Docstoc

Rangkuman Hukum Acara Perdata

Document Sample
Rangkuman Hukum Acara Perdata Powered By Docstoc
					                         Rangkuman Hukum Acara Perdata


1. Istilah dan Pengertian
Hukum Perdata Materil : hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan
perdata.

Hukum perdata formil === hukum acara perdata : hukum yang mengatur cara mempertahankan
atau melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perdata.

Hubungan antara hukum perdata materil dengan hukum perdata formil : hukum perdata formil
mempertahankan tegaknya hukum perdata materil ===== jika ada yang melanggar perdata
materil maka diselesaikan dengan perdata formil.

Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli

    1. Abdul Kadir Muhammad=== peraturan hukum yang m,engatur proses penyelesaian
       perkara perdta melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan
       pelaksanaan putusan hakim.


2.    Wirjono Projodikoro=== rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus
bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu
sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

3.     Sudikno Mertokusumo=== peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin
ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim===hukum yang mengatur
bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa sera memutusnya dan pelaksanan
daripada putusannya.

Tujuan dan sifat hukum acara perdata
Tujuan :

    1. Mencegah jangan terjadi main hakim sendiri (eigenrichtig)
    2. Mempertahanakan hukum perdata materil
    3. Memberikan kepastian hukum


Sifat :

    1. Memaksa === mengikat para pihak yang berperkara dan ketentuan-ketentuan yang ada
       peraturan hukum acara perdata harus dipenuhi.

    contoh: gugatan harus diajukan di tempat atau domisili tergugat Jangka waktu untuk
mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan hakim diterima para pihak, dll
   1. Menagatur === peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata dapat dikesampingkan
      para pihak

        Contoh dalam hal pembuktian.

Asas-asas Hukum Acara Perdata

   1. Hakim bersifat menunggu===inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya
      kepada yang berkepentingan===Pasal 118 HIR/142 RBg
   2. Hakim bersifat Pasif=== ruang lingkup atau luas pokok perkara ditentukan para pihak
      berperkara tidak hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang
      dituntut
   3. Persidangan terbuka untuk umum===setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan
      pemeriksaan perkara, walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya
      secara tertutup. Contoh dalam perkara perceraian.



   1.    Mendengarkan kedua belah pihak
   2.    Putusan harus disertai dengan alasan-alasan.
   3.    Berperkara dikenai biaya.
   4.    Beracara tidak harus diwakilkan=== bisa langsung pihak yang berperkara beracara di
         pengadilan atau dapat diwakilkan.


Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana
1. Dasar timbulnya gugatan
      Perdata :timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran hak yang diatur dalam hukum perdata.

       Pidana : timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang
diatur dlm hkm pidana



   1. Inisiatif berperkara

     Perdata : datang dari salah satu pihak yang merasa dirugikan

      Pidana : datang penguasa negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti polisi
dan jaksa

3. Istilah yang digunakan
   Perdata : yang mengajukan gugatan=== penggugat
             pihak lawannya/digugat ===== tergugat
   Pidana : yang mengajukan perkara ke pengadilan ==== jaksa/penuntut umum
   pihak yang disangka === tersangka=== terdakwa===terpidana
4. Tugas hakim dalam beracara
   Perdata : mencari kebenaran formil ==== mencari kebenaran sesungguhnya yang didasarkan
apa yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu.
   Pidana :mencari kebenaran materil ==== tidak terbatas apa saja yang telah dilakukan terdakwa
melainkan lebih dari itu. Harus diselidiki sampai latar belakang perbuatan terdakwa. Hakim
mencari kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

5. Perdamaian
   Perdata : dikenal adanya perdamaian
   Pidana : tidak dikenal perdamaian

6. Sumpah decissoire
   Perdata : ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh satu pihak kepada pihak
lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa.
  Pidana : tidak dikenal sumpah decissoire.

7. Hukuman
   Perdata : kewajiban untuk memenuhi prestasi (melakukan , memberikan dan tidak melakukan
sesuatu )
   Pidana : hukuman badan ( kurungan, penjara dan mati), denda dan hak.
Gugatan
Perkara perdata ada 2 :

   1. Perkara contentiosa === perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan.
   2. Perkara voluntaria === perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau
      perselisihan


Beda contentiosa dengan voluntaria
Pihak yang berperkara
    Contentiosa : penggugat dan tergugat
    Voluntaria : pemohon
Aktifitas hakim yang memewriksa perkara
    Contentiosa : terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak
    Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan krn tugas hakim bercorak
administratif.
Kebebasan hakim
    Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU
    Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
Kekuatan mengikat putusan hakim
    Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah
didengar sebagai saksi.
    Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak.

Pengertian gugatan
•    Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2 === tuntutan hak yang
mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan

•      Sudikno Mertokusumo : tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh
perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main eigenrichtig.

•      Darwan Prinst : suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri
yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut
tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Syarat dan isi gugatan
•    Syarat gugatan :

   1. Gugatan dalam bentuk tertulis.
   2. Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
   3. diajukan ke pengadilan yang berwenang


•    Isi gugatan :
Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :

   1. Identitas para pihak
   2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan
      hubungan hukum
   3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan




Teori pembuatan gugatan
•     Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan yaitu :

   1. Substantieseringstheorie yaitu membuat surat gugatan dengan menguraikan rentetan
      kejadian nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan.
   2. Individualseringstheorie yaitu hanya memuat kejadian-kejadian yang cukup
      menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan


Pencabutan Gugatan
Pencabutan gugatan dapat terjadi:

   1. Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim
   2. Dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dengan syarat disetujui oleh pihak
      tergugat.
•      Perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan syarat :

    1. Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.
    2. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan.


Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan dapat dibagi menjadi 2 tahap :

    1. Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat dilakukan tanpa perlu izin tergugat.
    2. Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan izin tergugat jika tidak disetujui
       perubahan tetap dapat dilakukan dengan ketentuan :

    1. Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak dirugikan terutama tergugat.
    2. Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai penyebab timbulnya perkara.
    3. Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam positanya.


Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan
•    Kumulasi gugatan ada 2 yaitu :

    1. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg)



    1. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan.


    Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

    1. Hakim tidak wenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara
       bersama-sama dalam gugatan
    2. satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatn khusus sedangkan tuntutan lainnya
       diperiksa menurut acara biasa.
    3. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang
       eigendom dalam satu gugtan.


Tujuan penggabungan gugatan :

    1. Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawan
    2. Untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.


Kompetensi
•     Kompentensi adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan.
•     Kompetensi ada 2 yaitu :

    1. Kompetensi mutlak/absolut yaitu dilihat dari beban tugas masing-masing badan
       peradilan
    2. Kompetensi relatif yaitu dari wilayah hukum masing-masing peradilan


•     Menurut Pasal 118 HIR/142 RBg kompetensi relatif adalah pengadilan negeri di tempat
tinggal tergugat ( asas Actor Sequitor Forum Rei).

Para Pihak Berperkara
•     Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat.
•     Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan.
•     Untuk ini dapat dibedakan atas :

    1. Pihak materil : pihak yang mempunyai kepentingan langsung

    yaitu penggugat dan tergugat.

    1. Pihak formil : mereka yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat,tergugat dan kuasa
       hukum


•     Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan
putusan hakim

Perwakilan dalam Perkara Perdata
•     Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa
hukum dengan syarat dengan surat kuasa.
•     Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada
advokat.
•     Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum
berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara
persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.
•     Surat kuasa : suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan
wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.

•     Macam-macam surat kuasa :

    1. Surat kuasa umum :surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya
       untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan
       dengan titk berat pengurusan.
   1. Surat kuasa khusus: kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku
      untuk hal-hal tertentu saja.

    Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Isi Surat Kuasa Khusus

   1.   Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.
   2.   Apa yang menjadi pokok perkara.
   3.   Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa.
   4.   Hak subsitusi /pengganti

Bentuk-bentuk penyitaan
•    Ada 2 yaitu :

   1. Conservatoir beslaag/sita jaminan yaitu penyitaan terhadap barang milik tergugat.

•         Dasar hukum : Pasal 227 HIR/261 RBg
•         Tujuan : untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan
•         Sita ini dapat dilakukan jika ada permohonan penggugat dan ada dugaan bahwa
tergugat berusaha menghilangkan, merusak, memindahtangankan benda-benda tersebut.
•     Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak

   1. Revindicatoir beslaag yaitu sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh
      orang lain.

•     Dasar hukumnya Pasal 226 HIR/260 RBG
•     Tujuan : menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon dan berakhir dengan penyerahan
barang yang disita.
•     Objeknya : benda bergerak
•     Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik.
3. Marital beslaag yaitu sita yang diletakkan atas harta perkawinan.
•     Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan,
pengamanan harta perkawinan.

4. Eksekusi beslaag yaitu eksekusi dalam rangka pelaksanaan putusan hakim

Pemeriksaan Perkara
•    Pengajuan gugatan
•    Penetapan hari sidang dan pemanggilan
•    Persidangan pertama :
•       a. gugatan gugur
•       b. verstek
•       c. perdamaian
•    Pembacaan gugatan
•    Jawaban tergugat :
•             a. mengakui
•             b. membantah
    c. referte
    d. eksepsi :
          - materil
          - formil
•        Rekonvensi
•        Repliek dan dupliek
•        Intervensi
•        Pembuktian
•        Kesimpulan
•        Putusan Hakim

Pengajuan gugatan

     1.   Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
     2.   Diajukan secara tertulis atau lisan
     3.   Bayar preskot biaya perkara
     4.   Panitera mendaftarkan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara
     5.   Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri.
     6.   Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim


Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak

     1. Majelis hakim menentukan hari sidang
     2. Pemanggilan para pihak :

•         Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari
•         Tata cara melakukan pemaggilan :

     1. Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti
     2. Pemangilan dengan surat panggilan dan salinan surat gugatan
     3. Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamanan


Persidangan pertama
1. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir.
   Pasal 126 HIR/150 RBg: majelis dapat memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar hadir
pada sidang berikutnya.
   Akibatnya : gugatan dinyatakan gugur

     1. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir.

     Berlaku Pasal 126 HIR/150 RBG
     Akibatnya : verstek
Verstek
•     Pengertian : putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat
•     Syarat acara verstek :

    1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

 - yang melaksanakan pemangilan juru sita
 - surat panggilan
 - jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari
apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh (Pasal 122 HIR/10Rv)
b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Bentuk PutusanVerstek

    1. Menggabulkan gugatan penggugat, terdiri dari :

    a. mengabulkan seluruh gugatan
    b. mengabulkan sebagian gugatan
•      Hal ini terjadi jika gugatn beralasan dan tidak melawan hukum.

2. Gugatan tidak dapat diterima, apabila : gugatan melawan hukum atau ketertiban dan
kesusilaan (unlawful)
•     Gugatan ini dapat diajukan kembali >>>> tidak berlaku asas nebis in idem
3. Gugatan ditolak apabila gugatan tidak beralasan
•     Gugatan ini tidak dapat diajukan kembali

Upaya hukum dari verstek adalah verzet/perlawanan

Perdamaian
•    Jika pihak penggugat dan tergugat hadir
•    Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg
•    Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim
•    Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan
•    Dapat menyelesaikan perkara
•    Tujuannya :

    1. Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara para pihak.
    2. Menghindari biaya mahal
    3. Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama.


•     Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian (acte van vergelijk) di mana mempunyai
kekuatan yang sama dengan putusan hakim.
•     Tidak dapat dibanding >>>> kesepakatan para pihak/menurut kehendak para pihak.
Jawaban Tergugat

•        Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat
•        Bentuknya ada beberapa :

    1.   Mengakui >>>> menyelesaikan perkara dan tidak ada pembuktian.
    2.   Membantah >>>> harus dengan alasan.
    3.   Referte >>>>>tidak mengakui dan tidak membantah.
    4.   Eksepsi/tangkisan


Eksepsi/Tangkisan

•        Pengertian : jawaban tergugat yang tidak langsung pada pokok perkara.
•        Bentuk ada 2 yaitu :

    1. Eksepsi prosessual : eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata

   Eksepsi ini adalah eksepsi tolak (declinatoir exceptie) yaitu bersifat menolak agar
pemeriksaan perkara tidak diteruskan.
   Termasuk jenis ini adalah :
   a. tidak berwenang mengadili === diputus terlebih dahulu oleh hakim
   b. batalnya gugatan
   c. perkara telah pernah diputus
   d. penggugat tidak berhak mengajukan gugatan
2. Eksepsi materil : didasarkan kepada hukum perdata materil.
   Bentuk eksepsi ini ada 2 yaitu :
   a. Eksepsi tunda (dilatoir exceptie)
    Contoh : eksepsi krn penundaan pembayaran utang
    b. Eksepsi halang ( peremptoir exceptie)
    Contoh : lampau waktu (daluarsa), penghapusan utang
Repliek dan Dupliek

•        Repliek : jawaban penggugat atas jawaban tergugat.

•        Dupliek : jawaban tergugat terhadap repliek penggugat

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2081
posted:3/13/2012
language:Malay
pages:10