Docstoc

Hukum perbankan

Document Sample
Hukum perbankan Powered By Docstoc
					                                HUKUM PERBANKAN

1. Pengertian

Bank (cara pengucapan: [Bang]) adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya
didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan
menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.[1] Kata bank berasal dari bahasa
Italia banca berarti tempat penukaran uang [2]. Sedangkan menurut Undang-undang
Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang
perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak[3]

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat
disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun
dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.[3] Kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana merupaka kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank
lainnya hanya kegiatan pendukung[3]. Kegiatan menghimpun dana, berupa
mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan
deposito.[3] Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah
sebagai rangsangan bagi masyarakat.[3] Kegiatan menghimpun dana, berupa pemberian
pinjaman kepada masyarakat.[3] Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk
mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.[3]bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali
Afifuddin, SE

2. Pembagian


Jenis-jenis bank dan fungsinya

Tiga kelompok utama Institusi keuangan - bank komersial, lembaga tabungan, dan credit
unions - yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal
dari simpanan nasabah. [16] Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga
penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset.[rujukan?] Mereka melakukan fungsi serupa
dengan lembaga-lembaga tabungan dan credit unions, yaitu, menerima deposito
(kewajiban) dan membuat pinjaman ( Namun, mereka berbeda dalam komposisi aktiva
dan kewajiban, yang jauh lebih bervariasi).[16]

Perbandingan konsentrasi aset ukuran bank, menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan
tampaknya telah mengurangi pangsa aset bank paling kecil ( aset di bawah $ 1
miliar).[rujukan?] Bank-bank ini - dengan aset dibawah $ 1 milliar - cenderung
mengkhususkan diri pada ritel atau consumer banking, seperti memberikan hipotek
perumahan, kredit konsumen dan deposito lokal.[16] Sedangkan aset bank yang relatif
lebih besar (dengan aset lebih dari $ 1 miliar), terdiri dari dua kelas adalah bank regional
atau super regional.[16] Mereka terlibat dalam grosir yang lebih kompleks tentang
kegiatan komersialperbankan, meliputi kredit konsumen dan perumahan serta pinjaman
komersial dan industri (D & I Lending), baik secara regional maupun nasional.[16] Selain
itu, bank - bank besar memiliki akses untuk membeli dana (fund) - seperti dana antar
bank atau dana pemerintah ( federal funds)- untuk membiayai pinjaman dan kegiatan
investasi mereka.[16] Namun, beberapa bank yang sangat besar memiliki sebutan yang
berbeda, yaitu Bank Sentral.[16] Saat ini, lima organisasi perbankan membentuk
kelompok Bank Sentral,yaitu: Bank New York , Deutsche Bank( melalui akuisisi bankir-
bankir saling mempercayai), Citigroup, JP Morgan , dan Bank HSBC di Amerika
Serikat.[16] Namun, jumlahnya telah menurun akibat megamergers.[16]. Penting untuk
diperhatikan bahwa, aset atau pinjaman tidak selalu menjadi indikator suatu bank adalah
bank sentral. Tapi, gabungan dari lokasi dengan ketergantungan pada sumber nondeposit
atau pinjaman dana.[16]
                                      HAK CIPTA

1. Pengertian

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk:

        mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya; atau
        memberikan izin untuk itu

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat
deklaratif. Artinya, pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum
seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, hak cipta tidak perlu
didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Namun,
ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI tanpa
dikenakan biaya sama sekali.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang
berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut,
pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku" (pasal 1 butir 1).


Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta

Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak
untuk:

        membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut
         (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
        mengimpor dan mengekspor ciptaan,
        menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
        menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
        menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak
ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain
dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak
cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen,
mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,
mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan
ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"[2].

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang
berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku
karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan
lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang
dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1
butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain
memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya
dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta
dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi,
dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).


Pendaftaran hak cipta di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau
pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu
ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran[2]. Namun demikian, surat pendaftaran
ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di
kemudian hari terhadap ciptaan[1]. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak
Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya
maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU
19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat
diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang
mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap
orang tanpa dikenai biaya.
                            PENYELESAIAN SENGKETA

Forum resmi untuk menyelesaiakan sengketa yang disediakan oleh negara adalah
“Pengadilan”, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah “Arbitrase”.
Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan Alternative
Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS).

APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian
sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi
pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif”
sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”. Bahkan terkadang keduanya
saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu
khawatir dengan digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang
pekerjaannya.

Ada beberapa pendapat mengenai APS atau Alternative Dispute Resolution (ADR).
Pertama, APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam
konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain.
Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini
mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga.
Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter)
mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada
teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi,
dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, APS
adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak
terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud
dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi
merupakan bagian dari APS. Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa
arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan APS sehingga judul undang-undang
tersebut adalah Arbitarse dan APS.

Teknik atau prosedur teknis APS di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah:
negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling
dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. Teknik negosiasi,
mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat
Indonesia telah menerapkan mekanisme APS, yakni yang disebut musyawarah untuk
mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh
pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan
dilupakan bahwa faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat
kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara ( di Mahkamah
Agung ) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya
adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah
berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.
                                 WEWENANG KPPU


Berdasarkan Pasal 36, wewenang KPPU adalah:
   1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan
       terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
   2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan
       pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
       persaingan usaha tidak sehat;
   3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek
       monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat
       atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari
       penelitiannya;
   4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak
       adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
   5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
       ketentuan undang-undang ini ;
   6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap
       mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
   7. meminta bantuan penyidik untuk meghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahliatau
       setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
   8. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan
       penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar
       ketentuan undang-undang ini;
   9. mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
       penyelidikan dan atau pemeriksaan;
   10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku
       usaha lain atau masyarakat ;
   11. memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan
       praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
   12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang
       melanggar ketentuan Undang-undang ini.

AZAS DAN TUJUAN

Asas yang digunakan sebagai landasan dalam pembentukan Undang-undang No.5/1999
bila dilihat dari Pasal 2 Undang-undang No.5 / 1999, yang berbunyi : “pelaku usaha di
Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum,”
sebenarnya adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud oleh
Undang-undang No.5/1999 dapat dilihat pada bagian menimbang Undang-undang
No.5/1999 yaitu menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara
untuk berpartisipasi di dalam proses produksi atau pemasaran barang atau jasa.
Penjabaran lebih lanjut dari asas demokrasi ekonomi pada Undang-undang No.5/1999
dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-undang No.5/1999, yang memuat mengenai Tujuan
pembentukan dari Undang-undang No.5/1999, yaitu:
   1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional
      sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
   2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha
      yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama
      bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
   3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
      ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
   4. terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:82
posted:3/26/2012
language:Indonesian
pages:8
Description: Hukum perbankan, Hukum perbankan, Hukum perbankan