Docstoc

SISTEM KONSTITUSI

Document Sample
SISTEM KONSTITUSI Powered By Docstoc
					4.3.     Sistem Konstitusi
         Pada hakikatnya, negara merupakan bentuk organisasi atau institusi politik yang pokok dalam
suatu wilayah yang berdaulat. Oleh karena itu negara sebagai sebuah institusi dapat menjalanan
tugas, fungsi, dan wewenangnya yang didasarkan pada suatu sistem aturan yang jelas dalam bentuk
konstitusi.
         Para pakar hukum terkelompok dalam dua pendapat tentang konstitusi yakni:
1. Yang membedakan. Kelompok ini membedakan arti konstitusi dengan UUD. Konstitusi memuat
    peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan UUD merupakan bagian tertulis dari
    konstitusi. L.J. van Apeldoorn termasuk dalam kelompok ini.
2. Yang mempersamakan. Kelompok ini mempersamakan arti konstitusi dengan UUD. Herman
    Heller membagi pengertiantian konstitusi menjadi tiga :
    a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan
         (mengandung arti politis dan sosiologis).
    b. Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat (mengandung arti
         hukum atau yuridis).
    c. Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi
         yang berlaku dalam suatu negara.

       E.C.S. Wade mengartikan UUD adalah naskah yang memberikan rangka dan tugas pokok dari
       badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut.
       Apabila negara dipandang sebagai kekuasaan atau organisasi kekuasaan, maka UUD dapat
       dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menentukan bagaimana kekuasaan
       dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, miisalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan
       yudikatif. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan
       menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubungan-hubungnan kekuasaan dalam suatu
       negara. C.F. Strong memberi pengertian konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang
       menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah (menyangkut
       hak asasi manusia).

        Berdasarkan pendapat para pakar hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
konstitusi meliputi peratruran tertulis dan tidak tertulis. UUD merupakan konstitusi tertulis. Dengan
demikian, konstitusi dapat diartikan sebagai :
1. suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para
    penguasa;
2. suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekali gus petugasnya dari suatu sistem politik;
3. suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara; serta
4. suatu gambaran yang menyangkut hak asasi manusia.

        Jadi, berdasarkan pengertian itu, UUD memiliki fungsi khusus dan merupakan perwujudan
hukum tertinggi yang harus ditaati oleh rakyat, oleh pemerintah, dan penguasa sekalipun. Di dalam
negara-negara yang mendasarkan dirinya pada demokrasi konstitusional, seperti negara Republik
Indonesia ini, UUD memiliki fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga
penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenwng-wenang. Dengan demikian, diharapkan
hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut konstitusionalisme.
        Carl J. Friedrich menegaskan bahwa konstitusionalisme, bahwa pemerintahan sebagai suatu
kumpulan kegiatan diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat tetapi yang dikenakan beberapa
pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu
tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Cara pembatasan yang
dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.
        Menurut Budiardjo (2000), setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai :
1. Organisasi negara, berisi hal-hal :
     a. Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
     b. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat atau federal dan pemerintah daeran atau
         negara bagian.
     c. Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintahan
         dan sebagainya.
     d. Bangunan hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara.
     e. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan negara tersebut.
2.   Hak-hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia yang pasti kepada warga negara dan
     negara sehingga kehidupan tata negara dapat berjalan tertib dan damai. Hak-hak warga negara
     tidak akan dilanggar oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan.
3.   Prosedur mengubah UUD. UUD suatu negara disusun berdasarkan kondisi sosial politik
     masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari
     pembangunan, modernisasi, dan timbulnya perkembangan-perkembangan baru dalam
     ketatanegaraan.
4.   Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, seperti dalam UUD 1945
     terdapat ketentuan yang melarang mengubah bentuk negara kesatuan. Ketentuan itu diperlukan
     untuk menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan suatu negara, hingga ada hal prinsip yang
     tidak boleh diubah sekalipun zaman telah mengalami perubahan.

        UUD dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum memiliki
fungsi sebagai berikut :
1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen (lembaga suprastruktur dan
    infrastruktur politik).
2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.
3. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan
    yang berlaku harus mengacu pada UUD.


                                          ooo000ooo

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:721
posted:3/20/2012
language:Indonesian
pages:2
Sevtiandy Muhammad Sevtiandy Muhammad Mr. http://blogkopong.hol.es
About Jika belum kenal saya pendiam.. Jika sudah kenal saya ga bisa diam..