Docstoc

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN

Document Sample
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN Powered By Docstoc
					                                                            Sistem Politik dan
                                                     Ketatanegaraan Indonesia

1. Garis Besar Politik Nasional dan Strategi Nasional
          Sistem politik adalah suatu sistem yang memiliki ruang lingkup di bidang politik, meliputi
bagian-bagian atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya
menyamngkut soal-soal politik, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan kenegaraan cq.
pemerintah. Sistem politik meliputi semua kegiatan yang menentukan kebijakan umum (public
policies) dan menentukan bagaimana kebijakann itu dilaksanakan.
          Dilihat dari pengelompokan yang timbul dari masyarakat, baik berupa lembaga-lembaga
kenegaraan maupun kemasyarakatan yang berpengaruh dalam suatu pembuatan kebijaksanaan
yang otoritatif dan mengikat masyarakat.
          Dilihat dari segi prosesnya, proses politik berarti suatu interaksi (proses saling pengaruh
mempengaruhi) antara bentuk struktur lembaa-lembaga dalam masyarakat yang keseluruhannya
merupakan struktur politik. Secara fungsional proses politik itu ditanggapi sebagai pengaruh timbal
balik antara fungsi input dan output yang disumbangkan oleh semua bentuk-bentuk struktural di atas.
          Berdasarkan pengaruh di atas, baik untuk kepentingan umum maupun sebagai
kebijaksanaan, pengertian tersebut diintegrasikan dalam memberi pengertian politik nasional. Untuk
suatu “kehidupan nasional” yang diinginkan baik yang bersifat ked dalam (nasional) maupun ke luar
(internasional), politik nasional merupakann jalan dan cara serta alat yang digunakan dalam
pencapaian. Pengertian politik nasional adalah asas haluan, usaha, serta kebijakan tindakan negara
tentang pembinaan (perencanaan,pembangunan, pemeliharaan, dan pengendalian), serta
penggunaan secara totalitas dari potensi nasional, baik yang potensional maupun yang efektif untuk
mencapai tujuan nasional.
          Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam
rumusannya dibagi ke dalam tahap-tahap utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah,, dan
jangka pendek. Politik nasional meliputi antara lain :
a. Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara
      harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia menuju bangsa yang bersatu, adil, makmur, dan
      terhormat.
b. Politik luar negeri, yang bersifat bebas aktif anti imperiaslisme dan anti kolonialisme dalam
      segala bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat
      penderitaan rakyat serta dan diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa Asia-
      Afrika dan negara-negara non blok.
c. Politik ekonomi, diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia
      sebesar-besarnya.
d. Politik pertahanan –keamanan,yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan
      serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan
      berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan.

        Perjuangan nasional untuk melaksanakan kebijakan nasional tidak hanya memerlukan
penggunaan diplomasi dan perang, tetapi jga kekuatan ideologi dan psikologi, kekuatan politik,
kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan –keamanan (di dalam perang ataupun di luar perang).
Seluruh kekuatan ini menghendaki integrasi, pengaturan, dan penusunan serta penggunaan yang
terarah dilandaskan pada pengetrtian strategi dan ruang lingkup. Strategi nasional adalah seni dan
ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional, yaitu ideologi, politik,
ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam) dalam masa damai
ataupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik
nasional.
          Dalam rangka nasional, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai tujuan nasional. Dengan demikian maka strategi nasional sebagai rencana dan
pelaksanaan harus dinamis disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan disamping nilai
“seni”.
          Sasaran strategi nasional adalah tujuan nasional meliputi sasaran ke dalam dan sasaran ke
luar. Sasaran ke dalam mewujudkan identitas dan integrasi nasional, sedangkan sasaran ke luar (1)
mendukung pepentingan nasional di dalam negeri; (2) memperjuangkan kedudukan terhormat di
dalam pergaulan antar bangsa; (3) mengadakan hubungan internasional lainnya, baik yang bersifat
bilateral maupun multilateral. Pola strategi nasional ke dalam dengan jalan persuasi, yaitu dengan
jalan mempengaruhi atau mengajak dan membujuk pihak lain agar yakin dengan maksud yang
dikemukakan. Strategi nasional ke luar ialah strategi tidak langsung denganpolitik luar negeri yang
dilaksanakan secara defensif dan konstruktif.
          Sebelum UUD 1945 di amandemen, perumusan politik nasional pada strata tertinggi dalam
bentuk GBHN ditetapkan oleh MPR, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Presiden Mandataris MPR,
yang dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu kabinet Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA.
Setelah UUD 1945 diamandemen, perumusan politik nasional dirumuskan dan ditetapkan oleh
Presiden.
          Menurut ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan prinsip kabinet presidensial, politik
nasional disusun bersama-sama dengan DPR, di mana DPR memberikan saran-saran dan
pendapatnya serta meminta keterangan-keterangan yang diperlukan kepada pemerintah. Ini
merupakan pronsip pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR.
          Agar strategi nasional berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh politik nasional,
terlebih dahlu harus diadakan pemikiran strategi melaksanakan telaahan strategi dan perkiraan
strategi.
          Telaahan strategi adalah sutu kajian terhadaplingkungan yang akan berpengaruh kepada
strategi yang akan ditempuh. Dalam menelaah lingkungan politik nasional perlu memperhatikan
beberapa hal yang menyangkut pembidangan, sasaran, pedoman pelaksanaan, sikap dan pendirian,
dan pengendalian perencanaan.
a. Pembdangan politik nasional meliputi ipoleksosbudhankmnas.
b. Sasaran bidang masing-masing ditentukan sehingga tujuann politik nasional dapat dicapai.
c. Pedoman pelaksanaan meliputi usaha pembiayaan, pengadaan, pengembangan, pengarahan
      sumber-sumber material, tenaga manusia, dan kekuatan in-material; pengerahan usaha dan
      tindakan di antara sikap umum terhadap pengadaan modal,, sikap dalam hal mengenai
      hankamnas seperti sistem Hankamrata, memelihara perdamaian dunia dan lain sebagainya
      dengan menggunakan prinsip-prinsip prioritas dan penentuan periode waktu.
d. Sikap dan pendirian: menggariskan sikap dan pendirian terhadap masalah-masalah nasional
      maupun internasional.
e. Pengendalian perencanaan dituangkan dalam strategi nasional seperti sikap Indonesia terhadap
      masalah hankam di Asia Tenggara ataupun perang terbatas/ketegangan yang terjadi di dunia;
      sikap Indonesia terhadap perkembangann rumah tangga ekonomi nasional dan masalah
      ekonomi wilayah Asia Tenggara.


2.   Sistem Pemerintahan Negara
        Sebagai buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan
yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Dengan perubahan-perubahan itu,, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945
mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format
kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara yang ada. Bahkan ada
pula organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan dari ketentuan UUD 1945. Dewan
Pertimbangan Agung yang sebelumnya diatur dalam Bab VI Pasal 16 ditiadakan dari naskah UUD
1945. Disamping itu ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada, seperti Mahkamah
Konstitusi, diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24C serta menurut ketentuan pasal III Aturan Peralihan
(Supriatnoko, 2006).
        Amandemen UUD 1945 menghasilkan pergeseran, perubahan, dan penambahan pasal-
pasal. Semula UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan
Tambahan berubah menjadi 20 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan
Tambahan. Tujuh kunci pokok sistem pemerinyahan negara menurut penjelasan tidak lagi
merupakan dasar yuridis, ikut mengalami perubahan, namun masih relevan dan penting dalam
pembahasan Batang Tubuh UUD 1945. Ketujuh Kunci Pokok tersebut adalah :
a. Indonesia ialah Negara Berdasar atas Hukum.
    Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rachstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
    belaka Machstaat), ini berarti bahwa negara – termasuk di dalamnya pemerintahan dan
    lembaga-lembaga negara lainnya – dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh
    hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang dimaksud dengan negara
    hukum bukan hanya negara berdasarkan hikum dalam arti formal, yaitu sebagai penjaga atau
    alat dalam menindak segala bentuk ketidakadilan, melainkan negara berdasarkan hukum dalam
    arti material, yaitu alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material :
    (1) adanya pembagian kekuasaan dalam negara – Pasal 2 ayat (1), 4, 5, 19, 20, 23E, dan 24 A –
        C;
    (2) diakuinya hak asasi manusia dan dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-
        undangan – Pasal 27 ayat (2), 28, 28A – 28J, 29 ayat (2) dan 31 ayat (1);
    (3) adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan (asas legalitas) – Pasal 1 Ayat(3);
    (4) adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak – Pasal 24;
    (5) semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan,
        wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan denga tidak ada kecualinya – Pasal 27
        ayat(1);
    (6) setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan –
        Pasal 27 ayat (2);
    (7) Pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat
        Indonesia – Pasal 28D, 31, 33, 34.


b.   Sistem Konstitusional
     Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional, tidak bersifat absolutisme. Pernyataan itu
     menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan menurut sistem konstitusional. Dalam sistem ini
     penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur negara dibatasi secara formal berdasarkan
     UUD 1945. Oleh karena itu kekuasaan aparatur negara dan pemerinyahan harus bersumber
     pada UUD 1945 atau undang-undang yang menyelenggarakan UUD 1945.

c.   Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:300
posted:3/20/2012
language:Indonesian
pages:5
Sevtiandy Muhammad Sevtiandy Muhammad Mr. http://blogkopong.hol.es
About Jika belum kenal saya pendiam.. Jika sudah kenal saya ga bisa diam..