Docstoc

PERADIN Inisiator Gerakan Bantuan Hukum

Document Sample
PERADIN Inisiator Gerakan Bantuan Hukum Powered By Docstoc
					   PERADIN, Inisiator Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia
                                     oleh :
                                  Tandry LD
Beracara secara cuma-cuma atau yang lebih dikenal dengan perkara prodeo
bukanlah sesuatu hal baru yang terjadi baik di lingkungan peradilan umum maupun
peradilan agama, namun pada kenyataannya masyarakat khususnya para pencari
keadilan yang tidak mampu tidak cukup mengetahui bahwa hak mereka atas
bantuan hukum dan/atau mendapatkan pembelaan (right to counsel) dari seorang
Advokat dalam perkara hukum yang tengah dihadapinya adalah dijamin
pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 28D bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Kurangnya sosialisasi terhadap jaminan bantuan hukum ini agaknya memang
dipengaruhi oleh ketentuan mengenai hal itu sendiri yang belum dibentuk secara
eksplisit sebagai suatu peraturan yang berdiri sendiri dan hanya yang dapat
ditemukan dari beberapa peraturan dibawah ini berdasarkan historis berlakunya :
   1. beracara secara cuma-cuma dalam permeriksaan tingkat pertama diatur
   dalam pasal 237 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor
   44 bahwa, “barangsiapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat, maupun
   sebagai tergugat, akan tetapi tidak mampu membayar segala ongkos perkara
   itu, boleh mendapat izin akan menjalankan perkaranya tanpa membayar
   ongkos” dan Pasal 273 R.Bg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927
   bahwa, “Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara
   dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”;
   2. sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding diatur dalam Pasal 12
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan bahwa,
   “Permintaan idzin supaya tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan ulangan
   harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera
   Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat
   keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak
   memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu
   membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas
   hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang
   berkepentingan, oleh fihak lain di dalam empat belas hari, terhitung mulai hari
   berikutnya pemberi tahuan permintaan pemeriksaan ulangan”;
   3. dalam lingkup peradilan pidana, bantuan hukum diatur didalam ketentuan
   Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
   bahwa, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat
   bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu
   dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam
   undang-undang ini”;
   4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1-UM.06 02-
   1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pusat Hukum Masyarakat pada
   Pasal 4 merumuskan bantuan hukum sebagai berikut “Bantuan hukum adalah
   memberikan pelayanan berupa bantuan kepada anggota masyarakat yang
   menghadapi/terlibat dalam suatu perkara (pidana/perdata), baik didalam
   maupun diluar sidang pengadilan”;
   5. Bantuan hukum pada akhirnya menjadi kewajiban pengemban profesi
   Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
   2003 tentang Advokat bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum
   secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” dan ketentuan
   ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008
   tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-
   Cuma yang dalam implementasinya tidak berjalan efektif karena masyarakat
   Advokat menganggap bantuan hukum adalah inheren terhadap profesi yang
   dijalaninya sehingga terkesan adanya pelimpahan tanggung jawab yang
   seharusnya juga menjadi kewajiban negara (state obligation) sebagaimana
   termaktub di dalam konstitusinya.
   6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses
   Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan
   Peradilan yang Berada dibawahnya dalam Pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa,
   “Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat
   pertama, banding dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial
   yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
   rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku”;
   7. Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi
   revisi 2009 halaman 77-79 tentang Perkara Prodeo :
   a) Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan
      secara prodeo.
   b) Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala
      Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
   c) Dalam register perkara hal-hal yang berkaitan dengan permohonan prodeo
      harus dicatat.
   d) Semua penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil, dalam jurnal keuangan
      perkara harus tetap dicatat. (Pasal 237 HIR/Pasal 273 RBg).
   e) Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku register, Penggugat terlebih
      dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang
      apabila dikabulkan, Hakim membuat penetapan tentang izin berperkara
      secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk
      menanggapi permohonan tersebut. (Pasal 238 ayat (1) HIR/Pasal 274 ayat
      (1) RBg).
   f) Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-
      masing tingkat peradilan secara sendirisendiri dan tidak dapat diberikan
      untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
   g) Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga
      berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti
      tersebut di atas. (Pasal 238 ayat (2) HIR/Pasal 274 ayat (2) RBg).
Program bantuan hukum yang didirikan atas inisiatif organisasi advokat di
Indonesia pada dasarnya belum menjadi sejarah yang cukup panjang kecuali yang
telah ditandai pertama kali seiring dibentuknya PERADIN pada tanggal 30 Agustus
1964 sebagai organisasi advokat pertama yang mengambil bagian dalam program
bantuan hukum yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum yang
sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
Program bantuan hukum yang dicetuskan oleh PERADIN ini nyatanya diadopsi
dalam konstitusi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang jejaknya terlihat
pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 38 disebutkan mengenai
bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 35 bahwa “Setiap orang yang tersangkut
perkara berhak memperoleh bantuan hukum” ini perlu diatur oleh undang-undang
tersendiri (lex specialis), pengaturan mana tidak terlihat dalam undang-undang
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Namun kenyataannya undang-undang tersendiri yang diperlukan (lex specialis)
untuk mengatur bantuan hukum ini sampai dengan undang-undang tentang
kekuasaan kehakiman terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak kunjung ada, hingga pada
akhirnya di tahun 2010 Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan
kehakiman mulai mengambil perannya dalam rangka mengisi kekosongan
mengenai pengaturan bantuan hukum ini dengan menerbitkan SEMA Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang memerintahkan
penyelenggara peradilan yang berada dibawah kekuasaannya i.e. Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar membentuk
Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah dituangkan ke dalam
Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris
Mahkamah Agung RI            Nomor: 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor:
020/SEK/SK/H/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.
Inisiatif Mahkamah Agung vide SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum ini disambut baik oleh PERADIN sebagai peluang
pengabdian pro bono publico-nya terhadap pencari keadilan yang tidak mampu
melalui surat resminya yang ditujukan kepada seluruh lembaga peradilan yang ada
di Indonesia baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk
mengadakan kerjasama dalam rangka pembentukan POSBAKUM PERADIN di
tiap-tiap pengadilan a.l. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung,
Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Dompu, Pengadilan Agama Jakarta
Barat, Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram, Pengadilan Negeri Merauke,
Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Klas 1B Purwokerto,
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Klas 1A Serang, Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar, dll.
Upaya PERADIN menempatkan POSBAKUM di setiap lembaga peradilan adalah
wujud nyata tanggung jawabnya dalam memperjuangkan asas-asas keadilan dengan
melindungi hak-hak asasi manusia yang didasarkan atas pengabdian cita-cita luhur
profesi dengan jalan memberi bantuan hukum kepada yang tidak mampu membayar
uang jasa sebagaimana yang menjadi tujuan PERADIN di dalam Anggaran Dasar-nya
yang disyahkan pada tanggal 22 April 2010 melalui Kongres Luar Biasa PERADIN
2010.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:73
posted:3/29/2012
language:Malay
pages:3