Prinsip Dasar Hukum Kontrak

Document Sample
Prinsip Dasar Hukum Kontrak Powered By Docstoc
					  PRINSIP-PRINSIP DASAR
HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI


                 Oleh
           Oriwianto, S.H.

             Disampaikan pada
   Sosialisasi Hukum Kontrak Konstruksi
      Direktorat Jenderal Bina Marga
           Jambi, 25 Maret 2010
                                          1
PENGERTIAN
HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

             dapat diartikan sebagai seperangkat
             peraturan yang mengatur hubungan
             manusia dengan manusia lainnya.
HUKUM
             sudah ada sejak sebelum manusia lahir
             ke dunia sampai dengan manusia itu
             meninggal dunia.


             yaitu keseluruhan dokumen yang
KONTRAK      mengatur hubungan hukum antara
KONSTRUKSI   Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
             penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

             adalah seperangkat peraturan yang
HUKUM
             mengatur hubungan hukum antara
KONTRAK
             Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
KONSTRUKSI
             penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
                                                     2
                    SUBYEK
                  PERJANJIAN



PENGUNA                              PENYEDIA
  JASA        PERJANJIAN / KONTRAK     JASA
                     OBYEK
                   PERJANJIAN




                    LAYANAN
                      JASA
                  KONSTRUKSI




PERENCANAAN        PELAKSANAAN       PENGAWASAN



                                                  3
Peraturan yang mengatur kontrak konstruksi
(PERDATA):

   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
   UU 18/1999 Jasa Konstruksi;
   PP 29/2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
   Keppres 80/2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah.
   Kepmen. Kimpraswil 339/KPTS/M/2003 Petunjuk
    Pelaks.Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pem.
   Kepmen. Kimpraswil 349/KPTS/M/2004 Pedoman
    Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi
   Kepmen PU 181/KPTS/M/2005 Standar dan Pedoman Jasa
    Konstruksi;
   Kepmen. PU 43/KPTS/M/2007 Standar dan Pedoman
    Pengadaan Pengadaan Jasa Konstruksi.
   Guidelines dari Negara pemberi pinjaman
                                                      4
Peraturan lainnya yang harus diketahui
(PUBLIK/PIDANA):


 UU 1/1946 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP
 UU 5/1999 : Larangan Praktek Monopoli dan
               Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 UU 28/1999 : Penyelenggara Negara yg Bersih dan
   Bebas dari KKN;
 UU 17/2003 : Keuangan Negara.
 UU 1/2004 : Perbendaharaan Negara.
 UU 31/1999 : Pemberantasan TPK;
 UU 20/2001 : Perub. UU 31/99 Pemberantasan TPK;
 UU 30/2002 : Komisi Pemberantasan TPK;

                                                 5
Pengertian PERJANJIAN dan KONTRAK

Perjanjian adalah: (Prof Subekti)
     ”suatu peristiwa dimana seorang berjanji
     kepada seorang lain atau dimana dua orang
     itu saling berjanji untuk melaksanakan
     sesuatu hal”.

Dalam KUHPerdata perjanjian diatur dalam buku III.
Pasal 1313 KUH Perdata definisi perjanjian adalah :

     ”suatu perjanjian dengan mana satu orang
     atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
     satu orang lain atau lebih”.

                                                      6
                                              Lanjutan

Pengertian PERJANJIAN dan KONTRAK

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan
melahirkan Perikatan bagi para pihak yang
membuatnya. (Pacta Sunt Servanda)
Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak berdasarkan
mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

• Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.
• Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.
                                                           7
Asas Kebebasan berkontrak

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa diberi kebebasan
mengenai apa saja yang akan diatur dalam perjanjian
(kontrak) sepanjang tidak betentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan.


Asas kebebasan berkontrak diatur dalam
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



                                                          8
Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata adalah sebagai
hukum pelengkap (optional law) dalam arti apabila
dikehendaki oleh para pihak ketentuan dalam KUHPerdata
dapat dikesampingkan.


Pasal 1338 KUHPerdata.
Kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

Artinya para pihak yang berkontrak terikat untuk
melaksanakan janji-janji yang telah disepakati, dan
bilamana salah satu pihak melanggar (wan prestasi) akan
memberikan konseksuensi hukum bagi pihak yang dirugikan
untuk menuntut ganti rugi akibat dari wan prestasi
tersebut.


                                                          9
Asas Konsensualisme

”suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat
tercapainya kata sepakat”.

Asas ini mengandung pengertian bahwa perjanjian
itu sudah sah dan sudah mengikat apabila sudah
dicapai KESEPAKATAN tanpa adanya suatu
formalitas, kecuali ditetapkan lain berdasarkan
undang-undang, misalnya perjanjian perdamaian,
hibah, perjanjian jual beli tanah yang harus
dilakukan secara tertulis/dengan akta notaris.




                                                  10
Ps. 22 UUJK & Ps. 20 PP 29/2000 :
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI dibuat secara
tertulis dan sekurang-kurangnya harus mencakup
ketentuan ttg:
   1.    Identitas para pihak;
   2.    Rumusan pekerjaan;
   3.    Masa pemeliharaan dan atau pemeliharaan;
   4.    Tenaga Ahli;
   5.    Hak dan kewajiban;
   6.    Cara pembayaran;
   7.    Cidera janji;
   8.    Penyelesaian perselisihan;
   9.    Pemutusan kontrak kerja konstruksi;
   10.   Keadaan memaksa;
   11.   Kegagalan bangunan;
   12.   Perlindungan pekerja;
   13.   Aspek lingkungan;
                                                    11
Syarat-syarat Sahnya suatu Perjanjian
Ps. 1320 HUHPerdata, Kontrak/perjanjian SAH apabila
memenuhi 4 (empat) sbb:

        1.   Kesepakatan para pihak;
        2.   Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
        3.   Mengenai suatu hal terentu;
        4.   Suatu sebab yang halal;

Syarat 1 dan 2 : menyangkut subyek (orang)
Syarat 3 dan 4 : menyangkut obyek (prestasi).



   Tidak memenuhi syarat subyektif ”dapat dibatalkan”
   Tidak memenuhi syarat obyektif ”batal demi hukum”.

                                                         12
 Syarat Sahnya Perjajian

              Kesepakatan (consensus)
                                            Subyek    orang
              Kecakapan (capacity)


1320 KUHPer

              Hal tertentu (certainty of
              terms)
                                            Obyek    prestasi
              Sebab yang Halal (legality)



                                                           13
Kesepakatan (Consesus)
                    o Inti/pokok perjajian (obyek/prestasi)
        Kehilafan   o Thd suatu konsep
                    o ketidak sesuaian kontrak dgn negosiasi



                    o Psychis (vis compulsiva) → relatif
Bebas   Paksaan     o Bukan paksaan phisik



                    o Suatu rangkaian kebohongan yang diatur
                    o perlu dipertimbangkan :
        Penipuan           - Taraf pendidikan
                           - Kecakapan org yg ditipu


                                                           14
Kecakapan (capacity)
                                       Ps. 1330 KUHPer.
                    Orang              • Orang blm dewasa
                                       • Dibawah Pengampuan


Subyek Hukum




                    Badan Hukum
                                              ?
Orang yang ”BELUM DEWASA”, orang yang ada dibawah
pengampuan (curatele) dianggap tidak cakap bertindak dalam
bidang hukum
                                                              15
SUATU HAL TERTENTU
adalah obyek perjanjian yaitu berupa layanan jasa konstruksi
(perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan).

Obyek perjanjian harus diatur dengan jelas, dan apabila obyek
yang diperjanjian tidak jelas dapat mengakibatkan batal demi
hukum atau tidak pernah ada suatu perjanjian atau kontrak.


SUATU SEBAB YANG HALAL
artinya obyek perjanjian harus merupakan sesuatu hal yang
LEGAL sehingga perjanjian atau kontrak tersebut menjadi sah
dan mengikat (binding).

Sesuatu yang legal diukur dari :
• tidak betentangan dg. undang-undang,
• tidak bertentangan dg. kesusilaan (moral) , atau
• tidak bertentangan dg. ketertiban umum.

                                                                16
SUBYEK dan OBYEK dlm KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

 Subyek kontrak adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian, yaitu:

    - ORANG PERSEORANGAN
      (natuurlijk persoon/natural person/private person), atau
    - BADAN HUKUM (rechtspersoon/artificial person).

(Ps. 14 UUJK) Subyek : PENGGUNA JASA dan PENYEDIA JASA.


 Obyek dari kontrak konstruksi adalah prestasi yang berupa
 kewajiban untuk memberikan / menyerahkan sesuatu,
 berbuat atau tidak berbuat sesuatu baik bagi Pengguna Jasa
 maupun Penyedia Jasa tentang layanan jasa konstruksi (Perencanaan,
 Pelaksanaan, dan Pengawasan)
                                                                     17
WAN PRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA

Wan prestasi (cidera janji ) yaitu keadaan dimana
salah satu pihak tidak melaksanakan atau lalai
melaksanakan prestasi yg menjadi obyek perjanjian.

Ps 1236 & Ps 1243 KUHPerdata: pihak yang melakukan wan
prestasi wajib mengganti kerugian yang dapat berbentuk biaya-
biaya, kerugian yang diderita, dan bunga.

Seseorang dinyatakan telah melakukan wan prestasi apabila

1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan akan dilakukan; ATAU
2. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana
   yang dijanjikan; ATAU
3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; ATAU
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
   dilakukan.
                                                                 18
Pasal 1238 KUHPerdata: pihak yang lalai tidak dapat dinyatakan
telah melakukan wan prestasi sebelum ada teguran (somasi) kepada
pihak yang melakukan wan prestasi.

Wan prestasi diatur dlm Ps 23 huruf g PP No. 29/2000
adalah:

1. Oleh Penyedia Jasa yang mepiputi:
      tidak menyelesaikan tugas;
      tidak memenuhi mutu,
      tidak memenuhi kuantitas;
      tidak menyerahkan hasil pekerjaan;

2. Oleh Penguna Jasa yang meliputi:
      terlambat membayar;
      tidak membayar;
      terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan.


Akibat hukum wan prestasi dapat mengakibatkan
pembatalan/pemutusan suatu kontrak/perjanjian.
                                                                   19
Ps 1266 KUHPerdata pemutusan kontrak harus dilakukan melalui
pengadilan.
Pemutusan dapat dilakukan oleh salah satu pihak tanpa
melalui pengadilan apabila para pihak sepakat mengabaikan
berlakunya Pasal 1266 KUHPerdata.

Keadaan Memaksa
Keadaan memaksa (keadaan kahar) atau overmacht
atau force majeure
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak
yang menyebabkan kewajiban yang ditentukan dalam dokumen
kontrak tidak dapat dilaksanakan.


Klausula keadaan memaksa harus ditentukan dengan jelas dan
tegas, bilamana perlu untuk menilai suatu keadaan memaksa
ditentukan oleh pihak ketiga yang independence.
                                                                20
Misalnya adanya perbedaan persepsi tentang banjir dan tanah
longsor tidak termasuk dalam kategori bencana alam tetapi
karena adanya penebangan hutan.

Ps 23 ayat (1) huruf j PP 29/2000, suatu keadaan
memaksa mencakup:
1. Resiko khusus
2. Macam keadaan memaksa lainnya; dan
3. Hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada
   keadaan memaksa
Kepmen Kimpraswil Nomor 349/KPTS/M/2004, yang termasuk
keadaan memaksa adalah sebagai berikut:
1. Peperangan;
2. Kerusuhan;
3. Revolusi;
4. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,
   tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan.
5. Pemogokan,
6. Kebakaran,
7. Gangguan industri lainnya.                                 21
Bentuk-bentuk Kontrak Konstruksi
Pasal 20 PP 29/2000 membedakan Kontrak kerja konstruksi
menurut bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan,
dan cara pembayaran.

Ps 21 PP 29/2000 membedakan 5 (lima) bentuk kontrak
konstruksi menurut bentuk imbalan yaitu:


 1. Lump Sum

 Yaitu kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
 jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap
 serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses
 penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia
 jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

                                                             22
Kontrak dengan bentuk Lump Sum oleh Nazarkhan Yasin
disebut dg Fixed Lump Sum Price yaitu:

“Kontrak Fixed Lump Sum Price” adalah suatu kontrak dimana
volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh
diukur ulang.

Contoh:
Volume Pekerjaan beton yg tercantum dalam kontrak   : 1000 m3
Hasil pengukuran ulang ternyata volumenya           : 989 m3
Pengguna jasa memerintahkan pengurangan volume      : 100 m3
Pembayaran kepada penyedia jasa = 1000m3 – 100m3    : 900 m3
(dan bukan 989m3 – 100m3 = 889m3)



Agar tidak terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kontrak
lump sum, maka pengertian lump sum harus diberi pengertian
yang jelas.
                                                                23
2. Harga Satuan

Yaitu kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti
dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya
didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh
penyedia jasa.


Kontrak harga satuan oleh Nazarkhan Yasin disebut dengan kontrak
Unit Price yaitu:


“Kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya
merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan
volume pekerjaan yang bebar-benar dilaksanakan”


                                                                   24
3. Biaya Tambah Imbalan Jasa

Yaitu kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
jangka waktu tertentu, dimana jenis-jenis pekerjaan dan
volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan
pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang
meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-
lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak.



4. Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;

Yaitu kontrak jasa yang merupakan gabungan antara lump
sum dan harga satuan dan/atau tambah imbalan jasa dalam
satu pekerjaan yang diperjanjikan sejauh disepakati pada pihak
dalam kontrak kerja konstruksi.
                                                                 25
5. Aliansi
Yaitu kontrak jasa dimana suatu harga kontrak referensi
ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui
ataupun diperinci secara pasti sedangkan pembayarannya
dilakukan secara biaya tambah imbal jasa dengan suatu
pembagian tertentu yang disepakati bersama atas
penghematan ataupun biaya lebih yang timbul dari perbedaan
biaya sebenarnya dan harga kontrak referensi.

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, kontrak dibedakan
dalam dua bentuk yaitu:

1. Kontrak tahun tunggal, yaitu pekerjaan yang pendanaan dan
   pelaksanaannya direncanakan selesai dalam satu tahun.
2. Kontrak tahun jamak, yaitu pekerjaan yang pendanaan dan
   pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari satu tahun.

                                                                26
Berdasarkan cara pembayaran, kontrak kerja konstruksi
dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:


1. Sesuai kemajauan pekerjaan, yaitu kontrak yang
   pengukuran hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan
   pekerjaan selain dilakukan dalam beberapa tahapan
   kemajuan pekerjaan, bisa juga dilakukan sekaligus pada
   saat pekerjaan fisik selesai 100%.

2. Secara berkala, yaitu kontrak yang pengukuran hasil
   pekerjaan secara berkala umumnya dilakukan secara
   bulanan pada tiap akhir bulan.




                                                            27
 Penyusunan Dokumen Kontrak, harus
 memperhatikan:

• Mengacu kepada peraturan, standar, SE yang
  berlaku, dan dicantumkan dalam dokumen.
• Dalam melaksanakan kontrak dapat dihindari
  permasalahan yang dapat merugikan keuangan
  negara, termasuk klaim pihak ketiga.
• Untuk kontrak di atas Rp 50 Milyar harus
  mendapat opini hukum dari Menteri PU cq. BPK
  SDM sebelum kontrak di tanda tangani.


                                            28
• Amanat Keppres 80/2003 (Ps. 31 ayat 7)
  “Kontrak di atas 50 Milyar Rupiah ditanda tangani
  setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang
  profesional”

• Dasar Hukum
   UU No. 18/1999 : Jasa Konstruksi
   PP No. 29/2000 : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
   Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya



                                                  29
Keputusan Kepala BPK-SDM
  No.35/KPTS/KK/2010
   Tgl 8 Februari 2010
          Tentang

 Tim Peneliti Bentuk Kontrak
   Pengadaan Barang/Jasa
    Tahun Anggaran 2010


                               30
Tugas Tim Peneliti

 Memberikan pendapat hukum yang bersifat profesional
  atas usulan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa di
  lingk. Kementerian PU yang bernilai di atas Rp 50 M.

Kewajiban:
 mengadakan sidang setiap waktu diperlukan,
 menyampaikan laporan Kepada Kep.BPK-SDM

Kewenangan:
 mengadakan hubungan dengan pejabat dan unit kerja
  terkait dalam pembuatan kontrak
 meminta keterangan kepada Pejabat/Pegawai yang
  terkait dalam pembuatan kontrak.



                                                         31
SE MENTERI PU No. 08/SE/M/2007
      Tanggal 9 April 2007

              Tentang

 Penerapan Sanksi Bagi Penyedia Jasa
Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di
      Lingkungan Departemen PU

                                       32
1. Daftar Hitam (Black List)
   Daftar Badan Usaha (kontraktor/konsultan) yang dikenakan
   sanksi karena telah melakukan perbuatan /tindakan melanggar
   peraturan yang berlaku pada proses pengadaan barang/jasa.

  a.    Tahap pra kontrak/pemilihan Penyedia Jasa
        Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan
        Melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa
        Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
           keterangan lain yang tidak benar
        Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
           dipertanggung jawabkan oleh panitia pengadaan

  b.    Tahap pelaksanaan kontrak
        Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak
           secara bertanggung jawab.
                                                                 33
Sanksi (waktu ± 2 tahun )
• Ka Satker/Ka SNVT, tidak mengikut sertakan
  penyedia barang/jasa di lingkungan Satker/SNVT
  yang bersangkutan.
• Ka Satker/Ka SNVT lapor kepada Menteri melalui
  eselon I dan Pejabat yang berwenang mengeluarkan
  Izin Usaha Penyedia Jasa/Konstruksi.
• Eselon I (Direktur Jenderal Bina Marga)
  menerbitkan daftar hitam (black list) dan
  disampaikan kepada BPKSDM
• BPKSDM menginformasikan daftar hitam tersebut
  kepada LPJK.N/LPJK.D.


                                                     34
2. Daftar Negatif (negatif list)

  a. Daftar Kontraktor yang belum memenuhi
     kewajibannya, sbgmn yg direkomendasikan hasil
     temuan audit hasil temuan oleh unit pengawas
     internal / eksternal.

  b. Yang masuk dalam Daftar Negatif tidak boleh
     mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan
     Satker/SNVT yang bersangkutan (selama
     kewajiban tersebut belum diselesaikan)



                                                     35
                     Bahan Diskusi
KASUS PIDANA
     Pembangunan Jalan Sanggi-Bengkunat.

A.   Dugaan TP Korupsi :
     Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 UU 31/1999 jo. UU No.20/2001
     Tentang Pemberantasan TP Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.

B.   Uraian Singkat Kasus :
     Terjadi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan
     jalan Sanggi-Bengkunat yang tidak sesuai kontrak karena jalan
     rusak, yang dilaporkan oleh LSM kepada Kejaksaan Tinggi.
     Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama antara Kejaksaan,
     Satker, Litbang Jalan terjadi penyimpangan spesifikasi yang
     mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 6.070.078.028,04.
     Satker dan Kontraktor akhirnya ditahan pihak Kejaksaan.
                                                                36
C. Tuntutan Jaksa:
    Satker dituntut hukuman : 5 Tahun penjara dan denda Rp. 2 M dan
    uang pengganti sebesar Rp. 500 Juta.

D. Analisa Kasus: berdasarkan keterangan Saksi Ahli
        Status kontrak sudah PHO blm FHO (blm serah terima ke-2).
        Kerusakan jalan yang mengakibatkan kerugian negara masih
         menjadi tanggung jawab para pihak (karena belum FHO)
        Dalam perkara ini belum ada kerugian negara krn kerusakan
         jalan masih menjadi tanggung jawab para pihak/kontraktor.

E. Putusan Hakim: 2 Mei 2008
   PN : Satker dihukum 2 th Penjara dan uang pengganti Rp. 50 juta.
   PT : Hukuman menjadi 1 tahun dan uang pengganti Rp. 50 juta
   MA: Putusan Kasasi Terdakwa kalah, sehingga harus menjalani
    sisa hukuman.
                                                                37
KASUS PERDATA.
 a.    Th 2006 akibat kenaikan harga minyak dunia terjadi kenaikan
       harga aspal sehingga kontraktor merugi dan mengajukan
       permohonan penyesuaian harga kontrak kepada Ditjen Bina
       Marga.
 b.    Menteri PU mengusulkan penyesuaian harga kontrak kepada
       Menko Perekonomian, Menkeu, dan Ketua Bappenas yang
       isinya meminta agar kenaikan harga aspal termasuk force
       majeur karena termasuk gangguan industri yang tidak dapat
       diduga oleh panitia pada saat menyusun HPS, Pengguna Jasa
       maupun Penyedia Jasa.
 c.    Bappenas setuju kenaikan harga aspal dapat dimasukan
       kedalam force majeur/keadan kahar sesuai Lampiran I Bab II
       huruf C angka 2.a.15) butir a) Keppres 80/2003.
 d.    Dep PU menerbitkan SE No. 14/SE/M/2006 yang isinya:
      • kerugian akibat kenaikan harga aspal menjadi tanggung
           jawab para pihak.
      • kedua belah pihak melakukan perhitungan bersama
           diusulkan kpd Eselon I sebagai dasar addendum kontrak.
                                                                38
PERKEMBANGAN PERKARA

   Ditjen Bina Marga sampai dg tahun 2008 belum dapat memenuhi
   permintaan kontraktor utk menyesuaikan harga kontrak, akibatnya:

   1. Asosiasi Aspal Buton Indonesia (AABI) melakukan somasi
              kepada Dep PU Cq. Ditjen Bina Marga untuk membayar
              kerugian kontraktor jalan sebagai akibat kenaikan harga
aspal.
   2. Apabila somasi AABI tidak dipenuhi maka AABI akan
       menggugat Departemen PU ke Pengadilan.


MASALAH YANG DIHADAPI
   1. Penyesuaian harga kontrak sesuai Keppres 80/2003 berlaku
              untuk kontrak tahun tunggal.
   2. Pekerjaan jalan telah selesai sesuai kontrak (telah FHO,
      kontraktor telah dibayar 100% sesuai kontrak).                  39
KASUS JAMINAN PENAWARAN, DALAM TENDER
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SUMBAWA
• Peserta lelang yg kalah (PT. Nugroho Lestari) melaporkan ke KPPU:
  - Terlapor I : Panitia Lelang
  - Terlapor II : PT. Adhi Metro Jo.
  - Terlapor III : PT. Bahagia Bangun Nusa
  - Terlapor IV : PT. Eka Praya Jaya
• Obyek perkara : Paket Peningkatan Jalan Sejrong-Tetar-Lunyuk
  sepanjang 17 Km TA. 2008.
• Dugaan pelanggaran UU No.5/1999 Ps. 22 mengenai persekongkolan
  dalam tender:
  1. PT. Adhi Metro Jo selaku pemenang tender terdapat kekurangan
     persyaratan dalam dokumen penawaran.
  2. Terjadi penyesuaian dokumen antara Adhi Metro Jo, PT. Bahagia
     Bangun Nusa, dan PT. eka Praya Jaya.
                                                                 40
• Sanggahan dan Sanggahan Banding
  PT. Nugroho Lestari mengajukan Sanggahan kepada SNVT
  PT. Nugroho Lestari mengajukan Sanggahan Banding kpd Men PU
• Jawaban Sanggahan Banding, diminta agar Panitia melakukan
  evaluasi ulang.
• Dari hasil evaluasi ulang, terdapat kekeliruan/salah atas dukungan
  kekuangan yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Subang
  Malang, sehingga PT. Nugroho Lestari tetap dinyatakan Gugur.
• Karena tetap dinyatakan Gugur, PT. Nugroho Lestari mengajukan
  surat “sanggahan ulang” kepada SNVT dan Menteri PU. Jawaban
  Menteri PU menyatakan bahwa sanggahan banding tidak benar,
  dan proses pelelangan dapat dilanjutkan.



                                                                       41
Kasus Sanggah Banding

• Dalam dokumen lelang diatur bahwa lelang dilakukan dengan
  sistem Semi Eproc Plus artinya setiap penawaran harus
  memasukan dokumen penawaran dalam Website.
• (Yang terjadi) pada saat memasukan dokumen penawaran
  disampaikan oleh Panitia langsung dikembalikan, karena
  tidak memasukan dokumen penawaran kedalam Website.
• (Seharusnya) Dokumen penawaran diterima, dibuka, dan
  dievaluasi serta dicantumkan dalam BA Hasil Evaluasi
  Penawaran.
• (Masalahnya) Pemenang sudah ditetapkan dan kontrak
  belum ditandatangani, karena jawaban Sanggah Banding
  diminta untuk Lelang Ulang.

                                                          42
TERIMA KASIH


               43

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1328
posted:3/20/2012
language:
pages:43
Sinta Posmaria Sinta Posmaria Ms. http://www.pu.go.id/
About I'm just an ordinary person who wants to share knowledge and my learning. Here are the documents I want to share. Most of the documents come from internet for research purpose, if you have the copyrights of one of them, please tell me by mail sintaposmaria@gmail.com - Sinta Posmaria. Thank you very much.