Docstoc

Frans A. Sambouw_ Yan Lamba_ Johny Jan Petrus Mambu dan Agus E. Paat

Document Sample
Frans A. Sambouw_ Yan Lamba_ Johny Jan Petrus Mambu dan Agus E. Paat Powered By Docstoc
					Kerugian Negara secara rinci dan benar, hal tersebut adalah suatu penyimpangan yang
dilakukan Penyidik dan Tim Jaksa Penuntut Umum.


Pengadilan adalah benteng keadilan bagi masyarakat dan mengayomi masyarakat agar
mendapatkan keadilan, dimana Hakim adalah pengabdi yang berjiwa besar dan arif Berta
tidak berjiwa kedinamisan yang menguasai dan menyadari arti pentingnya hokum dan
keadilan (Pendapat Prof. Z. Asikin Kusumaatmadja, SH dalam bukunya strategi
Pembentukan Leader-leader Generasi Hakim Demi Peningkatan Hukum Yang Merata,
Penerbit MARI, tahun 1993).


Pembelaan ini dibuat didasarkan atas tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum yang mana
diambil dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yang berlandaskan atas dakwaan
Tim Jaksa Penuntut Umum, yaituu bersama-sama membuktikan apakah dakwaan Tim
Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak oleh Tim Jaksa Penuntut Umum
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.


Sesuai tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Jefferson
Soleiman Montesqieu Rumajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang masing-
masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan primair.


Melihat tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum membuat kami sangat terkejut, disebabkan
tuntutan tersebut di luar dugaan kami yang hadir dan mengikuti,/ persidangan ini.
Kami tidak mengerti apa yang menjadi penyebab begitu bencinya Tim Jaksa Penuntut
Umum keoada Terdakwa?


Sesuai fakta persidangan, telah terbukti dengan telak ketiga pelaku penarik dana tunai
illegal yang juga merupakan penikmat dana milik Negara tersebut, hal tersebut juga diakui
oleh ketiga pelaku sebagai pelaku penarik dana tunai illegal tersebut, dan tidak dapat
dibuktikan adanya perintah lisan dan penyerahan dana tersebut kepada Terdakwa.
Malahan Terdakwa dapat membuktikan dengan baik dengan didukung saksi-saksi dan
bukti-bukti tertulis bahwa dana tersebut ditarik oleh ketiga pelaku tersebut dan mereka juga
yang menikmati dana tersebut.


Dalam persidangan pun kami juga sama-sama berhitung bahwa kerugian Negara,
berdasarkan dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum Rp. 33.408.620.975,- (Tiga puluh tiga
milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh tujuh puluh
lima rupiah) harus dikurangi Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
karena digunakan oleh ketiga pelaku untuk menyuap Tim Badan Pemeriksa Keuangan, lalu
biaya penyelenggaraan Tournament of Flower senilai Rp. 8.544.594.630,- (Delapan milyar
lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga
puluh rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Kota Tomohon sebagai
Ketua Panitia, kernudian kebijakan Terdakwa senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas
milyar nipiah) yang digunakan untuk membayar tagihan proyek tahun 2007 senilai Rp.
13.469.966.108,- (Tiga belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan Yaws
enam puluh enam ribu seratus delapan rupiah) yang diantaranya adalah membayar proyek
GOR sebesar Rp. 7.359.787.630,- (Tujuh milyar tiga ratus lima ruluh sembilan juta, tujuh
ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), kemudian Rp. 360.000.000,-
(Tiga ratus enam puluh juta rupiah) diterima. Sekretaris Kota Tomohon untuk study
banding ke Surabaya (dana diterima dari bendahara), dll sesuai data dari Bendahara Sekot
(Eduard F. Paat).


Fakta tersebut diberikan oleh Frans A. Sambouw, Yan Lamba, Johny Jan Petrus Mambu
dan Agus E. Paat. Jadi jelas terbukti tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum mewajibkan
Terdakwa mengembalikan dana senilai Rp. 33.734.889.370,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh
ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh
rupiah) sangat berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum, karena selain bertentangan
dengan dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum sendiri yang mendakwa Terdakwa senilai
Rp.33.408.620.975,- (Tiga puluh tiga empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu
sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dari nilai tersebut dikurangi untuk keperluan
membayar proyek pajak, dll sesuai keterangan saksi-saksi antara lain ketiga pelaku
tersebut. Penambahan nilai tersebut karena ada transfer dana ke rekening keluarga
Terdakwa senilai Rp. 353.868.400,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam
puluh delapan ribu empat ratus rupiah) bukanlah diperintah oleh Terdakwa melainkan
perintah dari Johny Jan Petrus Mambu kepada. Eduard F. Paat dan melihat nilainya adanya
indikasi Johny Jan Petrus Mambu ingin memfitnah dan menjerumuskan. Terdakwa, jika
uang senilai tersebut diketahui oleh Terdakwa, pasti sudah dibayar dan dihentikan transfer
dana tersebut.
Hal ini membuktikan Terdakwa sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal Eduard F. Paat
yang merupakan Bendahara Sekot/Johny Jan Petrus Mambu.


Saat ini Tim Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa mengembalikan dana sebesar
Rp. 33.734.889.370,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan
ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), adalah suatu tuntutan yang
didasarkan atas kebencian yang amat sangat kepada Terdakwa, karena seluruh fakta yang
ada telah diabaikan, dan telah melakukan penyalahgunaan kekuasawi untuk menyakiti
Terdakwa (abuse of power).


Ini adalah suatu arogansi Tim Jaksa Penuntut Umum, merasa terpojok oleh Terdakwa
karena dakwaannya tidak terbukti dan telah memaksa dan mengintimidasi Terdakwa dalam
persidangan untuk mengaku bersalah.
Tentunya pertanyaan tersebut tidak sepatutnya diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum
karena Terdakwa mempunyai hak ingkar, hak diam dan hak untuk. tidak menjawab, oleh
karenanya kami protes keras. Apakah Tim Jaksa Penuntut Umum nasih ingat bagaimana
Majelis Hakim mulia menyampaikan kepada saksi ahli Subkhan Affandi, SE.,Ak.,MSi,
untuk boleh tidak menjawab pertanyaan Tim Advokat Terdakwa, padahal saksi menjawab
pertanyaan yang dia tahu jawabannya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewajiban
tersebut. Terdakwa menjawab bahwa dia tidak merasa bersalah, tetapi menyesal karena
adanya kebocoran tersebut, walaupun sudah dilakukan Pemsus, tetapi Terdakwa tidak
berhasil diatasi, karena keburu KPK masuk memeriksa kebocoran tersebut.
Tindakan Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah suatu ancaman bagi Para Terdakwa
lainnya juga, supaya Terdakwa wajib menuruti apa yang dikehendaki Tim Jaksa Penuntut
Um-um. Tim Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan dakwaannya sesuai hasil fakta
persidangan. Jika hasil persidangan tidak mendukung dakwaannya, Tim Jaksa Penuntut
Umum harus secara legowo membebaskan Terdakwa, bukan malahan memberikan tuntuan
yang sangat sadis untuk mengunci dan menyudutkan kedudukan Majelis Hakim yang mulia
agar mengikuti kehendak Tim Jaksa Penuntut Umum.


Tim Jaksa Penuntut Umum, Tim Advokat dan Majelis Hakim adalah pars penegak .,lkum
yang masuk dalam Cater Wangsa bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, bukan untuk
memuaskan nafsu amarah, karena dianggap Terdakwa tidak mendukung dakwaan Tim
Jaksa Penuntut Umum. Apa yang dikatakan. Terdakwa adalah, sebenarnya, malahan
dengan    sportif   sejak   di    penyidikan,    Terdakwa    mengakui    :elan    melakukan
kebijakan'kebijakan   untuk      kepentingan    masyarakat   Kota    Tomohon     senilai   Rp.
1.200.000.000,- (Sate milyar dua rates juta, rupiah) berupa pengamanan ?esiden RI ke Kota
Tomohon, mengatasi demonstrasi masyarakat, nonton bareng bola dengan RCTI,
pemberian baju batik khas Kota Tomohon secara gratis untuk warga Tomohon dalam
rangka Batik sebagai budaya Indonesia, dan dana tersebut sudah dikembalikan oleh
Terdakwa kepada. Penyidik.


Persoalan penarikan dana tunai 37 (tiga puluh tujuh) kali sesuai dakwaan tersebut, tidak
pernah ditanyakan oleh Penyidik kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa baru tahu tindak
pidana yang dilakukan oleh ketiga pelaku. tersebut di persidangan.


Demikian juga hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, berupa Laporan Hasil
reriksaan (LHP) tahun 2006, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2007 dan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2009 yang sudah diumumkan oleh Badan ?emeriksa
Keuangan dan tidak pernah dibatalkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah
dikesampingkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, demikian juga terhadap saksisaksi dan
bukti-bukti asli yang Terdakwa ajukan di persidangan.


Terdakwa sangat mengharapkan mendapatkan keadilan pada persidangan ini, ternyata Tim
Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa rasa berdosa telah melampiaskan nafsu amarahnya
kepada Terdakwa dengan menuntut sesuatu yang tidak pernah Terdakwa lakukan, saat ini
harapan satu-satunya kepada Majelis Hakim Mulia, mudah-mudahan mendapatkan
petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentang kebenaran kasus ini.


Frans Aris Sambouw tidak pernah dapat membuktikan bahwa ada perintah lisan dari
Terdakwa untuk melakukan pencairan tunai tanpa didukung dokumen, kecuali sebagian
didukung oleh Yan Lamba yang mana keduanya adalah para penarik dana nai APBD
illegal. Saksi-saksi lain tidak pernah mengetahui perintah tersebut, dan juga rapat-rapat
yang dipimpin oleh Johny Jan Petrus Mambu di dalam merekayasa, membuat SPJ, SPP,
SPM, SP2D fiktif dan seluruh saksi yang menghadiri rapat tidak pernah melihat kehadiran
Terdakwa dalam rapat tersebut.
Bahkan beberapa saksi mengetahui bahwa ada beberapa kali Terdakwa tidak di Tomohon
karena sedang keluar Tomohon (karena dinas, atau keperluan pribadi), tanggal-tanggal
tersebut dinyatakan oleh Frans Aris Sambouw telah mendapat perintah lisan dari Terdakwa
untuk menarik dana tunai dan menyerahkan kepada terdakwa. Justru telah terbuka suatu
fakta bahwa Frans Aris Sambouw, Johny Jan Petrus Mambu dan Yan Lamba adalah orang
yang melakukan penarikan tunai dan sekaligus menikmati dana tunai tersebut, bukan
Terdakwa.


Atas perbuatan ketiga orang tersebut, selama dalam penyidikan, Terdakwa tidak pernah
ditanyakan dalam BAP, sehingga Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk melakukan
bantahan ataupun memberikan keterangan apa yang terjadi soal 37 (tiga puluh tujuh).
Hal tersebut dikarenakan bahwa penahanan yang dilakukan Penyidik KPK terhadap
Terdakwa tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dimana terbukti bahwa
sebenarnya tanggal 20 September 2010 akan melaksanakan pemungutan suara ulang di
Kota Tomohon, kemudian dibatalkan oleh KPU karena pada panggilan KPK kepada
Terdakwa untuk hadir pada tanggal 21 September 2010.
Terdakwa dipanggil Penyidik KPK dan datang tepat waktu untuk menunjukkan bahwa
Terdakwa kooperatif. Sewaktu Terdakwa datang ternyata Penyidik belum sehingga harus
menunggu Penyidik datang, sehingga dimulai pemeriksaan jam 11.00 WIB Siang. Sekitar
jam 15.30 WIB dimana pemeriksaan lisan Terdakwa dan tugas Terdakwa sebagai Walikota
Tomohon, Surat penahanan atas diri Terdakwa sudah diterbitkan dan sejak tanggal 21
September 2010 s/d saat ini ditahan.


Pembelaan ini dibuat berdasarkan tuntutan Saudara Penuntut Umum, fakta-fakta
dipersidangan, aturan Perundang-undangan dan pendapat pars ahli.
Bahwa selain itu kami juga selaku Tim Advokat Terdakwa tidak sependapat dan atas
Dakwaan dan Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum, untuk itu mohon menjadi bahan
pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, karena apa yang di serta dituntut oleh Tim Jaksa
Penuntut Umum terhadap Terdakwa Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, karena
walaupun tuntutan tidak sesuai fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, namun
dengan mudahnya Jaksa Penuntut Umum tetap memaksakan tuntutannya dengan
menyatakan Terdakwa JEFFERSON SOLAIMAN MONTESQIEU RUMAJAR telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi
secara bersama-sama yang masing-masing dipandang sebagi perbuatan yang berdiri
sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
No.31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat(1) KUHP pidana sebagaimana dalam. dakwaan
PRIMAIR, tanpa didasarkan pada suatu fakta yuridis kajian yuridis yang cermat.
Bertitik tolak dari hal-hal tersebut, kami mengetahui bahwa yang menjadi dasar
pemeriksaan di persidangan dalam forum peradilan pidana seperti halnya sekarang ini surat
dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (Vide Pasal 182 ayat 4 jo. Pasal 142 ayat 1 KUHAP),
in casu surat dakwaan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
tanggal 3 Januari 2011.


Kami selaku Tim Advokat Terdakwa berprinsip bilamana berdasarkan analisa dan fakta-
fakta di muka persidangan terayata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, maka kami tidak segan-segan
menyatakan bahwa Terdakwa bersalah, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia
memberikan hukuman dengan segala keringanan yang ada untuk memenuhi rasa keadilan.
Akan tetapi, bilamana ternyata perbuatan yang .vakan kepada Terdakwa tidak terbukti
secara, sah dan meyakinkan, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dengan
segala kerendahan hati kami akan memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala
tuntutan hukum atau dibebaskan dari seluruh dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum.
HK     : Kita istirahat, Terdakwa dan Penasehat Hukum,
Majelis Hakim Yang Melia,
dim Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, Para Hadirin sidang yang kami hormati,


Pelaku dari tindak pidana tersebut yaituu Frans Aris Sambouw, Yan Lamba dan Johny Jan
Petrus Mambu harus juga dinyatakan sebagai Terdakwa karena sebagai pelaku utama dan
seandainya benar posisi Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut. Keanehannya pars Pejabat terns Frans Aris Sambouw, Yan
Lamba, Johny Jan Petrus Mambu dapat diperintah berulang-ulang oleh Terdakwa sampai
37 (tiga puluh tujuh) kali dari tahun 2006 s/d 2008 untuk melakukan tindakan penelitian,
hal harus diteliti apa sebab pejabat-pejabat terus melakukan tindak pidana, bukan kemudian
seluruh kesalahan dilimpahkan kepada Terdakwa! Sesuatu pelanggaran Hak Asasi Manusia
terhadap Terdakwa dan melanggar aturan hukum yang ada.
Pekerjaan Penyidik KPK yang tidak teliti tersebut didalam melakukan penyidikan
sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi korban konspirasi para maling yang sebenarnya
menikmati dana Negara. Apabila kita boleh berharap bahwa Penyidik jeli dan
diperbolehkan berandai-andai, dimana proses penyidikan, kedudukan antara Tersangka dan
Penyidik adalah seimbang dalam mengungkapkan kebenaran materiil asas persumption of
innocent harusnya dipegang erat oleh Tim Penyidik dalam melakukan penyidikan, maka
hal ini tidak akan terjadi dimana Penyidik menjadikan ORANG YANG TIDAK
BERSALAH HARUS DUDUK DI KURSI sedangkan orang-orang lain yang jelas-jelas
melakukan pencurian / penarikan dana tunai yaituu Frans Aris Sambouw, Yan Lamba dan
Johny Jan Petrus Mambu ikut merencanakan dan juga mendapatkan keuntungan dan
menikmati hasil penjarahan tersebut dan dibiarkan berkeliaran bebas diluar tanpa ada
permintaan tanggungjawaban hukum.


Lain halnya mengenai dakwaan terhadap Terdakwa yang kami anggap tidak benar, lebih
memandang bahwa memang sejak awal kesalahan ini telah diperbuat oleh Penyidik dalam
menyidik perkara ini, dimana ketidak jelian, ketidak cermatan dan pahaman Penyidik
atas permasalahan yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Tomohon menyebabkan
adanya korban salah tangkap dan salah tangkap orang yang didudukkan pesakitan
dan dimintakan pertanggungjawaban hukum di persidangan.


Mengenai penahanan yang dilakukan Penyidik KPK terhadap diri Terdakwa Jefferson
Soleiman Montesqieu Rumajar apabila dikaitkan dengan prinsip penahanan oleh KUHAP,
maka sebelum dilakukan penahanan Penyidik seyogyanya telah menemukan adanya alat
bukti yang cukup, dan apabila ada alat bukti yang cukup maka penahanan baru boleh
dilakukan hal tersebut berdasarkan landasan pada Pasal ayat (1) KUHAP yang
memperkenankan penahanan. Sedangkan apa yang dilakukan Penyidik lain dengan apa
yang diamanahkan oleh KUHAP, dimana ada yang begitu subyektif memanfaatkan kata
yang dirumuskan dalam KUHAP yaituu "dapat”.
Terhadap tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut, adalah suatu pengingkaran terhadap
fakta yang terungkap dalam persidangan, dan terlihat penuntutan dilakukan tanpa dasar dan
terlihat suatu kebencian yang bersifat subvektif dan Tim Jaksa Umum yang bertujuan untuk
menyengsarakan dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa bagaimana seharusnya
bersikap kepada Tim Jaksa Penuntut umum.
Terlihat Tim Jaksa Penuntut Umum memberikan gambaran bagaimana “ berkuasanya" Tim
Jaksa Penuntut Umum terhadap nasib seorang Terdakwa, sehingga dapat semena-mena
kepada Terdakwa. Dan jika membuat Tim Jaksa Umum tidak nyaman, Terdakwa dapat
dirugikan oleh Tim Jaksa Penuntut keinginan Tim Jaksa Penuntut Umum.
Oleh karena itu, kami selaku Tim Advokat dari Terdakwa, sangat tidak sependapat tuntutan
Tim Jaksa Penuntut Umum.


II. FAKTA - FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN
Hakim Yang Melia,
Tim Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Para sidang yang kami hormati,
A. KETERANGAN SAKSI
1. KETERANGAN SAKSI
  (Saksi yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum)
1. F'RANS ARTS SAMBOUW, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   -   Saksi menerangkan bahwa menyerahkan cash saksi tidak lapor ke resepsionis di
       depan. "Saksi masuk ruangan pintu belakang".
   -   Saksi menerangkan bahwa "pintu belakang" dengan ruangan saksi berdekatan.
   -   Saksi tidak melalui melapor di sekurity depan atau sekretaris.
   -   Saksi menerangkan bahwa semua lewat depan, tapi orang tertentu jadi "masuk
       pintu belakang". Jadi ngak ada yang dilaporin.
   -   Biasanya pada saat dipanggil langsung kadang—kadang masuk dari depan,
       kadang kali di belakang.
   -   Saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi masuk dari jalur depan dan berapa kah
       masuk dari jalur belakang.
   -   Saksi menerangkan bahwa mekanisme sampai dengan membawa tentengan
       uang ini kepada meja pak Jefferson yaituu Pertama saksi dipanggil diruangan
       pak Jefferson, Pak Jefferson menyampaikan siapkan dana sejumlah yang
       diinginkan, Kemudian saksi siap, saksi keluar mintakan staff saksi untuk
       membuat cek sejumlah apa yang diminta, kemudian mereka setelah saksi
       tanda tangani cek saksi serahkan kepada staff ataupun saksi menghubungi
       sekretariat bendahara atau Bendahara Keuangan, Dinas Keuangan, kemudian
       mereka mengadakan cek untuk mengecek yang di Bank. Setelah mereka
       kembali dari Bank, mereka menghubungi saksi menyerahkan uang, kemudian
       uang itu saksi serahkan kepada Pak Jefferson. Itu secara umum yang sering
       terjadi.
   -   Setelah dari Bank langsung uang saksi diberikan, kemudian diserahkan
       kepada Terdakwa. Sudah dilaporkan pada kasir, sedangkan disana sudah
       diambil tapi sudah dilaporkan, kalau Kepala Dinas tidak ada. Karma berkali –
       kali sehingga variasi.) Kadang lapor dulu, kadang lihat dulu.


1.2 YAN LAMBA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Kalau ke ruangan terdakwa itu dengan ruang Frans A. Sambow itu selain
       pintu depan ada disamping ruangan Walikota, ada dua pintu, di depan satu, di
       samping satu.
   -   Ya, terima kasih, pada akhir 2008 Inspektorat Kota diperintahkan oleh
       Walikota melalui surat tugas Walikota untuk melakukan pemeriksaan khusus.
       Pemeriksaan khusus diarahkan pada Badan Pengelola Keuangan dan
       Sekretariat Daerah, kemudian dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan
       oleh Inspektorat Kota itu yang disampaikankepada kami ada 45 item temuannya,
       45 item temuan dengan total temuan ada. sekitar 32 Milyar lebih. Dan dari hasil
       temuan Pemsus dicantumk-an item-item dimaksud dimana ada 15 Milyar yang
       dilakukan penarikan langsung oleh, penarikan langsung dalam artian tanpa prosedur
       oleh pimpinan, oleh Walikota pada waktu itu dan itu dituangkan didalam hasil
       Pemsus 15 Milyar, kemudian dari item-item yang ada didalam hasil Pemsus itu
    setelah dikaji dan ditelaah, kesemuanya itu adalah merupakan kebijakan yang
    diambil oleh Pimpinan, bisa saga beri contoh misalnya dalam hal Rehabilitasi
    gedung olahraga itu dengan anggaran 600 juta tanpa melalui proses tender. Karena
    memang pelaksanaannya sudah sangat mendesak menurut Walikota sesuai jadwal
    yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat (PBSI) . Sehingga tidak dilakukan mekanisme
    tender. Salah satu contoh dari 45 item.
-   Saksi    benar     menggunakan        uang   sebesar   7,5   M,   dan    sudah
    dipertanggungjawabkan tetapi belum disampaikan ke Inspektorat.
-   Saksi tidak ingat kenapa uang itu 7,5 M itu sudah dipertanggungjawabkan
    tapi masih masuk temuan dari Pemsus.
-   Yang Mengkondisikan, bicara dengan BPK, yang melakukan suatu deal bukan Eko.
    Yang mengkondisikan dengan BPK adalah saudara Frans dan Yan lamba.
-   Rina itu sebetulnya staff di Keuangan. Rina itu kerjanya dibagian keuangan,
    strukturalnya Kepala Dinas Keuangan yaituu Yan Lamba.
-   15 Milyar, waktu diserahkan daftar pertanggung jawaban itu saya tanyakan Tim
    menanyakan kepada sekretariat. Jadi disitu memang yang menyusun daftar ini ada,
    sesuai informasi ada empat orang yaituu pak Sekot, kernudian pak Kepala
    Keuangan, Frans A. Sambow (BUD) dan Kepala Bapeda. Jadi daftar ini mereka
    yang menyusun, diserahkan ke Tim, waktu mengadakan pemeriksaan.
-   Tentang beli tanah 40 juta, tanah itu kebetulan tanah termasuk tanah saya itu.
    Ini tanah Kavling dari beberapa pejabat kumpul uang untuk membeli tanah,
    dan 40 ini kekurangan tanah.
-   Saksi tidak tahu siapa pejabat yang tidak membayar 40 juta ini.
-   Uang yang 7,5 Milyar, ada yang bisa dipertanggungjawabkan ada yang belum.
    Saksi tuangkan didalam laporan bahwa untuk tahun 2008 ini langsung ditotal
    7,5 itu karena pertanggung jawaban belum ada.
-   Eduard F. Paat mengatakan yang memberikan ke BPK, yang dia hanya,,
    menerangkan bahwa uang itu. kepada Yan Lamba.
-   Jadi menurut keterangan ini adalah bahwa Eduard F. Past memberikan kepada
    Yan Lamba untuk disampaikan kepada BPK 1,5 Milyar. Dan ini nggak
    semuanya dipertanggung jawabkan. Ini nggak ada SPJnya.
-   Informasi dari Glen sewu, bahwa betel ada kebocoran di keuangan\, di Pemkot
    Tomohon oleh BPK.
-   Glen sewu adalah anggota BPKP yang diperbantukan di Inspektorat.
-   Saksi ke Sekot memperlihatkan Surat Tugas kepada JP Mambu, yang
    kelihatan agak marsh ya dan terdiam.
-   Pihak yang selalu mempersulit saksi untuk melakukan pemeriksaan,
    Sekretaris Kota dan juga dari Badan Pengelola Keuangan juga.
-   Tidak ada tanda terima dana 15 Milyar ini kepada Walikota, karena informasi
    dari Sekretariat saja.
-   Tidak ada SPJ arahnya berkaitan dengan kebijakan Walikota, tidak ada data
    pendukung bahwa uang lari ke Walikota.
-   Dana sebesar penarikan 13.469.966.108, menurut Kuasa BUD dana tersebut telah
    dibayarkan untuk tagihan proyek tahun 2007. Berbeda, ini yang 15 lagi. Yang 13 itu
    khusus BUD Frans A. Sambow yang buktibukti pembayaran proyek itu ada di
    BUD.
-   Dijelaskan oleh Bendahara Sekda Eduard F. Paat, bahwa 15 Milyar
    merupakan dana yang diberikan oleh Kepala BPKAD Yan Lamba dan Kuasa
    BUD Frans A. Sambow, yang dimasukan dalam daftar kebijakan sebagai
    Kebijakan Walikota. Sumber dana itu tidak sama. Ya , sumbernya lain —lain.
-   Dari Sekretariat 7.359.787.630. disini belum dibuat perrtanggung jawaban. Ketua
    panitia dari TFF itu adalah Sekot, pada saat itu saksi tanyakan
    pertanggungjawaban lagi disiapkan.
-   Ketua Tim ada memeriksa Sekot yaituu Pak Klaesarang.
-   Memang waktu itu pak Walikota melaporkan masalah kepada saya, reaksinya itu
    memang nggak percaya, ada kebocoran seperti itu.
1.5. JOHNY MULIA PERNUNA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Untuk total transaksi pembelian dan atau penukaran valas sebesar Rp.
       32.069.650.000,- (tiga puluh dua milyar enam puluh Sembilan juta enam ratus lima
       puluh ribu rupiah) tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rio Samudera, orang
       lain tidak ada.
   -   Khusus transaksi penukaran valas dengan MTC yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa
       dan Sdr. Rio Samudera dari tahun 2006 s/d 2008 jumlah total keseluruhannya yaituu
       Rp. 8.810.000.000,- (delapan milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).


1.6. FRANKIE RAHMAT OSCAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
1.7. RIO SAMUDERA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   -   Kendaraan-kendaraan roda empat yang dibeli oleh Terdakwa tersebut diperuntuhan
       sebagai barang dagangan dan bukan dipergunakan untuk keperluan/kepentingan
       pribadi.
   -   Selain pembelian kendaraan, saksi juga pernah melakukan pembelian atas nama
       Terdakwa dan pembayaran 1 (satu) unit Apartemen di The Jakarta Residence,
       yaituu type CP/F/09A dan CP/F/09B di Cosmo Park yang dipesan atas nama
       Terdakwa. Selain itu saksi yang melakukan pembayaran sehubungan dengan
       pembelian rumah oleh Terdakwa yang berlokasi di The Villa Kelapa Gading
       Square. Type Victorian Hoek, 1. Vignolia Boulevard No. 65 dengan luas 242
       M2.
   -   Setahu saksi 1 (satu) unit apartemen The Jakarta Residences yang dimiliki
       oleh Terdakwa adalah untuk investasi.
   -   Yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp. 20.435.500.000,- (dua puluh milyar
       empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), di dalamnya sudah
       termasuk yang Rp. 8.810.000.000,- (delapan milyar delapan ratus sepuluh juta
       rupiah).
JOHNY ARIE ERING, SPd., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Sesuai keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Oktober
       2010 No. 22, bahwa Fentje Goni selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
       Kota Tomohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pembuatan SPJ
       fiktif adalah atas kebijakan Terdakwa selaku Walikota Tomohon pada waktu
       itu, dalam persidangan ini saksi menyatakan tidak pernah mendengarkan.
   -   Bahwa dalam rapat tersebut, yang memberikan arahan memerintahkan untuk
       membuat SPJ fiktif adalah Sdr. J.P. Mambu (Sekdakot Tomohon) dan Yan Lamba
       (Kepala DPPKAD Kota Tomohon).
   -   Bahwa setahu saksi dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tomohon (Sdr.
       J.P. Mambu), Kepala DPPKAD (Sdr. Yan Lamba) dan Kuasa BUD (Sdr. Frans A.
       Sambouw) tidak pernah menyebutkan atas perintah siapa dan tujuan dibuatnya SPJ
       fiktif oleh masing-masing SKPD.
   -   Bahwa pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pada
       tahun 2008, saksi pernah menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai SPJ
       fiktif ini di hadapan Auditor BPK.
   -   Bahwa saksi menolak dan tidak pernah membuat Surat Permintaan
       Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) terkait dengan uang
       sebesar Rp. 2.537.750.842,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh
       ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang dananya
       same sekali tidak pernah diterima Dings Pendidikan dan Olahraga Kota
       Tomobon.
   -   Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.


1.9. HO MOE TJOE
1.10 INGE KOSASIH
1.11. SJULTJE M. RINDENGAN dibawah sumpah rr.enerangkan sebagai berikut :
   -   Setelah mencairkan uang, uang tersebut saya cairkan dari Bank dan saya
       serahkan kepada bapak Frans. Diserahkan seluruhnya kepada pak Frans.
   -   Saksi masih ingat untuk tahun 2006 pernah mencairkan cek tunai senilai
    Rp.2.000.000.000,- yang disebutkan di BAP saksi.
-   Saksi tidak pernah mendapat perintah langsung dari Walikota untuk
    melakukan penarikan.
-   Saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang dari hasil penarikan tersebut
    kepada Terdakwa.
-   Saksi pernah mendengar dari Pak Frans dan Pak Yan bahwa terdakwa
    menyuruh mencairkan uang. Tapi dari Terdakwa sendiri saksi tidak pernah
    mendengar.
-   Pembelian karangan bunga pada waktu itu diperintah oleh Pak Yan karma
    atasan saya. Cairkan sesuai permintaan dari Kabag Umum. Saksi tidak
    pernah diperintahkan Walikota pada saat pak Jefferson membelikan karangan.
    Bunga
-   Atasan langsung saksi adalah Yan Lamba.
-   Yang memerintah langsung kepada saksi adalah Pak Frans dan Pak Yan, atasan
    saksi langsung, Frans A. Sambouw dengan Yan Lamba.
-   Dana yang dicairkan ini saksi setorkan dengan Pak Frans Sambow. Tidak ada ke
    Yan Lamba, cuma dengan Pak Frans Sambow.
-   Jadi selalu ke Frans Sambow. Tidak pernah diberikan kepada orang lain, hanya satu
    orang ini.
-   Setelah saksi serahkan kepada Frans Sambow saksi tidak ada diberitahu bahwa ini
    ada suatu tanda terima atau semacam bahwa uang ini digunakan untuk apa oleh
    Frans Sambow.
-   Jadi selama saksi menyerahkan itu saksi tidak pernah menerima tanda terima.
-   Saksi ada catat, ada catatan-catatan.
-   Seluruhnya saksi serahkan kepada Frans Sambow dan saksi tidak tahu untuk
    apa
-   Atas nama Joy Sulastri, yang total semua ada Rp,3.021.535.5259- tanggal 14 Maret
    sampai 7 Desember 2007 itu atas perintah, Frans Sambow dan Pak Yan. Ada yang
    dicairkan di BANK SULUT, ada juga dari Bank Sulut ke rekening Giro. Hasil
    penarikan itu di serahkan kepada Pak Frans semua. Ada yang diserahkan dan ada
       yang digunakan di Operasional Keuangan.
   -   Selain saudara perintahkan dari Pak Frans untuk mencairkan dana di Bank, yang
       tanda tangan cek ada, pernah cuma suruh tanda tangan langsung orang lain yang
       mengambil. Ceknya itu dikembalikan kepada Pak Frans.
   -   Saksi pernah mendapat note dines dengan saudara untuk menanda tanganan
       cek menarik dana di Bank SULUT melalui rekening Giro BPKAD.
   -   Selanjutnya setelah saksi tanda tangan ada juga seperti yang disampaikan tadi ada
       yang kami ambil di Giro, tapi sebagian diserahkan ke Pak Frans, sebagian di
       Keuangan untuk digunakan. Digunakan operasional kegiatan.
   -   Fungsi tanda tangan saksi, yang saya ingat Pak pernah cek aja, cek yang disuruh
       tanda tangan saya, tapi uangnya tidak disetor jadi saya tidak tahu.
   -   Setiap saksi mencairkan dana kemudian diserahkan kepada Pak Frans, saksi tidak
       mendapat tanda terima. Pernah saya minta tanda terima melalui kuitansi tapi
       Pak Frans selalu menolak.
   -   Pak Frans pernah mengatakan bahwa itu Kebijakan Pak Wali, tapi saya tidak
       pernah mendengar langsung dari Pak Wali.
   -   Segala sesuatu yang diambil dari 1,7 ini kalau menurut dia, ada mau bayar mau
       digunakan untuk pembayaran proyek. Tapi saya nggak lihat buktinya memang.
   -   Sebesar 1,7 Miliar itu seperti juga yang tadi yang, 3 Miliar, ternyata sebagian
       besar dari 1,7 Miliar ini digunakan juga untuk operasional di BPKAD.


1.12. EDUARD F. PAAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Saksi mendengar dari yang disebutkan tadi bahwa menurut mereka, itu kebijakan
       Walikota.
   -   Saksi pernah menghadap atasan dari apanya JP Mambu, Yan Lamba mendengar
       kata-kata seperti itu, Itu seperti pak Frans yang katakan untuk pembayaran
       kepentingan kebijakan pimpinan pak, bukan kebijakan Walikota. Pimpinan
       begitu kata mereka.
   -   Saksi menyatakan bahwa betul di dalam BAP saksi untuk tahun 2007, didalam BAP
       saksi Nomer : 93 sampai 102 itu rincian tanggal penarikan, jumlah dan diserahkan
    kepada siapa ada, nomer ceknya juga ada, barang buktinya juga ada. Di tahun 2008
    saksi memberikan keterangan bahwa notanya yang ditarik itu dari Januari sampai
    Desember itu RP. 13.157.191.775,- itu tepatnya di BAP Nomer : 117.
-   Sakti menyatakan bahwa betul untuk tahun 2008 di dalam BAP Nomer: 119 juga itu
    sudah ditotal, sebelumnya diuraikan perbulan penarikannya tanggal dan diserahkan
    kepada siapa , jumlahnya untuk apa yang totalnya Rp. 36.705.600.045,-
-   Dari ternuan tersebut 32 Milyar tadi, yang disebut Kebijakan Walikota, itu yang
    pertama 15 Milyar. Itu dalam catatan saya itu bukan Kebijakan Walikota, yang
    saya catat itu Kebijakan pimpinan.
-   Terkait dengan transfer dengan keluarga atau pembayaran Terdakwa tadi
    ditanyakan kepada saksi Erwin, saksi benar memerintahkan kepada saksi Erwin
    tadi. Itu disetujui, diperiksa dari atasan. Ada perintah dari pak Sekda dan Pak
    Yan Lamba. Tidak ada perintah langsung dari Terdakwa.
-   Penarikan tunai yang dilakukan untuk pembayaran utang-utang, katanya udah
    dibuat Frans untuk pembayaran utang dan Pak Yan Lamba juga mengakui itu
    untuk pembayaran utang-utang yang tidak dapat dibayar. Kata mereka untuk
    utang tahun sebelumnya dan ada juga kegiatan-kegiatanya.
-   Proyek yang , dibayarkan pihak ketiga itu untuk proyek itu dianggarkan pada
    tahun sebelumnya belum dibayarkan.
-   Saksi   mengetahui    pembayaran     uang    kepada     pihak    BPK    sebesar
    Rp.1.500.000.000,-. Itu diambilkan dari anggaran dari Skeretariat. Yang
    memerintahkan untuk mengeluarkan Pak Sekda.
-   Uang itu saksi serahkan kepada Pak Frans Sambow dan Pak Yan Lamba.
-   Saksi tidak pernah mendapat perintah langsung dari Walikota untuk
    melakukan penarikan.
-   Saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang dari hasil penarikan tersebut
    kepada Terdakwa.
-   Saksi pernah diperintah untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara Yudis
    dan Romli sebanyak untuk Yudis Rp. 750.000 ,- Romli Rp. 250.000,-.
-   Bukti yang seperti ini yang sales! diberikan, yang memberikan ini Pak Sekot.
    Saksi ada banyak mendapat perintah seperti ini. Sekitar 5 (lima) milyar kalau
    dikumpul.
-   Saksi pernah diminta untuk membayar beberapa tunai untuk membayar
    pembayaran Kartu Hallo dari Pak Sekot, Pengisian Pulsa.
-   Kalau Pak Sek punya nomor ada dua. Kartu Hallo yang satu pernah
    Rp.750.000,- ada Rp. 300.000 ,- tiap bulan. Ada yang satu cuma nggak sampai
    Rp.50.000,- nggak sampai Rp. 100.000 -.
-   Uang itu saksi ambil dari tunai. Termasuk dari yang dituduhkan kepada Pak
    Walikota, penarikan dari tunai itu.
-   Saksi pernah membayar acara "Syukuran Kawin Perak" Pak Sekot sebesar
    Rp.60.000.000,- sampai Rp. 100.000.000 ,- ditarik dari Kas Daerah.
-   Saksi pernah membayar preman-preman yang ada di Tomohon. Jumlahnya
    saksi tidak ingat. Atas perintah Pak Sekot.
-   Saksi pernah membayar untuk POLDA, itu seperti kemarin, Rp. 750.000.000 ,-
    untuk pembayaran dalam rangka pengurusan kasus alai – alat berat. Dana ditarik
    dari leas tunai atas perintah Pak Sekot.
-   Pada saat Presiden datang kesana, biaya pengamanan itu ditarik dari tunai berapa
    banyaknya tidak ingat lagi, 50 juta barangkali.
-   Pengeluaran-pengeluaran yang saksi lakukan catatan pembukuannya yang
    lain sudah diambil Pak Sekot.
-   Yang menyangkut masalah pengeluaran-pengeluaran yang atas perintah
    Sekot, itu pembukuannya tidak dicatat. Kita pernah coba catat. Ke pak Arin.
-   Pada awalnya saya ada catatan Pak, saya laporkan rekapan. Awalnya ada,
    tapi sudah diambil Pak Sekot.
-   Tahun 2007, 2008, memang waktu itu, waktu saya ajukan SPP untuk keluar SPM
    nihil pak, kemudian diperintahkan Pak Sek untuk di cairkan saya hubungi Joice,
    Joice langsung cairkan pelaksana Sekretaris di keuangan. Padahal waktu itu
    posisi nihil tidak ada pembayarannya Cuma waktu itu dicairkan 1 Miliar
    lebih.
-   Saksi pernah membayar angsuran setiap bulan uang angsuran kendaraan
    kredit kepada Astida. Itu ditarik dari Kas tunai atas perintah Pak Sekda.
-   Saksi pernah melakukan pembayaran terhadap rehabilitasi rumah dan
    mengisi-isi, rumah pribadi atas perintah Pak Sekot.
-   Itu sebenarnya rumah Pak Sekot Pribadi.
-   Biaya rehap kira-kira ada ratusan juta.
-   Saksi pernah membayar Master Card, credit Card dari Sekda setiap bulan. Tiap
    bulan dibayarnya ada yang 10 Juta, 15 Juta. Di bank BNI 46.
-   Saksi pernah memberikan uang tunai untuk pembayaran iklan-iklan.
-   Saksi pernah membayar Pembayaran Telepon, listrik, air setiap bulan dirumah
    pribadi.
-   Pembayaran yang iklan itu, iklan kegiatan Dharma Wanita atau ucapan-
    ucapan. Iklan Dharma Wanita Pak, itu dibuat tagihan ditolak dari Keuangan,
    jadi dibayar dengan tunai.
-   Pembayaran preman ini dibayar tiap bulan. Anggaran itu diambil dan kas
    tunai.
-   Kalau ada tamu-tamu propinsi, saksi perrnah melakukan pembayaran
    terhadap tamu-tamu propinsi untuk membuat suatu entertaint dan segala
    macaw kepada tamu-tamu propinsi yang datang.
-   Pembayaran 1,5 M kepada BPK, memang di dalam draft saya itu waktu laporan
    Pensus, laporan Perneriksaan Khusus saya buat rekapan laporan Pensus. Kode R itu
    waktu saya rekap semua pengeluaran.
-   Kode R itu saksi yang membuatnya.
-   Maksud kode R itu, itu pesan Pak Sekda jangan dijelaskan pada pak
    Walikota.
-   Ada yang bersifat rahasia, saksi tidak menjelaskan ini kepada Walikota. Jadi
    Walikota tidak tahu ada pembayaran ini.
-   Sepanjang dalam struktur pekerjaan saksi tidak pernah ketemu dengan Pak
    Walikota.
-   Uang itu sebagian belum dipertanggungjawabkan.
  -   Saksi juga sebagai Bendahara Sekot merangkap menjadi wakil Bendahara
      TOF.
  -   Nilai 15 Milyar ditulis "Kebijakan Walikota". Itu 15 Milyar itu ya dalam
      laporan PeMsus saya yang ash ditulis Kebijakan Pimpinan.
  -   Saksi tidak pernah menulis "Kebijakan Walikota".
  -   Yang 15 Milyar ini yang saya tahu untuk "Kebijakan Pimpinan" itu ada untuk
      pembayaran utang – utang yang tadi, termasuk untuk pihak ketiga tadi.
  -   Jadi, yang 15 Milyar ini untuk utang-utang pihak ketiga dan proyek, dan yang
      lain-lain. Ada pajak-pajak, ada untuk masalah-masalah pribadi.
  -   Pada saat saksi mencairkan ini biasanya membawa itu ada macaw – macam pak,
      ada di amplop ada di tas plastik dan ada juga di karung. Waktunya sore, antar
      dari Bank terns ke kantor. Ditarik sekitar jam 3, jam 4 khan biasanya bank
      Sulut mencairkan jam 3, jam 4 sore pak.
  -   Kemudian uang itu ditaruh di kendaraan, di mobilnya Pak Sek. Mobilnya Pak
      Sek terano nomer polisinya BD 6 D warnanya hitam.
1.13. ERWIN ZAKARYA DONATUS MANOPO SENDUK, dibawah sumpah
      menerangkan sebagai berikut :
  -   Dari jumlah di dalam BAP saksi nomer 30, saksi juga hitting yang diserahkan
      kepada pak Frans Aris Sambow nilainya, jadi pencairan ada yang diserahkan
      kepada pak Frans Aris Sambow dan pada saueara Evo atau Edward F Paat.
  -   Dari pencairan yang jumlahnya disebutkan tadi itu, setelah melakukan pencairan
      Bank Sulut langsung diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Yang menjabat
      Bendahara Pengeluaran pada saat itu Pak Evo, Hama lengkapnya Edward Paat.
  -   Saksi menyatakan bahwa betul keterangan saksi di BAP saksi Nomer 37 sampai 48
      penarikan disitu mulai dari bulan Febuary 2008 sampai dengan bulan Desember itu
      sudah ada rinciannya tanggal pertanggal dan jumlahnya, itu totalnya sebesar
      Rp.19.192.541.120 ,- .
   -   Saksi menyatakan bahwa betul dari total tersebut ada yang diserahkan kepada
       saudara Evo atau Edward F. Paat sebesar Rp. 17.994.852.120        ,di BAP saksi
       Nomer:48.
   -   Saksi tidak mengetahui atau mendengar atau pernah melihat ada juga
       pengiriman uang kepada keluarga Terdakwa selain menggunakan dana atau
       kas pada Sekretaris Daerah.
   -   Saksi ingat, ada dikirim Aldrin Rumajar, kemudian Irving Rumajar, Uncula
       Montolalu.
   -   Berkaitan dengan itu saksi mengirimkan DANA tersebut dapat perintah dari
       Bendahara Pengeluaran saudara Edward Paat. Saksi tidak pernah mendapat
       perintah langsung dari Walikota untuk melakukan transfer dana ke
       keluarganya dan penarikan dana.
   -   Saksi tidak pernah mendengar dari Pak Frans dan Pak Yan bahwa terdakwa
       menyuruh mencairkan uang.
   -   Saksi pernah menarik uang tunai atas perintah Evo.
   -   Biasanya kalau dari Bank Sulut ditaruh di tas plastik.
   -   Yang bisa memerintah saksi dengan dari Pak Sekda dan juga dari Pak Evo.
   -   Jadi yang bisa memerintah saksi dari Evo yaituu Bendahara Sekot karma saksi
       staff, dan dari Sekotnya sendiri langsung. Dari Sekotnya langsung bisa memerintah
       saksi.
   -   Yan Lamba maupun Frans Sambow bisa memerintah saksi.


1 14. FRITZ MUSA GERUNG , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
   -   Ketika saksi melakukan kerjasama dengan Travel tersebut, itu atas perintah
       Pak Walikota.
   -   Waktu itu saya dipanggil oleh Bapak, kemudian disuruh untuk melaksanakan
       kerjasama dengan Travel Mahesa Matuhari dan ada kontraknya.
   -   Keperluan tiket dari Terdakwa pada saat itu ada melalui saya, ada yang
       melalui ajudan.
-   Pendiri Mahesa Matowari adalah anaknya Pak Hari Motolalu (Kapolda
    Sulawesi Utara).
-   Terdakwa menyampaikan kepada saksi disuruh untuk membuat kerjasama, itu
    untuk pembayaran tiket tahun 2006. Tahun2007 masih Mahesa, sampai pertengahan
    2008.
-   Saksi tidak pernah mendapat Perintah langsung dari Walikota untuk
    melakukan penarikan.
-   Saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang dari hasil penarikan tersebut
    kepada Terdakwa.
-   Saksi tidak pernah bertemu saudara Evo dalam struktur pekerjaan.
-   Saksi tidak pernah tahu ada intruksi pembuatan mengenai Invoice fiktif
-   Saksi tidak pernah melihat ada Invoice fiktif.
-   Selain Mahesa ada lagi travel biro Reksatama yang dibuat kerjasama.
-   Reksatama ini informasi dari pelaksanaannya Dedy Iksan All milik dari Pak J.P.
    Mambu.
-   Pak J.P Mambu ini Sekretaris Kota.
-   Pak Walikota tidak pernah memberikan uang tonal untuk membeli tiket.
-   Di dalam pelaksanaan togas sebagai Kabag Umum, sekretariat, atasan langsung
    saksi adalah Asistan tiga. Waktu itu Pak Hugui.
-   Setiap pernah melihat keberangkatan pak walikota, di Bandara selalu
    menyerahkan uang kepada yang namanya Dedy Iksan.
-   Jadi setiap keberangkatan pak Wali kemanapun selalu membawa uang cash
    untuk dibayarkan pada Dedy Iksan.
-   Setiap berangkat beliau ini saksi melihat dia selalu membawa uang cash untuk
    membayar tiket- tiketnya di Bandara.
-   Tiket ini biasanya cuma invoice dan membayarkan keuangan. Tiket
    dibayarkan atas perintah dari Keuangan, dalam hal ini Pak Yan dan Pak
    Sekot.
2. KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE
2.1 GLEN SIWU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Pada saat menyusun Laporan Keuangan tersebut, Tim Asistensi dari BPKP
       menemukan beberapa permasalahan yaituu saldo kas tunai per tanggal 31 Desember
       2007 yang seharusnya sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah),
       ternyata di dalam Kas Tunai Bendahara Umum daerah per tanggal 31 Januari
       2008 hanya tercatat sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta
       rupiah). Permasalahan kedua terjadi pada awal September 2008 pada saat
       menyusun Perubahan APED dan menghitung berapa Anggaran Tahun 2008 yang
       sudah direalisasikan ternyata realisasi itu jauh melebihi anggaran yang ditetapkan,
       maksudnya ada penarikan cek tanpa disertai dokumen SPP, SPM dan SP2D
       yang belum dipertanggungjawabkan sebesar ± Rp. 46.000.000.000,- (empat
       puluh enam milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
   -   Saksi berpikir ini sangat beresiko untuk Pemerintah Daerah Kota Tomohon,
       kemudian terhadap permasalahan tersebut saksi telah melaporkan kepada Sdr. Yan
       Lamba (Kepala Dinas Keuangan Kota Tomohon) tapi Sdr. Yan Lamba kelihatannya
       kurang mengerti atau tidak langsung merespon laporan saksi. Selanjuntya saksi
       melapor kepada Sekertaris Daerah Kota Tomohon (Sdr. J.P. Mambu) yang
       selanjutnya oleh J.P. Mambu saksi diminta untuk mengatur SPJ-nya, namun
       saksi menolak dikarenakan saksi berpikir yang Rp. 46.000.000.000,(empat puluh
       enam milyar rupiah) sudah tidak bisa di SPJ-kan lagi karena sangat riskan sekali.
   -   Kemudian kira-kira sebulan belum ada tanggapan, selanjutnya saksi menghadap,
       Walikota langsung pada bulan Oktober 2008 dimana pada saat itu saksi melihat
       reaksi Walikota kaget bereampur march dan selanjutnya saksi diperintah oleh
       Walikota, "coba tolong audit diamdiam untuk mengecek kebenaran uang
       Rp.46.000.000.000,- (empat putuh enam milyar rupiah) tersebut". Selanjutnya
       saksi mendengarkan Walikota mengatakan akan mengganti Sekertaris Daerah
       Kota Tomohon.
-   Saksi diperintah Walikota untuk mengecek kebenaran kebocoran dana sebesar
    Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) pada wakti itu mungkin
    dikarenakan Walikota belum mempercayai laporan saksi karena di atas saksi masih
    ada 2 (dua) Pejabat lagi yang seharusnya melaporkan kepada Walikota.
-   Saksi pada saat itu mengusulkan kepada Sdr. Terdakwa agar dilakukan
    tuntutan ganti rugi (TGR) saja berdasarkan hasil pemeriksaan khusus
    nantinya untuk meminta pertanggungjawaban pengembalian uang yang
    ditarik oleh para. penarik tunai tersebut.
-   Saksi punya data hal terjadinya pelampauan anggaran pada 3 (tiga) di yaituu 1
    Pemerintah Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2008 yaituu di Sekretariat
    Daerah sebesar ± Rp. 35.380.000.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus
    delapan putuh juts rupiah) dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp.
    32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dimana pada saat itu saksi
    melihat ada 64 (enam puluh empat) chek yang diatrik atas nama Sekretariat Daerah
    dan atas hal pelampauan ini saksi melapor kepada Sekdakot Tomohon. Kemudian di
    Dinas Keuangan kalau tidak salah sebesar ± Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar
    Sembilan ratus juta rupiah), dan di Badan Pengawas Pembangunan Daerah
    sebesar ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
-   Saksi bandingkan antara APBD Induk Sekretariat Daerah itu total APBD Induk
    khusus SKPD Sekretariat Daerah itu Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar
    rupiah), ternyata cek yang ditarik atas nama Sekretariat Daerah (Bpk.Eduard Paat
    cs) ini adalah sebesar Rp. 64.000.000.000,(enam puluh empat milyar rupiah),
    sehingga pelampauan sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dug milyar rupiah)
    yang seharusnya tidak boleh melebihi Rp. 31. 000.000.000,- (tiga puluh satu milyar
    rupiah)
-   Saksi pernah mengikuti rapat membicarakan masalah Rp. 46.000.000.000,-
    (empat puluh enam milyar rupiah) ini, ketika itu seluruh SKPD memprotes
    seakan-akan kami sebagai verifikator lambat mengerjakan verifikasi terhadap
    uang tagihan-tagihan SKPD-SKPD sebagaimana biasanya.
-   Dalam rapat itu, saksi disuruh bicara dan saksi mengatakan bahwa, "kits
    sudah kebobolan sangat besar dan bobolnya ini kalau dibagikan kepada setiap
    SKPD, maka setiap SKPD tidak akan mampu meng-SPJ-kan karena ini
    terlampau besar. Bisa di SPJ-kan pada waktu itu tapi SPJ dalam pengertian
    belanja modal, misalnya seakan-akan proyek-proyek sudah dibayar, tapi itu
    tidak bisa lagi". Ketika ditanya jalan keluarnya, saksi mengatakan,"tidak ada
    jalan keluar lagi".
-   Yang menanyakan jalan keluarnya adalah Sekdakot Tomohon.
-   Ketika saksi diminta jalan keluar, Pak Sekdakot Tomohon agak geram karena
    sebenarnya itu tidak diketahui oleh SKPD, hanya dikerjakan di keuangan saja
    untuk memploting ke setiap SKPD.
-   Ya, setelah rapat tersebut, saksi pernah bertemu dengan Sekdakot Tomohon dan
    disuruh bagaimana caranya mengerjakan tapi saksi tidak berani karena saksi
    sebagai verifikator yang benar adalah ketika diploting ke masing-masing
    SKPD.
-   Terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi J.P. Mambu tanggal 22 Juli 2010
    No. 24 yang mengatakan pada sekitar awal tahun 2009, Sdr. J.P. Mambu mendapat
    laporan dari Kepala Dinas PPKAD (Sdr. Yan Lamba) dan Kepala Bidang Akuntansi
    (Sdr. Glen Siwu) tentang hasil rapat internal Dinas PPKAD, saat itu Sdr. Yan
    Lamba menyampaikan kepada saya dengan kalim'at, " Pak Sekda, tali kami rapat
    intern di Dinas PPKAD sesuai perintah Pak Walikota .....” saksi nyatakan tidak
    pernah mendapat perintah langsung dari Walikota untuk membuat SPJ fiktif
    pada SKPD-SKPD untuk menutupi pengeluaran kas tunai oleh Kuasa
    bendahara Umum Daerah untuk kepentingan Walikota.
-   Saksi juga tidak pernah ke rumah Walikota dan atau ke rumah dinas
    Walikota,   apalagi   dipanggil   Walikota   ke   rumahnya    dalam   rangka
    membicarakan pembuatan SPJ fiktif tersebut.
-   Terhadap BAP Saksi Yan Lamba tanggal 9 Juli 2010 No. 41 ketika ditanya
    bagaimana kronologis pembuatan pertanggugjawaban Kas Daerah yang dikeluarkan
    oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 18.465.097.825,15 (delapan belas
    milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh tujuh jribu delapan ratus
    dug puluh lima rupiah lima belas sen) yang dibebankan kepada SKPD, selanjutnya
    Glen Siwu menjelaskan konsep penyelesaian dengan cara membuat SPJ yang
    dibebankan kepada SKPD-SKPD dan disetujui Walikota, selanjutnya Walikota
    mengatakan, "ini sudah perintah saya, coba kalian selesaikan masalah itu", saksi
    menyatakan tidak pernah mendapat perintah langsung dari walikota untuk
    merekayasa pembuatan pertanggungjawaban Kas Daerah.
-   Terhadap BAP saksi Frans Sambow tanggal 20 Juli 2010 No. 50 yang menyatakan
    pada sekitar awal tahun 2009, Walikota Tomohon memanggil Kabid akuntansi
    (Glen Siwu) untuk membahas penyelesaian atas Kas Daerah yang telah dikeluarkan
    oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menutup pengeluaran Kas Darah
    tersebut dengan melakukan rekayasa dengan cara membuat SPJ fiktif yang
    dibebankan kepada SKPD-SKPD, saksi menyatakan tidak pernah dipanggil dan
    diperintah Sdr. Terdakwa untuk membuat SPJ fiktif untuk SKPDSKPD dalam
    rangka menutupi penarikan kas tunai oleh Kuasa BUD (Sdr. Frans Sambow).
-   Mengenai rapat di Dinas Keuangan untuk melakukan ploting saksi tidak
    diikutsertakan. Ibu Sherly Golioth yang ikut baru setelah diploting saksi
    dipanggil untuk melakukan penginputan data karena aplikasi yang dipakai
    adalah aplikasi BPKP.
-   Saksi pernah ditawari untuk dilantik pada tanggal 27 Januari 2009 sebagai
    Kepala Dinas Keuangan Pemkot Tomohon, tapi saksi tidak mau karena pada
    saat di awal Januari saksi sudah berkonsultasi ke BPKP untuk ditarik dan
    waktu itu saya ditarik oleh BPKP pada tanggal 2 Febuari 2009, tanggal 4
    Febuari 2009, teman-teman dari KPK masuk. Pada tanggal 3 Febuari 2009,
    saksi pamitan dengan Kepala Dinas saksi.
-   Saksi juga mau diberikan kendaraan pribadi oleh Sekertaris Daerah Kota
    Tomohon, namun saksi menolak karena pada waktu itu disuruh cuci piring
    untuk uang Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar) itu.
-   Bahwa saksi tidak pernah diancam, akan tetapi sebelum saksi ditarik kembali
       oleh BPKP pada tanggal 2 Pebruari 2009, saksi hanya merasa dikucilkan di
       tempat kerja seperti tidak dipanggil dan diikutsertakan dalam rapat-rapat
       yang bersifat teknis, malah yang dipanggil adalah bawahan saksi yaituu Sdri.
       Sherly Golioth.
   -   Saksi tidak tahu mengenai temuan Rp. 15.000.000.000,- (lima betas milyar rupiah)
       yang tertulis dalam catatan Evo (Eduard Paat) itu bukan atas kebijakan
       Walikota.


2.2 ROBERT PELEALU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Pada saat Sdr. Eduar Paat tidak berada di tempat, saksi pernah dipanggil Sekretaris
       Daerah Kota Tomohon (Sdr. J.P. Mambu) dan diperintah untuk memberikan
       uang kepada tamu yang besarnya antara Rp. 250.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
       s/d Rp.3.000.000,- (tiga juts rupiah). Hal ini banyak kali saksi lakukan.
   -   Perintah Sekdakot, "Robert tolong dibantu, ada tamu yang datang".


2.3 SAIMA LIHAWA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Saksi mengetahui adanya penyerahan uang dari Sdr. Eduard Paat atau Sdr.
       Frans Sambow kepada Sdr. J.P. Mambu (Sekertaris Daerah Kota Tomohon).
   -   Penyerahan uang itu sebanyak 6 (enam) kali dalam karung pada tahun 2008.
   -   Saksi sebagai staf Bpk. J.P. Mambu beberapa kali di telepon Bpk. Eduard Paat
       atau Bpk. Frans Sambow untuk membuka pintu belakang karena akan
       mengantar uang ke ruangan Sekdakot Tomohon (Bpk. J.P. Mambu).
       Selanjutnya saya buka pintunya dan datang 2 (dua) orang mengangkat karung cabo
       namanya Stevy Tumbelaka dan Irwin Senduk, katanya ini uang mau lapor
       kepada Sekretaris Daerah atas perintah Eduard Paat sebanyak I (satu) kali
       dan atas perintah Frans Sambow 5 (lima) kali.
   -   Pada waktu membuka pintu, saksi pernah menanyakan kepada Sdr. Stevy
       Tumbelaka bahwa uang ini dari mana? Dan dijawab Stevy diperintah Sekdakot
       dari Bank BPD Sulut.
   -   Setahu saksi uang yang diantarkan tersebut bukan hanya dimasukan dalam
    karung cabo tetapi ada juga yang dimasukan dalam kantung plastik, di kardus
    maupun dalam amplop. Mengenai berapa jumlah uangnya, saksi tidak tahu.
-   Saksi melihat Sdr. Stevy Tumbelaka dan Sdr. Irwin Senduk keluar dari ruangan
    J.P. Mambu membawa kembali uang dalam karung menuju mobil Terano
    milik Sdr. J.P. Mambu, tapi saksi tidak tahu lagi kemana tujuan mereka
    selanjutnya.
-   Saksi tidak melihat dan membuka karung cabo untuk melihat isinya, tapi saksi tahu
    isinya uang karena dikatakan oleh Bpk. Frans Sambow dan Bpk. Eduard Paat
    bahwa itu uang dari Bank.
-   Di ruangan Sekdakot pintunya ada 2 (dua), yaituu di depan dan dibelakang.
-   Kalau mau masuk melalui pintu depan atau pintu belakang, saksi pasti yang
    akan membukanya.
-   Setiap kali uang diserahkan, yang menyerahkan di panggil Pak Sekot. Ada
    pembicaraan khusus yang orang lain tidak boleh mendengar.
-   Setahu saksi kejadian pengantaran uang yang dimasukan dalam karung cabo
    oleh Sdr. Stevy Tumbelaka dan Sdr. Irwin Senduk ini berlangsung pada tahun
    2008.
-   Terkait dengan uang dalam amplop, saksi yang biasanya membawa ke rumah
    Sdr. J.P. Mambu di Manado, sedangkan yang di dalam plastik biasanya Sdr.
    Stevy Tumbelaka dan Sdr. Irwin Senduk yang disuruh Sdr. J.P. Mambu untuk
    mengantarkannya ke rumah yang bersangkutan di Manado juga.
-   Saksi diberi uang oleh Sdr. Eduard Paat atas perintah Sdr. J.P. Mambu pada
    waktu mengantarkan uang dalam plastik tersebut ke rumah Sekot.
-   Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu yang lalu, saksi pernah ditelepon Bpk. J.P.
    Mambu di kantor sekitar pkl. 12.00 Siang, Bpk. J.P. Mambu menyatakan agar
    keterangan yang akan saksi berikan di hadapan persidangan tidak mengenai
    uang dalam karung yanc, diantar ke ruangan yang bersangkutan, dan uang-
    uang dalam jumlah keeil adalah hak dari Bpk. J.P. Mambu, tetapi saksi
    mengatakan apa yang saksi lihat akan saksi katakan dengan sejujurnya
    karena uang dalam amplop adalah hak Sekot. Saksi tidak mau karena waktu itu
          saksi sebagai staf Sekdakot Tomohon, jadi saksi tahu tentang hal itu karena saksi
          yang membuka dan menutup pintunya.


2.4 AIPTU MAXI SOMPOTAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
      -   Saksi pernah melihat Sdr. Yan Lamba dan Sdr. Frans Sambow masuk ke ruangan
          Sdr. Terdakwa membawa buku harian dan map yang berisi kertas, baik pada pagi
          hari, slang atau sore hari. Malam hari tidak pernah.
      -   Map-map yang berisi kertas diperlihatkan kepada dan diperiksa saksi. Saksi tidak
          pernah melihat Sdr. Frans Sambow membawa bungk-usan di dalam tas atau kresek
          ke ruangan Sdr. Terdakwa, karena sudah pasti akan diperiksa oleh saksi terlebih
          dahulu.
      -   Setahu saksi Sdr. Frans Sambow dan Sdr. Yan Lamba beberapa kah datang berdua
          menghadap Walikota, dimana saksi melihat Sdr. Frans Sambow hanya
          memegang map dan buku harian/catatan, sama yang saksi lihat dibawa oleh
          Sdr. Yan Lamba.
      -   Saksi juga pernah melihat Sdr. J.P. Mambo, Sdr. Yan Lamba dan Sdr. Frans
          Sambow datang ke ruangan Sdr. Terdakwa tanpa membawa apa-apa.
      -   Setiap kali Sdr. Terdakwa melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, Sdr.
          Terdakwa biasanya menyerahkan uang kepada saksi untuk membayar biaya
          pemesanan tiket langsung kepada Travel, dalam hal ini Sdr. Dedy Ikhsan.
      -   Setahu saksi mengenai jadwal perjalanan dinas Sdr. Terdakwa telah diatur
          dan terjadwal di Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
      -   Saksi tidak tahu apakah catatan-catatan terkait tanggal keberadaan/kepergian
          Terdakwa telah disita oleh KPIC


2.5       AIPTU MARTHEN JOHNY KREYSEN, dibawah sumpah menerangkan sebagai
          berikut :
      -   Saksi tidak pernah melihat Sdr.Yan Lamba atau Sdr. Frans Sambow masuk ke
          ruangan Walikota Tomohon (Sdr. Terdakwa) melalui pinto belakang baik secara
          sendiri-sendiri atau bersama sama, karena di ruang kerja Terdakwa hanya
       mempunyai 2 (dua) pintu yakni pintu depan dan pintu samping.
   -   Saksi tidak pernah melihat Sdr. Yan Lamba dan Frans A. Sambouw masuk
       membawa kresek atau bungkusan ke ruangan Walikota, baik melalui pintu
       depan maupun pintu samping.
   -   Saksi tidak pernah melihat Sdr. Frans Sambow membawa bungkusan atau
       sesuatu dalam t4s atau kresek ke ruangan Sdr. Terdakwa, karena sudah pasti
       akan diperiksa oleh saksi terlebih dahulu.
   -   Saksi pernah melihat Sdr. Frans Sambow dipanggil Pak Walikota ke rumah
       kediamannya di malam hari dan Sdr. Frans Sambow datang sendiri membawa
       tas sport berukuran kecil.
   -   Setiap kali Walikota melakukan perjalanan dings ke luar daerah, Sdr. Terdakwa
       biasanya menyerahkan uang kepada saksi untuk membayar biaya pemesanan
       tiket langsung kepada Travel dalam hal ini Sdr. Dedy Ikhsan.


2.6 SHERLY GOLIOTH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Mengenai ploting-ploting dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu itu ada uang
       sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) yang belum sebagai
       salsdo kas tunai di Kas Kuasa Bendahara Umum Daerah, ter-us Pak Yan Lamba
       sebagai Kepala BPKAD memanggil Kepala Bidang dan beberapa personil termasuk
       saksi untuk ikut dalam rapat. Selanjutnya Pak Yan Lamba memerintahkan untuk
       meng-SPJ-kan uang Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut.
   -   Perintah Pak Yan Lamba, "coba tolong ini diploting untuk diinput ke kas
       disesuaikan dengan saldo kas yang tersisa sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus
       tujuh puluh satu juts rupiah).
   -   Pak Walikota tidak hadir pada waktu itu.
   -   Rapat yang dilaksanakan tersebut bukan merupakan perintah Walikota.
   -   Setahu saksi Sdr. Yan Lamba yang memerintahkan untuk membuat SPJ
       penggunaan dana sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).
-   Sehubungan dengan keterangan saksi dalam. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04
    December 2010 No. 49, saksi menyatakan pernah bersama Sdr. Frans Sambow
    dan Sdr. Erol Rengkung mengantarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,-
    (empat, ratus juts rupiah) kepada Sdr. Bahar (Tim Audit BPK). Yang
    menyerahkan uangnya adalah Sdr. Frans Sambow.
-   Pada waktu mengantarkan uang sejumlah tersebut kepada Sdr. Bahar, saksi melihat
    uang dimasukan dalam kantong kresek terns Sdr. Frans Sambow meminjam tas
    laptop saksi, katanya biar tidak kentara dan lantas Sdr. Frans Sambow
    memindahkan uang tersebut kedalam tas laptop. Saksi melihat uang dalam keadaan
    terikat dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Ada 10 (sepuluh)
    bundel.
-   Untuk penyerahan uang yang kedua, saksi tidak tahu rencana penyerahannya dan
    juga tidak ikut serta karena pada waktu itu saksi diundang Sdr. Eduard Paat untuk
    acara, ulang tahun perkawinannya.
-   Terdakwa tidak mengetahui penyerahan uang ini.
    Setahu saksi yang memerintahkan pencairan dan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu
    milyar lima ratus ribu rupiah) adalah Sdr. Yan Lamba.
-   Ya, saksi catatkan sebagai pindah buku dari Rekening Bank ke Rekening Tunai.
-   Saksi mendengar dari Inspektorat (Pak Agus Paat) setelah dilakukan pemeriksaan
    khusus, bahwa untuk uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
    yang diserahkan kepada Sdr. Bahar dan ditulis “R” oleh Pak Eduard Paat,
    selanjutnya kata Pak Eduard tolong jangan sampai Walikota tahu.
-   Setahu saksi untuk tahun 2007, penarikan tunai sebesar + Rp. 8.000.000.000,-
    (delapan milyar rupiah) dipergunakan sebagai belanja fiktif.
-   Ada pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh Pak Frans Sambow
    terhadap tagihan proyek.
-   Saksi mengetahui adanya penarikan tunai dari Kas Daerah Pemerintah Kota
    Tomohon, karena saksi yang membuat Buku Kas Umum. (BKU) Daerah.
-   Saksi tidak berperan dalam proses penarikan tunai, tetapi saksi hanya yang
    membubuhi nomor pada SPP, SPM dan SP2D dalam rangka menginput data ke
      SIMDA.
  -   Saksi memberitahukan masalah adanya penyuapan kepada Auditor BPK kepada
      walikota setelah Walikota ditahan di Cipinang, karena saksi diberitahu oleh Sdr.
      Glen Siwu bahwa penyuapan ini sudah sampai ke Badan Pemeriksa Keuangan
      Pusat dan Sdr. Eduard Paat datang ke Pak walikota memberitahukan bahwa saksi
      juga tahu atas penyuapan ini.
  -   Uang yang dipergunakan untuk penyuapan dibayarkan dan Sekretariat Daerah dan
      tidak di SPJ-kan, jadi sebagai saldo tunai di Kuasa Bendahara Umum Daerah. Di
      Kuasa Bendahara Umum Daerah, uangnya sudah tidak ada, dibayarkan semua ke
      BPK.
  -   Di Neraca keluar sebagai uang kas tunai, tapi uangnya tidak ada. Biasanya kas tunai
      ada uangnya, ini tidak ada.
  -   Saksi melihat yang memerintahkan mengambil uang untuk penyuapan adalah
      Pak Yan Lamba.


2.7 STEPHEN ALBERT WOWORUNTU, dibawah sumpah menerangkan sebagai
  berikut :
  -   Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
  -   Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  -   Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Daerah Kota Tomohon sudah 4 (empat) tahun.
  -   Bahwa saksi pada pertengahan tahu 2007 sampai tahun 2008 adalah sebagai Kepala
      Bidang Anggaran di DPPKAD Kota Tomohon, selanjutnya pada tahun 2008
      menjabat sebagai Sekertaris di DPPKAD, saat ini saksi ditugaskan di Satuan Polisi
      Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tomohon.
  -   Bahwa tugas (job description) saksi adalah menyusun APBD Induk dan APBD
      Perubahan beserta melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan Pihak Ketiga.
  -   Bahwa saksi mengetahui adanya pelampauan anggaran di Sekretariat Daerah Kota
      Tomohon dan BPKAD untuk tahun anggaran 2007 pada waktu dilakukan
      perubahan APED, dimana pada saat itu saksi termasuk dalam Tim Anggaran.
  -   Bahwa ketika saksi mengetahui adanya pelampauan anggaran di BPKAD pada
    tahun 2008, saksi membiarkan hal tersebut dan tidak dapat melaporkannya karena
    pada saat itu saksi hanya menjabat sebagai anggota, sehingga saksi bukanlah
    pengambil keputusan.
-   Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. Yan Lamba untuk menukar uang
    tunai dengan Travel Cek sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam
    juts rupiah), dan setelah menukar uang tersebut, saksi serahkan kepada Sdr. Yan
    Lamba pada Siang hari.
-   Sdr Yan Lamba tidak pemahmembentahu saksi, uang itu digunakan untuk apa dan
    selanjutnya diserahkan kepada siapa.
-   Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran (pada tahun 2006
    hingga pertengahan 2007), Yan Lamba adalah atasan saksi. Begitu juga, ketika
    Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPKAD, Yan Lamba masih atasan Saksi.
-   Bahwa saksi tidak pemah diukutkan dalam rapat-rapat yang bersifat tekhnis.
-   Bahwa saksi masih aktif dalam masalah keuangan dari tahun 2006 hingga tahun
    2008.
-   Bahwa saksi ikut memberikan paraf terhadap tagihan-tagihan pembelian tiket dan
    karangan bunga.
-   Bahwa setahu saksi untuk pembayaran tagihan karangan bunga dibebankan pada
    Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial, sedangkan untuk tagihan pembelian tiket
    dibebankan ke Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Pos Anggaran Perjalanan
    Dinas.
-   Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa tetapi tidak pernah berkomunikasi
    dengan Terdakwa.
-   Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pelampauan anggaran yang ada di Sekda
    dan BPKAD. Terdakwa tidak pernah menghadiri rapat sehubungan dengan adanya
    pelampauan anggaran yang ada di Sekda dan BPKAD.
-   Bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan ini bukan karena dipaksa
    atau diminta oleh Pihak-pihak tertentu, tapi secara moral terpangil untuk
    memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan pemberitaan-
    pemberitaan lewat media lokal terutama, yang menurut saksi tidak benar dan terlalu
          berlebihan.


2.8 CARLEY L. MARJAN RURU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
      -   Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
      -   Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
      -   Bahwa saksi menjabat sebagai Bendaharawan Terdakwa (tahun 2005 sampai
          dengan September 2009) dan mengetahui lay-out ruangan Terdakwa.
      -   Bahwa saksi sebagai Bendahara Walikota Tomohon bertugas membuat SPP, SPM
          khusus untuk Pos Anggaran Walikota Tomohon pada periode tahun 2006 dengan
          gaji pokok sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Biaya
          Operasional sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah),
          Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 30,000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Biaya
          Rumah Tangga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), total
          keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
      -   Untuk tahun 2007 dan 2008 masuk Pos Sekretariat Daerah dengan perubahan gaji
          pokok sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), Biaya
          Operasional sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
          Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp.
Ira
-   Pengelolaan keuangan Daerah meliputi antara lain pengelolaan APBD penyusunan
    anggaran,    penatausahaan      anggaran,     penggunaan      anggaran     serta
    pertanggungjawabannya dengan memperhatikan asas-asas/prinsippmsip yang
    berlaku dalam pengelolaan keuangan Negara yaituu asas transparansi, efektifitas
    maupun kepatutan.
-   Menyangkut pengeluaran dana dari kas daerah dan atau pembelian barang dan jasa,
    mekanismenya., tidak boleh menyimpangi dari sebagaimana yang telah diatur dan
    ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yakni dipersyaratkan
    adanya SPP, SPM sampai dengan SP2D.
-   Tanggungjawab terhadap pengelolaan dan penggunaan dana dari Kas Daerah
    setelah dilimpahkan oleh Kepala Daerah, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab
    dari Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretariat Daerah Kota Tomohon), dalam hal ini
    karena pada tahun 2006 - 2008, Terdakwa masih menjabat sebagai Walikota
    Tomohon maka selaku Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang
    bersangkutan tetap bertanggungjawab, kecuali apabila telah dilimpahkan
    kewenangannya tersebut kepada Sekretariat Daerah atau Kepala Dinas SKPD
    maka dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah Sekretaris Daerah atau
    Kepala Dinas SKPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
-   Sebagai Pengguna Anggaran dalam konteks pengelolaan keuangan di Daerah, tidak
    hanya Kepala Daerah namun bisa juga Kepala Dinas SKPD;
-   Pihak yang bertanggungjawab sehubungan dengan penarikan tunai tanpa
    dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan adalah
    Bendahara Pengeluaran.
-   Yang berwenang menyetujui dan atau menolak memberikan batuan sosial
    adalah Kepala Daerah dan kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada
    Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah atau dapat
    pula kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
-   Batasan/ruang lingkup penggunaan bantuan sosial adalah untuk kegiatan-kegiatan
    yang bersifat sosial kemasyarakatan, diberikan dalam bentuk uang dan atau barang
    kepada kelompok/organisasi masyarakat, Partai Politik maupun pribadi (guna
    kepentingan belajar), dimana bantuan sosial ini diberikan secara selektif dan tidak
    terus-menerus, tidak mengikat serta, memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
    dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
    Keputusan Kepala Daerah.
-   Penggunaan dana bantuan sosial (bansos) itu bisa kepada siapapun sepanjang telah
    diatur dan ditetapkan kriterianya dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah
    Daerah.
-   Bantuan Sosial harus terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD dan untuk
    memperoleh bansos harus didahului dengan pengajuan permohonan oleh Pihak
    yang berkepentingan kepada Pemerintah Daerah.
-   Apabila bantuan sosial belum dianggarkan dalam APBD, maka penyediannya
    harus terlebih dahulu melalui mekanisme perubahan APBD.
-   Mengenai penggunaan dana bantuan sosial, sepanjang telah ditetapkan oleh
    Walikota Tomohon (Terdakwa) dalam APBD Kota Tomohon, maka
    penggunaan dana bantuan sosial dapat dibenarkan.
-   Yang dimaksud dengan resiko sosial dalam kaftan dengan keuangan daerah adalah
    sosial yang terkait dengan masyarakat umum maupun organisasi kemasyarakatan.
-   Untuk anggaran betanja bantuan sosial yang sudah dianggarkan dalam APBD
    akan tetapi sampai akhir periode tidak ada yang mengajukan permohonan,
    maka sesuai mekanisme yang berlaku tetap akan dimasukan dalam anggaran
    periode berikutnya melalui perubahan APBD.
-   Perubahan APBD bisa dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
-   Proses pencairan dana bantuan sosial sudah diatur secara detail dalam Surat Edaran
    No. 92677 Tahun 2007.
-   Dana bantuan sosial tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan Muspida, apakah
    itu untuk kepentingan pembelian tiket ataupun pengiriman karangan bunga pada
    waktu lebaran, natal dan hari raga keagamaan lain misalnya.
-   Kalau ada suatu hajatan dari Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk
    mengangkat nama Daerah atau memperkenalkannya, maka hat tersebut
    bukan masuk dalam kriteria kegiatan sosial.
   -   Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan kekayaan
       Negara/Daerah, Kepala Daerah dapat menggunakan/mengeluarkan anggaran
       yang belum dianggarkan dalam APBD akan tetapi harus dikuti dengan
       Perubahan APBD nantinya.
   -   Setiap APBD yang sudah disahkan maupun perubahannya setahu saksi ahli
       hasil evaluasinya dikirimkan ke Departemen Dalam Negeri setelah Tahun
       Anggaran Berjalan.
   -   Mengenai penarikan tunai atas dasar perintah lisan oleh Kepala Daerah, maka
       Kepala Daerah tidak dapat melepas tanggungjawabnya.
   -   Untuk pembayaran proyek, penarikan tunai yang dilakukan harus tetap melalui
       mekanisme anggarannya.
   -   Setahu saksi untuk periode tahun anggaran 2006-2007, dana taktis sudah tidak
       diperbolehkan lagi.


3.2 SUBKHAN AFANDI, SE, Ak, M.Si, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   -   Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
   -   Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
   -   Saksi adalah Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diminta oleh
       Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyidikan untuk menghitung kerugian
       Keuangan Negara terkait pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon Tahun
       Anggaran 2006 – 2008.
   -   Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah sebagaimana yang ditentukan
       dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaituu
       semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
       sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara
       terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
   -   Audit (pemeriksaan) yang saksi ahli lakukan adalah berdasarkan pada data-data
       yang saksi ahli peroleh dari Penyidik (diantaranya dari Keterangan Saksi yang
       tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Rekening Koran, Buku Kas Umum
       serta Buku Kas Tambahan).
-   Benar, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 06 Desember 2010 No. 29,
    saksi menemukan adanya beberapa penyimpangan berupa penarikan tunai diluar
    mekanisme APED yakni tanpa disertai dokumen Surat Permintaan Pembayaran
    (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    yang total penyimpangannya untuk tahun 2006 s/d 2008 seingat saksi ahli adalah
    sekurang-kurangnya sebesar Rp. 31.617.550.600,- (tiga puluh satu milyar enam
    ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) serta
    penyimpangan berupa penggunaan anggaran di luar peruntukannya untuk
    pembelian tiket dan karangan bunga seluruhnya adalah sebesar Rp. 759.370.000,-
    (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
-   Penarikan tunai tersebut adalah berdasarkan perintah lisan dari Walikota Tomohon
    (Terdakwa) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
    (BPKAD), penarikan mana dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan check
    dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 -2008. Saksi tahu adanya penarikan
    tunai   atas   perintah    lisan   Terdakwa     berdasarkan      evaluasi    terhadap
    keterangan-keterangan saksi dalam BAP saksi-saksi yaitu Frans Aris
    Sambouw, Yan Lamba dan Johny Jan Petrus Mambu.
-   Oleh Penyidik, saksi tidak pernah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan
    terhadap Terdakwa.
-   Pemeriksaan yang saksi lakukan dengan hanya berdasar pada bahan dan atau
    keterangan yang Saksi peroleh dari Penyidik tanpa mencari bahan
    pembanding dari Pihak terkait lainnya, adalah diperbolehkan dan tidak
    bertentangan dengan Standart Operation Procedure (SOP) yang ada pada
    Badan Pemeriksa Keuangan.
-   Audit yang saksi ahli lakukan ini adalah Audit Pengitungan Kerugian untuk
    Penggunaan Dana APED Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2006
    s/d 2008, bukan audit investigasi.
-   Audit penghitungan kerugian yang saksi lakukan ini berdasarkan pada data/bukti
    dan atau keterangan yang saksi ahli peroleh dan Penyidik (antara lain dari Buku
    Kas) dan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat., maupun
       Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
       Utara, selanjutnya berdasarkan data-data/bukti tersebut saksi ahli kemudian
       melakukan analisa/evaluasi dengan memperhatikan konstruksi hukum yang telah
       dibuat Penyidik untuk kemudian diketahui kerugian Negara yang timbul
   -   Saksi ahli mengetahui adanya pelimpahan wewenang untuk pengelolaan
       keuangan Daerah dari Walikota Tomohon (Terdakwa) kepada Sekretaris
       Daerah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Yan Lamba, Sdr.
       Frans A. Sambow, Sdr. J.P. Mambu, dan Sdr. Eduard Paat.
   -   Aliran dana dapat dilihat melalui rekening Koran + Buku Kas Umum + Buku Kas
       Tambahan.
   -   Yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dilakukan penarikan tanpa
       disertai   dengan     dokumen     yang     dipersyaratkan     adalah   Bendahara
       Pengeluaran.
   -   Yang saksi maksudkan dengan “fakta-fakta” sebagaimana dalam Berita Acara
       Pemeriksaan tanggal 06 Desember 2010 No. 29 adalah berdasarkan gambaran yang
       diungkap dari bukti/dokumen tertulis maupun dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
   -   Sedangkan yang saksi maksudkan dengan “proses kejadian” adalah gambaran yang
       dijelaskan atau bisa dibaca dari dokumen/bukti dan hal itu bisa dibuat rekonstruksi
       sehingga menjadi suatu proses kejadian.
   -   Terhadap keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 06 Desember
       2010 No. 29 tersebut, saksi tidak mencabutnya.


4. Keterangan Saksi Ahli dari Terdakwa
   1. Prof. DR. Philipus M. Hadjon, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagal berikut :
       -   Suatu perintah lisan jelas dia bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sebab
           kalau Keputusan Tata Usaha Negara syaratnya dia harus tertulis. Dengan
           demikian akibat hukum yang melekat pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara
           tidak dengan sendirinya juga melekat pada suatu perintah lisan.
       -   Prinsipnya dalam hubungan antara atasan dan bawahan, kalau menyangkut
           legalitas suatu perbuatan, sah tidaknya suatu perbuatan ini menyangkut soal
    kewenangan, soal prosedur, soal substansi sehingga dari sisi legalitasnya
    menjadi tanggung jawab jabatan. Dan kalau demikian ini menjadi tanggung
    jawab Atasan, Tetapi kalau ada perbuatan tercels seperti mencuri, menipu
    dan segala macam itu tidak bisa menjadi tanggung jawab Atasan. itu menjadi
    tanggung si Pelaku.
-   Khusus mengenai pengeluaran uang itu standar operasionalnya harus ada SPM
    (Surat Perintah Membayar). Tanpa Surat Perintah Membayar yang namanya
    perintah lisan itu batal demi hukum.
-   Meskipun ada perintah apalagi dalam konteks perintah pengeluaran uang,
    soalnya yang menerima perintah wajib meneliti kebenaran dari mats
    anggaran yang tersedia, kalau toh tidak diberi togas untuk mengelola, dia
    punya keNvajiban untuk itu yang bersangkutan wajib tidak (menolak)
    melaksanakan perintah itu dengan dalil perintah lisan.
-   Saksi berpendapat bahwa penggunaan istilah “delegasi” sebagai pelimpahan
    wewenang dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dalam ketentuan
    perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006), masih belum tepat
    karena “mandat” juga dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang. Bahwa
    namun demikian antara delegasi dan mandat, jelas berbeda dari segi
    kewenangan dan pertanggungjawabannya.
-   Sesuai   dengan   Undang-Undang        Nomor   32   Tahun   2004,   Karena
    penanggungjawab pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah
    adalah Kepala Daerah, sehingga kalau kita maknai apa yang ada di dalam
    Pennendagri tahun 2006 tadi mestinya itu ada mandat dari Kepala Daerah
    kepada Sekda. Sekarang kalau ada mandat pertanggungjawaban gimana?
    Pertanggungjawaban jabatan itu pada Walikota yaitu pertanggungjawaban
    APED itu dari Kepala Daerah kepada DPRD, bukan Sekda yang akan
    memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD.
-   Adapun tentang perbuatan-perbuatan tercela, yang sekarang saksi populerkan
    dengan istilah “Mal Administrasi”. Melalui Undang-Undang Ombudsman itu
    jadi kalau ada Mal Adminstrasi itu tidak bisa menjadi tanggung jawab
    Walikota, tapi tanggung jawab pribadi untuk itu Sekretaris Kota atau
    Badan Instansi lain yang menerima penugasan tadi.
-   Badan Pemeriksa Keuangan itukan lembaga, jadi keputusan BPK itu
    keputusan lembaga. Tidak bisa keputusan lembaga itu dibatalkan oleh
    anggotanya, ini yang harus kita perhatikan karena apa? Asas yang berlaku
    juga termasuk di dalam audit Keuangan Negara itu adalah Asas
    Kontralisatus. Di sisi lain bahwa audit BPK itu adalah audit yang
    dilakukan oleh lembaga yang mempunyai wewenang konstitusional, oleh
    karena itu berlakulah disana asas Promudul, azas produgasan. Jadi hasil
    audit BPK harus diterima/dianggap sebagai benar, kecuali dibuktikan
    sebaliknya. Sepanjang tidak ada bukti sebaliknya maka itu tetap sah.
-   Keputusan suatu lembaga/badan Pemerintahan (dalam hal ini Laporan Hasil
    Pemenksaan Badan Pemeriksa Keuangan) hanya dapat dibatalkan dengan
    Keputusan yang diterbitkan oleh lembaga tersebut.
-   Ada 3 (tiga) macam audit (pemeriksaan), satu audit laporan pertanggung
    jawaban Keuangan maka hasilnya adalah Opini. Kalau yang di audit itu
    adalah kinerja hasilnya adalah Rekomendasi. Kalau ada dugaan tindakan pidana
    maka itu adalah audit Investigasi hasilnya adalah Kesimpulan.
-   Apabila tidak pernah ada suatu audit investigasi terhadap dugaan tindak
    pidana korupsi tahun Anggaran 2006 – 2008 yang diduga dilakukan oleh
    Terdakwa, maka Hakimlah yang berwenang untuk menilai.
-   Perintah lisan itu didalam mengenai figur hukum dan bukan merupakan
    suatu. Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak menimbulkan akibat
    hukum, karenanya terkait dengan suatu pencairan dana yang hanya atas
    perintah lisan, maka perintah lisan tersebut adalah batal demi hukum
    karena seharusnya pencairan dana tersebut melalui mekanisme yang telah
    diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu harus didahului
    dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) misalnya.
-   Khusus kalau dalam kasus tindak pidana korupsi dalam kontes sepanjang
    pengeluaran uang itu tidak bisa berdasarkan perintah lisan mencairkan uang itu,
      bahkan saga katakan seorang Bendaharawan diperintah untuk mencairkan dana,
      kalau toh pos yang diperuntukan untuk itu tidak ada dia harus menolak. Kalau
      tidak itu menjadi tanggungjawab pribadinya.
  -   Siapa yang melakukan Mal Administrasi dia yang bertanggui jawab. Kalau
      yang mencairkan cek untuk tujuan pribadi, mal yang mencairkan itu dia
      yang bertanggungjawab.
  -   Dalam tindak pidana korupsi subyeknya itu adalah Pejabat Tata Usa Negara,
      jangan lupa ini yang paling penting.
  -   Perintah lisan bukan merupakan bagian dan tidak dapat disamak dengan
      freisermessen.
  -   Terkait dengan pertanyaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum bahwa seti pelaku itu
      mempunyai porsi-porsi di dalam melakukan tindak pidana seperti : sama-sama
      melakukan, turut melakukan maupun ak intelektualnya, apakah hanya orang
      yang menikmati uang saja ya harus bertanggung jawab ataukah semua, menurut
      saksi ting(, dibuktikan saja unsur-unsurnya apakah ada perbuatan melaw hukum
      sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 31 tah 1999 ataukah ada
      penyalahgunaan kewenangan seperti ya dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31
      Tahun 1999.


B. KETERANGAN TERDAKWA
  1. JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE, dibawah sumpah
      menerangkan sebagai berikut :
      -   Bahwa menjabat sebagai Walikota Tomohon sejak tanggal 4 Agustus tahun
          2005 sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2010.
      -   Bahwa sebelum menjabat sebagai Walikota, Terdakwa menjabat sebagai
          Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa mulai dari 2004.
          Pada tahun 2004 Tomohon terbentuk menjadi kota

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:45
posted:3/31/2012
language:Malay
pages:42