SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA MENJAMIN TERBINANYA SDM UNGGUL K by TgH1xH8

VIEWS: 58 PAGES: 18

									                   SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA
                                                                                                   *
        (MENJAMIN TERBINANYA SDM UNGGUL-KOMPETITIF-BERMARTABAT)

I.     LATARBELAKANG DAN DASAR PIKIRAN
         Manusia dan bangsa berbudaya dan beradab, merdeka dan berdaulat
senantiasa mengembangkan (menegakkan) sistem kehidupannya dengan suatu sistem
kenegaraan. Sistem kenegaraan ini ditegakkan berdasarkan suatu sistem nilai dan
atau ajaran sistem filsafat (yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem
ideologi negara, ideologi nasional).
         Setiap sistem filsafat berkembang sebagai nilai fundamental yang dipercaya
sebagai ajaran tentang kebenaran hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup
(pandangan hidup, Weltanschauung), yang memberikan identitas dan jatidiri bangsa itu
(jatidiri nasional); bahkan sebagai perwujudan jiwa bangsa (Volksgeist). Nilai-nilai
fundamental inilah yang menjadi sumber cita-cita nasional dan cita kenegaraan;
karenanya dijadikan dasar negara (filsafat negara, ideologi negara). Karenanya, nilai
fundamental ini memancarkan integritas nasional dan integritas sistem kenegaraan.
         Bangsa-bangsa modern menyaksikan berbagai sistem filsafat dan atau ideologi
yang menjiwai berbagai bangsa dan negara, seperti : ajaran theokratisme, liberalisme-
kapitalisme, sosialisme, marxisme-komunisme-atheisme; zionisme, naziisme-
fascisme, fundamentalisme … dan sudah tentu Pancasila!
         Demikianlah asas fundamental sistem filsafat dan atau sistem ideologi yang
menjadi identitas dan integritas berbagai sistem kenegaraan bangsa-bangsa
modern. Antar mereka, dalam kehidupan internasional dengan kebanggaan nasional
masing-masing --- setiap penganut ideologi berwatak dogmatis dan fanatis, dalam
makna mereka percaya superioritas (keunggulan) sistem filsafatnya sekaligus sistem
kenegaraannya! Fenomena ini menjadi dinamika pergaulan (baca : kompetisi) dan
dinamika internasional! Antar bangsa sesungguhnya terjadi perjuangan merebut
supremasi ideologi; yang bermuara sebagai neo-imperialisme!
         Melalui berbagai bidang kehidupan nasional mereka menggelar keunggulannya -
-- sebagai propaganda! --- untuk memikat (baca : menggoda, melanda dan
menaklukkan) bangsa-bangsa yang lemah, yang tidak memiliki kebanggaan nasional
dan integritas nasional! Mereka, terutama bangsa-bangsa yang mendominasi
gelanggang politik internasional; bahkan mengendalikan berbagai kelembagaan dunia,
seperti PBB dan berbagai organ kelembagaannya; termasuk organisasi-organisasi
strategis dunia; seperti : IMF, World Bank, ADB, APEC, sampai menjangkau intervensi
politik --- bandingkan : bagaimana USA dan UE melalui organ PBB menekan berbagai
negara merdeka atas politiknya yang dipandangnya sebagai ancaman masa depannya,
seperti : Iraq, Iran, Korea Utara, dan berbagai negara yang dihujat sebagai sarang
teroris! ---.
         Sesungguhnya dunia abad XXI yang ditandai era globalisasi-liberalisasi dan
postmodernisme bukanlah dinamika alamiah (natural); melainkan sebuah dinamika
yang direkayasa berdasarkan strategi dan tujuan demi : supremasi ideologi dan
neo-imperialisme --- sebagai pengganti kolonialisme-imperialisme yang telah
diruntuhkan oleh gerakan bangsa-bangsa merdeka dan berdaulat!--- yang selama
4 abad menjadi sumber eksplorasi demi kekayaan kapitalisme!
         Kepercayaan, keyakinan dan kebanggaan nasional ini menjadi sumber motivasi
bagi semua warga negara RI untuk senantiasa menegakkan asas moral filsafat

*) Makalah disajikan dalam Semiloka diselenggarakan Univ. Kanjuruhan-VEC Malang, 6 Desember 2009


                                                                         MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                          1
Pancasila sebagaimana diwariskan dan diamanatkan oleh the founding fathers,
istimewa PPKI sebagai pendiri negara. Amanat ini secara filosofis-ideologis dan
konstitusional bersifat imperatif, menjiwai, melandasi dan memandu tatanan nasional
secara formal dan fungsional. Essensi amanat UUD Proklamasi seutuhnya terkandung
di dalam filsafat negara Pancasila dan terjabar secara konstitusional di dalam UUD
Proklamasi seutuhnya; terutama demi pembinaan SDM unggul-kompetitif-bermartabat
sebagai subyek dan bhayangkari bangsa dan negara.
       Menghayati latarbelakang ini subyek SDM berkewajiban memantapkan :
       1. Niat dan tekad (motivasi) untuk membina kepribadian unggul kompetitif
           bermartabat demi pengabdian (amal ibadah) dan dharma bhakti bagi nusa
           bangsa, kemanusiaan dan agama; dan
       2. Menghayati bagaimana tantangan dunia yang mangancam integritas Sistem
           Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 sebagai wujud kemerdekaan,
           kedaulatan dan martabat Indonesia Raya; dan kewajiban nasional untuk
           menghadapinya.

II. LANDASAN FILOSOFIS-IDEOLOGIS DAN KONSTITUSIONAL
        Tiap bangsa mewarisi mulai nilai-nilai alam lingkungan hidup sebagai
sumber daya alam (ALH-SDA); tatanan nilai sosio-budaya dan filosofis ideologis
sampai sistem konstitusional kenegaraannya.
        Ajaran sistem filsafat yang diwarisi sebagai sistem filsafat hidup (pandangan
hidup, Weltanschauung Lebensanwelt) bangsa yang berkembang menjiwai
kehidupan nasionalnya. Karenanya ,diakui sebagai jiwa bangsa (Volksgeist, jatidiri
bangsa) atau identitas dan integritas nasional!
        Nilai-nilai fundamental ini memancarkan integritas dan martabat nasional
sekaligus sebagai perwujudan nilai terbaik bangsa! Secara filosofis nilai fundamental
dijadikan dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional). Nilai-nilai fundamental ini
juga berfungsi sebagai metateori dan atau megateori (Grandtheory); sekaligus sebagai
Grundnorm bangsa dan negara !
        Mulai dasar negara sampai cita-cita nasional dan tujuan negara; termasuk
cita-cita dan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya ialah jabaran Dasar Negara
dan ideologi negara --- in casu bagi bangsa Indonesia dan NKRI ialah filsafat
negara Pancasila !--- demikian pula dalam sistem kenegaraan di dunia modern, telah
mapan sistem liberalisme-kapitalisme, sistem sosialisme, zionisme, marxisme-
komunisme-atheisme; dsb ---.
        Berdasarkan asas-asas fundamental demikian bangsa dan negara
ditegakkan; sekaligus SDM warganegara generasi muda sebagai generasi penerus
dididik dan dibina secara melembaga dalam sistem pendidikan nasional ! Asas
demikian bermakna bahwa asas filosofis pendidikan nasional (=filsafat pendidikan
nasional) secara filosofis-ideologis dan konstitusional imperatif) dan a-priori atau
niscaya adalah nilai filsafat hidup (filsafat negara, ideologi negara, ideologi
nasional)! --- bukan sistem atau ajaran filsafat non-Pancasila!---.
        Berdasarkan ajaran dan atau sistem filsafat hidup masing-masing bangsa dan
negara, maka dikembangkanlah potensi kepribadian SDM sebagai warga bangsa dan
negara demi penegak integritas nasional, kedaulatan dan martabat bangsa negara! SDM
sebagai subyek penegak kemerdekaan dan kedaulatan adalah pemilik tunggal bangsa,
budaya dan sistem kenegaraannya dengan segala martabatnya! Karenanya, SDM yang


                                                             MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                2
dicita-citakan bangsa dan negara, senantiasa dijiwai dan berorientasi (berwawasan)
nilai-nilai fundamental bangsa dan negara. Demikian pula tujuan dan metode
pendidikannya dijiwai dan dilandasi nilai-nilai fundamental nasional; demi integritas
dan jatidiri nasional!
A.    Wawasan Manusia
         Manusia pribadi (keluarga) dan bangsa senantiasa mewarisi nilai-nilai sosio-
budaya yang menjadi identitas kepribadiannya; mulai sosio-budaya, peradaban, nilai
filsafat dan atau ideologi nasional; lebih-lebih nilai moral keagamaan. Berdasarkan
nilai-nilai fundamental ini terbentuklah sikap, karakter dan kepribadiannya; yang
senantiasa memberikan pedoman dan wawasan hidupnya!
         Untuk meningkatkan kualitas penghayatan dan apresiasi manusia atas manusia:
atas potensi dan martabat kepribadian manusia dengan integritas – kualitas unggul,
agung dan mulia wajarlah manusia menghayati dan mengamalkan ajaran nilai
Ketuhanan dan keagamaan. Ternyata, manusia bukan hanya berkedudukan sebagai
khalifah, melainkan juga sebagai makhluk termulia ---bahkan dibandingkan dengan
malaikat!---.
         Meskipun demikian wawasan filosofis, psikologis maupun paedagogis tetap
mengakui adanya ruang yang mengandung misteri manusia: mulai fungsi akal
budinurani sampai potensi kerokhaniannya, sebagai integritas martabat kepribadian
manusia. Puncak martabat kepribadian manusia terpancar bukan hanya pada karya dan
adikaryanya, melainkan juga pada moralitas dan pengabdiannya berdasarkan ketulusan
. . . kepasrahan dalam harapan!.
         Untuk memahami dan menghayati fungsi martabat kepribadian manusia, secara
teoritis dan praktis dapat dihayati nilai-nilai yang terlukis dalam skema 1.
                   KONSEP DIRI DAN WAWASAN MANUSIA

                                                                       ALLAH

                                                        SUPRA-         AGAMA
                                                        BUDAYA

                                                                       MANUSIA


                                                        BUDAYA
                                                        (PERADABAN)
                                      WAWASAN
                                      MANUSIA




 KONSEP-DIRI (SELF-CONCEPT)                             NATURAL
 POTENSI – KEPRIBADIAN                                  NON-BUDAYA



     Wawasan Multi-dimensional: Ruang dan Waktu, Horisontal-Vertikal dalam:
        Eksistensial Pradunia---Eksistensial Semesta---Pascaeksistensial
                                      skema 1                      (MNS, 1990)


                                                              MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                 3
        SDM orang tua, guru dan pendidik secara natural dan sosial-kultural mewarisi
dan memiliki wawasan (kepribadiannya) sebagai manusia. Bagaimana nilai dan scope
serta integritas nilainya, amat ditentukan oleh latar belakang integritas nilai-nilai
pengetahuan, budaya dan filsafat hidupnya --- lebih-lebih nilai moral keagamaannya!---.
        Bagaimanapun umat manusia hidup dan berkembang (berketurunan, berkarya)
hanya mungkin dalam suatu wilayah alamiah, yang penulis sebut : alam-lingkungan-
hidup, sebagai sumber daya alam (=ALH-SDA). Tanpa ALH-SDA baik individu
manusia, apalagi bangsa dan negara; bahkan budaya dan peradaban tidak mungkin
hidup dan berkembang!
        Cermati dan hayati unsur atau komponen-komponen ALH-SDA dalam skema 2,
dengan klarifikasi ringkas berikut :
        Berkat ke-7 unsur/komponen ALH-SDA di atas umat manusia hidup dengan
sejahtera. ALH-SDA menurut teori filsafat Hukum Alam (Natural Law Theory) adalah
berkat anugerah alam. Bagi umat manusia yang beragama, ALH-SDA adalah anugerah
dan rahmat Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, Allah Yang Maha Berdaulat.
Karenanya, sebagai anugerah ALH-SDA sekaligus adalah amanat untuk disyukuri,
dinikmati dan dipelihara --- demi keberlangsungan kehidupan umat manusia dalam
peradaban yang sejahtera! ---.
        Peningkatan budaya dan peradaban umat manusia, SDM juga menikmati
beberapa nilai fundamental sebagai puncak integritas kepribadiannya; terutama potensi
jasmani (indera); nilai IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni); nilai-nilai
Filsafat, dan atau ideologi; berpuncak dengan nilai spiritual-kerokhanian sebagai
martabat manusia, yakni kepercayaan kepada nilai agama (nilai supranatural, nilai
suprarasional)!
        Hanya dengan demikian integritas martabat kepribadian SDM dapat dianggap
berkualitas!




                                                            MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                4
                  DIMENSI AS – SDM – IPTEKS – PERADABAN *



                                            T       I       M     E             ~
                                                                              AGAMA

                           CAHAYA
                           UDARA
                                                                              FILSAFAT
                           A I R
                           TANAH
 ALH - SDA                                                      SDM
                           TAMBANG
                           FLORA
                                                                             ILMU
                            FAUNA
                            BUDAYA -
                                                                                             ~
                            PERADABAN
                                                                              INDERA = PENGALAMAN



                                                                                ~
                                        S       P           A    C      E

*) = Nilai kultural, suprakultural, supranatural: theisme-religious

                                    Skema 2                           (MNS, 1970; 1975)

B.   Wawasan Kependidikan Nasional
       Sebagai bangsa yang mewarisi nilai budaya, peradaban dan sistem filsafat/sistem
ideologi, Bangsa Indonesia mengembangkan wawasan kependidikan nasional
sebagai kelanjutan dan peningkatan wawasan manusia di atas. Maknanya, bagaimana
bangsa secara melembaga meningkatkan dan membudayakan wawasan manusia yang
berdasarkan sistem nilai yang berkembang dan kita cita-citakan untuk menjadi integritas
dan martabat nasional.
       Wawasan kependidikan nasional dimaksud baru dianggap valid terpercaya
dengan kriteria komprehensif dan mendasar, terutama :
        1. Bahwa kepribadian manusia (SDM, Personality/P) berkembang menurut
           hukum ilmu jiwa : P = f ( H x E ) = Personality = fungsi kerjasama
           antara faktor Hereditas dengan faktor Environment.
           SDM berkembang berkat Faktor eksternal (= FX) = ALH-SDA sebagai
           kodrat alamiah dan anugerah, dimana SDM dilahirkan dan hidup serta
           berkembang : antar-benua, antar-negara; antar-daerah; bahkan di kutub utara
           dan selatan! Bagaimana kondisi dan tingkat perkembangannya --- berkat
           pendidikannya --- akan senantiasa ditentukan oleh FX = ALH-SDA. Kita


                                                                       MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                        5
           menyaksikan : bagaimana rakyat dan bangsa-bangsa di Afrika; terutama
           Afrika Tengah; demikian pula bangsa di Kutub Utara (Eskimo)!
           Bersyukurlah dan banggalah kita menerima anugerah yang amat kaya dan
           sempurna; sekaligus membanggakan!
        2. Potensi (nilai-nilai alamiah) ALH-SDA yang berwujud 7 (skema 3) akan
           dinikmati dan dikembangkan menjadi nilai ke-8 = Budaya dan
           Peradaban. Maknanya berkat tersedianya ALH-SDA umat manusia mampu
           menciptakan dan mengembangkan budaya (culture). Jadi, semua unsur
           ALH-SDA --- berkat pendidikan yang memadai --- dikembangkan menjadi
           budaya; misal : kayu dan hutan dikembangkan menjadi peralatan rumah
           tangga sampai kertas … tanah dikembangkan sebagai pertanian dan
           perkebunan; di dalam tanah ada berbagai tambang … dsb.
        3. ALH-SDA secara total : termasuk alam semesta menjadi sumber dan
           unsur dasar IPTEKS; misal : astronomi, fisika, biologi, ilmu pertanian,
           energi (termasuk listrik), kimia, ekonomi, kelautan; angkasa luar; dsb.
        4. SDM sebagai bangsa mewarisi pula nilai-nilai nasional: sosio-kultural :
           budaya lokal; budaya nasional. Bangsa sebagai bagian komunitas dunia
           (internasional) dan pergaulan sesama umat manusia mewarisi peradaban
           dunia secara universal! Tegasnya, antar nilai-nilai budaya ini tetap
           memberikan identitas kepribadian manusia!
        5. Potensi nilai filosofis-ideologis dan konstitusional kenegaraan menjiwai
           dan melandasi tatanan kehidupan nasional, secara kultural dan moral dalam
           dinamika pergaulan internasional (universal). Integritas demikian
           memberikan cita dan citra martabat nasional.
        6. Wujud kemerdekaan, kedaulatan dan kejayaan nasional (Indonesia Raya)
           terpancar dari integritas kepribadian SDM, budaya dan moral fungsional
           Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.
        7. Sebagai kepribadian manusia (SDM) yang diciptakan dalam integritas
           jasmani-rokhani, maka manusia menghayati potensi diri dan jatidiri; bahkan
           cita-cita dan tujuan hidupnya; juga martabat kepribadiannya yang sejati.
           SDM hidup dalam kesementaraan untuk dharmabhakti dan berkebajikan
           (amal ibadah) sebagai fungsi kerokhanian, spiritual, budi nurani, iman
           dan pengabdian kepada Maha Pencipta!
           Kesadaran nilai-nilai mental spiritual ini adalah kesadaran moral dan
           martabat     manusia        yang     unggul-agung-mulia        (=martabatnya
           kerokhaniannya hidup abadi di alam posthumous); alam supranatural
           alam keabadian; sebagai motivasi mental-spiritual!
       Berdasarkan wawasan manusia yang ditingkatkan dalam Wawasan
Kependidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional secara normatif
mengamanatkan kepada semua komponen pelaksananya untuk senantiasa mendidik
SDM generasi muda bangsa sesuai dengan nilai-nilai fundamental di atas dalam
jabarannya yang signifikan!
       Uraian ringkas di atas (ad.1 sampai 7) sebagai jabaran/klarifikasi isi nilai
yang terkandung dalam skema 3.




                                                            MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                6
     SDM DALAM KESEMESTAAN – MARTABAT DAN KEABADIAN

                                R U A N G                  (S P A C E)


                    Fisika – Natural –Metafisika   (Supranatural)

 ROKHANI                 1.    BUDI
                                                                             VERTIKAL
                         2.    KARYA                  1.    MQ *
                         3.    CIPTA                  2.    SQ *
                         4.
                         5.
                         6.
                               KARSA
                               RASA
                               PIKIR
                                                      3.
                                                      4.
                                                      5.
                                                            AQ
                                                            EQ
                                                            IQ +
                                                                           ~
                         7.    INDERA                                        HORISONTAL
 JASMANI



                    Pradunia-Alam Semesta-Pascadunia (Keabadian)

                              W A K T U              (T I M E)


+ = Rasional
* = Suprarasional
                                        skema 3                     (MNS, 1978; 1995)

III. AMANAT   FILOSOFIS-IDEOLOGIS                            SEBAGAI        SUMBER           DAN
     LANDASAN SISTEM NASIONAL
     Sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila-UUD
Proklamasi 45; maka sistem kenegaraan Indonesia dapat dinamakan dengan predikat
sebagai : sistem Pancasila-UUD Proklamasi 45, dengan integritas-martabatnya, visi-
misinya sebagai tujuan nasional demi integritas kebangsaan, martabat kenegaraannya
dengan menegakkan budaya dan moral politik nasionalnya!.

A.   Sistem Kenegaraan Pancasila, Asas Normatif                          Filosofi-Ideologi   dan
     Konstitusional dengan Fungsi Kelembagaannya

       Sistem kenegaraan Pancasila berdasarkan amanat UUD Proklamasi 45,
dapat dilukiskan dalam skema berikut:




                                                                     MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                      7
                                   N-SISTEM NASIONAL *
                             SISTEM HUKUM NASIONAL

             SISTEM POLITIK                          SISTEM EKONOMI

                        N E G A R A    H U K U M


                                 FILSAFAT HUKUM
                                FILSAFAT NEGARA

                         SOSIO-BUDAYA & FILSAFAT HIDUP

              NUSANTARA (ALH-SDA) & BANGSA (SDM) INDONESIA


*) =   N = sejumlah sistem nasional, terutama:
       1. Sistem filsafat Pancasila
       2. Sistem ideologi Pancasila
       3. Sistem Pendidikan Nasional (berdasarkan) Pancasila
       4. Sistem hukum (berdasarkan) Pancasila
       5. Sistem ekonomi Pancasila
       6. Sistem politik Pancasila (= demokrasi Pancasila)
       7. Sistem budaya Pancasila
       8. Sistem Hankamnas (Hankamrata)
                                      Skema 4                (MNS, 1980)

       Menegakkan sistem kenegaraan Pancasila berdasarkan asas normatif dalam
kebijaksanaan strategis, konsepsional dan fungsional:
  1. Mengembangkan secara normatif dan konsepsional fungsional semua sistem
       nasional yang diamanatkan konstitusi secara terpadu dan sinergis, mengingat
       antar komponen sistem saling mendukung.
       Misal: bidang ekonomi (sistem ekonomi Pancasila) berkembang memadai bila
       didukung oleh sistem politik nasional dan sistem hukum nasional yang mantap;
       tanpa komponen-komponen ini, ekonomi nasional akan tetap krisis dan terpuruk.
       Demikian berlanjut dengan berbagai bidang kehidupan sebagai yang dimaksud
       sistem-nasional.
       Bila mungkin sistem-nasional dimaksud ditetapkan berdasarkan undang-undang
       (pra-amandemen melalui Tap MPR RI) sehingga dapat menjadi pedoman
       penyelenggaraan tiap bidang kehidupan (1 - 8 bidang).
  2. Mengembangkan N-sistem nasional keseluruhan; prioritas 1 - 6 supaya tegak
       tatanan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan asas normatif-filosofis-
       ideologis Pancasila sebagai diamanatkan UUD Proklamasi secara imperatif.
       Artinya, semua kelembagaan negara berkewajiban mewujudkan konsepsi
       N-sistem nasional dan menegakkannya secara konsisten. Sikap dan praktek
       demikian adalah bukti kesetiaan (loyalitas) warga negara kepada sistem
       kenegaraannya.
       Amanat visi-misi mencerdaskan kehidupan bangsa secara melembaga akan
       terpercaya melalui sistem pendidikan nasional



                                                          MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                              8
     3.    Sistem pendidikan nasional ditegakkan dan dikembangkan dengan
           komponen-komponen:
           a. Hukum perundangan sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan;
           b. Tata kelembagaan (organisasi dan pengelolaan): internal, horisontal dan
              vertikal;
           c. Sumber daya manusia (ketenagaan: profesional, pakar/keahlian) sebagai
              subyek pelaksana: kuantitas-kualitas memadai;
           d. Sumber dana yang memadai, terutama dari negara (APBN) dan
              didukung oleh masyarakat.

B.        Amanat Filosofis-Ideologis sebagai Sumber dan Landasan Sistem Nasional
      Amanat filosofis-ideologis dan konstitusional dalam Pembukaan UUD
Proklamasi 45; tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, terutama: ”…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa…..” dapat dijabarkan sebagai visi-misi nation and character building.
       Makna amanat fundamental ini fokus, berpusat kepada pemberdayaan SDM
bangsa Indonesia sebagai subyek penegak, pewaris dan bhayangkari NKRI sebagai
sistem kenegaraan Pamcasila-UUD Proklamasi 45 yang merdeka, berdaulat dan
bermartabat!
        Demi terlaksanannya amanat fundamental ini dapat dijabarkan dalam visi-
misi sebagai landasan tujuan pendidikan nasional Indonesia Raya!.

            Menegakkan dan Membudayakan Visi-Misi Nation and Character
            Building
            Amanat filosofis-ideologis dan konstitusional ini terutama
            dipercayakan kepada kelembagaan dan fungsi sistem pendidikan
            nasional. Pemberdayaan SDM mandiri-unggul-bermartabat!


      Visi-misi ini terutama sebagai amanat nasional, dapat dijabarkan secara
mendasar, terutama:
  1. Memajukan kesejahteraan umum, berarti :
     a. seluruh rakyat warganegara terjamin kesejahteraan sosial ekonominya (sila V)
        Pancasila;
     b. bahwa kesejahteraan adalah prasyarat untuk sehat dan cerdas, berkemampuan
        sosial ekonomi untuk meraih pendidikan yang memadai.
     c. dengan kondisi sejahtera semua warganegara lebih mampu melaksanakan visi-
        misi nasional dan menegakkan kedaulatan dan Ketahanan Nasional demi
        kemerdekaan, kedaulatan dan martabat nasional!.

     2. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bermakna :
        a. cerdas secara mental-moral, berbudi luhur sesuai dengan sila I dan agama
           masing-masing : bermartabat, dan bertaqwa; dan tegaknya kepemimpinan
           yang memiliki integritas dalam NKRI !
        b. cerdas secara sosial politik : mampu menegakkan kepemimpinan dan
           pengelolaan yang efektif sebagai subyek pemimpin yang adil dan beradab



                                                            MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                9
        dalam NKRI dan dalam pergaulan antar bangsa dan negara dengan kesadaran
        dan kebanggaan nasional;
     c. cerdas secara ilmiah dan kebudayaan : kreatif, mandiri, unggul dan
        bermartabat dalam peradaban modern.

       Visi-misi nasional untuk membina bangsa dan watak bangsa ini
dikembangkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Negara
sebagai kelembagaan nasional berkewajiban melaksanakannya dalam sistem
pendidikan nasional sebagai wujud tanggung jawab negara --- in casu :
        Visi-misi nation and character building dapat bermakna :
        1. Terbinanya SDM berkepribadian mandiri, unggul dan bermartabat
           (dengan integritas-adil-beradab dan taqwa) *
        2. SDM unggul sinergis dalam pergaulan dunia modern sebagaimana
           dikehendaki dalam tujuan MDG’s dan UNESCO ---- namun sebagai
           SDM yang setia dan bangga dengan jatidiri nasionalnya! ---
IV. LANDASAN FILOSOSFIS-IDEOLOGIS DAN KONSTITUSIONAL
    SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA RAYA
        Amanat nasional demi tegaknya sistem pendidikan nasional Indonesia
sebagaimana terumus dalam Pembukaan UUD Proklamasi 45, yang diuraikan di atas
akan dilaksanakan dengan berbagai landasan dan pedoman berikut :
        Dengan otoritas kepemimpinan kelembagaan Depdikbud sebagaimana dimaksud
di atas, secara konstitusional (imperatif) berkewajiban senantiasa berpedoman kepada
asas-asas, terutama :
A. Landasan Filosofis-Ideologis dan Konstitusional
    Meliputi, terutama :
    1. Nilai filsafat pendidikan Pancasila
    2. UUD Proklamasi 45, terutama Pasal 31
    3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    4. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
    5. Penjabaran UUD dan UU melalui : PP dan Kepment
    6. N-pedoman pelaksanaannya

B. Asas-asas Kependidikan dan Kelembagaan Sistem Pendidikan Nasional
    1.   Asas Tripusat Kependidikan Indonesia : fungsionalisasi yang sinergis antar-
         lembaga kehidupan : keluarga (orang tua), lembaga pendidikan (sekolah
         pemerintah dan swasta); dan masyarakat.
    2.   Asas-asas proses kependidikan, yang secara normatif-praktis oleh pendidik
         dan tenaga profesional pengelola pendidikan, dengan menegakkan budaya dan
         moral asasi berikut :
          a. Asas cinta, dalam makna kasih sayang kepada siswa (anak didik, sebagai
             anak manusia, potensi generasi bangsa masa depan) sebagai subyek
             penerus regenerasi bangsa.
          b. Asas penuh pengertian (understanding) : orang tua dan guru wajib lebih
             memahami pribadi anak, potensi dan perasaannya. Karenanya, pelayanan
             didasarkan asas individual.


                                                          MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                              10
         c. Asas kesabaran, mendidik dan membimbing dengan kesabaran, sesuai
            dengan kondisi dan potensi siswa;
         d. Asas ketulusan (ikhlas), sebagai sikap dan kepercayaan bahwa kerja yang
            tulus bernilai ibadah;
         e. Asas pengabdian: Dr. Ki Hadjar Dewantara mengajarkan : Pendidik wajib
            mengabdi kepada sang anak!. Kita, sebagai orang tua dan pendidik
            berkewajiban mengabdi kepada anak (yang tidak pernah minta untuk
            dilahirkan dan tidak mengerti dirinya dan tujuan hidupnya).
         f. Asas kemandirian, niat dan motivasi pendidik, terutama orang tua
            terutama mengembangkan kemandirian kepada siswa; karenanya, asas ini
            dikembangkan dan dibudayakan.
         g. Asas kekeluargaan; lembaga pendidikan wajib dihayati sebagai suatu
            wadah kekeluargaan, tempat hidup antar guru dan siswa dalam moral
            kekeluargaan (=sekolah adalah rumah kedua bagi siswa; dan guru adalah
            orang tua kedua bagi mereka).

     Sebagai pendidik kita berkewajiban menunaikan amanat kependidikan,
amanat kultural dan moral dengan landasan asas-asas kependidikan berikut:

                             ASAS KEPENDIDIKAN

   1.   ASAS CINTA                                1. ASAS KODRAT ALAM
   2.   ASAS PENGERTIAN                           2. ASAS KEMERDEKAAN
   3.   ASAS KESABARAN                            3. ASAS KEMANUSIAAN
   4.   ASAS KETULUSAN                            4. ASAS KEBANGSAAN
   5.   ASAS PENGABDIAN                           5. ASAS KEBUDAYAAN
        (MNS, 1990)                                  (ASAS PANCADHARMA,
        + Asas Kemandirian                           DR. Ki Hadjar Dewantara,
        + Asas Kekeluargaan                              Taman Siswa 1922)


C. Komponen Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran
    Sesuai dengan ketentuan berikut dan jabarannya, diamanatkan dan dipercayakan
pelaksanaannya dengan berpedoman kepada :
     1. Penjabaran UUD dan UU melalui : PP dan Kepment
     2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
     3. N-pedoman pelaksanaannya
     4. Era reformasi masih menimbulkan kontroversial baik konstitusional
        maupun fungsional (operasional), terutama : UU No. 9 th 2009 tentang
        BHP; dan kontroversi kebijakan Pemerintah (ic : Mendiknas) tentang
        tidak perlunya UNAS, yang juga diperkuat oleh Keputusan MA atas
        gugatan warga negara!
     5. Kontroversi ini mengandung makna esensial : bahwa wakil-wakil rakyat
        di DPR belum mencerminkan aspirasi dan karsa rakyat Indonesia ---
        cenderung mewakili partai dan golongannya masing-masing; bahkan
        mungkin pengaruh rekayasa global (neo-liberalisme dan neo-
        imperialisme).


                                                         MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                             11
Oleh semua komponen pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah.

D.      Kelembagaan dan Organisasi Kependidikan
        Kelembagaan dan organisasi pendidikan meliputi struktur pengelola
(departemen/kementerian, kantor wilayah atau dinas diknas tingkat I dan II. Adapun
struktur pelaksana fungsi pendidikan ialah semua jenis dan jenjang pendidikan: mulai
TK, SD, SLTP, SMU/SMK sampai Pendidikan Tinggi (Diploma, S-1, S-2 dan S-3).
        Organisasi kependidikan meliputi juga komponen-komponen fungsional berikut:
1.      Komponen nilai: filsafat, konstitusi dan kebudayaan nasional.
2.      Komponen kepemimpinan, manajerial dan administrasi.
3.      Komponen SDM: guru, administrator dan staf lainnya
4.      Komponen kurikulum dan penilaian.
5.      Komponen media dan perbukuan.
6.      Komponen dana.
7.      Komponen kelembagaan kemitraan: tri pusat pendidikan.
       Berbagai komponen dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan
dalam dinamika nasional dan global, khususnya dunia kependidikan.
E.      Kode Etika Profesional Tenaga Kependidikan
        Kode etika profesional ialah etika jabatan, untuk semua bidang keahlian:
prajurit, polisi, dokter, notaris, advokat, pengacara, jaksa, hakim; akuntan dan guru;
termasuk dosen dan KORPRI.

       Demikian pula khusus tenaga kependidikan (guru, dosen dan kepemimpiana
pengelola lembaga kependidikan) secara ethis moral berkewajiban menegakkan dan
membudayakan kode etika profesionalnya!
       Visi-misi kode etika ini melandasi antar hubungan subyek didik: antar-guru;
antar-dosen; antar-guru-orang tua siswa; antar-guru dengan karyawan pengelola
lembaga pendidikan dan antar-guru-dosen dan siswa (secara sosial-kultural-moral).
       Untuk kode etika jabatan guru baca Filsafat Pendidikan M Noor Syam, hal.
148-152.

F.     Pengembangan SDM Sebagai Subyek Sistem Nasional
       Pengembangan SDM sebagai subyek sistem nasional ---i.c. sistem pendidikan
nasional--- mulai guru sampai pengelola administrasi fungsi kependidikan tingkat pusat
dan daerah dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nasional
maupun global. Misal: guru SD, terutama pendidikan dasar 9 tahun seyogyanya tenaga
S-1; kelas 1 – 4 cukup guru kelas; kelas 5 – 9 sebaiknya guru bidang studi.
SDM Indonesia Masadepan, meliputi :
SDM Pembina Sistem Pendidikan Nasional: Guru, Dosen dan Tenaga Pengelola
Kependidikan Nasional dan Kelembagaan Pendidikan
1. SDM Generasi Muda sebagai potensi regenerasi bangsa: semua siswa, pemuda dan
   mahasiswa.
2. SDM rakyat warga negara sebagai Bhayangkari NKRI sebagai sistem kenegaraan
   Pancasila.
3. SDM Kepemimpinan Nasional sebagai potensi SDM unggul-kompetitif-terpercaya


                                                           MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                               12
4. SDM dikembangkan berdasarkan asas-asas sistem filsafat Pancasila sebagai
   subyek budaya dan subyek moral sebagaimana terlukis dalam skema : dalam
   makalah ini.

Sesungguhnya, semua SDM ini dapat dikembangkan melalui Kelembagaan dan
Management Sumber Daya Manusia secara mandiri (MSDM).

V.       LANDASAN HUKUM PERUNDANGAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
         NEGARA, DAN PROGRAM SEBAGAI PEDOMAN KERJA
         KELEMBAGAAN
Landasan dimaksud terjabar sebagai berikut :
       Memperhatikan UU No. 20 tahun 2003, berbagai pasal memerlukan jabaran
sebagai pedoman operasional: baik berwujud PP maupun Keppres dan ataupun
Kepmen, termasuk berbagai kebijakan (secara imperatif bersumber dari asas filosofis-
ideologis-konstitusional; sebaliknya bila bertentangan = inkonstitusional).
       Perhatikan berbagai PP dan RUU tentang penyelenggaraan Pendidikan Nasional
amat kontroversial: misal PP No. 61 tahun 1999 tentang PTN sebagai BHMN; dan PP.
No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (yang sekarang
dilaksanakan oleh BSNP); kemudian ditingkatkan menjadi UU No. 9 tahun 2009
tentang BHP untuk semua Kelembagaan Pendidikan Indonesia---yang menurut
kami tidak bersumber dari filsafat Pancasila-UUD Proklamasi 45---.

A.       SDM dan Pengelola Kelembagaan Pendidikan
       Mulai tenaga kepemimpinan dan pengelola kependidikan; sampai pelaksana
fungsi kependidikan (guru TK, SD, SMP, SMU sampai PT) bersama tenaga profesional
(berbagai program diploma); dan staf administrasi + tenaga teknis adalah subyek
pelaksana: sebagai tenaga profesional dan tenaga fungsional akademik.
       Perlu dikembangkan budaya MSDM-MIB* bagi dosen pembina PTN/PTS.
       Seyogyanya ada perhatian khusus Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan
mereka secara lebih adil ---dibandingkan dengan berbagai tenaga pada komponen lain:
Departemen Keuangan: pajak, bea cukai; BUMN; dan sebagainya---. Fenomena soail
ekonomi dapat dirasakan sebagai diskriminatif, karenanya memprihatinkan….. dan
tidak memotivasi semangat kerja dan pengabdian bidang pendidikan …….. (apalagi bila
dibandingkan dengan beberapa negara: Malaysia, Jepang……..).

B.      Pola Desain Pembelajaran Berkualitas
       Dikembangkan pola dasar pembelajaran yang komunikatif-kontekstual-
fungsional; dalam proses dialogis dan demokratis dengan memperhatikan
tingkatan/hierarkhi sumber nilai belajar-mengajar secara universal; sampai bagaimana
kesadaran hubungan guru dan siswa dapat dilukiskan dalam skema 5.




*
    ) = Manajemen SDM – Mandiri dengan Integritas Bermartabat


                                                                MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                        13
              HIERARKHI SUMBER DAN TINGKATAN IPTEKS

                          Maha Sumber Kebenaran dan ipteks sebagai karunia –
      1                   hidayah (hikmah): supranatural – suprarasional - hakiki


                           Alam semesta dan hukum alam, lingkungan alam,
          2                       Sistem budaya, sistem kenegaraan,
                                        Sebagai sumber primer;
                               (nilai alamiah – universal dan nasional)


                              Disiplin atau bidang ipteks, kepustakaan, dan
              3                 dokumentasi, sebagai sumber sekunder;
                                     (khasanah budaya & peradaban)


                  4           Cendekiawan, pakar dan narasumber sebagai
                               sumber tertier; (amanat cultural – moral)

                              Antarhubungan komunikatif dan demokratis
                                  antar subyek belajar (siswa – guru)
                      5           Kondisi dan suasana kelembagaan
                                      kependidikan konvensional
                               (Fungsional kependidikan kekeluargaan)


                                             Skema 5                 (MNS, 1980; 2000)

        Mohon perhatian isi nilai dan tingkatannya dalam proses mendidik dan
pembelajaran; supaya guru sebagai pendidik menghayati kedudukan, fungsi dan
kewajiban dirinya dengan asas Tut Wuri Handayani; bukan cenderung menunjukkan
otoritas dan wibawa keguruannya! (Guru = digugu lan ditiru).
C.   Media dan Sumber Belajar-Mengajar
        Mulai pengembangan kepustakaan sebagai khasanah ipteks dapat
ditransformasikan secara efektif melalui media dan sumber belajar mengajar yang
memadai: buku, kepustakaan, laboratorium, teknologi; media komunikasi, audio visual-
aids canggih; juga membudayakan reality based learning, dan ICT based learning
dalam khasanah dan kualitas postmodernisme.
D.   Dana dan Sarana
        Dana dan sarana pendidikan adalah fasilitas pendukung primer; karenanya
cukup prioritas dan mendesak demi terlaksananya fungsi kependidikan. (amanat UUD
Pasal 31 wajib dilaksanakan secara bertahap) sebaliknya, UU BHP dan berbagai PP
dapat tidak sesuai/bertentangan dengan isi amanat Pasal 31 seutuhnya; bahkan
bertentangan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya
(sebagai diamanatkan Pembukaan UUD Proklamasi 45)!.




                                                                       MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                                         14
E. Evaluasi (Ujian)
        Kebijakan Negara untuk ujian nasional masih menghadapi kontroversial
nasional. Dengan tujuan kualitas nasional UNAS dilaksanakan dengan biaya yang
cukup mahal; juga dengan ‘korban’ yang juga memprihatinkan. Kondisi demikian
sesungguhnya karena kondisi semua lembaga pendidikan nasional (se-nusantara) belum
memenuhi standar nasional, melainkan hanya standar lokal (kondisi lokal) baik
kuantitas-kualitas guru, buku, sarana, media bahkan juga kondisi siswa dari keluarga
yang relatif miskin --- adalah tidak adil, bahkan cenderung dzalim untuk diuji dengan
standar nasional!---. Maknanya, kewajiban pemerintah mutlak untuk meningkatkan dan
menyamakan potensi dan kondisi standar nasional seluruh nusantara, baru
memberlakukan UNAS!
Sebagai proses dinamika dan promosi (kemajuan) siswa senantiasa ada proses evaluasi
atau penilaian yang berkelanjutan. Sesungguhnya evaluasi yang valid banyak ditentukan
faktor instrumen dan kriteria norma tes dan dasar penilaian. Evaluasi dapat
dilaksanakan efektif:
    1. Evaluasi sehari-hari : baik oleh siswa sendiri (self evaluation), maupun oleh
        guru; atau siswa bersama guru.
    2. Evaluasi berkala (semester) : evaluasi kumulatif.
    3. Evaluasi kenaikan kelas : sebaiknya kenaikan progresif berkelanjutan (sesuai
        dengan kemampuan dan prestasi siswa).
    4. Evaluasi akhir (sekarang : Ujian Nasional / UNAS) : sebaiknya dihentikan!
    5. Evaluasi di lembaga PTN-PTS relatif akuntabel.

Catatan:
1.   UNAS amat mahal dengan banyak mengorbankan siswa. Karena, dengan dasar
     mutu nasional (standar nasional, oleh BSPN) sesungguhnya sangat tidak adil.
     Sebab nusantara Indonesia yang amat luas (33 Provinsi, 455 Kabupaten/Kota)
     dengan jumlah siswa SD sekitar 35 juta; SMP 6 juta; dan SMA 5 juta; jumlah
     guru relatif belum cukup---tanpa mahasiswa PTN-PTS---.
     Di daerah Jawa saja belum semua daerah atau desa tercukupi : guru, lokal, buku
     pelajaran dan sarana belajar-mengajar … bagaimana siswa dinilai dengan
     standar nasional?; padahal pelayanan hanya standar lokal!
     Adil dan bijaksanakah Pemerintah menilai dan menguji dengan standar nasional!
     Saya berpendapat sungguh tidak adil (mungkin dzolim!).
     Adalah tidak adil orang tua sebagai pendidik yang tidak mau mengerti kondisi
     dan perasaan anak didiknya, padahal mereka adalah generasi penerus masa depan.
     Demikian pula untuk tingkat perguruan tinggi (PTN dan PTS) dengan data berikut
     :
2.   Depdiknas mengelola PTN "hanya" sekitar 80 PTN; akan dijadikan BHMN yang
     mandiri……… bermuara menjadi beban masyarakat!
3.   Rakyat, masyarakat RI mengelola PTS 2500 dengan swadaya dan swadana
     masyarakat…………yang termotivasi melaksanakan tripusat pendidikan,
     menegakkan kemitraan masyarakat dan negara (rakyat dan Pemerintah);……
     ternyata negara (ic. Pemerintah, Depdiknas mau lepas tanggungjawab………
     supaya sepenuhnya swadaya dan swadana masyarakat atas nama kemandirian?).
     Apakah ini ethis dan adil……….?
4.   Meskipun kita diberi pedoman oleh Ditjen Dikti dengan Pedoman HELTS,
     namun pelaksanaannya juga belum memadai. Hendaknya Penguasa Depdiknas

                                                           MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                               15
     meningkatkan kesadaran kewajibannya demi masa depan bangsa. Tantangan ini
     menjadi mendesak bila kita membandingkan dengan kualitas : mulai HDI
     Indonesia sampai berbagai PTN terkemuka kita yang dinilai amat
     memprihatinkan.
5.   Lebih adil dan lengkap bila kita bandingkan dengan income tenaga dosen dan
     Guru Besar di PTN! --- terhadap berbagai jabatan kelembagaan negara, lebih-
     lebih pejabat berbagai Komisi Ad-Hoc dalam era reformasi!

PENUTUP
         Kita percaya dengan menegakkan Sistem Kenegaraan Pancasila sebagai
terjabar dalam UUD Proklamasi 45, insya Allah NKRI tegak mengayomi seluruh
rakyat dan nusantara dalam mencapai cita-cita nasionalnya sebagai bangsa merdeka,
berdaulat dan bermartabat.
         Maknanya, semua komponen bangsa berkewajiban memelihara, dan
menegakkan integritas nasional dan integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD
Proklamasi 45, oleh dan untuk kita warganegara Indonesia Raya. Demi cita-cita
dan amanat konstitusional, kultural dan moral ini tiap pribadi warganegara
(SDM) mendidik kepribadiannya sebagai SDM unggul-kompetitif-bermartabat.
         Maknanya, apabila bangsa Indonesia terus mengalami degradasi nasional dan
erosi ideologi Pancasila, bangsa Indonesia dapat mengalami degradasi jatidiri
nasional; bahkan degradasi moral dan martabat nasional! --- menjadi SDM yang
membudayakan : politik dan demokrasi liberal, ekonomi liberal, atas nama
kebebasan (=liberalisme) dan HAM (yang hakekatnya = HAMPA!); berpuncak
dengan : materialisme-sekularisme-atheisme! Inilah wujud tragedi moral dan
martabat kemanusiaan; bahkan tragedi peradaban!
         Perhatikan dan hayati tantangan mendesak dan mengancam integritas Sistem
Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45, sekaligus tantangan nasional dan moral
Indonesia Raya, terlukis dalam skema berikut (skema 6).
         Semoga uraian ringkas ini memberi pencerahan, wawasan dan cakrawala
kultural, filosofis-ideologis dan moral-theisme-religious sebagai terkandung dalam
filsafat Pancasila, dasar Negara Indonesia Raya.
         Visi-misi pendidikan nasional adalah kubu dan benteng terpercaya untuk
menghadapi tantangan demikian!

                                  Malang, 5 Desmber 2009
                                  Laboratorium Pancasila Univ. Negeri Malang
                                  Ketua,


                                  Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, SH
                                  (Guru Besar Emeritus UM)




                                                         MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                             16
              INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA




                                                       TAP – MPR *
     NEO-IMPERIALISME
     NEO-LIBERALISME                                                                         NEO-KOMUNISME, NEO-PKI, KGB
SEKULARISME-PRAGMATISME                                                                    KEDAULATAN NEGARA (= ETATISME),
    DEMOKRASI LIBERAL,                            U      U       D   45                   KOLEKTIVISME – INTERNASIONALISME
 INDIVIDUALISME – AN. HAM                                                                 MARXISME – KOMUNISME – ATHEISME,
KAPITALISME (MATERIALISME)                                                               DIALEKTIKA–HISTORIS–MATERIALISME

                                                 P A N C A S I L A


                                                 ERA – REFORMASI
                                                 POSTMODERNISME
                                             GLOBALISASI – LIBERALISASI



                    7.    UU No. 27 TAHUN 1999 TENTANG KEAMANAN NEGARA (YANG DIREVISI):
                          TERUTAMA PASAL 107a – 107f. SEBAGAI JABARAN UUD 45 DAN TAP MPRS No.
                          XXV/MPRS/1966 (KARENANYA DAPAT DITEGAKKAN SEBAGAIMANA MESTINYA).
                    6.    TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 jo. Tap MPR RI No. I/MPR/2003, Pasal 2 dan 4
                    5.    UUD Proklamasi 45 SEUTUHNYA ……. (PEMBUKAAN, PASAL 29 DAN PENJELASAN )
                    4.    NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA
                    3.    DASAR NEGARA (IDEOLOGI NEGARA, IDEOLOGI NASIONAL) PANCASILA
                    2.    FILSAFAT HIDUP (WELTANSCHAUUNG), JATIDIRI INDONESIA : PANCASILA
                    1.    SOSIO – BUDAYA NUSANTARA INDONESIA
 *) =  UUD 45 Amandemen, dengan kelembagaan negara (tinggi) : = Presiden, MPR, DPR, DPD; MK, MA dan BPK (+ KY)
 (MNS, 2007)
                                                      skema: 6
                                                                                                     MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                            17
                             KEPUSTAKAAN :
Ary Ginanjar Agustian, 2003; 2007 : Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan
        Emosi dan Spiritual ESQ, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun
        Islam, (edisi 13 dan edisi 40), Jakarta, Penerbit Arga Wijaya Persada.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 2003: ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al
        Ihsan, (Jilid II), Jakarta, Penerbit ArgaWijaya Persada.
Avey, Albert E. 1961: Handbook in the History of Philosophy, New York,
       Barnas & Noble, Inc.
Center for Civic Education (CCE) 1994: Civitas National Standards For Civics
       and Government, Calabasas, California, U.S Departement of Education.
Ditjen Dikti Depdiknas, 2004 : Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi
        2003 – 2010 (HELTS) Mewujudkan Perguruan Tinggi Berkualitas,
        Jakarta: Depdiknas.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 2004 : Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003
        – 2010 (HELTS) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat, Jakarta :
        Depdiknas.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 2004 : Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003
        – 2010 (HELTS) Menuju Sinergi Kebijakan Nasional, Jakarta :
        Depdiknas.
Huston Smith, 1985: The Religions of Man, (Agama-agama Manusia, terjemah
          oleh: Saafroedin Bahar) Jakarta, PT Midas Surya Grafindo.
Kelsen, Hans 1973: General Theory of Law and State, New York, Russell &
          Russell
Mohammad Noor Syam, 2000: Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat
        Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Malang,
        Laboratorium Pancasila, UM (Disertasi, edisi II, ISBN: 979-508-194-2).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 2002: Dasar-Dasar Filsafat Ilmu, Malang, Laboratorium
        Pancasila, UM, (ISBN: 979-508-638-3).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,1988 : Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan
        Pancasila, (Edisi IV), Surabaya, Usaha Nasional.
Mohammad Noor Syam, dkk., 2007 : Filsafat Pendidikan, Malang : FIP
        Universitas Negeri Malang.
Radhakrishnan, Sarpavalli, et. al 1953: History of Philosophy Eastern and
          Western, London, George Allen and Unwind Ltd.
UNO 1988: HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, New
          York, UNO
UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Tap MPRS – MPR RI dan UU yang
          berlaku. (1966; 2001, 2003)
UU RI No. 20 tahun 2003 dan UU RI No. 9 tahun 2009 tentang BHP.
Wilk, Kurt (editor) 1950: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and
          Dabin, New York, Harvard College, University Press.




                                                    MNS, Lab. Pancasila UM 2009
                                        18

								
To top