tugas dan wewenagn lembaga negara

Document Sample
tugas dan wewenagn lembaga negara Powered By Docstoc
					Tugas dan Wewenang Lembaga Negara
1.
Presiden
‡
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
‡
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara.
‡
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).
Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUUbersama
DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
‡
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentinganyang memaksa).
‡
Menetapkan Peraturan Pemerintah.
‡
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
‡
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara laindengan
persetujuan DPR.
‡
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
‡
Menyatakan keadaan bahaya.
‡
Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden
memperhatikanpertimbangan DPR.
‡
Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbanganDPR.
‡
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
‡
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
‡
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
‡
Meresmikan anggota
Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR denganmemperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
‡
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dandisetujui
DPR.
‡
Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR,
danMahkamah Agung.
‡
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuanDPR.
2
.
Wakil Presiden
‡Bertanggungjawab penuh membantu presiden selama satu periode
kepengurusansertaberwenang dalam membantu menjalankan roda organisasi
BEM KM UNDIP.
‡
Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar organ/perangkat kelembagaan
BEM KM UNDIP.



‡
Melakukan pengawalan issue / wacana di lingkungan internal kampus.
‡
Sebagai koordinator dari komisi ahli.
‡
Melakukan pemantauan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan
BEM K M U N D I P .
‡
Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas presiden, apabila presiden berhalangan.
3
.
MPR
‡
Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945),(Undang-Undang Dasar).
‡
Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
‡
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi)
untukmemberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
‡
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti,diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya.
‡
Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadikekosongan
jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
‡
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaandalam masa jabatannya Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul
perubahanpasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan
putusan, hakimunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan
wakilpresiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR.
4
.
DPR
‡
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk
mendapatpersetujuan bersama.
‡
Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.
‡
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan
denganbidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
‡
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
‡
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta
kebijakanPemerintah.
‡
Memilih anggota
Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikanpertimbangan DPD.
‡
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawabankeuangan negara yang disampaikan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.
‡
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan
dan pemberhentiananggota Komisi Yudisial


‡
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial
untukditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
‡
Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya
kepadaPresiden untuk ditetapkan.
‡
Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta,
menerimapenempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam
pemberianamnesti dan abolisi.
‡
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang,
membuatperdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
‡
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
‡
Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN
danrancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
‡
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPDterhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,pemekaran
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber dayaalam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, danagama.
5
.
DPD
‡
Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan
denganotonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran,
danpenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomilainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
‡
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitandengan pajak, pendidikan, dan agama.
‡
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
BadanPemeriksa Keuangan.
‡
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomidaerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dandaerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomi lainnya,pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
‡
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari
BPK untuk dijadikan bahanmembuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang
berkaitan dengan APBN. Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan
pendapat, membela diri,hak imunitas, serta hak protokoler


6
.
MA
‡Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangandi bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan olehUndang-Undang.
‡
Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
‡
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi.
7
.
MK
‡Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifatfinal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasilPemilihan Umum.
‡
Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenaidugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
8
.
Komisi Yudisial
a. wewenangKomisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
danwewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuranmartabat, serta perilaku hakim.b. tugas1. Mengusulkan Pengangkatan
Hakim AgungKomisi Yudisial mempunyai tugas:a. Melakukan pendaftaran calon
Hakim Agung;b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;c. Menetapkan
calon Hakim Agung; dand. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.2. Menjaga dan
Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta PerilakuHakimKomisi Yudisial
mempunyai tugas:a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku
hakim,b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang
disampaikankepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada
Presiden dan DPR.
9
.
KPU
Dalam Pasal 10 Undang-uandang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dalamPasal
2 Keputusan presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KomisiPemilihan
Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat UmumKomisi Pemilihan
Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilu, KPUmempunyai tugas
kewenangan berikut:1. merenacanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu2.
menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak
sebagaipeserta Pemilu.3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya
disebut PPI danmengkoordinsikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di
TempatPemungutan Suara (TPS).4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD, I
dan DPRD II untuk setiapdaerah pemilihan5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilu di
semua daerah pemilihan utuk DPR,DPRD I dan DPRD II.6. mengumpulkan
dan mengsistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilu.7. Memimpin tahapan
kegiatan Pemilu.Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat
tambahan huruf:tugas dan kewenangan lainya yang ditetapkan dam Undang ±undang
Nomor 3Tahun1999 tentang Pemilu.Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang
Nomor 3 Tahun1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan
kewenangan KPU sebagai dimaksuddalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3
tahun setelah Pemilu dilaksanakan, KPUmengevaluasi sistem Pemilu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:301
posted:3/20/2012
language:Malay
pages:5
Description: tugas dan wewenang lembaga negara