Docstoc

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Document Sample
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Powered By Docstoc
					      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
            NOMOR 16 TAHUN 2011
                 TENTANG
              BANTUAN HUKUM
                   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                    REPUBLIK INDONESIA 2011

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk
                  mendapatkan pengakuan, jaminan, perlin-dungan, dan kepastian
                  hukum yang adil serta perla-kuan yang sama di hadapan
                  hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
               b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan
                  hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap
                  keadilan;
               c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diseleng-
                  garakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya peru-
                  bahan sosial yang berkeadilan;
               d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
                  huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-
                  Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat    : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
               28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), Pasal 34 ayat (2) dan
               Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
               Indonesia Tahun 1945;

                  Dengan Persetujuan Bersama
       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                             dan
               PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                             MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM
                                 BAB I
                            KETENTUAN UMUM

                                      Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum
   secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasya-
   rakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
   hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum
   yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi
   advokat yang berlaku bagi Advokat.

                                  Pasal 2
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektivitas; dan
f. akuntabilitas

                                     Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan
   akses keadilan;
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip
   persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara
   merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

                                 BAB II
                             RUANG LINGKUP

                                       Pasal 4
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi
    masalah hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum
    keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi men-jalankan
    kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum
    lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

                                      Pasal 5
(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)
    meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi
    hak dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan,
    sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha,
    dan/atau perumahan.

                            BAB III
                PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

                                   Pasal 6
(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan
    hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan
    oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan
    Undang-Undang ini.
(3) Menteri sebagiamana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
   a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
   b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas
      pemberian bantuan hukum;
   c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
   d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, trans-paran, dan
      akuntabel, dan
   e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum
      kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

                                     Pasal 7
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri
    berwenang :
    a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan
       pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang
       ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
    b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau
       organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi
       Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
    a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
       dan hak asasi manusia;
    b. Akademisi;
    c. Tokoh masyarakat; dan
    d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.
(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
    setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

                                 BAB IV
                        PEMBERI BANTUAN HUKUM

                                      Pasal 8
(1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang
    telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputi :
    a. berbadan hukum;
    b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
    c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    d. memiliki pengurus; dan
    e. memiliki program bantuan hukum.

                                      Pasal 9
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas
   hukum;
b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program
   kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum
   berdasarkan Undang-Undang ini;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi
   tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain,
   untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama
   menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

                                   Pasal 10
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
a. melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk
   pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat,
   paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari
   Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,
   kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan
   syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai
   perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

                                   Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana
dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai
Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kode Etik Advokat.

                           BAB V
        HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

                                   Pasal 12
Penerima Bantuan Hukum berhak :
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau
   perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan
   Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum
   dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelak-sanaan
   pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan.

                                   Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum wajib :
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar
   kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum;



                          BAB VI
      SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

                                  Pasal 14
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus
    memenuhi syarat-syarat :
    a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya
       identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
       dimohonkan Bantuan Hukum;
    b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
   c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat
      yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
   d. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permo-
      honan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

                                   Pasal 15
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada
    Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
    setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan
    jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum
    memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima
    Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum
    mencantumkan alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan
    hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

                                 BAB VII
                               PENDANAAN

                                   Pasal 16
(1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk
    penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini
    dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan
    Bantuan Hukum dapat berasal dari :
    a. hibah atau sumbangan; dan/atau
    b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

                                    Pasal 17
(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dialokasikan pada anggaran Kementerian yang menye-lenggaraan urusan
    pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

                                    Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

                                  Pasal 19
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum
    dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan                Hukum
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.


                                    BAB IX
                                  LARANGAN

                                  Pasal 20
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari
Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang
sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

                                  BAB X
                            KETENTUAN PIDANA

                                      Pasal 21
Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pemba-yaran dari
Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang
sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima
puluh juta rupiah)


                                BAB XI
                         KETENTUAN PERALIHAN

                                    Pasal 22
Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan
berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian, Negara Republik
Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan instansi lainnya pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran
yang bersangkutan.

                                       Pasal 23
(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini
    mulai berlaku tetap dilaksanakan samapai dengan berakhirnya tahun anggaran yang
    bersangkutan.
(2) Dalam hal pemberian bantuan hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran
    yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan
    hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

                                 BAB XII
                           KETENTUAN PENUTUP

                                     Pasal 24
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
perundangan yang mengatur mengenai bantuan hukum dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

                                Pasal 25
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                            Disahkan di Jakarta
                            Pada tanggal………...

                   PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
                               ttd
                   SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

                          Diundangkan di Jakarta
                           Pada tanggal………….

           MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
                             ttd
                      PATRIALIS AKBAR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104




                PENJELASAN
      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
            NOMOR 16 TAHUN 2011
                 TENTANG
              BANTUAN HUKUM
I. UMUM
Hak atas Bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam
kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant on
civil and political Rights (ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua
orang berhak memperoleh perlindungan hukum seta harus dihindarkan dari segala
bentuk diskiriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat
terkait bantuan hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentinga keadilan, dan 2) tidak mampu
membayar Advokat.
Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab
Negara namun ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum“.
Dalam negara hukum, Negara mengakui dan melin-dungi hak asasi manusia bagi
setiap Individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian
bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan
sekaligus sebagai imple-mentasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (equality
before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapat-kan
perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk mendapat-kan akses keadilan
dan kesamaan di hadap hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus
diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.
Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh
orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses
keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk menunjukan hak-hak
konstitusional orang atau kelompok orang miskin.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai:
pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan
Hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara
permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
          Cukup jelas

Pasal 2
   Huruf a
        Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan
        Kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, dan tertib.
   Huruf b
        Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan didalam hukum“ adalah
        bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlaku yang sama di depan hukum
        serta kewajiban menjungjung tinggi hukum.
   Huruf c
     Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses
     kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar,
     jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar
     hak secara konstitusional.
   Huruf d
     Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian
     bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
   Huruf e
     Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menetukan pencapaian tujuan
     pemberi bantuan hukum secara tepat.
   Huruf f
     Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan
     dan hasil akhir dari kegiatan penyelengggaraan bantuan hukum harus dapat
     dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3
          Cukup jelas

Pasal 4
          Cukup jelas

Pasal 5
          Cukup jelas

Pasal 6
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk
        menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai
        advokat.
   Ayat (3)
        Cukup jelas


Pasal 7
   Ayat (1)
   Huruf a
        Cukup jelas
   Huruf b
        Verifikasi dan akreditas dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan
        kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasya-rarakatan
        sebagai pemberi bantuan hukum.
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
      Cukup jelas
   Ayat (4)
      Cukup jelas

Pasal 8
          Cukup jelas

Pasal 9
   Huruf a
        Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum“ termasuk juga
        mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan
        tinggi kepolisian.
   Huruf b
        Cukup jelas
   Huruf c
        Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan
        penyelenggaran bantuan hukum” adalah program : investigasi kasus, pendoku-
        mentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negoisasi, dan pemberdayaan
        masyarakat.
   Huruf d
        Cukup jelas
   Huruf e
        Cukup jelas
   Huruf f
        Cukup jelas
   Huruf g
        Cukup jelas

Pasal 10
       Cukup jelas

Pasal 11
       Cukup jelas


Pasal 12
       Cukup jelas

Pasal 13
       Cukup jelas

Pasal 14
   Ayat (1)
   Huruf a
       Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin,
       tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan
      dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan
      oleh instansi yang berwenang.
   Huruf b
      Cukup jelas
   Huruf c
      Cukup jelas
   Ayat (2)
      Cukup jelas.

Pasal 15
       Cukup jelas

Pasal 16
       Cukup jelas

Pasal 17
       Cukup jelas

Pasal 18
       Cukup jelas

Pasal 19
       Cukup jelas

Pasal 20
       Cukup jelas

Pasal 21
       Cukup jelas

Pasal 22
       Cukup jelas

Pasal 23
       Cukup jelas

Pasal 24
       Cukup jelas

Pasal 25
       Cukup jelas

    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 5248
                           KODE ETIK
                         POSBAKUMADIN

                                 PEMBUKAAN
Bahwa pemberian bantuan hukum kepada warga negara yang tidak mampu
merupakan kewajiban negara (state obligation) untuk menjaminnya dan telah dijabar-
kan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses
masyarakat terhadap hukum dan keadilan dan menjadi prinsip di dalam penyeleng-
garaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan
lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Bahwa POSBAKUMADIN adalah Lembaga Sosial Pemberi Bantuan Hukum yang
kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha
Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan Undang-Undang Bantuan
Hukum Nomor 16 Tahun 2011 untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima
Bantuan Hukum mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga
negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin
kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, dan
mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut POSBAKUMADIN wajib memiliki
Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan
kepada setiap anggotanya dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum
yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian yang berpegang teguh kepada
Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.
Oleh karena itu, setiap Anggota POSBAKUMADIN harus menjaga citra dan
martabat kehormatan tugas-tugas pemberian bantuan hukum, serta setia dan
menjunjung tinggi Kode Etik yang pelaksanaannya oleh Majelis Kehormatan.
Dengan demikian Kode Etik POSBAKUMADIN adalah sebagai hukum tertinggi
dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum, yang menjamin dan melin-
dungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Anggota untuk jujur dan
bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya baik kepada Penerima Bantuan
Hukum, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

                                 BAB I
                            KETENTUAN UMUM

                                     Pasal 1
Yang dimaksud dengan :
a. POSBAKUMADIN adalah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang dibentuk
   berdasarkan SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
   Indonesia Nomor : AHU-502.AH.01.04.Tahun 2011 untuk melaksanakan perintah
   Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Surat
   Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang
   Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Undang-Undang Bantuan Hukum
   Nomor 16 Tahun 2011.
b. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Anggota POSBAKUMADIN
   secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang meliputi masalah
   hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
c. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
d. Pemberi Bantuan Hukum adalah POSBAKUMADIN.
e. Majelis Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk POSBAKUMADIN
   berfungsi dan berwenang mengadili pelanggaran Kode Etik POSBAKUMADIN.
f. Pimpinan Pusat adalah pengurus tertinggi POSBAKUMADIN yang berkedudukan
   di Ibukota Jakarta.
g. Pimpinan Koordinator Wilayah adalah pengurus POSBAKUMADIN pada
   tingkat daerah provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
h. Pimpinan Cabang adalah pengurus POSBAKUMADIN pada tingkat wilayah
   kota/kabupaten.
i. Imbalan jasa Anggota POSBAKUMADIN berasal dari anggaran yang disediakan
   dalam dana bantuan hukum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
   dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang dapat berasal
   dari hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak
   mengikat.

                             BAB II
               KEPRIBADIAN ANGGOTA POSBAKUMADIN

                                      Pasal 2
Anggota POSBAKUMADIN adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan
kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam
melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum menjunjung tinggi hukum,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik POSBAKUMADIN.

                                      Pasal 3
a. Anggota POSBAKUMADIN dapat menolak untuk memberi nasihat dan
   bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang memerlukan bantuan
   hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan
   bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan
   karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin,
   keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
b. Anggota POSBAKUMADIN dalam melakukan tugas pemberian bantuan
   hukum tidak memungut imbalan materi dari Penerima Bantuan Hukum dan
   mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
c. Anggota POSBAKUMADIN menghormati, menghargai dan mempercayai terhadap
   sesama Anggota POSBAKUMADIN lainnya.

                           BAB III
               HUBUNGAN ANGGOTA POSBAKUMADIN
               DENGAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

                                  Pasal 4
a. Anggota POSBAKUMADIN wajib memberikan perhatian dan pelayanan yang
   sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan
   tanggung jawab.
b. Anggota POSBAKUMADIN dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan
   penyelesaian dengan jalan damai.
c. Anggota POSBAKUMADIN tidak dibenarkan memberikan keterangan yang
   dapat menyesatkan Penerima Bantuan Hukum mengenai perkara yang sedang
   diurusnya.
d. Anggota POSBAKUMADIN harus menolak mengurus perkara yang menurut
   keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
e. Anggota POSBAKUMADIN tidak dibenarkan menjamin kepada Penerima
   Bantuan Hukum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
f. Anggota POSBAKUMADIN dilarang menerima imbalan jasa dari Penerima
   Bantuan Hukum.
g. Anggota POSBAKUMADIN dilarang membebankan Penerima Bantuan Hukum
   dengan hak retensi.
h. Anggota POSBAKUMADIN dilarang memberikan bantuan hukum sekaligus
   kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara
   yang sama.
i. Anggota POSBAKUMADIN tidak akan mengarahkan pemohon bantuan hukum
   untuk menggunakan jasa advokat tertentu.

                            BAB IV
               HUBUNGAN ANGGOTA POSBAKUMADIN
                DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

                                  Pasal 5
a. Anggota POSBAKUMADIN dalam menjalankan tugas pemberian bantuan
   hukum adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan
   wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
b. Anggota POSBAKUMADIN tidak akan melakukan perbuatan yang bisa merugikan
   citra dan martabat pengadilan.
c. Anggota POSBAKUMADIN tidak akan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan
   Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan Pimpinan
   POSBAKUMADIN.
d. Anggota POSBAKUMADIN tidak akan mengatasnamakan dirinya sebagai
   bagian/Petugas Pengadilan.

                                BAB V
                        PELAKSANAAN KODE ETIK

                                    Pasal 6
a. Setiap Anggota POSBAKUMADIN wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik
   POSBAKUMADIN ini.
b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik POSBAKUMADIN ini dilakukan oleh
   Majelis Kehormatan.
                                  BAB VI
                          MAJELIS KEHORMATAN

                               Bagian Pertama
                            KETENTUAN UMUM

                                    Pasal 7
1. Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran
   Kode Etik POSBAKUMADIN yang dilakukan oleh Anggota POSBAKUMADIN.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
   a. Tingkat Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah.
   b. Tingkat Majelis Kehormatan Pusat.
3. Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah memeriksa pengaduan pada tingkat
   pertama dan Majelis Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
   a. Majelis Pimpinan Koordinator Wilayah;
   b. Majelis Pimpinan Pusat;
   c. Pengadu/Teradu.
                                 Bagian Kedua
                                PENGADUAN

                                    Pasal 8

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa
   dirugikan, yaitu:
   a. Penerima Bantuan Hukum.
   b. Pejabat Pemerintah.
   c. Anggota Masyarakat.
   d. Majelis Pimpinan Pusat/Koordinator Wilayah.
2. Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN atau Pimpinan Koordinator Wilayah
   POSBAKUMADIN dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang
   menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang
   dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap
   Kode Etik POSBAKUMADIN.

                              Bagian Ketiga
                        TATA CARA PENGADUAN

                                   Pasal 9

1. Pengaduan terhadap Anggota POSBAKUMADIN sebagai teradu yang dianggap
   melanggar Kode Etik POSBAKUMADIN harus disampaikan secara tertulis
   disertai dengan alasan-alasannya kepada Majelis Kehormatan Koordinator
   Wilayah atau kepada Majelis Kehormatan Pusat.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada POSBAKUMADIN Cabang, pengaduan
   disampaikan kepada Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah terdekat atau
   Majelis Kehormatan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Pimpinan Cabang, maka Pimpinan
   Cabang meneruskannya kepada Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah yang
   berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Pimpinan Pusat/Majelis Kehormatan
   Pusat, maka Pimpinan Pusat/Majelis Kehormatan Pusat meneruskannya kepada
   Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah yang berwenang untuk memeriksa
   pengaduan itu.
                       Bagian Keempat
              PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA
      OLEH MAJELIS KEHORMATAN KOORDINATOR WILAYAH

                                  Pasal 10

1. Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah setelah menerima pengaduan tertulis
   yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat
   pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan
   surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan
   menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus
   memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Koordinator
   Wilayah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan
   jawaban tertulis, Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah menyampaikan
   pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat
   belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan
   jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan
   dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Majelis Kehormatan Koordinator
   Wilayah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang
   bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Majelis Kehormatan
   dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang
   dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu
   untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan
   paling tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
   a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain,
      yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
   b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
   a. Majelis Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
   b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata
      atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai
      kaitan langsung dengan kepentingan umum, dimana pengadu akan
      mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang
      dijadikan dasar keputusan oleh Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah
      yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
   c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya
      atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan
      diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Majelis Kehormatan Koordinator
      Wilayah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir :
   a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat
      belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
   b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa
      alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat
      mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Majelis
       Kehormatan Koordinator Wilayah berpendapat bahwa materi pengaduan
       berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
   c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan
      yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
   d. Majelis Kehormatan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya
      yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

                        Bagian Kelima
     SIDANG MAJELIS KEHORMATAN KOORDINATOR WILAYAH

                                    Pasal 11

1. Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah bersidang dengan Majelis yang terdiri
   sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap
   sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang
   menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan
   menjiwai Kode Etik POSBAKUMADIN.
3. Majelis dipilih dalam rapat Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah yang
   khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan
   Koordinator Wilayah atau jika ia berhalangan oleh anggota Majelis lainnya yang
   tertua.
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Kehormatan diwajibkan membuat atau
   menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan
   ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan
   dalam sidang terbuka.
                            Bagian Keenam
                    CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

                                    Pasal 12
(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat
    bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Kehormatan mengambil Keputusan
    yang dapat berupa:
   a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
   b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan
      sanksi-sanksi kepada teradu;
   c. Menolak pengaduan dari pengadu.
(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya
    dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
(3) Majelis Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan
    mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-
    pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal
    dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan
    keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila
    berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam
    keputusan yang bersangkutan.

                                Bagian Ketujuh
                               SANKSI-SANKSI

                                    Pasal 13

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
   a. Peringatan biasa.
   b. Peringatan keras.
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
   d. Pemecatan dari keanggotaan POSBAKUMADIN.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik
   POSBAKUMADIN dapat dikenakan sanksi:
   a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
   b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi
      kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi
      peringatan yang pernah diberikan.
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelang-
      garannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan
      kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras
      masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
   d. Pemecatan dari keanggotaan POSBAKUMADIN bilamana dilakukan
      pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat
      kehormatan Anggota POSBAKUMADIN yang wajib dijunjung tinggi.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti
   larangan untuk menjalankan tugas pemberian bantuan hukum diluar maupun
   dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu
   tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan POSBAKUMADIN dicatat
   dalam daftar Anggota POSBAKUMADIN dan diberitahukan pada pihak yang
   dianggap perlu.
                         Bagian Kedelapan
                 PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

                                   Pasal 14

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan
diucapkan, salinan keputusan Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah harus
disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu;
b. Pengadu;
c. Pimpinan Cabang POSBAKUMADIN dimana Pelanggar terdaftar;
d. Pimpinan Koordinator Wilayah POSBAKUMADIN dimana Pelanggar terdaftar;
e. Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN;
f. Majelis Kehormatan Pusat;
g. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai
   kekuatan hukum yang pasti.

                           Bagian Kesembilan
                   PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING
                     MAJELIS KEHORMATAN PUSAT

                                   Pasal 15

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Majelis Kehormatan
   Koordinator Wilayah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas
   keputusan tersebut kepada Majelis Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib,
   harus disampaikan melalui Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah dalam
   waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima
   salinan keputusan.
3. Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah setelah menerima Memori Banding
   yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14
   (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat
   kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya
   dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra
   Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara
   dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut
   diteruskan oleh Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah kepada Majelis
   Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan
   keputusan Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah.
8. Majelis kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri
   sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah
   ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis terdiri dari Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang
   menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan
   menjiwai Kode Etik POSBAKUMADIN.
10. Majelis dipilih dalam rapat Majelis Kehormatan Pusat yang khusus diadakan
    untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan Pusat atau jika ia
    berhalangan oleh anggota Majelis lainnya yang tertua.
11. Majelis Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas
    perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-
    pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Majelis Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan
    pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Majelis
    Kehormatan Koordinator Wilayah asal saja permohonan seperti itu dilampiri
    surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung
    oleh Majelis Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh
    Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah, mutatis mutandis berlaku untuk
    pemeriksaan pada tingkat banding oleh Majelis Kehormatan Pusat.

                           Bagian Kesepuluh
                   KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN

                                     Pasal 16

1. Majelis Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan
   keputusan Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Majelis kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan
   dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari,
   tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang
   bersangkutan.
3. Keputusan Majelis Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak
   dapat diganggu gugat dalam forum manapun.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan
   diucapkan, salinan keputusan Majelis Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada :
   a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
   b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
   c. Pimpinan Cabang POSBAKUMADIN dimana Pelanggar terdaftar;
    d. Pimpinan Koordinator Wilayah POSBAKUMADIN.
    e. Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN.
    f. Majelis Kehormatan Koordinator Wilayah yang bersangkutan;
    g. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
 5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Majelis Kehormatan Pusat atau Majelis
    Kehormatan Koordinator Wilayah meminta kepada Pimpinan Pusat untuk
    memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan POSBAKUMADIN.

                        Bagian Kesebelas
         KETENTUAN LAIN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN

                                     Pasal 17

 Majelis Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang
 Majelis Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum
 diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Pimpinan Pusat agar
 diumumkan dan diketahui oleh setiap Anggota POSBAKUMADIN.

                                BAB VII
                   KODE ETIK & MAJELIS KEHORMATAN

                                     Pasal 18

 Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Majelis
 Kehormatan bagi Anggota POSBAKUMADIN, sebagai satu-satunya Peraturan
 Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.
                              Ditetapkan di : Jakarta
                         Pada tanggal : 30 Desember 2011
                                       Oleh :

                    PIMPINAN PUSAT POSBAKUMADIN



  Advokat Halim Yeverson Rambe, SH              Advokat Bahder Johan, SH


                    DEWAN PEMBINA POSBAKUMADIN



Advokat Ropaun Rambe        Advokat Samuel Kikilaitety     Advokat Mesra Deviz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:226
posted:3/30/2012
language:
pages:23