Docstoc

Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No.40 tahun 2007 (Prof. Nidyo Pramono)

Document Sample
Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No.40 tahun 2007 (Prof. Nidyo Pramono) Powered By Docstoc
					WORKSHOP UNDANG-UNDANG
NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
  PERSEROAN TERBATAS

                  Oleh:
  Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., .M.S.



         PRIMA CONSULTING GROUP
                SURABAYA
                                          1
KETENTUAN ORGAN
   PERSEROAN



                  2
     KETENTUAN ORGAN PERSEROAN

   PENGANTAR
   Undang-undang No. 40 tahun 2007 telah diundangkan
    tanggal 16 Agustus 2007 dan berlaku sejak tanggal
    diundangkan seperti halnya dengan Undang-undang No.
    1 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Organ Perseroan
    adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi
    dan Dewan Komisaris
   RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai
    wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan
    Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam
    Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau
    anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UU No. 40/2007).


                                                      3
     KETENTUAN ORGAN PERSEROAN

   Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
    bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk
    kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan
    tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik
    didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan
    ketentuan anggaran dasar (pasal 1 angka 5 UU No.
    40/2007);
   Dewan Komisaris adalah Organ Persrroan yang
    bertugas melakukan pengawasan secara umum
    dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
    memberi nasihat kepada Direksi (pasal 1 angka 6 UU
    No. 40/2007)


                                                         4
     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
               (RUPS)
1.   Kata ”tertinggi” dalam pengertian RUPS telah dihapus
     karena dalam praktek sering disalahtarfsirkan
2.   RUPS adalah forum Pemegang Saham untuk
     memperoleh keterangan yang berkaitan dengan
     Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
     sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan
     tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan
     (Pasal 75 ayat (2) UU No. 40/2007)
3.   Ketentuan mengenai RUPS pada umumnya masih
     sama dengan ketentuan dalam UU No. 1/1995 kecuali
     beberapa hal yang ditambah agar lebih jelas



                                                            5
   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
             (RUPS)
4. Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan
   mempunyai satu hak suara kecuali saham
   tanpa hak suara, tetapi hal ini tidak berlaku bagi
   saham-saham tertentu sebagaimana diatur
   dalam Pasal 84 ayat (2) UU yaitu saham
   Perseroan yang dikeluarkan sendiri Perseroan
   yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara
   langsung atau tidak langsung atau saham
   Perseroan yang dikuasai Perseroan lain secara
   langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh
   Perseroan

                                                    6
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
              (RUPS)
5. Kuorum dan keputusan RUPS untuk perubahan anggaran
    dasar. Pada rapat pertama adalah sama dengan yang diatur
    dalam Pasal 75 UU No. 1/1995. Kuorum dan keputusan
    rapat kedua diubah menjadi 3/5 (tiga per lima) bagian dari
    jumlah seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili dan
    keputusannya paling sedikit disetujui 2/3 (dua per tiga)
    bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (pasal 88 UU).
    Sedangkan RUPS yang ketiga kuorum ditetapkan oleh
    Ketua Pengadilan Negeri
6. Kuorum dan keputusan RUPS untuk Pasal 76 UU No. 1/1995
    mengenai penggabungan, peleburan, pemisahan, kepailitan
    Perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya
    Perseroan dan pembubaran Perseroan juga diubah dengan
    dimungkinkan RUPS kedua dan ketiga sebagaimana diatur
    dalam Pasal 89 UU.


                                                             7
   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
             (RUPS)
7. Selain penyelenggaraan RUPS seperti yang diatur
   dalam UU No. 1/1995, pasal 77 UU No. 40/207
   mengatur kemungkinan penyelenggaraan RUPS
   melalui media telekonferensi, video konferensi atau
   sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan
   semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar
   secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat
   dengan kuorum dan persyaratan pengambilan
   keputusan sebagaimana diatur dalam UU dan/atau
   anggaran dasar Perseroan




                                                     8
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
              (RUPS)
8. Pemanggilan RUPS selain dengan Surat Tercatat
    dimungkinkan dengan iklan dalam surat kabar (Pasal
    82 ayat 2)
9. Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas
    permintaan
   a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang
       bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
       atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
       suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu
       jumlah yang lebih kecil, atau
   b. Dewan Komisaris

                                                         9
     DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pada umumnya sama dengan UU PT;
2. Persyaratan yang dapat diangkat sebagai
   anggota Direksi secara umum sama dengan
   Pasal 79 ayat (3) UU PT hanya ditambahkan
   tidak hanya dihukum karena merugikan
   keuangan negara tetapi juga yang berkaitan
   dengan sektor keuangan (Pasal 93 UU PT);
3. Selain itu dimungkinkan adanya persyaratan
   tambahan yang dikeluarkan oleh instansi teknis
   yang berwenang;

                                               10
     DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

4.   Apabila anggota Direksi yang diangkat di kemudian
     hari diketahui tidak memenuhi persyaratan yang
     diharuskan maka pengangkatan tersebut batal karena
     hukum sejak saat diketahui dan kebatalan tersebut
     harus diumumkan dalam surat kabar dan
     diberitahukan kepada Menteri (Pasal 95 ayat (2))
5.   Penegasan kapan mulai efektif berlakunya
     pengangkatan, penggantian dan pemberhentian
     anggota Direksi perlu ditegaskan dalam keputusan
     RUPS; Kalau RUPS tidak menegaskan maka oleh
     Pasal 94 ayat (6) UUPT ditentukan ”berlaku sejak
     ditutupnya RUPS”;


                                                      11
     DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

6.   Kewajiban pemberitahuan kepada Menteri apabila
     terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian
     anggota Direksi adalah paling lambat 30 (tiga puluh)
     hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut
     dan apabila tidak dilaksanakan maka Menteri menolak
     setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan
     yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang
     belum tercatat dalam Daftar Perseroan;
7.   Tanggung jawab Direksi terhadap pengurusan
     Perseroan yang diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85
     UU PT No. 1/1995 telah dipertegas dan dirinci lebih
     lanjut dan dalam Pasal 97 UU No. 40/2007 anggota
     Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
     kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan
     bahwa:
                                                       12
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

a. kerugian bukan karena kesalahan atau
   kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik
   dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
   dengan maksud dan tujuan Perseroan
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik
   langsung maupun tidak langsung atas tindakan
   pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   telah mengambil tindakan untuk mencegah
   timbul atau berlanjutnya tersebut



                                                    13
    DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

   Demikian pula tanggung jawab Direksi
    dalam hal terjadi kepailitan karena
    kesalahan atau kelalaian anggota Direksi
    dan harta pailit tidak cukup untuk
    membayar seluruh kewajiban Perseroan
    telah diubah, dalam Pasal 104 UU No.
    40/2007 asal Direksi dapat membuktikan.



                                          14
     DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

8.   Ketentuan Pasal 88 UU PT No. 1/1995 mengenai
     tindakan Direksi yang wajib minta persetujuan RUPS
     untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau
     menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian
     besar kekayaan Perseroan yang sejak diundangkan
     menimbulkan pertanyaan dan penafsiran yang
     berbeda telah diubah dengan Pasal 102 UU PT.
     Ketentuan ”seluruh atau sebagian besar kekayaan
     Perseroan tidak digunakan lagi diubah menjadi
     kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
     (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
     dalam satu atau lebih transaksi baik yang berkaitan
     satu sama lain atau tidak”.

                                                       15
   DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Secara keseluruhan pasal 102 adalah sebagai
    berikut:
(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS
    untuk:
  a.   Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
  b.   Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan
       yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
       jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
       transaksi atau lebih, baik yang berkaitan dengan
       satu sama lain maupun tidak


                                                       16
    DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
    (1) huruf a adalah transaksi pengalihan
    kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam
    jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka
    waktu yang lebih lama sebagaimana diatur
    dalam anggaran dasar Perseroan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan
    atau penjaminan kekayaan Perseroan yang
    dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan
    kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan
    anggaran dasarnya.

                                                  17
   DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap
    mengikat Perseroan sepanjang pihak lain
    dalam perbuatan hukum tersebut beritikad
    baik.
(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau
    ketentuan tentang pengambilan keputusan
    RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
    mutatis mutandis berlaku bagi keputusan
    RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

                                              18
             DEWAN KOMISARIS

1.   Pada prinsipnya sama dengan UUP PT hanya
     istilahnya untuk organ “Dewan Komisaris” dan
     untuk “perseorangan komisaris” adalah
     anggota Dewan Komisaris;
2.   Khusus bagi Perseroan yang menjalankan
     kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
     syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas
     Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas
     ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas
     rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;

                                                19
            DEWAN KOMISARIS

3. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai
   anggota Dewan Komisaris telah
   disempurnakan;
4. Tanggung jawab anggota Dewan Komisaris
   apabila Perseroan mengalami kerugian atau
   dalam hal terjadi kepailitan Perseroan karena
   kesalahan atau kelalaian anggota Dewan
   Komisaris dalam menjalankan tugas
   pengawasan, UU PT No. 1/1995 tidak
   mengatur namun dalam UU No. 20/2007 telah
   diatur dan pelepasan tanggung jawab asal
   dapat membuktikan (Pasal 114 dan Pasal 115).

                                              20
             DEWAN KOMISARIS

5.   UU No. 40/2007 telah membuka kemungkinan
     diangkatnya Komisaris Independen yang diatur
     dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
     Komisaris Utusan yang merupakan anggota
     Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan
     keputusan Rapat Dewan Komisaris. Komisaris
     Utusan ini sebenarnya sudah lama dikenal dan
     dapat dipersamakan dengan “Complience
     Director” dalam dunia perbankan. Apabila ada
     Komisaris Utusan tugas dan wewenangnya
     diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

                                               21
   PENGGABUNGAN,
     PELEBURAN,
 PENGAMBILALIHAN DAN
PEMISAHAN SESUAI UUPT




                        22
         Penggabungan
Penggabungan
  adalah perbuatan hukum yang dilakukan
  oleh satu Perseroan atau lebih untuk
  menggabungkan diri dengan Perseroan
  lain yang telah ada dan selanjutnya
  Perseroan yang menggabungkan diri
  menjadi bubar.


                                      23
            Penggabungan
Dari ketiga definisi tersebut diatas terlihat bahwa
   UUPT hendak menekankan adanya 3 (tiga)
   unsur utama dalam “Penggabungan” yaitu:
1. Perbuatan hukum menggabungkan diri 1
   (satu) atau lebih Perseroan dengan Perseroan
   lain yang telah ada;
2. Beralihnya karena hukum aktiva dan pasiva
   dari Perseroan yang menggabungkan diri
   kepada Perseroan yang menerima
   penggabungan;
3. Berakhirnya karena hukum status badan
   hukum Perseroan yang menggabungkan diri

                                                  24
            Penggabungan
   Adapun yang dimaksud dengan “beralihnya
    karena hukum aktiva dan pasiva”.
   adalah peralihan karena title umum (onder
    algemene title) sehingga untuk pencatatan
    balik nama aktiva dan pasiva Perseroan yang
    menggabungkan diri keatas nama Perseroan
    yang menerima Penggabungan, tidak
    diperlukan lagi adanya akta pengalihan hak
    untuk “aktiva”, atau pengambilalihan hutang
    atau novasi atas “pasiva”.

                                                  25
            Penggabungan
   Sebagaimana halnya peralihan BOEDEL
    karena “Pewarisan”.
   Yang dimaksudkan dengan “berakhinya
    karena hukum status badan hukum” dari
    Perseroan yang menggabungkan diri:
   Adalah untuk menegaskan bahwa Perseroan
    yang menggabungkan diri tersebut menjadi
    berakhir statusnya sebagai badan hukum
    dalam lalu lintas hukum (ophoudt tebestaan)
    tanpa memerlukan tindakan hukum
    pembubaran dan/atau likuidasi Perseroan.
                                                  26
    Peleburan (Konsolidasi)
Pengertian Peleburan (Konsolidasi)
Pasal 1 butir 10 UUPT
Peleburan:
 Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
   dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan
   diri dengan cara mendirikan satu Perseoran
   baru yang karena hukum memperoleh Aktiva
   dan Pasiva dari Perseoran yang meleburkan
   diri dan status badan hukum Perseroan yang
   meleburkan diri dan status badan hukum
   Perseroan yang meleburkan diri berakhir
   karena hukum.

                                                27
     Peleburan (Konsolidasi)
Menurut Pasal 1 butir 2 PP 27/1988:
Peleburan:
   Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua
    Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan
    cara membentuk satu Perseroan baru dan masing-
    masing Perseroan yang meleburkan diri menjadi
    bubar.
Menurut Pasal 1 butir 3 PP 28/1999:
Konsolidasi:
   Adalah penggabungan dari dua bank atau lebih,
    dengan cara mendirikan Bank baru dan
    membubarkan Bank-bank tersebut tanpa
    melikuidasi terlebih dahulu.

                                                   28
    Peleburan (Konsolidasi)
Dari ketiga Batasan Pengertian (Definisi)
   tersebut diatas UUPT berupaya untuk
   menegaskan adanya 4 (empat) unsur utama
   dalam Peleburan yaitu:
1. Perbuatan hukum “Peleburan” dilakukan
   oleh perseroan perserta Peleburan dengan
   mendirikan satu perseroan terbaru
2. Aktiva dan passiva dari perseroan peserta
   peleburan, karena hukum beralih kepada
   perseroan baru yang didirikan dalam
   rangka peleburan
                                           29
      Peleburan (Konsolidasi)
3.   Status badan hukum perseroan peserta
     peleburan berakhir karena hukum, tanpa
     diperlukan likuidasi
4.   Pemegang saham perseroan peserta
     peleburan karena hukum menjadi
     pemegang saham perseroan baru yang
     didirikan dalam rangka Peleburan




                                              30
     Peleburan (Konsolidasi)
   Oleh karena perbuatan hukum peleburan
    dilakukan pendirian perseroan terbaru,
    maka dapat disimpulkan bahwa karena
    perseroan baru tersebut baru memperoleh
    status badan hukum (lihat Pasal 7 ayat (4)
    UUPT) dengan lahirnya pengesahan badan
    hukum baru tersebut maka status badan
    hukum Perseroan peserta Penggabungan
    menjadi berakhir karena hukum dengan
    diperolehnya status badan hukum dari
    perseroan baru tersebut.

                                            31
  Pengambilalihan (Akuisisi)
Pasal 1 butir 11 UUPT
Pengambilalihan
 Adalah perbuatan hukum yang dilakukan
  oleh badan hukum atau orang
  perseorangan untuk mengambil alih
  saham Perseroan yang mengakibatkan
  beralihanya pengendalian atas
  perseroan tersebut.

                                      32
   Pengambilalihan (Akuisisi)
Pasal 1 butir 3 PP 27/1998:
Pengambilalihan
   Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
    atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik
    seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan
    yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian
    terhadap Perseroan tersebut.
Pasal 1 butir 4 PP 28/1999:
Akuisisi
   Adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang
    mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap
    bank.

                                                     33
    Pengambilalihan (Akuisisi)
   Dari rumusan UUPT mengenai Pengambilalihan, kita
    dapat melihat suatu langkah penyempurnaan rumusan
    yang telah diambil oleh UUPT. Jika dalam UUPT lama
    (Undang-undang No. 1 Tahun 1995) dikatakan:
   Bahwa Pengambilalihan dilakukan melalui
    pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham
    yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian.
   Pendirian tersebut ternyata tidak diambilalih oleh
    UUPT (yang baru) yang tidak lagi mempersyararatkan
    pengambilalihan sebagian besar atau seluruh untuk
    terjadinya Pengambilalihan.



                                                     34
    Pengambilalihan (Akuisisi)
   UUPT (yang baru) secara lugas menyatakan
    Pengambilalihan tersebut telah terjadi dengan
    Pengambilalihan suatu jumlah saham (dalam
    jumlah berapapun) yang dapat mengakibatkan
    terjadinya peralihan pengendalian.

   Definisi Pengendali menurut Peraturan
    Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang
    Pengambilalihan Perusahaan Terbuka:



                                                35
   Pengambilalihan (Akuisisi)
Pengendalian Perusahaan Terbuka adalah:
1.  Pihak yang memiliki saham 25 atau lebih, kecuali
    pihak tersebut dapat membuktikan tidak
    mengendalikan Perusahaan Terbuka; atau
2.  Pihak yang mempunyai kemampuan, baik
    langsung maupun tidak langsung untuk
    mengendalikan Perusahaan Terbuka dengan cara:
   a. Menentukan diangkat dan diberhentikannya
       direksi atau komisaris; atau
   b. Melakukan perubahan anggaran dasar
       Perusahaan Terbuka


                                                   36
             Pemisahan
Terdapat 2 jenis pemisahan menurut
   UUPT (Pasal 135 ayat (1))
  1. Pemisahan murni, atau
  2. Pemisahan tidak murni




                                     37
                 Pemisahan
Ad. 1. Pemisahan murni (zuivere splitsing = absolute
    division) yang mengakibatkan seluruh aktiva dan
    pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2
    (dua) atau lebih Perseroan lain yang menerima
    peralihan dan Perseroan yang melakukan
    pemisahan berakhir karena hukum, tanpa
    dilakukan likuidasi terlebih dahulu
Ad. 2 Pemisahan tidak murni (afsplitsing = spin off
    atau partial division with hive-off atau demerger)
    yang mengkibatkan sebagian aktiva dan pasiva
    Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu)
    atau lebih Perseroan lain yang menerima peralihan
    dan Perseroan yang melakukan pemisahan tetap
    ada (tidak berakhir).

                                                     38
            Pemisahan
Bentuk Pemisahan lainnya:
1. Pemisahan Hibrida
2. Pemisahan Pemegang Saham
3. Pemekaran Usaha
   (sesuai (i) Kepmenkeu No.
   422/KMK.04/1998 sebagaimana diubah
   dengan Kepmenkeu No.
   469/KMK.04/1998, dan (ii) SE Dirjen
   Pajak No. SE-21/PJ.42/1999)
                                     39
             Pemisahan
Pemisahan Hibrida
 Pemisahan yang mengakibatkan seluruh
   passiva dan aktiva Perseoran yang
   melakukan pemisahan beralih karena
   hukum kepada satu atau lebih Perseroan
   lain yang didirikan dalam rangka
   pemisahan tersebut dan Perseroan yang
   melakukan pemisahan tidak menjadi
   berakhir namun menjadi pendiri dari
   Perseroan yang baru didirikan dalam
   rangka pemisahan tersebut.

                                            40
               Pemisahan
Pemisahan Pemegang Saham
  Terjadi dalam hal diantara para pemegang saham
   terdapat ketidakcocokan dan untuk mengakhiri
   ketidakcocokan tersebut mereka sepakat
   memisahkan aktiva dan passiva Perseroan
   tersebut kedalam 2 (dua) Perseroan baru (baik
   yang sengaja didirikan untuk itu maupun
   Perseroan yang sudah berdiri) yang akan
   menerima pemisahan tersebut dan masing-masing
   persero akan duduk sebagai persero dalam
   Perseroan yang menerima pemisahan tersebut.



                                                41
                Pemisahan
Pemekaran Usaha
  Pemisahan atau badan usaha menjadi dua badan
   usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan
   usaha dan mengalihkan sebagai aktiva dan passiva
   kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan
   tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

   Pasal 3
   (Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998)
   Wajib Pajak yang belum “Go Public” yang akan
   melakukan penawaran umum perdana (Initial Public
   Offering) dapat melakukan pengalihan harta dalam
   rangka pemekaran usaha dengan menggunakan
   nilai buku.
                                                 42
             Pemisahan
Pasal 4
(Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 jo
Kepmenkeu No. 469/KMK.04/1998)
1) Untuk dapat melakukan penggabungan,
   peleburan, atau pemekaran usaha dengan
   menggunakan nilai buku sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wajib
   Pajak wajib mengajukan permohonan kepada
   Direktorat Jenderal Pajak dan melunasi seluruh
   utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait


                                                43
             Pemisahan
2) Wajib Pajak yang melakukan penggabungan
   atau peleburan usaha dengan menggunakan
   nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
   tidak boleh mengalihkan kerugian/sisa badan
   usaha lama, kecuali
  a) Wajib Pajak tersebut melakukan aktiva tetapnya
     terlebih dahulu; dan
  b) Masih aktif menjalan usaha; dan
  c) Wajib Pajak yang menerima penggabungan usaha atau
     Wajib Pajak hasil peleburan usaha harus aktif
     menjalankan usaha sekurang-kurangnya sampai
     dengan 2 (dua) tahun setelah selesainya proses
     penggabungan atau peleburan usaha



                                                    44
      PERLINDUNGAN TERHADAP
           STAKEHOLDER
Pasal 126 ayat (1) UUPT
1. Perbuatan hukum Penggabungan,
   Peleburan, Pengambilalihan, atau
   Pemisahan wajib memperhatikan
   kepentingan
  a) Perseroan, pemegang saham minoritas,
     karyawan Perseroan,
  b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari
     Perseroan; dan
  c) Masyarakat dan persaingan sehat dalam
     melakukan usaha

                                             45
      PERLINDUNGAN TERHADAP
           STAKEHOLDER
Penjelasan:
 Ketentuan ini menegaskan bahwa
   Penggabungan, Peleburan,
   Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak
   dapat dilakukan apabila akan merugikan
   kepentingan pihak-pihak tertentu.
 Selanjutnya, dalam Penggabungan,
   Peleburan, Pengambilalihan, atau
   Pemisahan harus juga dicegah
   kemungkinan terjadinya monopoli atau
   monopoli dalam berbagai bentuk yang
   merugikan masyarakat.

                                            46
         PERLINDUNGAN TERHADAP
              STAKEHOLDER
Pasal 126 ayat (2) UUPT
2.  Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan
    RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan,
    Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Penjelasan:
    Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan,
     Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak
     meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai
     dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana
     dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan
     Pasal 125 ayat (6) huruf d.




                                                                47
         PERLINDUNGAN TERHADAP
              STAKEHOLDER
Pasal 126 ayat( 3) UUPT
3.  Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
    menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan,
    Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127 ayat (2) UUPT
2.  Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan,
    Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib
    mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1
    (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada
    karyawan dari Perseroan yang akan melakukan
    Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
    Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
    hari sebelum pemanggilan RUPS




                                                            48
       PERLINDUNGAN TERHADAP
            STAKEHOLDER
   Penjelasan:
   Pengumuman dimaksudkan untuk
    memberikan kesempatan kepada pihak-
    pihak yang bersangkutan agar mengetahui
    adanya rencana tersebut dan mengajukan
    keberatan jika mereka merasa
    kepentingannya dirugikan.




                                              49
         PERLINDUNGAN TERHADAP
              STAKEHOLDER
Pasal 122 ayat (2) dan (3) UUPT
(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu,
(3) Dalam hal berkhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2):
   a)   Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau
        meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang
        menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan
   b)   Pemegang saham Perseoran yang menggabungkan atau
        meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham
        Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasi
        Peleburan, dan
   c)   Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir
        karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau
        Peleburan mulai berlaku




                                                                 50
               Monopoli
  Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang
   Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
       Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999)

Pasal 1 butir 1, 2 dan 6 UU No. 5/1999
1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi
   dan atau pemasaran barang dan atau atas
   penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku
   usaha atau satu kelompok pelaku usaha

                                           51
                   Monopoli
2.   Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan
     ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang
     mengakibatkan dikuasinya produksi dan atau
     pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu
     sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak
     sehat da dapat merugikan kepentingan umum
6.   Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan
     antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
     produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
     yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
     melawan hukum atau menghambat persaingan
     usaha


                                                   52
               Monopoli
Pasal 17 UU No. 5/1999
1. Pelaku usaha dilarang melakukan
   penguasaan atas produksi dan atau
   pemasaran barang dan atau jasa yang
   dapat mengakibatkan terjadinya praktek
   monopoli dan atau persaingan usaha tidak
   sehat
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap
   melakukan penguasaan atas produksi dan
   atau pemasaran barang dan atau jasa
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
   apabila :

                                              53
                   Monopoli
a.   Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum
     ada substitusinya; atau
b.   Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat
     masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau
     jasa yang sama; atau
       Penjelasan:
       Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain
        adalah pelaku usaha yang mempunyai
        kemampuan bersaing yang signifikan dalam
        pasar bersangkutan

c.   Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
     usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh
     persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
     tertentu
                                                        54
                 Monopoli
Pasal 128 (UUPT)
1. Rancangan Penggabungan, Peleburan,
   Pengambilalihan atau Pemisahan yang telah
   disetujui RUPS dituangkan kedalam akta
   Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
   Pemisahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam
   bahasa Indonesia.
2. Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan
   langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan
   dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
3. Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian
   Perseroan hasil Peleburan


                                                    55
                       Monopoli
Pasal 129 (UUPT)
1. Salinan Akta Penggabungan Perseroan
   dilampirkan pada :
     a)   Pengajuan permohoanan untuk mendapatkan persetujuan
          Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
          atau
     b)   Penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang
          perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
          Pasal 21 ayat (3)
2.    Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai
      perubahan anggaran dasar, salinan akta
      Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri
      untuk dicatat dalam daftar Perseroan



                                                             56
                 Monopoli
Pasal 130 (UUPT)
  Salinan akta Peleburan dilampirkan pada
   pengajuan permohonan untuk mendapatkan
   Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan
   hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
Pasal 131 (UUPT)
1. Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib
   dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan
   kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
2. Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan
   secara langsung dari pemegang saham, salinan
   akta pemindahan hak atas saham wajib
   dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan
   kepada Menteri tentang perubahan susunan
   pemegang saham.                               57
                    Monopoli
Pasal 26 (UUPT)
  Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam
   rangka Penggabungan atau Pengambilalihan
   berlaku sejak tanggal:
  a.   persetujuan Menteri;
  b.   kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri;
       atau
  c.   pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima
       Menteri, atau
  d.   kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan
       atau akta Pengambilalihan




                                                             58
UU No. 40 Th. 2007
        vs
  UU Perbankan



                     59
Proses Penyehatan Bank oleh PSP
 PSP   tidak lulus fit and proper test BI, ybs
  harus melepaskan kepemilikan sahamnya
  dalam jangka waktu tertentu.
 Jika tetap tidak dapat melepaskan
  kepemilikan sahamnya. Ybs hanya dapat
  memperoleh dan malaksanakan hak sbg
  PSP sampai dengan maks 10 %.


                                              60
Proses penyehaan Bank oleh PSP
 PBI No.5/25/PBI/2003 vs Ps 48 UUPT.
 PBI pada dasarnya sejalan dengan Ps 48
  UUPT.
 Ps 48 UUPT :
 Ayat (1) : Saham Perseroan dikeluarkan atas
  nama pemiliknya.
 Ayat (2) : Persyaratan kemepilikan saham dapat
  ditetapkan dalam anggaran dasar dengan
  memperhatikan persyaratan yang ditetapkan
  oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
  ketentuan peraturan perundang-undangan

                                               61
Proses penyehatan Bank oleh PSP
 Ayat (3) : Dalam hal persyaratan
 kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (2) telah ditetapkan
 dan tidak terpenuhi, pihak yang
 memperoleh kepemilikan saham tersebut
 tidak dapat menjalankan hak selaku
 pemegang saham dan saham tersebut
 tidak diperhitungkan dalam kuorum yang
 harus dicapai sesuai dengan ketentuan
 UU ini dan/atau anggaran dasar.
                                            62
Proses penyehatan bank oleh PSP
 UUPT mencabut hak PS dan saham tdk
  diperhitungkan dalam pengambilan kuorum
  RUPS.
 Di pihak lain PBI No.5 masih memberi
  kemungkinan melaksanakan hak PS sampai
  dengan maks 10 %.
 Disamping itu terdapat kewenangan BI untuk
  meminta PSP melakukan tambahan setoran
  modal dalam hal bank mengalami kesulitan
  likuiditas yang membahayakan kelangsungan
  usahanya.
                                               63
Proses penyatahan Bank oleh PSP
 PBI No.5 sejalan dg UUPT, ya !. Namun isinya
  tidak sepenuhnya sama. UUPT menghilangkan
  hak PS dan meniadakan hak suara , sdg PBI
  masih memberi toleransi hak sampai dengan
  maks 10 %. Pertanyaannya : ketentuan mana
  yang harus diikuti ?.
 Menjawab persoalan ini , jawabannya adalah
  bagaimana kita menempatkan UUPT
  disandingkan dengan PBI, mana yang lebih
  tepat untuk diikuti atau diberlakukan.

                                                 64
Proses penyehatan Bank oleh PSP
 Menurut    saya , PBI yang berlaku. Alasan
  yuridis saya : UUPT sendiri telah memberi
  peluang pengaturan menyimpang dari
  asas umum tentang hak kepemilikan
  saham ( Ps 48 ayat (2) UUPT ).
 Jadi , jika AD PT Bank mengatur
  ketentuan seperti dalam PBI, maka AD PT
  bank tersebut yang berlaku.

                                           65
Proses penyehatan bank oleh PSP
   Bagaimana dengan wewenang BI untuk minta
    PSP menambah setoran modal dalam hal bank
    mengalami kesulitan likuiditas ?. Menurut hemat
    saya, tetap ketentuan BI yang harus
    diperlakukan lebih dulu, bukan UUPT. Ratio
    legisnya : Jika UUPT yang diberlakukan lebih
    dulu, PS akan bisa berdalih : oleh karena hak-
    hak saya sudah dicabut berdasarkan UUPT
    karena tidak mampu memenuhi persyaratan
    kepemilikan saham, maka saya juga tidak mau
    melaksanakan kewajiban tambahan setoran
    modal tersebut.

                                                  66
Proses penyehatan Bank oleh PSP
 Jika argumen PS ini dibenarkan, maka akan
  terjadi bank menghadapi kesulitan likuiditas,
  namun PSP tidak mau ambil risiko. Apa hal
  seperti ini benar menurut hukum perbankan ?.
 Baru, jika PSP benar-benar tidak mampu. BI
  bisa mengambil langkah ( pengaturan ) yang
  lain, misalnya : apakah akan dijual, dicabut ijin
  banknya, likuidasi, dstnya.
 Berarti melibatkan PSP pada fase ini menurut
  saya masih tetap relevan.

                                                      67
            Holding Company
 Holding Company atau group company
 (Inggris) atau concern ( Bld ) : suatu
 susunan dari suatu perusahaan
 (PT,CV,FA) yang secara yuridis tetap
 mandiri sebagai badan hukum, namun
 satu dengan lainnya merupakan satu
 kesatuan ekonomis yang dipimpin oleh
 satu perusahaan induk.

                                          68
          Holding Company
 Dengan demikian suatu holding company
  adalah gabungan atau susunan dari perusahaan
  yang secara yuridis mandiri, namun satu dengan
  yang lain terkait begitu erat sehingga
  membentuk suatu kesatuan ekonomi yang
  tunduk pada satu pimpinan dari suatu
  perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
 Keberadaan pimpinan sentral merupakan syarat
  penting untuk membentuk holding.


                                              69
         Holding Company
 PBI Kepemilikan Tunggal Bank mulai
  memperkenalkan Bank Holding Company
  yang berbentuk PT yang hanya bertindak
  selaku pemegang saham Bank.
 Apa ketentuan ini inheren dengan
  ketentuan UUPT yang mengatur bahwa
  PT harus memiliki kegiatan usaha untuk
  mencapai maksud dan tujuan PT yang
  harus dirinci secara jelas dalam AD PT ?

                                             70
             Holding Company
   Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita perlu
    kembali kepada doktrin “ lex specialis derogat legi
    generali “. Menurut hemat saya : hukum bank adalah
    hukum khusus yang harus diberlakukan lebih dahulu
    berhadapan dengan UUPT sebagai hukum umum.
   Kalaupun PBI Kepemilikan Tunggal ini dihadapkan
    dengan ketentuan Pasal 15 UUPT yang mengatur
    tentang AD PT dan ketentuan Pasal 18 yang mengatur
    tentang PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta
    kegiatan usaha yang dicantumkan dalam AD PT sesuai
    ketentuan UUPT, menurut hemat saya PBI tersebut juga
    tidak bertentangan atau inkonsisten.


                                                       71
             Holding Company
   Argumen yuridis saya : “ Pengaturan Bank
    Holding hanya boleh sebagai pemgang saham
    Bank, bukankah hal itu dapat ditafsirkan sebagai
    telah sejalan dengan maksud dan tujuan serta
    kegiatan usaha PT Bank dimana Bank Holding
    bertindak sebagai PS. Tujuan bertindak sebagai
    pemegang saham tidak lain adalah untuk
    mendukung pencapaian maksud dan tujuan
    didirikannya PT tersebut, yaitu ,mendukung
    keberadaan Bank anak yang menjadi satu
    kesatuan ekonomis dari Bank Holding tersebut.

                                                   72
   Invesment Holding (skenario PBI No. 8/16/2006)
                     Indonesian Bank Holding Company


       Mandiri           BNI           BRI           BTN          BEI*)

                         Independent Business Unit



                 Indonesian Bank Holding Company
                     Indonesian Bank Holding Company
Non-production


   Finance         Marketing      Purchasing         Audit & IT     Others

                 Production


                 Mandiri         BNI          BRI          BTN            BEI*)
                               Independent Business Unit

                                                                                  73
    Special Purpose Vehicle ( SPV )
         dan Paper Company
 Adanya ketentuan bagi bank untuk memenuhi
  modal inti minimum (MIM) 80 m dan 100 m pada
  akhir tahun 2007 dan 2010, telah menyebabkan
  munculnya calon2 investor yang akan
  mengakuisisi bank sekaligus menyuntikkan
  dana untuk memenuhi MIM tersebut.
 Dalam praktek ada investro yang berbentuk SPV
  atau Paper Company yang akan menjadi calon
  PS Mayoritas . Bagaimana menyikapi hal ini ?


                                             74
     SPV dan Paper Company
 Menurut saya, SPV dan paper Company
  memang berbeda nature bisnisnya dengan
  bisnis perbankan.
 Oleh karena itu lebih baik BI memberlakukan
  pembatasan terhadap kehadiran investor yang
  seperti ini. Lebih-lebih Paperless Company yang
  ditinjau dari sistem hukumnya sangat berbeda
  dengan sistem hukum PT kita yang masih
  berkiblat ke tradisi Eropa Kontinental.


                                                75
    SPV dan Paper Company
 SPV dan paper Company bisa diduga hanya
  merupakan “ kendaraan “ dari PSP untuk masuk
  kembali menguasai bank miliknya yang
  kekurangan dana untuk memenuhi MIM,namun
  secara yuridis formal sulit untuk dibuktikan.
 Apalagi jika SPV atau Paper Company itu
  didirikan di negara-negara yang sistem
  hukumnya berbeda dengan sistem hukum yang
  berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur
  tentang PT dan PT Perbankan.

                                              76

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:567
posted:3/26/2012
language:
pages:76
bagaskara2007 bagaskara2007
About