Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Rangkuman Hukum Tata Negara

VIEWS: 271 PAGES: 10

									                           Rangkuman Hukum Tata Negara

PEMDA
Pengaturan tentang daerah diatur dalam pasal 14 UUD yang lebih lanjut diatur dgn UU atas
dasar hal tersebut UU yg mengatur tentang PEMDA telah banyak diundangkan.
Antara lain :
-      UU no 1 thn 1946
-      UU no 23 thn 1948
-      UU no 1 thn 1957
-      Penpres no 6 thn 1959
-      UU no 18 thn 1965
-      UU no 5 thn 1974 (yg palin lama berlaku)
-      UU no 22 thn 1999
-      UU no 32 thn 2004

Pada masa Reformasi ada keinginan yg sangat kuat untuk memberikan kewenangan yg lebih luas
kepada daerah maka diundangkanlah UU no 22 thn 1999 yang menampung keinginan tersebut.

UU no 32/1999 memberikan kewenangan yg sangat luas kepada daerah & banyak keberhasilan
dari UU ini namun demikian ada beberapa kelemahan dari UU no 22/1999 yaitu antara lain :

   1. tidak adanyan hubungan yang jelas antara pemerintah daerah kab/kota dengan provinsi.
   2. Dengan otonomi yg seluas-luasnya menimbulkan raja-raja kecil di daerah yg dapat
      menyalahgunakan kekuasaanya akibat dari kewenangan yang sangat luas.
   3. Menimbulkan money politic yang berkaitan dengan :
          1. pemilihan kepala daerah



   1.
          1. pertanggung jawaban kepala daerah (cth : APBD)



   1.
          1. maupun laporan pertanggung jawaban kepala daerah.


Mengenai PEMDA dikenal beberapa asas yaitu :
-    asas desentralisasi
-    asas dekonsentrasi
-    asas pembantuan/ mede bewind/ serta tantra
-    disamping itu ada istilah pemerintahan daerah, pemerintah daerah.
-    Otonomi daerah
-      Daerah otonomi

Menurut UU 32/ 2004
Asas desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah untuk
mengatur sendiri urusan pemerintahan, berdasarkan Per UU an.
Enam hal yg tidak dapat diberikan wewenang pusat=> daerah :


-      Pol. LN
-      Pertahanan
-      Keamanan
-      Keuangan ekonomi moneter
-      Peradilan (lembaga Negara lain)
-      agama


instansi vertical : Aparat pemerintah pusat yang ada di daerah.


Asas tugas pembantuan/mede bewind/ serta tantra, adalah penugasan yang dilakukan oleh
pemerintah kepada provinsi, kabupaten, kota dan desa, penugasan oleh provinsi kepada
kota/desa. Serta penugasan oleh kab/kota kepada desa untuk melakukan hal. Tertentu.


Ø     Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara kesatuan RI.
Ø     Pemda adalah kepala daerah (gubernur, bupati / Walikota dan perangkat daerah lainnya)
Ø     Otonomi daerah adalah hak wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur sendiri urusan
pemerintahan & kep. Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ø     Daerah otonomi adalah kesatuan masyrakat yang mempunyai batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat daerah
berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI

Perbedaan antara UU no 22/1999 dengan UU no 32/2004

    1. pemilihan kepala daerah

UU no 22/1999 => kepala daerah dipilih oleh DPRD
UU no 32/2004 => dipilih langsung oleh Rakyat

    1. pertanggung jawaban.

UU 22/1999 => Kepala daerah b’tanggung jawab kepada DPRD
UU 32/2004 => b’tanggung jawab kepada rakyat
   1. usul pemberhentian.

UU 22/1999 DPR dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan dapat memberhentikan
kepala daerah
UU 32/2004 DPRD apabila mengusulkan pemberhentian kepala daerah harus terlebih dahulu
disampaikan ke MA dan DPRD tidak dapat menghentikan kepala daerah.

   1. Hubungan

UU 22/1999 => daerah kab/kota tidak mempunyai hub, hirarki dengan provinsi
UU 32/2004 => kab/kota mempunyai hubungan baik dengan provinsi maupun pemerintah yaitu
hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pengelolaan SDA dan pengelolaan SD
lainnya.

Hubungan antara kab/kota dengan provinsi dan pemerintah merupakan hub. Administraitif
(keuangan, kewenangan, pelayanan umum, dll)

Dlm UU ttg pemerintahan daerah dimungkinkan dibentuk daerah yg baru, pembentukan daerah
baru dapat dilakukan dengan penggabungan beberapa daerah, maupun daerah yang
bersandingan, maupun dgn jalan pemekaran daearah.

Pembentukan daerah baru haruslah demi kepentingan masy. Atau kepentingan umum dengan
demikian pembentukan daerah baru (pemekaran) haruslah memenuhi syarat administrative,
teknis dan kewilayahan.

Mengenai syarat administrative untuk pembentukan provinsi terdiri atas :
a.   persetujuan DPRD dan kepala daerah, kab/kota yang akan menjadi cakupan provinsi
(cakupan daerah minimal 5 kab/kota).
b.   Persetujuan DPRD dan Gubernur provinsi induk.
c.   Rekomendasi Menteri dlm negeri.

Syarat administrative untuk pembentukan kab/kota yaitu :

   1. persetujuan DPRD dan Kepala daerah, kab/kota
   2. persetujuan DPRD dan Kepala daerah provinsi dari kab kota yang bersangkutan.
   3. Rekomendasi Mendagri.


Syarat teknis merupakan syarat dasar bagi pembentukan daerah meliputi keuangan daerah,
potensi daerah, keamanan dan pertahanan daearah, sosbud daerah, kesatuan dan persatuan, dan
syarat lainnya.

Syarat kewilayahan untuk membentuk provinsi minimal terdiri atas 5 kab/kota untuk membentuk
kabupaten minimal 5 kecamatan
Untuk membentuk kots minimal terdiri atas 4 kecamatan
<span>PEMBENTUKAN DAERAH</span>
tujuannyanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, apabila daerah tidak dapat mewujudkan hal tersebut maka daerah
dianggap gagal dalam melaksanakan pemerintahan daerah yg akibatnya daerah dapat
dicabut/dihapuskan. (digabungkan dgn daerah lain atau pemekaran)
tujuan otonomi daerah oleh mariun adalah demokratisasi dan efektivitas pemerintahan
pembentukan daerah baru.

Dengan pemerintahan daerah (menurut UU 32/2004) kepada daerah diberikan kewenangan yg
luas untuk mengatur segala urusan pemerintahan kecuali (psl 10)

   1.   Politik Luar negeri
   2.   Pertahanan
   3.   Keamanan
   4.   Yustisi (peradilan)
   5.   Keuangan/fiscal
   6.   Agama


Ad.a menurut penjelasan UU no 32/2004 kewenangan Politik luar negeri meliputi.
a.   pengangkatan pejabat diplomatic
b.   penunjukan warga Negara dalam organisasi internasional
c.   melakukan perjanjian dengan LN
d.   membuat kebijakan LN
e.   mengadakan perdagangan dengan LN.
Ad,b pertahanan yaitu membentuk angkatan bersenjata, menciptakan system pertahan nasional
menyatakan perang, emnyatakan Negara dalam keadaan bahaya.

Ad,c keamanan yaitu membentuk dan menciptakan kepolisian Negara. Menciptakan keamanan
dalam negeri, menghukum orang-orang yang melanggar peraturan (menciptakan keonaran dan
menciptakan system keamanan)

Ad,d yustisi yaitu mengangkat hakim hakim dan jaksa, menciptakan badan peradilan,
pemasyarakatan, pengaturan tentang hakim dan imigrasi, membentuk peraturan tingkat nasional

Ad,e keuangan moneter yaitu mencetak uang, menentukan nilai tukar uang, mengatur peredaran
uang, menentukan kebijakan moneter dan fiscal.

Ad,f agama yaitu berkaitan dengan penetapan hari ibur agama secara nasional, pengakuan
terhadap keberadaan suatu agama, penentuan kebijakan pelaksanaan agama.

Dengan hal yg demikian kewenangan daerah sangat luas tetap dalam pengurusan kewenangan ini
ada kalnya dapat diurus bersama (urusan yg bersifat konkuren) antara pemerintah dengan
provinsi, kab/kota dan antara propinsi dengan kab/kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak yaitu :
   1.   mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah.
   2.   Memilih pemimpin daerah
   3.   Mengelola aparatur daearah
   4.   Pengelolaan kekayaan daerah
   5.   Pemungutan pajak dan distribusi daerah (UU no 28/2009)
   6.   Mendapat bagi hasil bagi pengelolaan SDA dan SD lainnya di daerah.
   7.   Memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lainnya.
   8.   Mendapatkan hak-hak lain yang ditentukan oleh UU.


Penyelengaraan pemerintahan daerah, yang menyelenggarakannya adalah pemerintahan daerah
dan DPRD. pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah, wakil kepala daerah dan perangkat
daerah.
Kepala daerah dalam penyelenggaraannya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

Adapun tugas dan kewenangan kepala daerah antara lain adalah :

   1. menyelenggarakan pemerintahan daerah, berdasar kebijaksanaan yg ditetapkan bersama
      DPRD
   2. mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD.
   3. Menetapkan peraturan daerah yg telah disetujui bersama dengan DPRD

*UU disahkan, PERDA ditetapakan

   1.   mengajukan rancangan PERDA tentang APBD untuk mendapat persetujuan DPRD
   2.   melaksanakan kewajiban daerah.
   3.   Memajukan kehidupan demokrasi
   4.   Mewakili daerah di pengadilan.


Tugas dan kewenangan wakil kepala daerah yaitu :

   1. membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
   2. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical, menindak
      lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas.
   3. Melaksanakan peningkatan peranan wanita kepemudaan, pelestarian budaya.
   4. Mengawasi pelaksanaan terhadap pemerintah kecamatan, kelurahan dan atau desa bagi
      wakil kepala daerah kab/kota.
   5. Memberikan pertimbangan kepada daerah dalam penentuan kebijakan daerah.
   6. Melaksanakan tugas kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan (berhalangan
      sementara)
   7. Wakil kepala daerah b’tanggung jawab kepada kepala daerah, apabila kepala daerah
      mangkat/ berhenti, diberhentikan, wakil diangkat menjadi kepala daerah.
Dalam melaksanakan pemerintahan daerah ada beberapa larangan terhadap kepala daerah, yaitu
antara lain :

   1. mengeluarkan kebijakan yang nyata-nyata memberikan keuntungan pada diri, keluarga,
      klompok gol tertentu, kelompok politik tertentu yang bertentangan dengan peraturan
      perUUan yang menimbulkan keresahan kepada masy dan yang mendiskriminasikan
      masy.
   2. Ikut dalam suatu perusahaan bank swasta maupun Negara/daerah dan dalam bentuk
      yayasan apapun.
   3. Melakukan pekerjaan didaerah yang secara nyata-nyata memberikan keuntungan pada
      dirinya.
   4. Menjadi advokat/pengacara di pengadilan kecuali apabila ia mewakili daerahnya.


Didalam UU no 32/2004 ditentukan bahwa kepala daerah dapat diusulkan untuk diberhentikan
oleh DPRD yang berkaitan dengan kepala daerah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban
kepala daerah melanggar sumpah/janji.

Dalam upaya pengusulan pemberhentian kepala daerah haruslah disampaikan oleh DPRD
terlebih dahulu kepada MA dengan syarat :
-       siding DPRD harus diwakili 3/4 anggota, dan putusan disetujui dari 2/3 angota DPRD
yang hadir.
Apabila MA membenarkan pendapat DPRD maka usulan pemberhentian sebelum disampaikan
DPRD harus bersidang terlebih dahulu, yang forumnya sama seperti diatas.
Untuk pemberhentian Bupati atau walikota disampaikan kepada mendagri melalui gubernur.

*adakalanya pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan oleh presiden tanpa terlebih dahulu
ada usulan dari DPRD, yairu dalam hal, sbb :

   1. diberhentikan sementara oleh presiden karena dijatuhi hukuman pidana yang diancam
      dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, tetapi putusan pengadilan belum mempunyai
      putusan hokum yang tetap.

Diberhentikan oleh presiden karena adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hokum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara
*hak angket : 3/4 anggota DPR harus hadir

   1. diberhentikan sementara oleh presiden karena didakwa melakukan korupsi, penyuapan,
      terorisme/ maker (pemberontakan terhadap Negara). Atau tindakan-tindakan yang dapat
      membahayakan Negara diberhentikan secara tetap oleh presiden apabila telah ada
      putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap yang berkaitan dengan
      korupsi, penyuapan, terorisme.


Dalam hal kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah menjalankan tugas
kepala daerah, apabila dalam pemberhentian sementara kepala daerah. Ternyata kepala daerah
tidak bersalah, maka kedudukan kepala daerah dikembalikan kepadanya, dan namnya di
rehabilitasi.

Apabila pemberhentian sementara sampai berakhirnya masa jabatan dan kepala daerah tidak
terbukti bersalah, namanya di rehabilitasi tetapi tidak dapat memangku jabatan kepala daerah
dalam masa jabatan yang lalu.

Apabila kepala daerah diberhentikan dalam masa jabatannya, wakil kepala daerah diangkat
sebagai kepala daerah, apabila jabatan wakil kepala daerah kosong sedangkan sisa masa jabatan
kepala daerah/wakil kepala daearah lebih dari 18 bulan, maka wakil kepala daerah akan dipilih
oleh DPRD yang diusulkan oleh kepala daerah berjumlah 2 orang dari parpol atau gabungan
parpol yang menang pada pemilihan kepala daerah dan wakil dari anggota DPRD yg hadir.

Apabila dalam penyelidikan (pengguanaan hak angket terbukti bahwa kepala daerah melakukan
hal yang menimbulkan krisi kepercayaan public, maka DPRD menyampaikan hal tersebut
kepada pengadilan dan apabila pengadilan memutuskan putusan yang membenarkan pendapat
DPRD, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada presiden.

Dalam UU 32/2004 kepala daerah dipilih sangsung oleh rakyat, hal ini berkaitan dengan system
pemerintahan secara nasional, yaitu presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, disamping
itu ada alas an-alasan lain sebagai kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat antara lain :

   1.   pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat.
   2.   Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan DPRD
   3.   Kedudukan yang sama antara kepala daerah dan DPRD
   4.   Mencegah MONEY POLITIC “Politik Uang”


Dengan terjadinya perubahan UUD, dimana pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa ; bahwa
kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, hal ini mengandung arti
bahwa perwujudan kedaulatan rakyat terlihat jelas dalam memilih wakil-wakil dan pemimpin
rakyat, dengan demikian kepala daerah juga hendaknya dipilih rakyat secara langsung.

Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan DPRD, dalam hal ini DPRD dipilih langsung
oleh rakyat, merupakan legitimasi yang kuat apabila kepala daerah tidak dipilh langsung oleh
rakyat, dapat dianggap legitimasi demokrasi lebih rendah dibandingkan DPRD.

Kedaulatan yang sama antara kepala daerah dan DPRD. Didalam peraturan disebutkan bahwa,
DPRD dan kepala daerah mempunyai kedudukan yang sejajar, kalaulah kepala daerah dipilih
oleh DPRD dan tidaklah mungkin kedudukan kepala daerah sejajar dengan DPRD. Untuk
mewujudkan kesejajaran antara kepala daerah dan DPRD, amak kepala daerah harus dipilih oleh
rakyat.

Untuk menghindari money politic, sala satu kelemahan, UU no 22/1999 adalah berkembangnya
money politic dalam pilihan kepala daerah dengan pemilihan langsung oleh rakyat diharapkan
money politic dapat dihilangkan paling tidak dikurangi.

Pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah peserta pemilu yang mendapat suara 50%
lebih ditetapkan menjadi kepala daerah/ wakil kepala daerah apabila tidak ada pasangan calon
yang mendapat 50 % maka pasangan calon yang mendapat suara 25% lebih ditetapkan menjadi
kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Apabila diantara pasangan calon tidak ada yg mendapat suara 50% maka diadakan pemilihan
ulang (pemilihan tahap ke-2) yang diikuti oleh pasangan calon yang mendapat suara terbanyak
satu dan dua.

Pasangan calon yang mendapat suara terbanyak (pasangan calon yang akan ditetapkan sebagai
calon kepala daerah/ wakil) apabila calon kepala daerah berhalangan tetap maka yang dilantik
kepala daerah adalah calon wakil daerah dan baru kemudian kepala daerah mewujudkan 2 orang
calon wakil kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD.

Tugas gubernur, sebagai alat pemerintah pusat didaerah/ sebagai kepala wilayah adalah sebagai
berikut :

   1.
           1. membina, mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah di provinsi kabupaten/
              kota
           2. mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintah pusat di provinsi/ kabupaten/
              kota
           3. melakukan kooordinasi, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
              pembantuan di provinsi, kabupaten/ kota.



       MK, H. Acara MK, Peraturan dari MK, beracara di MK.


Dewan perwakilan rakyat daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, dipilih rakyat masing-masing
daerah yang fungsi dan haknya adalah sama, demikian juga tugas dan kewenangannya adapun
fungsi DPRD (Provinsi, kabupaten, kota) adalah fungsi legislasi agar, dan fungsi pengawasan,
sedangkan hak DPRD adalah hak memberikan keterangan, hak mengadakan penyelidikan dan
menyatakan pendapat.

Adapun tugas dan kewenangan DPRD adalah :

   1. membentuk peraturan daerah yang dibahas dalam/dengan kepala daerah untuk mendapat
      persetujuan bersama.
   2. Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk disetujui
   3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, terhadap peraturan
      perUUan lainnya, peraturan daerah, kebijakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
   4. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah, dalam hal rancangan perjanjian
      kerja sama dengan LN
   5. Mengadakan/ memberikan persetujuan kepada pemerintah daerah, dalam hal membuat
      perjanjian LN`


HUKUM ACARA MK

Tata Cara Permohonan
Permohonan diajukan kepada MK melalui panitera, panitera akan memeriksa kelengkapan
permohonan secara terbuka, dan pemohon dapat berkonsultasi secara langsung.

Pemeriksaan yang dilakukan panitera meliputi identitas pemohon yang terdiri atas :

   1. kartu tanda penduduk, kalo yg memohon adalah perorangan
   2. peraturan prUUan yg menjelaskan keberadaan masyarakat. Hokum adapt yang diakui.
   3. Akta pendirian dan akta pengesahan apabila yang memohon adalah badan hokum (privat
      dan public)
   4. UU yang menyebutkan keberadaan lembaga Negara apabila yang memohon adalah
      lembaga Negara


Ø     pemeriksaan selanjutnya berkaitan dengan alat bukti tertulis dan surat dan cara
perolehannya
Ø     para ahli dan datu saksi dalam perkara tersebut dan uraian ringkas mengenai keterangan
yang akan diberikan oleh ahli maupun saksi, dan kesediaan menghadiri sidang.

Apabila panitera menganggap permohonan sudah memenuhi syarat, maka kepada pemohon
diberikan akta permohonan dan panitera akan menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua
MK untuk penjadwalan siding.

Pemeriksaan perkara di MK terdiri atas ; pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan
persidangan.
Ø      pemeriksaan pendahuluan dapat terjadi :
a.    dilakukan oleh minimal 3 hakim dan bersifat terbuka.
b.    Pemeriksaan dilakukan dalam siding pleno, yang dihadiri minimal 7 hakim MK.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim MK dapat memberikan pandangan-pandangan
berupa :

   1. meminta kepada pemohon agar melengkapi permohonannya baik mengenai pokok
      perkara permohonan yang dimintakan
   2. memberi nasehat kepada pemohon yang berkaitan dengan saksi maupun ahli.


Apabila hakim panel menganggap permohonan sudah sempuran dan pemeriksaan pendahuluan
sudah dilakukan, maka hakim panel dapt menyampaikan rekomendasi kepada ketua MK antara
lain :
   1. menggabungkan permohonan mengenai perkara yang sama
   2. menggabungkan permohonan yang perkaranya mempunyai keterkaitan
   3. menimbang hasil permintaan pemohon


permohonan putusan harus dalam siding pleno
kalo hakim panel siding pleno hanya untuk memeriksa

pemeriksaan persidangan dilakukan :

   1. sidang terbuka untuk umum, dapat berbentuk siding plen yang dihadiri oleh minimal 7
      orang hakim MK, maupun sidang hakim panel yang dihadiri minimal 3 orang hakim
      MK.

Sebelum pengembalian keputusan hakim MK, terlebih dahulu rapat dalam upaya pengambilan
keputusan dan bersifat tertutup.

Pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan permohonannya (pembuktian di bebankan
kepada pemohon) presiden/pemerintah, DPR, DPD, dan pihak terkait dapat memberikan
keterangan.

								
To top