Docstoc

Syarat-syarat Pembukuan

Document Sample
Syarat-syarat Pembukuan Powered By Docstoc
					        Syarat-syarat Pembukuan Umum
            Tujuan pembukuan pada dasarnya adalah untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
            sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.
            Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari
            pembukuan tersebut. Agar PPN dan PPn BM dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus
            mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah
            harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas
            pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
            dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah
            Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
            Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di
            Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-
            undangan perpajakan menentukan lain.
            Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pembukuan untuk tujuan perpajakan harus
            memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
        a.   Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan
            atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
        b.   Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan-catatan mengenai harta, kewajiban atau utang,
            modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat diketahui besarnya
            pajak yang terutang.
        c.   Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan bahasa
            Indonesia dengan huruf Latin dan angka Arab dengan satuan mata uang Rupiah.
            Menteri Keuangan dapat menetapkan penggunaan bahasa asing selain bahasa Indonesia dan mata
            uang selain Rupiah dalam rangka penyelenggaraan pembukuan.
        d.    Pembukuan diselenggarakan dengan taat asas dan diselenggarakan sesuai dengan kelaziman
            pembukuan.
        i.   Taat asas
            Yang dimaksud dengan prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode
            pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, jika Wajib Pajak sekarang menggunakan stelsel akrual
            untuk selanjutnya juga harus menggunakan stelsel akrual. (Ketentuan ini sebenarnya menganut
            sistem konsistensi, sehingga laporan keuangan dapat dibaca sama dari tahun ke tahun, di samping
            itu untuk mencegah adanya upaya dari Wajib Pajak menggeser laba atau rugi). Taat asas dalam
            metode pembukuan misalnya:
            Penerapan stelsel pengakuan penghasilan
            Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP dan penjelasannya, diatur bahwa pembukuan
            diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dengan
            demikian peraturan memperbolehkan wajib pajak untuk menggunakan metode cash basis atau
            accrual basis.
            Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pada prinsipnya pengakuan
            penghasilan (dan biaya) secara fiskal dikaitkan dengan metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak
            secara taat asas. Apabila pembukuan diselenggarakan dengan metode akrual, maka pengakuan
            penghasilan dari transaksi penjualan barang dagangan telah terjadi pada saat penyerahan faktur
            tagihan, meskipun pengambilan barang dan/atau pelunasan harga jual belum dilakukan.
            Tahun buku
            Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender, atau dari 1 Januari sampai dengan
            31 Desember). Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim,
            maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk
            6 (enam) bulan pertama atau lebih.
contoh:     Pembukuan 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009, tahun pajaknya adalah tahun 2008.
            Pembukuan 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2010, tahun pajaknya adalah tahun 2010.
             Metode penilaian persediaan, di dalam perpajakan penilaian persediaan barang hanya boleh
            menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok
            hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang
            didapat pertama (“first-in first-out atau disingkat FIFO”).
            Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan
            harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.
            Metode penyusutan dan amortisasi
    Metode penyusutan dan amortisasi untuk tujuan perpajakan telah ditentukan sebagai berikut:
-   untuk bangunan hanya boleh menggunakan penyusutan dengan metode garis lurus.
-    untuk aktiva bukan bangunan dapat memilih menggunakan penyusutan atau amortisasi dengan
    menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun
-   masa manfaat bangunan ditentukan 10 tahun atau 20 tahun, sedang untuk aktiva selain bangunan
    dan aktiva tidak berwujud, telah ditentukan berdasarkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau
    kelompok 4.
Masalah penyusutan akan dibahas lebih lanjut di bab Aktiva Tetap.
ii. Sistem akrual dan sistem kas
    Stelsel akrual (accrual basis accounting method) adalah suatu metode akuntansi yang mencatat atau
    mengakui beban maupun pendapatan pada saat terjadinya, yaitu beban dicatat pada saat barang-
    barang atau jasa diterima, sedang pendapatan dicatat pada saat barang-barang atau jasa diserahkan
    tanpa menghiraukan saat pengeluaran atau penerimaan kas dari yang bersangkutan.
    Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode
    persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode
    lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate,
    dan lain-lain.

       Stelsel kas (cash basis accounting method) adalah suatu metode akuntansi di mana biaya atau
       pendapatan dicatat saat dibayar atau diterima (saat penerimaan atau pengeluaran kas) tanpa
       menghubungkan dengan periode untuk kapan biaya atau pendapatan tersebut terjadi.
       Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya
       transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan
       pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan
       barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya
       ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya.
       Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan
       terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan
       mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak
       Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
        Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang
       tunai maupun yang bukan.
       Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
        Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya
       yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
       Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara konsisten.
       Dengan demikian penggunaan metode pembukuan untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan
       stelsel campuran, karena tidak ada yang murni, baik menggunakan metode stelsel akrual atau stelsel
       kas.
e.       Perubahan terhadap metode pembukuan (yang dimaksud dengan metode pembukuan, misalkan
       metode penyusutan, metode penilaian persediaan, dan sebagainya) dan/atau tahun buku, harus
       mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak (berdasarkan Keputusan Dirjen Nomor KEP-
       381/PJ./2003, wewenang pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak
       mengenai perubahan metode pembukuan dan/atau perubahan tahun buku yang kedua dan
       seterusnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP).
       Permohonan perubahan metode pembukuan:
i.      WP menyampaikan surat permohonan Perubahan Metode Pembukuan dan/atau tahun buku kepada
       Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar, dengan menyebutkan:
       Identitas WP;
       Perubahan Metode Pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang keberapa;
       Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan.
ii.     Permohonan tersebut harus dilampiri dengan:
       Bukti Pengiriman SPT Tahunan PPh tahun terakhir;
       Surat Pernyataan Wajib Pajak bahwa:
–     perubahan tahun buku/tahun pajak dikehendaki oleh pemegang saham di mana bila tahun buku tidak
       diubah akan mengakibatkan kesulitan dan/atau kerugian bagi perusahaan.
– permohonan perubahan tahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk
     melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang.
– tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan pergeseran laba/rugi
    untuk meringankan beban pajak.
f.   Bukti-bukti dan catatan pembukuan harus disimpan di Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun,
    tempat penyimpanan dokumen adalah.
i.  Wajib Pajak orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal.
ii. Wajib Pajak badan, di tempat kedudukan.
Sedang syarat-syarat penyimpanan bukti-bukti pembukuan antara lain.
i.   bukti-bukti pembukuan harus disimpan secara fisik untuk 3 (tiga) tahun pertama sesudah terutang
    pajak atau berakhirnya masa pajak.
ii.  penyimpanan secara elektronik berupa microfilm, scan ke dalam disket untuk dokumen perpajakan
    dan pendukungnya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dokumen yang berumur lebih dari 3 (tiga)
    tahun hingga tahun kesepuluh sesudah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.
    Ketentuan batas waktu penyimpanan ini dengan maksud agar apabila Dirjen Pajak akan
    mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih
    tetap ada dan dapat segera disediakan oleh Wajib Pajak. Di samping itu, kurun waktu 10 (sepuluh)
    tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar
    pembukuan atau pencatatan. Di samping itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan yang berlaku
    dalam UU Dokumen, tetapi menurut penulis ketentuan tersebut tidak lagi selaras setelah adanya UU
    No.38 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
    Tata Cara Perpajakan karena dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPh yaitu ”Wewenang yang diberikan oleh
    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
    melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun” (memori
    penjelasan), atau pembuat undang-undang mengacu pada Undang-Undang Dokumen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:92
posted:3/25/2012
language:Malay
pages:3