangkan

eksistensi dirinya sebagai pihak perantara antara klien atau nasabah yang

membutuhkan barang dan para supplier di luar bank yang memiliki ataupun

menghasilkan produk tersebut. Untuk selanjutnya, bank Islam akan membeli produk

barang secara tunai dan menjualnya kembali kepada klien atau nasabah yang

membutuhkannya dengan dasar beban yang ditangguhkan.

        Pembiayaan     murabahah     membutuhkan      kerangka     akuntansi    yang

menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai,

dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas

yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi
                                                                                3


antara bank Islam yang satu dengan yang lain. Karena hal tersebut akan berdampak

dalam hal keadilan untuk menentukan laba bagi pemegang saham (stakeholder) dan

depositor (deposan).

        Dalam hal perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah, bank-bank

Islam menerapkan metode akuntansi yang berbeda (Al-Nagi, 1985; Shahata, 1986 ).

Salah satu masalah penting    yang dihadapi oleh bank Islam untuk pembiayaan

murabahah adalah pembagian laba bagi depositor (Abdel Majeed, 1994, 3). Dari

hasil perbandingan laporan keuangan beberapa bank Islam, terdapat perbedaan

diantara bank-bank Islam tersebut mengenai pengukuran biaya-biaya lain terkait

(subsequent costs) yang seharusnya dan tidak seharusnya dibebankan dalam biaya

awal operasi pembiayaan murabahah (Al- Khadas, 1999, 7). Perbedaan tersebut

selanjutnya akan menimbulkan adanya kesulitan dalam hal perbandingan realisasi

laba oleh bank Islam yang satu dengan bank Islam yang lain (FAO-IBFI, 1998, 146).

        Di samping itu, beberapa bank Islam mengakui bahwa pendapatan dalam

pembiayaan murabahah menggunakan dasar akrual (accrual basis) yaitu pendapatan

diakui pada saat nasabah atau klien telah melunasi seluruh pinjaman atau melunasi

semua cicilannya. Sedangkan pada bank Islam yang lain mengakui pendapatan dari

murabahah dengan menggunakan dasar kas (cash basis) yaitu pendapatan diakui

pada saat bank menerima kas dari nasabah atau klien ketika mengangsur ataupun

mencicil pinjamannya (FAO-IBFI, 1998, 146).

        Situasi tersebut diatas memperlihatkan bahwa bank-bank Islam ternyata

belum sepenuhnya       memakai satu standar yang baku sebagai acuan dalam

operasionalnya dan selanjutnya akan mengurangi kegunaan informasi keuangan yang
                                                                               4


dihasilkan oleh bank Islam bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karenanya

kebutuhan dalam menetapkan dasar dan metode pengukuran akuntansi, khususnya

untuk pembiayaan murabahah menjadi sangat penting dan harus disesuaikan dengan

ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur dalam “Financial Accounting

Standards For Islamic Bank and Financial Institutions” (FAS - IBFI) agar para

pemegang saham dan depositor mendapatkan bagian laba yang sesuai dengan

haknya.

          Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana praktek akuntansi untuk

pembiayaan murabahah khususnya tentang metode pengukuran biaya, pendapatan

dan laba operasi dalam Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank Islam

terbesar di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasi berdasarkan prinsip

keadilan dan ketentuan syariah.

          Berdasarkan uraian di atas, maka Skripsi ini diberi judul :

          PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH :

DASAR DAN METODE PENGUKURAN BIAYA DAN LABA OPERASI

(STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT INDONESIA)



1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

          Masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pengukuran akuntansi biaya-biaya operasi pembiayaan

   murabahah pada BMI ?
                                                                                    5


2. Bagaimana dasar dan metode pengukuran pendapatan dan laba operasi

    pembiayaan murabahah pada BMI ?

3. Sejauh mana kesesuaian antara metode pengukuran akuntansi pembiayaan

    murabahah pada BMI dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah sebagai

    dasar operasional bank Islam yang telah diatur dalam “Financial Accounting

    Standards For Islamic Bank and Financial Institutions” (FAS - IBFI)?



1.2.2. Pembatasan Masalah

         Dalam penulisan kali ini penulis berusaha memberikan batasan-batasan

guna memfokuskan pembahasan. Beberapa pembatasan tersebut antara lain :

1. Biaya-biaya operasi dalam pembiayaan murabahah mencakup biaya awal (initial

    cost) dan biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal (subsequent costs).

2. Dasar pengukuran akuntansi untuk pembiayaan murabahah dalam bank Islam

    meliputi:

   Pengukuran akuntansi biaya awal (initial cost) pembiayaan murabahah.

   Pengukuran akuntansi biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal

    (subsequent costs) pembiayaan murabahah.

3. Pengukuran laba operasi pembiayaan murabahah dalam Bank Islam, meliputi :

   Dasar pengukuran laba operasi pembiayaan murabahah.

   Dasar penentuan dan pembagian rasio laba operasi pembiayaan murabahah.



1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
                                                                              6


        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar dan

metode pengukuran biaya-biaya, pendapatan dan laba operasi dalam pembiayaaan

murabahah yang diterapkan oleh BMI        dan menganalisa kesesuaiannya dengan

metode pengukuran biaya, pendapatan dan laba operasi pembiayaan murabahah yang

seharusnya dipakai oleh bank-bank Islam pada umumnya dengan mengacu pada

Financial Accounting Standards For Islamic Bank and Financial Institutions (FAS-

IBFI) khususnya tentang Murabahah Operation.



1.3.2. Manfaat Penelitian

        Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

   Bagi kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) :

    Sebagai dasar tambahan dalam membangun program akademik, pelatihan dan

    riset ekonomi Islam, khususnya dalam bidang akuntansi dan perbankan.

   Bagi kalangan perbankan dan pengguna jasa perbankan :

    Sebagai sumber info dan masukan kepada lembaga-lembaga terkait tentang

    bentuk penerapan metode pengukuran akuntansi dalam kegiatan pembiayaan

    perbankan Islam khususnya pembiayaan murabahah yang telah diatur dalam

    FAS-IBFI.

   Bagi masyarakat :

    Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip

    dasar dan kegiatan pembiayaan perbankan Islam, khususnya di Indonesia.
                                                                                 7


1.4. Sistematika Pembahasan

        Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bab dengan

materi masing-masing :

   BAB I : PENDAHULUAN

    Berisi latar belakang, pokok dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

    serta sistematika pembahasan.

   BAB II : LANDASAN TEORI

    Bagian ini menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan

    pembahasan dalam Skripsi ini, yang akan digunakan sebagai dasar dalam

    menganalisa masalah. Teori-teori yang akan digunakan diambil dari literatur-

    literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun dari sumber yang lainnya.

   BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

    Pada bab ini akan dijelaskan sifat atau jenis penelitian yang digunakan, teknik

    pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisa data yang akan

    dipakai dalam mengadakan penelitian yang berhubungan dengan judul Skripsi.

   BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

    Menguraikan hasil observasi pada obyek studi yang dipilih sebagai tempat

    mendapatkan info serta data yang dibutuhkan. Disini akan dipaparkan tentang

    gambaran umum obyek yang dijadikan sebagai obyek penelitian, yang meliputi

    sejarah singkat, tujuan dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa yang

    ditawarkan, dasar dan metode pengukuran biaya-biaya, pendapatan dan laba

    operasi pembiayaan murabahah pada BMI, hasil analisa secara deskriptif atas
                                                                                8


    semua info dan data dengan mengacu pada landasan teori dan hasil observasi

    yang diperoleh, serta hasil evaluasi dari yang diharapkan.

   BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

    Pada bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari

    hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran-saran yang berkenaan dengan

    pembahasan masalah dalam studi dan kebijaksanaan selanjutnya.
                                                                                 9


                                      BAB II

                               LANDASAN TEORI



2.1. Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Islam

        Bank Islam adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah. Kegiatan bank Islam merupakan implementasi dari prinsip ekonomi

Islam dan ada tiga karakteristik yang mendasari sistem perbankan Islam (IAI, PSAK,

1999). Pertama, uang merupakan alat tukar dan bukan merupakan komoditi yang

dapat diperjualbelikan. Kedua, nilai uang tidak akan berubah dari waktu ke waktu

sehingga tidak dikenal adanya konsep time value of money. Ketiga, kegiatan yang

bersifat spekulatif tidak diperkenankan karena memiliki unsur ketidakpastian.

        Secara garis besar, operasi bank Islam didasarkan pada dua prinsip.

Pertama, sistem bagi hasil, yaitu sistem yang meliputi cara pembagian hasil usaha

antara bank dengan penyimpan dana dan antara bank dengan nasabah penerima

kredit mudharabah. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada penyimpan dana adalah

laba usaha bank yang telah dihitung selama satu periode tertentu. Hasil usaha

nasabah penerima kredit mudharabah yang dibagi dengan bank adalah laba usaha

yang dihasilkan penerima kredit mudharabah dari salah satu usahanya yang secara

utuh dibiayai dari kredit mudharabah dari bank, setelah melewati suatu periode

tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak. Kedua, sistem mark-

up, yaitu semacam biaya-biaya bank yang diperhitungkan secara lump sum dalam

bentuk nominal diatas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank.
                                                                                10


Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan

nasabah.

           Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank Islam berfungsi sebagai

manager investasi, investor, jasa layanan bank dan layanan sosial dalam bentuk

pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) serta penyaluran pinjaman

kebajikan (al qard al hasan). Selain itu bank Islam juga dapat melakukan transaksi

yang tidak dilakukan oleh bank konvensional, misalnya jual-beli dan sewa-menyewa.



2.2. Pembiayaan Murabahah dalam Bank Islam

2.2.1. Definisi dan Tipe Murabahah

           Definisi murabahah menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya “Mughni”

(Tazkia Institute, 1999, 21) :

           Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan

           margin keuntungan yang telah disepakati.



Pembiayaan Murabahah syah dalam Islam, seperti disebutkan dalam Al-Quran :

           Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba

           (Q.S. Al Baqarah : 275).



Juga dalam hadist dari Sohib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

           Tiga hal yang dari dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara

           tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum
                                                                              11


        dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR.

        Ibnu Majah)



Sedangkan tipe murabahah dibedakan menjadi 2 macam (Tazkia Institute, 1999, 1) :

1. Murabahah

   Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

   yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga

   produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

   tambahannya.

2. Murabahah kepada pemesan pembelian

   Adalah jual-beli dimana kedua belah pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji

   satu sama lainnya untuk melaksanakan sebuah kesepakatan dimana pemesan

   meminta pembeli untuk membeli sebuah aset yang pemesan akan memilikinya.

   Pemesan berjanji kepada pembeli untuk membeli aset itu darinya dan memberi

   keuntungan yang diminta.

   Gambar 1 : Transaksi Pembiayaan Murabahah



  NASABAH                1                            2       SUPPLIER
                         1           BANK
                                                 3
                          4

Sumber : Tazkia Institute, 1999, 6

Keterangan gambar :

   1. Nasabah memesan barang kepada bank.
                                                          12


2. Bank membeli dan membayar barang kepada supplier.

3. Supplier mengirim barang kepada nasabah.

4. Nasabah membayar kepada bank (tunai maupun cicilan).
                                                                                  13


2.2.2. Perbedaan antara Murabahah dengan Al Bai’ Bitsaman Ajil

        Bank    Islam   memiliki    produk-produk     pembiayaan    dengan   prinsip

pengambilan keuntungan ( Zainul Arifin, 1999, 6-7) yang terdiri atas :

1. Al Murabahah

   Yaitu kontrak jual-beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan

   segera sedangkan harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama)

   dibayar kemudian hari secara sekaligus (lum sump defered payment). Dalam

   prakteknya, bank bertindak sebagi penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan

   kewajiban membayar secara tangguh dan lump sum.

2. Al Bai’ Bitsaman Ajil

   Yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang diperjual-belikan           tersebut

   diserahkan dengan segera sedang harga barang tersebut dibayar dikemudian hari

   secara angsuran (installment deffered payment). Dalam prakteknya pada bank

   sama dengan murabahah hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara

   angsuran.

3. Bai’ Salam

   Yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang yang diperjual-belikan dibayar

   dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli (pre-paid purchase of

   goods). Melalui cara ini harga barang dibayar dimuka pada waktu kontrak dibuat,

   tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian.

        Jadi pada dasarnya transaksi al bai’ bitsaman ajil merupakan jenis kontrak

murabahah dimana kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran dan untuk

transaksi murabahah kewajiban nasabah dilakukan secara tangguh dan sekaligus.
                                                                               14


Sedangkan transaksi murabahah merupakan kebalikan dari bai’ salam. Pada

murabahah, barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli

(nasabah), baru pembayarannya dilakukan dikemudian hari setelah penyerahan

barang (baik pembayaran dilakukan secara sekaligus maupun secara cicilan).

Sedangkan pada bai’ salam, pembayaran harga barang oleh pembeli (bank)

dilakukan dimuka sebelum penyerahan barang oleh penjual (pemasok atau nasabah)

dan kepada pembeli (bank) dilakukan kemudian hari setelah pembayaran selesai

dilakukan (Syahdeni, 1999, 69).



2.2.3. Tujuan Pembiayaan Murabahah pada Bank Islam

         Tujuan pembiayaan murabahah pada bank Islam ( Al Khadas, 1999, 13):

1. Bank Islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan murabahah.

2. Beberapa bank Islam memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu.

3. Untuk klien, bank Islam mendanai pembelian produk kemudian pembeli (klien)

   akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4. Pembiayaan murabahah memberikan alternatif      jual-beli bebas riba sebagai

   perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.



2.2.4. Kondisi/ Syarat-Syarat Pembiayaan Murabahah

         Menurut perspektif Islam, pembiayaan murabahah adalah bentuk penjualan

karena itu kondisi murabahah sama dengan penjualan pada umumnya (Tazkia

Institute, 1999, 1) yang meliputi :

1. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
                                                                               15


2. Kontrak pertama harus syah.

3. Kontrak harus bebas dari unsur riba.

4. Bank Islam harus memiliki dan menguasai barang komoditi tersebut sebelum

   menjualnya ke klien.

5. Komoditi yang diperjual-belikan harus halal.

6. Bank Islam seharusnya mengungkapkan setiap cacat yang terjadi setelah

   pembelian atas produk dan membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.

7. Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian,

   misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

8. Jika syarat dalam 1, 6 atau 7 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

   a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

   b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.

   c. Membatalkan kontrak.



2.2.5. Prosedur Pembiayaan Murabahah

        Pembiayaan murabahah dalam bank Islam harus mengikuti prosedur sebagai

berikut (Al Khadas, 1999, 11) :

1. Klien meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, dimana

   klien akan membeli melalui murabahah. Form tersebut berisi tentang spesifikasi

   produk yang diminta, persyaratan dokumen, total nilai produk, informasi tentang

   klien, pembagian laba dan sumber penawaran produk.

2. Bank Islam mempelajari form surat permohonan klien dari segala aspek yang

   meliputi :
                                                                              16


   a. Mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi   kredit dan

       likuiditasnya.

   b. Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar, yaitu

       jumlah penawaran dan permintaan produk.

   c. Mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi pembiayaan

       murabahah, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan dan pembayaran

       angsuran pinjaman.

   d. Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan kembali

       uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.

3. Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan murabahah, bank meminta

   pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap ini, biaya operasi

   pembiayaan murabahah dan penentuan pembagian laba didiskusikan dan

   disepakati. Disamping    itu bank Islam meminta pembeli untuk membayar

   angsuran pertama harga murabahah. Bentuk paling umum kontrak pembelian

   bank Islam disini adalah pernyataan oleh klien bahwa klien akan menyelesaikan

   perjanjian pembeliannya ketika diberitahukan oleh bank bahwa produk telah

   tersedia.

4. Setelah bank Islam membeli produk, kemudian bank Islam dan pembeli

   menandatangani kontrak penjualan murabahah. Pada kontrak tersebut, biaya

   operasi yang sesungguhnya pembiayaan murabahah dan keuntungan yang

   diperoleh bank harus diketahui.

5. Pembeli menerima produk.
                                                                               17


2.2.6. Murabahah kepada Pemesan Pembelian

        Ide tentang jual-beli murabahah kepada pemesan pembelian nampak berasal

karena dua alasan (Tazkia Institute, 1999, 2) :

1. Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta

   pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset, dan pihak pertama menjanjikan

   kepada pihak kedua akan membeli aset itu darinya dan memberinya suatu

   keuntungan, tergantung pada pengalaman dari pembeli.

2. Mencari pembiayaan. Pemesan beli meminta kepada pembeli untuk membeli

   aset dan berjanji untuk membelinya dan memberinya suatu keuntungan, dengan

   pengertian bahwa pembeli akan menjual aset kepada pemesan secara kredit

   penuh atau sebagiannya. Kredit adalah motif dari kebanyakan, jika tidak semua,

   yang berhubungan dengan bank Islam berdasarkan jual-beli murabahah secara

   pesanan.

Dua tujuan diatas dapat bergabung menjadi satu. Memang peningkatan pada

pembelian kredit sekarang ini karena berbagai alasan telah menyebabkan

meningkatnya permintaan penjualan semacam itu. Menjual dengan kredit bukanlah

sebuah syarat baik murabahah atau murabahah kepada pemesan pembelian,

meskipun sangat dominan banyak transaksi.



2.2.7. Jenis Murabahah kepada Pemesan Pembelian

        Janji pemesan pembelian dalam murabahah kepada pembeli bisa mengikat

bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah awal yang sepakat pada bolehnya jual-

beli ini menggariskan bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban
                                                                                18


ini. The Islamic Fiqih Academic akhir-akhir ini telah menetapkan hukum yang sama,

dan karenanya pemesan pembelian telah diberikan pilihan, baik untuk membeli aset

itu atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal ini karena

transaksi ini tidak membawa seseorang untuk menjual apa yang ia tidak miliki (yang

tidak dibolehkan), atau untuk melakukan tindakan lain yang dilarang syariah seperti

yang dijelaskan secara detail oleh ulama syariah terdahulu. Tetapi, beberapa ulama

syariah modern telah mengijinkan janji dalam jenis jual-beli ini mengikat pemesan

pembelian, yaitu jual-beli murabahah dengan kewajiban pada pemesan pembelian

untuk mengambil penghantaran (AAO-IFI, 1998, 142-143).

   Jual-Beli Murabahah kepada Pemesan Pembelian dengan Disertai Kewajiban,

    dan Hukum-Hukumnya.

    a. Jika pembeli menerima permintaan pemesan, ia harus membeli aset itu dan

       menyempurnakan sebuah kontrak jual-beli yang syah antara ia dan pedagang

       aset itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan dari janji yang mengikat secara

       hukum antara pemesan dan pembeli.

    b. Pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi

       janji yang mengikat secara hukum dan karenanya harus membangun sebuah

       kontrak jual-beli.

    c. Dalam jenis jual-beli dibolehkan untuk membayar hamish gedyyah (jumlah

       yang dibayar oleh pemesan pembelian atas sebuah permintaan dari pembeli

       untuk memastikan pemesan serius dalam permintaannya akan aset itu) ketika

       menandatangani kesepakatan asli tetapi sebelum pembeli membeli aset itu.
                                                                                 19


        Tetapi jika pemesan menolak untuk membeli aset itu, kerugian aktual pada

        pembeli harus dibayar dari hamish gedyyah.

    d. Pembeli dapat kembali kepada hamish gedyyah dalam jumlah kerugian yang

        dideritanya jika pemesan menolak untuk membeli aset itu. Jika hamish

        gedyyah kurang dari jumlah yang diderita pembeli, pembeli dapat kembali

        kepada pemesan untuk sisa kerugiannya.

         Beberapa bank Islam menggunakan urboun (jumlah uang yang dibayar di

    muka kepada penjual) sebagai sebuah alternatif dari hamish gedyyah. Jika pembeli

    memutuskan untuk menyempurnakan transaksi dan mengambil aset itu maka

    urboun akan dianggap sebagai harga yang dibayar dimuka. Jika tidak, maka

    urboun akan ditahan oleh penjual.

         Karenanya, dalam hal urboun, pembeli mengambil jumlah keseluruhan dari

    urboun itu, apakah lebih atau kurang dari kerusakan. Tetapi dalam hal hamish

    gedyyah pembeli akan mengurangi hanya jumlah aktual dari kerugian yang

    dideritanya, dan jika jumlah hamish gedyyah melebihi kerugian, ia boleh

    mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.

   Murabahah kepada Pemesan Pembelian tanpa Disertai Kewajiban dan Hukum-

    Hukumnya.

    a. Salah satu pihak (pemesan pembelian) meminta pihak lainnya (pembeli)

        untuk membeli sebuah aset dan berjanji bahwa ketika ia membeli aset itu,

        pemesan akan membelinya darinya pada sebuah harga ditambah keuntungan.

        Permintaan ini dianggap sebagai keinginan untuk membeli, bukan

        penawaran.
                                                                               20


   b. Jika pembeli menerima permintaan ini, ia lalu membeli aset itu untuk dirinya

      di bawah sebuah kontrak jual-beli antara ia dengan pedagang aset itu.

   c. Pembeli, sesudah memiliki secara hukum aset itu harus menawarkannya

      kembali kepada pemesan menurut syarat-syarat janji pertama. Hal ini

      dianggap sebagai tawaran dari pembeli.

   d. Ketika aset itu ditawarkan kepada pemesan, ia harus memiliki pilihan untuk

      menyempurnakan sebuah kontrak jual-beli atau menolak untuk membeli yaitu

      pemesan tidak wajib untuk memenuhi janjinya. Jika ia memilih untuk masuk

      pada sebuah kontrak, itu akan dianggap sebagai sebuah penerimaan tawaran.

      Sebuah kontrak jual-beli dibuat antara pemesan dan pembeli.

   e. Pada saat pemesan menolak untuk membeli aset itu, ia masih tetap dalam

      pemilikan pembeli yang memiliki hak untuk menggunakannya dengan cara-

      cara yang dibutuhkan.

   f. Jika sebuah syarat dibuat bahwa pemesan harus membayar cicilan pertama,

      pembayaran harus dibuat sesudah kontrak ditandatangani dan cicilan itu harus

      menjadi bagian dari harga jual.




2.2.8. Hukum-Hukum Umum

        Hukum-hukum umum yang menyangkut tentang murabahah dan murabahah

kepada pemesan pembelian meliputi (AAO-IFI, 1998, 143-144) :

1. Jaminan

  Kreditur (pembeli) dapat meminta debitur (pemesan pembelian) untuk

  menyediakan sebuah jaminan. Dalam hal ini debitur harus menyerahkan sebuah
                                                                               21


  jaminan yang bisa diterima. Barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu

  jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang.

2. Hutang dalam murabahah kepada pemesan pembelian.

   Menurut hukum syariah, penyelesaian hutang dalam murabahah kepada pemesan

   pembelian tidak boleh dikaitkan kepada sifat barang yang dijual, apakah hasil

   penjualan itu positif atau negatif. Ini karena ketika penjualan sempurna,

   pemilikan berpindah kepada pemesan dan pembeli pertama memegang pemilikan

   piutang. Karenanya jika pemesan menjual aset itu segera atau pada suatu waktu

   sebelum hutangnya kepada pembeli jatuh tempo bahkan jika untuk harga

   berganda, ia tidak diwajibkan menyelesaikan hutangnya kecuali aset itu sendiri

   diletakkan pada colateral untuk hutang ini, juga kerugian nilai dari aset tidak

   menjustifikasi kelambatan dalam penyelesaian hutang yang jatuh tempo itu.

3. Penundaan oleh debitur yang mampu.

   Seorang yang mampu dilarang menunda penyelesaian hutangnya. Tetapi jika

   seorang pemesan menundanya pembeli dapat mengambil tindakan berikut :

   a. Mengambil prosedur kriminal yang diperlukan terhadap pemesan yang

      membuat cek palsu atau pemegang jaminan untuk jumlah hutang itu, jika

      pembuatan instrumen yang tidak syah dilarang oleh hukum.

   b. Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali hutang itu dan

      mengklaim kerusakan finasial aktual karena penundaan.

   c. Mengambil prosedur perdata untuk memperbaiki kerusakan karena kerugian

      kesempatan akibat penundaan. Ini adalah pandangan beberapa ahli hukum

      modern.
                                                                             22


4. Bangkrut.

   Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan

   hutangnya, kreditur harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup

   kembali.

5. Hukum perwakilan yang diberikan oleh yang dipesan kepada pemesan

   pembelian, dan menjual untuk pemesan sendiri. Sesuai dengan syarat sahnya

   jual-beli murabahah kepada pemesan pembelian, dan untuk mencegah riba,

   pembeli tidak boleh mengijinkan pemesan untuk membeli aset yang diperlukan

   mewakilinya dan kemudian menjualnya kepadanya.

6. Dampak potongan harga pada murabahah.

   Beberapa ulama syariah memandang bahwa pembeli (pemesan) harus mendapat

   manfaat dari potongan yang penjual dapatkan sebagai pembeli. Jumlah ini

   mengurangi keuntungan murabahah sampai porsi yang sama dengan potongan

   tersebut bahkan meskipun penjual (sebagai pembeli) mendapat potongan sesudah

   jual-beli murabahah sempurna. Hal ini disebabkan bolehnya mendapat potongan

   pada harga pembelian dan memasukkannya sebagai harga penjualan. Tetapi

   beberapa ulama syariah berpandangan bahwa pembeli harus mendapat manfaat

   dari potongan hanya jika penjual mendapatkannya sebelum murabahah jadi

   sempurna, atau pada saat membuat janji. Jika tidak potongan itu harus menjadi

   milik penjual.



2.2.9 Aplikasi Dalam Perbankan
                                                                                 23


         Murabahah umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian

barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui Letter of

Credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai

kredit investasi pada bank konvensional.

         Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank-bank Islam di Indonesia

yang menggunakannya secara berkelanjutan (roll over/ evergreen) seperti untuk

modal kerja, sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali

akad (one short deal). Karena itu murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema

modal kerja, yang lebih tepat jika diterapkan dengan skema mudharabah. Sampai

saat ini portfolio mudharabah di bank-bank Islam didapati sedikit sekali digunakan.

Alasan yang paling sering didengar adalah resiko yang sangat besar pada

mudharabah, sehingga masih dicari pola yang tepat untuk melaksanakannya ( Tazkia

Institute, 1999, 5).



2.3. Konsep Dasar Akuntansi

2.3.1. Konsep Dasar Akuntansi Konvensional

         Dalam menyusun suatu laporan keuangan, informasi yang diberikan harus

dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Untuk itu laporan keuangan harus dapat

memenuhi karakteristik kualitatif. International Accounting Standard Committee

(IASC) menetapkan karakterisik kualitatif pokok yang harus dipenuhi adalah : dapat

dipahami, relevan, keandalan (mencakup kejujuran, substansi netralitas, prudensi dan

kelengkapan) dan dapat dibandingkan.
                                                                                24


        Untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, IAI dalam

PSAK No.1 mengakui asumsi dasar akuntansi sebagai berikut (IAI, PSAK, 1996):

1. Kelangsungan Usaha

   Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara

   berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan, kecuali bila ada bukti

   sebaliknya. Perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu

   mendatang yang dapat diduga, tidak bermaksud atau berkepentingan dengan

   likuidasi atau penutupan usaha.

2. Akrual

   Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban serta perubahannya diakui

   pada saat terjadi, tidak pada saat uang diterima atau dibayarkan, dicatat dan

   berpengaruh pada laporan keuangan pada periode kejadian.

        Konsep dasar akuntansi dijelaskan kembali dalam Intermediate Accounting

(Smith & Skousen, 1984, 23) menurutnya model akuntansi tradisional dibentuk dari

asumsi-asumsi dasar, yaitu :

1. Perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi yang berbeda dari

   pemilikan unit usaha lainnya.

2. Perusahaan dianggap akan terus melanjutkan usaha, sehingga neraca melaporkan

   beban-beban berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di masa depan dan tidak

   dilaporkan pada nilai realisasi jika perusahaan dilikuidasi.

3. Kegiatan yang dicatat adalah transaksi        dan kejadian yang telah lalu. Jadi

   perubahan nilai sumber-sumber dan modal tidak dibukukan sebelum terjadi.
                                                                                   25


4. Akuntansi menganut prinsip penilaian beban. Jadi dasar pencatatan transaksi

    adalah jumlah uang atau nilai moneter dari akuntansi yang ditukarkan saat

    transaksi.

5. Transaksi diakui dengan unit-unit moneter.

6. Kesatuan usaha dibagi dalam periode akuntansi, sehingga dalam setiap periode,

    pengukuran penghasilan berdasarkan akrual. Beban dalam satu periode

    ditentukan dalam mengkaitkannya dengan pendapatan tertentu dalam periode

    waktu tertentu (matching concept).

7. Konservatif, yaitu jika dalam pelaporan terdapat dua alternatif, perusahaan

    memilih alternatif yang mempunyai manfaat paling sedikit bagi modal pemilik.



2.3.2. Konsep Dasar Akuntansi Syariah

         Tujuan dari laporan keuangan menurut AAO-IFI (The Accounting and

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dalam SFA No. 1 Chapter

6   adalah bahwa laporan harus mengandung informasi tentang kepatuhan bank

terhadap syariah, dan oleh karenanya harus ada informasi tentang pos-pos non halal;

informasi sumber daya kewajiban, termasuk akibat suatu transaksi atau kejadian

ekonomi terhadap sumber entitas, maupun kewajibannya;        informasi yang dapat

membantu pihak-pihak terentu dalam menghitung zakatnya; informasi yang dapat

membantu pihak terkait dalam memprediksi aliran kas bank dan seterusnya (para 36-

41).

         Sedangkan kerangka dasar akuntansi keuangan versi AAO-FI seperti

dituangkan dalam SFA No. 2 meliputi 9 Bab. Tidak seperti halnya akuntansi
                                                                                    26


keuangan konvensional, akuntansi bank syariah menuntut lebih banyak laporan yang

meliputi : statement of finacial position, statement of income, statement of cashflows,

statement of retained earning, statement of changes in restricted investment,

statement of sources and uses of funds in Zakah and charity fund and statement of

sources uses of funds in qard fund. Empat laporan pertama adalah unsur-unsur

laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan tiga

yang terakhir bersifat khas.

         Bila dibandingkan dengan asumsi dasar yang ada dalam SAK dengan

menganut IASC (International Accounting Standards Committee), maka terdapat

sedikit perbedaan. Kalau kerangka dasar akuntansi konvensional secara eksplisit

memakai dua asumsi dasar, yakni dasar akrual (accrual basis) dan kelangsungan

usaha (going concern), maka asumsi dasar yang dipakai dalam kerangka dasar versi

AAO-IFI terdiri dari empat hal yaitu : the accounting unit concept, the going concern

concept, the periodicity concept and the stability of the purchasing power of the

monetery unit. Komparasi kedua konsep diatas, secara tegas menunjukkan ada satu

konsep dasar yang sama-sama diakui oleh oleh kedua model akuntansi yakni konsep

going concern.

         Aspek pengakuan memegang peranan penting sebagai kerangka dasar,

karena pengakuan merujuk kepada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi

pendapatan (revenue), beban (expense), laba (gain) dan rugi (loss). Pada dasarnya

AAO-IFI memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk

transaksi. Ini sejalan dengan kerangka dasar versi IASC yang juga dianut oleh

akuntansi konvensional di Indonesia. Namun demikian, kalau kita mengacu kepada
                                                                                 27


praktik beberapa bank syariah, ada sejumlah penyimpangan. Misalnya dasar akrual

hanya dipakai untuk pengakuan beban atau expenses, tetapi dasar kas (cash basis)

dipakai dalam pengakuan revenue dan/ atau income. Argumentasi yang dijadikan

landasan atas sikap ini adalah unsur ketidakpastian dan konservatisme (Adnan, 1999,

7).

        Untuk aspek pengukuran hampir tidak berbeda bila dibandingkan dengan

akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus

mempertimbangkan unsur : reliability, understandability dan comparability.



2.4. Dasar Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Islam

        Dasar pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah pada bank Islam,

dibagi menjadi 3 yaitu : pengukuran akuntansi biaya awal (initial cost), pengukuran

akuntansi biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal (subsequent costs) operasi

dan dasar pengukuran laba operasi.



2.4.1. Pengukuran Akuntansi Biaya Awal (Initial Cost) Operasi Pembiayaan

       Murabahah

        Initial cost adalah biaya-biaya yang dibayar oleh bank Islam kepada

supplier. Biaya adalah unit uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk atau

jasa. Dalam Islam, biaya seharusnya dibebankan secara adil tanpa penambahan

maupun pengurangan. Biaya tidak seharusnya mencakup pemborosan waktu dan

sumber alam. Allah menganjurkan kepada kita untuk mengurangi pemborosan baik

dalam waktu maupun sumber-sumber alam (Q.S. Al Isra’ : 27). Selanjutnya, biaya
                                                                              28


harus menjadi dasar untuk harga yang wajar dan adil, yang tidak merugikan penjual

maupun pembeli (Al Jadawi, 1985, 24). Antara penjual dan pembeli seharusnya

mengungkapkan kebenaran karena menurut ketentuan syariah Islam setiap muslim

harus jujur, adil, tidak menipu dan ekonomis (Q.S. Al A’Raf : 85).

        Biaya merupakan dasar untuk penentuan harga dan pengukuran laba. Adalah

logis untuk mengidentifikasi dan mengukur biaya yang timbul dari produk yang akan

menghasilkan. Pencocokan yang benar antara beban dan pendapatan masih menjadi

masalah paling penting yang dihadapi oleh akuntan dalam akuntansi konvensional.

Harga dalam pembiayaan murabahah tergantung pada biaya operasi murabahah dan

keuntungan yang dikehendaki, dalam hal ini adalah persentase harga biaya. Biaya

murabahah merupakan dasar dari harga dan keuntungan murabahah, karenanya para

ahli syariah cenderung untuk memperlakukannya dengan cara penjualan di luar

kontrak murabahah. Hal tersebut menghindarkan terjadinya kesalahan atau

memperkirakannya selama penetapan biaya operasi pada pembiayaan murabahah.

Tetapi secara nyata, pembiayaan murabahah menyajikan 90% pendapatan investasi.

Dalam bank-bank Islam (Al Nagi, 1985, 215), dimana 98% dana depositor dalam

beberapa bank Islam ditunjukkan hanya untuk pembiayaan murabahah, karena

merupakan investasi jangka pendek dengan resiko yang cukup kecil.

        Biaya awal produk (aset) murabahah adalah biaya yang dibayar oleh bank

Islam kepada supplier. Pada kasus murabahah kepada pemesan pembelian, produk

yang dikehendaki dalam murabahah harus sama dengan di pasar, sama jenis dan

penghitungannya menggunakan ukuran yang tepat (Shahata, 1990, 95). Para ahli dan

ulama syariah setuju jika biaya historis (historical cost) adalah dasar untuk
                                                                                  29


menentukan biaya awal produk (aset) murabahah. Mereka menyatakan bahwa

pengukuran akuntansi harus menggunakan pengukuran yang tepat dan akurat tanpa

estimasi dan perkiraan. FAO-IBFI (1998, 132) menjelaskan bahwa biaya historis

(historical cost) seharusnya digunakan sebagai dasar pengukuran dan pencatatan

biaya awal saat akuisisi atau perolehan. Oleh karena itu produk (aset) yang diperoleh

bank Islam dengan tujuan untuk dijual dengan murabahah seharusnya diukur pada

saat perolehan dengan dasar biaya historis.

        Ada beberapa faktor yang harus dicatat berkenaan dengan biaya awal

operasi pembiayaan murabahah :

1. Perubahan harga.

   Yaitu perubahan harga produk (aset) murabahah akibat penurunan atau

   peningkatan harga produk itu dalam pasar yang menyangkut waktu transaksi

   murabahah. Sebagai contoh : bank membeli barang seharga Rp 100.000, dan

   sebelum menandatangani kontrak penjualan murabahah, harga di pasar

   meningkat menjadi Rp 110.000. Menurut Islam penambahan harus dihilangkan

   dan beban atau harga tetap Rp 100.000.

2. Perubahan atas nilai produk.

   Yaitu perubahan harga produk (aset) murabahah yang disebabkan karena

   peningkatan atau penurunan nilai produk itu sendiri. Sebagai contoh : penurunan

   nilai produk akibat kerusakan sehingga mengakibatkan penurunan harga ataupun

   peningkatan nilai produk akibat jumlah permintaan lebih besar dari jumlah

   penawaran sehingga terjadi peningkatan harga.

3. Perubahan atas nilai tukar.
                                                                              30


   Yaitu perubahan harga produk murabahah yang disebabkan perubahan nilai tukar

   dalam transaksi murabahah. Sebagai contoh :      bank membeli dalam rupiah

   misalnya Rp 105.000 tetapi pembayaran dilakukan dengan dollar pada nilai tukar

   3 untuk setiap dollarnya. Jadi, jumlah aktual yang dibayar menjadi Rp 35.000.

   Pada saat penjualan kembali, nilai tukar tumbuh menjadi 3,5 setiap dollar,

   membuat nilai menjadi Rp 30.000. Para ahli syariah sepakat jumlah yang harus

   dibayar adalah Rp 35.000.

4. Diskon (Muqashah)

   Dalam praktek, bank Islam tidak mempertimbangkan saat menjual kembali.

   Pertimbangannya hanya diskon komersial, padahal keduanya memerlukan

   pertimbangan. Para ahli syariah berpendapat bahwa penjual (bank) memiliki

   pemilihan untuk mengurangi harga penjualan kembali. Mereka juga menyatakan

   bahwa waktu diskon merupakan faktor penentu, maksudnya jika diskon dibuat

   sebelum mencapai masa kontrak maka harus ada pengurangan harga saat

   penjualan. Jika sebaliknya, maka tidak ada pengurangan tetapi dikenakan

   pelonggaran. Dengan demikian setiap perubahan untuk biaya awal yang

   berhubungan dengan nilai fisik produk harus dipertimbangkan. Lebih lanjut,

   diskon yang berhubungan dengan produk (aset) murabahah dan diakui sebelum

   mencakup kontrak murabahah harus dikurangi dari biaya murabahah.



2.4.2. Pengukuran Akuntansi Biaya-Biaya yang Terkait dengan Biaya Awal

      Operasi (Subsequent Costs) Pembiayaan Murabahah.
                                                                                31


        Subsequent cost adalah biaya-biaya yang dibayar oleh bank Islam setelah

bank Islam membayar biaya-biaya awal (intial costs). Studi Al-Khadas (1999, 18)

menjelaskan tentang opini para ahli syariah tentang biaya yang terkait dengan biaya

awal operasi dan harus dibebankan dalam pembiayaan murabahah, meliputi:

1. Biaya langsung, yaitu biaya yang dibayar atau akan dibayar oleh bank Islam

   sehubungan dengan perolehan produk (aset) murabahah.

2. Biaya-biaya tidak langsung, yaitu biaya-biaya yang akan meningkatkan nilai

   produk (aset) murabahah tetapi tidak berhubungan dengan pekerjaan yang

   dilakukan oleh murabih (bank) sehingga murabih harus membayar kepada pihak

   lain sehubungan dengan pekerjaan tersebut.

Sedangkan biaya-biaya lain terkait yang tidak seharusnya dibebankan ke dalam biaya

awal operasi dalam pembiayaan murabahah :

1. Biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjan yang dilakukan oleh

   murabih.

2. Biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

   oleh murabih.

3. Macam-macam       biaya tidak langsung yang meningkatkan nilai produk dan

   berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh bagian lain tetapi hal ini

   merupakan tanggung jawab murabih untuk melakukannya.

4. Macam-macam biaya tidak langsung yang tidak meningkatkan nilai produk.

        Shahata (1987, 125) menyebutkan bahwa biaya awal dan biaya-biaya lain

yang terkait dengan biaya awal tersebut dalam perspektif akuntansi Islam harus

diberlakukan menurut konsep biaya historis seperti dalam akuntansi konvensional.
                                                                                32


Ada beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh murabih, seperti pekerjaan

manajemen murabahah, dan menurut perspektif akuntansi Islam, biaya-biaya tersebut

merupakan biaya-biaya langsung yang tidak dipertimbangkan sebagai biaya operasi

pembiayaan murabahah. Hal ini karena berhubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan oleh murabih seperti penjelasan sebelumnya.

       Studi lain (Al-Galaf, 1996, 29-30) menjelaskan bahwa biaya-biaya lain yang

terkait yang dapat dibebankan pada biaya awal murabahah, meliputi :

1. Biaya langsung industri.

2. Biaya langsung penjualan.

3. Biaya langsung manajerial.

Studi ini mengabaikan biaya-biaya tidak langsung tersebut belum tentu benar karena

seperti sebelumnya disebutkan beberapa biaya tidak langsung ada yang dapat dan

tidak dapat dibebankan pada biaya awal operasi pembiayaan murabahah. Studi lain

(Shahata, 1990, 132-135) menjelaskan tentang biaya-biaya lain yang terkait apa saja

yang    seharusnya dan tidak seharusnya dibebankan ke biaya awal operasi

pembiayaan murabahah.

1. Biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal operasi pembiyaaan murabahah

   dan seharusnya dibebankan adalah :

   a. Biaya-biaya langsung pada kondisi dimana biaya-biaya tersebut dibayar atau

       akan dibayar dan berlawanan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh bagian

       lain kecuali murabih sendiri.

   b. Macam-macam biaya tidak langsung pada kondisi biaya-biaya meningkatkan

       nilai produk dan telah dibayarkan.
                                                                               33


2. Biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal operasi pembiayaan murabahah

   dan tidak seharusnya dibebankan adalah :

   a. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh

       murabih sendiri, seperti : biaya manajemen umum atau biaya manajemen

       murabih.

   b. Biaya-biaya untuk pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh murabih sendiri.

   c. Biaya-biaya untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain dan tidak

       meningkatkan nilai produk.

   d. Biaya-biaya umum selama alokasinya tergantung pada estimasi dan

       perkiraan.

        FAS-IBFI (Financial Accounting Standard for Islamic Bank andFinancial

Instituion) menjelaskan bahwa pengukuran pembiayaan murabahah seperti akuisisi

produk (aset) murabahah oleh bank Islam harus mengikuti ketentuan :

1. Dalam kasus murabahah kepada pemesan pembelian yang diwajibkan untuk

   memenuhi janjinya. Barang-barang yang tersedia untuk penjualan setelah akuisisi

   akan diukur pada biaya historisnya. Dalam kasus ini dimana penurunan nilai

   barang di bawah biaya akibat kerusakan atau dari keadaan yang tidak

   menguntungkan, seperti penurunan yang dinyatakan dalam nilai akhir barang

   pada akhir periode laporan keuangan.

2. Pada kasus murabahah atau murabahah kepada pemesan pembelian yang tidak

   memenuhi kewajibannya. Ketika bank Islam menemukan adanya indikasi

   kemungkinan tidak tertutupnya biaya barang-barang yang tesedia.
                                                                               34


       FAS-IBFI mengabaikan analisa tipe-tipe biaya-biaya lain yang terkait secara

langsung maupun tidak langsung yang seharusnya dibebankan kepada biaya awal

operasi pembiayaan murabahah. Dan fokus mereka hanyalah pada perlakuan biaya

awal pembiayaan murabahah dan dalam kasus jika pemesan pembelian wajib

memenuhi janjinya atau tidak.

         Jelas bahwa praktek-praktek bank tersebut sesuai dengan pandangan ahli

khususnya madhab Hanafi, yang merujuk pada persetujuan (al-urf) (Omar, 1987,

155). Hasil dari pembahasan sebelumnya bahwa isu yang paling penting adalah

untuk membuat suatu pengukuran yang unik dan formal yang harus diterapkan oleh

semua bank Islam. Menurut pendapat-pendapat sebelumnya, biaya-biaya lain yang

terkait yang dapat dibebankan ke dalam biaya awal harus berada dalam batasan-

batasan berikut :

1.   Biaya langsung apapun yang menghasilkan peningkatan nilai produk (aset)

     murabahah dan dibayar oleh bank Islam seperti biaya transportasi, biaya

     pengiriman, komisi pembelian, biaya cukai, biaya manajerial langsung, dll.

     Semua ahli setuju dengan hal itu.

2.   Biaya tidak langsung dapat dibebankan ke dalam biaya awal operasi murabahah

     dalam dua kondisi berikut: (1) harus dibayar, (2) harus meningkatkan nilai

     produk. Semua ahli setuju dengan hal ini, kecuali madhab Al-Maliki yang

     menyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk membebankan biaya awal

     dengan biaya tidak langsung apapun yang berkaitan dengan pekerjaan yang bisa

     dilakukan oleh murabih tetapi dilakukan oleh pihak lain, meskipun dibayar
                                                                                   35


     untuk itu, karena itu merupakan kewajiban dari murabih untuk melakukan

     pekerjaan tersebut.

3.   Biaya apapun yang berkaitan dengan kerja atau jasa amal tidak boleh

     dibebankan kepada biaya awal barang murabahah. Semua ahli setuju dengan

     itu.

4.   Semua biaya tidak langsung, yang tidak meningkatkan nilai dari produk tidak

     boleh dibebankan pada biaya awal. Semua ahli setuju dengan itu.

5.   Tidak diperbolehkan untuk membebankan biaya operasi murabahah dengan

     biaya operasi apapun yang berkaitan dengan bank Islam seperti gaji, depresiasi,

     upah, alat tulis, dll. Semua biaya ini harus dipotong dari bagian bank Islam dari

     laba murabahah.

6.   Tidak diperbolehkan untuk membebankan biaya operasi murabahah kepada

     kerugian apapun yang berkaitan dengan aktivitas bank Islam atau kerugian

     apapun yang berkaitan dengan barang murabahah seperti penalti, kompensasi

     yuridis, karena semua biaya tersebut berkaitan dengan tanggung jawab bank

     Islam.



2.4.3. Pengukuran Laba Operasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Islam

       Sebelum membahas pengukuran laba dari pembiayaan murabahah, definisi

laba dari sudut pandang akuntansi dan Islam akan diperkenalkan. Kemudian

pembahasan ini akan mencakup basis atau dasar dari pengukuran laba untuk

pembiayaan murabahah, karena banyak pertanyaan yang perlu dijawab pada titik ini.
                                                                                36


2.4.3.1. Perspektif Konvensional dan Islam mengenai Definisi Laba

       Laba dianggap sebagai salah satu hal yang penting bagi bisnis dan merupakan

alat yang penting untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan bisnis. Laba

dalam akuntansi konvensional adalah selisih antara pendapatan dengan beban.

Pendapatan adalah peningkatan dalam aset yang dihasilkan dari penjualan barang

atau jasa kepada pihak ketiga (Harvey dan Keer, 1984, 52). Definisi yang lebih

spesifik adalah pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan lain, atau

penyimpanan dalam arus keluar, dari keuntungan ekonomi di masa depan dalam

bentuk peningkatan aset atau pengurangan dalam kewajiban dari entitas, selain yang

berkaitan dengan kontribusi oleh pemilik, yang menghasilkan peningkatan dalam

ekuitas selama periode pelaporan (Chartered Accountants and Australian Society of

CPAs, 1998, 112). Beban merupakan konsumsi atau kerugian dari keuntungan

ekonomi masa depan dalam bentuk pengurangan aset atau peningkatan kewajiban

dari entitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik, yang

menghasilkan penurunan dalam ekuitas selama periode pelaporan (Chartered

Accountants and Australian Society of CPAs, 1998, 113).

       Dari perspektif Islam mengenai akuntansi, konsep laba tidak berbeda dari

konsep laba sekuler. Kata laba dalam Qur’an disebut sekali dalam Surat Al-Baqarah :

16. Konsep laba dalam Islam terdiri dari laba selama kehidupan dan setelah

kehidupan. Selama hidup para ahli mendefiniskan laba sebagai pertumbuhan dalam

modal (Al-Asfahani, tanpa tanggal, 388 dan Mohammad, 1988, 7). Dalam zakat,

konsep laba berarti pertumbuhan dan peningkatan nilai (Naser,tanpa tanggal, 305).

Dan dalam mu’amalat (hukum sipil yang berkaitan dengan lingkup ekonomi dan
                                                                                 37


sosial dari aktivitas manusia) laba adalah selisih dari pendapatan dan beban (Naser,

tanpa tanggal, 305 dan Al-Masri, 1994, 3). Laba ini datang dari campuran dari buruh

dan modal, yang datang dari aktivitas pembelian dan penjualan.

       Dalam akuntansi konvensional konsep laba sulit untuk didefinisikan karena

pendapatan pada umumnya diasosikan dengan prosedur-prosedur akuntansi tertentu,

tipe-tipe tertentu mengenai perubahan-perubahan nilai dan aturan yang implisit untuk

menentukan kapankah pendapatan dilaporkan (Hendriksen, 1974, 159). Dalam

perspektif Islam mengenai akuntansi, para ahli membedakan antara gala (hasil) dan

laba. Gala adalah peningkatan dalam orud al-tijarah atau aktiva lancar non-kas (Al-

Dawski, tanpa tanggal, 465). Dan ini bukanlah laba karena tidak datang dari usaha

pekerja. Sebagai contoh, al-gala dalam operasi mudharabah menjadi bagian rab-ul-

mal (pemilik investasi). Jadi tidak didistribusikan sebagai laba antara mudharib

(pekerja) dengan rab-ul-mal. Juga ada perbedaan antara al-fa’adah (bunga) dengan

laba. Al-fa’adah adalah peningkatan dalam orud al-quniah (aktiva tetap). Dan

diperoleh dari penjualan orud al-quniah. Ini sama dengan pendapatan kapitalis dalam

akuntansi konvensional (Al-Ibji, 1996, 21). Jadi dalam Islam ada laba, gala, dan

fa’adah, dan perlu untuk membedakan secara akurat di antara mereka khususnya

ketika kita melihat distribusi laba antara pemegang saham dengan depositor dalam

bank Islam.

       Dalam Islam, laba memiliki batasan-batasan, laba tidak boleh diperoleh dari

riba, pemalsuan, monopoli, dan penipuan. Laba diperoleh dari kombinasi dua atau

semua modal, buruh, dan risiko (jaminan). Laba dengan modal berarti bahwa rab-ul-

mal bisa memperoleh laba dari investasi modalnya dengan risiko sebagian dengan
                                                                                   38


mudharib. Dan titik utama bahwa rab-ul-mal tidak dapat memutuskan bagian

labanya sebagai rasio modal terpisah dari hasil bisnis jika suatu laba atau rugi telah

terjadi. Laba dengan buruh berarti bahwa mudharib memperoleh laba dengan rab-ul-

mal di luar kerjanya. Laba dengan resiko berarti bahwa harus meningkatkan laba jika

risiko meningkat seperti transfer produk untuk dijual ke negara yang jauh.



2.4.3.2. Dasar Pengukuran Laba Operasi Pembiayaan Murabahah

        Dalam operasi pembiayaan murabahah sang murabih dan pemesan pembelian

harus setuju dengan laba pada awal pembiayaan murabahah. Tetapi menyadari

bahwa laba berbeda dari satu murabih ke lainnya khususnya jika pembiayaan

murabahah berbentuk kredit, yang akan dibayar di masa depan atau akan dibayar

secara angsuran selama periode keuangan mendatang. Dalam kasus-kasus tersebut

ada empat alternatif :

1.   Mengakui laba pada saat penjualan sehingga efeknya dicerminkan dalam periode

     keuangan saat itu.

2.   Mengakui laba pada saat menerima kas sehingga efeknya dicerminkan dalam

     periode keuangan di masa depan.

3.   Mengalokasikan laba pada periode finansial pada saat transaksi.

4.   Mengakui laba pada saat pemulihan biaya total.

         Menurut studi fikih ada pandangan-pandangan yang berbeda dari para ahli

mengenai waktu pengakuan laba. Alternatif pertama (1) direkomendasikan, karena

pembiayaan murabahah berakhir ketika barang dikirimkan. Karena ada pemisahan

antara operasi pembiayaan murabahah dengan operasi penagihan piutang murabahah
                                                                               39


yang dianggap sebagai tugas manajemen. FAO-IBFI menyatakan bahwa laba dari

penjualan kredit yang ditetapkan dalam satu pembayaran selama periode finansial di

masa depan akan dialokasikan selama periode finansial dari transaksi penjualan.

Meskipun badan dari FAO-IBFI memberikan preferensi terhadap alternatif untuk

mengalokasikan laba selama periode finansial masa depan dari transaksi penjualan,

badan tersebut juga mempertimbangkan pengakuan laba pada saat menerima

angsuran sebagai suatu metode yang bisa diterima. Ini adalah pada kasus penjualan

kredit, yang dibayar secara angsuran selama periode finansial masa depan, dengan

anggapan penggunaan metode ini oleh bank Islam didukung dan diperkuat oleh

Badan Pengawas Syariah dari bank Islam.

        Dalam pandangan ahli, bank Islam dapat memakai salah satu dari metode-

metode yang bisa diterima jika didukung oleh Badan Pengawas Syariah dari bank

Islam. Tetapi metode ini juga harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan

bank Islam, karena mempengaruhi nilai laba dari tahun keuangan bank Islam.

        Laba    operasi pembiayaan murabahah dalam bank Islam dikalkulasikan

sebagai rasio dari biaya operasi pembiayaan murabahah, karena seperti yang

disebutkan sebelumnya laba operasi pembiayaan murabahah harus diketahui oleh

pembeli atau pemesan pembelian. Pengukuran laba memiliki dua sisi : dasar dari

pengukuran laba dan rasio laba.

        Pengukuran laba operasi pembiayaan murabahah harus berdasar pada biaya-

biaya operasi murabahah, yaitu    jenis   biaya awal atau biaya akhir. Ada dua

pandangan ahli mengenai dasar pengukuran laba tersebut. Madhab Al-Maliki

menyatakan bahwa biaya awal operasi pembiayaan murabahah adalah dasar dari
                                                                                   40


pengukuran laba (Al-Daswki, tanpa tanggal, 160-161). Tetapi ahli lain berargumen

bahwa biaya akhir operasi (biaya awal ditambah biaya-biaya lain yang terkait dengan

biaya awal) pembiayaan murabahah adalah dasar dari pengukuran laba (Al-Galaf,

1996, 35-36). Contoh berikut menggambarkan kedua poin yang berbeda. Misalnya

biaya awal operasi pembiayaan murabahah adalah Rp 20.000, rasio laba untuk

pembiayaan murabahah adalah 8% dan murabih (bank Islam) telah membayar

pengeluaran-pengeluaran berikut:

   biaya transportasi Rp 750

   biaya ganti rugi transportasi Rp 150

   biaya pabean Rp 250

   biaya langsung lain yang dibayar oleh bank Islam Rp 250

Dalam kasus ini menurut madhab Al Maliki:

   labanya adalah Rp 1600 (20000x8%)

   harganya adalah Rp 23000 ([20000+750+150+250+250]+1600)

Tetapi menurut madhab lainnya:

   labanya adalah Rp1712 ([20000+750+150+250+250]x8%)

   harganya adalah Rp 23112 ([20000+750+150+250+250]+1712)

            Sebagai hasilnya bank Islam harus menerapkan pendapat dari ahli-ahli lain,

karena merupakan pendapat yang mayoritas. Dan dalam kasus bahwa bank Islam

yang mengikuti madhab Al-Maliki, bank Islam ini harus mengungkap pilihannya

dalam laporan keuangan tahunan karena dia telah memilih pendapat yang lebih

inferior.

2.4.3.3. Dasar Penentuan Rasio Laba Operasi Pembiayaan Murabahah
                                                                                  41


       Menurut syariah Islamiah tidak ada batasan tertentu untuk rasio laba. Rasio

laba harus ditentukan menurut kenyataan pasar dan pengendalian internal yang

menjadi bagian dari penjual itu sendiri. Allah berfirman (Qur’an, An-Nissa, 29),

Islam melarang pengambilan laba yang terlalu besar. Madhab Al-Maliki mengatakan

bahwa ada tindakan mengambil laba terlalu besar jika rasionya sama atau melebihi

1/3 (Al A’lami, tanpa tanggal, 393). Dan madhab Hanafi menyatakan bahwa

pengambilan laba yang berlebihan akan terjadi jika rasio tersebut melebihi

perhitungan yang bisa diterima yang dibentuk oleh penghitung lainnya (Ibnu

Abdeen, 1966, 143).

        Para ahli dan ulama syariah lebih suka bahwa rasio tersebut bisa diubah.

Dalam kasus kredit penjualan sebagian besar ahli setuju bahwa rasio penjualan kredit

bisa lebih tinggi dari rasio penjualan kas (Al Kardawi, 1987, 71-73; Al Sharbini,

tanpa tanggal, 79, dan Abu Al Basal, 1994, 11). Sedikit ahli yang tidak setuju dengan

hal ini, dan mereka melihat kenaikan ini sebagai riba (Al Ustad, 1975, 77). Saat ini,

sebagian besar bank Islam menentukan rasio laba menurut kenyataan pasar dan tetap

untuk sebagian besar pembiayaan. Beberapa mendebat bahwa rasio laba tersebut

sama dengan rasio laba untuk institusi konvensional, sehingga fakta ini nampaknya

merupakan pertanyaan yang berat (Abu Al-Basal, 1994, 11). Oleh karena itu, bank

Islam harus memilih rasio laba yang tepat untuk diterapkan, dan rasio tersebut harus

bisa diubah menurut kondisi pembiayaan murabahah. Lebih lagi rasio laba dalam

bank Islam harus berbeda dari rasio yang diterapkan oleh institusi konvensional

untuk menghindari pertanyaan yang berat tersebut.
42
                                                                                   43


                                         BAB III

                            METODOLOGI PENELITIAN



3.1. Sifat Penelitian

          Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis dengan

pendekatan studi kasus. Batasan penelitian deskriptif sebagai berikut :

          Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk meneliti

          suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun

          suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian

          deskriptif adalah untuk membuat deskripsi/ lukisan secara

          sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta

          hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Moh Nazir, 1988, 63)



          Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat tentang

fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta

tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Masri Singarimbun,1989,4). Menurut

Jalaludin Rakhmat seperti yang dikutip oleh Hari Prasetya, penelitian deskriptif

ditujukan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang

   ada.

2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.

3. Membuat perbandingan dan evaluasi.
                                                                                    44


         Sedangkan studi kasus merupakan penelitian tentang status subyek

penelitian (dapat berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat) yang

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan subyek penelitian

tersebut (Maxfield, 1930). Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang

serta interaksi lingkungan unit-unit sosial yang menjadi subyek. Adapun tujuan studi

kasus itu adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar

belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas diatas dijadikan suatu hal yang

bersifat umum.

         Alasan dari penggunaan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi

kasus disini karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menganalisa dan

menjelaskan tentang penerapan dasar dan metode pengukuran akuntansi biaya,

pendapatan dan laba operasi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat

Indonesia.




3.2 Fokus Penelitian

       Menurut Moleong (1996:62) penentuan fokus suatu penelitian mempunyai

dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan

adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan

fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi

yang mengalir masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak

relevan, data itu tidak akan dihiraukan.

       Disini fokus penelitiannya adalah penerapan dasar dan metode pengukuran

akuntansi biaya, pendapatan dan laba operasi pembiayaan muarabahah pada Bank
                                                                                   45


Muamalat Indonesia serta menganalisa kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan

ketentuan-ketentuan syariah yang mengacu pada FAS-IBFI.

3.3. Lokasi Penelitian

        Lokasi penelitian yang hasilnya ditulis dalam Skripsi ini adalah PT. Bank

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya dengan alamat Jl. Raya Darmo No. 81

Surabaya dengan nomor telepon (031) 5611230.



3.4. Teknik Pengumpulan Data

         Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan. Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang

diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi literatur

    Dalam hal ini penulis mencoba mendapat literatur dengan memperkaya bacaan

    pustaka baik dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah,

    majalah dan surat kabar referensi atau rujukan dari penelitian sebelumnya

    mengenai peristilahan, kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan

    dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi lapangan

    Dalam studi lapangan, data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian.

    Metode pengumpulan data di lapangan yang digunakan meliputi :

   Observasi

    Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan pengamatan langsung

    terhadap lembaga, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia dasar analisa serta
                                                                                       46


    mengkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan tentang hal yang diperoleh dari

    studi literatur.

   Interview/wawancara

    Merupakan suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian

    dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan

    data-data pendukung yang tidak tertulis.

   Dokumentasi

    Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-

    dokumen, laporan-laporan serta catatan-catatan yang terdapat di perusahaan.



3.5. Jenis dan Sumber Data

          Jenis data yang digunakan dalam pendukung pembahasan yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

     Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari

     sumbernya. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang

     diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, khususnya

     para karyawan Bank Muamalat Indonesia yang menangani bagian yang

     bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

     Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

     tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, 1999, 147). Sumber data

     dari penelitian ini berasal dari literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal
                                                                                     47


    penelitian, makalah-makalah, majalah, surat kabar, penelitian-penelitian

    sebelumnya maupun data yang telah disediakan oleh pihak lain yang

    bersangkutan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperlukan adalah

    struktur organisasi, laporan keuangan tahun yang bersangkutan beserta catatan

    atas laporan keuangannya.



3.6. Metode Analisa Data

         Setelah data-data yang diperoleh dari studi pustaka dan riset lapangan

diolah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data. Analisa data adalah

cara atau langkah-langkah untuk mengolah data primer maupun data sekunder, yang

bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian. Ada dua metode

analisa data, yaitu:

1. Analisa kualitatif, merupakan analisa data dengan cara memberikan penjelasan

    dengan kata-kata atau kalimat, untuk menerangkan data yang tidak dianalisis

    secara kuantitatif.

2. Analisa kuantitatif, merupakan analisa data dengan cara data-data yang berbentuk

    angka-angka dikumpulkan, dianalisis (dengan perhitungan-perhitungan atau

    penilaian), serta dibandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

         Dalam penelitian ini, karena data-data yang disajikan dalam bentuk

deskriptif, yang menggambarkan apa yang ada di perusahaan, maka rencana analisa

permasalahan lebih bersifat kualitatif. Dimana setelah data diperoleh dan diolah, data

dianalisa dan dibandingkan antara penerapan metode pengukuran akuntansi biaya,

pendapatan dan laba operasi dalam BMI dengan ketentuan dan prinsip syariah yang
                                                                                 48


tertuang dalam FAS-IBFI (Financial Accounting Standard for Islamic Bank and

Financial Institution) untuk selanjutnya dideskripsikan seberapa jauh kesesuaiannya.

       Penelitian ini memerlukan penguasaan terhadap teori mengenai metode

pengukuran biaya dan pendapatan sebagai dasar penentuan laba. Teori tersebut akan

digunakan sebagai pedoman dalam mendeskripsikan hasil analisis atas penelitian

dalam Skripsi ini.

       Adapun langkah-langkah pembahasan hasil penelitian yang akan dilakukan

dalam Skripsi ini adalah :

1. Memberikan gambaran umum Bank Muamalat Indonesia, meliputi : latar

   belakang atau sejarah singkat BMI, tujuan dan misi perusahaan, struktur

   organisasi serta produk dan jasa yang ditawarkan BMI.

2. Menggambarkan dan menjelaskan tentang kebijakan operasional khususnya dasar

   dan metode pengukuran akuntansi biaya, pendapatan dan laba operasi

   pembiayaan murabahah yang diterapkan dalam Bank Muamalat Indonesia.

3. Membandingkan dan mengevaluasi metode pengukuran biaya dan pendapatan

   sebagai dasar penentuan laba operasi pembiyaan murabahah dalam Bank

   Muamalat Indonesia dengan ketentuan syariah sebagai dasar operasi Bank Islam

   pada umumnya yang mengacu pada FAS-IBFI.
                                                                              49


                                    BAB IV

                       ANALISA DAN PEMBAHASAN



4.1.Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

       Bank Muamalat Indonesia (BMI) berkedudukan dan berkantor pusat          di

Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Nopember 1991

Masehi, atau 24 Rabiul Awal 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurna, SH,

Notaris di Jakarta. Akta Pendirian BMI tersebut telah disahkan oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01

TH.92 tanggal 21 Maret 1992 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dengan nomor 970/1992 serta diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April 1992 Tambahan

1919A. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan,

terakhir dengan Akta No. 20 tanggal 9 Juni 1997, dibuat oleh Yudo Paripurna, SH,

Notaris di Jakarta. Akta ini juga telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2319.HT.01.04.TH.98 tanggal

25 Maret 1998 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 0905182307 di Kantor

Pendaftaran Perusahaan Kotamadya serta diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998. Tambahan No. 2207.

        BMI ini adalah bank yang berdasarkan pada Syari'ah Islam dan tidak

mengakui bunga (riba) yang dilarang keras dalan ajaran Islam. BMI menerapkan

sistem bagi hasil dalam menyalurkan dana yang diperoleh.
                                                                              50


       Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, BMI telah memperoleh ijin untuk

beroperasi sebagai bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, BMI dinyatakan sebagai bank yang

beroperasi dengan sistem bagi hasil. BMI resmi beroperasi sebagai Bank Devisa

sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Dirteksi Bank Indonesia

No. 27/76/KEP/DIR. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan

No.S-106/MK.03/1995 bertanggal 7 Maret 1995, BMI memperoleh status Bank

Persepsi yang mengijinkan BMI untuk menerima setoran-setoran pajak.

       Pada tahun 1993, BMI melakukan Penawaran Umum dan berhasil

mengumpulkan dana sebesar Rp. 2.489.090. Dalam rangka Penawaran Umum ini,

BMI telah mendaftarkan diri sebagai perusahaan publik pada BAPEPAM dengan

nomor S-1860/1993 tanggal 28 Oktober 1993.



4.1.2. Tujuan dan Misi Perusahaan

   Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BMI

   disebutkan bahwa tujuan didirikannya BMI adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat

   mengurangi kesenjangan sosial dengan cara:

  a. Meningkatkan kesempatan kerja.

  b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha

  c. Meningkatkan pendapatan masyarakat banyak.
                                                                               51


2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,          terutama

   dalam bidang ekonomi keuangan, karena:

    a. Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank.

    b. Masih banyak masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba.

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan

   efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga

   menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas

   jaringan lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis,

   berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

       Dengan menitikberatkan pada kebersamaan, yaitu kebersamaan dalam

menanggung resiko usaha dan kebersamaan dalam membagi hasil usaha yang adil,

ada dua misi yang ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu:

1. Misi pemerataan kesempatan berusaha, yaitu dengan memberikan bermacam-

   macam jenis pembiayaan kepada siap saja yang mempunyai bakat berusaha, mau

   bekerja keras dan berakhlak baik.

2. Misi pemerataan pendapatan, yaitu meningkatkan ekonomi umat Islam, terutama

   golongan ekonomi lemah di desa-desa.



4.1.3. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terdiri atas:
                                                                                52


1. Direktorat Utama: berwenang dan bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan

    BMI, dan membawahi Direktorat Operasi, PUM dan PUK serta secara langsung

    beberapa unit kerja setingkat urusan/Group.

   Urusan Sekretariat Perusahaan: bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas

    protokoler Perusahaan/Manajemen, juga kegiatan perusahaan yang bersifat

    internal maupun eksternal dengan menciptakan image yang baik terhadap

    pemegang saham, nasabah, instansi/organisasi/perusahaan lain serta masyarakat

    umum. Mengatur administrasi saham perusahaan serta menangani permasalahan

    hukum perusahaan.

   Urusan Pengawasan: bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi serta

    pelaksanaan pengawasan/audit terhadap kinerja operasional obyek-obyek

    pengawasan serta cabang-cabang, melakukan monitoring terhadap hasil

    pelaksanaan pengawasan tersebut apakah telah sesuai dengan kebijakan

    perusahaan yang telah ditetapkan serta melaporkan hasil pengawasan tersebut

    kepada Direktur Utama.

   Grup Penelitian dan Pengembangan Usaha: bertanggung jawab dalam

    perencanaan dan pengembangan produk-produk baru, pembukaan cabang-cabang

    baru, serta usaha-usaha perbankan yang baru. Juga melakukan perencanaan

    reengineering strategi   terhadap   unit-unit   usaha   Bank   Muamalat   serta

    implementasinya. Melakukan pengawasan terhadap kinerja cabang. Melakukan

    perencanaan dan pembuatan Repelita Bank Muamalat dan evaluasi kinerja

    tahunan terhadap Repelita tersebut. Serta melaporkan setiap hasil kegiatan

    tersebut kepada Bank Indonesia, Dewan Komisaris, serta Direksi.
                                                                                53


   Urusan Luar Negeri dan Treasury: bertanggung jawab melakukan pengelolaaan

    terhadap jaringan koresponden dengan pihak dalam dan luar negeri secara efisien

    dan efektif guna memenuhi kebutuhan nasabah yang berkaitan dengan jasa dan

    produk Bank Muamalat. Melakukan pengawasan dan menjaga likuiditas Bank

    Muamalat sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta

    mengelola dan mengawasi setiap transaksi valuta asing. Mempersiapkan strategi

    operasional pemasaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat secara

    nasional serta pengelolaan Dana Pensiun secara optimal sesuai dengan ketentuan

    yang berlaku.

       1. Direktorat operasi: berwenang dan bertanggung jawab dalam seluruh

           kegiatan operasi/administrasi perusahaan, pelayanan nasabah, sistem dan

           teknologi serta pengembangan Sumber Daya Insani Bank Muamalat.

   Urusan Organisasi dan Sumber Daya Insani: bertanggung jawab terhadap

    perencanaan dan strategi dan kebijakan pengembangan Sumber Daya Insani

    (SDI) bank Muamalat, serta mengkoordinasi dan mengawasi seluruh pelaksanaan

    program kerja SDI yang mencakup pengembangan organisasi, perencanaan dan

    pemenuhan SDI, pengembangan karier karyawan, pendidikan dan pelatihan,

    melakukan pengawasan terhadap administrasi pembayaran gaji/benefit dan

    perencanaan kesejahteraan karyawan, juga administrasi personalia lainnya,

    melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai permasalah ketenagakerjaan

    untuk merealisasikan rencana pengembangan yang telah digariskan oleh

    perusahaan, guna menjamin kesinambungan dan kedinamisan Sumber Daya

    Insani Bank Muamalat yang searah dengan visi dan misi perusahaan.
                                                                                 54


   Urusan Operasi: bertanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan

    dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan administrasi Bank Muamalat,

    yang meliputi pengelolaan produk dan di bidang transaksi domestik dan luar

    negeri, pemeliharaan pembukuan pembiayaan serta segala sesuatu yang

    berhubungan dengan administrasi dan pembukuan pembiayaan, bertanggung

    jawab terhadap penyusunan laporan keuangan internal dan eksternal, serta

    pengendalian biaya operasional perusahaan guna menjamin kegiatan operasional

    dan administrasi perusahaan agar berjalan efektif dan efisien yang sesuai dengan

    kebijakan yang telah digariskan oleh perusahaan.

   Urusan Teknologi Sistem Informasi: bertanggung jawab dalam merencanakan

    serta mengawasi seluruh pengembangan sistem dan teknologi perbankan bank

    Muamalat melalui penyempurnaan sistem yang ada, atau membangun suatu

    sistem yang baru, pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras yang

    sesuai dengan kebutuhan Bank Muamalat, penelitian dan pengembangan produk

    perbankan yang baru, melakukan koordinasi, menilai dan melaksanakan

    kebutuhan-kebutuhan     setiap   Urusan/Grup       terhadap   kebutuhan    yang

    membutuhkan dukungan teknologi informasi.

        2. Direktorat Pembiayaan.



4.1.4. Produk dan Jasa yang Ditawarkan

         Sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut diatas, maka perusahaan berusaha

untuk   menjalankan    kegiatannya   dan   sekaligus    mengembangkan     usahanya

semaksimal mungkin, sejauh tidak melanggar batasan-batasan syariah. Mengingat
                                                                              55


segala aktivitas, mulai dari pendirian sampai operasional perusahaan ini adalah

berdasarkan pada syariah Islam.

         Sebagai konsekuensinya, dalam menjalankan kegiatan usahanyapun,

perusahaan mengembangkan produk perbankan yang disesuaikan dengan landasan

syariah, antara lain:

1. Produk pemupukan dana dari masyarakat.

   Giro Al Wadiah

        Merupakan penyimpanan dana masyarakat yang termudah penarikannya dan

        paling likuid dalam memperlancar pembayaran nasabah yang menyimpan

        dananya. Seluruh keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan

        giro tersebut menjadi hak milik bank.

   Tabungan Mudharabah

        Merupakan tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan

        setiap saat dan di semua cabang perseroan. Pemilik tabungan memberikan

        imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.
                                                                                56


        Selain itu, nasabah ikut menanggung kerugian apabila perseroan mengalami

        kerugian.

   Deposito Mudharabah

       Sesuai dengan prinsip al Mudharabah, deposan diberikan imbalan atas dasar

       pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya,

       selanjutnya apabila perseroan mengalami kerugian, maka deposan ikut

       menanggung resiko kerugian tersebut.

2. Produk Penyaluran Dana.

   Pembiayaan Bagi Hasil / Mudharabah / Qiradh

       Pembiayaan al Mudharabah didasarkan atas prinsip-prinsip mudharabah

       dimana perseroan bertindak sebagai sahibul maal (pemilik modal) dan

       nasabah sebagai mudharib (wirausaha). Dalam pembiayaan ini perseroan

       menyediakan 100% modal sementara nasabah menjalankan manajemen usaha

       tersebut. Keuntungan yang didapat dari usaha akan didistribusikan oleh

       perseroan sementara nasabah menjalankan manajemen usaha tersebut.

   Pembiayaan Modal Kerja/ Murabahah

       Pembiayaan al Murabahah didasarkan atas prinsip murabahah, dimana

       perseroan bertindak sebagai sahibul maal (penjual) dan nasabah sebagai ba’i

       (pembeli). Perseroan akan membeli komoditas dan menjual kepada nasabah

       pada harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perseroan dalam hal

       ini memperoleh laba atas harga jual. Pada jenis pembiayaan ini

       mengharuskan nasabah untuk melakukan pembayaran atas pokok pinjaman

       serta pendapatan margin atas pembiayaan pada saat jatuh tempo.
                                                                                 57


   Pembiayaan Investasi Al Ba'i Bithaman Ajil

      Pembiayaan Al Ba’i Bithaman Ajil didasarkan atas prinsip ba’i (jual-beli)

      dimana perseroan bertindak sebagai ba’i (penjual) dan nasabah bertindak

      sebagai musytari (pembeli). Perseroan akan membeli komoditas dan

      menjualnya kepada nasabah pada tingkat harga yang disepakati kedua belah

      pihak. Perseroan dalam hal ini akan memperoleh keuntungan dari harga jual

      tersebut yang harus diangsur oleh nasabah secara bulanan.

   Pembiayaan Kebijakan Al Qardh Hasan

       Perseroan dalam hal ini sebagai muqridh, menyediakan fasilitas dana kepada

       nasabah, dalam hal ini sebagai muqtaridh untuk pengelolaan usaha tanpa

       mengaharapkan imbalan dari nasabah. Fasilitas ini biasanya merupakan

       fasilitas pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah dalam rangka

       pelaksanaan   kewajiban    sosial   terhadap   nasabah     yang   betul-betul

       membutuhkan dan berhak menerimanya.. Sistem pembayarannya dapat

       dilakukan secara tunai maupun angsuran.

   Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah

       Pembiayaan al Musyarakah didasarkan atas prinsip-prinsip musyarakah,

       dimana perseroan dan nasabah melakukan kerjasama dalam penyediaan

       modal. Pada pembiayaan jenis ini, perseroan menyediakan sebagian dari

       modal yang dibutuhkan pada usaha nasabah. Akumulasi keuntungan yang

       didapat dari usaha nasabah akan dibagikan atas dasar perjanjian yang telah

       disepakati sebelumnya dan menurut pertimbangan-pertimbangan yang

       berbeda.
                                                                                  58


3. Jasa-jasa lainnya.

   Ash-Sharf

       Merupakan penukaran satu mata uang dengan mata uang. Dalam jual-beli

       mata uang ini terdapat dua syarat khusus , yaitu tiada penundaan, yang berarti

       harus segera (tunai), baik mata uang sejenis maupun mata uang yang

       berlainan jenis dan tiadanya pelebihan, yang berarti dengan syarat

       keseimbangan untuk mata uang yang sejenis.

   Al Kafalah/ Al Dhamanah

       Merupakan jasa pemberian jaminan (garansi), dimana perseroan bertanggung

       jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi

       tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

   Al Wakalah

       Merupakan pelimpahan kekuasaan oleh nasabah kepada perseroan, dalam hal

       ini berlaku pelimpahan untuk jasa penerbitan L/C, dimana perseroan ditunjuk

       oleh nasabah sebagai wakilnya untuk membayar atau menerima pembayaran

       serta pengadministraisan proses ekspor-impor barang, dan juga jasa

       pengiriman uang/inkaso, dimana perseroan ditunjuk oleh nasabah sebagai

       wakilnya untuk mengirimkan atau menerima uang ke atau dari tujuan

       tertentu.

   Al Hiwalah

        Merupakan pengalihan kewajiban dari satu pihak ke pihak lainnya dalam

        hal ini adalah jasa pengalihan tagihan.
                                                                                  59


4.2.Metode      Pengukuran    Akuntansi     Biaya-Biaya     Operasi    Pembiayaan

    Murabahah pada BMI

          Dalam operasionalnya, BMI mengacu pada prinsip akuntansi yang khusus

diberlakukan untuk sistem pembelian berdasarkan pesanan langsung atas aset atau

dengan istilah lain pembiayaan murabahah dan atau murabahah to the purchase

orderer yang mencakup biaya-biaya, pendapatan dan laba ataupun rugi atas

terjadinya transaksi murabahah.



4.2.1. Pengukuran Akuntansi Biaya Awal Operasi Pembiayaan Murabahah

        pada BMI

         Untuk menetapkan biaya awal dan metode pengukuran biaya awal operasi

pembiayaan murabahah tidak dapat terlepas dari metode pengakuan dan pengukuran

aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam bentuk murabahah

yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan harga dan pengukuran laba

operasi pembiayaan murabahah.

         Sesuai dengan ketentuan standar akuntansi khusus untuk perbankan syariah

yang mulai digunakan sebagai acuan pada awal tahun 2000, BMI mengukur dan

mencatat aset murabahah berdasarkan atas biaya historis. Oleh karena itu, aset yang

dimiliki oleh BMI untuk tujuan menjual kembali yang berdasarkan murabahah dan

murabahah purchase to orderer (murabahah kepada pemesan pembelian) harus

diakui pada saat perolehan atau akuisisi sebesar harga perolehan atau pembeliannya.

Jadi, biaya awal operasi pembiayaan murabahah ditentukan dengan dasar biaya

historis (historical cost).
                                                                                     60


        Berdasarkan perlakuan akuntansi untuk biaya awal operasi pembiayaan

murabahah pada BMI di atas, maka BMI telah menerapkan ketentuan dalam

Financial Accounting Standard for Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-

IBFI, 1998, 32) dan kesepakatan dari para ahli dan ulama syariah ( Shahata, 1990,

95) yang setuju bahwa biaya historis (historical cost) merupakan dasar yang paling

tepat untuk menentukan biaya awal aset pembiayaan murabahah.

        Di samping itu, BMI juga memperhatikan faktor-faktor lain yang perlu

untuk dicatat sehubungan dengan biaya awal operasi pembiayaan murabahah.

Faktor-faktor lain tersebut mencakup pemberian potongan harga (diskon) pembelian

dari penjual atau supplier dan terjadinya perubahan nilai aset murabahah akibat

penurunan nilai aset tersebut yang disebabkan kerusakan, kehancuran atau karena

kondisi yang tidak menguntungkan yang selanjutnya akan mempengaruhi penentuan

dan pengukuran biaya awal (harga aset) pembiayaan murabahah.

        Kebijakan perlakuan akuntansi BMI sehubungan dengan pemberian

potongan harga (diskon) dari penjual adalah sebagai berikut, pada saat bank

melakukan pembelian dan mendapatkan potongan harga pembelian (diskon) dari

penjual, maka nilai diskon tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai bagian

pendapatan bank, karena diskon tersebut mengurangi total nilai harga aset atau harga

perolehan aset tersebut. Sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai pendapatan bank.

Akan tetapi bisa saja diskon itu dimasukkan sebagai pendapatan bank asalkan ada

pendapat yang shahih dari Dewan Pengawas Syariah bank dan pendapatan tersebut

harus diungkapkan dalam laporan rugi laba.
                                                                                     61


         Dalam draft standar akuntansi perbankan syariah khususnya yang mengatur

tentang pembiayaan murabahah tidak disebutkan mengenai perlakuan diskon

(muqashah) atas perolehan aset murabahah yang mencakup waktu atau saat

perolehan diskon seperti yang dijelaskan oleh FAO-IBFI (AAO-IFI, 1998, 133).

Apabila bank mendapatkan diskon sehubungan dengan perolehan produk (aset)

murabahah sebelum mencakup waktu kontrak maka harus dikurangkan dari biaya

awal murabahah. Jika sebaliknya maka tidak dikenakan pengurangan tetapi

pelonggaran sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas Syariah (Para 5-6).

Selanjutnya, BMI menetapkan kebijakan perlakuan akuntansi untuk perubahan atas

nilai aset murabahah, dalam hal akad murabahah berdasarkan pesanan yang mengikat

nasabah untuk membeli dan terjadi penurunan nilai aset di bawah biaya yang

disebabkan karena kerusakan, kehancuran atau karena kondisi yang tidak

menguntungkan, maka penurunan tersebut harus tercermin di dalam penilaian aset

pada akhir periode fiskal masing-masing atau dengan kata lain diakui sebagai beban

dan mengurangi nilai aset pada setiap akhir periode pembukuan.

         Sedangkan untuk akad murabahah berdasarkan pesanan yang tidak mengikat

atau jika nasabah tidak diwajibkan untuk membelinya, dan terjadi penurunan nilai

aset maka harus ada probabilitas indikasi bahwa tidak bisa ditutupinya harga pokok

barang ketika siap untuk dijual dan aset tadi harus diukur pada nilai setara kas yaitu

net realizable value. Oleh karena itu harus di buat suatu ketentuan tentang penurunan

nilai assets yang mencerminkan adanya perbedaan antara harga pembelian

(acquisition cost) dan nilai setara kas (cash equivalent value) atau dilakukan
                                                                                   62


pembentukan cadangan sebesar selisih antara harga perolehan (acquisition cost) dan

nilai setara kas (cash equivalent value).

         Kebijakan akuntansi operasional pembiayaan murabahah yang diterapkan

oleh BMI di atas hanya mengatur tentang penurunan nilai aset murabahah

berdasarkan pesanan yang mengikat ataupun tidak mengikat nasabah untuk

membelinya. Sedangkan perubahan harga dan perubahan atas nilai tukar yang

merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penentuan biaya awal operasi

pembiayaan murabahah seperti telah dijelaskan pada landasan teori sebelumnya tidak

diatur secara khusus dalam standar akuntansi perbankan syariah khususnya tentang

pembiayaan murabahah yang telah dipakai sebagai acuan. Sehingga jika ada kasus

perubahan harga dan perubahan atas nilai tukar sehubungan dengan transaksi

murabahah, BMI harus memperlakukannya secara adil dan mengacu pada praktek

bank-bank Islam lain yang paling sesuai dan telah direkomendasikan oleh sebagian

besar para ahli syariah. Disini, bank Islam harus mengabaikan perubahan harga dan

produk murabahah harus dievaluasi dengan harga sebelumnya yang sama.



4.2.2. Pengukuran Akuntansi Biaya-Biaya Lain yang Terkait dengan Biaya

       Awal Operasi Pembiayaan Murabahah pada BMI

         Dalam operasi pembiayaan murabahah, BMI juga akan membayar biaya-

biaya lain yang terkait dengan biaya awal atau harga perolehan aset murabahah.

Biaya-biaya lain yang dibebankan oleh BMI ke biaya awal tersebut harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut :
                                                                                   63


1. Biaya-biaya langsung apapun yang dikeluarkan oleh BMI sehubungan dengan

   perolehan aset murabahah yang dapat meningkatkan nilai aset murabahah,

   meliputi : biaya transportasi, biaya pengiriman, biaya komisi dan provisi, biaya

   administrasi dan sebagainya.

2. Biaya-biaya tidak langsung yang            harus dibayar oleh BMI dan dapat

   meningkatkan nilai aset murabahah, misalnya : biaya notaris. Biaya ini berkaitan

   dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk bank dan

   karenanya bank harus membayar biaya ke pihak lain tersebut.

3. Semua biaya awal yang berkaitan dengan kerja atau jasa amal tidak boleh

   dibebankan ke dalam biaya awal barang murabahah.

4. Semua biaya tidak langsung yang tidak meningkatkan nilai produk tidak

   diperbolehkan untuk dibebankan ke dalam biaya awal.

5. Tidak diperbolehkan untuk membebankan biaya barang murabahah dengan biaya

   kerja apapun yang berkaitan dengan bank seperti gaji depresiasi, upah, alat tulis,

   dll. Semua biaya ini harus dikurangkan dari bagian laba BMI.

         Sebagaimana halnya dengan biaya awal, biaya-biaya lain yang terkait

dengan biaya awal atau harga perolehan atas aset murabahah dalam BMI ini juga

diukur dan dicatat berdasarkan atas biaya historis (historical cost).

         Berdasarkan landasan teori pada bab II sebelumnya yang membahas

tentang hasil kesepakatan para ahli syariah mengenai batasan-batasan biaya-biaya

lain terkait yang dapat dibebankan ke dalam biaya awal operasi pembiayaan

murabahah dan maka biaya-biaya terkait lainnya yang dibebankan ke dalam biaya

awal oleh BMI diatas telah memenuhi persetujuan para ahli.
                                                                                    64


4.3.Dasar dan Metode Pengukuran Akuntansi Pendapatan dan Laba Operasi

   Pembiayaan Murabahah pada BMI

         Laba operasi murabahah atau murabahah berdasarkan pesanan merupakan

salah satu sumber pendapatan operasional BMI berdasarkan prinsip jual beli dengan

sistem mark up. Jadi, sebelum membahas perlakuan akuntansi sehubungan dengan

laba operasi murabahah di BMI, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kebijakan

akuntansi BMI khusus untuk pendapatan.



4.3.1. Dasar dan Metode Pengukuran Akuntansi Pendapatan pada BMI

         Dalam catatan atas atas laporan keuangan BMI dijelaskan bahwa dalam hal

pengakuan pendapatan, BMI menggunakan metode cash basis sesuai dengan fatwa

Dewan Pengawas Syariah. Hal ini berarti BMI telah menerapkan metode pengakuan

pendapatan sesuai pernyataan badan FAO-IBFI (AAO-IFI, 1998, 53) dan standar

akuntansi khusus untuk perbankan syariah di Indonesia yang baru bahwa pendapatan

diakui dan dicatat pada saat kas diterima secara tunai.

         Ketentuan di Indonesia dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan yang ada

mewajibkan bank untuk menggunakan dasar akrual dalam mengakui pendapatan

kecuali BMI yang diberikan perkecualian jika tidak didukung oleh Dewan Pengawas

Syariah Bank tersebut karena operasionalnya harus berdasarkan prinsip-prinsip dan

ketentuan syariah. Jika dasar akrual yang digunakan, pendapatan akan dicatat pada

saat perusahaan mempunyai hak untuk mengklaim sejumlah tertentu pada pihak lain,

misalnya saat perusahaan tersebut telah memberikan jasa atau menyerahkan barang.

Jadi kriterianya adalah :
                                                                                     65


1. Timbulnya hak untuk menagih.

2. Nilai telah dapat ditentukan.

3. Kegiatan/transaksi telah dilakukan atau faktur telah dapat dibuat.

4. Beban yang berkaitan dengan pendapatan yang bersangkutan telah dapat

    dikreditkan pada pendapatan tersebut atau tidak ada kemungkinan timbulnya

    beban baru yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Jika dasar tunai yang digunakan, pendapatan diakui pada saat penerimaan kas secara

tunai.

         Bagi BMI yang beroperasi dengan sistem mark up termasuk pendapatan

yang berasal dari laba operasi pembiayaan murabahah, penggunaan dasar akrual

dalam mengakui pendapatan tidak mungkin dilakukan karena pada sistem mark up,

pembayaran kredit dan keuntungan (mark up) yang telah disepakati dilakukan setelah

jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dua alasan yang cukup mendukung penggunaan

metode cash basis adalah :

1. Nilai dari pendapatan atau aktiva yang akan diterima tidak dapat ditentukan

    dengan tepat.

2. Kemungkinan timbulnya biaya/beban baru bagi bank.

         Pendapatan yang diterima BMI terdiri atas : pendapatan operasional yang

mencakup pendapatan margin (mark up) termasuk pendapatan atas laba operasi

pembiayaan murabahah dan pendapatan bagi hasil serta penggantian administrasi

pembiayaan, pendapatan operasional lain, meliputi : komisi bank garansi,

provisi/komisi L/C, jasa administrasi, laba selisih kurs dan lain-lain serta pendapatan
                                                                                  66


non operasional yang meliputi : pengurusan ONH, penjualan aplikasisoftware G/L

dan pendapatan non operasional lain.

        Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam

liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan

pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa

atau aktifitas lain yang bertujuan keuntungan dari bank seperti manajemen investasi

rekening investasi terbatas. Disini BMI mengakui pendapatan ketika diperoleh

dengan syarat sebagai berikut :

1. Bank sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut atau proses

   perolehan dan pemindahan hak sudah selesai dilakukan dengan nasabah.

2. Kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa

   pihak yang bertanggung jawab yang bisa dituntut atau dimintakan untuk

   memenuhi kewajibannnya kepada bank.         Kewajiban pendapatan yang belum

   ditagih dan tagihan tersebut mempunyai kepastian yang cukup baik ditinjau dari

   sudut realisasinya.

        Dari segi hukum Islam (syariah), penggunaan metode cash basis merupakan

cara yang paling manusiawi dan sesuai dengan syariah. Dalam Islam, orang yang

berhutang dan dalam kesulitan, hendaknya diberi kemudahan dan jika ia benar-benar

tidak sanggup membayar maka lebih baik jika orang yang memberi piutang itu

menyedekahkannya sehingga ia bebas dari hutang tersebut (Q.S. Al Baqarah : 280).

        Penggunaan metode akrual, secara hukum akan tetap memberikan hak

kepada bank untuk menagih sejumlah pendapatan yang diakui, dalam kondisi

apapun. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam menanggung resiko.
                                                                                     67


Selain itu dengan menggunakan metode akrual berarti piutang dan keuntungan diakui

sebelum laba terealisasi. Hal ini berarti pula bank mengambil manfaat (keuntungan)

yang ditetapkan di muka (berdasarkan perjanjian). Jika hal itu terjadi, maka usaha

bank tersebut digolongkan sebagai riba sesuai dengan hadits nabi “tiap-tiap piutang

yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba” (H.R.

Baihaqi). Dari sisi syariah, hal-hal lain yang mendukung pendapat teoritis di atas

adalah :

1. Kemungkinan terjadinya musibah sehingga bank tidak dapat menagihkan

   pendapatannnya.

2. Keuntungan tidak boleh ditetapkan di muka dalam bentuk nominal tertentu,

   sehingga nilai aktiva tidak dapat diperkirakan dengan tepat.



4.3.2. Dasar dan Metode Pengukuran Akuntansi Laba Operasi Pembiayaan

       Murabahah pada BMI

           Sesuai dengan ketentuan akuntansi khusus untuk perbankan syariah yang

mulai dipakai sebagai acuan mulai awal tahun 2000, BMI mengakui laba operasi atau

keuntungan murabahah pada saat pembayaran diterima baik penjualan dilakukan

secara tunai maupun secara cicilan atau pada saat akad ditandatangani dan meskipun

bentuk penjualannya tunai atau secara angsur asalkan tidak melewati periode fiskal.

Sedangkan untuk laba yang berasal dari penjualan bertempo/ angsur dapat dilakukan

dengan cara satu kali pembayaran jatuh tempo dihitung setelah periode fiskal

sekarang, atau dengan cara angsur yaitu selama beberapa periode fiskal yang akan

datang harus diakui dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut ini:
                                                                                  68


1. Alokasi yang proporsional laba atau keuntungan selama periode kredit dimana

   masing-masing periode fiskal harus menanggung bagian keuntungannya tidak

   peduli apakah yang diterima tunai atau tidak. Ini adalah metode yang lebih

   disukai.

2. Ketika dan pada saat cicilan diterima. Metode ini harus digunakan berdasarkan

   suatu keputusan Dewan Pengawas Syariah bank Islam atau jika diminta oleh

   pihak berwenang didalam pengawasan.

Pada dua point diatas, pendapatan dan harga pokok penjualan harus diakui pada

waktu menutup akad penjualan sesuai dengan penangguhan keuangan pada point

yang kedua.

        Mengenai waktu pengakuan laba yang seharusnya diterapkan dalam bank-

bank Islam termasuk BMI, badan dari FAO-IBFI memberikan preferensi terhadap

beberapa alternatif dalam pengakuan laba yang ada (pada saat penjualan, saat

menerima kas, alokasi laba pada periode finansial transaksi dan saat pemulihan biaya

total) asalkan penggunaan metode tersebut didukung dan diperkuat oleh Badan

Pengawas Syariah dari bank Islam dan diungkapkan dalam laporan keuangan

tahunan bank. Sedangkan hasil dari studi fikih merekomendasikan alternatif

pengakuan laba yang pertama yaitu laba diakui pada saat penjualan dengan alasan

bahwa pembiayaan murabahah berakhir ketika barang dikirimkan karena ada

pemisahan antara operasi pembiayaan murabahah dan operasi penagihan piutang

murabahah sebagai tugas manajemen.

         Laba operasi pembiayaan murabahah dalam BMI diketahui oleh pembeli

atau pemesan pembelian. Mengenai metode yang digunakan oleh BMI sebagai dasar
                                                                                   69


pengukuran labanya, BMI menggunakan dasar biaya akhir operasi (biaya awal

ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal) dari pembiayaan

murabahah. Contoh dalam kasus, jika diketahui :

   Biaya awal (harga perolehan) aset murabahah Rp 20.000.

   Rasio laba ditetapkan sebesar 8%.

   Biaya-biaya lain yang terkait dan dibebankan ke dalam biaya awal meliputi :

    biaya transportasi Rp 750, biaya ganti rugi transportasi Rp 150, biaya pabean Rp

    250 dan biaya langsung lain yang diabayar oleh bank Rp 250.

Maka BMI akan mengukur laba dan harga operasi pembiayaan murabahah sebagai

berikut :

   Laba operasi adalah Rp 1712 ([20.000+750+150+250+250]X8%)

   Harga operasi adalah Rp 23.112 ([20.000+750+150+250+250]+1712)

            Dari sini, BMI telah menerapkan metode pengukuran laba dan penentuan

harga operasi pembiayaan murabahah sesuai dengan kesepakatan para ahli dan

sebagian besar madhab seperti yang telah dijelaskan pada landasan teori sebelumnya.

Di samping itu, BMI juga perlu untuk mengungkapkan dasar metode pengukuran

laba dan harga tersebut dalam laporan keuangannya.

            BMI menetapkan rasio laba operasi dari pembiayaan murabahah

berdasarkan kenyataan pasar dan pengendalian internal yang menjadi bagian dari

bank itu sendiri. Dalam catatan atas laporan keuangan BMI, disebutkan bahwa

margin keuntungan 22-24% per tahun dari pokok pembiayaan baik itu diperoleh

melalui prinsip bagi hasil maupun jual beli (Prospektus BMI, 1998). Hal ini

menggambarkan bahwa BMI mengambil laba secara wajar, tidak terlalu besar dan
                                                                                     70


tidak melebihi 1/3 dari harga operasi pembiayaan murabahah. Disamping itu,

penetapan rasio laba dalam BMI juga mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi

nasabah sehingga sangat negotiable dan tidak memberatkan nasabah. Dari sini dapat

disimpulkan bahwa penerapan penetapan rasio laba pada BMI berbeda dengan

institusi konvensional dimana dalam kasus penjualan kredit, rasio laba akan

ditetapkan lebih tinggi dari rasio penjualan kas karena memiliki resiko yang lebih

tinggi. Menurut sebagian besar para ahli, kenaikan atau penambahan tersebut dilihat

sebagi riba. Dan penentuan rasio laba pada bank-bank Islam termasuk BMI harus

terhindar dari segala macam praktek riba.
                                                                                  71


                                      BAB V

                         KESIMPULAN DAN SARAN



5.1. Kesimpulan

1. Metode pengukuran biaya-biaya operasi pembiayaan murabahah yang diterapkan

   dalam BMI :

   a. Biaya historis harus menjadi dasar untuk menentukan biaya awal (initial cost)

      dan biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal operasi (subsequent

      costs) pembiayaan murabahah.

   b. Biaya langsung apapun harus dibebankan ke dalam biaya awal barang (aset)

      murabahah jika biaya-biaya ini dibayar oleh bank Islam dan menghasilkan

      peningkatan nilai dari barang murabahah seperti biaya transportasi, biaya

      pengiriman, komisi pembelian, biaya pabean, biaya manajerial langsung, dll.

   c. Biaya tidak langsung apapun harus dibebankan ke dalam biaya awal barang

      murabahah dengan dua syarat: (1) harus dibayarkan ke pihak lain. (2) harus

      meningkatkan nilai dari produk.

   d. Semua biaya tidak langsung yang tidak meningkatkan nilai produk dan

      biaya-biaya yang berkaitan dengan kerja atau jasa amal tidak boleh

      dibebankan ke dalam biaya awal barang murabahah.

   e. Tidak diperbolehkan untuk membebankan biaya barang murabahah dengan

      biaya kerja apapun yang berkaitan dengan bank seperti gaji, depresiasi, upah,

      alat tulis, dll. Semua biaya ini harus dikurangkan dari bagian laba bank.
                                                                                72


   f. Tidak diperbolehkan untuk membebankan biaya barang murabahah terhadap

      kerugian apapun yang berkaitan dengan aktivitas bank atau kerugian yang

      berkaitan dengan barang murabahah seperti penalti, ketetapan hukum,

      kompensasi.

   g. Jika pembeli tidak menaati janjinya pada kasus murabahah kepada pemesan

      pembelian (murabahah purchase to the orderer), barang (aset) murabahah

      harus diukur pada nilai yang setara dengan kas.

   h. Penarikan apapun atas barang (aset) murabahah oleh bank harus dikurangkan

      dari biaya produk murabahah dan dari biayanya.

2. Dasar dan Metode Pengukuran Pendapatan dan Laba Operasi Pembiayaan

   Murabahah pada BMI :

   a. BMI mengakui laba operasi pembiayaan murabahah sebagai salah satu

      sumber pendapatan operasional bank berdasarkan prinsip jual beli dengan

      sistem mark up dengan menggunakan metode cash basis.

   b. Pengukuran laba operasi pembiayaan murabahah pada BMI menggunakan

      dasar biaya akhir yaitu biaya awal (harga perolehan aset) ditambah dengan

      biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal seperti : biaya transportasi,

      biaya pengiriman, biaya komisi dan provisi, biaya administrasi dsb.

   c. Pengakuan laba operasi pembiayaan murabahah yang berasal dari penjualan

      angsuran dapat menggunakan salah satu dari dua metode berikut :

      -   Alokasi yang proporsional selama periode kredit dimana masing-masing

          periode fiskal menanggung bagian keuntungannya tidak peduli apakah

          yang diterima tunai atau tidak.
                                                                                 73


       -     Ketika dan pada saat cicilan diterima.

   d. Penentuan rasio laba operasi pembiayaan murabahah pada BMI berdasarkan

       pada kondisi pasar yang ada dan pengendalian internal bank itu sendiri.

   e. Diskon (muqashah) berkaitan dengan barang murabahah tidak dimasukkan ke

       dalam pendapatan bank karena akan mengurangi harga (biaya awal) produk

       murabahah.

           Dengan mengacu pada draft PSAK Perbankan Syariah mulai tahun 2000

yang merujuk pada FAS-IBFI,         dasar dan penerapan metode pengukuran biaya,

pendapatan dan laba operasi pembiayaan murabahah pada BMI diatas secara umum

telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah sebagai dasar operasional

bank Islam.



5.2. Saran-Saran


           Ada beberapa kasus yang terkait erat dengan penerapan pengukuran

biaya-biaya operasi pembiayaan murabahah yang tidak diatur secara khusus dalam

standard yang dipakai acuan, sehingga BMI harus memperhatikan hal-hal berikut

sesuai dengan pendapat sebagian besar ahli syariah (jurist) :

1. Dalam kasus perubahan harga barang (aset) murabahah, jika terjadi perubahan

   dalam nilai produk atau perubahan dalam nilai tukar, BMI harus menerapkan hal

   sebagai berikut:

   -   Perubahan apapun dalam harga harus diabaikan. Dan produk murabahah

       harus dievaluasi dengan harga sebelumnya yang sama.
                                                                              74


   -   Pertukaran yang timbul dalam nilai barang (aset)     itu sendiri baik naik

       maupun turun harus dicerminkan dalam nilai produk.

   -   Perubahan dalam nilai tukar antara waktu pembelian dan penjualan adalah

       kenaikan yang sebenarnya dibayar untuk barang (aset) murabahah.

2. Jika ada diskon berkaitan dengan barang murabahah, diskon (muqashah) ini

   harus dikurangkan dari biaya barang murabahah apabila diskon tersebut dibuat

   sebelum membuat kontrak murabahah. Jika tidak, maka tidak dikurangkan tetapi

   dipandang sebagai sumbangan sukarela.

3. Dasar dan metode pengukuran biaya, pendapatan dan laba operasi pembiayaan

   murabahah harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan bank Islam dan

   didukung oleh Badan Pengawas Syariah dari bank Islam tersebut.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:460
posted:4/5/2012
language:Malay
pages:74
Description: DASAR DAN METODE PENGUKURAN BIAYA DAN LABA OPERASI (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT INDONESIA)