PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG by 32572U

VIEWS: 160 PAGES: 19

									                                         LINGKUP DEKONSENTRASI
                                    DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
                                               TAHUN 2010




Bimbingan Teknis Dekonsentrasi
                                                      Oleh:
           Lingkup Kemenpera        Asdep Pengembangan Sistem Perumahan Formal
          Bali, 21- 24 April 2010
        ISU DAN TANTANGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

      Tantangan urbanisasi (kebutuhan ruang kota dan
       kelengkapannya)
      Tantang globalisasi (perkotaan sebagai “driver”
       pertumbuhan ekonomi, sekaligus peningkatan
       kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan)
      Tantangan desentralisasi dan demokratisasi
      Tanah di perkotaan menjadi semakin terbatas dan mahal
       (masyarakat MBR semakin menjauh dari pusat kota)
      permukiman kumuh perkotaan (menimbulkan
       permasalahan sosial-ekonomi dan budaya);
      Kapasitas fiskal perkotaan yang masih rendah;
      Urban sprawl, kemacetan, polusi, banjir dan lain2;
      Backlog meningkat dari 5,8 juta (2000)  7,4 juta (2009)
        30 juta (20 25)

                                                                  2
                             TUGAS DAN FUNGSI
                    DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
  TUGAS DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL: MENYIAPKAN PERUMUSAN KEBIJA-
  KAN & KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERUMAHAN FORMAL *)

                                                                                          PUSAT
          PERUMUSAN DAN                              PENYIAPAN
        PENETAPAN KEBIJAKAN                      PERUMUSAN KEBIJAKAN
                                                                                          SINERGI
        KOORDINASI DAN                          KOORDINASI PELAKS.                          TAS
          SINKRONISASI                              KEBIJAKAN
                                                                                 PEMDA              PELAKU
        PENGELOLAAN
                                                  MONEV, ANALISIS                      KETERSEDIAAN
            BMN
                                                  DAN PELAPORAN                         KEMUDAHAN
      PENGAWASAN                                                                      KETERJANGKAUAN

                                                    PELAKSANAAN                      RUMAH LAYAK HUNI
       OPERASIONALISASI                              TUGAS LAIN
          KEBIJAKAN

          FUNGSI                                       FUNGSI                     ENJIN PEMB. PERKOTAAN
         MENPERA                                       FORMAL                    KEMANDIRIAN MASYARAKAT
                                                                                  KAPASITAS FISKAL KOTA
 *) Perpres 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fusngsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
      DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

Perumahan Formal adalah perumahan yang dibangun oleh badan
 usaha*) yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman
                      *) BUMN/BUMD/BUMS, Koperasi, Yayasan

                 DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL



     ASDEP
       ASDEP        ASDEP         ASDEP            ASDEP        ASDEP
   PENGEMBAN
PENGEMBANGAN      PENYEDIAAN    PENYEDIAAN      PENYEDIAAN   PENYEDIAAN
    SISTEM
    GAN SISTEM     RUMAH       RUMAH TIDAK       RUMAH           PSU
 PERUMAHAN
   PERUMAHAN        SUSUN        BERSUSUN         KHUSUS
                   PEMBAGIAN PERAN


                                    SASARAN KEGIATAN
NO    KEGIATAN      PEMERINTAH PUSAT         DANA DEKONSENTRASI
1.   Monitoring    Perumusan kebijakan     Koordinasi dan
                   di tingkat Provinsi     pelaksanaan kebijakan di
                                           Provinsi dan Kab/Kota



2.   Pendataan     - Spesifik (khusus)     - Kondisi Umum
                                           - Potensi dan kendala

3.   Sasaran       - Kementerian/          - Pemkab/Pemkot
     Sosialisasi     Lembaga Pusat         - Pelaku
                   - Pemerintah Provinsi
                   - Asosiasi
        POIN UTAMA PENDATAAN & MONITORING

1.   Rumah Susun :
   •     Data Sebaran Rusuna (lokasi Rusunawa/mi)
   •     Data Fisik (jumlah tower/TB, jumlah unit, type, tahun pembangunan, dll )
   •     Data Pemanfaatan, Penghunian dan Pengelolaan (tingkat hunian, peruntukan,
         badan pengelola, tarif sewa/service charge dll )
2.   Rumah Sederhana Sehat (RsH) :
   •     Data Sebaran dan Kondisi Fisik RSH (lokasi, jumlah, tipe, luas perumahan)
   •     Data Pengembang (REI, APERSI, Perumnas, Koperasi)
   •     Data Pemanfaatan, Penghunian dan Pengelolaan
3.   Rumah Khusus :
   •     Data Sebaran dan Kondisi Fisik RSH (lokasi, tipe, jumlah unit, luas, tahun
         pembangunan, luas perumahan)
   •     Data Pemanfaatan, Penghunian dan Pengelolaan
4.   Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU):
   •     Data Sebaran & Kondisi Fisik PSU (lokasi, jenis, volume, tahun pemb.)
   •     Data Pemanfaatan, Penghunian dan Pengelolaan (status aset PSU dan
         pemeliharaan)
                  MATERI SOSIALISASI
              BIDANG PERUMAHAN FORMAL

                      PERMENPERA RUSUNA

1. PERMENPERA NOMOR : 14 /PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah
   Susun Sederhana Sewa

2. PERMENPERA NOMOR : 15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana
   Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik

3. PERMENPERA NOMOR : 18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
   Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan
   APBD

4. PERMENPERA NOMOR : 9/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Bantuan
   Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan
   Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama

5. PERMENPERA NOMOR : 10/PERMEN/M/2008 Tentang Tata Laksana
   Penghunian dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik.
                       PERMENPERA PSU
1. PERMENPERA NOMOR 10/PERMEN/M/2007 Tentang Pedoman
   Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan
   Permukiman
2. PERMENPERA NOMOR 2/PERMEN/M/2009 Tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
   (PSU) Perumahan dan Permukiman.



     PANDUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN FORMAL
1. Program Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan
2. Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Sederhana Sehat Tahan
   Gempa
                           PENUTUP


KESIMPULAN

• Kegiatan dekonsentrasi sebagai bentuk penguatan sinergitas
  Pusat-Daerah dalam mewujudkan perumahan permukiman yang
  layak huni dan terjangkau bagi masyarakat
• Kegiatan dekonsentrasi lingkup Kemenpera tahun 2010 yang
  terdiri dari Pendataan, Monitoring dan Sosialisasi akan saling
  melengkapi dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan
  perumahan permukiman baik di Pusat maupun di Daerah
TERIMA KASIH
    MATERI SOSIALISASI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

PERMENPERA NOMOR : 14 /PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa
Tujuan  sebagai pedoman pengelolaan bangunan rusunawa yang telah
terbangun agar tujuan pembangunan rusunawa berhasil & berdaya guna serta
mencapai target dan sasaran yang diharapkan
Lingkup Pengaturan:
• Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa: Pemanfaatan Ruang & Bangunan,
    termasuk Pemeliharaan, Perawatan, Peningkatan Kualitas PSU
• Kepenghunian: Kelompok Sasaran, Proses Penghunian, Perjanjian Sewa
    Menyewa serta Hak, Kewajiban & Larangan Penghuni
• Administrasi Keuangan & Pemasaran: Sumber Keuangan, Tarif Sewa,
    Pemanfaatan Hasil Sewa, Pencatatan & Pelaporan, Persiapan & Strategi
    Pemasaran
• Kelembagaan: Pembentukan, Struktur, Tugas, Hak, Kewajiban & Larangan
    Badan Pengelola, serta peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi &
    Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
• Penghapusan & Pengembangan Bangunan Rusunawa
• Pendampingan, Monitoring & Evaluasi
• Pengawasan & Pengendalian Pengelolaan Rusunawa
PERMENPERA NOMOR : 15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana
Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik

Tujuan  sebagai pedoman pengaturan dalam rangka kepenghunian dan
pengelolaan secara efektif dan efisien sesuai dengan hak dan kewajiban
pemilik/penghuninya

Lingkup Pengaturan :
• Persiapan Pembentukan PPRS: Sosialisasi kepenghunian, pendataan,
    pembentukan panitia musyawarah,
• Pembentukan PPRS: Pelaksanaan musyawarah, peserta, kuorum,
    agenda, dan AD/ART
• Susunan Organisasi dan Tata Kerja : Susunan organisasi, tugas dan
    fungsi, pemilihan pengurus, dan pengambilan keputusan
• Badan Pengelola: Badan Pengelola yang ditunjuk PPRS, Badan
    Pengelola yang dibentuk PPRS, Monitoring dan Evaluasi
PERMENPERA NOMOR : 18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang
Dibiayai APBN dan APBD

Tujuan  sebagai pedoman perhitungan mekanisme penetapan tarif sewa
dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan
rendah melalui Rusuna;

Lingkup Pengaturan:
• Kebijakan Penetapan Tarif; Kriteria Penetapan Tarif, Mutu Pelayanan,
    Klasifikasi Tarif
• Dasar, Komponen, dan Struktur Perhitungan Tarif,
• Penetapan Tarif,
• Perubahan dan Evaluasi Tarif
• Pengawasan dan Pengendalian
PERMENPERA NOMOR : 9/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Bantuan
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi
dan Lembaga Pendidikan Berasrama

Tujuan  sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah &
Penyelenggara Pendidikan dalam mengajukan usulan bantuan pembangunan
rusunawa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama

Lingkup Pengaturan:
• Bentuk Bantuan : Penyediaan asrama bagi mahasiswa/siswa/santri dan bagi
    pendidik dan/atau tenaga kependidikan
• Kriteria Penerima Bantuan
• Persyaratan Pengajuan & Penyusunan Usulan Bantuan : Pembangunan baru
    dan Rehabilitasi
• Peningkatan kualitas, baik pada asrama maupun hunian
• Mekanisme bantuan
• Pendanaan
• Monitoring, evaluasi & pelaporan
• Pembinaan
PERMENPERA NOMOR : 10/PERMEN/M/2008 Tentang Tata Laksana
Penghunian dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik

Tujuan  sebagai pedoman tata laksana penghunian dan pengalihan
satuan rumah susun sederhana milik yang lebih tertib dan terbuka
sehingga terjamin kepastian penghunian yang aman, nyaman dan
bermartabat.

Lingkup Pengaturan:
• Penghunian ; Penetapan Penghuni, Hak & Kewajiban Penghuni dan
    pelaku pembangunan
• Pengalihan Hak ;
• Pengalihan Pemanfaatan ;
• Pengawasan dan Pengendalian
PERMENPERA NOMOR 10/PERMEN/M/2007 Tentang Pedoman
Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan
Permukiman

Tujuan  memberikan pedoman bantuan stimulan PSU dari Pemerintah
dan/ atau Pemerintah Daerah untuk menunjang Penyediaan pasokan
perumahan yang layak dan terjangkau dalam permukiman yang sehat,
aman, nyaman dan berkelanjutan

Lingkup Pengaturan:
• Pengertian PSU
• Bantuan Stimulan PSU : Kriterian bantuan; Komponen bantuan;
    Mekanisme usulan dan penetapan; Verifikasi bantuan; Pendanaan
    dan penyaluran; Penyerahan bantuan; Pengawasan, pengendalian
    dan pelaporan
• Persyaratan Teknis & Non Teknis : siteplan, IMB, Progress
    pembangunan.
• Mekanisme Usulan Bantuan Stimulan PSU : verifikasi usulan
• Bagan Alir Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU
PERMENPERA NOMOR 2/PERMEN/M/2009 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU) Perumahan dan Permukiman.

Tujuan  sebagai pedoman tata cara pelaksanaan bantuan stimulan PSU
umum perumahan dan permukiman (Rusuna, RsH, dan Rumah Khusus).

Lingkup Pengaturan:
• Tugas dan Tanggung Jawab : Pemerintah, Pemerintah Daerah
    Prov/Kab/Kota;
• Kriteria Bantuan Stimulan : kriteria lokasi, kriteria jenis rumah
• Persyaratan Teknis
• Komponen Bantuan Stimulan PSU
• Usulan Bantuan Stimulan PSU : Ketetuan permohonan, Kelengkapan
    usulan
• Verfikasi Bantuan Stimulan PSU
• Penetepan Bantuan Stimulan PSU
SOSIALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUSUNAMI DI KAWASAN
PERKOTAAN

Tujuan  Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan, Strategi dan Program
Pembangunan Rusunami di Kawasan Perkotaan



Lingkup Materi Sosialisasi:
• Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Rusunami;
• Skim Subsidi;
• Progres Pembangunan Rusunami;
• Penghunian Rusunami;
• Permasalahan Strategis : Pertanahan, perijinan, perpajakan,
    pembiayaan, dan infrastrktur
SOSIALISASI PANDUAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RUMAH
SEDERHANA SEHAT (RSH) TAHAN GEMPA

Tujuan  memberikan panduan dan pemahaman terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat (RsH) tahan
gempa sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi.

Lingkup Materi Sosialisasi:
• Analisis Penyebab Kerusakan;
• Kriteria Kerusakan;
• Kategori Kerusakan;
• Jenis Tindakan yang Diperlukan;
• Beberapa Model Rumah Ramah Gempa;
• Kriteria Rumah Ramah Gempa;
• Perencanaan Rumah Ramah Gempa : Dasar- dasar Perencanaan,
    Prinsip Perencanaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Resettlement, Prinsip
    Desain;
• Peran Pemda dan Fasilitator,

								
To top