PENYEMPURNAAN KEPMENNEGPAN NO. 84 TAHUN 1993 by F8aSo1v

VIEWS: 0 PAGES: 70

									           PENYEMPURNAAN
      KEPMENNEGPAN NO. 84 TAHUN 1993
TTG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
                    MENJADI
PERMENNEGPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009



       KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
       DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
       DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK
       2010
                                                                               1
          Alasan Penyempurnaan:

   Satu-satunya jabatan fungsional yg belum
    menyesuaikan Keppres Nomor 87 Tahun 1999
    adalah Jabatan Fungsional Guru

   UU No 14 Tahun 2005 adalah dasar yg kuat utk
    menjadikan Jabatan fungsional Guru sbg Jabatan
    Ahli

   Guru sbg tenaga profesional wajib memiliki
    kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
                                                     2
                      Dasar Hukum

   Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
    Nasional
   Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
    Fungsional Pegawai Negeri Sipil
   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
    Pendidikan
    Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 tentang Guru
    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
     Fungsional Pegawai Negeri Sipil



                                                                        3
              Instansi Pembinaan Jabatan
                    Fungsional Guru
   Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah
    Departemen Pendidikan Nasional
   Tugas Instansi Pembina:
    1.    Penetapan pedoman penyusunan formasi jabatan guru
    2.    Penetapan standar kompetensi guru
    3.    Pengusulan tunjangan jabatan guru
    4.    Sosialisasi jabatan guru serta petunjuk pelaksanaannya
    5.    Penyusunan kurikulum Diklat Fungsional/Teknis Fungsional
          Guru
    6.    Penyelenggaraan Diklat Fungsional/Teknis dan Penetapan
          Sertifikasi Guru
    7.    Pengembangan sistem informasi jabatan guru
    8.    Fasilitasi pelaksanaan jabatan guru
    9.    Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan
          kode etik guru
    10.   Melakukan monev pelaksanaan jabatan guru                   4
                     PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN
                   PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA
                    PERATURAN LAMA dgn yg BARU
                   Peraturan lama                    Peraturan baru
1   Berdasar pd    Kepmennegpan nomor : 84/1993      Permennegpan dan Reformasi
                   tanggal 24 Desember 1993          Birokrasi Nomor 16 tahun 2009
                   tentang: Jabatan Fungsional       tertanggal 10 November 2009,
                   Guru dan Angka Kreditnya          tentang Jabatan Fungsional Guru dan
                                                     Angka Kreditnya.
2   Sebutan        A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan   A. Unsur dan Subunsur Kegiatan
                   1.Pendidikan dan Pelatihan        (10%)
                   2. Proses Belajar Mengajar        1. Pendidikan dan Pelatihan
                                                         pendidikan formal dan fungsional
                   3. Pengembangan Profesi
                                                     2. Proses Belajar Mengajar
                   4. Penunjang
                                                     3. Pengembangan Keprofesian
                                                        Berkelanjutan (PKB)
                                                     4. Penunjang (10%)

3   Macam          1.   Karya Tulis Ilmiah           1. Pengembangan Diri
    Pengembangan   2.   Teknologi Tepatguna          2. Publikasi Ilmiah
    Profesi Guru
                   3.   Alat Peraga                  3. Karya Inovatif
                   4.   Karya Seni
                   5.   Pengembangan Kurikulum
                                                              LANJUTAN…
4   Jenis Pengembangan        (tdk ada pd peraturan lama)   1.diklat fungsional
    Diri                                                    2.kegiatan kolektif guru
5   Macam Publikasi Ilmiah    1. KTI hasil penelitian       1.presentasi di forum ilmiah
                              2. Tinjuan Ilmiah             2.hasil penelitian
                              3. Tulisan Ilmiah Popoler     3.tinjauan ilmiah
                              4. Prasaran Ilmiah            4.tulisan ilmiah populer
                              5. Buku/Modul                 5.artikel ilmiah
                              6. Diktat                     6.buku pelajaran
                              7. Karya Terjemahan           7.modul/diktat
                                                            8.buku dlm bidang pendidikan
                                                            9.karya terjemahan
                                                              bukupedoman guru
                                                            10.
6   Macam Karya Inovatif      1. Teknologi Tepatguna        1.menemukan teknologi tetap
                              2. Alat Peraga                  guna
                              3. Karya Seni               2. menemukan/menciptakan
                                                              karya seni
                              4. Pengembangan Kurikulum
                                                          3. membuat/memodifikasi alat
                                                              pelajaran
                                                          4. mengikuti pengembangan
                                                              penyusunan standar .
                                                              pedoman., soal dan sejenisnya
7   Prasayarat dlm kenaikan   Wajib sbg syarat kenaikan   Wajib sbg syarat kenaikan pangkat
    gol                       pangkat/gol VIa ke atas dgn / gol IIIb ke atas dgn minimal
                              minimal jumlah angka kredit jumlah angka kredit yg bervariasi
                              12.                         berdasar jenjang pangkat/golnya.
                Jenjang Jabatan dan Pangkat
                           Guru
Permen Menpan 84/1993                  Pernyempurnaan
Jabatan dan Pangkat melekat            . Jabatan dan Pangkat terpisah
Jabatan dan Pangkat ada 13, terdiri
dari                                   Jabatan ada 4 jenjang dimulai dari.
1. Guru Pratama, gol. II/a
2. Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b   • Pertama gol III/a dan III/b
3. Guru Muda, gol. II/c                • Muda. gol III/c dan d
4. Guru Muda Tk I, gol. II/d           • Madya gol IV/a, b dan c
5. Guru Madya, gol. III/a              • Utama, gol IV/d dan e
6. Guru Madya Tk I, gol. III/b
7. Guru Dewasa, gol. III/c
8. Guru Dewasa Tk I, gol. III/d
9. Guru Pembina, gol. IV/a
10.Guru Pembina Tk I, gol. IV/b
11.Guru Utama Muda, gol. IV/c
12.Guru Utama Madya, gol IV/d
13.Guru Utama, gol IV/e
                                                                             7
                  Kewajiban melaksanakan pengembangan
                         keprofesian berkelanjutan
Permen Menpan 84/93                       Penyempurnaan
• gol II/a s.d. IV/a                      Selain KBM, guru wajib mengikuti kegiatan
   Diklat                                pengembangan keprofesian berkelanjutan yg
   KBM                                   terdiri dari pengembangan diri (PD) dan
   Penunjang                             Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif (PI
   Pengembangan Profesi (PP) tdk wajib   dan/atau KI), dimulai dari:
                                          gol III/a     PKB: PD = 3 AK
• Pengembangan Profesi wajib bagi:            III/b-c   PKB: PD= 3 AK dan PI dan/atau KI=4 AK
gol IV/a –b = pengembangan profesi           III/c-d   PKB: PD= 3 AK dan PI dan/atau KI=6 AK
                                              III/d-a   PKB: PD= 4 AK dan PI dan/atau KI=8 AK
                 12 dari wajib
                                              IV/a-b    PKB: PD= 4 AK dan PI dan/atau KI=12 AK
gol IV/b - c =      idem                     IV/b-c        idem
 gol IV/c – d =     idem                     IV/c-d    PKB: PD= 5 AK dan PI dan/atau KI=14 AK
 gol IV/d – e =     idem                     IV/d-e     PKB: PD= 5 AK dan PI dan/atau KI=20AK




                                                                                             8
                        Penilaian Pembelajaran
                            Pembimbingan
Kepmennegpan 84/93                        Penyempurnaan

Penilaian PBM didasarkan pd aspek         Penilaian pembelajaran didasarkan pd
kuantitas dgn “surat pernyataan” kepala   aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya:
sekolah telah melakukan PBM               • Kriteria amat baik, nilai A mendapat angka
                                            kredit 125% dari angka kredit yg hrs dicapai
                                            dlm kegiatan pembelajaran.
                                          • Kriteria baik, nilai B, 100%
                                          • Kriteria sedang, nilai C, 75%
                                          • Kriteria kurang, nilai D, 50%

                                           Ijasah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma
 Ijasah paling rendah SPG /D-II            (D-IV)
 Pangkat paling rendah II/a (Pengatur     Pangkat paling rendah III/a (Jabatan Pertama)
  Muda)



                                                                                           9
     PERATURAN MENTERI NEGARA
  PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
             TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA
            KREDITNYA
                                          BAB I
                                    KETENTUAN UMUM
                                         Pasal 1

1.   Jabatan fungsional guru adalah jabfung yg mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
     jawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing,
     mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia
     dini jalur pendidikan formal, dikdas, dan dikmen sesuai dgn peraturan perundang-
     undangan yg diduduki oleh PNS.
2.   Guru adalah pendidik profesional dgn tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
     mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia
     dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3.   Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dlm menyusun rencana pembelajaran,
     melaksanakan pembelajaran yg bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
     menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan thd peserta didik,
4.   Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dlm menyusun rencana bimbingan,
     melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan
     perbaikan tindak lanjut bimbingan dgn memanfaatkan hasil evaluasi.
5.   Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru
     yg dilaksanakan sesuai dgn kebutuhan, bertahap, berkelanjutan utk meningkatkan
     profesionalitasnya.
6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yg dibentuk dan
    ditetapkan oleh pejabat yg berwenang menetapkan angka kredit (AK)
    dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
7. Angka kredit (AK) adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
    akumulasi nilai butir-butir kegiatan yg hrs dicapai oleh seorang Guru dlm
    rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas
    utama Guru dlm rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Daerah Khusus adalah daerah yg terpencil atau terbelakang, daerah dgn
    kondisi masyarakat adat yg terpencil, daerah perbatasan dgn negara
    lain, daerah yg mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah
    yg berada dlm keadaan darurat lain.
10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja,
    pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dlm
    proses pembelajaran bagi CPNS Guru.
                       BAB II
RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UTAMA


                      Pasal 2

 Jabatan fungsional Guru adalah jabatan tingkat
 keahlian termasuk dlm rumpun Pendidikan Tingkat
 Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan
 Sekolah Khusus.
                      Pasal 3
 Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan
 kegiatannya, meliputi:
  a. Guru Kelas;
  b. Guru Mata Pelajaran; dan
  c. Guru Bimbingan dan Konseling /Konselor.
                   Pasal 4
(1) Guru berkedudukan sbg pelaksana teknis
    fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan
    tugas tertentu pd jenjang pendidikan anak usia
    dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
    dan pendidikan menengah.
(2) Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), adalah
    jabatan karier yg hanya dpt diduduki oleh PNS.
                        Pasal 5
(1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar,
    membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
    mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini
    jalur pendidikan formal, dikdas, dan dikmen serta tugas
    tambahan yg relevan dgn fungsi sekolah/madrasah.
(2) Beban kerja Guru utk mendidik, mengajar, membimbing,
    mengarahkan, dan/atau melatih sbgmana dimaksud pd
    ayat (1) paling sedikit 24 jam tatap muka dan sebanyak-
    banyaknya 40 jam tatap muka dlm 1 minggu.
(3) Beban kerja Guru BK atau konselor adalah mengampu BK
    paling sedikit 150 peserta didik per thn.
                         BAB III
        KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG
                         Pasal 6
Kewajiban Guru dlm melaksanakan tugas adalah :
a.   merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan
     pembelajaran/bimbingan yg bermutu, menilai dan
     mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta
     melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
b.   meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
     kompetensi secara berkelanjutan sejalan dgn perkembangan
     ipteks;
c.   bertindak obyektif dan tdk diskriminatif atas pertimbangan
     jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu,
     latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta
     didik dlm pembelajaran;
d.   menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,
     dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
e.   memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
                     Pasal 7
Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan
kewajiban sbg pendidik sesuai dgn yg dibebankan kpdnya.


                     Pasal 8
Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi,
metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/
evaluasi dlm melaksanakan proses pembelajaran/
bimbingan utk mencapai hasil pendidikan yg bermutu
sesuai dgn kode etik profesi Guru.
                     BAB IV
  INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

                                        Pasal 9
   Instansi pembina jabatan fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.

                                       Pasal 10
Instansi pembina sbgmana dimaksud dlm Psl 9 mempunyai tugas membina jabfung Guru menurut
    peraturan perundang-undangan dgn fungsi antara lain:
     a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabfung Guru;
     b. penyusunan pedoman formasi Jabfung Guru;
     c. penetapan standar kompetensi Guru;
     d. pengusulan tunjangan Jabfung Guru;
     e. sosialisasi Jabfung Guru serta petunjuk pelaksanaannya;
     f.  penyusunan kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional Guru;
     g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi
         Guru;
     h. pengembangan sistem informasi Jabfung Guru;
     i.  fasilitasi pelaksanaan Jabfung Guru;
     j.  fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan
     k. melakukan monev pelaksanaan Jabfung Guru.
                              BAB V
                  UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
                             Pasal 11
Unsur dan subunsur kegiatan Guru yg dinilai angka kreditnya adalah:
a. Pendidikan, meliputi :
    1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
    2. diklat prajabatan dan memperoleh STTPP prajabatan atau sertifikat termasuk
       program induksi.
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:
    1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
    2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru BK;
    3. melaksanakan tugas lain yg relevan dgn fungsi sekolah/madrasah.
c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi :
    a. Pengembangan diri;
       1) diklat fungsional
       2) kegiatan kolektif guru yg meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian
          guru
    b. Publikasi Ilmiah
       1) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pd bidang
          pendidikan formal
       2)publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
c. Karya inovatif
  1. menemukan teknologi tepat guna
  2. menemukan/menciptakan karya seni
  3. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum
  4. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan
     sejenisnya
d. Penunjang tugas guru, meliputi :
     1.   memperoleh gelar/ijazah yg tdk sesuai dgn bidang yg diampunya;
     2.   memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
     3.   melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas Guru, antara lain :
          a) membimbing siswa dlm praktik kerja nyata/praktik industri/ ekstrakurikuler
             dan sejenisnya;
          b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
          c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
          d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.
                              BAB VI
                   JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
                             Pasal 12
(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yg terendah sampai dgn yg tertinggi, yaitu:
     a. Guru Pertama;
     b. Guru Muda;
     c. Guru Madya; dan
     d. Guru Utama.
(2) Jenjang pgkt Guru utk setiap jenjang jabatan sbgmana dimaksud pd ayat (1), yaitu:
     a. Guru Pertama:
         1. Penata Muda, gol ruang III/a; dan
         2. Penata Muda Tingkat I, gol ruang III/b.
    b. Guru Muda:
         1. Penata, gol ruang III/c; dan
         2. Penata Tingkat I, gol ruang III/d.
    c. Guru Madya:
         1. Pembina, gol ruang IV/a;
         2. Pembina Tingkat I, gol ruang IV/b; dan
         3. Pembina Utama Muda, gol ruang IV/c.
    d. Guru Utama:
         1. Pembina Utama Madya, gol ruang IV/d; dan
         2. Pembina Utama, gol ruang IV/e.
(3)Jenjang pangkat utk masing-masing jabatan Guru
  sbgmana dimaksud pd ayat (2), adalah jenjang
  pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah AK yg
  dimiliki utk masing-masing jenjang jabatan.
(4)Penetapan jenjang jabfung Guru utk pengangkatan
  dlm jabatan ditetapkan berdsrkan jumlah AK yg
  dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yg
  berwenang menetapkan AK shg dimungkinkan pgkt
  dan jabatan tdk sesuai dgn pgkt dan jabatan
  sbgmana dimaksud pd ayat (2).
                              BAB VII
             RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
                             Pasal 13
(1) Rincian kegiatan Guru Kelas sbg berikut :
    a. menyusun kurikulum pembelajaran pd satuan pendidikan.
    b. menyusun silabus pembelajaran.
    c. menyusun RPP.
    d. melaksanakan kegiatan pembelajaran.
    e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.
    f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pd mata pelajaran yg
       diampunya dikelasnya.
    g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran.
    h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dgn memanfaatkan hasil
       penilaian dan evaluasi.
    i. melaksanakan BK di kelas yg menjadi tanggung jawabnya
    j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tgkt
       sekolah dan nasional.
    k. Membimbing guru pemula dlm program induksi.
    l. membimbing siswa dlm kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran.
    m. Melaksanakan pengembangan diri
    n. Melaksanakan publikasi ilmiah
    o. Membuat karya inovatif.
(2)Rincian kegiatan Guru Matapel/Rumpun Matapel sbb:
   a. menyusun kurikulum pembelajaran pd satuan pendidikan.
   b. menyusun silabus pembelajaran.
   c. menyusun RPP.
   d. melaksanakan kegiatan pembelajaran.
   e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.
   f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pd matapel yg diampunya.
   g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran.
   h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dgn memanfaatkan hasil
      penilaian dan evaluasi.
   i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi thd proses dan hasil belajar tgkt
      Nasional.
   j. Membimbing guru pemula dlm program induksi
   k. membimbing siswa dlm kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran.
   l. Melaksanakan pengembangan diri
   m. Melaksanakan publikasi ilmiah
   n. Membuat karya inovatif.
(3) Rincian kegiatan Guru BK sbb :
    a. menyusun kurikulum BK;
    b. menyusun silabus BK;
    c. menyusun satuan layanan BK;
    d. melaksanakan BK per semester;
    e. menyusun alat ukur/lembar kerja program BK;
    f. mengevaluasi proses dan hasil BK;
    g. menganalisis hasil BK;
    h. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan
       konseling dgn memanfaatkan hasil evaluasi;
    i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
       belajar tingkat sekolah dan nasional;
    j. Membimbing guru pemula dlm program induksi
    k. membimbing siswa dlm kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran.
    l. melaksanakan pengembangan diri
    m. melaksanakan publikasi ilmiah
    n. membuat karya inovatif
(4) Guru selain melaksanakan kegiatan sbgmana dimaksud
    ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dpt melaksanakan
    tugas tambahan dan/atau tugas lain yg relevan dgn
    fungsi sekolah/madrasah sbb:
   a.   kepala sekolah/madrasah;
   b.   wakil kepala sekolah/madrasah;
   c.   ketua program keahlian atau yg sejenisnya;
   d.   kepala perpustakaan sekolah/madrasah;
   e.   kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yg
        sejenisnya pd sekolah/madrasah;
   f.   pembimbing khusus pd satuan pendidikan yg
        menyelenggarakan pendidikan inklusi ;
                             Pasal 14
(1)Unsur kegiatan yg dinilai dlm memberikan angka kredit terdiri atas:
    a. unsur utama; dan
    b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama, tda:
    a. pendidikan;
    b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain
       yg relevan dgn fungsi sekolah/madrasah;
    c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.
(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yg mendukung pelaksanaan
   tugas Guru sbgmana dimaksud dlm Pasal 11 huruf d.
(4)Rincian kegiatan dan AK masing-masing kegiatan sbgmana dimaksud pd
   ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sbgmana tersebut dlm Lampiran 1.
                      Pasal 15
(1) Penilaian kinerja Guru (PK Guru) dari subunsur
    pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan dan
    atau tugas lain yg relevan didasarkan atas aspek kualitas,
    kuantitas, waktu, dan biaya.
(2) PK guru sbgmana dimaksud pd ayat (1) menggunakan nilai
    dan sebutan sbb:
    a. Nilai 91 s.d. 100 disebut amat baik.
    b. Nilai 76 s.d. 90 disebut baik.
    c. Nilai 61 s.d. 75 disebut cukup.
    d. Nilai 51 s.d. 60 disebut sedang.
    e. Nilai s.d. 50 disebut kurang
(3) Nilai kinerja guru sbgmana dimaksud pd ayat (2)
   dikonversikan ke dlm angka kredit (AK) yg hrs
   dicapai, sbb:
  a. sebutan amat baik diberikan AK sebesar 125% dari jumlah
     AK yg hrs dicapai setiap thn;
  b. sebutan baik diberikan AK sebesar 100% dari jumlah AK yg
     hrs dicapai setiap thn;
  c. sebutan cukup diberikan AK sebesar 75% dari jumlah AK yg
     hrs dicapai setiap thn;
  d. sebutan sedang diberikan AK sebesar 50% dari jumlah AK
     yg hrs dicapai setiap thn;
  e. sebutan kurang diberikan AK sebesar 25% dari jumlah AK
     yg hrs dicapai setiap thn.
(4) Jumlah AK yg hrs dicapai setiap tahun sbgmana
  dimaksud pd ayat (3) adalah jumlah AKK minimal
  sbgmana tsb pd lamp. II, III, IV, VI, VII, dan VIII
  dikurangi jumlah AK PKB dan unsur penunjang yg
  dipersyaratkan utk setiap jenjang jabatan/pangkat
  dan dibagi 4 (empat).
(5) Penilaian kinerja Guru (PK Guru) diatur lebih lanjut
  dlm Permendiknas.
                    Pasal 16
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yg hrs
    dipenuhi oleh setiap PNS utk pengangkatan dan
    kenaikan jabatan/pgkt guru adalah sbgmana
    tersebut dlm Lamp. II dgn ketentuan:
 a. Paling kurang 90% AK berasal dari unsur utama;
    dan
 b. Paling banyak 10% AK berasal dari unsur
    penunjang.
 (2) utk kenaikan jabatan/pgkt setingkat lebih tinggi
    dari Guru Pertama, pgkt Penata Muda, gol ruang
    III/a s.d. Guru Utama, pgkt Pembina Utama, gol
    ruang IV/e wajib melakukan kegiatan PKB yg
    meliputi subunsur pengembangan diri, publikasi
    ilmiah, dan/atau karya inovatif.
                     Pasal 17
(1)   Guru Pertama, pangkat Penata Muda, gol ruang
      III/a yg akan naik pangkat menjadi Guru Pertama,
      pgkt Penata Muda Tgkt I, gol ruang III/b, AK yg
      dipersyaratkan utk kenaikan pangkat, paling sedikit
      3 AK dari subunsur pengembangan diri.
(2)   Guru Pertama, pgkt Penata Muda Tingkat I, gol
      ruang III/b yg akan naik jabatan/pangkat menjadi
      Guru Muda, pgkt Penata, gol ruang III/c, angka
      kredit yg dipersyaratkan utk kenaikan jabatan/
      pgkt, paling sedikit 4 AK dari subunsur publikasi
      ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3
      AK dari subunsur pengembangan diri.
(3) Guru Muda, pangkat Penata, gol ruang III/c yg
  akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat
  Penata Tingkat I, gol ruang III/d, AK yg
  dipersyaratkan utk kenaikan pangkat, paling sedikit
  6 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya
  inovatif, dan paling sedikit 3 AK dari subunsur
  pengembangan diri.
(4)Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, gol ruang
  III/d yg akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
  Madya, pangkat Pembina, gol ruang IV/a AK yg
  dipersyaratkan utk kenaikan jabatan/pangkat,
  paling sedikit 8 AK dari subunsur publikasi ilmiah
  dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 AK
  dari subunsur pengembangan diri.
(5)Guru Madya, pgkt Pembina, gol ruang IV/a yg akan naik
   pangkat menjadi Guru Madya, pgkt Pembina Tingkat I, gol
   ruang IV/b AK yg dipersyaratkan utk kenaikan pangkat, paling
   sedikit 12 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya
   inovatif, dan paling sedikit 4 AK dari subunsur pengembangan
   diri.
 (6)Guru Madya, pgkt Pembina Tingkat I, gol ruang IV/b yg akan
   naik pangkat menjadi Guru Madya pgkt Pembina Utama Muda,
   gol ruang IV/c AK yg dipersyaratkan utk kenaikan pangkat,
   paling sedikit 12 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau
   karya inovatif, dan paling sedikit 4 AK dari subunsur
   pengembangan diri.
(7)Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, gol. ruang IV/c
   yg akan naik jabatan/pgkt menjadi Guru Utama, pgkt
   Pembina Utama Madya, gol. ruang IV/d, AK yg dipersyaratkan
   utk kenaikan jabatan/ pangkat, paling sedikit 14 AK dari
   subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling
   sedikit 5 AK dari subunsur pengembangan diri.
(8)Guru Utama, pgkt Pembina Utama Madya, gol ruang IV/d yg
   akan naik pgkt menjadi Guru Utama, pgkt Pembina Utama,
   gol ruang IV/e, AK yg dipersyaratkan utk kenaikan pgkt,
   paling sedikit 20 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau
   karya inovatif, dan paling sedikit 5 AK dari subunsur
   pengembangan diri.
(9)Guru Madya, pgkt Pembina Utama Muda, gol ruang IV/c yg
   akan naik jabatan/pgkt menjadi Guru Utama, pgkt Pembina
   Utama Madya, gol ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi
   ilmiah.
                           Pasal 18
(1)    Guru yg bertugas di daerah khusus, dpt diberikan tambahan
       AK setara utk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali
       selama masa karirnya sbg Guru.
(2)    Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1) paling singkat telah
       bertugas selama 2 thn secara terus menerus di daerah
       khusus.

                              Pasal 19
      Guru yg memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi
      luar biasa diberi penghargaan utk kenaikan pangkat setingkat
      lebih tinggi.
                             Pasal 20
(1) Guru yg secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di
   bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu,
   diberikan AK dgn ketentuan sbb:
   a.   Apabila tdd 2 org penulis maka pembagian AK-nya adalah 60% utk
        penulis utama dan 40% utk penulis pembantu.
   b.   Apabila tdd 3 org penulis maka pembagian AK-nya adalah 50% utk
        penulis utama dan masing-masing 25% utk penulis pembantu.
   c.   Apabila tdd 4 org penulis maka pembagian AK-nya adalah 40% utk
        penulis utama dan masing-masing 20% utk penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sbgmana dimaksud pd ayat (1)
   paling banyak 3 org.
                          BAB VIII
          PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
                          Pasal 21
(1)   Utk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit
      (PAK), Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan
      seluruh kegiatan yg dilakukan.
(2)   Penilaian dan PAK thd Guru dilakukan paling kurang 1 kali
      dlm setahun.
(3)   Penilaian dan PAK utk kenaikan pangkat Guru yg akan
      dipertimbangkan utk naik pangkat dilakukan paling kurang
      2 kali dlm 1 (satu) tahun, yaitu 3 bln sebelum periode
      kenaikan pangkat PNS.
                          Pasal 22
(1) Pejabat yg berwenang menetapkan AK, adalah:
   a. Mendiknas atau pejabat lain yg ditunjuk setgkt eselon I bagi Guru
      Madya pgkt Pembina Tingkat I gol. ruang IV/b s.d. Guru Utama pgkt
      Pembina Utama gol. ruang IV/e di lingk. instansi pusat dan daerah serta
      Guru Pertama pgkt Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Utama pgkt
      Pembina Utama gol. ruang IV/e yg diperbantukan pd SILN.
   b. Dirjen Depag yg membidangi pend. terkait bagi Guru Madya, pgkt
      Pembina gol. ruang IV/a di lingk. Depag.
   c. KaKanwil Depag bagi Guru Muda pgkt Penata, gol ruang III/c s.d. Guru
      Muda pgkt Penata Tgkt I, gol. ruang III/d di lingk. Kanwil Depag.
   d. Kepala Kantor Depag bagi Guru Pertama pgkt Penata Muda gol. ruang
      III/a dan pgkt Penata Muda Tgkt I, gol. ruang III/b di lingk. Kandepag.
   e. Gubernur atau KaDis yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama
      pangkat Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Madya, pangkat
      Pembina gol. ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
   f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yg membidangi pend. bagi Guru
      Pertama, pgkt Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Madya, pgkt
      Pembina gol. ruang IV/a di lingk. Kab/Kota.
   g. Pimp. instansi pusat atau pejabat lain yg ditunjuk bagi Guru Pertama
      pgkt Penata Muda gol.ruang III/a s.d. Guru Madya pgkt Pembina gol.
      ruang IV/a di lingk. instansi pusat di luar Depdiknas dan Depag.
(2) Dlm menjalankan kewenangannya, pejabat sbgmana dimaksud pd ayat
     (1), dibantu oleh:
    a. Tim Penilai Tgkt Pusat bagi Mendiknas yg selanjutnya disebut Tim Penilai
       Pusat.
    b. Tim Penilai Ditjen Depag yg membidangi pendidikan terkait yg selanjutnya
       disebut Tim Penilai Depag.
    c. Tim Penilai Kanwil Depag yg selanjutnya disebut Tim Penilai Kanwil.
    d. Tim Penilai Kandepag, yg selanjutnya disebut Tim Penilai Kandep.
    e. Tim Penilai Tgkt Provinsi bagi Gubernur, yg selanjutnya disebut Tim Penilai
       Provinsi.
    f. Tim Penilai Tingkat Kab/Kota bagi Bupati/ Walikota yg selanjutnya disebut
       Tim Penilai Kab/Kota.
    g. Tim Penilai instansi pusat di luar Depdiknas dan Depag, yg selanjutnya
       disebut Tim Penilai Instansi.
(3) Tim Penilai Pusat sbgmana dimaksud pd ayat (2) huruf a tdd unsur Depdiknas,
    Depag, Kementerian Negara PAN, dan BKN.
                            Pasal 23
(1) Tim Penilai Jabatan fungsional Guru tdd unsur teknis, dan pejabat
    fungsional Guru.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sbb:
    a. Seorg Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
    b. Seorg Wakil Ketua merangkap anggota;
    c. Seorg Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
    d. Paling kurang 4 org anggota.
(3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah :
    a. Menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dgn jabatan dan
    pgkt Guru yg dinilai;
    b. Memiliki keahlian serta mampu utk menilai kinerja guru; dan
    c. dpt aktif melakukan penilaian.
(4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru hrs lulus diklat calon tim
      penilai dan mendapat sertifikat dari Mendiknas.
                            Pasal 24
(1)   Apabila Tim Penilai Kandepag belum dpt dibentuk, penilaian AK guru
      dpt dimintakan kpd Tim Penilai Kandepag terdekat, Tim Penilai Kanwil
      Depag ybs, atau Tim Penilai Depag.
(2)   Apabila Tim Penilai Kanwil Depag belum dpt dibentuk, penilaian AK
      guru dpt dimintakan kpd Tim Penilai Kanwil Depag terdekat, Tim
      Penilai Depag.
(3)   Apabila Tim Penilai Kab/Kota blm dpt dibentuk, penilaian
      AK guru dpt dimintakan kpd Tim Penilai Kab/Kota lain
      terdekat atau Tim Penilai Prov ybs atau Tim Penilai Unit
      Kerja.
(4)   Apabila Tim Penilai Provinsi blm dpt dibentuk, penilaian AK
      Guru dpt dimintakan kpd Tim Penilai Prov lain terdekat atau
      Tim Penilai Unit Kerja.
(5)   Apabila Tim Penilai Depag blm dpt dibentuk, penilaian AK Guru dpt
      dimintakan kpd Tim Penilai Unit Kerja
(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai
    ditetapkan oleh:
   a. Mendiknas utk Tim Penilai Pusat.
   b. Dirjen yg membidangi pendidikan terkait pd Depag utk Tim
      Penilai Depag.
   c. KaKanwil Depag utk Tim Penilai Kanwil Depag.
   d. KaKanDepag utk Tim Penilai Kandep.
   e. Gubernur utk Tim Penilai Provinsi.
   f. Bupati/Walikota utk Tim Penilai Kab/Kota.
   g. Pimpinan unit kerja yg membidangi pendidikan setingkat eselon
      I di luar Depdiknas dan Depag utk Tim Penilai Instansi.
                      Pasal 25
(1)   Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 thn
      dan dpt diangkat kembali utk masa jabatan
      berikutnya.
(2)   PNS yg telah menjadi Anggota Tim Penilai dlm 2
      masa jabatan berturut-turut, dpt diangkat kembali
      setelah melampaui tenggang waktu 1 masa
      jabatan.
(3)   Dlm hal terdapat Anggota Tim Penilai yg ikut
      dinilai, maka Ketua Tim Penilai dpt mengangkat
      Anggota Tim Penilai Pengganti.
            Pasal 26

Tata kerja dan tata cara penilaian
Tim Penilai Jabatan fungsional Guru
ditetapkan oleh Mendiknas selaku
Pimpinan Instansi Pembina jabatan
fungsional guru.
                    Pasal 27
Usul penetapan angka kredit (PAK) guru diajukan oleh:
a. Pimp. unit kerja instansi provinsi yg membidangi
   kepegawaian (paling rendah eselon II), pimp. unit
   kerja instansi kab/kota yg membidangi
   kepegawaian (paling rendah eselon II), pimp. unit
   kerja instansi pusat yg membidangi kepegawaian
   (paling rendah eselon II), Dirjen yg membidangi
   pendidikan terkait Depag kpd Mendiknas utk AK Guru
   Madya, pgkt Pembina Tingkat I, gol.ruang IV/b s.d. Guru
   Utama, pgkt Pembina Utama, gol. ruang IV/e di lingk.
   instansi pusat dan daerah;
b.   Kepala perwakilan RI di luar negeri atau
     pejabat yg membidangi pendidikan kpd
     Mendiknas utk AK Guru Pertama, pgkt Penata
     Muda, gol ruang III/a s.d. Guru Utama, pgkt
     Pembina Utama gol ruang IV/e yg
     diperbantukan pd SILN.
c.   Pejabatan eselon III yg membidangi kepegawaian di
     lingk. Kanwil Depag pd Ditjen yg membidangi pend.
     terkait Depag utk AK Guru Madya, pgkt Pembina gol
     ruang IV/a di lingkungan Depag.
d.Pejabat  eselon III yg membidangi kepegawaian di lingk.
  Kanwil Depag kpd Kakanwil Depag utk AK Guru Muda pgkt
  Penata gol. ruang III/c s.d. pgkt Penata Tgkt I gol. ruang
  III/d di lingk. Kanwil Depag.
e.Pejabat eselon IV yg membidangi kepegawaian di
  lingkungan Kandepag kpd Kakandepag utk AK Guru
  Pertama, pgkt Penata Muda, gol. ruang III/a dan pgkt
  Penata Muda Tgkt I, gol. ruang III/b di lingk. Kandep.
f.Pimp. instansi prov. yg membidangi kepegawaian (paling
  rendah eselon III) kpd gubernur utk AK Guru Pertama, pgkt
  Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Madya, pgkt
  Pembina, gol. ruang IV/a di lingk. Provinsi.
g. Pimp. instansi kab/Kota yg membidangi kepegawaian
 (paling rendah eselon III) kpd Bupati/Walikota utk AK Guru
 Pertama, pgkt Penata Muda, gol. ruang III/a s.d. Guru
 Madya, pgkt Pembina, gol. ruang IV/a di lingk. kab/ kota.
h. Pimp. instansi pusat di luar Depdiknas dan Depag yg
 membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kpd
 Menteri ybs utk AK Guru Pertama pgkt Penata Muda gol.
 ruang III/a s.d.Guru Madya, pgkt Pembina, gol. ruang IV/a
 di lingk. instansi pusat.
                 Pasal 28
(1)AK yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
  menetapkan AK, digunakan utk mempertimbangkan
  kenaikan jabatan/ pgkt guru sesuai dgn ketentuan
  peraturan perundang-undangan.
(2)Keputusan pejabat yg berwenang menetapkan AK,
  tdk dpt diajukan keberatan oleh Guru ybs.
                   Pasal 29
Pejabat yg berwenang mengangkat PNS dlm
jabfung guru, adalah pejabat yg berwenang
sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
                       Pasal 30
(1)PNS yg diangkat utk pertama kali dlm jabatan
  fungsional guru hrs memenuhi syarat sbb:
   a. berijazah paling rendah S-1 atau D-IV, dan bersertifikat
      pendidik;
   b. pgkt paling rendah Penata Muda gol. ruang III/a;
   c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm Daftar
      Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
      bernilai baik dlm 1 (satu) tahun terakhir; dan
   d. memiliki kinerja yg baik yg dinilai dlm masa program
      induksi.
(2) Pengangkatan Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1) adalah
    pengangkatan yg dilakukan utk mengisi lowongan formasi
    jabfung guru melalui pengangkatan CPNS;
(3) Program induksi sbgmana dimaksud pd ayat (1) huruf d
    diatur lebih lanjut Mendiknas.
                           Pasal 31
Di samping persyaratan sbgmana dimaksud dlm psl
30, pengangkatan PNS dlm jabfung guru sesuai dgn
formasi jabfung guru, dgn ketentuan sbb:
a.   Pengangkatan PNS Pusat dlm Jabfung Guru dilaksanakan sesuai dgn
     formasi Jabfung Guru yg ditetapkan oleh Menteri yg bertanggung
     jawab di bidg PAN setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
b.   Pengangkatan PNS Daerah dlm Jabfung Guru dilaksanakan sesuai dgn
     formasi Jabfung Guru yg ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-
     masing     setelah  mendpt    persetujuan   tertulis  Menteri yg
     bertanggungjawab di bdg PAN dan setelah mendpt pertimbangan
     Kepala BKN.
                        Pasal 32
(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dlm
    jabfung Guru dpt dipertimbangkan dgn ketentuan sbb:
   a.memenuhi syarat sbgmana dimaksud dlm Psl 30 ayat (1) dan Psl
     31;
   b.memiliki pengalaman sbg guru paling singkat 2 thn; dan
   c.usia paling tinggi 50 thn.
   d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm Daftar
     Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai
     baik dlm 1 thn terakhir.
(2) Pangkat yg ditetapkan bagi PNS sbgmana dimaksud
     dlm ayat (1) adalah sama dgn pangkat yg dimiliki, dan
     jenjang jabfung guru ditetapkan sesuai dgn jumlah
     AK yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
     menetapkan AK.
(3) Jumlah AK sbgmana dimaksud dlm ayat (2) ditetapkan dari
     unsur utama dan unsur penunjang.
                     BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
  PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU


                 Pasal 33
Pejabat yg berwenang membebaskan
sementara, mengangkat kembali, dan
memberhentikan PNS dlm dan dari
jabfung guru, adalah pejabat yg
berwenang sesuai dgn peraturan
perundang-undangan.
                    Pasal 34
Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  a.   dijatuhi hukuman disiplin tgkt sedang atau berat
       berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  b.   diberhentikan sementara sbg PNS;
  c.   ditugaskan secara penuh di luar jabfung guru;
  d.   menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  e.   melaksanakan tugas belajar selama 6 bln atau lebih.
                       Pasal 35
(1) Guru yg telah selesai menjalani pembebasan sementara
   sbgmana dimaksud dlm Psl 34 huruf a, huruf d, dan huruf
   e, dpt diangkat kembali dlm jabfung guru.
(2) Guru yg dibebaskan sementara sbgmana dimaksud dlm
   Psl 34 huruf b, diangkat kembali dlm jabfung guru apabila
   berdsrkan keputusan pengadilan yg telah memp.kekuatan
   hukum yg tetap dinyatakan tdk bersalah atau dijatuhi
   hukuman pidana percobaan.
(3) Guru yg dibebaskan sementara sbgmana dimaksud dlm
   Psl 34 huruf c, dpt diangkat kembali dlm jabfung Guru
   apabila berusia paling tinggi 51 tahun.
(4) Pengangkatan kembali dlm jabfung guru sbgmana
   dimaksud pd ayat (1), menggunakan AK terakhir yg
   dimiliki dan dpt + AK dari publikasi ilmiah dan karya
   inovatif yg diperoleh selama pembebasan sementara.
              Pasal 36

Guru diberhentikan dari jabatannya
apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali hukuman disiplin
berat berupa penurunan pangkat.
                         BAB XI
                        SANKSI
                        Pasal 37

(1)Guru yg tdk dpt memenuhi kewajiban sbgmana dimaksud
   dlm psl 5 dan tdk mendpt pengecualian dari Mendiknas
   dihilangkan haknya utk mendpt tunjangan profesi,
   tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.
(2) Guru yg terbukti memperoleh PAK dgn cara melawan
   hukum diberhentikan sbg guru dan wajib
   mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
   tunjangan fungsional maslahat tambahan dan
   penghargaan sbg guru yg pernah diterima setelah
   ybs memperoleh dan mempergunakan PAK tsb.
(3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dlm Permendiknas.
                      BAB XII
               KETENTUAN PERALIHAN
                     Pasal 38

(1)Dgn berlakunya Permennegpan dan RB ini, jenjang
  jabfung setiap guru disesuaikan dgn jenjang
  jabfung guru sbgmana dimaksud psl 12
  Permennegpan dan RB ini.
(2) Penyesuaian jenjang jabatan sbgmana dimaksud
  pd ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.
(3)Prestasi kerja yg telah dilakukan guru s.d.
  ditetapkannya juklak Permennegpan dan RB ini,
  dinilai berdasarkan Kepmennegpan No. 84/1993.
                        Pasal 39
(1)Pd saat Permennegpan dan RB ini ditetapkan, guru yg masih
   memiliki pgkt Pengatur Muda, gol.ruang II/a sampai pgkt
   Pengatur Tgkt I, gol. ruang II/d melaksanakan tugas sbg Guru
   Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sbgmana tsb dlm
   Lamp. V Permennegpan ini.
(2)Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), apabila melaksanakan
   kegiatan PKB dan kegiatan penunjang tugas guru, diberikan
   AK sbgmana tsb dlm Lamp. V Permennegpan dan RB ini.
(3)Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), apabila :
  a. memperoleh ijazah S1/D-IV yg sesuai dgn bdg tugas yg
   diampu, disesuaikan dgn jenjang jabatan sbgmana dimaksud
   dlm Psl 12 ayat (2) Permennegpan dan RB ini; dan
  b. naik pangkat menjadi pgkt Penata Muda, gol ruang III/a,
   disesuaikan dgn jenjang jabatan/ pgkt sbgmana dimaksud
   dlm Psl 12 ayat (2) dan ayat (3) Permennegpan dan RB ini.
(4)Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), jumlah AKK
  minimal yg hrs dipenuhi utk kenaikan jabatan/
  pgkt guru utk:
  a. Guru yg berijazah SLTA/D-I adalah sbgmana tsb dlm
     Lamp.VI Permennegpan dan RB ini;
  b. Guru yg berijazah D-II adalah sbgmana tsb dlm Lamp.
     VII Permennegpan dan RB ini;
  c. Guru yg berijazah D-III adalah sbgmana tsb dlm Lamp.
     VIII Permennegpan dan RB ini.
                      Pasal 40
(1)   Pd saat Permennegpan dan RB ini ditetapkan
      guru yg memiliki pgkt paling rendah Penata
      Muda, gol ruang III/a dan blm memiliki ijazah
      S1/D-IV yg sesuai dgn bdg tugas yg diampu,
      disesuaikan dgn jenjang jabatan/ pangkat
      sbgmana dimaksud dlm Psl 12 ayat (2) dan
      ayat (3) Permennegpan dan RB ini.
(2)   Guru sbgmana dimaksud pd psl 39 ayat (3)
      huruf b dan psl 40 ayat 1, apabila tdk
      memperoleh ijazah S1/D-IV yg sesuai dgn bdg
      pekerjaan yg diampu, kenaikan pangkat
      setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat
      I, gol ruang III/d atau pgkt terakhir yg
      dimiliki.
                       Pasal 41
(1) Guru yg berpgkt Pengatur Muda gol ruang II/a s.d.
  Pengatur Tgkt I gol ruang II/d pd saat Permennegpan
  dan RB ini berlaku, s.d. akhir thn 2015 blm memiliki ijazah
  S-1/D-IV, melaksanakan tugas utama guru sbg Guru
  Pertama dgn sistem kenaikan pgkt menggunakan AK
  sbgmana tercantum pd lamp. V Permennegpan dan RB ini.
(2) Guru yg berpgkt Pengatur Muda gol ruang II/a s.d.
  Pengatur Tgkt I gol ruang II/d pd saat Permennegpan
  dan RB ini berlaku, s.d. akhir thn 2015 blm memiliki ijazah
  S-1/D-IV, dan blm mencapai pgkt Penata Muda gol ruang
  III/a, tetap melaksanakan tugas utama Guru sbg Guru
  Pertama.
(3)Guru yg blm memiliki ijazah S-1/D-IV sbgmana
  dimaksud pd ayat (1) dan ayat (2), apabila
  memperoleh ijazah S-1/D-IV yg sesuai dgn bdg
  tugas yg diampu, diberikan AK sebesar 65% AKK
  diklat, tugas utama, dan kegiatan PKB + AK ijazah
  S-1/D-IV yg sesuai dgn bdg tugas yg diampu dgn tdk
  memperhitungkan AK dari kegiatan penunjang.
(4)Guru yg blm memiliki ijazah S-1/D-IV yg sdh
  memiliki pgkt Penata Muda Tgkt I gol ruang III/b ke
  atas, apabila memperoleh ijazah S-1/D-IV yg sesuai
  dgn bdg tugas yg diampu diberikan AK sebesar
  100% dari tugas utama dan PKB + AK ijazah S-1/D-
  IV yg sesuai dgn bdg tugas yg diampu, dgn
  memperhitungkan AK unsur penunjang sesuai pd
  lamp. VIII Permennegpan dan RB ini.
(5)Guru yg memperoleh ijazah S-1/D-IV yg tdk sesuai
  dgn bdg tugas yg diampu, diberikan AK sesuai pd
  lamp.I Permennegpan dan RB ini.
                     Pasal 42
  Pejabat yg berwenang menetapkan AK Guru gol II adalah
  sbb :
a) KaKandepag bagi Guru mata pelajaran Pendidikan
    Agama dan Guru pd madrasah.
b) Pimp.unit kerja yg membidangi pend. setingkat eselon II
    bagi Guru di luar Depdiknas dan Depag.
c) KaDis yg membidangi pend. bagi guru di lingk. provinsi.
d) KaDis yg membidangi pend. bagi guru di lingk.kab/kota.




                                                             64
                          Pasal 43
Dlm menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sbgmana
dimaksud pd Psl 42 dibantu oleh Tim Penilai sbgmana dimaksud
           dlm Psl 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g.

                            Pasal 44
Usul penetapan angka kredit (PAK) Guru gol. II diajukan oleh:
a. Kepsek ybs kpd KaKandepag bagi Guru matapel
   Pend.Agama dan Guru pd madrasah.
b. Kepsek ybs kpd pimp.unit kerja yg membidangi pend.
   setgkt eselon II bagi Guru di instansi di luar Depdiknas dan
   Depag.
c. Kepsek ybs kpd KaDis yg membidangi pend. di kab/kota
   bagi Guru di lingk. kab/kota.
d. Kepsek ybs kpd KaDis yg membidangi pend. di prov bagi
   Guru di lingk. provinsi.                                     65
                      BAB XIII
                 KETENTUAN PENUTUP
                         Pasal 45
   Ketentuan pelaksanaan Permennegpan dan RB ini diatur
  lebih lanjut oleh Mendiknas dan Kepala BKN.
                         Pasal 46

  Dgn berlakunya Permennegpan dan RB ini, Kepmenneg
  PAN No 84/1993 tentang Jabfung Guru dan Angka
  Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tdk berlaku.
                         Pasal 47

   Permennegpan dan RB ini mulai berlaku pd tanggal
ditetapkan.
      KESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPAN

                                                                                      Mulai Berlaku pd Tanggal
         Ketentuan Permenpan dan RB nomor 16 Tahun 2009 tentang              10 Nov 2009
                                                                                               6 Mei 2010        Berlaku
No                                                                          (tgl Penetapan
               Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya                                   (tgl Penetapan       Efektif
                                                                            Permenpan dan
                                                                                  RB)
                                                                                                  SKB)        1 Januari 2013

1    Penilaian kinerja guru dgn menggunakan aspek kualitas, kuantitas,
                                                                                                                    V
     waktu, dan biaya (Pasal 15 ayat 1)
2    Komposisi angka kredit utk kenaikan jabatan/pangkat: > 90% unsur
                                                                                                                    V
     utama & < 10 % unsur penunjang (Pasal 16 ayat 1)
3    Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan
     profesi berkelanjutan utk kenaikan jabatan/pangkat (Pasal 17 ayat 1)                                           V


4    Guru yg bertugas di daerah terpencil diberikan angka kredit setara
     utk kenaikan pangkat satu kali selama masa karier (Pasal 18 ayat 1)          V


5    Guru yg berprestasi luar biasa baiknya mendapatkan penghargaan
                                                                                  V
     naik pangkat setingkat lebih tinggi (Pasal 19)
6    Pembuatan karya ilmiah secara bersama-sama (Pasal 20 ay 1)                   V

7    Penilaian angka kredit guru paling kurang 1 kali dlm setahun (Pasal
                                                                                                                    V
     21 ayat 2)
8    dlm hal utk kenaikan pangkat guru angka kredit ditetapkan paling
     kurang 2 kali dlm 1 tahun yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan             V

     pangkat (Pasal 21 ayat 3)
9    Pejabat yg berwenang menetapkan angka kredit (Pasal 22)                                           V   V
10   Tim Penilai Pusat, Depag, Kanwil, Kandep, Provinsi, kab/Kota, Instansi (Pasal 22 ayat 2)
                                                                                                       V   V

11   Syarat keanggotaan tim penilai hrs memiliki sertifikat tanda lulus Diklat
                                                                                                           V
     (Pasal 23 ayat 4)
12   Pejabat yg berwenang mengusulkan penetapan angka kredit (Pasal 27)                                V

13   Syarat pengangkatan Guru hrs berijazah S1/DIV dan bersertifikat pendidik
                                                                                                       V   V
     (Pasal 30 ayat 1 huruf a)
14   Program Induksi (masa orientasi sbg calon guru) sbg syarat pengangkatan guru
                                                                                                           V
     (Pasal 31)
15   Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dlm jabatan guru hrs memiliki pengalaman paling singkat 2
     tahun                                                                                             V
     (Pasal 32 huruf b)
16   Pengangkatan dlm jabatan guru melalui pemindagan, usia paling tinggi 50 tahun
                                                                                                       V
     (Pasal 32 huruf c)
17   tdk ada pembebasan/perberhentian karena tdk dpt mengumpulkan angka kredit
                                                                                                       V
     (Pasal 34)
18   Pengangkatan kembali guru yg ditugaskan diluar jabatan guru, usia paling tinggi 51 tahun
                                                                                                       V
     (Pasal 35 ayat 3)
19   Sanksi bagi guru yg tdk memenuhi kewajiban 24 jam mengajar (Pasal 37 ayat 1)
                                                                                                       V

20   Sanksi bagi guru yg memperoleh Penetapan angka kredit dgn cara melawan hukum
                                                                                                       V
     (Pasal 37 ayat 2)
21   Penyesuaian atau Inpassing dlm jenjang jabatan baru (Pasal 38 ayat 1)                             V   V

22   Kenaikan pangkat guru gol II dan III yg belum memiliki ijazah S1/DIV paling tinggi III/d
     (Pasal 40)                                                                                            V


23   Kenaikan pangkat guru gol IV/a keatas yg belum memiliki ijazah S1/DIV paling tinggi pangkat
                                                                                                           V
     terakhir dimiliki (Pasal 40 ayat 2)
24   Guru gol II yg memperoleh ijazah S1/DIV, angka kredit lama hanya dihitung 65%
                                                                                                       V
     (Pasal 41 ayat 3)
25   Pejabat yg berwenang mengusulkan penetapan angka kredit guru gol II
                                                                                                       V
     (Pasal 44)
        PERANGKAT PERMENNEGPAN
             DAN RB 16/2009
1.   Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN No 14 Tahun 2010
     dan No 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
     Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
2.   Permendiknas No. 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
     Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
3.   Pedoman-pedoman:
     a. Penilaian Kinerja Guru
     b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pengembangan Diri,
        Publikasi Ilmiah, dan Karya Inovatif)
     c. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
There is a tremendous strength that is growing
in the world through sharing together, praying
   together, suffering together, and working
                    together.
Ada kekuatan yang sangat besar yg tumbuh
 di dunia melalui berbagi bersama, berdoa
 bersama, menderita bersama, dan bekerja
              bersama-sama.

								
To top