Docstoc

Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan Yang Baik

Document Sample
Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan Yang Baik Powered By Docstoc
					12   Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
     Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS
MENUMBUHKAN KESADARAN
T ATA K EPEMERINTAHAN YANG B AIK
                                                                                       Tujuan :
                                                  Peserta memiliki kemampuan untuk memahami
                                           pengertian government, governance, good governance
                                            dan good public governance serta reformasi birokrasi




Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan untuk menjaga
suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Dalam
perkembangannya, pemerintahan telah mengalami transformasi paradigma yang kesemuanya
dimaksudkan untuk membangun peradaban suatu bangsa. Transformasi paradigma pemerintahan
meliputi beberapa aspek antara lain; perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yang
serba negara ke orientasi pasar (market or public interest), perubahan paradigma dari pemerintahan
yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis,
dan perubahan paradigma sistem pemerintahan dari yang sentralistis ke desentralisasi pengelolaan
pemerintahan. Perkembangan paradigma pemerintahan memasuki paradigma tata kepemerintahan
yang baik, untuk dapat memahaminya dengan segala dimensinya maka pada sesi ini terlebih
dahulu akan dijelaskan beberapa definisi tentang tata kepemerintahan yang baik.



A. DEFINISI governMenT, governance DAN good PUBLIc governance

government

Secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga
beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan
menjalankan kehendak rakyat.

governance

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh
rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. UN
Commission on Human Settlements (1996) menjelaskan bahwa governance adalah kumpulan
dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik
pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka.




                                                      Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
                                                            Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS      13
Hal ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dimana segala jenis kepentingan
maupun kebutuhan dapat diakomodasikan dan tindakan korektif diterapkan. Termasuk pula
didalamnya lembaga dan regim formal yang dikuasakan untuk menegakkan kepatuhan,
maupun pengaturan secara informal sehingga masyarakat dan lembaga memiliki kesepakatan
atau kesamaan kepentingan.

Governance juga dapat diungkapkan oleh Prof. Dr. Mustopadidjaja AR (2003) sebagai: (1)
kepemerintahan, (2) pengelolaan pemerintahan, (3) penyelenggaraan pemerintahan, (4)
penyelenggaraan negara, dan (5) administrasi negara. Istilah governance lebih kompleks
karena melibatkan tiga komponen stakeholders, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta
dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang
dan saling kontrol (checks and balances), untuk menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh
satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi daripada
yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

good Public governance

Istilah good public governance mengandung makna tata kepemerintahan yang baik,
pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau pun administrasi negara
yang baik.

Istilah tata kepemerintahan yang baik (good public governance) merupakan suatu konsepsi
tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Selain sebagai
suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga
merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia
usaha swasta, dan masyarakat.



B. PENERAPAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good
governance) adalah reformasi birokrasi (lihat gambar 3). Birokrasi sebagai organisasi formal
memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai
jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara
milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan
eksternal.




 14    Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
       Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS
                  Gambar 3. Positioning Reformasi Birokrasi Good Public Governance
                            dan Diagnosis Manajemen


Upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi
keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat (lihat
gambar 4). Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif,
dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance. Dunia usaha swasta berperan dalam
penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing
harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan
yang baik.

Agenda penciptaan tata kepemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:
  1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang
     dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
  2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan
     profesional transparan dan akuntabel;
  3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
  4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
  5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Penerapan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari
penerapan sistem manajemen kepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dan controlling) yang
dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu
menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
Dengan demikian, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat.

                                                     Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
                                                           Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS      15
                                                  Pemerintah
                                                 (good Public
                                                 governance)




                                                                Dunia Usaha Swasta
                    Masyarakat                                   (good corporate
                                                                   governance)



        Gambar 4. Tiga Pilar/Aktor dalam Tata Kepemerintahan yang Baik


Gambar 5 di bawah menjelaskan proses pengembangan nilai tambah berkelanjutan di
antara tiga pilar tata kepemerintahan yang baik, yakni pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat. Kepercayaan, dukungan, dan legitimasi politik dari masyarakat akan diperoleh
apabila pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang memadai dan menjalankan
fungsi perlindungan pada masyarakat. Di sisi lain pemerintah juga harus mampu menciptakan
stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya untuk
mendorong peran dunia usaha swasta dalam pembangunan ekonomi. Dunia usaha swasta
yang sehat akan menghasilkan kualitas layanan serta memberikan nilai tambah yang positif bagi
masyarakat. Hal ini tentunya juga akan menghasilkan pertumbuhan kegiatan usaha yang tinggi
sehingga dapat menumbuhkan loyalitas konsumen dan kontribusi keuntungan yang lebih besar
dari masyarakat sebagai target pasar. Integrasi pengelolaan ketiga rantai nilai tersebut secara
selaras akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.




                   Gambar 5. Membangun Nilai Tambah Berkelanjutan


 16    Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
       Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS
c. PRINSIP-PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Dari telusuran keberagaman wacana tata kepemerintahan yang baik, terdapat sekumpulan
nilai yang perlu diterapkan di Indonesia. Sebagian dari nilai tersebut sebenarnya telah tumbuh
dan berkembang dalam akar budaya masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, nilai-nilai
tersebut sangat relevan untuk kembali diterapkan dalam kehidupan kita, hanya saja istilah dan
kemasannya yang berbeda. Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi
prinsip tata kepemerintahan yang baik, yaitu:
 1. Wawasan ke Depan (Visionary);
 2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency);
 3. Partisipasi Masyarakat (Participation);
 4. Tanggung Gugat (Accountability);
 5. Supremasi Hukum (Rule of Law);
 6. Demokrasi (Democracy);
 7. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency);
 8. Daya Tanggap (Responsiveness);
 9. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness);
 10. Desentralisasi (Decentralization);
 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
       (Private and Civil Society Partnership);
 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality);
 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection);
 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market).



D. PERATURAN-PERATURAN TERKAIT
UNDANG-UNDANG
1.    UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan;
2.    UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3.    UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
      Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4.    UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang
      Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5.    UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6.    UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
      Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7.    UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
8.    UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
9.    UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
10.   UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11.   UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
      dan Pemerintah Daerah;
12.   UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pratun);
13.   UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
14.   UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
      2005-2025.

                                                   Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
                                                         Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS      17
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara
    Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
2. PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
    Penyelenggaraan Negara;
4. PP No.19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
    Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. PP No. 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari
    Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
9. PP No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
    Pemerintahan Daerah;
12. PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
    Pembangunan;
15. PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.



PERATURAN PRESIDEN
1. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
   Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
   Tahun 2004 -2009;
3. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
   Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan
   Bencana;
6. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
   Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.



KEPPRES
1. Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
2. Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keppres No. 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Kepres No.124 Tahun 2001 Tentang
   Komite Penanggulangan Kemiskinan;
4. Keppres No. 80 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.


18   Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
     Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS
INPRES
1. Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
2. Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.




                                                  Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
                                                        Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS      19

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:76
posted:3/28/2012
language:Malay
pages:10
Sevtiandy Muhammad Sevtiandy Muhammad Mr. http://blogkopong.hol.es
About Jika belum kenal saya pendiam.. Jika sudah kenal saya ga bisa diam..