Perbandingan Intervensi dalam Hukum Acara Perdata dengan TUN

Document Sample
Perbandingan Intervensi dalam Hukum Acara Perdata dengan TUN Powered By Docstoc
					       Perbandingan Intervensi dalam Hukum Acara Perdata dengan TUN

1. Vrijwaring
Vrijwaring atau penjaminan terjadi apabila di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh
pengadilan, di luar kedua belah pihak yang berperkara, ada pihak ketiga yang ditarik masuk ke dalam
perkara tersebut.
Cara mengajukan permohonan vrijwaring adalah bahwa pihak tergugat dalam jawabannya secara lisan
atau tertulis mohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk memanggil seorang sebagai pihak
yang turut berperkara dalam perkara yang sedang diperiksa majelis tersebut, untuk melindungi
tergugat, misalnya petitum di mana tergugat dimohonkan agar membayar sejumlah uang dengan
maksud agar tergugat dibebaskan dari pembayaran tersebut.
Sebagai contoh, misalnya: A selaku penggugat, telah membeli sebuah hand phone dari B selaku
tergugat. Ternyata hand phone yang dibeli oleh A tersebut memiliki cacat tersembunyi. B selaku
tergugat pada awalnya juga tidak mengetahui kalau had phone tersebut cacat, sebab ia baru saja 1
minggu yang lalu membeli hand phone tersebut dari C yang telah memberikan jaminan bahwa hand
phone tersebut baru dan tidak ada cacat. Oleh karena B digugat oleh A untuk menmbayar ganti rugi
akibat adanya cacat itu, maka B dapat menarik C untuk menanggung atau menjamin B.

2. Tussenkomt
Yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, di mana pihak ketiga ini
tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan
kepentingannnya sendiri.
Sebagai contoh, misalnya dalam jual beli rumah dan tanah. A selaku penggugat dalam perkara pokok
menggugat B, oleh karena B telah menjual rumah dan tanahnya yang ia telah jual kepadanya, akan
tetapi tidak mau menyerahkan bangunan rumah dan tanahnya yang ia telah jual kepadanya. Mendengar
tentang adanya gugatan itu, C yang juga merasa telah membeli rumah dan tanah tersebut dari B, datang
di persidangan, lalu dengan lisan atau tertulis mengemukakan kehendaknya, untuk mencampuri perkara
tersebut sebagai pihak ketiga.

3. Voeging
Yaitu penggabungan pihak ketiga yang merasa berkepentingan, lalu mengajukan permohonan kepada
majelis agar diperkenankan mencampuri proses tersebut dan menyatakan ingin menggabungkan diri
kepada salah satu pihak, penggugat atau tergugat.
Contoh: A menggugat B untuk pembayaran suatu utang. C mendengar perihal itu menjadi terperanjat
dan mengatakan bahawa hal tersebut bukanlah suatu utang, akan tetapi adalah modal untuk usaha
dagang bersama antara A, B, dan C. oleh karena hal tersebut C mencampuri gugatan dan memihak atau
menggabungkan diri kepada B.



INTERVENSI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Ketentuan Intervensi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 83 UU Nomor
5 Tahun 1986:
(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang
sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun
atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :
a. pihak yang membela haknya; atau
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan
dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
(3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan
akhir dalam pokok sengketa

Dari pasal tersebut bisa diketahui macam-macam Intervensi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara adalah:
1. Masuknya pihak ketiga atas kemauan pihak ketiga itu sendiri
2. Masuknya pihak ketiga atas permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugugat)
3. Masuknya pihak ketiga atas prakarsa hakim

PERSAMAAN INTERVENSI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM
ACARA PERDATA

Tadi telah disebutkan dalam pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa macam-macam intervensi dalam
hukum acara peradilan tata usaha negara adalah:
1. Masuknya pihak ketiga atas kemauan pihak ketiga itu sendiri
2. Masuknya pihak ketiga atas permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugugat)
3. Masuknya pihak ketiga atas prakarsa hakim

Penjelasannya:
> Masuknya pihak ketiga atas kemauan pihak ketiga itu sendiri
Dalam hal ini pihak ketiga dengan kemauan sendiri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan
untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa TUN yang sedang berjalan, guna mempertahankan
atau membela hak dan kepentingannya sendiri agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan
pengadilan. Dalam hukum acara perdata hal yang seperti ini dinamakan Tussenkomt.

> Masuknya Masuknya pihak ketiga atas permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugugat)
Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan
adalah atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, yaitu tergugat ataupun penggugat.
Permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan, agar pihak ketiga yang
dimaksud dalam diikutsertakan dalam proses pemeriksaan sengketa TUN yang sedang berjalan, untuk
bergabung dengan pihak pemohon guna memperkuat posisi hukum pihak yang memohon. Dalam
hukum acara perdata hal yang seperti ini dinamakan voeging.

> Masuknya pihak ketiga atas prakarsa hakim (Intervensi Khusus)
Masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa TUN yang sedang berjalan adalah atas
prakarsa hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Disini pihak ketiga ditarik kedalam proses
pemeriksaan suatu sengketa TUN yang sedang berjalan. Sifat khusus dari intervensi ini adalah karena
ikut sertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan adalah atas perintah hakim, guna
mempermudah penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Hal yang seperti ini tidak ada dalam
ketentuan hukum acara perdata, hal inilah yang membedakan intervensi di hukum acara peradilan tata
usaha negara dan hukum acara perdata.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:110
posted:3/13/2012
language:Indonesian
pages:3