Docstoc

Alienasi Advokat Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum

Document Sample
Alienasi Advokat Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Powered By Docstoc
					   ALIENASI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM
                                    Tandry LD
Bantuan hukum pada hakikatnya inheren dengan profesi Advokat an sich
sehingga kewajiban bantuan hukum yang “dipaksakan” melalui suatu peraturan
perundang-undangan kepada profesi advokat mensiratkan kesan adanya
pelimpahan tanggung jawab negara (state obligation) untuk menjamin pemenuhan
hak masyarakat miskin atas keadilan sehingga dalam prakteknya peraturan
tersebut menjadi tidak efektif (Baca : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma).
Ditambah lagi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-
II/2004 telah menganulir ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang
mengatur tentang ketentuan pidana bagi seseorang yang bukan advokat mem-
berikan bantuan hukum kepada masyarakat. Putusan tersebut membawa kepada
suatu milieu bahwa saat ini siapapun dapat memberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma “tanpa terikat” pada kode etik dan sumpah profesi advokat.
DPR R.I. melalui Sidang Paripurnanya tanggal 4 Oktober 2011 yang lalu telah
menyetujui Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi suatu
Undang-Undang. Namun dari materi yang termuat dalam Undang-Undang
Bantuan Hukum vis a vis Undang-Undang Advokat, ada hal yang sangat perlu
sedini mungkin dicermati dan disikapi secara ilmiah berikut dengan implikasi
sosio-filosofis-yuridisnya yaitu ditempatkannya profesi advokat bersamaan dengan
profesi lainnya i.e. dosen dan paralegal sebagai Pemberi Bantuan Hukum di
bawah Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Hal ini jelas “mengalienasi” eksistensi dan esensi profesi advokat yang memang
melekat dalam dirinya kewajiban bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu yang dalam pelaksanaannya tunduk kepada Kode
Etik Advokat Indonesia dan Sumpah Profesi.
Oleh karena itu setidaknya ada beberapa permasalahan yang harus disikapi
terkait dengan implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain :
1. Terkait peran mulianya dalam membela masyarakat yang lemah (pro bono
   advokat) inkorporasi advokat di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
   telah “mengalienasi” profesi advokat itu sendiri;
2. Pengaturan bantuan hukum di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
   berikut derivasi peraturan pelaksananya mengenai syarat dan tata cara
   pemberian bantuan hukum reservatis reservandis di dalam Pasal 22
   Undang-Undang Advokat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008
   tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara
   Cuma-Cuma. Adanya pengaturan materi yang sama di dalam peraturan
   perundang-undangan yang berbeda dalam implementasinya akan menim-
   bulkan suatu keadaan disharmonis dan tumpang tindih (over-lapping);
3. Standar Profesi Advokat melalui pendidikan dan ujian sebagai syarat konstitutif
   yang harus ditempuh bagi calon advokat kehilangan fungsi dan nilai
   praktisnya dihadapan ”sertifikasi” yang diperoleh melalui pendidikan dan
   latihan yang diselenggarakan oleh (lembaga) Pemberi Bantuan Hukum
   bagi Advokat yang akan direkrut menjadi anggota lembaga tersebut di
   dalam Undang-Undang Bantuan Hukum;
4. Sumpah Profesi yang dibebankan kepada advokat sebelum menjalankan profesinya
   di dalam Undang-Undang Advokat menjadi kehilangan makna penghayatan
   dan penjabarannya dalam konteks Advokat sebagai anggota Pemberi Bantuan
   Hukum karena tidak adanya “beban” sumpah terhadap anggota lainnya dari
   kalangan paralegal, dosen dan mahasiswa dalam tugas pelayanan bantuan hukum;
5. Standar Bantuan Hukum dalam implementasinya akan menjadi standar
   performance juga bagi advokat yang tergabung sebagai anggota Pemberi
   Bantuan Hukum. Jika demikian halnya maka akan terjadi ambivalensi
   standar profesi bagi Advokat dalam tugas pelayanan bantuan hukumnya
   yaitu Kode Etik Advokat dan Standar Bantuan Hukum. Apakah terhadap
   keduanya profesi advokat harus tunduk? Pilihan ini tentu membawa
   pertanyaan terhadap siapakah yang berwenang menindaknya, Organisasi
   Advokat atau Menteri sebagai pelaksana Standar Bantuan Hukum?
Demikian untuk dijawab bersama khususnya oleh masyarakat Advokat!
Salam Juang PERADIN, “ Fiat Justitia Ruat Coelum ”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:67
posted:3/30/2012
language:Malay
pages:1