Bidang Politik

Document Sample
Bidang Politik Powered By Docstoc
					      PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
                      NOMOR : 10 TAHUN 1993
                             TENTANG
      PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
         TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI
                   DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

              GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Menimbang :      a.   bahwa pelaksanaan PELITA V telah memberikan
                      hasil-hasil yang positif dan telah mampu
                      menjadikan keadaan yang cukup mantap sebagai
                      landasan pembangunan tahap berikutnya, untuk
                      memberikan    kejelasan    arah    dan   pedoman
                      pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai usaha
                      meningkatkan     kualitas     keserasian     dan
                      keselarasan     Pembangunan     Daerah    dengan
                      Pembangunan Nasional, maka perlu adanya Pola
                      Dasar Pembangunan Daerah;
                 b.   bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi
                      Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-
                      1998/1999   yang    garis   besarnya   berisikan
                      Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kedua dan
                      Pembangunan    Lima    Tahun    Keenam   Daerah,
                      mempunyai arti khusus dan strategis, karena
                      merupakan   tahap    awal   Pembangunan   Jangka
                      Panjang 25 tahun Kedua;
                 c.   bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
                      di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan
                      Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
                      tentang    Pola   Dasar    Pembangunan    Daerah
                      Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat :      1.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
                      Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.
                      Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
                      sebagaimana   telah   diubah    dan   ditambah
                      terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
                      1959;
                 2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
                      Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
                      Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
                      Negara Nomor 3037);
                 3.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
                      Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
                      Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                      3501);
                 4.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
                      tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
                      Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor
                      10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
                 5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
                      1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
                 6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
                      1992 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan
                      dan pengendalian Pembangunan di Daerah;
                 7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
                      1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar
                      Pembangunan Daerah;
                 8.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185
                      Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan
                      Tatakerja   Badan    Perencanaan   Pembangunan
                      Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan
                      Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

                             MEMUTUSKAN:

Menetapkan:      PERATURAN   DAERAH    PROPINSI   DAERAH  ISTIMEWA
                 YOGYAKARTA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
                 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

                               Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1994/1995-1998/1999 merupakan garis-garis besar Pembangunan
Jangka Panjang Kedua Daerah dan Pembangunan Lima Tahun Keenam
Daerah, yang dijabarkan dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan
disesuaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang
berkembang di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

                               Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka
Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta disusun sebagai berikut :

     BAB   I     PENDAHULUAN
     BAB   II    PEMBANGUNAN DAERAH
     BAB   III   PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
     BAB   IV    PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
     BAB   V     PELAKSANAAN
     BAB   VI    PENUTUP

                               Pasal 3

Isi dan uraian rincian Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah
ini terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propisi Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang merupakan lampiran dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

                               Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima
Tahun (REPELITA) Keenam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana
Pembangunan tahunan Daerah (REPETADA) yang ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya setiap
tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

                                Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

                                Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala       ketentuan   yang
bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

                                Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap  orang   mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

                                      Yogyakarta, 17 Desember 1993

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH           PENJABAT GUBERNUR
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA DAERAH ISTIMEWA
               KETUA                     YOGYAKARTA

               ttd.                                ttd.

     H. SOEDARNO SETOPRADJOKO                   PAKU ALAM VIII
Diundangkan dalam Lembaran Daerah        Disahkan oleh Menteri
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Negeri dengan Surat
Nomor     : 1                            Keputusan:
Seri      : D                            Tanggal : 1 Nopember 1994
Tanggal   : 9 Januari 1995               Nomor   : 119 Tahun 1994

     SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

               ttd.

          Drs. SUPRASTOWO
          ---------------
          NIP. 490008854
                            DAFTAR ISI
                              BAB I
                           PENDAHULUAN

A.   Pengertian ..........................................    1
B.   Maksud dan Tujuan ...................................    1
C.   Landasan ............................................    1
D.   Ruang Lingkup .......................................    1

                              BAB II
                        PEMBANGUNAN DAERAH

A.   Kondisi dan Potensi Daerah ..........................    2
B.   Makna dan Hakekat dan Hakekat Pembangunan Daerah.....    5
C.   Tujuan Pembangunan Daerah ...........................    6
D.   Asas Pembangunan Daerah .............................    6
E.   Matra Ruang Pembangunan Daerah ......................    7

                             BAB III
             PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

A.   Umum ................................................    9
B.   Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah ......    10
C.   Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah......    11
D.   Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah..    12
E.   Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah ........    13
F.   Arah Penataan Ruang Daerah ...........................   15

                              BAB IV
               PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

A.   Umum ................................................    11
B.   Tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah .........    18
C.   Sasaran Pembangunan LIma Tahun Keenam Daerah ........    19
D.   Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah ......    27
E.   Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah ..    28
F.   Kebijaksanaan Penataan Ruang Daerah .................    49
G.   Strategi Pembiayaan Pembangunan .....................    49

                              BAB V
                           PELAKSANAAN

A.   Pelaksanaan Pembangunan Daerah ......................    52
B.   Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah ....    52

                             BAB VI
                             PENUTUP

Penutup ..................................................    53

                  POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
               PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
                              BAB I
                              PENDAHULUAN

A.   Pengertian

     Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta adalah pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan
     daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang
     bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung
     terus menerus, merupakan penjabaran Garis-garis Besar Haluan
     Negara (GBHN) yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan
     aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah
     Istimewa Yogyakarta (DIY).

B.   Maksud dan Tujuan

     Pola dasar Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberi arah
     dan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah, aparatur
     pemerintah pusat di daerah pada semua tingkatan dan
     masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk
     menyelenggarakan pembangunan dengan tujuan mewujudkan keadaan
     yang diinginkan, baik dalam jangka panjang maupun jangka
     sedang secara bertahap sehingga cita-cita segenap lapisan
     masyarakat seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar
     1945 dapat dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia
     yang adil dan makmur.

C.   Landasan

     Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun berdasarkan Pancasila
     sebagai landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
     Landasan Konstitusional, Ketetapan MPR No. II/MPR/1993
     tentang Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai landasan
     operasional.

D.   Ruang Lingkup
     Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang
     diinginkan dan diperjuangkan serta bagaimana mencapainya,
     baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka sedang, Pola
     Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
     yang materinya meliputi Pembangunan Daerah, Pembangunan
     Jangka Panjang Kedua Daerah, Pembangunan Lima Tahun Keenam
     Daerah dan Pelaksanaannya disusun dalam sistematika sebagai
     berikut :

     BAB   I      PENDAHULUAN
     BAB   II     PEMBANGUNAN DAERAH
     BAB   III    PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
     BAB   IV     PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
     BAB   V      PELAKSANAAN
     BAB   VI     PENUTUP
                                BAB II
                          PEMBANGUNAN DAERAH
                  A. KONDISI DAN POTENSI DAERAH.

Kondisi Umum

1.   Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185,80 km2
     secara geografis terletak di tengah-tengah Pulau Jawa belahan
     selatan    yang   sangat   strategis.   Secara   administrasi
     pemerintahan terbagi dalam 5 (lima) Daerah Tingkat II yaitu,
     1 (satu) Kotamadya dan 4 (empat) Kabupaten, 73 Kecamatan, 393
     Desa dan 45 Kelurahan.
     Kotamadya Yogyakarta mempunyai luas wilayah 32,50 km2;
     Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 506,85 km2;
     Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 574,82 km2;
     Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 586,28 km2;
     Kabupaten Gunung Kidul dengan luas wilayah 1.485,35 km2.
     Lebih dari separoh luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
     merupakan tanah kering.
     Adapun penggunaannya dibedakan atas :
     -    sawah
     -    tanah kering
     -    hutan
     -    lain-lain
     Pada garis besarnya jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta
     dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu :
     -    Tanah Regosol yang terletak diantara sungai Progo dan
          Opak, meliputi Kabupaten Sleman, Bantul dan Kotamadya
          Yogyakarta;
     -    Tanah Latosol dan Margalit yang terdapat di daerah
          Kabupaten Gunungkidul, perbukitan Kabupaten Bantul dan
          Kulon Progo;
     -    Tanah Aluvial yang tersebar sepanjang Pantai Selatan,
          Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

2.   Letak geografis yang berada di tengah Pulau Jawa merupakan
     letak yang strategis dalam jaringan kegiatan ekonomi Pulau
     Jawa bagian selatan. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
     terletak antara 7.30' - 8.15' lintang selatan dan 110.00' -
     110.52' bujur timur. Iklim di Propinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta termasuk tipe C (Smith dan Ferguson) yaitu rata-
     rata curah hujan 2.070 mili meter per tahun dengan 99 hari
     hujan, suhu rata-rata 26,7 C dan kelembaban rata-rata 83,4%.

3.   Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak-oyo-Progo dan lain-lain
     merupakan sumber air permukaan serta tersedianya sumber air
     bawah tanah di beberapa wilayah merupakan sumber air yang
     sangat besar.

4.   Angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,58% dan kepadatan
     penduduk sebesar 914 jiwa per Km2 (Sensus Penduduk 1990).
Kondisi Bidang

Kondisi bidang pembangunan meliputi :
1.   Bidang Ekonomi
     Sektor pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini
     ternyata masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan
     Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan meningkatnya
     sektor-sektor lain di luar pertanian khususnya sektor
     industri dan jasa pelayanan telah mendorong terciptanya
     struktur ekonomi yang lebih seimbang serta tercapainya
     tingkat pertumbuhan ekonomi yang telatif tinggi. Disamping
     sektor pertanian, sektor industri, perdagangan dan jasa
     pelayanan, transportasi dan setor pariwisata merupakan sektor
     yang prospektif untuk dikembangkan.

2.   Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
     Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu
     pusat pendidikan dan pusat kebudayaan yang merupakan asset
     Nasional. Derajat kesehatan masyarakat yang makin meningkat
     yang dicerminkan oleh usia harapan hidup yang semakin tinggi,
     angka kematian bayi yang makin rendah dan keadaan gizi yang
     semakin baik.

3.   Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
     Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat
     religius, rukun, harmonis dalam hubungan umat beragama,
     beriman dan bertaqwa,beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
     Maha Esa, merupakan modal rokhaniah dan mental spiritual yang
     menimbulkan sifat tabah, sederhana dan tenggang rasa.

4.   Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
     Lembaga-lembaga ilmiah dan lembaga-lembaga    penelitian yang
     jumlahnya cukup banyak dengan tenaga ahli    profesional yang
     mampu mengembangkan dan menguasai Ilmu       Pengetahuan dan
     Teknologi yang dapat mendukung pembangunan    Daerah Istimewa
     Yogyakarta.

5.   Bidang Hukum
     Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat
     heterogen dan sebagian generasi muda datang dari berbagai
     daerah. Meskipun dukungan aparatur, sarana dan prasarana
     hukum makin memadai, namun kesadaran hukum masyarakat masih
     kurang mantap.

6.   Bidang Politik, Apartur Pemerintah, penerangan, Komunikasi
     dan Media Massa
     Pembangunan politik menciptakan stabilitas politik yang cukup
     mantap dan lebih dinamis. Hal ini tercermin antara lain pada
     pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu Pemilihan Umum 1992
     telah berlangsung dengan tertib dan aman yang diikuti
     sebagian besar masyarakat.
     Pembangunan aparatur pemerintah telah dapat meningkatkan
     kualitas   dan   kuantitas   aparatur   pemerintah   sehingga
     pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan
     semakin baik.
     Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa telah
     mampu berperan dalam melancarkan arus informasi pada aspek-
     aspek kegiatan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan
     kuantitas mulai cetak maupun elektronik.

7.   Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.
     Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bagian integral dari
     pertahanan keamanan Nasional di Propinsi DIY sampai dengan
     akhir Pelita V cukup mantap atas kerjasama antara Pemerintah
     Daerah, aparatur keamanan dan masyarakat.

     Potensi Daerah

     1.   Penduduk   Daerah   Istimewa  Yogyakarta   baik   secara
          kualitas maupun secara kuantitas merupakan subyek dan
          obyek pembangunan yang makin potensial.
          Hal tersebut tercermin dalam kelompok usia kerja,
          cendikiawan,   ulama/pemuka  agama   dan  seniman   yang
          merupakan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan.

     2.   Sebagai salah satu pusat pendidikan yang merupakan
          sumber ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendukung
          terhadap   peningkatan   kualitas  sumberdaya  manusia,
          dengan demikian maka pengusaan maupun keterampilan ilmu
          pengetahuan dan teknologi dengan dukungan perguruan
          tinggi, akan mewujudkan lingkungan sosial yang kondusif
          bagi proses pembangunan.

     3.   Aparatur pemerintah yang kualitas maupun kuantitasnya
          makin memadai merupakan penggerak dalam menjalankan
          pemerintahan   dan   kegiatan pembangunan di   Daerah
          Istimewa Yogyakarta.

     4.   Potensi tambang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta,
          terutama adalah bahan galian yang sebagian besar
          terdiri dari batu kapur, batu andesit, pasir besi dan
          pasir kali, eksploitasi bahan galian sampai saat ini
          masih belum optimal.

     5.   Identitas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota
          perjuangan perlu terus dilestarikan, terutama pada
          semangat   dan   nilai  perjuangan   sehingga  semboyan
          "Hamemayu Hayuning Bawono Kanthi Sepi Ing Pamrih Rame
          Ing Gawe" masih sesuai untuk penyelenggara pemerintahan
          dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

     6.   Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pusat
          kebudayaan,    baik    budaya    peninggalan   sejarah,
          peninggalan purbakala, seni budaya maupun adat istiadat
          tradisional yang adhiluhung merupakan potensi yang
          besar dalam mendukung pembangunan.
     7.   Sumberdaya buatan yang berupa prasarana permukiman,
          tempat   kerja   dan  berusaha, fasilitas   pendidikan,
          pelayanan    kesehatan,   olah  raga,    hiburan    dan
          pembelanjaan merupakan suatu    asset   untuk   mendukung
          pemenuhan kebutuhan manusia.

     8.   Prasarana   wilayah   yang   penting   adalah   jaringan
          sirkulasi angkutan dan perhubungan maupun sirkulasi
          energi seperti air, tenaga listrik, dan telekomunikasi.
          Hal ini mempunyai fungsi untuk menunjang kegiatan
          fungsional ekonomi wilayah, baik migrasi dan mobilitas
          penduduk maupun distribusi bahan mentah, barang jadi
          atau setengah jadi.

     9.   Perkotaan dengan berbagai fasilitas prasarana sebagai
          tempat permukiman usaha, lingkungan kerja dan kegiatan
          ekonomi, tumbuh dan berkembang selaras dengan laju
          pertumbuhan.

             B. MAKNA DAN HAKEKAT PEMBANGUNAN DAERAH

     Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

     Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan
sebagai pengamalan semua Sila Pancasila secara serasi dan sebagai
kesatuan utuh yang meliputi :

1.   Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain
     mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama
     dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara
     terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual,
     moral dan etik yang kokoh bagi pembangunan sebagai pengamalan
     Pancasila.

2.   Pengamalan Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab, yang antara
     lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban
     asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan
     dan ketidak-adilan dari muka bumi.

3.   Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain
     mencakup peningkatan pembinaan masyarakat di semua bidang
     kehidupan sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam
     rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

4.   Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
     Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang antara
     lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan
     sistem   politik  Demokrasi  Pancasila   yang  makin  mampu
     memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan
     kesadaran dan tanggung jawab politik warga masyarakat serta
     menggairahkan rakyat dalam proses politik.

5.   Pengamalan   Sila  Keadilan    Sosial   bagi   seluruh Rakyat
     Indonesia,   yang   antara    lain    mencakup   upaya  untuk
     mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang
     dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
     menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh
     masyarakat dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha
     bersama berdasar azas kekeluargaan.

     Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka hakekat
pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya.

     Pembangunan daerah dilaksanakan secara merata dan benar-benar
dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai upaya mewujudkan
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial,
yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

     Pembangunan   di   daerah   dilaksanakan  secara  berencana,
menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu
peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan
yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju.

     Pembangunan daerah dalah pembangunan dari, oleh dan untuk
rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi
aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan
keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan
nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional.

     Pembangunan daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus
menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan
penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan
Pancasila.
     Pembangunan daerah menghendaki keselarasan hubungan antara
manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia
dengan lingkungan alam sekitarnya.

     Pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan
Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan
pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta
menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan
kegiatan pemerintah, saling menunjang, mengisi dan melengkapi
dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan
nasional.

     Pembangunan daerah dilaksanakan secara bertahap dalam jangka
panjang 25 tahunan dan jangka sedang 5 tahunan, dengan
mendayagunakan seluruh sumberdaya di daerah untuk mewujudkan
pembangunan nasional.
                   C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

     Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai integral
Pembangunan   Nasional   bertujuan  meningkatkan   kemakmuran   dan
kesejahteraan secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan
masyarakat   yang   maju   tanpa   meninggalkan  jatidiri    menuju
tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu suatu masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Disamping   itu    pembangunan   daerah   juga   bertujuan    untuk
mengembangkan potensi daerah secara maksimal.

                    D. ASAS PEMBANGUNAN DAERAH

     Asas pembangunan daerah adalah prinsip pokok yang harus
diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah. Asas-asas tersebut adalah :

1.   Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
     bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah dijiwai,
     digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan
     terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi
     landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan
     daerah sebagai pengamalan Pancasila.

2.   Asas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan
     daerah   memberikan   manfaat   yang   sebesar-besarnya   bagi
     kemanusiaan,    peningkatan    kesejahteraan    rakyat,    dan
     pengembangan   pribadi   warga   negara   serta   mengutamakan
     kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian
     fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang
     berkesinambungan dan berkelanjutan.

3.   Asas Demokrasi Pancasila : bahwa upaya mencapai tujuan
     pembangunan   daerah   yang meliputi   seluruh   kehidupan
     bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan
     semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong
     royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk
     mencapai mufakat.

4.   Asas Adil dan Merata : bahwa pembangunan daerah yang
     diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua
     lapisan masyarakat di seluruh wilayah DIY dan berhak
     memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya
     secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma
     baktinya kepada bangsa dan negara.

5.   Asas   Keseimbangan,   Keserasian,   dan  Keselarasan   dalam
     Perikehidupan : bahwa dalam pembangunan daerah harus
     mendukung segala usaha pembangunan nasional yang mengutamakan
     asas   keseimbangan,  keserasian,   dan  keselarasan   antara
     berbagai kepentingan. Dalam pembangunan daerah harus ada
     keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan
     dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga,
      individu masyarakat dan negara, daerah dan pusat, laut, udara
      serta kepentingan nasional dan internasional.

6.    Asas hukum : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
      sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, masyarakat
      dan aparatur pemerintah di daerah harus taat pada hukum serta
      diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

7.    Asas Kemandirian : bahwa pembangunan daerah berlandasakan
      kepada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta
      bersendikan kepada kepribadian bangsa.

8.    Asas Kejuangan : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di
      Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah dan
      masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat
      pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan
      lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada
      kepentingan pribadi dan golongan.

9.    Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : bahwa agar pembangunan
      daerah dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang
      setingi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-
      nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong
      pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan
      dan teknologi secara seksama dan bertanggungjawab dengan
      memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
      bangsa.

10.   Asas Dekonsentrasi, desentralisasi dan Medebewind : bahwa
      dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah agar menganut
      ketiga asas tersebut untuk mengembangkan dan mendayagunakan
      peran serta, aspirasi dan potensi daerah tanpa mengabaikan
      kepentingan dan kebijaksanaan Pusat.

                 E. MATRA RUANG PEMBANGUNAN DAERAH
1.    Ruang yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang
      udara, sebagai satu kesatuan wilayah merupakan wadah yang
      menampung manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan
      kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
      Ruang meliputi potensi sumberdaya alam dan buatan serta
      masalah-masalah yang timbul akibat adanya proses alam dan
      buatan serta masalah-masalah yang timbul akibat adanya proses
      alam dan atau ulah manusia. Tata ruang wilayah merupakan
      wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang
      terdiri atas kawasan-kawasan dengan spesifikasi fungsi utama
      sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

2.    Sejalan dengan prinsip-prinsip keruangan, suatu ruang akan
      mempunyai batas-batas yang membentuk ukuran maksimum baik
      dayatampung   maupun   dayadukung   maupun   kemampuan   untuk
      dikembangkannya. Untuk itu maka pemanfaatan dan pengembangan
      ruang    harus    diupayakan    secara     bijaksana    dengan
      mempertimbangkan    keserasian,   keseimbangan,    kelestarian
     lingkungan   hidup   melalui  pembangunan   yang   berwawasan
     lingkungan dan berkelanjutan.

3.   Ruang wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
     bagian dari wilayah nasional maupun pulau Jawa. Untuk itu
     maka keserasian sistem keruangan antara wilayah Propinsi
     Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah nasional dan pulau
     Jawa harus diupayakan dengan baik.

4.   Pengembangan tata ruang wilayah Propinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta sebagai matra ruang kegiatan pembangunan di daerah
     mempunyai fungsi sebagai alat promosi, pembimbing/pemberi
     Pembangunan Daerah, rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah,
     rencana Pembangunan Tahunan daerah sampai kepada implementasi
     Program dan Proyek dengan memperhatikan peraturan perundangan
     yang berlaku tanpa merugikan hak asasi manusia.

5.   Dalam   mewujudnya   suatu   rencana   serta   mengantisipasi
     perkembangan dan tuntutan jaman terhadap pemanfaatan ruang
     wilayah   Propinsi  Daerah   Istimewa  Yogyakarta,   kegiatan
     koordinasi    dan    pengkajian    terhadap    kecenderungan-
     kecenderungan pemanfaatan ruang serta kemampuan daya dukung
     lingkungan yang ada perlu ditingkatkan intensitasnya agar
     konflik pemanfaatan ruang dan dampak-dampak negatif dapat
     dihindarkan/diselesaikan.

                             BAB III
             PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

                             A. UMUM

     Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah mengacu pada
Pembangunan Jangka Panjang Kedua Nasional, yang meliputi waktu 25
tahun.
     Pembangunan Jangka Panjang Pertama Daerah telah menghasilkan
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan telah meletakkan
landasan yang kuat bagi daerah untuk memasuki Pembangunan Jangka
Panjang Kedua Daerah.

1.   Pembangunan bidang ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang
     pertama Daerah telah banyak mencapai kemajuan dan berhasil
     meningkatkan taraf hidup masyarakat antara lain terpenuhinya
     sebagian besar kebutuhan pokok rakyat. Pertumbuhan berbagai
     sektor ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama Daerah
     terutama sektor pertanian telah mampu memberikan sumbangan
     terhadap pencapaian swasembada pangan. Untuk masa yang akan
     datang diperkirakan adanya pergeseran struktur perekonomian
     daerah walaupun tidak terjadi secara cepat dengan semakin
     berperannya sektor sekunder dan tertier.
     Walaupun telah banyak hasil yan telah dicapai namun masih
     terdapat desa tertinggal dan golongan masyarakat yang masih
     rendah tingkat penghidupannya. Laju pertumbuhan angkatan
     kerja belum sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja dan
     kesempatan kerja.
     Pertumbuhan   ekonomi, pendapatan perkapita Daerah istimewa
     Yogyakarta    masih   dibawah  angka  rata-rata  pertumbuhan
     nasional.

2.   Pembangunan kesejahteraan rakyat telah dapat meningkatkan
     taraf hidup masyarakat dengan meningkatnya derajat kesehatan
     masyarakat,   usia   harapan    hidup,    keadaan   gizi   dan
     terkendalinya pertumbuhan penduduk. Jangkauan pelayanan
     kesehatan semakin merata, walaupun belum seluruhnya anggota
     masyarakat dapat terlayani secara maksimal.
     Pembangunan pendidikan selama Pembangunan Jangka Panjang
     Pertama Daerah telah dapat meningkatkan angka partisipasi
     pendidikan terutama pada usia sekolah SD dan SLTP.
     Adanya perkembangan lembaga-lembaga pendidikan baik formal
     maupun   non  formal   telah   dapat   mewujudkan   kecerdasan
     masyarakat yang merupakan pendukung predikat DIY sebagai
     salah satu pusat pendidikan yang terkemuka menjadi lebih
     mantap.
     Pembangunan kebudayaan telah diupayakan untuk melestarikan
     dan mengembangkan azet budaya daerah yang sekaligus menjadi
     asset kebudayaan nasional, antara lain adanya pembangunan
     museum, inventarisasi kebudayaan tradisional dan pemugaran
     tempat-tempat   bersejarah,   dalam    rangka   mempertahankan
     eksistensi bangsa.

3.   Kerukunan hidup antar dan antara umat beragama dan penganut
     Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peran serta umat
     beragama dalam pembangunan dan kualitas kehidupan beragama
     makin   meningkat,    tata   nilai   dan    norma   kehidupan
     bermasyarakat, berbangsa dan bernegara makin mantap dan
     pengaruh nilai baru yang positif menumbuhkan dan memperkokoh
     sikap dan perilaku manusia Indonesia yang makin maju, mandiri
     dan berkepribadian luhur.

4.   Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil
     meningkatkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian yang
     berada di daerah dalam pengembangan kemampuan Pemerintah
     daerah dan masyarakat dalam memacu proses pembaharuan dan
     pengelolaan sumberdaya yang dimiliki daerah. Pembanguan Ilmu
     Pengetahuan dan Teknologi masih perlu dilanjutkan dan
     ditingkatkan terutama dalam terciptanya iklim budaya ilmiah
     yang mampu mendorong proses pembaharuan masyarakat dan proses
     pembangunan guna melengkapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
     Teknologi yang makin pesat serta dampak arus globalisasi yang
     makin kuat.

5.   Pembangunan hukum dan peraturan perundangan telah dapat
     menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan
     memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan
     pembangunan. Kesadaran hukum yang meningkat dan makin lajunya
     pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum dan produk
     hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-
     undang Dasar 1945. Pembangunan dalam bidang ini selanjutnya
     masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum,
     peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan
     konsekuen, peningkatan aparatur hukum yang berkualitas dan
     bertanggungjawab, serta penyediaan sarana dan prasarana
     pendukung yang memadai.

6.   Pembangunan politik telah berhasil meningkatkan tatanan
     kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Demokrasi
     Pancasila yang mendorong semakin berperannya lembaga politik.
     Organisasi Sosial Politik makin dituntut lebih berkualitas
     dan mandiri sehingga lebih berperan dalam menampung dan
     memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aparatur Pemerintah makin
     dituntut untuk lebih terbuka dan peka dalam menanggapi
     dinamika masyarakat. Pertanan penerangan, komunikasi, dan
     media massa makin menumbuhkan peran serta masyarakat.
     Keterbukaan yang bertanggungjawab telah makin meningkat dan
     berkembang, sementara arus komunikasi timbal balik dan
     penyaluran aspirasi politik masih memerlukan perhatian.

7.   Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai
     bagian integral dari bidang pertahanan dan keamanan telah
     berhasil mewujudkan terpeliharanya stabilitas daerah yang
     dinamis, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lancar
     dan   aman.   Kebutuhan    personil,   sarana   dan  prasarana
     pendukungnya    baik    jumlah    maupun   kualitasnya   terus
     diperhatikan sesuai dengan tuntutan pembangunan.

        B. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

     Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah bertujuan membangun
     masyarakat maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin
     dengan menumbuh-kembangkan peningkatan kualitas manusia dan
     masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan :

1.   Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan
     yang menuju kepada masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi
     terkemuka.
2.   Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan
     yang menuju kepada masyarakat yang mampu memilih dan menyerap
     budaya modern dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya
     daerah.

3.   Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan
     wisata yang menuju kepada masyarakat pergaulan antar bangsa
     yang dilandasi dan diperkaya oleh budaya daerah.

4.   Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi simpul strategis
     danpenting   dalam  pertemuan  perhubungan   dan  komunikasi
     Indonesia bagian selatan.

5.   Propinsi   Daerah   Istimewa  Yogyakarta menjadi   wilayah
     perkembangan industri modern didukung teknologi maju yang
     bertumpu pada ekonomi rakyat.
       C. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH.

Sasaran Umum

Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah adalah
terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan
mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam
tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan
Pancasila,   dalam    suasana   kehidupan   bangsa    yang   serba
berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia,
manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya,
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran Bidang

Upaya pencapaian sasaran umum PJP II diselenggarakan melalui 7
(tujuh) bidang pembangunan yaitu :

1.   Bidang Ekonomi.

     Terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha
     bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi
     yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
     dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata,
     pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas yang mantap,
     bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang
     tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang
     maju dengan sistem distribusi yang mantap, didorong oleh
     kemitraan usaha yang kokoh antara badan usaha koperasi, badan
     usaha milik negara dan swasta serta pendayagunaan sumberdaya
     alam yang optimal yang kesemuanya didukung oleh sumberdaya
     manusia yang berkualitas, maju, produktif dan profesional,
     iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
     teknologi dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan
     hidup   serta   meningkatnya  pariwisata,   perhubungan   dan
     komunikasi Indonesia bagian selatan.
2.   Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.

     Terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera dalam kehidupan
     masyarakat yang maju, mandiri, beriman dan bertaqwa,
     sejahtera lahir batin , serta meningkatnya derajat kesehatan
     masyarakat. Terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah
     serta berkembangnya pendidikan kejuruan, keahlian, dan
     perguruan   tinggi   yang    makin   bermutu  dalam   rangka
     terselenggaranya salah satu pusat pendidikan. terpeliharanya
     nilai-nilai luhur budaya yang adhiluhung serta makin
     mantapnya peranan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dalam
     mendukung makin mantapnya budaya bangsa.

3.   Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
     Terciptanya suasana   kehidupan beragama dan kepercayaan
     terhadap Tuhan Yang   Maha Esa, yang penuh keimanan dan
     ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar dan antara umat
     beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara
     bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan
     etik bagi pembangunan Nasional, yang tercermin dalam suasana
     kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan
     kesatuan bangsa, selaras dengan penghayatan dan pengamalan
     Pancasila.

4.   Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

     Tercapainya kemampuan Daerah dalam pemanfaatan, pengembangan
     dan penguasaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, untuk dapat
     meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan peradaban
     manusia untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan
     berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang bermutu, maju,
     mandiri dan sejahtera yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur
     budaya bangsa serta nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap
     Tuhan Yang Maha Esa.

5.   Bidang Hukum.

     Terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum Nasional yang
     mantap,   bersumberkan   Pancasila   dan  UUD   1945,   dengan
     memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang
     mampu   menjamin   kepastian,   ketertiban,   penegakan,   dan
     perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran
     serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan daerah,
     yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang
     memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

6.   Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan
     Media Massa.

     Terciptanya dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang
     konstitusional berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mantap
     dan dinamis, dengan kualitas manusia dan masyarakat yang
     memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi serta
     bersikap dan berperilaku sesuai budaya politik Pancasila.
     Terciptanya Aparatur Daerah yang berdisiplin tinggi, bersih,
     bertanggungjawab,    penuh    pengertian,   produktif    dan
     profesional. Semakin mantapnya otonomi daerah yang nyata,
     dinamis, serasi dan bertanggungjawab yang semakin menunjang
     kepentingan Nasional yang diperkuat oleh penyelenggaraan
     penerangan, komunikasi dan media massa yang mampu menggugah
     peran serta masyarakat dan berfungsi positip terhadap upaya
     mengoptimalkan dan memeratakan manfaat pembangunan di segala
     bidang.

7.   Bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

     Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat untuk
     mendukung   pertahanan  keamanan   yang  berkekuatan   dan
     berkemampuan sebagai daya tangkal yang tangguh berdasarkan
     Sistem Pertahanan keamanan Rakyat Semesta, kesadaran bela
     negara yang tinggi, dan mendukung pelaksanaan dwi fungsi ABRI
     serta kemanunggalan ABRI dan rakyat yang mantap dan dinamis,
     didukung sarana dan prasarana sesuai dengan kemajuan ilmu
     pengetahuan dan teknologi dalam rangka memelihara dan
     meningkatkan stabilitas daerah.

     D. TITIK BERAT PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH.

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diletakkan
pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan,
seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan
dilaksanakan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan
pembangunan bidang-bidang lainnya sehingga dapat terlaksana
seirama,   selaras,  serasi   dan  seimbang   untuk  keberhasilan
pembangunan daerah.

        E. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH.

1.   Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan untuk
     meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat agar makin maju,
     mandiri   dan    sejahtera   berdasarkan   Pancasila.   Dalam
     Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah, rasa cinta tanah air
     yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan
     tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik harus
     terus dibangkitkan dan dipelihara sehingga berkembang menjadi
     sikap mental dan sikap hidup masyarakat yang mampu mendorong
     percepatan proses pembangunan di segala aspek kehidupan guna
     memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya
     tujuan nasional.

2.   Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan untuk tetap
     bertumpu kepada Trilogi Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang
     cukup   tinggi   diperlukan  untuk   menggerakkan   danmemacu
     pembangunan di bidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan
     utama pembangunan untukmewujudkan pemerataan pembangunan dan
     hasil-hasilnya dengan lebih memberi kesempatan kepada rakyat
     untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, dijiwai
     semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas daerah yang
     mantap dan dinamis, melalui pembangunan yang berkelanjutan
     dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3.   Jasa, termasuk jasa pelayanan infrastruktur dan jasa
     keuangan, terus dikembangkan menuju terciptanya jaringan
     informasi, perhubungan, perdagangan, dan pelayanan keuangan
     yang andal, efisien, mampu mendukung industrialisasi, dan
     upaya   pemerataan.    Perdagangan  harus   mampu   menunjang
     peningkatan produksi dan memperlancar distribusi untuk
     mendukung upaya pemerataan.
     Perhubungan harus diselenggarakan secara efisien sehingga
     makin memperlancar arus lalu lintas orang, barang, dan jasa.
     Pembangunan perhubungan yang meliputi transportasi, pos, dan
     telekomunikasi   harus   diarahkan  agar  semakin   menunjang
     pertumbuhan ekonomi, stabilitas daerah serta upaya pemerataan
     dan penyebaran pembangunan.
     Pembangunan perhubungan juga akan meningkatkan pengembangan
     kepariwisataan yang memiliki potensi besar untuk lebih
     dikembangkan.   Pembangunan    kepariwisataan  harus  lebih
     ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan
     daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta
     mendorong kegiatan ekonomi rakyat di pedesaan.

4.   Pendayagunaan sumberdaya alam sebagai sumber kemakmuran
     rakyat   dilakukan  secara  terencana,   rasional,  optimal,
     bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya
     dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta
     memperhatikan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan
     berkelanjutan.
     Tata ruang daerah dijadikan pedoman bagi perencanaan
     pembangunan, agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan
     sumberdaya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien
     dan efektif.

5.   Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan
     masyarakat    serta    mengatasi  ketimpangan    ekonomi   dan
     kesenjangan sosial. Dalam rangka ini perlu lebih memberikan
     perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha
     kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada
     umumnya.
     Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan semakin diarahkan
     untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus
     sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan
     mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian yang merupakan
     wadah untuk menggalangan ekonomi rakyat di semua kegiatan
     perekonomian,    sehingga   mampu  berperan   terutama   dalam
     meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
     Berkaitan dengan itu perlu ditingkatkan dengan sungguh-
     sungguh penataan koperasi, usaha negara dan usaha swasta agar
     masing-masing melaksanakan fungsi dan peranannya dalam
     perekonomian daerah yang didasarkan pada demokrasi ekonomi
     berdasarkan Pancasila.
6.   Pertumbuhan   ekonomi   harus   didukung   oleh   peningkatan
     produktifitas dan efisiensi serta sumberdaya manusia yang
     berkualitas. Pembangunan industri dan pertanian serta sektor
     produktif   lainnya   ditingkatkan    dan   diarahkan   untuk
     menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

7.   Pembangunan pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat
     bersama pemerintah. Oleh karena itu diarahkan peranan
     masyarakat   dalam   pembiayaan pembangunan  harus  terus
     ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan
     penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban, dan
     tanggungjawab seluruh rakyat.

8.   Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat
     dan martabat manusia, kualitas sumberdaya manusia dan
     memperluas serta meningkatkan pemerataan.
     Kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di pelbagai pelosok
      wilayah. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi,
      antara lain melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik
      serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
      Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan
      sedini mungkin merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat,
      dan pemerintah. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam
      semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, perlu didorong
      dan ditingkatkan.

9.    Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mengangkat nilai-nilai
      kebudayaan daerah yang luhur, menyaring dan menyerap nilai
      budaya dari luar yang positip dan sekaligus menolak nilai
      budaya yang merugikan pembangunan, persatuan dan kesatuan
      bangsa, serta mengangkat derajat kemanusiaan yang berbudi
      pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
      Esa dan memantapkan kepribadian bangsa.

10.   Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas
      penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta
      perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Upaya
      penurunan tingkat pertumbuhan penduduk perlu dilanjutkan dan
      lebih ditingkatkan.
      Upaya mengatasi masalah kependudukan antara lain melalui
      transmigrasi, perlu dilanjutkan dan lebih diarahkan kepada
      transmigrasi swakarsa. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk
      meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan
      mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang harus makin
      terjangkau oleh lapisan masyarakat serta meningkatkan gizi
      dan membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung
      dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak.

11.   Pembinaan anak, remaja, dan pemuda sebagai generasi penerus
      bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tingi
      nilai-nilai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan dan
      disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
      harus dilaksanakan sedini mungkin di lingkungan keluarga, di
      sekolah dan di lingkungan masyarakat. Pembinaan peranan
      wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan harus
      dikembangkan   dengan  memperhatikan  kodrat   serta  harkat
      martabatnya.
      Perlu diberikan perhatian terhadap penduduk usia lanjut yang
      memiliki pengalaman luas serta kearifan dan pengetahuan yang
      dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

12.   Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi
      keberhasilan   membangun    masyarakat    maju   dan   mandiri.
      Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar
      pemanfaatan,    pengembangan,     dan    penguasaannya    dapat
      mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa,
      mempercepat proses pembaharuan, meningkatkan produktivitas
      dan   efisien,   memperluas   lapangan    kerja,   meningkatkan
      kualitas,   harkat   dan   martabat    bangsa   bangsa,   serta
      meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13.   Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
      Yang Maha Esa diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas
      umat beragama dan penganut keperceyaan terhadap Tuhan Yang
      Maha Esa sehingga tercipta suasana kehidupan beragama dan
      kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan
      dan ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis serta makin
      meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan.

14.   Pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum
      yangmampu    mengatur    tugas    umum    pemerintahan    dan
      penyelenggaraan pembangunan, didukung oleh aparatur hukum
      yang bersih, berwibawa, penuh pengertian, sadar dan taat
      hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan,
      serta profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan
      prasarana hukum yang memadai serta mengembangkan masyarakat
      yang sadar dan taat hukum.

15.   Pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya tatanan
      kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila yang makin
      mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga
      kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik, baik
      antara supra dan infrastruktur politik maupun antar sesama
      supra dan infrastruktur politik dengan masyarakat, serta
      mengembangkan    suasana   dan    sikap   keterbukaan   yang
      bertanggungjawab.    Pembangunan    politik    harus   makin
      meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan
      kaderisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya
      politik yang berdasarkan Pancasila.

16.   Pembangunan aparatur pemerintah di daerah diarahkan untuk
      meningkatkan kualitas aparatur agar lebih memiliki sikap dan
      perilaku     yang     berintikan     pengabdian,     kejujuran,
      tanggungjawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan sehingga
      dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat
      sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Sejalan dengan itu
      perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional diantara
      jajaran   dan    peringkat    aparatur   sehingga    terlaksana
      penyelenggaraan   administrasi    pemerintahan   yang   bersih,
      berwibawa, profesional, efisien, efektif.

17.   Pembangunan   daerah   diarahkan  untuk   memacu   pemerataan
      pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan
      kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan terpadu dalam
      mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan
      bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan
      bangsa dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

                   F. ARAH PENATAAN RUANG DAERAH.

1.    Tata Ruang Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
      merupakan penjabaran kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan
      ruang   wilayah  Nasional,   yang   dijadikan  pedoman   bagi
      perencanaan dan pengendalian yang diselenggarakan oleh
      pemerintah, swasta maupun masyarakat agar penataan lingkungan
     hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara
     aman, tertib, efisien dan efektif serta tetap memperhatikan
     hak asasi manusia.

2.   Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya diarahkan
     untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam, keaneka-ragaman
     ekosistem, flora, fauna serta nilai-nilai sejarah dan budaya
     bangsa. Disamping itu perlu diarahkan pula agar kawasan
     sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan telaga, waduk
     serta kawasan mata air untuk dilindungi dan dilestarikan
     fungsinya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3.   Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara kelompok
     besar dibagi dalam 2 (dua) spesifikasi utama fungsi kawasan,
     yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, sedang dari pola
     pemanfaatan  ruangan,   wilayah  Propinsi   Daerah  Istimewa
     Yogyakarta dikelompokkan dalam 3 (tiga) spesifikasi zone,
     yaitu :

     a.   Zone A (Bagian Tengah).
          Bagian atas dari zone ini diarahkan sebagai kawasan
          lindung, yang terdiri atas hutan lindung dan kawasan
          lindung bawahan. bagian bawah sampai dengan garis
          pantai zone ini diarahkan sebagai kawasan budidaya
          pertanian, dengan pengecualian untuk wilayah-wilayah
          yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan kawasan
          lindung setempat. Sepanjang jalur Yogyakarta-Magelang,
          Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Parangtritis dan wilayah
          yang   diidentifikasi   sebagai  Perkotaan Yogyakarta,
          dikembangkan sebagai kawasan budidaya non pertanian.
          sepanjang Pantai Selatan merupakan kawasan lindung
          sempadan pantai dan kawasan wisata alam.

     b.   Zone B (Bagian Barat).
          Bagian tepi Barat dan Utara (Kawasan Pegunungan
          Menoreh)   diarahkan   sebagai  kawasan  lindung rawan
          bencana dan kawasan lindung bawahan. Bagian Selatan
          (Kawasan Pantai) diarahkan sebagai kawasan lindung
          sempadan pantai dan kawasan wisata alam.

     c.   Zone C (Bagian Timur).
          Bagian tepi Utara dan Timur sebagai kawasan lindung
          bawahan. Bagian Selatan (Kawasan Pegunungan Kapur)
          diarahkan sebagai kawasan lindung setempat (Kawasan
          Ekologi), kawasan rawan bencana dan kawasan wisata
          alam. Bagian tengah yang berupa cekungan diarahkan
          sebagai kawasan budidaya pertanian, kecuali kawasan
          hutan dan lembah Sungai Oyo yang berfungsi sebagai
          kawasan hutan lindung dan kawasan lindung bawahan.

                             BAB IV
              PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

                            A. UMUM.
1.   Pembangunan bidang ekonomi telah dapat meningkatkan taraf
     hidup masyarakat, menekan tingkat kemiskinan, memperbaiki
     ketimpangan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah
     pengangguran. Selanjutnya, pembangunan dalam bidang ekonomi
     perlu didukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia
     sehingga akan dapat diharapkan untuk meningkatkan ekonomi
     rakyat, produksi dan efisien, perluasan kesempatan berusaha
     dan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
     Pembangunan pertanian yang telah mampu memberikan andil
     terhadap   pencapaian   swasembada   pangan,  masih   dapat
     dikembangkan dengan menciptakan keterkaitan antara sektor
     industri dan pertanian agar dapat diwujudkan berkembangnya
     agroindustri dan agribisnis.

2.   Pembangunan kesejahteraan rakyat telah ditingkatkan antara
     lain dengan semakin meningkatnya derajad kesehatan masyarakat
     melalui   peningkatan   kualitas   pelayanan   kesehatan    yang
     menjangkau seluruh lapisan masyarakat, jumlah dan mutu
     pelayanan lembaga sosial masyarakat, baik di panti sosial
     maupun di luar panti, dengan peran masyarakat yang semakin
     nyata.   Harapan   dan   tuntutan   masyarakat   juga    semakin
     meningkat.   Kesadaran,    tanggungjawab   sosial    dan    rasa
     kesetiakawanan sosial masyarakat telah semakin meningkat
     untuk berperan serta menyelesaikan masalah sosial yang
     dialami oleh sebagian masyarakat yang kurang beruntung.
     Pembangunan pendidikan telah berhasil meletakkan dasar yang
     mantap   bagi    terwujudnya   sistem   pendidikan     nasional,
     penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih
     nyata, serta telah berhasil semakin meningkatkan peran serta
     masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, jumlah lulusan
     pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dari tahun
     ke tahun terus bertambah disertai mutu pendidikan yang
     meningkat pula.
     Pembangunan kebudayaan telah ditingkatkan melalui antara lain
     pembinaan dan pelestarian budaya daerah terutama budaya
     tradisional   dan    peninggalan   sejarah.    Sejalan    dengan
     meningkatnya arus wisatawan yang datang ke daerah, maka
     budaya daerah yang menjadi obyek wisata sekaligus memberikan
     dampak positif terhadap aspek perekonomian daerah.

3.   Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
     Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan dan
     ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan suasana
     kehidupan beragama yang makin semarak, menanamkan dan membina
     kerukunan antar intern umat beragama, antar umat beragama,
     dan antara umat beragama dan pemerintah.
     Namun, tantangan yang masih dihadapi dan perlu penanganan
     lebih lanjut yaitu kedalaman pengamalan ajaran dan nilai-
     nilai agama serta kemantapan kehidupan beragama dalam rangka
     mengukuhkan   landasan  spritual,   moral,   dan  etik   bagi
     pembangunan serta landasan persatuan dan kesatuan bangsa.

4.   Pemanfaatan, pengembangan dan pengusahaan ilmu pengetahuan
     dan teknologi selama Pelita V telah dapat memajukan
     kecerdasan dan meningkatkan kemauan masyarakat dalam segala
     aspek kehidupan. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi
     terutama teknologi tepat guna perlu ditingkatkan guna
     memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam
     rangka peningkatan nilai tambah kualitas, kuantitas produksi
     secara efiesien dan efektif khususnya di pedesaan. Namun
     demikian masih dirasakan terbatasnya sarana dan prasarana
     serta tenaga-tenaga peneliti, sedangkan peluang yang cukup
     dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah
     Istimewa Yogyakarta antara lain karena jumlah perguruan
     tinggi dan lembaga penelitian cukup memadai.

5.   Pembangunan hukum yang telah digariskan secara Nasional
     maupun Daerah selama Pelita V telah dilaksanakan dengan
     berbagai kegiatan pembangunan hukum baik produk-produk hukum
     di   daerah   maupun   pembangunan  sarana,  prasarana   dan
     peningkatan kualitas aparat hukum, sehingga landasan dan
     ketaatan hukum makin meningkat.
     Di lain pihak tuntutan masyarakat terhadap kepastian dan
     pengayoman hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran
     meningkat lebih cepat, sehingga pembangunan hukum perlu
     sungguh-sungguh diperhatikan.

6.   Pembangunan politik telah berhasil meningkatkan stabilitas
     politik lebih mantap dan dinamis. Meskipun demikian supra dan
     infrastruktur politik termasuk mekanisasi komunikasi politik
     yang mengkait keterbukaan yang bertanggungjawab berlandaskan
     Demokrasi Pancasila serta perluasan pendidikan politik masih
     perlu mendapat perhatian.
     Pembangunan aparatur telah dapat ditingkatkan baik kualitas
     maupun kuantitasnya.
     Meskipun demikian aparatur pemerintah makin dituntut untuk
     lebih peka dalam menanggapi dinamika masyarakat terutama bagi
     pelayanan yang merata. Disamping itu harus komunikasi timbal
     balik   dan  media   massa   yang   makin  berkembang   makin
     menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

7.   Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai
     bagian integral Bidang Pertahanan dan Keamanan telah berhasil
     mendukung terciptanya stabilitas daerah yang dinamis dalam
     aspek-aspek   kehidupan    yang   mendukung    penyelenggaraan
     pembangunan.
     Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat,masih
     memerlukan perhatian agar senantiasa tetap mampu mengembang
     fungsi daya tangkal yang tangguh dan mantap.
     Pelaksanaan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik
     melalui pelaksanaan fungsi stabilisator dan dinamisatornya
     telah   berhasil   menumbuh-kembangkan   kehidupan   Demokrasi
     Pancasila.
          B. TUJUAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah :
Menumbuh-kembangkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia untuk meletakkan landasan pembangunan
yang mantap pada tahap pembangunan berikutnya sesuai dengan
kondisi dan potensi yang dimiliki daerah dengan mewujudkan :

Pertama:
Meningkatkan peranan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu
pusat pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan
pemanfaatan sumberdaya manusia yang potensial dan mandiri.

Kedua:
Meningkatkan peranan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu
pusat kebudayaan.
Untuk itu nilai-nilai budaya luhur, termasuk jiwa patriotik yag
dimiliki perlu dibina dan dikembangkan terus sehingga dapat
memperkokoh identitas kebudayaan nasional dalam rangka menunjang
pengembangan dan ketahanan budaya Nasional.

Ketiga:
Memperkuat keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah
satu daerah tujuan wisata utama, dengan menata dan mengembangkan
pariwisata yang menitikberatkan pada pengembangan wisata budaya
dan tetap memperhatikan pengembangan wisata pendidikan, wisata
alam dan wisata konvensi, secara menyeluruh dan terpadu.

Keempat:
Memantapkan peranan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
salah satu pusat pelayanan perdagangan dan transportasi regional
dengan memanfaatkan kedudukan dan letak strategis yang dimiliki.

Kelima:
Untuk memperkuat predikat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai salah satu pusat pendidikan, kebudayaan, daerah tujuan
wisata serta pusat pelayanan perdagangan dan transportasi
regional, perlu didukung dengan pengembangan pusat industri kecil
dan kerajinan rakyat serta kegiatan agrobisnis dan agroindustri.

         C. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Sasaran Umum

Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah tumbuhnya
sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan
produktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup,
kecerdasan, dan kesejahteraan lahir batin.

Sasaran Bidang :
                             EKONOMI.

1.   Industri
     a.   Terciptanya struktur ekonomi yang lebih kukuh dan
          seimbang dengan meningkatnya peran sektor industri.
     b.   Berkembangnya   industri   yang   mengolah   hasil-hasil
          pertanian, baik utuk ekspor maupun untuk memenuhi
          kebutuhan daerah dan kebutuhan dalam negeri.
     c.   Berkembangnya industri kecil dan menengah termasuk
          industri kerajinan dan rumah tangga baik kuantitas
          maupun kualitasnya.
     d.   Meningkatnya sistem mitra usaha sehingga pengusaha
          industri kecil dapat berkembang dengan baik dan semakin
          mantapnya hubungan keterkaitan antara industri kecil,
          menengah dan besar serta dengan antara sektor industri
          dengan sektor-sektor lain.
     e.   Meningkatnya kesadaran pengusaha industri dalam rangka
          ikut memelihara kelestarian lingkungan hidup, khususnya
          terpeliharanya lahan pertanian.
     f.   Berkembangnya industri dasar dalam rangka meningkatnya
          struktur   industri   khususnya,   serta   mengembangkan
          perekonomian daerah umumnya.

2.   Pertanian

     a.   Berkembangnya pertanian dengan memanfaatkan teknologi
          tepat guna di bidang pertanian serta peningkatan
          keterampilan masyarakat, sehingga terciptanya petani
          tangguh   yang    dapat   meningkatkan    hasil   pertanian,
          pendapatan dan taraf hidup petani.
     b.   Meningkatnya    pendayagunaan    potensi    lahan   produksi
          pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan
          perkebunan, yang dapat menunjang mantapnya swasembada
          pangan Nasional serta meningkatnya ekspor non-migas.
     c.   Berkembangnya agrowisata dalam rangka menunjang Daerah
          Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan
          wisata utama.
     d.   Berkembangnya agroindustri dan agribisnis dalam rangka
          peningkatan pendapatan masyarakat.
     e.   Meningkatnya     keanekaragaman     komoditas     pertanian,
          intensifikasi,      diversifikasi      pekarangan      untuk
          meningkatkan pendapatan petani untuk mengantisipasi
          pemilikan     lahan    yang    semakin     menyempit,    dan
          terkendalinya     penggunaan     lahan    pertanian    untuk
          kepentingan non pertanian.
     f.   Mantapnya jaringan irigasi, meningkatnya peran aktif
          masyarakat dengan keikutsertaannya dalam pemeliharaan
          jaringan    irigasi,     tercapainya     pemanfaatan    air,
          konservasi air, pengembangan jaringan irigasi dan
          perluasan    areal    sawah   baru,    serta    terpenuhinya
          kebutuhan air baku pertanian, permukiman, industri,
          pengembangan    listrik,    pariwisata    dan   meningkatnya
          pemeliharaan, perbaikan serta pengaturan sungai.
     g.   Rehabilitasi lahan kritis ditingkatkan untuk memulihkan
          dan mempertahankan kesuburan tanah, memelihara sumber
          air, kelestarian fungsinya dan kemampuan daya dukung
          lingkungan    serta    fungsi   lingkungan    hidup    yang
          dilaksanakan    dengan   mengikut-sertakan   dan    memberi
          manfaat bagi masyarakat.
     h.   Meningkatnya     usaha    diversifikasi,   intensifikasi,
          ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian yang didukung
          oleh    usaha    pengembangan    dan   pemanfaatan     ilmu
          pengetahuan dan teknologi, dengan memberi perhatian
          lebih besar kepada usaha peternakan dan perikanan
          rakyat.

3.   Pertambangan

     a.   Meningkatnya       upaya      peningkatan       produksi,
          penganekaragaman hasil tambang, yang didukung dengan
          kegiatan   inventarisasi,    pemetaan,    ekplorasi   dan
          kegiatan usaha pertambangan dalam rangka memperluas dan
          menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
     b.   Meningkatnya kesadaran para pengusaha bahan tambang,
          termasuk   pertambangan   rakyat   terhadap   kelestarian
          sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup, serta
          dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     c.   Terciptanya iklim usaha pertambangan yang menunjang
          bagi peningkatan penanaman modal.
     d.   Meningkatnya eksploitasi bahan baku bagi industri
          dengan lebih meningkatkan kegiatan unit-unit pengolahan
          tambang.
     e.   Semakin berkembangnya koperasi di sektor pertambangan
          dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
          para penambang.

4.   Tenaga Kerja

     a.   Meningkatnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
     b.   Meningkatnya   kualitas   tenaga    kerja   dalam   rangka
          pembentukan   dan   pengembangan   angkatan   kerja   yang
          tangguh, trampil, dan produktif serta pengembangan
          kesadaran,   etos   kerja   dan   jiwa   wirausaha   untuk
          menciptakan lapangan kerja mandiri.
     c.   Meningkatnya    kesehatan    dan     keselamatan    kerja,
          perlindungan    hukum    dan    jaminan    sosial    serta
          kesejahteraan tenaga kerja.
     d.   Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja yang
          menyeluruh dan terpadu.

5.   Perdagangan

     a.   Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar, perluasan
          pasar serta dapat terkendalinya harga yang wajar dan
          mencegah   persaingan  tidak   sehat,   etatisme   serta
          berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yag merugikan
          masyarakat.
     b.   Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat dan distribusi
          yang mantap dengan harga yang terjangkau oleh daya beli
          masyarakat    serta   adanya    perlindungan    terhadap
          kepentingan konsumen.
     c.   Upaya memperluas pasar dan meningkatnya nilai tukar dan
          pemanfaatannya, berkembangnya pasar bagi hasil produksi
          golongan ekonomi lemah, usaha rumah tangga dan hasil-
          hasil pertanian, dengan terjadinya hubungan yang mantap
          antar pengusaha besar, sedang dan kecil yang saling
          menguntungkan, serta meningkatnya ekspor komoditas
          barang dan jasa.
     d.   Meningkatnya profesionalisme pengusaha untuk dapat
          bersaing di pasaran dalam negeri maupun luar negeri.

6.   Transportasi.

     a.   Meningkatnya kondisi prasarana jalan di seluruh wilayah
          terutama yang menuju ke wilayah yang berada di pedesaan
          serta daerah perbatasan.
     b.   Meningkatnya transportasi darat termasuk perkereta-
          apian dan transportasi udara dalam segi sarana,
          prasarana, pengelolaan dan pelayanan demi tercapainya
          arus transportasi yang aman, lancar, nyaman dan efisien
          sesuai kebutuhan masyarakat.

7.   Kehutanan.

     a.   terpeliharanya   sumberdaya   dalam  terbarukan   dengan
          meningkatnya fungsi hutan.
     b.   berkembangnya   hutan   lindung   pada   kawasan-kawasan
          resapan dan Daerah Aliran Sungai.
     c.   Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
          menjaga kelestarian hutan dengan pengembangan hutan
          rakyat terutama pada tanah-tanah kritis dan Daerah
          Aliran Sungai.
     d.   Berkembangnya hutan pendidikan untuk pengembangan ilmu
          pengetahuan dan teknologi.
     e.   Berkembangnya hutan wisata, untuk mendukung Propinsi
          Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah
          tujuan wisata utama.

8.   Dunia Usaha

     a.   Berkembangnya Dunia Usaha dan meningkatnya kerjasama
          yang serasi, saling mendukung dan menguntungkan antara
          usaha negara, swasta dan koperasi.
     b.   Meningkatnya   kemampuan    keuangan   daerah   melalui
          peningkatan dan pengembangan usaha daerah sebagai salah
          satu sumber pendapatan daerah.
     c.   berkembangnya usaha ekonomi rakyat yang mampu dan
          mandiri.
     d.   Terciptanya iklim usaha yang menunjang pengembangan
          dunia usaha di daerah.
9.   Pariwisata

     a.   Terwujudnya perkembangan obyek-obyek wisata yang berupa
           wisata budaya, wisata peninggalan sejarah, wisata
           pendidikanm, wisata konvensi, agrowisata, wisata alam
           dan wisata desa.
      b.   Meningkatnya aktraksi wisata yang berekesinambungan
           dalam bentuk paket-paket wisata yang dikemas dan
           dikelola secara profesional yang mempunyai daya tarik
           bagi wisatawan.
      c.   Meningkatnya peran-serta masyarakat, usaha wisata,
           keterampilan dan kecakapan para pelaku dan pengelola
           dalam   kegiatan    kepariwisataan,   untuk   mendukung
           peningkatan mutu pelayanan.
      d.   Meningkatnya jumlah wisatawan, lama tinggal, dan jumlah
           pembelanjaannya.

10.   Pos dan telekomunikasi

      a.   Meluasnya jangkauan pelayanan pos dan giro ke seluruh
           wilayah terutama ke pedesaan.
      b.   Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa pos dan
           giro untuk mendukung kelancaran komunikasi, penyampaian
           dan penyebaran informasi.
      c.   Meluasnya   sistem   dan   jatingan   telekomunikasi   dan
           meningkatnya   pelayanan    atas  kebutuhan    masyarakat,
           seiring   dengan   kemajuan   teknologi   komunikasi   dan
           meningkatnya pelayanan atas kebutuhan masyarakat.

11.   Koperasi

      a.   Berkembangnya koperasi sebagai gerakan ekonomi rakayt
           yang mandiri dan mampu memberikan manfaat kepada para
           anggotanya.
      b.   meningkatnya   kesadaran,   kegairahan   dan   kemampuan
           berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat terutama di
           pedesaan.
      c.   Meningkatnya kerjasama antar koperasi dengan usaha
           negara dan usaha wsata yang saling menguntungkan.
      d.   Meningkat dan berkembangnya jiwa kebersamaan usaha bagi
           usaha kecil pada berbagai sektor ekonomi.

12.   Pembangunan daerah

      a.   Meningkatnya   pelaksanaan   pembangunan   daerah   yang
           semakin serasi dan terpadu antar sektor maupun antar
           instansi daerah dengan instansi vertikal.
      b.   Meningkatnya   prakarsa  dan   peran  aktif   masyarakat
           termasuk lembaga swadaya masyarakat dan meningkatnya
           kemampuan   manajemen   pembangunan   seluruh   aparatur
           pemerintah daerah untuk lebih mendayagunakan potensi
           daerah dan terwujudnya otonomi daerah yang nyata,
           dinamis serasi dan bertanggungjawab.
      c.   Meningkatnya kerjasama antar daerah baik dalam negeri
           maupun luar negeri dalam rangka pembangunan daerah dan
           pengembangan wilayah pembangunan secara serasi dan
           seimbang.
      d.   Meningkatnya pemerataan pembangunan antara daerah satu
           dengan daerah lainnya agar tidak terjadi ketimpangan
           pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial.
      e.   Berkembangnya perkotaan yang disesuaikan dengan tata
           ruang yang telah ditetapkan, agar terwujud lingkungan
           perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta
           terlaksananya keterpaduan pembangunan perkotaan dan
           pedesaan.
      f.   berkembangnya kemampuan desa dan masyarakat desa dalam
           rangka pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki agar
           dapat mempercepat perkembangan desa.

13.   Kelautan.

      a.   Meningkatnya pendayagunaan sumber daya laut dan dasar
           laut secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan
           daya dukung kelautan dan kelestariannya.
      b.   Meningkatnya upaya pembinaan, pengawasan dan penegakan
           hukum untuk mencegah pencemaran laut, rusaknya sumber
           daya laut dan lingkungan.

14.   Kedirgantaraan

      a.   Meningkatnya      pengendalian      dan      pemanfaatan
           kedirgantaraan    untuk    kepentingan    antara    lain
           transportasi, komunikasi, frequensi gelombang radio,
           dan penginderaan jauh.
      b.   Meningkatnya    manfaat     data    klimatologi    dalam
           memprakirakan cuaca untuk kepentingan pertanian dan
           penerbangan.

15.   Keuangan

      a.   Terciptanya   suasana    yang    mendorong   peningkatan
           kemampuan seluruh perangkat dan lembaga di bidang
           keuangan dalam kesinambungan pembangunan.
      b.   Meningkatnya kemampuan keuangan di daerah dalam rangka
           terwujudnya    otonomi    daerah     yang   nyata    dan
           bertanggungjawab.
      c.   Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat
           dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, yang
           diimbangi dengan meningkatnya intensitas pelayanan.

16.   Transmigrasi

      a.   Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk
           bertransmigrasi     secara   swakarsa,   dalam    rangka
           penyaluran   tenaga   kerja,  persebaran  penduduk   dan
           menunjang pembangunan daerah.
      b.   Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan transmigrasi
           untuk lebih meningkatkan taraf hidup.
      c.   Mantapnya koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan
           transmigrasi antar sektor, antar daerah pengirim dan
           penerima transmigran maupun antara pemerintah Daerah,
           Pusat dan swasta.

17.   Energi

      a.   Meningkatnya    diversifikasi    sumber    energi    dan
           terkendalinya pemakaian sumberdaya alam untuk energi.
      b.   Meningkatnya jangkauan jaringan listrik di desa-desa
           dalam rangka pengembangan ekonomi dan kesejahteraan
           masyarakat.

18.   Lingkungan Hidup

      a.   Terciptanya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang
           memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal. Dengan
           memperhatikan   daya   dukung   serta   ekosistem   dari
           sumberdaya alam itu sendiri.
      b.   Meningkatnya kesadaran dan pola pikir serta peran serta
           aktif masyarakat sebagai insan pelestari lingkungan.
      c.   Tercapainya taat lingkungan yang dinamis dalam konsep
           pembangunan   berwawasan   lingkungan    untuk   menjaga
           ekosistem agar supaya tetap lestari.
      d.   Tercapainya pola kerjasama regional dalam penerapan
           ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam
           menunjang kelestarian lingkungan hidup dalam tata ruang
           yang dinamis pada konsep pembangunan yang berwawasan
           lingkungan.

           KESEJAHTERAAN RAKYAT, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.    Kesejahteraan Sosial

      a.   Berkurangnya   kesenjangan   sosial   dan   meningkatnya
           pemerataan kesejahteraan sesuai dengan fungsi dan
           kebutuhan anggota masyarakat secara lahir dan batin.
      b.   Meningkatnya pelayanan sosial terhadap fakir miskin,
           penyandang cacat, korban bencana alam dan bencana
           lainnya, penduduk usia lanjut, dan penyandang masalah
           sosial lainnya.
      c.   Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi
           sosial untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial.

2.    Pendidikan

      a.   Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan
           menengah   dan    pendidikan   tinggi    sesuai   dengan
           kebijaksanaan nasional untuk kepentingan daerah.
      b.   Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan luar
           sekolah dan kedinasan.
      c.   Terpenuhinya tenaga-tenaga pendidik yang mampu dan
           berwenang di berbagai jenjang dan bidang pendidikan.
      d.   Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai.
      e.   Meningkatnya   keterkaitan   dan    kesepadanan   antara
           lapangan kerja dan pendidikan.
      f.   Meningkatnya kerjasama antara pemerintah Daerah dan
          Perguruan Tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

3.   Kebudayaan

     a.   Terpelihara dan berkembangnya nilai-nilai budaya daerah
          yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa yang luhur.
     b.   Terbinanya kelestarian budaya daerah terutama budaya
          tradisional maupun peninggalan sejarah.
     c.   Terpeliharanya museum-museum, bangunan-bangunan yang
          mempunyai nilai sejarah, sebagai salah satu pencerminan
          kota perjuangan.
     d.   Meningkatnya kesatuan dan persatuan bangsa, melalui
          pembinaan pendidikan bahasa Indonesia.
     e.   Meningkatnya pembinaan bahasa daerah untuk memperkaya
          khasanah kebudayaan nasional.

4.   Kesehatan

     a.   Meningkatnya    usaha    pelayanan    kesehatan    untuk
          meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam menuju
          terwujudnya budaya hidup sehat dengan mutu pelayanan
          yang lebih baik dan biaya yang dapat dijangkau oleh
          masyarakat.
     b.   Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan
          kesehatan usia lanjut dan menurunnya angka kematian.
     c.   Terbinanya masyarakat terutama generasi muda agar
          terhindar dari pemakaian obat-obat terlarang.
     d.   Berkembangnya obat tradisional sebagai peninggalan
          warisan leluhur bangsa.

5.   Keluarga Sejahtera

     a.   Meningkatnya kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan
          norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
     b.   Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga swasta
          untuk mendukung gerakan keluarga berencana.
     c.   Lebih mantapnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti
          program keluarga berencana.

6.   Kependudukan

     a.   Meningkatnya kualitas penduduk sebagai subyek dan obyek
          pembangunan.
     b.   Terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan menekan angka
          kelahiran   serta  terkendalinya   peningkatan  migrasi
          keluar secara berkeseimbangan.

7.   Anak dan Remaja

     a.   Meningkatnya kualitas kehidupan anak dan remaja.
     b.   Meningkatnya mutu gizi, pembinaan kehidupan beragama,
          budi pekerti yang luhur, pendidikan dan ketrampilan
          serta cinta tanah air.
     c.   Meningkatnya usaha pembinaan anak dan remaja dalam
             penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam
             pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

8.    Pemuda

      a.     Terbentuknya pemuda Indonesia menjadi kader pemikir dan
             penerus perjuangan bangsa yang tangguh yang memiliki
             wawasan kebangsaan yang luas dan utuh.
      b.     Meningkatnya    peran   aktif  generasi   muda   sebagai
             pelaksana pembangunan yang dapat lebih menguasai ilmu
             pengetahuan    dan   teknologi  dan   mampu   menghadapi
             tantangan dan bertanggungjawab terhadap keikutsertaan
             dalam pembangunan.
      c.     Meningkatnya peran serta pemuda dalam kehidupan politik
             nasional    untuk   menegakkan   nilai-nilai   demokrasi
             Pancasila.

9.    Peranan Wanita Dalam Pembangunan

      a.     Meningkatnya pendidikan dan ketrampilan wanita sehingga
             dapat berperan aktif dalam pembangunan dengan tetap
             memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya.
      b.     Makin meningkat dan berkembangnya peranan wanita dalam
             semua aspek pembangunan.
      c.     Meningkat   dan  berkembangnya   peranan  wanita  dalam
             pendidikan dan pembinaan kesejahteraan keluarga yang
             sehat dan harmonis.

10.   Perumahan dan Permukiman

      a.     Meningkatnya pembangunan perumahan dan permukiman untuk
             mememuhi    kebutuhan    masyarakat     terutama    yang
             berpenghasilan rendah, diperkotaan dan di perdesaan.
      b.     Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup dalam
             lingkungan yang bersifat sehat, dengan meningkatnya
             kualitas   lingkungan  serta   peningkatan   pembangunan
             prasarana dan sarana baik diperkotaan maupun di
             perdesaan.

11.   Olah Raga

      a.     Meningkatnya   kualitas   masyarakat    baik   kesehatan
             jasmani, rokhani maupun mental dengan memasyarakatkan
             olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
      b.     Meningkatnya pembinaan olahragawan untuk berprestasi.
      c.     Tercukupnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
             bagi masyarakat.
      d.     Terdukungnya pembangunan keolahragaan oleh pemerintah,
             dan peran aktif masyarakat.

           AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
a.    Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan umat beragama terhadap
      Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya penghayatan dan
     pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
     bernegara.
b.   Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama baik secara
     pribadi maupun sebagai anggota sosial masyarakat.
c.   Berkembangnya sarana dan prasarana kehidupan beragama.
d.   Meningkatnya mutu pelayanan penunaian ibadah haji ke tanah
     suci.
e.   Terbinanya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
     agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.

                  ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

a.   Berkembangnya ilmu pengetahuan danmeningkatnya penguasaan
     teknologi dan pemanfaatannya dalampembangunan.
b.   Meningkatnya teknologi tepat guna untukmendukung kegiatan
     pembangunan.
c.   Berkembangnya pengkajian dan penelitian potensi daerah.
d.   Meningkatnya koordinasi dalampengembangan dan penerapan ilmu
     pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

                               HUKUM

a.   Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan hukum baik masyarakat
     maupun aparat penegak hukum untuk terjaminnya penegakan,
     pelayanan dan kepastian hukum.
b.   Meningkatnya kesadaran atas hak dan kewajibannya sebagai
     warganegara.
c.   Meningkatnya kualitas aparat penegak hukum agar masyarakat
     dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara adil,
     lancar dan cepat.
d.   Meningkatnya   sarana  dan   prasarana   hukum  untuk   dapat
     meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum.

      POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, PENERANGAN, KOMUNIKASI
                         DAN MEDIA MASSA
1.   Politik

     a.   Mantapnya perwujudan Demokrasi Pancasila, stabilitas
          politik yang sehat dan dinamis.
     b.   Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan
          Penghayatan   dan   Pengamalan   Pancasila    pada   setiap
          lapisan masyarakat sebagai satu-satunya asas bagi
          segenap kehidupan organisasi kekuatan sosial politik.
     c.   Meningkatnya    pendidikan   politik   yang    serasi   dan
          seimbang,    arus    komunikasi   timbal    balik    antara
          masyarakat, lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah.

2.   Aparatur Pemerintah

     a.   Meningkatnya   kualitas,  efisiensi   dan   efektifitas
          aparatur pemerintah dalam pengabdian, disiplin dan
          keteladanannya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
          dan pembangunan.
     b.    Meningkatnya hubungan kerja yang serasi antara aparatur
           pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
     c.    Terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang kuat
           dan maju, dan meningkatnya kualitas pengabdiannya
           sebagai aparatur pemerintahan.

3.   Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

     a.    Lancarnya arus informasi baik antara sesama masyarakat,
           maupun atar masyarakat dan pemerintah dalam semua aspek
           kegiatan pembangunan.
     b.    Meningkatnya peranan pers dan media massa dalam
           penyebaran informasi yang obyektif andal dan edukatif
           sebagai alat sosial kontrol yang konstruktif.
     c.    Meningkatnya kuantitas dan kualitas media massa baik
           cetak maupun elektronik, sehingga mempunyai jangkauan
           yang lebih luas.

                    KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

a.   Meningkatnya penanganan ketenteraman dan ketertiban rakyat di
     segala   lapisan   masyarakat   untuk  mewujudkan   mantapnya
     stabilitas daerah.
b.   Meningkatnya pembinaan sistem ketenteraman dan ketertiban
     rakyat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam
     melaksanakan sistem ketertiban dan keamanan rakyat.
c.   Meningkat dan berkembangnya kemanunggalan ABRI dan Rakyat
     untuk mensukseskan pembangunan.

          D. PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

1.   Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah memprioritaskan pada
     pembangunan   sektor-sektor    di    bidang    ekonomi    dengan
     keterkaitan antara sektor industri dan sektor pertanian serta
     bidang   pembangunan   lainnya    dan   peningkatan     kualitas
     sumberdaya manusia. Sektor-sektor unggulan yang perlu makin
     dikembangkan   diharapkan   untuk    dapat    lebih    menunjang
     peranannya sebagai penggerak utama pembangunan, yaitu sebagai
     berikut :
     a.   Pembangunan   industri   terutama   industri    kecil   dan
          kerajinan yang menunjang pariwisata, industri yang
          mengolah hasil pertanian (agroindustri), industri yang
          mengandalkan komoditi ekspor, dan industri yang banyak
          menyerap tenaga kerja dikembangkan dengan didukung
          kemampuan teknologi yang makin meningkat.
     b.   Pembangunan pertanian dalam rangka menunjang swasembada
          pangan    nasional,    pengembangan     agribisnis,     dan
          penyediaan   bahan   baku    industri    didukung    dengan
          pengembangan pertanian rakyat terpadu dan melalui upaya
          diversifikasi,    intensifikasi,     ekstensifikasi     dan
          rehabilitasi     sehingga     terwujudnya      ketangguhan
          pertanian.
     c.   Pembangunan pariwisata terutama pengembangan berbagai
          potensinya untuk dapat meningkatkan peranan Daerah
          Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Daerah Tujuan
          Wisata Utama.
     d.   Pembangunan     pertambangan     dikembangkan     dengan
          memanfaatkan berbagai potensi tambang yang ada dan
          meningkatkan   kegiatan  eksplorasi,   eksploitasi   dan
          inventarisasi pertambangan rakyat.

2.   Pembangunan   sumberdaya   manusia  dengan   penekanan   pada
     peningkatan kualitas dan pemanfaatannya dapat dilakukan
     melalui   pemerataan   dan   peningkatan   mutu   pendidikan,
     peningkatan mutu keahlian serta pengembangan ilmu pengetahuan
     dan teknologi tepat guna yang mendorong meningkatnya
     produktivitas yang dibutuhkan dalam pembangunan.

3.   Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan selaras dan
     serasi   serta   saling  memperkuat   terhadap   keberhasilan
     pembangunan ekonomi sehingga keseluruhan pembangunan daerah
     menjadi satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju,
     mandiri dan sejahtera.

      E. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

                                Ekonomi

1.   Industri

     a.   Pembangunan Industri dikembangkan untuk mengolah hasil-
          hasil pertanian dan industri rancang bangun serta
          rekayasa dalam rangka menghasilkan produk unggulan yang
          mempunyai nilai tambah yang tinggi lewat peningkatan
          upaya    penguasaan    teknologi,     meningkatkan    mutu,
          efisiensi dan daya saing untuk ekspor maupun kebutuhan
          dalam   negeri   dengan    tetap   memperhatikan    potensi
          industri yang ada serta tetap memelihara kelestarian
          lingkungan.
     b.   Pembangunan industri diarahkan pula untuk meletakkan
          industri dasar dalam rangka mengembangkan perekonomian
          daerah dan dikembangkan melalui peningkatan kemitraan
          usaha    dalam    prinsip     kemanfaatan     dan    saling
          menguntungkan.
     c.   Pembangunan industri dikembangkan pada penguatan dan
          pendalaman    struktur    industri    menuju    tercapainya
          struktur ekonomi yang lebih seimbang dengan keterkaitan
          dan saling mendukung antar sektor, antar strata usaha
          dalam   memperluas   lapangan    kerja   serta   kesempatan
          berusaha.
     d.   Industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan
          dan   rumah   tangga   perlu   ditingkatkan    pembinaannya
          menjadi usaha yang makin efisien dan mandiri serta
          padat ketrampilan.
2.   Pertanian

     a.   Dalam   pembentukan    PDRB,    sektor   pertanian   termasuk
     sektor    yang     dominan.      Disamping      itu    struktur
     perekonomian masih bersifat agraris, oleh karenanya
     pembangunan pertanian masih merupakan sektor prioritas
     untuk dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya.
     Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan
     pendapatan dan taraf hidup petani, gizi masyarakat,
     memperluas    lapangan    kerja     dan    kesempatan    usaha,
     menunjang pembangunan wilayah, penata tata ruang dalam
     kaitannya dengan terbatasnya dan berkurangnya lahan
     pertanian yang produktif.
     Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas dilaksanakan
     usaha-usaha          diversifikasi,              intensifikasi,
     ekstensifikasi,     rehabilitasi,       penelitian     terhadap
     kondisi dan potensi, pengembangan teknologi pertanian
     dengan   tetap    memperhatikan      pelestarian     lingkungan
     hidup.
b.   Dengan semakin terbatasnya lahan pertanian subur baik
     berupa sawah, tegal, pekarangan, maka daerah pantai,
     dan daerah lereng bukit perlu lebih dimanfaatkan dengan
     sebaik-baiknya lewat berbagai usaha pengenalan dan
     penerapan teknologi tepat guna.
c.   Untuk     menunjang      pembangunan        pertanian     perlu
     ditingkatkan usaha pembinaan, penyuluhan, peningkatan
     keterampilan dan pengembangan teknologi yang tepat guna
     serta bantuan permodalan bagi para petani.
d.   Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan
     untuk menunjang kemantapan swasembada pangan nasional
     dan    memperbaiki     gizi     masyarakat      dengan    jalan
     peningkatan produktivitas usaha tani, perluasan lahan
     pertanian serta peningkatan pemanfaatan lahan kering,
     penyediaan    sarana     dan    prasarana      yang    memadai,
     penanganan pasca panen serta penyediaan benih unggul
     palawija dan hortikultura.
e.   Pembangunan      perkebunan       ditujukan       untukmemenuhi
     kebutuhanindustri dalam negeri, meningkatkan ekspor
     serta mengembangkan agribisnis yang terpadu dengan
     agroindustri      melalui      peremajaan,        rehabilitasi,
     perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan
     pemanfaatan lahan kering.
f.   Pembangunan peternakan diprioritaskan pada pengembangan
     peternakan rakyat, mendorong diversifikasi pangan dan
     mengembangkan ekspor dalam rangka mencukupi kebutuhan
     protein hewani yaitu daging, telur dan susu melalui
     kegiatan intensifikasi pemuliaan ternak.
g.   Pembangunan perikanan diarahkan pada usaha Agribisnis
     perikanan dan penangkapan ikan di wilayah zone ekonomi
     eksklusif. Usaha peningkatan ekspor perlu didukung
     dengan cara intensifikasi,penyediaan benih ikan dan
     pengembangan penyediaan sarana dan prasarana perikanan
     laut.
h.   Untuk mengurangi susutnya lahan pertanian maka kegiatan
     pencetakan sawah terus ditingkatkan. Demikian pula
     rehabilitasi lahan kritis terus ditingkatkan dalam
     rangka   mempertahankan      kesuburan     tanah,    memelihara
          sumber air dan kelestarian fungsinya serta kemampuan
          daya dukung lingkungan.
     i.   Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan
          irigasi terus ditingkatkan antara lain melalui peran
          serta masyarakat, sehingga tercapai sasaran perluasan
          jaringan irigasi serta pencetakan sawah baru.
          Penanganan sumber-sumber air permukaan dan air bawah
          tanah agar tetap berfungsi dalam memenuhi kebutuhan air
          baku bagi pertanian, air bersih untuk permukiman,
          industri, pengembangan perlistrikan dan pariwisata.
          Pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pengaturan
          sungai guna mengatasi adanya kerusakan akibat banjir.

3.   Tenaga Kerja

     a.   Penciptaan    dan    perluasan    lapangan    kerja   serta
          kesempatan     usaha     merupakan     upaya     mengurangi
          pengangguran dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja,
          dilakukan melalui pendayagunaan dan penyaluran tenaga
          kerja yang lebih seimbang antar daerah dan antar sektor
          khususnya di luar sektor pertanian. Peranan dan
          tanggungjawab masyarakat dan swasta serta koordinasi
          atar sektor dan daerah dalam hal penciptaan dan
          perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha
          perlu makin ditingkatkan.
     b.   Dalam rangka pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja
          perlu didukung informasi pasar kerja dan perencanaan
          tenaga kerja daerah yang sifatnya menyeluruh dan
          terpadu dengan memperhatikan hasil analisis jabatan.
     c.   Peningkatan     kualitas     tenaga     kerja     merupakan
          tangungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan
          swasta diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang
          terampil, tangguh serta memiliki kesadaran dan tanggung
          jawab, memiliki etos kerja serta jiwa wirausaha,
          ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
          dan   penciptaan   lapangan    kerja   mandiri,   dilakukan
          melalui pendidikan, pelatihan dalam sekolah dan luar
          sekolah serta pemagangan perlu lebih ditingkatkan.
     d.   Perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat,
          keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial
          tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan
          pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan
          kerja dan jaminan kematian perlu dikembangkan dengan
          memperhatikan kondisi perekonomian, lapangan kerja,
          pemberi kerja dan kemampuan tenaga kerja. Khusus bagi
          tenaga kerja wanita perlu diberikan perhatian dan
          perlindungan    sesuai    dengan    kodrat,    harkat   dan
          martabatnya.
     e.   Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
          dan mengurangi kesenjangan sosial, maka kebijaksanaan
          pengupahan dan penggajian tenaga kerja pada setiap
          sektor lapangan kerja, didasarkan pada kebutuhan hidup
          yang   layak   bagi   keluarganya    dengan   memperhatikan
          prestasi maupun produktivitas kerja.
     f.   Dalam    rangka     meningkatkan     perlindungan   dan
          kesejahteraan   tenaga  kerja   tersebut,   perlu makin
          ditingkatkan pembinaan dan pengawasan norma dan syarat
          kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta penanganan
          perselisihan hubungan kerja secara adil sehingga akan
          lebih memantapkan hubungan industrial Pancasila.

4.   Perdagangan

     a.   Dalam rangka mewujudkan sistem perdagangan yang efisien
          dan efektif,akan terus dimantapkan ketersediaan barang
          dan jasa, kelancaran arus distribusi, perlindungan
          kepentingan konsumen dan produsen, dan pengaturan
          sistem tata niaga sehingga mampu mencegah persaingan
          yang tidak sehat serta pelbagai bentuk monopoli dan
          monopsoni yang merugikan pasar.
     b.   Upaya memperluas dan memanfaatkan peluang pasar akan
          didukung dengan peningkatan daya saing, penyempurnaan
          sarana   dan  prasarana    perdagangan   termasuk  sistim
          informasi pasar, sistim komunikasi, sistim transportasi
          serta kegiatan promosi yang lebih terstruktur dan
          terarah dalam mendukung Yogyakarta sebagai simpul
          perdagangan regional.
     c.   Disamping upaya penyediaan bahan produk kebutuhan
          masyarakat secara lebih mantap, peningkatan ekspor
          barang dan jasa diarahkan pada penganekaragaman jenis
          komoditi ekspor, peningkatan jumlah serta mutu barang
          dan jasa untuk ekspor.
     d.   Pembangunan    perdagangan     diarahkan    dalam   upaya
          memperluas lapangan kerja baru dan memeratakan hasil
          pembangunan, mendorong dan membantu pengusaha kecil
          golongan ekonomi lemah, usaha informal dan tradisional
          yang   merupakan    potensi    ekonomi   rakyat   melalui
          penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan bimbingan
          penyuluhan serta penyebarluasan informasi perdagangan.
5.   Transportasi

     a.   Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat
          nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan
          hankam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
          harus dilaksanakan secara terpadu dan searah dengan
          dinamika     pembanguan   untuk     lebih    memantapkan
          perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
     b.   Keseluruhan jalan nasional, jalan propinsi dan jalan
          kabupaten, sangat perlu untuk terus dipelihara dan
          ditingkatkan agar tetap dalam kondisi mantap demi
          kelancaran arus transportasi, sementara itu jalan-jalan
          perdesaan perlu dibangun dan ditingkatkan untuk lebih
          meningkatkan pelayaann kepada masyarakat di perdesaan.
     c.   Transportasi     pedesaan   harus     terus    dibangun,
          dikembangkan dan ditangani secara khusus dalam rangka
          menunjang pengembangan wilayah terutama pada desa-desa
          yang tergolong miskin agar peningkatan serta pemerataan
          pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara
          meluas.
          Sistem transportasi di daerah harus selalu dikembangkan
          dan ditingkatkan ke arah terselenggaranya suatu sistem
          transportasi yang menjamin kelancaran, ketertiban,
          keamanan dan kenyamanan serta efisien bagi para pemakai
          jasa transportasi.
     d.   Transportasi kereta api dan udara perlu peningkatan
          sarana dan prasarananya, agar mampu beroperasi secara
          optimal untuk memenuhi keperluan jasa transportasi
          dalam rangka menunjang kebutuhan sosial masyarkat, baik
          secara regional, nasional maupun internasional dan
          secara khusus juga akan sangat menunjang peningkatan
          kegiatan pariwisata.
     e.   Meningkatkan peran Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
          simpul transportasi Indonesia bagian selatan.

6.   Pertambangan

     a.   Pembangunan Pertambangan diarahkan untuk mendorong
          kegiatan ekonomi, untuk itu peningkatan produksi dan
          penganekaragaman    hasil    tambang,     pengelolaan    hasil
          pertambangan yang efisien dan efektif akan ditingkatkan
          serta   didukung      dengan    inventarisasi,       pemetaan,
          ekplorasi dan eksploitasi bahan tambang.
     b.   Pembangunan pertambangan diselenggarakan secara terpadu
          dengan pembinaan berbagai sektor lainnya, terutama yang
          berkaitan    dengan    perluasan     lapangan     kerja    dan
          kesempatan usaha serta pengembangan wilayah, dengan
          selalu    memperhatikan     kebutuhan     masa    depan    dan
          kelestarian fungsi lingkungan hidup.
     c.   Penanaman modal di sektor pertambangan terus didorong
          dan ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-
          undangan yang berlaku.
     d.   Pembangunan pertambangan diarahkan untuk memanfaatkan
          sumberdaya   alam    secara    hemat    dan    optimal,   demi
          kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian
          fungsi    lingkungan    hidup     serta     ditujukan    untuk
          menyediakan bahan baku untuk industri.
     e.   Pertambangan rakyat akan dilindungi, dibimbing dan
          ditingkatkan       pengelolaannya,          baik       melalui
          penyuluhan,pengaturan, pembinaan usaha termasuk usaha
          koperasi serta pemasyarakatan, ketentuan perundang-
          undangan baik bagi masyarakat maupun petugas.

7.   Kehutanan

     a.   Pembangunan   kehutanan  diarahkan   untuk   memberikan
          manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
          dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan
          fungsi    hutan,    sehingga    pengelolaannya    perlu
          ditingkatkan secara terpadu. Dalam memantapkan status
          dan luas kawasan hutan serta menjaga fungsi hutan
          sebagai salah satu penentu ekosistem maka kegiatan
          inventarisasi,     penatagunaan      hutan,    intensifikasi,
          rehabilitasi hutan, tanah kritis serta konservasi tanah
          lebih ditingkatkan.
     b.   Dalam rangka mewujudkan fungsi hutan sebagai salah satu
          faktor penentu ekosistem lingkungan, keikutsertaan
          masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam menjaga
          keutuhan dan keamanan hutan, terus ditingkatkan antara
          lain   dengan    jalan     memberikan     penyuluhan    kepada
          masyarakat    tersebut     tentang    peraturan    perundang-
          undangan    yang   terkait    dengan     pengelolaan    hutan.
          Disamping    itu   perlu    peningkatan     pengetahuan    dan
          ketrampilan    bagi    para   petugas    dengan   melalui    :
          pendidikan, pelatihan dan sebagainya.
     c.   Dalam    menjaga     kelestarian     sumberdaya    alam    dan
          lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai yang ada di
          Daerah Istimewa Yogyakarta, hutan lindung adalah salah
          satu prioritas yang lebih dikembangkan, sehingga erosi
          dan banjir dapat dicegah/dikendalikan. Selain itu
          kegiatan pembinaan pengembangan hutan rakyat, hutan
          kota serta penghijauan merupakan usaha yang diharapkan
          bisa menjaga daya dukung dan kelestarian lingkungan
          hidup/ruang terbuka hujan.
     d.   Dalam   rangka    menunjang     kepariwisataan    di    daerah
          Istimewa Yogyakarta, hutan wisata yang ada masih sangat
          terbatas, dalam hal ini peran serta masyarakat dan
          keikutsertaan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan
          hutan    wisata     perlu    lebih     ditingkatkan.     Untuk
          meningkatkan daya tarik wisata, serta melindungi plasma
          nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistem beserta
          unsur-unsurnya maka hutan wisata harus ditunjang dengan
          keanekaragaman obyek wisata, baik flora dan fauna
          maupun konservasi hutan tanah kering.
     e.   Dalam   rangka    mendukung    pernanan    Daerah   Istimnewa
          Yogyakarta    sebagai     salah    satu    pusat   pendidikan
          terkemuka perlu dikembangkan. Hutan Pendidikan yang
          berfungsi juga sebagai hutan penelitian maupun untuk
          pengembangan    ilmu    pengetahuan    dan   teknologi    yang
          dilengkapi dengan sarana maupun prasarana yang memadai.

8.   Dunia Usaha

     a.   Pengembangan dunia usaha di daerah yang meliputi
          koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
          Daerah dan usaha swasta diarahkan untuk tumbuh menjadi
          kegiatan usaha yang mampu sebagai penggerak utama
          pembangunan     ekonomi,      meningkatkan      pertumbuhan
          perekonomian    daerah    melalui    pemerataan    kegiatan
          pembangunan   dan    hasil-hasilnya,    serta    memperluas
          kesempatan   berusaha    dan   kesempatan    kerja   menuju
          terwujudnya   perekonomian    daerah   yang   tangguh   dan
          mandiri.
     b.   Dalam pengembangan dunia usaha harus dicegah penguasaan
          sumber dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu
          kelompok   atau   golongan   masyarakat    tertentu   dalam
          berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan
          masyarakat.
     c.   Kerjasama antar koperasi, usaha swasta dan usaha negara
          perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan melalui
          sistem kemitraan usaha yang serasi, saling mendukung
          dan   menguntungkan,     sehingga     mampu     meningkatkan
          efisiensi dan produktivitas.
     d.   Kemampuan danperanan usaha kecil terus dikembangkan
          melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
          usaha disertai dengan penciptaan iklim usaha yang
          menujang dan mendorong pengembangan ekonomi dunia usaha
          di daerah.
     e.   Kewirausahaan di kalangan generasi muda, koperasi dan
          golongan   ekonomi   lemah    perlu   terus    dipupuk   dan
          dikembangkan melalui peningkatan kegiatan berbagai
          bimbingan teknis dan informasi pasar.
     f.   Penanaman modal oleh masyarakat perlu lebih digalakkan
          terutama modal dalam negeri, sedangkan penanaman modal
          asing perlu lebih didorong untuk mendukung pembangunan
          diberbagai   kegiatan    yang   belum    mampu    sepenuhnya
          dilakukan dengan modal dalam negeri, terutama yang
          menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen
          substitusi impor, sekaligus dalam rangka menciptakan
          kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong
          alih teknologi.
     g.   Usaha informasi dan tradisional sebagai bagian dari
          ekonomi   rakyat   yang   tumbuh    dan   berkembang    dari
          masyarakat serta merupakan kegiatan ekonomi nyata yang
          makin luas perlu terus dibina dan dilindungi agar
          tumbuh menjadi unsur ekonomi yang mandiri dan maju
          serta mampu berperan dalam menciptakan kesempatan
          berusaha dan lapangan kerja.
     h.   Pembinaan   usaha    ekonomi    rakyat    diutamakan    pada
          peningkatan   kewiraswastaan,     penyediaan    sarana   dan
          prasarana,   bimbingan,    penyuluhan,     pendidikan    dan
          pelatihan serta fasilitas permodalan sehingga dapat
          meningkatkan usahanya.

9.   Pariwisata

     a.   Pengembangan sektor pariwisata di daerah agar tetap
          berpedoman    pada     arahan    Sapta    Pesona    demi
          terselenggaranya     kegiatan     kepariwisataan    yang
          berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.
     b.   Upaya pengembangan obyek wisata, baik wisata budaya,
          wisata pendidikan, wisata alam, agrowisata, wisata
          konvensi, wisata desa, serta kegiatan promosi dan
          pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus
          ditingkatkan   dengan    memanfaatkan   secara   optimal
          kerjasama kepariwisataan regional.
     c.   Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan
          usaha pariwisata, yang mampu menggalakkan kegiatan
          ekonomi, termasuk sektor lain, sehingga lapangan kerja,
          pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah dapat
           meningkat.
      d.   Pendidikan    dan    pelatihan    kepariwisataan     lebih
           ditingkatkan dengan disertai penyediaan prasarana dan
           sarana yang semakin baik dari berbagai sisi, dalam
           rangka meningkatkan kemampuan untuk menjamin mutu dan
           kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.
      e.   Peningkatan    kesadaran   masyarakat    dalam    kegiatan
           kepariwisataan     dilaksanakan    melalui     penyuluhan,
           pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan
           serta upaya pemeliharaan nilai budaya dan khasanah
           bersejarah yang menggambarkan ketinggian budaya dan
           Pusat Perjuangan untuk meningkatkan kualitas kebudayaan
           dan daya tarik kepariwisataan.
           Dalam pembangunan pariwisata peran serta masyarakat
           terus ditingkatkan dan pencegah, hal-hal yang merugikan
           kehidupan masyarakat dan kelestarian budaya, dengan
           menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian, harkat
           dan martabat bangsa.

10.   Pos dan Telekomunikasi

      a.   Pembangunan pos dan telekomunikasi harus didukung oleh
           peningkatan kemampuan sumberdaya manusia serta oleh
           pemanfaatan,     penguasaan    dan     pengembangan    ilmu
           pengetahuan    dan  teknologi    melalui    pendidikan  dan
           pelatihan serta pengembangan industri sarana pos dan
           telekomunikasi.
      b.   Pembangunan telekomunikasi harus selalu diusahakan
           keterpaduannya dengan sektor-sektor pembangunan lainnya
           terutama    dengan   subsektor    prasarana    jalan,  demi
           terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang mantap,
           berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat.
      c.   Pembangunan pos terus ditingkatkan supaya jangkauan
           pelayanan pos dan giro makin luas dan memasyarakat
           serta dapat mencapai ke seluruh desa di Propinsi DIY
           dengan    meningkatkan    armada    pos    keliling,   agar
           masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang menjamin
           terselenggaranya arus surat, barang dan jasa giro
           dengan lancar, cepat dan aman.
      d.   Telekomunikasi terus dikembangkan menjadi wahana yang
           dapat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita,
           informasi dan data secara lancar, jelas dan cepat guna
           mendukung      kelancaran     kegiatan       ekonomi    dan
           penyelenggaraan pembangunan.
           Sistem, jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus
           diperluas    dengan   menggunakan   teknologi    maju  yang
           sesuai, serta meningkatkan mutu dan efisien pelayanan.
           Fasilitas telekomunikasi umum harus terus diperluas ke
           seluruh pelosok daerah di Propinsi DIY.

11.   Koperasi
      a.   Pembangunan koperasi diarahkan agar kelembagaannya
           semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang
           efisien dan mandiri serta menjadi gerakan ekonomi
           rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.
      b.   Pembangunan koperasi diarahkan pada upaya pengembangan
           peningkatan mutu dan kemampuan personil danpeningkatan
           pelayanan   sebagai   badan   usaha   serta  meningkatkan
           peranannya dalam kehidupan ekonomi.
      c.   Pembangunan    koperasi   diarahkan    pula  pada   upaya
           peningkatan fungsi dalam rangka peningkatan semangat
           kebersamaan, kemampuan berorganisasi, permodalan dan
           manajemen yang lebih profesional serta peningkatan
           kualitas    kerjasama   dengan    pelaku-pelaku   ekonomi
           lainnya.
      d.   Pembangunan    koperasi  perlu    didukung  oleh   adanya
           kesempatan berusaha seluas-luasnya di segala sektor
           ekonomi sejalan dengan peningkatan kemampuan fungsi
           kelembagaan dan usahanya. Pembangunan koperasi juga
           diarahkan untuk melindungi, mendorong, membina serta
           mengembangkan usaha kecil.

12.   Pembangunan Daerah

      a.   Pembangunan   daerah    sebagai   bagian   integral   dari
           pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu
           dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah
           sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah sehingga
           terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan
           Wawasan Nusantara.
      b.   Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, prakarsa dan
           peran   aktif   masyarakat    termasuk   lembaga   swadaya
           masyarakat terus ditingkatkan, begitu pula dengan
           fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah. Pengawasan
           dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan, serta
           fungsi lembaga perwakilan rakyat lebih didayagunakan
           sebagai   perwujudan    peran   serta   masyarakat   dalam
           pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh
           aparatur pemerintah daerah terus ditingkatkan untuk
           lebih mendayagunakan potensi daerah dan mewujudkan
           otonomi   daerah   yang   nyata,   dinamis,   serasi   dan
           bertanggungjawab.   Sejalan    dengan  itu   perlu   terus
           ditingkatkan kemampuan daerah dalam membangun dengan
           upaya menghimpun sumber-sumber dana secara seimbang
           dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta
           maupun masyarakat.
      c.   Kerjasama antar daerah dalam rangka pembangunan daerah
           dan pengembangan wilayah perlu terus ditingkatkan agar
           daerah-daerah dalam satu wilayah pembangunan dapat
           tumbuh secara serasi dan pemecahan masalah-masalah
           wilayah dapat dilakukan bersama-sama.
      d.   Dalam rangka meningkatkan pemeratan pembangunan di
           daerah perhatian perlu diberikan kepada daerah-daerah
           relatif minus, tertinggi dan kurang berkembang, seperti
           di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul,
           sehingga ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial
           dengan daerah lain dapat diperkecil.
      e.   Pembangunan    perkotaan     perlu    ditingkatkan     dan
           dilaksanakan   secara   berencana   dan   terpadu   dengan
           memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk,
           lingkungan pemukiman, lingkungan usaha dan lingkungan
           kerja, serta kegiatan ekonomi dan sosial agar terwujud
           lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, indah dan
           nyaman.
           Pertumbuhan kota itu sendiri harus menjaga keserasian
           dan tetap menjaga nilai sosial budaya yang mencerminkan
           kepribadian Yogyakarta.
      f.   Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan terus didorong
           melalui   peningkatan     koordinasi    dan    pembangunan
           sektoral,pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dan
           kelembagaan desa serta pemanfaatan sumberdaya alam yang
           dimiliki    dalam     usaha    mempercepat     peningkatan
           perkembangan desa.

13.   Kelautan

      a.   Pembangunan   kelautan   diarahkan  pada   pendayagunaan
           sumberdaya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi
           wilayah laut sampai batas wilayah teritorial, secara
           serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung
           kelautan    dan   kelestariannya   untuk    meningkatkan
           kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha
           dan lapangan kerja.
      b.   Pemupukan jiwa bahari melalui pengenalan, pemahaman,
           kesadaran dan kecintaan masyarakat di sepanjang pantai
           perlu terus diupayakan agar keinginan dan keyakinan
           untuk mendayagunakan potensi kelautan makin tumbuh dan
           berkembang.
      c.   Pengusahaan potensi kelautan menjadi berbagai kegiatan
           ekonomi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
           teknologi   serta   memperhatikan   kelestarian   fungsi
           lingkungan hidup. Peningkatan sarana dan parasarana
           kelautan terus diupayakan agar laut sebagai lahan
           penghidupan rakyat dapat lebih dirasakan manfaatnya.
      d.   Dalam upaya mempertahankan dayadukung dan kelestarian
           laut perlu ditingkatkan pencegahan pencemaran laut
           melalui upaya pembinaan serta peningkatan pengawasan
           dan penegakan hukum.

14.   Kedirgantaraan

      a.   Kemampuan    pemanfaatan    wilayah    dan    sumberdaya
           dirgantara, perlu dikembangkan melalui penguasaan dan
           pemanfaatan   ilmu  pengetahuan   dan  teknologi   dalam
           penggunaan sumberdaya yang terdapat di udara untuk
           keperluan negeri, pertanian, industri, sebagai media
           transportasi, survey dan pemetaan udara, prakiraan
           cuaca, dan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek
           pertahanan keamanan serta pengamanan pencemaran udara.
      b.   Pendidikan danpelatihan kedirgantaraan perlu terus
           ditingkatkan dan diperluas secara intensif, terarah dan
           terpadu dengan program yang konkrit dan tepat guna
           sehingga dapat menghasilkan tenaga profesional, ahli
           dan   terampil   dalam   penelitian   dan pengembangan
           teknologi dan kedirgantaraan, teknik produksi serta
           manajemen.
      c.   Ketersediaan sarana dan prasarana serta data-data,
           informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan yang
           berhubungan dengan kedirgantaraan perlu ditingkatkan
           agar efektifitas kerja dapat dicapai.

15.   Keuangan

      a.   Pembangunan    keuangan     diarahkan     dengan    melalui
           penciptaan suasana yang mendorong peningkatan prakarsa
           dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan
           kemampuan daya guna dan hasil guna seluruh perangkat
           dan lembaga keuangan di daerah, dalam rangka menunjang
           kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian.
      b.   Perlu adanya pengaturan dan penciptaan iklim sehat bagi
           pengembangan dunia usaha dan investasi swasta serta
           penekatan     yang     bersifat      persuasif     terhadap
           kecenderungan-kecenderungan yang mengganggu stabilitas
           perekonomian daerah.
      C    .keuangan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi
           dengan   sektor-sektor    lain   dalam   rangka   mendukung
           tercapainya trilogi pembangunan serta mengembangkan
           hubungan dan perimbangan keuangan antara Pusat dan
           Daerah.
      d.   Keuangan daerah tetap didasarkan pada prinsip anggaran
           berimbang dan dinamis serta dimungkinkan adanya dana
           cadangan untuk mendukung terjaminnya kesinambungan
           pembiayaan terhadap program yang telah direncanakan dan
           sangat   mendesak   serta    dalam   pelaksanaannya   tetap
           berpedoman   pada   peraturan    perundang-undangan    yang
           berlaku.
      e.   Penerimaan daerah perlu terus diupayakan peningkatannya
           dengan cara menggali dan mengembangkan sumber-sumber
           pendapatan asli daerah, disamping sumber keuangan yang
           berasal dari bantuan pusat.
      f.   Pengeluaran daerah perlu direncanakan secara cermat
           berdasarkan skala prioritas sehingga memberikan manfaat
           yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah, dalam
           rangka   peningkatan    fungsi    pelayanan,   baik   dalam
           penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.
      g.   Kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak
           secara jujur dan bertanggungjawab terus ditingkatkan
           melalui pemberian motivasi, penyuluhan dan pendidikan
           serta   dimbangi   dengan    peningkatan   mutu   pelayanan
           aparatur pemerintah kepada wajib pajak dan disertai
           penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
           undangan yang berlaku, di samping itu perlu dicegah
           adanya pajak ganda yang memberatkan masyarakat.

16.   Transmigrasi
      a.   Pembangunan transmigrasi diarahkan pada penyaluran
           tenaga kerja dalam rangka perluasan lapangan kerja dan
           kesempatan usaha, peningkatan taraf hidup penduduk
           serta menunjang pembangunan daerah dan penataan ruang
           wilayah   yang    secara   nasional    menunjang   penataan
           persebaran penduduk yang lebih merata dan memperkokoh
           persatuan dan kesatuan bangsa, serta berfungsi sebagai
           unsur   yang   memperkuat   pertahanan    keamanan   rakyat
           semesta didaerah yang bersangkutan.
      b.   Dalam pembangunan transmigrasi selain transmigran umum
           perlu   makin    ditingkatkan    pelaksanaan    transmigran
           swakarsa, dengan lebih mendorong tumbuhnya peranan dan
           tanggung jawab swasta dan masyarakat.
      c.   Penyelenggaraan transmigrasi perlu terus disempurnakan
           dan ditingkatkan pelayanannya, melalui peningkatan
           koordinasi antar sektor, antar daerah asal dan daerah
           tujuan serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah
           pusat yang lebih terpadu, sehingga lebih memperlancar
           dan memperbesar jumlah transmigran.
      d.   Informasi, penerangan dan penyukuhan kepada masyarakat
           tentang transmigrasi perlu makin ditingkatkan dan
           diperluas sehingga lebih meningkatkan wawasan nusantara
           bagi masyarakat.
      e.   Dalam   rangka   lebih   meningkatkan    keberhasilan   dan
           kesejahteraan    transmigran,    perlu    diberikan   bekal
           melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta
           bantuan peralatan yang sesuai kebutuhan sehingga mampu
           mengembangkan usaha dan menjamin kehidupan keluarga
           yang lebih produktif.
      f.   Penyelenggaraan transmigrasi diutamakan bagi penduduk
           usia produktif yang bertempat tinggal dari daerah yang
           kritis dan miskin, daerah padat penduduk, daerah rawan
           bencana.

17.   Energi
      a.   Pembangunan energi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan,
           peningkatan produktifitas, mendukung pembangunan dan
           meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diversifikasi sumber
           energi secara memanfaatkan sumber-sumber energi baru
           perlu terus digalakkan secara tepat guna dan hasil
           guna.
      b.   Pembangunan energi perdesaan terus ditingkatkan secara
           memanfaatkan semua potensi sumber energi yang tersedia
           termasuk sumber energi baru secara tepat guna dan hasil
           guna dengan didukung peningkatan kemampuan masyarakat.
      c.   Pembangunan jaringan listrik perdesaan terus diperluas
           sampai desa-desa terlayani sehingga dapat meningkatkan
           kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
18.   Lingkungan Hidup

      a.   Pembangunan   lingkungan   hidup,   bertujuan   meningkatkan
          kualitas    dan   memanfaatkan    sumberdaya    alam    secara
          serasi,     seimbang      dan    selaras      dan     bersifat
          berkelanjutan,     antara    lain   dengan     merehabilitasi
          kerusakan lingkungan, pengendalian dampak negatif dan
          mengembangkan dampak positip.
     b.   Sumberdaya alam di darat, di laut dan di udara perlu
          dikelola dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia serta
          perlu    dilakukan     pemeliharaan     serta    optimalisasi
          pemanfaatan agar supaya ekosistem yang ada dapat
          mengembangkan dayadukung dan dayatampung lingkungan
          yang memadai untuk memberikan manfaat yang sebesar-
          besarnya bagi generasi sekarang maupun yang akan
          datang.
     c.   Pentingnya peranan ekosistem di dalam lingkungan hidup
          sebagai    penopang     kehidupan   flora     dan    faunanya,
          kehidupan lainnya perlu diresapi dan dihayati dengan
          peningkatan     kesadaran    masyarakat    melalui    berbagai
          penyuluhan, pendidikan dan penghayatan antara lain
          memberikan pembinaan hukum, penegakan hukum, kesadaran
          hukum dan disertai dorongan aktif masyarakat dalam
          berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan budaya untuk
          menjaga setiap upaya dalam melestarikan lingkungan
          hidup.
     d.   Pengendalian limbah cair, padat dan gas sebagai unsur-
          unsur pencemar perlu ditingkatkan dengan memperhatikan
          aspek-aspek ekologi yang merupakan bagian dari komponen
          tata lingkungan dalam mencapai tata lingkungan yang
          dinamis.
     e.   Tataguna lahan, tataguna air dan tataguna kehutanan
          perlu diupayakan dalam konsep tata ruang yang terpadu
          dengan    memperhatikan     sumberdaya    alam    dalam   satu
          kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis.
          Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai komponen
          ekologi di dalam ekosistem kawasan diupayakan untuk
          menunjang kehidupan manusia dengan menciptakan kondisi
          bersih dan azas manfaat yang optimal dan sumberdaya
          alam untuk kebutuhan mahluk hidup keseluruhan.
     f.   Pemeliharaan lingkungan hidup perlu upaya peningkatan
          kerjasama dan kebijaksanaan bersama dengan menerapkan
          ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang dapat
          menunjang kelestarian lingkungan hidup dalam pola tata
          lingkungan yang dinamis.

          KESEJAHTERAAN RAKYAT, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.   Kesejahteraan Sosial

     a.   Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh
          pemerintah    danmasyarakat    dalam   rangka   mewujudkan
          keadilan sosial yang semakin merata bagi seluruh rakyat
          serta   ditujukan     pada    peningkatan    kesejahteraan
          masyarakat dan peningkatan kemampuan serta kesempatan
          anggota    masyarakat   dalam     berperan   serta   dalam
          pembangunan.
     b.   Pelayanan sosial perlu dikembangkan dan ditingkatkan
          kualitasnya antara lain melalui bimbingan, pembinaan,
          pemberian bantuan, santunan, rehabilitasi sosial dan
          pengentasan   sosial   untuk   meningkatkan   harkat   dan
          martabat manusia. Pelayanan sosial terutama diberikan
          kepada fakir miskin, anak-anak terlantar dan penduduk
          usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat termasuk
          cacat   veteran,     korban   penyalahgunaan     obat-obat
          terlarang serta korban bencana alam dan bencana lainnya
          agar menperoleh kesempatan berusaha dan bekerja untuk
          memperoleh   kehidupan   sesuai   dengan   kemampuan   dan
          martabat kemanusiaan.
     c.   Kemampuan profesional lembaga sosial, asuransi sosial,
          organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan serta
          panti-panti sosial pemerintah maupun swasta perlu
          ditingkatkan kualitasnya antara lain melalui pembinaan
          dan pengawasan agar lebih mampu memberikan pelayanan
          sosial yang layak kepada masyarakat.
     d.   Kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial
          serta iklim yang mendukung perlu dikembangkan untuk
          meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan
          pelayanan sosial dan untuk dapat menjadi pekerja
          sosial.
     e.   Nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan terus
          dijunjung tinggi dengan memberikan penghargaan kepada
          mereka yang telah berjasa termasuk kepada veteran
          perang kemerdekaan.

2.   Pendidikan

     a.   Pelaksanaan pendidikan nasional di daerah bertujuan
          untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu
          manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang
          Maha   Esa,   berbudi   pekerti    luhur,   berkepribadian,
          mandiri,     tangguh,     cerdas,     kreatif,    terampil,
          berdisiplin,        beretos       kerja,       profesional,
          bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan
          rokhani.    Pendidikan   juga   harus    menumbuhkan   jiwa
          patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air,
          meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan
          sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap
          menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa
          depan.
     b.   Pelaksanaan pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan
          Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),
          pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan,
          pendidikan sejarah perjauangan bangsa serta unsur-unsur
          yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat,
          dan nilai kejuangan khusunya nilai 1945, dilanjutkan
          dan ditingkatkan di semua jalur, jenis dan jenjang
          pendidikan termasuk pra sekolah.
     c.   Pembinaan terhadap pendidikan di lingkungan keluarga
          sebagai tempat pendidikan pertama dan pendidikan pra
          sekolah, disamping sebagai wahana sosialisasi awal
     sebelum pendidikan dasar, dikembangkan agar lebih mampu
     meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian,
     penanaman dan pengenalan agama dan budi pekerti serta
     dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan
     pengembangan suasana yang membantu peletakan dasar
     kearah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan
     dan daya cipta.
d.   Pelaksanaan pendidikan dasar lebih dimantapkan dengan
     mengutamakan   pemerataan     dan    peningkatan    kualitas
     sejalan dengan pelaksanaan wajib belajar sembilan
     tahun, juga diberikan perhatian kepada peserta didik
     dari keluarga yang kurang mampu dan penyandang cacad.
e.   Pelaksanaan   pendidikan     menengah    sebagai    lanjutan
     pendidikan dasar di sekolah lebih ditingkatkan agar
     mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan
     bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
     pekerti luhur, berkemampuan dan berketerampilan yang
     merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal
     hidup dalam masyarakat.
f.   Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk
     menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
     yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, serta
     kemampuan kepemimpinan, yang tanggap terhadap kebutuhan
     pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
     teknologi, berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa
     tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan
     negara.
     Kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah
     terus   ditingkatkan    dalam     rangka    penerapan   ilmu
     pengetahuan    dan    teknologi      untuk     kesejahteraan
     masyarakat.
g.   Perguruan Tinggi Swasta sebagai bagian dari sistem
     pendidikan nasional terus ditingkatkan pembinaannya
     agar lebih berperan danlebih bertanggung jawab dalam
     upaya   peningkatan    kualitas     serta    perluasan   dan
     pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan
     tetap   mengindahkan    ciri    khasnya,    serta   memenuhi
     persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
h.   Pendidikan   Luar   Sekolah    termasuk    pendidikan   yang
     bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai
     kursus danpelatihan ketrampilan, perlu ditingkatkan
     kualitasnya dan diperluas dalam rangka pengembangan
     sikap mental, minat, bakat, ketrampilan dan kemampuan
     anggota masyarakat serta menyiapkan dan memberi bekal
     kepada   warga    belajar     agar    mampu    bekerja   dan
     berwirausaha serta meningkatkan martabat dan kualitas
     kehidupannya.
i.   Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah ditempuh
     melalui pendidikan dan latihan manajemen pemerintahan,
     pendidikan   dan    latihan    penjenjangan     karier   dan
     pendidikan   dan    latihan    teknis    fungsional    serta
     peningkatan tenaga pendidik dan latihan (Widya Iswara).
     Dalam   rangka    menunjang     keberhasilan     pelaksanaan
     pendidikan dan latihan perlu mendapat perhatian atas
          kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.
     j.   Pendidikan, pengadaan, dan pembinaan guru serta tenaga
          pendidik lainnya pada semua jalur, jenis dan jenjang
          pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
          pendidikan.
     k.   Dalam rangka melaksanakan kurikulum perlu dikembangkan
          secara dinamis dengan memperhatikan kepentingan dan
          kekhasan daerah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
          teknologi.
     l.   Untuk meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara
          pendidikan dengan lapangan kerja maka diupayakan adanya
          keterpaduan sistem pengajaran dengan permintaan pasar
          kerja.
     m.   Dalam rangka mengembangkan kepribadian nasional di
          Daerah Istimewa Yogyakarta maka pendidikan seumur hidup
          yang dilaksanakan melalui lingkungan keluarga, sekolah
          dan masyarakat perlu didorong dan dikembagkan terus
          menerus dengan pendekatan sikap "Ing ngarso sung
          tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani".
          dengan     demikian    pendidikan    tetap    merupakan
          tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan
          pemerintah.

3.   Kebudayaan

     a.   Pengembangan    Kebudayaan    Daerah     diarahkan    untuk
          memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan
          nasional yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan
          martabat serta memperkuat jatidiri dan kepribadian
          bangsa, kebudayaan Daerah yang mencerminkan nilai luhur
          bangsa   terus   dipelihara,    dibina   dan   dikembangkan
          penanganannya sehingga mampu menempatkan daerah sebagai
          cermin kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila.
     b.   Dalam mengembangkan kebudayaan daerah perlu ditumbuhkan
          kemampuan   masyarakat    untuk   mengangkat    nilai-nilai
          budaya daerah adhiluhung dan yang menerap nilai-nilai
          dari luar yang positip dan yang diperlukan bagi
          pembaharuan mampu menangkal nilai-nilai budaya negatif
          dari luar. Dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap
          feodal, eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit.
     c.   Pemeliharaan, pembinaan dan pelestarian tradisi serta
          peninggalan sejarah termasuk kawasan cagar budaya yang
          mempunyai nilai-nilai perjuangan bangsa dan kebangsaan
          nasional   diarahkan   untuk    memupuk,   memperkaya   dan
          memperkuat kepribadian nasional.
     d.   Pemantapan   dan    pengembangan    kesenian    tradisional
          dankreasi baru yang bernapaskan kepribadian nasional
          diarahkan untuk memperkaya khasanah budaya bangsa dan
          menunjang pariwisata. Untuk itu perlu ditingkatkan
          pembinaan dan penyediaan fasilitas, penyelenggaraan
          berbagai festival seni budaya serta perhatian yang
          lebih besar terhadap budayawan, termasuk seniman yang
          berprestasi perlu diberikan penghargaan.
     e.   Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia perlu terus
          ditingkatkan, serta penggunaannya secara baik, benar
          dan penuh kebanggaan perlu semakin dimasyarakatkan,
          sehingga menjadi wahana komunikasi sosial dan ilmu
          pengetahuan   yang   mampu   memperkukuh   persatuan   dan
          kesatuan serta mendukung pembangunan bangsa.
          Disamping itu dalam rangka memperkaya bahasa dan
          kesusastraan Indonesia, perlu didorong penulisan karya-
          karya sastra.
     f.   Bahasa daerah perlu terus dibina dilestarikan dalam
          rangka mengembangkan memperkaya perbendaharaan bahasa
          Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai
          salah satu unsur kepribadian bangsa. Sehubungan dengan
          itu bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap
          mampu   menjadi   ungkapan   budaya   masyarakatnya   yang
          mendukung kebhinekaan budaya sebagai unsur kreativitas
          dan sumber kekuatan bangsa. Sejalan dengan itu perlu
          ditingkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan
          bahasa serta sastra daerah dan karya ilmiah.
     g.   Sumberdaya   budaya   daerah   Yogyakarta   yang   unggul,
          dilestarikan sebagai bagian kekayaan budaya bangsa
          warisan luhur nenek-moyang, pemberi wujud jatidiri
          bangsa Indonesia. Selanjutnya pengembangan kebudayan
          daerah Yogyakarta diarahkan untuk memupuk rasa cinta
          tanah air dan budaya sendiri, meningkatkan mutu dan
          pengungkapan cinta rasa seni budaya yang tinggi, serta
          menjadikan kekayaan dan modal penting pergaulan antar
          bangsa.

4.   Kesehatan

     a.   Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
          kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupannya
          serta meningkatkan kualitas dan produktifitas lanjut
          usia dan menurunkan angka kematian khususnya kematian
          bayi dan ibu melahirkan.
     b.   Upaya   perbaikan   kesehatan   masyarakat   perlu   terus
          ditingkatkan   antara    lain  melalui    pencegahan   dan
          pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan
          permukiman, perbaikan gizi, penyediaan air bersih,
          penyuluhan kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu dan
          anak. Pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan obat,
          narkotika dan minuman keras perlu dilaksanakan terutama
          bagi generasi muda.
          Pencemaran terhadap kesehatan lingkungan perlu mendapat
          perhatian khusus demikian pula usaha pengendalian dan
          pengawasan ketat terhadap obat, makanan dan minuman.
          Penelitian dan pengembangan kesehatan perlu terus
          dikembangkan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan
          tehnologi    guna    meningkatkan    kualitas    pelayanan
          kesehatan.
     c.   Pelayanan kesehatan termasuk kesehatan jiwa perlu terus
          ditingkatkan kualitasnya dan jangkauan kemampuan ke
          seluruh wilayah, baik oleh pemerintah maupun melalui
          peran serta masyarakat dengan melaksanakan prinsip-
          prinsip   kemanusiaan    dan   memperhatikan     agar   tidak
          semata-mata    mencari    keuntungan      serta    memberikan
          perhatian   khusus    kepada    fakir    miskin,    anak-anak
          terlantar dan penduduk usia lanjut yang terlantar.
     d.   Pengobatan   tradisional     yang    secara     medis   dapat
          dipertanggungjawabkan perlu terus dibina dalam rangka
          perluasan    dan     pemerataan     pelayanan      kesehatan.
          Pemeliharaan dan pengembangan obat tradisional sebagai
          warisan budaya bangsa perlu terus ditingkatkan dengan
          penggalian, penelitian, pengujian dan pengembangan
          serta penemuan obat-obatan baru termasuk budi daya
          tanaman obat tradisional yang secara medis dapat
          dipertanggungjawabkan.
     e.   Pengadaan   dan    peningkatan     prasarana     dan   sarana
          kesehatan perlu terus dikembangkan kualitasnya dalam
          rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
          Tenaga   medis   dan    tenaga   paramedis     serta   tenaga
          penunjang kesehatan lainnya perlu terus ditingkatkan
          kualitas dan kemampuannya serta persebarannya agar
          merata keseluruh pelosok daerah. Penyediaan obat dan
          alat kesehatan yang makin merata dengan harga yang
          terjangkau oleh rakyat.
     f.   Pembangunan kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan
          secara   terpadu    dengan    meningkatkan      peran   serta
          masyarakat   termasuk     swasta    yang    didukung    usaha
          pengembangan pengetahuan dan teknologi kedokteran yang
          dapat dipertanggungjawabkan.

5.   Keluarga Sejahtera

     a.   Pembangunan    keluarga   sejahtera    diarahkan    untuk
          mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
          atas   dasar  kesadaran   dan   sukarela   dengan   tanpa
          meninggalkan nilaibudaya luhur dan nilai-nilai agama.
          Untuk mendorong segera terwujudnya keluarga kecil
          bahagia dan sejahtera.
     b.   Dalam mendorong terwujudnya keluarga kecil bahagia dan
          sejahtera,      peran    serta      masyarakat      dalam
          mengikuti/melaksanakan keluarga berencana perlu tetap
          dibina   kelestariannya   dengan   melalui    penerangan,
          penyuluhan bimbingan sehingga semua lapisan masyarakat
          makin membudaya serta mandiri.
     c.   Peran keluarga berencana dalam menunjang terwujudnya
          keluarga kecil dan sejahtera, keikutsertaan perorangan,
          kelompok masyarakat, pemuka agama serta pihak-pihak
          swasta dalam pengelolaan keluarga berencana ini masih
          perlu selalu untuk ditingkatkan terutama dalam mutu
          pelayanan sampai pada daerah-daerah pedesaan terpencil,
          dengan peningkatan pengawasan penyalahgunaan alat-alat
          kontrasepsi.
6.   Kependudukan

     a.   Kebijaksanaan kependudukan ditekankan pada peningkatan
          kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran
          pembangunan.    Peningkatan     kualitas    penduduk    baik
          kualitas fisik non fisik perlu terus ditingkatkan, yang
          antara lain dilakukan melalui peningkatan kecerdasan,
          ketrampilan, derajat kesehatan dan peningkatan taraf
          hidup    serta    melalui    pemeratan    pembangunan    dan
          pendapatan.
     b.   Pengendalian pertumbuhan penduduk diupayakan agar tetap
          dapat menjadi kekuatan pembangunan dengan persebaran
          penduduk     keluar     secara     berkesinambungan      dan
          memperhatikan daya tampung serta daya dukung lahan.
     c.   Penerangan, pendidikan dan penyuluhan serta pembinaan
          mengenai    kependudukan    termasuk     gerakan    keluarga
          berencana dan keluarga sejahtera terus dikembangkan
          agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama
          generasi muda, sehingga kesadaran masyarakat terhadap
          permasalahan kependudukan dan partisipasi masyarakat
          dalam pembangunan kependudukan semakin meningkat.
     d.   Pengelolaan administrasi, pencatatan dan pelaporan
          serta pengolahan data statistik kependudukan terus
          ditingkatkan sehingga mampu menjadi sumber data yang
          dapat   diandalkan    dalam   menunjang    perencanaan   dan
          evaluasi hasil pembangunan di berbagai sektor di
          daerah.
     e.   Dengan menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dalam
          rangka membentuk generasi penerus yang berkualitas maka
          perhatian    terhadap    penduduk   usia     anak-anak   ini
          khususnya dalam hal peningkatan derajat kesehatan dan
          mutu gizi perlu makin ditingkatkan.
          Meningkatnya jumlah penduduk usi lanjut dan makin
          panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan
          yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka
          bagi mereka yang mempunyai pengalaman, keahlian dan
          kearifan    serta    masih   potensial    perlu    diberikan
          kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Sedangkan
          bagi mereka yang karena kondisi fisik dan mentalnya
          sudah    tidak    memungkinkan    untuk    berperan    dalam
          pembangunan perlu mendapatkan perhatian tersendiri oleh
          pemerintah dan masyarakat.
     f.   Dengan masih besarnya penduduk usia produktif dan makin
          meningkatnya peranan wanita dalam lapangan kerja perlu
          mendapatkan perhatian khususnya menyangkut penekanan
          angka kelahiran yang rendah dan perluasan penciptaan
          kesempatan kerja dan berusaha yang tetap memperhatikan
          kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.

7.   Anak dan Remaja

     a.   Pembinaan     anak    dan    remaja     dalam    rangka
          menumbuhkembangkan jiwa dan raga yang sehat perlu terus
          dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi,penumbuhan
          minat belajar, peningkatan dayacipta dan dayanalar
          serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup
          sehat, penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam
          pembangunan, pembinaan perilaku kehidupan keragaman
          budaya dan budi pekerti luhur sebagai pengamalan
          Pancasila.
     b.   Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersamaan dengan
          peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab
          dan   peranannya    sebagai    pendidik   keluarga   dalam
          mendukung suasana keluarga yang harmonis.
     c.   Pembinaan anak dimulai sejak dalam kandungan diarahkan
          pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dengan
          mempertinggi mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan
          rohani serta menjaga keharmonisan keluarga. Pembinaan
          anak dibawah usia lima tahun diupayakan terutama dengan
          meningkatkan   mutu    gizi   anak   menanamkan   perilaku
          kehidupan beriman dan berbudi luhur serta menumbuhkan
          daya cipta dan keterampilan anak.
     d.   Pembinaan   anak  usia    sekolah   dilaksanakan   melalui
          peningkatan mutu gizi dan pembinaan dalam kehidupan
          beragama, penanaman rasa cinta tanah air, disiplin dan
          penumbuhan budaya minat baca dan belajar sehingga
          tercipta daya cipta dan keterampilan dalam rangka
          peningkatan kemampuan.
     e.   Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan budi
          pekerti luhur, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
          Yang Maha Esa, peningkatan gemar belajar dan pelatihan
          keterampilan dalam rangka pengusahaan ilmu pengetahuan
          dan tehnologi.

8.   Pemuda.

     a.   Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda diarahkan
          untuk meningkatkankualitas generasi penerus perjuangan
          bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan dilandasi
          ketaqwaan, cita-cita dan budi pekerti luhur sebagai
          manusia pembangunan kader pemimpin bangsa yang berjiwa
          Pancasila sebagai pemikir dan pelaku pembangunan,
          pemuda dituntut untuk lebih menguasai Ilmu Pengetahuan
          dan   Teknologi,    kreatif,  mandiri,   disiplin,   mampu
          menghadapi tantangan dan bertanggung jawab terhadap
          keikutsertaan dalam pembangunan.
     b.   Peranserta pemuda dalam kehidupan politik bermasyarakat
          terutama    untuk    menegakkan   nilai-nilai    demokrasi
          pancasila serta menumbuh kembangkan jati diri pemuda
          sebagai pewaris nilai-nilai luhur untuk kelanjutan
          berbangsa dan bernegara harus ditingkatkan, terutama
          peran   aktif    pemuda   keikutsertaannya   mengisi   dan
          memantapkan    keyakinannya   diarahkan   dengan   melalui
          organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi
          masyarakat    lainnya   sehingga   terbentuk   kader-kader
          secara wajar dan berbakat.
     c.   Perlu lebih ditingkatkan pembinaan dan pengembangan
          pemuda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua,
          masyarakat, pemerintah dan pemuda.
     d.   Untuk menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan
          bangsa maka pemuda diarahkan dapat berperan aktif dalam
          memfungsikan      organisasi-organisasi       kepemudaan,
          organisasi    siswa      intra    sekolah,     organisasi
          kemahasiswaan, KNPI, pramuka dan karangtaruna dengan
          didukung fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai.
     e.   Pengembangan   kepeloporan   pemuda   dalam   pembangunan
          bangsa dan negara terus ditingkatkan agar pemuda
          memiliki   jiwa    kejuangan,   keperintisan,    kepekaan
          terhadap lingkungan, disiplin dan sikap mandiri dengan
          dilandasai cinta tanah air.

9.   Peranan Wanita Dalam Pembangunan.

     a.   Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber
          daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban
          serta   kesempatan      yang    sama    dengan   pria   dalam
          pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita
          ditujukan    untuk     meningkatkan     peran   aktif   dalam
          pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat,
          sejahtera danbahagia serta pengembangan anak, remaja
          dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
          seutuhnya. Peranan wanita dalam pembangunan bangsa
          perlu terus ditingkatkan dengan memperhatikan kodrat,
          harkat dan martabatnya.
     b.   Kemampuan    dan     keterampilan     wanita    perlu   terus
          dikembangkan     melalui     peningkatan     pendidikan   dan
          pelatihan dalam rangka peningkatan penguasaan ilmu
          pengetahuan     dan     tehnologi     didukung    peningkatan
          ketahanan mental dan spritual agar mampu berperan
          secara aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan
          segenap kegiatan pembangunan.
          Iklim sosial budaya perlu dikembangkan agar lebih
          mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita
          sehingga dapat makin berperan aktif dalam masyarakat
          dan dalam lingkungan keluarga secara selaras dan
          serasi.
     c.   Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu
          terus   ditingkatkan     antara    lain   melalui   Pembinaan
          Kesejahteraan      Keluarga      (PKK)     sebagai    gerakan
          pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah melalui
          gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan
          wanita sebagai penggeraknya. Peningkatan peranan wanita
          dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dilaksanakan
          melalui usaha pengembangan kesadaran orang tua terhadap
          peranan dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan
          remaja yang bertumpu pada nilai-nilai agama dan nilai-
          nilai luhur bangsa.
     d.   Peranan wanita dalam pembangunan masyarakat baik di
          perkotaan maupun di perdesaan perlu terus ditingkatkan
          terutama dalam menangani berbagai masalah sosial dan
          ekonomi    yang     diarahkan     pada     pemerataan   hasil
          pembangunan, pengembangan kualitas sumber daya manusia
          dan pemeliharaan lingkungan.
     e.   Dengan meningkatnya jumlah wanita yang memasuki pasar
          kerja sehingga diperlukan perluasaan berbagai lapangan
           pekerjaan, seiring dengan itu perhatian khusus kepada
           upaya    peningkatan     keterampilan,     produktivitas,
           kesejahteraan dan perlindungan hukum tenaga kerja
           wanita termasuk yang bekerja di luar negeri terutama
           yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja,
           perkembangan karier serta jaminan pelayanan sosial bagi
           tenaga    kerja   wanita     dan    keluarganya    dengan
           memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai
           wanita.

10.   Perumahan Dan Permukiman

      a.   Pembangunan perumahan dan permukiman baik pembangunan
           perumahan baru maupun pemugaran perumahan di perdesaan
           dan   perkotaan   bertujuan   untuk    memenuhi   kebutuhan
           masyarakat akan tempat tinggal baik dalam kuantitas
           maupun kualitas dalam lingkungan yang sehat serta
           suasana kehidupan yang aman, damai tenteram dan
           sejahtera.    Pembangunan    perumahan    dan    permukiman
           diarahkan    untuk    meningkatkan    kualitas    kehidupan
           keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana
           kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial.
      b.   Pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan
           dan diperluas hingga dapat makin merata dan menjangkau
           masyarakat     yang    berpenghasilan      rendah    dengan
           memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan dengan
           lingkungan sosial sekitarnya serta mendorong kegiatan
           pembangunannya dengan memperhatikan prinsip swadaya dan
           gotong royong.
      c.   Perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan
           perumahan oleh masyarakat dan perseorangan dengan
           meningkatkan peran perbankan dalam penyediaan kredit
           yang memadai. Usaha negeri dan swasta yang melayani
           pembiayaan pembangunan perumahan perlu ditingkatkan,
           disamping itu perlu juga didorong peran serta aktif
           masyarakat    dalam   pengumpulan   tabungan    pembangunan
           perumahan.
      d.   Lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih,
           sehat, dan aman perlu terus ditingkatkan antara lain
           dengan pembangunan fasilitas sosial, ekonomi, fasilitas
           olahraga,    transportasi   serta   prasarana    lingkungan
           termasuk penanganan limbah dan penyediaan air bersih
           dengan    mengupayakan    kesadaran    dan    tanggungjawab
           masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan
           terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

11.   Olahraga

      a.   Pembinaan dan pengembangan olahraga diarahkan pada
           peningkatan kesehatan jasmani, mental dan rohani serta
           ditujukan  untuk   membentuk  watak  dan  kepribadian,
           disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan
           prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan
           nasional.
     b.     Pengembangan olahraga dalam rangka memasyarakatkan
            olahraga   dan    mengolahragakan     masyarakat   semakin
            digalakkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan
            jasmani, rokhani dan mental masyarakat.
     c.     Pembinaan   olahraga     diarahkan    untuk   meningkatkan
            kualitas terutama untuk mencapai prestasi tertinggi
            dalam berbagai cabang olahraga baik tingkat regional,
            nasional maupun Internasional.
     d.     Pembinaan untuk mencapai prestasi olahraga perlu terus
            dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sejak
            dari   pencarian    bibit   yang   berbakat,   pendidikan,
            pelatihan olahraga serta pelatih yang mampu dan
            bertanggung jawab. Untuk menunjang keberhasilan dalam
            mencapai prestasi, kwalitas organisasi keolahragaan
            perlu   semakin    ditingkatkan    terutama   sarana   dan
            prasarana maupun fasilitas lain yang menunjang dengan
            memperhatikan potensi dan kemampuan daerah sehingga
            olahragawan serta pelatih merasa kerasan bertempat
            tinggal di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
     e.     Dalam upaya meningkatkan kualitas olahragawan untuk
            dapat mencapai prestasi, maka diupayakan membangun
            pusat   pelatihan    sehingga   para   olahragawan   dapat
            berlatih lebih teratur. Di samping itu untuk menunjang
            prestasi,    keikutsertaan      swasta    dalam    membina
            keolahragaan perlu terus ditingkatkan.
     f.     Olahragawan, Pelatih,Pembina yang berprestasi perlu
            diberi perhatian khusus dan penghargaan yang wajar
            untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu
            prestasi yang lebih baik.

          AGAMA DANKEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

a.   Atas dasar keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap
     Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan
     terhadap Tuhan Yang Maha Esa selaras degan penghayatan dan
     pengamalan Pancasila.
b.   Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
     Esa makin dikembangkan sehingga kualitas keimanan dan
     ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan
     antar dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan
     terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh
     persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk
     bersama-sama membangun masyarakat.
c.   Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka
     kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
     Esa harus makin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi
     maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
d.   Diusahakan supaya terus bertambah sarana yang diperlukan bagi
     pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap
     Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama pada
     semua   jalur,    jenis,  dan  jenjang   pendidikan  termasuk
     prasekolah, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku.
e.   Melanjutkan    usaha   untuk  terus   meningkatkan  pelayanan
     dankelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai
     dengan kemampuan masyarakat.
f.   Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :
     -    Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
     -    Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu
          agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
          Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha
          Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

                    ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

A    .Dalam pengembangan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan
     teknologi   diarahkan    untuk  meningkatkan    nilai   tambah,
     penguasaan teknologi dan penerapan serta alih teknologi yang
     berwawasan lingkungan, Penguasaan dan peningkatan ilmu
     pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan tidak dapat
     dipisahkan   dengan    kualitas   sumberdaya    manusia,   mutu
     pendidikan, pelatihan, peran serta swasta dan masyarakat.
b.   Perkembangan   ekonomi    yang   ditumbuh   kembangkan    dalam
     peningkatan produktivitas terutama sektor industri dengan
     penerapan teknologi tinggi, sektor pertanian dengan melalui
     pengkajian, penelitian dan penerapan teknologi tepat guna,
     sektor pariwisata dikembangkan dengan dukungan penataan
     obyek-obyek wisata dan pengemasan paket-paket wisata yang
     lebih baik danprofesional dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan
     dan teknologi. Disamping itu sektor transportasi dikembangkan
     untuk mendukung daya saing dan memperlancar pemasaran.
c.   Dalam   mempercepat   pengembangan   serta   peningkatan   pada
     pendayagunaan teknologi tinggi dalam pembangunan, maka
     koordinasi antara lembaga penelitian, pembinaan etika,
     informasi dan pemerintah, perlu ditingkatkan secara terpadu
     untuk menunjang upaya percepatan penerapan ilmu pengetahuan
     dan teknologi tinggi secara selektif.

                                HUKUM
a.   Materi Hukum

     1).  Pembangunan di bidang hukum perlu ditingkatkan untuk
          mendukung pelaksanaan di bberbagai program pembangunan
          dengan menyusun Peraturan perundangan atau Peraturan
          Daerah secara dinamis, selaras dengan hukum nasional
          yang dapat memperlancar tugas Pemerintah Daerah secara
          menyeluruh menurut perkembangan masyarakat dan dinamika
          pembangunan.
     2).Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan,
          ketertiban dan menjamin kepastian hukum yang dapat
          mengayomi kepentingan masyarakat berdasarkan Pancasila
          dan Undang-undang Dasar 1945.

b.   Aparatur Hukum
     1).   Pembangunan Aparatur Hukum perlu ditingkatkan untuk
           memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak
           hukum, lembaga bantuan hukum, penegak hukum sesuai
           dengan   tugas     dan    fungsi   masing-masing    dengan
           meningkatkan kemampuan dan kewibawaan sebagai penegak
           hukum.
     2).   Meningkatkan   pengetahuan     di  bidang   hukum   kepada
           aparatur dan masyarakat, menuju pada aparatur dan
           masyarakat    yang    taat    dan   sadar   hukum    serta
           proporsional.
     3).   Penerapan hukumdan penegakan hukum dilaksanakan secara
           tegas   dan    manusiawi     berdasarkan   keadilan    dan
           pemerataan.

c.   Sarana dan Prasarana Hukum

     1).   Pembangunan   sarana    dan   prasarana    hukum   perlu
           ditingkatkan untuk dapat memperlancar pelaksanaan tugas
           penegak hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.
     2).   Pembangunan   sarana    dan   prasarana    hukum   perlu
           ditingkatkan   untuk   meningkatkan   pelayanan   kepada
           masyarakat.
     3).   Pembangunan   sarana    dan   prasarana    hukum   perlu
           ditingkatkan dengan sistem jaringan dokumentasi dan
           informasi hukum di daerah.

      POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, PENERANGAN, KOMUNIKASI
                         DAN MEDIA MASSA

a.   Politik

     1).   Pembangunan politik ditujukan pada pengembangan etika
           dan moral budaya politik dalam mewujudkan kehidupan
           politik   yang   mantap   dengan    makin    berperan   dan
           berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik
           secara efektif, otonomi daerah secara nyata, dinamis,
           serasi dan bertanggung jawab serta kesadaran dan peran
           serta politik masyarakat yang terus meningkat.
     2).   Kehidupan   konstitusional    yang    meliputi    kehidupan
           demokrasi dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila
           dan Undang-undang Dasar 1945 perlu terus ditingkatkan
           dan dikembangkan dalam rangka terpeliharanya kemantapan
           stabilitas politik yang sehat dan dinamis, mantapnya
           mekanisme demokrasi Pancasila serta mantapnya mekanisme
           dan siklus kepemimpinan daerah berdasarkan Undang-
           undang Dasar 1945.
     3).   Untuk mendukung tatanan politik demokrasi Pancasila,
           budaya   politik   yang    menjunjung     tinggi   semangat
           kebersamaan,    kekeluargaan    dan     keterbukaan    yang
           bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung
           oleh moral dan etik politik bersumber pada nilai-nilai
           Pancasila serta sikap kenegarawan di dalam perilaku
           politik.
     4).   Pemasyarakatan dan pembudayaan Pedoman Penghayatan dan
           Pengamalan   Pancasila   (P4)   terus    ditingkatkan   dan
           diperluas melalui pendidikan penataran, dan keteladanan
           serta upaya lainnya di seluruh lapisan masyarakat.
           Upaya ini perlu disertai dengan perbaikan metode dan
           perluasan materinya dalam rangka pemantapkan pendidikan
           politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
           1945.   Pemerintah   bersama   segenap   kekuatan    sosial
           politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga
           kemasyarakatan lainnya perlu terus meningkatkan program
           pendidikan politik yang berlandaskan Pancasila dan
           Undang-undang Dasar 1945 bagi semua lapisan masyarakat
           agar setiap anggota masyarakat sadar akan hak dan
           kewajibannya sebagai warga negara serta meningkatkan
           motivasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
     5).   Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan
           rakyat dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum dan
           bebas dan rahasia. Namun demikian organisasi peserta
           pemilihan umum masih perlu untuk ditingkatkan, baik
           dalam   perencanaan    pelaksanaan    maupun    pengawasan,
           sehingga jumlah anggota masyarakat yang memberikan hak
           suaranya semakin besar dan benar.
     6).   Kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk mengutarakan
           dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya melalui
           wadah   penyalur   aspirasi   masyarakat   sesuai    dengan
           peraturan perundang-undangan perlu terus dikembangkan
           untuk   memantapkan   pertumbuhan    demokrasi    Pancasila
           terutama   melalui   upaya   agar   makin    berperan   dan
           berfungsinya organisasi kekuatan Sosial Politik dan
           lembaga perwakilan rakyat khususnya di daerah termasuk
           organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan
           lainnya.
     7).   Pembangunan kehidupan politik juga diarahkan untuk
           meningkatkan   kemampuan,    kualitas    dan    kemandirian
           organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan
           dan lembaga kemasyarakatan lainnya, sehingga dapat
           menjalankan peran dan fungsinya secara mantap dalam
           tatanan kehidupan politik, termasuk dalam pemahaman dan
           pengamalan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam
           kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta
           mampu melaksanakan pendidikan politik dalam rangka
           membentuk kader bangsa yang tangguh dan berkualitas.
     8).   Dalam   upaya   peningkatan    peranan   kekuatan    sosial
           politik, keterkaitan pelaku kekuatan sosial politik
           dalam   Badan    Perwakilan   dengan    masyarakat    terus
           ditingkatkan agar sistem perwakilan yang berdasarkan
           Demokrasi Pancasila dapat berkembang secara mantap dan
           dinamis.
     9).   Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah semakin nyata,
           dinamis, serasi dan bertanggungjawab perlu diupayakan
           peningkatan terutama pendapatan asli daerah (PAD) dan
           peningkatan    kemampuan    kelembagaan     dan    aparatur
           pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat dan proses
           pengambilan keputusan.
b.   Aparatur Pemerintah
1).   Peningkatan     pengabdian      dan    kesetiaan     Aparatur
      pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,
      bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
      Pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan sesuai
      dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang
      Dasar 1945.
2).   Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada makin
      terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu
      menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas, fungsi
      penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk
      mewujudkan sistem administrasi negara yang makin andal,
      bersih dan berwibawa, profesional, efisien, efektif
      serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap
      dinamika perubahan lingkungan.
3).   Pembangunan     aparatur     pemerintah     diarahkan    pada
      peningkatan kualitas, efisien dan efektifitas seluruh
      tatanan administrasi pemerintahan termasuk peningkatan
      kemampuan dan disiplin pengabdian keteladanan dan
      kesejahteraan     aparatnya,      sehingga     makin    mampu
      melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan
      sebaik-baiknya terutama dalam melayani, mengayomi,
      serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat
      dalam pembangunan serta tanggap terhadap kepentingan
      dan aspirasi masyarakat.
4).   Sistem pengawasan keuangan daerah dan pembangunan, baik
      pengawasan     melekat,    maupun     fungsional     termasuk
      pengawasan oleh masyarakat dimantapkan secara terpadu
      dan    konsisten     agar     tercapai     efisiensi    dalam
      penyelenggaraan      pemerintahan       dan      pembangunan.
      Penertiban     aparatur     pemerintah      terutama    dalam
      menegakkan disiplin serta menanggulangi penyalahgunaan
      wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya.
5).   Pembinaan kepegawaian diarahkan pada makin terwujudnya
      kehidupan kepegawaian yang mantap dengan pengembangan
      karier     berdasarkan     prestasi      kerja,     kemampuan
      profesional, keahlian dan keterampilan serta kemantapan
      sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang-
      undang Dasar 1945 terus ditingkatkan melalui pendidikan
      danpelatihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi serta
      melalui pengembangan motivasi, kode etik dan disiplin
      kedinasan yang didukung sistem informasi kepegawaian
      yang    mantap    serta   dilengkapi      sistem    pemberian
      penghargaan yang wajar.
6).   Hubungan kerja yang serasi antara aparatur pemerintah
      pusat dan daerah dalam upaya makin mewujudkan otonomi
      daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung
      jawab terus dikembangkan secara realistis atas dasar
      asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
      dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan.
7).   Koordinasi, kerjasama dan kemampuan aparatur pemerintah
      makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian,
      kelancaran, efisiensi dan efektifitas serta keterpaduan
      pelaksanaan tugas pemerintahan danpembangunan.
8).   Pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur pemerintahan
           desa dan kelurahan terus lebih ditingkatkan dan
           dikembangkan sehingga makin mampu, efisien dan efektif
           dalam    penyelenggaraan    tugas    pemerintahan  dan
           pembangunan desa dan kelurahan di dalam melayani,
           mengayomi, menggerakkan dan menghargai prakarsa dan
           peran aktif rakyat dalam pembangunan.

c.   Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

     1).   Pembangunan    penerangan,   komunikasi    danmedia   massa
           diarahkan untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif
           agar dapat mendorong terjadinya interaksi timbal balik
           yang bertanggungjawab antara sesama warga masyarakat
           dan pemerintah dalam semua aspek program pembangunan
           menuju kemandirian dan memasyarakatkan Pancasila.
     2).   Dalam   meningkatkan   peranan    pers   perlu   diupayakan
           interaksi    positip    antara   pers,    masyarakat    dan
           pemerintah terutama dalam mendukung penyebarluasan
           informasi yang obyektif, andal, edukatif, kontrol
           sosial yang konstruktif.
     3).   Dalam rangka menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan
           melalui media massa, baik cetak maupun elektronik,
           dengan   meningkatkan    kualitas    dan   kuantitas   yang
           menjangkau seluruh wilayah.

               KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

a.   Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan ketenteraman dan
     ketertiban masyarakat terutama diarahkan untuk mewujudkan
     terpeliharanya keadaan yang aman, tertib dalam kehidupan
     masyarakat   yang    bebas   dari    segala   gangguan   melalui
     penyuluhan, penerangan, pelatihan serta pendidikan bela
     negara kepada masyarakat.
b.   Peningkatan    perlindungan      masyarakat    ditujukan    pada
     terwujudnya     kemampuan     perlindungan     masyarakat    dan
     ketenteraman serta kemampuan lingkungan untuk secara swadaya
     aktif menanggulangi dan atau memperkecil akibat malapetaka
     yang ditimbulkan oleh bencana alam dan bencana lainnya,
     sehingga terwujud ketenteraman masyarakat.
c.   Dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka
     pembinaan    masyarakat     perlu    terus    dilakukan    untuk
     menumbuhkembangkan     kesadaran     secara    swakarsa    mampu
     mengatisipasi dan menanggulangi segala gangguan.
d.   Koordinasi dalam rangka keamanan dan ketertiban di daerah
     perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan
     dan ketertiban di daerah.
e.   Dalam rangka memacu pemerataan pembangunan daerah dan hasil-
     hasilnya Karya Bakti ABRI dan Operasi Bakti Manunggal/ABRI
     Masuk Desa akan terus ditingkatkan untuk mendorong pembanguan
     perdesaan terutama di daerah tertinggal sebagai salah satu
     wujud kemanunggalan ABRI dan Rakyat.
f.   Pembinaan    pertahanan    sipilperlu     ditingkatkan    dengan
     melibatkan   seluruh    anggota    masyarakat   sehingga   mampu
     menanggulangi gangguan ketertiban dan melindungi masyarakat.
                 F. KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG

1.   Penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pengaturan
     terhadap pemantapan dan pemanfaatan ruang pada Kawasan
     Lindung dan Kawasan Budidaya agar dapat terarah, terkendali
     serta memasyarakat sehingga :
     a.   Fungsi ruang dapat dilindungi dan dampak-dampak negatif
          terhadap lingkungan dapat dicegah.
     b.   Sumberdaya    alam   dan    sumberdaya    buatan   dapat
          dimanfaatkan secara optimal, perbenturan kepentingan
          dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dicegah.
2.   Secara garis besar kebijaksanana penataan ruang wilayah
     Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup :
     a.   Pemantapan Kawasan Lindung
     b.   Pengembangan Kawasan Budidaya
     c.   Pengembangan Sistem Pusat-pusat Permukiman dan Sistem
          Kota-kota
     d.   Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah
     e.   Pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi :
          -    Kawasan strategis yang tumbuh cepat.
          -    Kawasan Strategis kritis.
          -    Kawasan strategis penujang perkembangan sektor
               strategis
          -    Kawasan strategis tandus.
          -    Kawasan strategis perbatasan.
3.   Pembangunan ketataruangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
     diprioritaskan pada :
     a.   Pengembalian fungsi lingkungan melalui upaya-upaya
          pelestarian lingkungan, pengendalian dampak terhadap
          lingkungan, penanganan lahan-lahan kritis dan rawan
          bencana serta pengendalian penggunaan lahan.
     b.   Pengendalian pertumbuhan wilayah terbangun dan wilayah
          perkotaan dengan membatasi perubahan penggunaan lahan
          dari pertanian ke non-pertanian.
     c.   Peningkatan daya dukung wilayah perkotaan yang sudah
          berkembang   melalui    pembangunan   perkotaan   secara
          terpadu.
     d.   Pengembangan kota-kota sedang dan kecil yang berpotensi
          di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya
          mengurangi beban akibat adanya aglomerasi penduduk dan
          kegiatan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta.

                G. STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

     Tersedianya dana yang memadai dengan kebijaksanaan yang tepat
adalah merupakan syarat utama bagi kelangsungan dan peningkatan
pembangunan di semua bidang dan sektor dalam pencapaian sasaran
dan tujuan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka langkah-
langkah strategis yang akan ditempuh adalah :
1.   Kebijaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
     Pemerintah diarahkan untuk dapat mendorong dan menarik serta
     mengembangkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam
     pembangunan.
     Usaha penggalian sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber
     dari sektor swasta non pemerintah perlu lebih ditingkatkan
     secara terencana dan terkoordinir.
2.   Sumber dana pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat,
     pendapatan asli daerah dan masyarakat serta dunia usaha,
     demikian pula dana bantuan luar negeri sebagai pelengkap
     dalam   pengalokasiannya    perlu    lebih   terkoordinasi    dan
     terintegrasi secara menyeluruh dalam mewujudkan keselarasan
     pembangunan   sektoral,    regional     pembangunan    desa   dan
     pembangunan sektor swasta non pemerintah.
3.   Pengalokasian segala sumber dana pembangunan akan lebih
     terarah pada usaha-usaha ekonomi produktif yang bersifat
     peningkatan   pendapatan    (income-generating)     serta   mampu
     meningkatkan perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha
     dengan tetap melaksanakan upaya penghematan tanpa mengurangi
     mutu pelayanan.
     Demikian   pula   penyediaan    dana   untuk   kegiatan    rutin,
     operasional, rehabilitasi dan pemeliharaan akan selalu
     diusahakan secara proporsional dalam rangka meningkatkan
     efisiensi pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya.
4.   Prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis tetap akan
     dimantapkan dan ditingkatkan agar penerimaan pemerintah
     daerah semakin meningkat, sedangkan pembelanjaan semakin
     terarah dan terkendali serta tanggap terhadap tuntutan
     keadaan sehingga public saving/tabungan pemerintah daerah
     semakin meningkat.
5.   Upaya peningkatan kemampuan penyediaan anggaran pembangunan
     khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah akan lebih
     dimantapkan   lewat    intensifikasi,     ekstensifikasi    serta
     langkah-langkah    optimalisasi      penanganan    sumber-sumber
     pendapatan asli daerah. Sejalan dengan maksud tersebut upaya
     meningkatkan kemampuan aparatur di bidang keuangan akan lebih
     digalakkan yang didukung dengan sarana prasarana yang lebih
     memadai khususnya dalam sistem pengelolaan dan kualitas
     pelayanan pada masyarakat.
6.   Kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang keuangan akan
     lebih ditingkatkan terutama pengawasan melekat dalam mencegah
     pemborosan dan segala bentuk penyimpangan dalam segi
     penerimaan dan pembelanjaan.
7.   Pengalokasian berupa bagian pendapatan asli daerah dari
     Daerah Tingkat I ke Daerah Tingkat II di samping perlu lebih
     diarahkan kepada usaha pemecahan masalah daerah yang mendesak
     juga dalam memperkuat kemampuan keuangan Daerah Tingkat II
     serta meningkatkan intensitas pelayanan khususnya kepada
     wajib pajak.
8.   Dalam rangka meningkatkan penyediaan permodalan khususnya
     bagi golongan ekonomi lemah masyarakat pedesaan, keberadaan
     daripada Badan Usaha Kredit Pedesaan serta lembaga pelayanan
     kredit lainnya akan ditingkatkan kinerjanya baik dalam peran
     dan fungsi serta peluangnya dalam menunjang diversifikasi
     kegiatan ekonomi di pedesaan.
9.   Penanaman modal diarahkan untuk mendorong perkembangan
     struktur industri yang sehat sejalan dengan pengembangan
      kegiatan sektor ekonomi jasa pelayanan.
10.   Mendorong investasi dunia usaha nasional pada umumnya
      membutuhkan dukungan dana yang bersumber dari tabungan
      perseorangan, kredit perbankan, baik Bank Pemerintah maupun
      Bank Swasta. Oleh karenanya akan terus ditingkatkan pembinaan
      pembentukan      modal     masyarakat      lewat     tabungan
      masyarakat,penciptaan iklim yang mendorong dan menarik bagi
      penanaman modal di daerah, di samping pemantapan sistem dan
      mekanisme pelayanan khususnya dalampenyediaan informasi dunia
      usaha, kemudahan prosedural, penyederhanaan sistem perijinan,
      pembebasan pungutan danlain-lain sehingga dapat mengurangi
      biaya tinggi dalam penanaman modal di daerah.

                                BAB V
                             PELAKSANAAN

A.    Pelaksanaan Pembangunan daerah

      Pola Dasar Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan
      Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur Kepala
      Daerah Istimewa Yogyakarta.
      Pola Dasar Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pedoman
      atau acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan
      setiap lima tahun sekali berdasarkan perkembangan dan tingkat
      kehidupan rakyat dan pelaksanaannya dituangkan dalampokok-
      pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan daerah yang
      ditentukan   secara   sungguh-sungguh   dari   semua   golongan
      terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
      Gubernur      Kepala      Daerah     memberikan      Keterangan
      Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas
      tugas menjalankan Pembangunan Daerah.
      Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh masyarakat bersama
      pemerintah   di   daerah.    Dalam hubungan    ini   pemerintah
      berkewajiban untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta
      menciptakan iklim yang mendorong peran aktif masyarakat dalam
      pembangunan.
B.    Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

      Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah disusun
      berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh
      Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan secara sungguh-
      sungguh saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
      Dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah yang meliputi
      kurun waktu 1994/1995-1998/1999 pelaksanaan pembangunan tetap
      bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi
      Pembangunan tersebut saling mengkait dan perlu dikembangkan
      secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.
      Program    pelaksanaan   kebijaksanaan    pembangunan   untuk
      operasionalnya di tingkat daerah setiap tahun dituangkan
      dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propisi
      Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan program dan proyek yang
      menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat (APBN),
      Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk
     memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan prosedur
     mekanisme yang berlaku.
     Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah,
     peranan   lembaga   yang  melaksanakan  fungsi   pemeriksaan,
     pengawasan, dan pengendalian perlu ditingkatkan.
     Dalam hal ini semua lembaga terutama Inspektorat Wilayah
     Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengawas Keuangan
     dan Pembangunan, wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan
     wewenang dan fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan
     perundang-undangan.

                             BAB VI
                             PENUTUP

     Berhasilnya usaha-usaha pembangunan daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sejak repelita Pertama sampai dengan Repelita
Kelima telah dapat menjadi landasan untuk Pembangunan daerah
Jangka Panjang 25 Tahun Kedua untuk menuju tahap tinggal landasan.

     Untuk keberhasilan pembangunan daerah selanjutnya sangat
tergantung pada keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, dengan
sikap mental yang ulet, berdisiplin serta rasa pengabdian yang
tinggi dari segenap perangkat pemerintahan di semua tingkatan di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

     Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat
dalam usaha meningkatkan taraf hidup kesejahteraan secara lebih
merata dan adil baik lahiriah maupun batiniah.

     Kesejahteraan   yang  berkeadilan   sosial,  sekaligus  akan
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh
ketanahan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi
generasi penerus bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

     Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan
dan petunjuk kepada seluruh rakyat serta pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

                                   Yogyakarta, 17 Desember 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah     Penjabat Gubernur
  Propinsi Daerah Istimewa           Kepala Daerah Istimewa
          Yogyakarta                  Yogyakarta
            Ketua,

            ttd.                              ttd.

 H. SOEDARNO SETOPRADJOKO                 PAKU ALAM VIII

 ------------------------                ----------------
Disahkan
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal :
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:137
posted:3/12/2012
language:
pages:68