ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS

Document Sample
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS Powered By Docstoc
					                       ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS

                                  Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum


A. Pendahuluan

       Kuantitas dan kualitas interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi
kebutuhan hidupnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya terus tumbuh dan berkembang
seiring dengan tantangan perubahan zaman. Pertumbuhan jumlah dan kebutuhan
hidup manusia yang diiringi dengan perkembangan teknologi modern yang begitu
cepat, membuat jumlah aktivitas dan cara manusia beraktivitas dalam memenuhi
kebutuhan dan ambisi hidupnya juga berubah dan semakin kompleks.1 Transaksi-
transaksi dalam lapangan bisnis (dunia usaha) semakin bervariasi dan telah
menimbulkan hubungan hukum – hubungan hukum yang semakin bervariasi pula.
Kontrak sebagai pernyataan keinginan yang mengikat secara hokum                                   semakin
memegang peranan yang strategis dalam hubungan interaksi yang bervariasi dan
kompleks tersebut. Kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan
transaksi      harus     tercantum       dalam      dokumen        kontrak,      agar     tidak       terjadi
persengketaan/perselisihan yang tentunya kontraproduktif dengan maksud awal para
pihak yang menyelenggarakan transaksi.
       Sehubungan dengan perkembangan interaksi manusia dalam memenuhi
kebutuhannya, Atiyah mengatakan bahwa peran hokum kontrak akan menjadi sentral,
setidaknya karena dua alas an berikut : (1). Dengan semakin meningkatnya produk
yang dihasilkan pekerja mengakibatkan semakin meningkatnya peralihan produk
tersebut dari seseorang kepada orang lain. (2). Dengan meningkatnya peran lembaga
pembiayaan yang semakin mendorong manusia untuk melakukan transaksi bisnis,
maka peran kontrak akan semakin dirasakan.2
       Memang diakui bahwa peran strategis kontrak sangat berhubungan dengan
aspek kultural individu pelaku kontrak.                Orang-orang dari negeri Barat (Amerika
Serikat dan Eropa) yang kultur hukumnya sangat litigious memandang kontrak sebagai
sesuatu yang sakral. Secara filosofis kontrak dipandang sakral karena merupakan

       1
           Roy Goode, Vommercial Law, (London : Penguin Books, 1995), hal. 3
       2
           Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, (Oxford : Clarendon Press, 1984), hal. 3
pernyataan keinginan bebas manusia yang bermartabat. Oleh karena itu, kontrak harus
dipatuhi oleh manusia yang bermartabat. Dalam konteks ini, kontrak selalu dipandang
sebagai dokumen hukum yang harus selalu dipatuhi. Hal ini berbeda dengan kebanyak
orang-orang Timur yang lebih mengedepankan unsur trust (kepercayaan) sebagai
fundamen transaksi. Kontrak secara umum dipandang sebagai bukti transaksi
sedangkan kepercayaan adalah jiwa dari transaksi tersebut., atau yang selalu disebutkan
dengan istilah trust rather than paper. Namun, dalam konteks masyarakat modern
dewasa ini menyandarkan diri semata-mata pada unsur kepercayaan adalah sulit tanpa
adanya dokumen yang secara jelas mengatur transaksi.
       Dalam teori hukum yang modern, peranan kontrak secara filosofis adalah untuk
mengurangi resiko dalam hubungan transaksi bisnis. Resiko dapat dihindari jika
kedudukan, hak, kewajiban dan tanggungjawab para pihak secara tegas tercantum
dalam dokumen kontrak. Setidaknya resiko mudahnya terjadi sengketa kontrak dapat
dihindari. Kontrak yang tidak tegas dan jelas akan senantiasa terbuka terhadap sengketa
atau perselisihan. Namun meskipun demikian, harus pula dipahami bahwa secara
prinsipil tidak ada kontrak yang benar-benar sempurna mengatur keinginan para pihak,
karena bagaimana pun juga dokumen kontrak diaktualkan dengan menggunakan
bahasa tulis yang dapat saja bersifat multi tafsir. Oleh karena itu, itikad baik para pihak
dalam melaksanakan kontrak adalah sesuatu yang diperhatikan oleh hukum dalam
menilai pelaksanaan kontrak.


B. Apa yang dimaksud dengan Kontrak


       Buku Ketiga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di
Indonesia yang mengatur tentang Perikatan tidak menggunakan kata ”kontrak”, tetapi
menggunakan kata Perjanjian (verbintenis). Perjanjian mengandung pengertian suatu
hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi
kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan
pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.3 Hubungan hukum yang timbul dari suatu
perjanjian adalah karena adanya tindakan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan


       3
           M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 6
oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan para pihak untuk memberikan
hak kepada pihak lain dan menuntut prestasi dari pihak lain tersebut adalah sumber
mengikatnya hubungan hukum dalam perjanjian tersebut.
        Pada dasarnya KUHPerdata tidak secara tegas memberikan defiisi perjanjian.
Pasal 1313 memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Sementara itu menurut Prof. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.4
        Ricardo Simanjuntak, membedakan pengertian perjanjian dengan kontrak.
Menurutnya pengertian perjanjian lebih luas dari pengertian kontrak. Suatu perjanjian
dapat saja tidak memiliki akibat hukum atau memiliki akibat hukum. Perjanjian yang
tidak memiliki akibat hukum hanya mengandung paksaan secara moral untuk
memenuhinya. Misalnya Perjanjian antar sahabat untuk bermain bola pada sore hari.
Perjanjian ini tidak memiliki akibat hukum apabila tidak dipenuhi. Sebaliknya
perjanjian yang memiliki akibat hukum, menimbulkan hak untuk menuntut kerugian
apabila prestasi yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Kontrak adalah
perjanjian yang mengikat dan yang memiliki konsekwensi hukum bila tidak dipenuhi.5
        Pengertian kontrak sebagaimana diungkapkan oleh Ricardo Simanjuntak
tersebut sejalan dengan pengertian kontrak menurut sejumlah ahli hukum dan praktisi
hukum. Anderson, Fox Twomey dalam bukunya Business Law memberikan pengertian
kontrak secara singkat sebagai an agreement creating an obligation (perjanjian yang
menimbulkan kewajiban). Demikian pula David Kelly, cs memberikan pengertian
kontrak sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum (contract is a legally
binding agreement).6 Sementara itu, Prof. Subekti menyatakan bahwa pengertian kontrak
lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan hanya kepada perjanjian ataupun
persetujuan yang tertulis.7



        4
          Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1990), hal. 1
        5
          Lihat Ricardo Simanjuntak, Tehnik Perancangan Kontrak Bisnis, (Jakarta : Mingguan Ekonomi
dan Bisnis KONTAN, 2006), hal. 25 – 27.
        6
          David Kelly, et.all., Business Law, (Cavendish Publishing Limited, 4th ed., 2002), hal. 104.
        7
          Subekti, loc.cit
        Sementara itu, dalam praktek di Amerika Serikat, kata "kontrak" lazim
digunakan untuk menandakan salah satu dari tiga konsep yang berbeda: (1) rangkaian
tindakan-tindakan yang digunakan oleh pihak-pihak untuk menyatakan persetujuannya
atas suatu perjanjian; (2) dokumen yang mereka tandatangani untuk membuktikan
persetujuan mereka; atau (3) hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan-
perbuatan mereka yang menimbulkan hak terhadap suatu pihak dan kewajiban
terhadap pihak lain.8
        Dalam prakteknya, penggunaan definisi tertentu tentang kontrak secara relatif
kurang penting. Yang penting adalah bagaimana dapat menentukan kapan suatu janji
akan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan kapan pelaksanaannya dapat
dikecualikan serta akibat hukum apa yang terjadi jika janji tersebut dilanggar.




C. Asas-asas Hukum yang Utama dan Hukum Kontrak


        Sebenarnya terdapat banyak asas hukum dalam hukum kontrak, tetapi pada
kesempatan ini akan diuraikan beberapa asas hukum yang utama saja, yakni asas
konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.


1. Asas Konsensualisme


        Suatu perjanjian sudah terjadi dan karenanya sudah mengikat para pihak yang
membuatnya sejak ada kata sepakat tentang unsur pokok dari perjanjian yang
dibuatnya. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah saha apabila sudah tercapai
kesepakatan mengenai unsur pokok dari perjanjian dan tidak diperlukan formalitas
tertentu. Misalnya perjanjian jual beli sudah terhadi sejak adanya kata sepakat tentang
barang dan harga sebagai unsur pokok dari perjanjian jual beli.


2. Asas kebebasan berkontrak



        8
           Ellips Project, Kontrak : Pendekatan-Pendekatan Civil Law dan Common Law, (Jakarta : Ellips,
2003), hal. 1
        Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang
menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-
undang bagi para pembuatnya. Kata ”semua” dalam pasal 1338 mengidentifikasikan
bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian
yang diatur KUH Perdata, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang
membuatnya. Namun meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak yang diatur
dalam pasal 1338 tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan
dan ketertiban umum.
        Asas kebebasan secara historis mengandung makna adanya lima kebebasan : (1).
kebebasan bagi para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak ; (2). kebebasan
untuk menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak ; (3). kebebasan bagi
para pihak untuk menentukan bentuk kontrak ; (4). kebebasan bagi para pihak untuk
menentukan isi kontrak, dan (5). kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara
pembuatan kontrak.9


3. Asas itikad baik


        Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) dari KUHPerdata yang
menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik
merupakan kewajiban tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh para pihak yang
mengikatkan diri dalam kontrak. P.L. Wry memberikan pengertian itikad baik dalam
hukum perjanjian sebagai berikut :


        ” bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti
        patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa
        akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan
        sendiri saja, tetapi juga melihat kepentingan pihak lain.”10

        Pandangan P.L.Wry mengenai asas itikad baik dalam kontrak, mengandung
pentingnya untuk memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan hak dan kewajiban
para pihak yang melakukan perjanjian. Namun,

        9
          Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan
Berkontrak, (Majalah Pajajaran : No. 3-4/1987). Hlm. 45
        10
             P.L. Wry, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Nederland, (Jakarta : Percetakan
Negara, 1990), hlm. 9
        J. Satrio memberikan pandangan yang lebih dapat diterima. Menurut ahli
hukum ini, ketentuan pengaturan itikad baik tersebut merupakan ketentuan yang
ditujukan kepada pengadilan.11 Dikatakan demikian karena sengketa para pihak
mengenai itikad baik dalam pelaksanaan kontrak hampir selalu dimintakan
penyelesaiannya kepada pengadilan. Bagaimana ukuran itikad baik dalam pelaksanaan
kontrak sangat tergantung pada rasa keadilan yang dimiliki oleh sang hakim ketika
memeriksa dan memutuskan sengketa itikad baik. Oleh karena itu, tidak ditemukan
adanya batasan yang tegas tentang itikad baik dalam praktek pengadilan. Di negeri
Belanda, penafsiran itikad baik dalam pelaksanaan kontrak lebih cenderung mengacu
kepada doktrin kerasionalan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. 12


D. Sahnya sebuah Kontrak Menurut Hukum


       Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat bagi para pihak yang
membuat perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dengan tegas menyatakan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian yang
dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang
hanya saja mengikatnya perjanjian terbatas pada para pihak yang membuat perjanjian
saja (vide Pasal 1340 KUHPerdata).
       Dengan demikian agar perjanjian tersebut mengikat sesuai Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat secara sah. Untuk mengetahui
apakah suatu perjanjian itu sah dan karenanya mengikat/ berkekuatan hukum bagi
para pihak, maka haruslah diukur dengan Pasal 1320 KHUPerdata.
       Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian
diperlukan (4) empat syarat :
  1)    Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
  2)    Kecakapan para pihak
  3)    Hal yang tertentu


        11
            J. Satrio, Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1995), hal. 166.
         12
            P.L. Wry, loc.cit.
 4)    Causa yang halal.


       Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian menurut
hukum perjanjian di Indonesia. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat
syarat tersebut agar perjanjian tersebut sah dan mengikat mereka yang memperjanjikan.


Ad.1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.


      Kesepakatan menurut hukum harus diberikan secara bebas. Oleh karena itu,
apabila sepakat yang diberikan karena adanya salah pengertian (dwaling), paksaan
(dwang) dan penipuan (bedrog), maka sepakat yang diberikan tersebut merupakan
“persetujuan kehendak yang cacat” (wilsgebrek). Terhadap sepakat yang demikian dapat
dilakukan pembatalan (vernietigbaar), tetapi bukan batal dengan sendirinya (batal demi
hukum).


Ad.2. Kecakapan para pihak


       Pihak (subjek) yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan untuk
memberikan persetujuan (kesepakatan). Artinya subjek tersebut adalah orang (termasuk
badan hukum) yang mampu melakukan tindakan hukum.


Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :
a. Orang-orang yang belum dewasa
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan
   pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
   membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah
   Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September
   1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap.
   Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.
Ad.3. Hal yang tertentu


       Objek suatu perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu, sekurang-
kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik hal itu mengenai benda yang berwujud
maupun tidak berwujud. Objek dari suatu yang diperjanjian dapat pula terdiri dari
barang yang “diharapkan” dimasa yang akan dating (Pasal 1334 KUH Perdata).


Ad.4. Causa yang halal


       Yang dimaksud dengan causa (sebab) yang halal adalah “isi” dan “tujuan” dari
perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan
umum dan kesusilaan. Oleh karena itu isi dan tujuan suatu perjanjian tidak dibenarkan
bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum (openbare orde) dan nilai-nilai
kesusilaan (geode zeden).


       Syarat pertama dan syarat kedua dari Pasal 1320 KUH Perdata tersebut
(kesepakatan para pihak dan kecakapan) merupakan syarat subjektif (menyangkut
subjek yang melakukan perjanjian) sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat
(haltertentu dan causa yang halal) adalah syarat objektif (menyangkut objek perjanjian).
       Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi
hukum (void ab initio) sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka
perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable). Perjanjian yang batal demi hukum
(void ab initio) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, sehingga hal ini berarti
dalam pandangan hokum tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian
yang dapat dimintakan pembatalannya (voidable) adalah perjanjian yang dari semula
tetap berlaku (mengikat para pihak) sampai adanya pembatalan putusan tersebut.
Terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan, maka apabila tidak dimintakan pembatalan,
maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.
       Apabila Pasal 1320 KUPerdata tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut
memiliki akibat hukum :
a. Para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian (vide Pasal 1338, 1339 dan Pasal 1340
   KHUPerdata).
b. Para pihak tidak saja terikat pada perjanjian, tetapi juga kepatutan, kebiasaan dan
   undang-undang (vide Pasal 1338, 1339 dan Pasal 1340 KHUPerdata)
c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak (vide
   Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata.




E. Wanprestasi dalam kontrak dan akibatnya


       Wanprestasi     terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak
melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi yang menjadi objek perikatan antara
mereka dalam kontrak. Dalam pasal 1233 KUH Perdata, prestasi yang harus dipenuhi
oleh para pihak dalam berkontak adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu, ataupun bahkan untuk tidak berbuat sesuatu. Artinya dalam hal
kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan prestasi tersebut tidak dijalankan atau
dijalankan dengan tidak semestinya, maka orang yang tidak menjalankan kewajiban
sesuai dengan yang telah disepakati tersebut akan dinyatakan wanprestasi (default).


       Wanprestasi seorang debitur dapat didasarkan empat alasan yakni :
   1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
   2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
   3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
   4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya


       Terjadinya wanprestasi dari mitra berkontrak merupakan ukuran yang sangat
penting bagi mitra berkontrak yang dirugikan untuk terlebih dahuu dibuktikan agar
dapat menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dideritanya akibat dari wanprestasi.
Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan sebagai
berikut :
       ”Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,
       barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai
       memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus
       diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
       waktu yang telah dilampaukannya.”

       Dari ketentuan pasal 1243 ini terdapat pengertian bahwa kewajiban untuk
membuktikan bahwa mitra berkontraknya telah melakukan wanprestasi ada pada
dirinya selaku pihak yang menuntut ganti rugi. Muncul pertanyaan bagaimana cara
menentukan terjadinya wanprestasi ?
       Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata ada dua cara untuk membuktikan telah
terjadi wanprestasi, yaitu wanprestasi yang akan ditentukan seacara hukum dan
prestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian, dan pasal ini memberikan keleluasaan
bagi para pihak yang berkontrak untuk menyepakati apakah tata cara penentuan
wanprestasi akan diukur berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan ketentuan
yang akan disepakati dalam kontrak. Artinya pada saat para pihak tidak dengan secara
tegas mengatur tata cara terjadinya wanprestasi dalam kontrak, maka ketentuan ukuran
wanprestasi dalam kontraklah yang menjadi dasar telah terjadinya atau tidaknya
wanprestasi tersebut. Dengan kalimat lain, penentuan wanprestasi yang dilakukan
secara hukum berlaku sebagai lex generalis terhadap penentuan wanprestasi yang telah
dengan tegas disepakati dalam kontrak sebagai suatu hukum yang bersifat lex specialis.
       Penentuan telah terjadinya wanprestasi secara hukum umumnya dilakukan bila
para pihak yang berkontrak tidak menyepakati tata cara terjadinya wanprestasi tersebut
dalam kontrak yang telah mereka sepakati. Misalnya, dalam kontrak pinjam meminjam
uang. Disini para pihak tidak mengatur dengan jelas kapan si peminjam uang harus
mengembalikan uang yang dipinjamnya. Hal ini akan menimbulkan kekaburan tentang
kapan tindakan kelalaian atau wanprestasi terjadi. Sebab, pemberian pinjaman uang
dengan tidak menetapkan waktu pengembalian secara jelas akan memberikan
konsekuensi bagi pihak debitur untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kapan
saja dia siap atau mampu mengembalikannya.
       Tentunya bila kreditur keberatan terhadap tindakan debitur yang berpegang
pada cra pengertian bahwa dia hanya akan mengembalikan uang yang dipinjamnya
kapan dia siap, si kreditur wajib membangun dasar telah terjadinya wanprestasi dengan
terlebih dahulu memberikan peneguran kepada debitur. Surat peneguran tersebut akan
menjadi cara baginya untuk membangun alasan bahwa debitur tersebut telah gagal
mengembalikan uang yang dipinjamkan kepadanya. Alasan ini akan memberikan hak
baginya untuk menuntut debitur tersebut di pengadilan untuk memaksanya
mengembalikan uang yang dipinjamnya, termasuk kerugian-kerugia yang telah diderita
kreditur akibat keterlambatan pengembalian pinjaman dan ditambah juga dengan
bunga yang dilekatkan padanya.
       Apabila para pihak dalam kontrak telah secara tegas mengatur tata cara ataupun
ukuran telah terjadinya wanprestasi bentuk-bentuk ketidakpastian dalam pembuktian
telah terjadinya wanprestasi dari pihak debitur akan dapat dihindarkan ataupun
diminimalkan dengan mengatur tata cara terjadinya wanprestasi dengan sejelas
mungkin.


F. Tuntutan ganti rugi terhadap debitur


       Maksud dasar dari masing-masing pihak untuk melakukan kesepakatan dalam
suatu kontrak bisnis adalah untuk mencapai tujuan dalam bentuk keuntungan yang
telah direncanakan. Ketika suatu kontrak yang telah ditandantangani tidak berjalan
dengan semestinya, tentu akan memberikan kerugian pada pihak yang terkena
wanprestasi tersebut, oleh karenanya pihak yang dirugikan dapat menuntut
penggantian atas kerugian yang dialami akibat wanprestasi. Baik dalam bentuk
pengembalian biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan tersebut
maupun ganti kerugian yang telah dideritanya saat itu ataupun kerugian atas batalnya
potensi keuntungan yang akan datang yang sudah pasti akan didapatkannya jika pihak
tersebut tidak wanprestasi serta termasuk bunga yang diperhitungkan dari jumlah
kerugian yang dituntut tersebut.
       Hak kreditur utnuk menuntut ganti rugi pada debitur terhadap pembayaran
ganti rugi yang telah dialaminya akibat dari wanprestasi adalah hak yang diakui dan
dijamin pelaksanaannya oleh hukum melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur
dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
       Secara hukum ganti rugi yang dituntut kreditur terhadap dibitur harus
diperhitungkan dalam jumlah uang yang akan dibayarakan ataupun dilunasi oleh
dibitur. Akan sulit apabila tata cara penggantian tersebut diberikan dalam bentuk lain,
karena hal tersebut akan menimbulkan permasalan tersendiri dalam penilaian yang
sebenarnya.
       Dalam pasal 1239 KUH Perdata diatur bahwa apabila pihak yang wanprestasi
tidak menenuhi kewajibannya, maka si berutang diwajibkan memberikan penggantian
biaya rugi, dan bunga. Yang akan diganti rugi oleh si berutang menurut pasal 1243
KUH Perdata adalah kerugian yang telah diderita oleh pihak yang dirugikan atas kontra
tersebut dan kerugian yang diderita atas batalnya kreditur tersebut untuk menikmati
keuntungan yang sedianya pasti diperolehnya apabila kontra tersebut berjalan dengan
semestinya. Maka sangat mungkin jumlah kerugian yang diajukan kreditur berada
diluar perhitungan debitur. Dalam hal ini, perdebatan tentang jumlah kewajiban yang
sebenarnya harus dibayarkan oleh debitur akan diputuskan oleh pengadilan.
       Hal ini berbeda bila dalam kontrak telah secara tegas memperjanjikan suatu
jumlah uang tertentu sebagai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur
kepada krediturnya dalam hal terjadinya wanprestasi.
       Pengenaan bunga yang diperhitungkan sebagai konsekwensi dari telah
terjadinya wanprestasi merupakan bagian dari kewajiban. Ini dapat diperhitungkan
berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak ataupun bunga yang
diperhitungkan secara huku. Bila besaran bunga telah disepakti para pihak, sepanjang
masih memenuhi azas kepatutan yang diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata, ketentuan
tersebut menjadi ukuran besarnya bunga yang dilekatkan pada kewajiban pembayaran
ganti rugi. Akan tetapi, bila tidak dengan tegas diperjanjikan, maka ketentuan bunga
yang diberlakukan akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan bunga undang-undang
yang diatur dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 yaitu 6 (enam) persen pertahun,
seperti yang diatur dalam pasal 1767 dan 1578 KUH Perdata.




G. Pembatalan Kontrak Akibat Wanprestasi
           Selain hak untuk menuntut ganti rugi, wanprestasi juga memberikan hak kepada
kreditur untuk membatalkan kontrak yang disepakati, sehingga masuk pada keadaan
seakan kontrak tersebut tidak pernah disepakati. Hak tersebut juga hak untuk
mengentikan kontrak            lebih awal (early termination), yang memberikan konsekuensi
dihentikannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, baik
yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Seluruh kerugian yang dialami
debitur akan menjadi kewajiban debitur untuk melunasinya. Termasuk juga bagian-
bagian dari kewajiban yang seharusnya belum jatuh tempo, secara hukum menjadi jatuh
tempo sebagai akibat dari early termiation tersebut.
           Dari sisi perancangan kontrak, walaupun hak kreditur untuk mengehentikan
kontrak akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat ditegaskan melalui
pengadilan berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, tetapi akan sangat baik kiranya bila
hal-hal yang muncul sebagai konsekuensi dari dilakukannya penghentian kontrak lebih
awal tersebut secara jelas dan tegas diatur dalam kontrak. Ini termasuk penegasan
tentang jatuh temponya seluruh bentuk kewajiban debitur, baik yang sekarang maupun
yang akan datang, dalam suatu ketentuan acceleration of due date and payable obligation.


Pasal 1266 KUH Perdata, dapatkah dikesampingkan ?13


           Kehadiran pasal 1266 KUH Perdata pada prinsipnya merupakan dasar
pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk tidak membiarka permasalahan
suatu kontrak diletakkan pada putusan masing-masing pihak yang berkontrak. Sebab,
hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan tindakan
kesewenang-wenangan pihak yang lebih berkuasa atau yang lebih kuat terhadap mitra
berkontraknya yang posisiya lebih lemah. Dengan pengertian lain, pegakuan kekuatan
para pihak berkontrak (party autonomi) untuk tidak melibatkan pengadilan dalam
pembatalan suatu kontrak dapat berpotensi terhadap penyelesaian kontrak secara
hukum rimba yaitu siapa yang kalah siapa yang menang.
           Pasal 1266 KUH Perdata menegaskan peran peradilan dalam pembatalan suatu
kontrak beserta konsekuensi hukumnya, sebagai berikut :


13
     Lebih lanjut, Ricardo Simanjuntak, op.cit., hlm 193 – 201.
       ”Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang
       timbalbailk, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
       Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi huku, akan tetapi pembatalan
       harus dimintakan hakim.
       Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak
       dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.
       Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa
       untuk, menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka
       waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak
       boleh lebih dari satu tahun.”

       Secara hukum pembuat undang-undang menghadirkan pasal 1266 KUH Perdata
yang – demi hukum – mengharuskan para pihak untuk, antara lain, meminta
pembatalan suatu kontrak harus melalui pengadilan, termasuk dengan konsekuensi
hukum dari pembatalan kontrak tersebut terhadap hak-hak dari pihak yang dirugikan
seperti yang diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata, sebagai berikut :
       Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika
hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi
perjanjian, ataukah ia menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya
kerugian dan bunga.
       Dalam praktek kehadiran pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum dalam berkontrak tersebut ternyata mendapat
tanggapan yang berbeda dengan maksud pembuat undang-undang. Kehadiran pasal
1266 dan pasal 1267 KUH Perdata pada satu sisi justru telah membangun kekhawatiran
pada pelaku bisnis yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta distorsi
dalam aktifitas bisnis bila setiap pembatalan kontrak harus dilakukan melalui
pengadilan, baik terhadap kontrak-kontrak rumit maupun kontrak sederhana. Ini
mengingat pasal 1266 KUH Perdata tidak memberikan perbedaan terhadap itu. Pelaku
usaha dan beberapa ahli hukum memberikan argumentasi kekhawatirannya bagaimana
rumitnya konsekuensi hukum dari suatu kontrak bila setiap pembatalan kontrak harus
melalui pengadilan, khususnya kontra-kontrak sederhana ataupun kontra-kontrak yang
bernilai kecil yang sangat banyak terjadi dalam kesehariannya. Bisa dibayankan
penuhnya pengadilan setiap hari melayani keinginan dari pihak-pihak yang ingin
membatalkan suatu kontrak.
       Selain pengadilan belum tentu mampu menangani seluruh potensi dispute dari
aktivitas berkontrak yang begitu besar dalam masyarakat, para pelaku usahapun akan
sangat enggan untuk selalu berhubungan dengan pengadilan. Di sana setiap pengajuan
gugatan untuk nilai besar atau kecil akan melibatkan waktu yang tidak pendek, yang
berdasarkan hukum acara perdata tidak menghalangi hak-hak dari pihak untuk
mengajukan upaya-upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah
Agung, terasuk juga upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
       Dengan alasan bahwa melibatkan pengadilan dalam hal pembatalan kontrak
akan menimbulkan kerumitan tersendiri, banyak pelaku bisnis yang lebih memilih tidak
melibatkan pengadilan dalam penghentian ataupun pembatalan kontrak secara sepihak,
sepanjang telah terbutkti terjadinya tindakan wanprestasi seperti yang telah disepakati
dalam kontrak. Caranya dengan mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 KUH
Perdata, artinya para pihak yang berkontrak berharap bahwa – dengan menggunakan
prinsip party autonomi dalam kebebasan berkontrak—sepanjang ketentuan yang menjadi
dasar telah terjadinya wanprestasi terpenuhi, maka masing-masing pihak berkontrak
sepakat memberikan kepada pihak yang dirugikan untuk segera menghentikan kontrak
tersebut dan menuntut pembayaran ganti rug tanpa harus melibatkan pengadilan, yaitu
dengan cara mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 KUH Perdata.


       Selain alasan kemudahan, dimata pelaku bisnis pengesampingan pasal 1266
KUH Perdata akan sangat berguna untuk menghindarkan ketidak konsistenan pihak-
pihak yang telah melakukan wanprestasi yang bisa sajja dengan niat buruk
menciptakan berbagai alasan untuk mendukung posisinya dipengadilan sehingga
langkah pembatalan kontraK tersebut masuk pada suatu perkara yang berkepanjangan.
Pertimbangan juga diberikan khususnya pada kontrak-kontrak sederhana ataupun
bernilai kecil yang para pelaku bisnis lebih menginginkan penyelesaian pada sikap
ksatria dari masing-masing pihak untuk menghargai dan tunduk pada perdebatan baru
tentang mana atau sampai nilai berapa ataupun sampai tingkat kerumitan berapa suatu
kontrak dapat disebutkan sebagai kontrak sederhana.
       Sebagai suatu contractual commitment, tentunya para pihak commit untuk tunduk
pada ketentuan pengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata. Maka, seharusnya mereka
sama sekali tidak keberatan terhadap tindakan penghentian taupun pembatalan sepihak
suatu kontrak karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan mitra kontraknya.
Kemudian seraca ikhlas pihak yang wanprestasi mengakui dan memenuhi seluruh
kewajiban yang timbul. Dengan demikian, tentunya tidak ada permasalahan akibat
pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata sebagai suatu kesepakatan kontrak karena
para pihak tersebut telah memegang komitmen untuk sama-sama menghargai
pengesampingan pasal 1266 dan tidak akan pergi ke pengadilan untuk memberikan
keabsahan dari pembatalan kontrak yang telah disepakati.
       Yang menjadi persoalan adalah apabila pihak yang dinyatakan telah wanprestasi
ternyata tidak dapat menerima tuduhan wanprestasi, juga langkah pembatalan kontrak
sepihak tersebut, dan kemudian mengajukan      gugatan ke pengadilan. Apakah atas
dasar pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan konsekuensi bahwa kontrak yang sah
adalah hukum yang bersifat lex specialis, membuat pengadilan menjadi tidak dapat
mengadili gugatan tersebut ? atau dengan pertanyaan lain, apakah pasal 1266 KUH
Perdata yang memberikan pengaturan secara hukum bagi para pihak untuk harus
meminta pembatalan suatu kontrak melalui pengadilan dapat dikesampingkan
kekuatannya oleh suatu kontrak?.
       Dalam praktek ternyata pengadilan tidak merasa harus terikat pada kesepakatan
para pihak berkontrak yang telah mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata.
Nyatanya dalam banyak gugatan yang masuk ke pengadilan, walaupun dalam kontrak
yang menjadi dasar gugatan tersebut ternyata telah disepakati dengan tegas
pengesampingan pasal1266 KUH Perdata, pengadilan tetap saja memaksa dan
memutuskan perkara. Artinya, hingga saat ini pengadilan cenderung pada sikap bahwa
kewenangan untuk membatalkan suatu kontrak atas dasar wanprestasi masih
merupakan kewenangan yang dimiliki pengadilan secara hukum, sehingga tidak dapat
dikesampingkan begitu saja oleh kontrak.
       Berbeda dengan sikap pengadilan yang tidak tunduk terhadap klausul
pengesampingan keberlakukan pasal 1266, penerimaan terhadap pengesampingan pasal
1266 tersebut dilakukan oleh para pihak berkontrak dengan memindahkan kewenangan
memeriksa dan memutuskan perkara pada lembaga arbitrase. Sebab, walaupun tata
cara penyelesaiannya berada diluar pengadilan, lembaga arbitrase merupakan lembaga
independen yang telah memenuhi seluruh unsur dalam upaya penciptaan putusan yang
setara dengan pengadilan. Artinya, walaupun tidak dipengadilan, dipute tersebut diadili
pada lembaga alternatif penyelesaian perkara yang dianggap setara dengan pengadilan.
       Pengakuan pengadilan Indonesia terhadap hak para pihak menyelesaikan
perkara mereka di luar pengadilan, dan memindahkannya pada lembaga arbitrase tidak
terjadi secara seketika, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Ini dimulai dari
dukungan pengadilan melalui yurisprudensi tentang kewenangan lembaga arbitrase
sebagai lembaga yang berhak menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Dukungan ini
berdasarkan pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang menunjuk dasar aturan arbitrase
pada ketentuan RV, khususnya dalam pasal 615-651 RV. Kemudian diperkenalkan
dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 th. 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Berikutnya, dalam pergaulan internasional ditegaskan dengan meratifikasi keberlakuan
Konvensi New York 1958 melalui Kepres No. 34 th. 1981 tentang penyelesaian perkara
melalui lembaga arbitrase antara pelaku bisnis swasta. Ratifikasi ini dilakukan setelah
lebih dahulu meratifikasi Konvesnsi Washington tentang penyelesaian perkara melalui
arbitrase antara negara warga negara lain (ICSID) melalui UU No 3 th. 1968.
       Kehadiran UU nomor 30 th 1999 – seperti telah tegas diatur dalam pasal 3 dan
pasal 11 – telah memberikan dasar hukum yang tegas tentang kewenangan para pihak
untuk memilih penyelesaian perkara mereka, dilakukan melalui pengadilan atau
lembaga arbitrase. Bila pihak berkontrak memilih lembaga arbitrase, maka pengadilan
tidak berhak lagi memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.
       Dari sisi perancangan kontrak, pemahaman tersebut sangat penting karena akan
memampukan seorang contract drafter untuk mengukur sampai dimana keberlakuan
klausul pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata. Artinya, dari sisi manajemen resiko,
paling tidak ketika perancangan kontrak dilakukan, perancang kontrak atau pengguna
kontrak telah memahami bahwa pengesampingan pasal 1266 hanya mengikat para
pihak sepanjang masing-masing pihak mematuhi konsekuensinya secara suka rela.
Artinya, penyelesaian konflik dari kontrak yang sedang dirancang masih bisa di bawa
ke pengadilan bila pembatalan oleh salah satu pihak berkontrak tidak dapat diterima
oleh mitra berkontraknya, sehingga debitur tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri.
H. Keadaan Memaksa (Force Majeure, Overmacht)

       Secara umum dalam hukum kontrak berlaku asas bahwa setiap kelalaian dan
keingkaran mengakibatkan sipelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala
risiko akibat kelalaian dan keingkaran tersebut. Akan tetapi jika pelaksanaan
pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena overmacht atau force
majeure, debitur dibebaskan untuk menanggung kerugian tersebut. 14 Dalam overmacht
atau force majeure ini, kerugian yang dialamai kreditur adalah akibat tidak dipenuhinya
prestasi oleh debitur, akan tetapi tidak terpenuhinya prestasi tersebut bukan karena
kesalahan debitur.
       Dalam KUHPerdata di Indonesia, overmacht atau force majeure terkait dengan
Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata sebagai berikut :


       “ Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya,
       rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak
       pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal
       yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya,
       kesemuanya itu pun jika itikad buruklah ada pada pihaknya “ (Pasal 1244
       KUHPerdata).

       Pasal 1245 KUHPerdata :

       “ Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan
       memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan
       memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang
       sama telah melakukan perbuatan terlarang”

       Dari ketentuan tersebut diatas, setidaknya ada dua unsur penting yang harus
dipahami : (1). Keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) tersebut haruslah
dibuktikan oleh debitur (pihak yang tidak melaksanakan prestasi), dan (2). Ukuran dari
overmacht atau force majeure tersebut.
       Untuk permasalahan yang pertama, debitur tidak saja harus memberitahukan
tentang terjadinya overmacht atau force majeure akan tetapi harus bisa membuktikan
kebenaran peristiwa tersebut. Umumnya dalam kontrak-kontrak bisnis pembuktikan
keadaan overmacht atau force majeure ditetapkan dengan adanya keterangan dari


       14
            Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 82
pejabat setempat dimana peristiwa overmacht atau force majeure tersebut terjadi, atau
syarat-syarat lain yang disepakati bersama oleh para pihak.
       Permasalahan yang lebih kompleks adalah pada persoalan kedua, yakni untuk
menentukan jenis dan ukuran overmacht atau force majeure tersebut. Adakalanya di
dalam kontrak para pihak membuat jenis dan batasan yang jelas, tentunya hal ini akan
meminimalisir resiko sengketa. Namun yang selalu menjadi sengketa dalam menafsir
kontrak adalah apabila para pihak tidak mengatur atau tidak jelas mengatur tentang
jenis dan ukuran-ukuran overmacht atau force majeure tersebut.
       Secara teoritis tidak ada ukuran overmacht atau force majeure yang dapat
diterima oleh semua ahli hukum. Oleh karena itu, haruslah dilihat secara kasus per
kasus dengan objektif dan pemikiran yang rasional dan itikad yang baik. Tentang hal
ini, Prof. Subekti menjelaskan bahwa pada awalnya pengertian overmacht atau force
majeure dipahami para ahli hukum sebagai halangan yang muncul dari kejadian hebat
dan menimbulkan akibat besar dan luas dan permanen. Misalnya bencana alam, wabah
penyakit, peperangan, atau kekacauan yang begitu hebat sehingga debitur tidak
mungkin sama sekali untuk memenuhi prestasinya. Dalam perkembangannya ,ternyata
pemahaman tersebut lebih pada pengertian secara umum, karena overmacht atau force
majeure mencakup kejadian-kejadian penghalang yang tidak bersifat mutlak atau
bersifat sementara. Menurut Prof. William F. Fox, cakupannya meliputi halangan yang
timbul dari bencana alam (natural dissasters), hingga kekacauan politik suatu negara.15
       Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sangatlah penting jika di di dalam
kontrak, para pihak mendefinisikan secara tegas dan jelas jenis dan ukuran-ukuran dari
keadaan overmacht atau force majeure tersebut dengan tetap berpedoman pada
pemikiran yang rasional dan didorong oleh itikad yang baik.




I. Penyelesaian Sengketa


       Asas kebebasan berkontrak memberikan wewenang yang luas bagi para pihak
untuk menyepakati dalam kontrak perihal bagaimana mereka akan menyelesaikan


       15
            Ricardo Simanjuntak, op.cit., hal. 205.
sengketa-sengketa atau perselisihan yang lahir dari kontrak yang sudah mereka
sepakati. Secara umum selalu langkah pertama yang ditetapkan para pihak adalah
musyawarah mufakat, sesuai dengan kultur secara masyarakat Indonesia. Proses
musyawarah ini sebaiknya dalam kontrak diatur secara tegas, misalnya mengenai
lamanya musyawarah, tempat bermusyawarah dan tata cara musyawarah, agar tidak
terjadi perbedaan yang bisa menyita waktu penyelesaian perselisihan tersebut.
       Adakalanya musyawarah dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa para
pihak, namun sering pula bahwa musyawarah tidak dapat menemukan penyelesaian
yang mufakat. Oleh karena itu, perselisihan para pihak sangat berpotensi muncul
sebagai sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak. Terkait sengketa ini, para
pihak diberikan kebabasan untuk menyelesaikan sengketa kontrak tersebut melalui
pengadilan atau melalui cara-cara nonlitigasi seperti mengangkat mediator atau melalui
arbitrase.
       Apapun cara yang dipilih oleh para pihak, maka haruslah terlebih dahulu para
pihak menyadari dengan sebanar-benarnya pilihan forum penyelesaian sengketa yang
akan disepakati. Para pihak semestinya mencari tahu kelebihan dan kekurangan
pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa atau kekuragan dan kelebihan
arbitrase. Pengetahuan ini dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih
baik pada hubungan para pihak.


J. Penutup

       Secara   jujur dikatakan bahwa uraian-uraian dalam tulisan ini masih sangat
kurang untuk bisa menggambarkan secara menyeluruh dimensi-dimensi hukum dalam
kontrak-kontrak bisnis. Hal ini mengingat sangat luasnya dimensi hukum kontrak dan
sangat sulit disimpulkan hanya dalam belasan atau puluhan lembaran kertas kerja.
       Namun, sekedar memenuhi kaidah penulisan, maka beberapa hal perlu
dikemukakan sebagai penutup. Bagaimana pun cermatnya suatu kontrak dirumuskan,
namun tidak pernah ada kontrak yang sempurna. Tetap saja di dalam naskah kontrak
terdapat celah-celah hukum yang berpotensi melahirkan resiko bagi para pihak dan
akhirnya menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, para pihak harus benar-benar
memahami substansi kontrak sebelum memberikan persetujuan. Di samping itu, para
pihak juga harus memberikan fleksibilitas atau ruang bagi mereka untuk menyelesaikan
perselisihan-perselisihan dalam pelaksanaan kontrak, agar hubungan para pihak yang
berakhir di meja pengadilan adalah pilihan yang paling akhir. Sehubungan dengan hal
tersebut itikad baik masing-masing pihak dalam melaksanakan kontrak adalah sesuatu
yang harus ditonjolkan oleh para pihak. Kontrak yang baik, jika tidak dilandaskan pada
itikad yang baik, maka potensi risiko persengketaannya juga akan sangat terbuka.




                                       REFERENSI

Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Oxford : Clarendon Press, 1984.
Ellips Project, Kontrak : Pendekatan-Pendekatan Civil Law dan Common Law, Jakarta : Ellips,
                    2003.
Gunawan, Johannes, Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan
                    Berkontrak, Majalah Pajajaran : No. 3-4/1987.

Goode, Roy, Vommercial Law, London : Penguin Books, 1995.

Harahap, Yahya M, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986.

Kelly, David, et.all., Business Law, Cavendish Publishing Limited, 4th ed., 2002.

Satrio, J., Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Bandung : Citra Aditya
                  Bakti, 1995.

Simanjuntak, Ricardo, Tehnik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta : Mingguan Ekonomi
                 dan Bisnis KONTAN, 2006.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1990.

Wry, P.L., Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Nederland, Jakarta : Percetakan
                 Negara, 1990.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1118
posted:3/20/2012
language:Malay
pages:22