Hukum Acara PTUN - DOC by ZuanDriza

VIEWS: 2,250 PAGES: 21

									                            Hukum Acara PTUN/PERATUN

1.   Pengertian, Tujuan, Dan Sejarah PERATUN
Ø    Pengertian
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud “rakyat pencari keadilan” adalah
setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata yang
mencari keadilan pada Paradilan Tata Usaha Negara.
Ø    Tujuan
Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan
warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan
pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Tujuan pembentukan Peradilan
Tata Usaha Negara adalah:
1.   Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2.   Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada
kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Tujuan tersebut diatas, kemudian ditampung dalam penjelasan umum angka ke-1 UU no. 5 Th
1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya digunakan istilah UU PERATUN).
Dengan demikian, fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya adalah sebagai sarana
untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara) dengan rakyat (orang atau badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara).
Ø Sejarah
Jika ditelusuri, sebanarnya telah banyak upaya yang dilakukan agar terwujud suatu Undang-
Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya2 yang mendukung ke arah
terwujudnya Undang2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dimulai sejak periode pra
1986, misalnya adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Wiryono Prodjodikoro, yang
merintis lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan Administrasi Negara sejak tahun 1949.
Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (RUU LPHN) Gaya Lama.
RUU Usul Inisiatif DPRGR dan RUU LPHN Gaya Baru semuanya bertujuan untuk membentuk
Peradilan Tata Usaha Negara. Namun beberapa RUU yang telah diupayakan tersebut tidak
diteruskan ke DPR untuk diadakan pembahasan. Barangkali yang menjadi sebabnya adalah
belum adanya kemauan politik dari pemerintah pada waktu itu. RUU tentang Peradilan Tata
Usaha yang pernah diajukan dan dibahas oleh DPR yaitu RUU Th 1982, namun No 14 Th 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kahakiman. Sebagai pelaksana, sudah barang
tentu RUU ini harus sesuai dengan UU pokoknya. Karena itu, pemerintah beranggapan judulnya
tidak bisa lain dari yang telah ditetapkan dalam UU pokoknya. Namun usul DPR tersebut telah
diakomodasi dalam batang tubuhnya yang menyebutkan bahwa UU Peradilan Admistrasi
Negara. Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 yang terakhir telah direvisi dengan UU No. 4 Tahun
2004 tantang Kekuasaan Kehakiman menentukan adanya 4 lingkungan peradilan yaitu :
1.   Peradilan Umum
2.   Peradilan Agama
3.   Peradilan Militer
4.   Peradilan Tata Usaha Negara
Masing-masing lingkungan peradilan memiliki wewenang mengadili badan–badan peradilan
tingkat pertama dan banding, yang semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung RI. Untuk
melaksanakan ketentuan pasal 10 UU No. 14 Th 1970 Jo. UU No. 4 Th 2004, maka telah melalui
proses panjang pada tanggal 29 Desember 1986 dibentuk UU No. 5 Th 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (LN 1986 No. 77 dan TLN No. 3344). Setelah sempat ditidurkan selama 5
tahun sejak diundangkan, UU No. 5 Th 1986 baru diterapkan secara efektif setelah dikeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 7 Th 1991 tentang penerapan UU No. 5 Th 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (LN 1991 No. 8) pada tanggal 14 Januari 1991. Yang kemudian dengan
adanya tuntutan reformasi dibidang hukum, telah disahkan UU No. 9 Th 2004 tentang Perubahan
UU No. 5 Th 1986. Demikian secara ringkas sejarah lahirnya UU PERATUN.


2.   Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang PERATUN
Ø Ruang Lingkup
Sifat hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan sifat hukum acara perdata.
Bertumpu pada sifat tersebut, hukum acara PTUN menjadi bagian dari hukum publik.
Konsekuensinya hukum acara PTUN memiliki karakter hukum publik. Dengan demikian PTUN
termasuk peradilan dalam ruang lingkup hukum publik.
Tugas dan Wewenang
Pengadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tata usaha. (vide pasal 47 UU No. 5 Th 1986 Jo. UU No. 9 Th 2004). Pengadilan menurut UU
PERATUN ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi TUN.
3.   Subjek dan Objek Peratun
Ø Subjek
Yang menjadi subjek di peratun adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat
dan Badan atau Pejabat TUN sebagai Tergugat. Mengenai orang (natuurlijk person) yang dapat
menjadi Penggugat, UU PERATUN tidak mengaturnya. Menurut Indroharto, karena UU
PERATUN belum mengatur hal tersebut, maka apa yang berlaku dalam hukum acara perdata
dapat diterapkan pada hukum acara PTUN. Untuk dapat maju tidak dalam keadaan pailit.
Selanjunya mengenai badan hukum perdata yang dapat bertindak sebagai pihak penggugat dalam
ruang lingkup pengertian UU PERATUN ialah Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha
negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang
dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (vide pasal 1 angka
6). Badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat TUN yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide pasal 1 angka 2).
Ø Objek
Dari pengertian Keputusan TUN tersebut di atas dapat diambil unsur-unsurnya sebagai berikut:
1.   Penetapan Tertulis.
2.   Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN.
3.   Berisi tindakan hukum TUN.
4.   Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.   Bersifat konkret, individual dan final.
6.   Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Ad. 1. Penetapan tertulis
       Penetapan pasal tersebut menggariskan bahwa istilah penetapan tertulis terutama
menunjuk pada isi dan bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN.
Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk
formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu
diharuskan untuk kemudahan segi pembuktiannya. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat
memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan/pejabat TUN
menurut UU ini apabila sudah jelas:
a.    Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkan;
b.   Maksud serta mengenai hal apa tulisan itu;
c.    Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.
Ad. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN
       Sebagai suatu keputusan TUN, penetapan tertulis juga merupakan salah satu instrumen
yuridis pemerintah yang dikeluarkan oleh badan pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu
bidang urusan pemeritahan. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan badan
atau pejabat TUN, disebutkan dalam pasal 1 angka 2: “ Badan atau pejabat TUN adalah badan
atau pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Badan atau pejabat TUN disini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang melaksanakan yang
diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu
pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi
demikian itu, saat itu juga dapat dianggap sebagai suatu badan atau pejabat TUN.
Sedang yang dimaksud urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat
bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif atau yudikatif. Dengan demikian apa
dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan
pemerintah saja, akan tetapi dimungkinkan juga instansi yang berada dalam lingkungan
kekuasaan legislatif maupun yudikatif, bahkan pihak swasta, seperti BUMN, Universitas swasta
dan yayasan dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat TUN dalam konteks sebagai subjek
di peratun.
Ad. 3. Berisi tindakan hukum TUN
       Tindakan hukum TUN adalah perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber
pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
Ad. 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
       Kata berdasarkan dalam rumusan tersebut dimaksudkan bahwa setiap pelaksanaan urusan
pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN harus ada dasarnya dalam peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku
sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh badan atau pejabat TUN (pemerintah). Dari kata “berdasarkan” itu juga
dimaksudkan bahwa wewenang badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan suatu bidang
urusan pemerintahan itu hanya berasal atau bersumber ataupun diberikan oleh suatu ketentuan
dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ad. 5. Bersifat konkret, individual dan final
Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi
berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya pemberhentian si X sebagai pegawai
negeri, IMB yang diberikan kepada si Y dan sebagainya.
Bersifat individual artinya keputusan TUN itu ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat
ataupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang
terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran
jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum .
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat
final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
Umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari
Badan Kepegawaian Negara.
       Ad. 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata
                      Menimbulkan akibat hukum disini artinyamenimbulkan suatu perubahan
alam suasana hukuum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan
hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk meni,bulkan akibat hukum
yaitu mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada,
seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada,
menetapkan suatu status dan sebagainya.
Ø    Perluasan :
Pasal 3 UU PERATUN yang biasa disebut KTUN yang bersifat fiktif negatif merupakan
perluasan pengertian KTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3, yaitu :
1)   Apabila badan/pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu
menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.
2)   Jika suatu badan/pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang2an yang dimaksud
telah lewat, maka badan/pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak
mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
3)   Dalam hal peraturan perundang2an yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak
diterimanya permohonan, badan/pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah
mengeluarkan keputusan penolakan.
Ø    Mempersempit :
Pasal 49 UU PERATUN merupakan ketentuan yang mempersempit pengertian KTUN
sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 dengan kata lain mempersempit kompetensi pengadilan,
yaitu : “pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :
a.   Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa
yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang2an yang berlaku;
b.   Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang2an
yang berlaku;
Ø    Pengecualian ;
Pasal 2 UU PERATUN merupakan pengecualian dari pengertian KTUN, yaitu ; “ Tidak
termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang2 ini ;
a.   Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b.   Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
c.   Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
d.   Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan
KUHPidana/KUHAcara Pidana/Peraturan Perundang2an yang bersifat hukum pidana;
e.   Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan ketentuan peraturan pereundang2an yang berlaku;
f.    Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
g.    Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil
pemilihan umum.”
4.   Sengketa TUN
       Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan paraturan perundang2an yang berlaku.
       Istilah sengketa yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengtan fungsi
peradilan tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat penerapan hukum. Badan/pejabat
tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum
dan masyarakat, tetapi dalam hal /kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan
mengakibatkan kerugian bagi orang/badan hukum perdata tertentu. Dalam azas hukum tata usaha
negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan.
5.       Gugatan :
5.1.      Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan (Pasal 55)
          Pada proses pengajuan gugatan di PTUN yang penting harus diperhatikan dengan
seksama adalah masalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Gugatan dapat diajukan hanya
dalam 90 hari terhitung sejak saat diterimanya/diumumkannya keputusan badan/pejabat tata
usaha negara. Konsekuensi yuridis akibat tidak dipenuhinya syarat limitatif mengenai tenggang
waktu tersebut, adalah gugatan oleh ketua pengadilan dapat dinayatakan tidak diterima karena
gugatan diajukan sebelum waktunya/lewat waktunya. Bagi penggugat, pengertian sejak saat
diterimanya keputusan (bechikking) yang bersangkutan ini perlu diteliti :
a.       Apakah keputusan TUN yang disampaikan memang berupa suatu keputusan TUN yang
positif telah dikeluarkan, ataukah
b.       Merupakan keputusan TUN fiktif menurut pasal 3 ayat 2 atau merupakan keputusan TUN
yang memuat pasal 3 ayat 3?
Metode perhitungan tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan adalah meliputi sbb :
a.       Untuk keputusan positif (berwujud, pasala 1 angka 3) maka, saat mulai dihitungnya 90 hari
adalah menurut bunyi rumusan pasal 55 beserta penjelasannya, yaitu ;

         Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu yang
          memuat nama Penggugat.
         Sejak hari pengumuman KTUN tersebut dalam hal peraturan dasarnya menentukan
          bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan.

b.       Keputusan fiktif (pasal 3), perhitungan tenggang waktu 90 hari tersebut harus dilihat
apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan mengenai batasan tenggang waktu keharusan
badan/pejabat tata usaha negara mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk.
Sehingga, perhitungan tenggang waktu 90 hari tersebut adalah sbb :
         Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat
          2, maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan
          dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang
          bersangkutan.
         Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat
          3, maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan, yang
          dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

5.2.      Pengajuan Gugatan (pasal 54)
          Pada waktu menyusun surat gugatan pertama-tama yang harus diperhatikan adalah
ketentuan pasal 54, karena pasal itu menentukan kepada pengadilan mana surat itu akan
diajukan. Mengenai pembagian kekuasaan hukum antar Pengadilan Tata Usaha Negara ini pasal
54 yang mengatur ke pengadilan mana gugatan itu harus diajukan menganut asas dasar yang
mirip dengan asas domisili yang beralaku pada hukum acara perdata. Yang berwenang adalah
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Tergugat adalah
badan/pejabat TUN yang bertanggungjawab atas KTUN yang disengketakan.
Menurut pasal 54 :
1)       Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
2)       Apabila tergugat lebih dari satu badan/pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak
dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan/pejabat tata usaha negara.
3)       Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan
tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan pengadilan yang bersangkutan.
4)       Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan
yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
5)       Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan/berada di luar negeri, gugatan diajukan
kepada pengadilan Jakarta.
6)       Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan
diajukan ke pengadilan tempat kedudukan tergugat.
5.3.       Identitas Para pihak (pasal 56)
         Di dalam UU PERATUN, secara rinci tidak ada pasal2/penjelasan yang menguraikan
tentang syarat2 bagi isi gugatan tetapi di dalam ketentuan pasal 56 UU PERATUN, ada suatu
syarat yang wajib/ harus dipenuhi dalam gugatan yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat
kurang lengkapnya gugatan tersebut antara lain :
a.      Syarat Formil
a.      Syarat formil, gugatan harus memuat identitaspara pihak :
-      Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat/kuasanya.
-      Nama jabatan, Tempat kedudukan tergugat.
b.      Syarat Meteriil
Secara materiil suatu gugatan harus menyebutkan/menguraikan tentang :
-       Dasar gugatan yang biasanya diistilahkan posita/fundamentum petendi.
-       Tuntutan/Petitum.
5.4.     Posita (pasal 53)
     Dasar gugatan/posita/fundamentum petendi berisi uraian sbb :
-      Adanya surat keputusan tata usaha negara yang akan dijadikan sebagai obyek gugatan.
-      Adanya kepentingan penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan
tata usaha negara tersebut.
-      Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.
-      Uraian tentang alasan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b UU PERATUN sbb :
a.      Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang2an yang berlaku ;
b.      Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas2 umum
pemerintahan yang baik.
5.5.       Petitum (pasal 53 jo. Psal 97 ayat 9)
         Tuntutan/petitum/hal2 yang diminta dalam gugatan tidak dapat secara bebas/leluasa, akan
tetapi telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yaitu agar keputusan tata usaha
negara yang digugat tersebut dinyatakan batal/tidak sah dengan/tanpa disertai tuntutan ganti
rugi/rehabilitasi sedangkan apabila gugatan mengenai objek gugatan yang dipersamakan dengan
KTUN (gugatan melalui pasal 3) yaitu: “mewajibkan kepada tergugat menerbitkan keputusan
tata usaha negara yang dimohon” (pasal 97 ayat 9).
     6. Hal-hal Lain Yang Dapat Diajukan Dalam Gugatan
     6.1. Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN (Schorsing) (pasal 67).
       Sebagai menifestasi asas Praduga Rechmatig (het Vermoeden ven rechmatigheid atau
praesumptio iustae causa), prinsip umum yang dianut dalam pasal 1 UU PERATUN
menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda/menghalangi dilaksanakannya keputusan
badan/pejabat tata usaha negara serta tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang digugat.
Berkaitan dengan prinsip tersebut pasal 67 UU PERATUN menegaskan sbb :
1) Gugatan tidak menunda/menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/pejabat tata usaha
negara serta tindakan tata usaha negara yang digugat.
2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu
ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan
yang dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;
a.    Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan
kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap
dilaksanakan.
b.    Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
Berbeda dengan hukum acara perdata maka dalam hukum acara tata usaha negara, badan/pejabat
tata usaha negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang
telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan
hukum. Akan tetapi selam hal itu belum diputus oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha
negara tersebut harus dianggap menurut hukum. Dan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara
memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa keputusan tata usaha negara yang
digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum tata usaha negara yang
bertolak dari anggapan bahwa keputusan tata usaha negara itu selalu menurut hukum, maka
hukum acara tata usaha negara yang merupakan sarana hukum untuk keadaan konkret
meniadakan anggapan tersebut, oleh karena itu, pada asasnya selama hal tersebut belum
diputuskan oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dianggap
menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat
mengajukan permohonan agar selam proses berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat
itu diperintahkan ditunda pelaksanaanya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan
pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut hanya apabila ;
a) Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat
akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfa’at bagi kepentingan yang akan dilindungi
oleh pelaksanaan keputusan tata usaha tersebut; atau
b) Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan
kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
     6.2. Permohonan Acara Cepat (pasal 98)
        Dalam UU PERATUN Pasal 98 disebutkan ;
1)     Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat
disimpulkan dari alasan2 permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada
pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat/ kepentingan penggugat dianggap cukup
mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan tata usaha negara yang berisikan
misalnya perintah pembongkaran bangunan/rumah yang ditempati penggugat. Sebagai kriteria
dapat digunakan alasan2 pemohon, yang memang dapat diterima. Yang dipercepat bukan hanya
pemeriksaanya melainkan juga putusannya.
2)     Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan/tidak
dikabulkan permohonan tersebut.
3)     Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 98 ini, tidak dapat
digunakan upaya hukum.
Pemeriksaan dengan hakim tunggal
Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam hal permohonan
sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (1) tersebut di atas dikabulkan, Ketua pengadilan dalam
jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2)
menentukan hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dari UU PERATUN. Tenggang waktu untuk jawaban dan
pembuktian bagi kedua belah pihak, masing2 ditentukan tidak melebihi 14 hari.


     6.3. Beracara dengan Cuma-Cuma/prodeo (pasal 60)
        Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk bersengketa
dengan Cuma2. Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai
surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah tempat kediaman penggugat.
        Menurut UU ini seseorang dianggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil
sehingga ia tidak mampu membayar biaya pembelaan perkara di pengadilan. Ketidakmampuan
ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan penilaian yang objektif. Dalam keterangan
tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul2 tidak mampu membayar biaya perkara.
Permohonan biaya perkara Cuma2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan
ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan ini diambil ditingkat
pertama dan terakhir. Dalam hal permohonan bersengketa dengan Cuma2 dikabulkan,
pengadilan mengeluarkan penetapan yang salinannya diberikan kepada pemohon dan biaya
ditanggung oleh negara. Penetapan ini diambil ditingkat pertana dan terakhir. Penetapan
pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan Cuma2
ditingkat pertama, juga berlaku ditingkat banding dan kasasi.
      7. Hukum Acara PERATUN
      7.1. Karakteristik Hukum Acara Peratun
        Ciri utama yang membedakan Hukum Acara PERATUN di Indonesia dengan Hukum
Acara Perdata/Hukum Acara Pidana adalah hukum acaranya secara bersama-sama diatur dengan
hukum materiilnya yaitu dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.
        Selain ciri utama tersebut di atas, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik
Hukum Acara peratun yaitu antara lain sbb:
1.     Asas praduga rechmatig (vermoeden van rechmatigheid = praesumptio iustae causa).
Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus dianggap sah (rechtmatig)
sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang
digugat (pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986).
2.     Asas pembuktian bebas (vrij bewijs). Hakim menetapkan beban pembuktian. Asas ini
dianut pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 hanya saja dibatasi ketentuan pasal 100.
3.     Asas keaktifan hakim (active rechter = dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan
untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara
sedangkan penggugat adalah orang/badan hukum perdata. Penetapan pasal ini antara lain
terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63 ayat 1 dan 2, 80 dan 85.
4.    Asas erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan
demikian putusan pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para
pihak yang bersengketa.
5.    Perbedaan Hukum Acara Peratun dan Hukum Acara Perdata
Setelah memahami karakteristik Hukum Acara PTUN, maka perlu pula dipahami beberapa
perbedaannya dengan Hukum Acara Perdata. Beberapa hal yang membedakan antara Hukum
Acara tersebut antara lain:
1.    Objek Gugatan
Dalam Hukum Acara Perdata objek gugatan meliputi perbuatan melawan hukum dan wan
prestasi, sedangkan dalam Hukum Acara PTUN objek gugatannya adalah Surat Keputusan Tata
Usaha Negara (Vide pasal 1 angka 3)
2.    Tenggang Waktu Gugatan
Pasal 55 menentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara.
3.    Tahapan Proses Berperkara
Beberapa tahapan proses berperkara yang dimiliki oleh Hukum Acara PTUN, tidak ada dalam
HAP. Tahapan tersebut adalah penelitian administrasi, dismissial prosedur dan pemeriksaan
persiapan.
4.    Tuntutan
Dalam HAP tuntutan bisa berupa mohon pelaksanaan/pembatalan perjanjian, ganti rugi dll.
Dalam HAPTUN hanya ada satu tuntutan pokok yaitu pernyataan batal/tidak sah suatu
Keputusan Tata Usaha Negara. Ganti rugi merupakan tuntutan tambahan dan bisa dimintakan
tapi ada batasan yang tegas yaitu minimal Rp. 250.000 dan maksimal Rp. 5.000.000 (vide PP 43
Tahun 1991). Untuk sengketa kepegawaian dimungkinkan adanya tuntutan tambahan
rehabilitasi.
5.    Putusan Verstek
HAP mengenal putusan vestek sedangkan HAPTUN tidak mengenal putusan verstek.
6.     Rekonpensi
Dalam HAPTUN tidak dikenal gugat balik (rekonpensi), karena kedudukan penggugat dan
tergugat adalah tetap dan objek sengketa berupa surat keputusan.
7.    Peranan Pengadilan Tinggi
Dalam HAP peranan Pengadilan Tinggi selalu sebagai Pengadilan tingkat Banding, tidaklah
demikian halnya dalam HAPTUN, karena untuk kasus2 yang harus melalui prosedur banding
administratif maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsi sebagai Tingkat Pertama.
     7.3. Tahapan Pemeriksaan Perkara
     7.4. Jenis-jenis dan Proses Pemeriksaan Perkara di Peratun


A.    Pemerikasaan Acara Biasa
1.    Penelitian Administratif
Yang berhak melakukan penelitian administratif adalah panitera, wakil panitera, dan panitera
muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.
Adapun yang menjadi objek penelitian administratif adalah hanya segi formalnya saja, misalnya
tentang bentuk dan isi gugatan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal
56, tetapi tidak sampai menyangkut segi meteriil gugatan.
Ø     Bentuk formal yang isinya meliputi :
a.     Siapa subjek gugatan dan apakah Penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh kuasa.
b.    Apa yang menjadi obyek gugatan dan objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur pasal 1 butir 3.
c.     Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur
pasal 53 ayat (2) butir a dan b.
d.    Apakah yang menjadi petitum/isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan Tata Usaha
Negara saja, ataukkah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi/rehabilitasi.
Setelah gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan dari panitera, maka oleh
ketua pengadilan gugatan tersebut diperiksa dalam rapat musayawarah, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 62 ayat (1) yang menentukan .
Pemerikasaan dalam rapat musyawarah hanya terpusat apakah gugatan memenuhi salah satu atau
beberapa/semua ketentuan sebagaimanan dimaksud huruf a, b, c, d, dan e pasal 62 ayat (1) saja,
yaitu sebagai berikut :
1.    Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata
Usaha Negara.
2.    Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh
penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan.
3.    Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
4.    Apa yag dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang
digugat.
5.    Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
Jika hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan tidak ada satu atau beberapa atau semua
ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh huruf a, b, c, d, dan e dari pasal 62 ayat (1), maka
pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk hakim untuk memeriksa gugatan dengan
acara biasa.


2.    Pemeriksaan Acara Singkat


Jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan tersebut gugatan memenuhi
salah satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e
pasal 62 ayat (1), ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang dilengkapi dengan
pertimbangan2, yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar yang ditanda
tangani oleh Ketua Pengadilan Panitera Kepala/wakil panitera.
Penetapan dismissal di samping merupakan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak
diterima atau tidak berdasar, karena telah memenuhi salah satu atau beberapa atau telah
memenuhi semua apa yang dimaksud oleh huruf a,b,c,d, dan e pasal 62 ayat (1), sesuai dengan
petunjuk MA, penetapan dismissal juga dimungkinkan dalan hal adanya bagian petitum gugatan
yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan.
Terhadap penetapan dismissal tersebut, menurut pasal 62 ayat (3) huruf a, Penggugat dapat
mengajukan upaya hukum berupa perlawanan ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari
setelah penetapan dismissal diucapkan.


     7.5. Masuknya Pihak Ketiga (intervensi)
        Menurut pasal 83 UU PERATUN :
1)     Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak
lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan
permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang
bertindak sebagai :
a.     Pihak yang membela haknya, atau
b.     Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
2)     Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan/ditolak oleh
Pengadilan dengan putusan yang dicamtumkan dalam berita acara sidang.
3)     Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
tidak diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banming terhadap
putusan akhir dalam pokok sengketa.
     7.6. Pembuktian
Ø      Macam-macam Alat Bukti
Ketentuan2 tentang alat bukti dalam hukum Acara tata Usaha Negara sedikit (pasal 100 sampai
Pasal 107)
Pasal 100 ayat (1) menentukan bahwa alat bukti adalah ;
1. Surat atau tulisan
     Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud surat/tulisan adalah segala sesuatu yang
memuat tanda2 bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati/untuk menyampaikan
buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.
Ø      Pasal 101 menentukan bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 jenis, yaitu :
a) Akta Autentik
Adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan
perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai
alat bukti tentang peristiwa/peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
b) Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak2 yang
bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa/peristiwa
hukum yang tercantum di dalamnya.
c) Surat2 lainnya yang bukan akta.
2.     Keterangan Ahli
Pasal 102 ayat (1) menentukan ;”Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di
bawah sumpah dalam persidangan tentang hal apa yang ia ketahui menurut pengalaman dan
pengetahuannya”.
Keterangan ahli dapat berupa keterangan secara tertulis maupun secara lisan.
3.     Keterangan Saksi
     Pasal 104 menentukan ;” keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri “.
     Pasal 88 menentukan bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah ;
a.    Keluarga sedarah/semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai
derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa.
b. Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai.
c.    Anak yang belum berusia 17 tahun.
d. Orang sakit ingatan.
Ø      Pasal 89 ayat (1) menentukan bahwa orang yang dapat minta pengunduran diri dari
kewajiban untuk memberikan keterangan adalah
1.     Saudara laki2 dan perempuan, ipar laki2 dan perempuan salah satu pihak.
2.     Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan itu.
4. Pengakuan Para Pihak
     Yang dimaksud pengakuan di sini adalah pengakuan para pihak yang diberikan pada waktu
pemeriksaan di sidang Pengadilan. Pengakuan adalah keterangan sepihak yang membenarkan
peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan.
     5. Pengetahuan Hakim
     Oleh Pasal 106 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal yang
olehnya diketahui dan diyakini kebenarnnya.
     Pengetahuan hakim tersebut adalah pengetahuan dari hakim yang diperolah selama
pemeriksaan di sidang pengadilan berlangsung.
Alat bukti yang berupa pengetahuan hakim misalnya ;
1.     Pemeriksaan gedung yang dinyatakan telah melanggar garis sepadan, tanah yang
dinyatakan masuk dalam jalur hijau.
2.     Barang2 atau orang2 yang ditunjukkan kepada hakim yang sedang memeriksa perkara itu.
     7.7. Putusan
Dalam hal pemeriksaan sengketa telah selesai, mulai dari jawab menjawab, penyampaian surat2
bukti dan mendengarkan keterangan saksi, maka selanjutnya para pihak diberikan kesempatan
untuk menyampaikan kesimpulan yang merupakan pendapat akhir para pihak yang bersengketa
(pasal 97 ayat (1). Setelah kesimpulan disampaikan, kemudian hakim menunda persidangan
untuk bermusyawarah guna mengambil keputusan.
        Putusan pengadilan yang akan diambil oleh hakim dapat berupa (pasal 97 ayat (7) :
a.      Gugatan ditolak.
b.      Gugatan dikabulkan.
c.      Gugatan tidak diterima.
d.      Gugatan gugur.
Terhadap gugatan yang dikabulkan, maka pengadilan akan menetapkan kewajiban2 yang harus
dilakukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat, yaitu berupa pasal 97 ayat
(9)):
a.      Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.
b.      Pencabutan keputusan tata usaha yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha
negara yang baru.
c.      Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3.
d.      Disamping kewajiban2 tersebut pengadilan juga dapat membebankan kewajiban kepada
Tergugat untuk membayar ganti rugi dan pemberian rehabilitasi dalam hal menyangkut sengketa
kepegawaian.
        8. Upaya Hukum
        a. Upaya Hukum banding
         Para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan pada tingkat pertama
(PTUN), berdasarkan ketentuan pasal 122 UU Peratun, putusan PTUN tersebut dapat dimintakan
pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PTTUN).
         Permohonan pemerikasaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya
yang khusus diberi kuasa untuk itu, kepada PTUN yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam
tenggang waktu 14 hari setelah keputusan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut.
Selanjutnya selambat-lambatnya 30 haari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat,
panitera membritahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara
di kantor pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 hari setelah
mereka menerima pemberitahuan tersebut.
       Para pihak dapat menyerahkan memori atau kontra memori banding, disertai dengan
surat2 dan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa
salinan memori dan kontra memori banding diberikan kepada pihak lawan dengan perantara
Panitera Pengadilan (pasal 126)
       Pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi TUN dilakukan sekurang-kurangnya terdiri
dari 3 orang hakim. Dalam hal Pengadilan Tinggi TUN berpendapat bahwa pemeriksaan
Pengadilan TUN kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi TUN tersebut dapat mengadakan
sendiri untuk melakukan pemeriksaan tambahan/memerintahkan Pangadilan TUN yang
bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
       Setelah pemeriksaan di tingkat banding selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi
TUN, dalam 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi TUN tersebut beserta
surat2 pemeriksaan dan surat2 lain kepada PTUN yang memutus dalam pemeriksaan tingkat
pertama dan selanjutnya meneruskan kepada pihak2 yang berkepentingan (pasal 127).
       Mengenai pencabutan permohonan banding dapat dilakukan setiap saat sebelum sengketa
yang dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN. Setelah dliadakan
pencabutan terhadap permohonan pemeriksaan banding tidak dapat diajukan oleh yang
bersangkutan, sekalipun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding
belum lewat (pasal 129).
   b.Upaya Hukum Kasasi
       Terhadap putusan Pengadilan Tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke
Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan di tingkat kasasi diatur dalam pasal 131 UU Peratun, yang
menyebutkan bahwa pemeriksaan Tingkat terakhir Pengadilan Tinggi TUN dapat dimohonkan
pemeriksaan kasasi kepada MA. Untuk acara pemeriksaan ini dilakukan menurut ketentuan UU
No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA.
       Menurut pasal 55 ayat (1) MA, pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh
Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama/oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan UU ini. Dengan demikian sama halnya dengan
ketiga peradilan yang lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer, maka
PTUN juga berpuncak pada MA.
c.   Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Apabila diantara para pihak masih belum puas terhadap putusan hakim MA pada tingkat kasasi,
maka dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke MA RI. Pemeriksaan
Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 132 UU Peratun yang menyebutkan bahwa :
Ayat (1) ; “terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat
diajukan permohonan PK pada MA.”
Ayat (2) : “acara pemeriksaan PK ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.”
     9. Pelaksanaan Putusan
       Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian ditegaskan dalam pasal 115 UU Peratun.
       Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya bahwa terhadap putusan
tersebut telah tidak ada upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh
para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan tidak lewat tenggang waktu yang
ditentukan oleh UU.
       Sebagai contoh, putusan PTUN Yogyakarta seharusnya dapat diajukan upaya hukum
banding ke PTTUN Suarabaya, akan tetapi karena telah lewat waktu 14 hari sebagaimana
ditetapkan UU, para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum tersebut, sehingga putusan
PTUN Yoggyakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dapat diajukan permohonan eksekusinya.
       Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam pasal 116 s/d 119 UU
Peratun. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dengan lahirnya UU No. 9
tahun 2004, putusan Peratun telah mempunyai kekuatan eksekuitabel. Hal ini dikarenakan
adanya sanksi berupa dwangsom (uang paksa), sanksi administratif dan publikasi terhadap
Badan/Pejabat TUN (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Peratun.
       Lebih lanjut pasal 116 UU No. 9 Tahun 2004, menyebutkan prosedur eksekusi di
Peratun, sbb ;
1.   Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan
kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua
Pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.
2.   Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan yang
dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3.   Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 97
ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak
dilaksanakannya, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan
Pengadilan tersebut.
4.   Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa
berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
5.   Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

								
To top