Docstoc

Proposal Kapasitas SDM

Document Sample
Proposal Kapasitas SDM Powered By Docstoc
					 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Ekonomi
             Masyarakat Adat Pasca Bencana Gempa dan Tsunami
                     di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)


I. Latar Belakang

Kondisi darurat akibat bencana gempa dan tsunami masih terus berjalan. Sekalipun saat
ini memasuki bulan ke keempat dan pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa fase
emeregency telah akan berakhir pada akhir bulan Februari. Namun kondisi di lapangan
berkata lain. Masih cukup banyak masyarakat korban belum terpenuhi kebutuhan
dasarnya, masih belum siap barak penampungan sementara bahkan apa yang seharunya
dilakukan ke depan masih menjadi kontra versi ditingkat pemerintah sendiri. Claiming
program dari rencana pemerintah bahkan mengabaikan posisi pemerintah daerah NAD
yang sebetulnya mempunyai peran lebih karena sebagai derah istimewa khusus.

Ketidak mampuan mengelola bencana di semua level akan ditutup dengan rencana cepat
melalui perencanaan langsung dari pusat. Blue print rekonstruksi aceh telah selesai
dibuat. Sekalipun masih menunggu masukan secara terbuka dari seluruh komponen
masyarakat, namun tidak memberi kesempatan atau ruang yang cukup bagi masyarakat
maupun lembaga adat. Draft konsep yang di pajang melalui web site Bappenas jelas tidak
akan tersentuh masyarakat yang sampai saat ini masih bingung melanjutkan kehidupan
karena berbagai masalah dalam pengelolaan camp dan ketidak pastian tempat tinggal,
pengurusan aset maupun hak-hak sipil lainnya.

Tersumbatnya informasi langsung ke masyarakat jelas mempunyai maksud karena akan
memberikan nilai lebih bagi individu maupun kelompok tertentu. Pembebasan tanah
untuk green belt atau kawasan lindung, penguasaan lahan-lahan atau tempat strategis,
maupun upaya mengambil keuntungan dari proses recovery – rehabilitasi sampai
rekonstruksi menjanjikan keuntungan sangat besar. Kolaborasi kepentingan akan
memposisikan masyarakat adat semakin tersudut.

Sekalipun struktur kelembagaan adat porak poranda akibat bencana, namun peran dalam
pengelolaan bencana dan sistem sosial dibanyak wilayah terbukti bekerja sangat efektif.
Secara alamiah masyarakat lebih suka di organisir oleh tetua adat dibandingkan struktur
pemerintah yang berkolaborasi dengan militer. Banyak masalah muncul justru ketika
pengelolaan pengungsi diambil alih oleh kecamatan dan koramil. Distribusi yang tidak
merata, kekurangan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bahkan kekerasan terjadi
dimana-mana. Dan ini jelas melanggar hak-hak pengungsi berdasarkan piagam
kemanusiaan dan shpeer project yang seharusnya menjadi pegangan utama dalam
pengelolaan bencana.

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) yang berdiri sejak tahun 1999 telah
banyak menghasilkan kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan
kelembagaan adat di beberapa wilayah, diantara Sistem hutan kerakyatan, lahirnya Perda
Qanun tentang pengakuan struktur adat maupun hal teknis berkaitan dengan
pemberdayaan ekonomi dan kapasitas SDM. Pengelolaan bencana yang amburadul dan
perencanaan master secara top down yang juga ditentang oleh Pemda NAD merupakan
momentum untuk mengembalikan eksistensi masyarakat dan kelembagaan adat. Untuk
itu perlu upaya keras bagaimana peran strategis tersebut dapat diambil dengan
kemampuan yang memadai.

Secara eksplisit keberadaan masyarakat adat melalui lembaga adat (mukim) sudah di akui
oleh negara yang tertuang dalam qanun nomor...... tentang lembaga mukim, meski isi
qanun itu sendiri masih kritisi namun pengakuan ini merupakan peluang bagi masyarakat
adat untuk memperjaungkan hak-haknya.

Walau dalam implementasinya hingga saat ini, hampir tidak ada bedanya dengan
penyeragaman yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 19...... tentang pemerintahan
desa. Penyeragaman tersebut yang membuat nilai-nilai kearifan tradisional dalam
tatananan soaial masyarakat Aceh menjadi pudar. Penghianatan pemerintah kepada
“masyarakat adat” semakin vulgar ketika banyak kebijakan yang menyentuh wilayah
kelola masyarakat adat tapi “orang pertama” yang notabenenya sebagai pemiliki wilayah
tersebut tidak pernah dilibatkan.
Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya jaringan antar masyarakat adat dan
mereka berjuang menyuarakan haknya sendiri-sendiri sehingga genderang perjuangan
menjadi terkotak dan sangat mudah dipatahkan oleh pemerintah. Keterbatasan sumber
daya juga membuat masyarakat adat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan
monitoring terhadap proyek-proyek pemerintah di daerah wilayah kelolanya.

Seharusnya masyarakat adat sebagai pemilik wilayah dan kelompok yang merasakan
langsung dampak yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi
tatanan sosialnya, dilibatkan secara partisipatif baik itu dari proses perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring.

Fungsi kelompok masyarakat adat sebenarnya sangat startegis untuk memainkan peran
monitoring, karena dampak dari perubahan yang dilahirkan oleh kebijakan pemerintah
dengan label “pembangunan” acap kali mengenyampingkan aspek sosial sebagai salah
satu aspek dari pembangunan bnerkelanjutan yang selama ini menjadi alasan pembenaran
pemerintah.
Untuk memperoleh pengakuan itu secara utuh, perlu dibangun kesepahaman sesama
masyarakat adat akan arah perjauangan yang ingin di capai sehingga dengan dukungan
jaringan kerja yang kuat dan tersebar di tingkat profinsi, nasional dan internasional yang
kuat membuat masyarakat adat memiliki nilai tawar untuk memperoleh pengakuan yang
sebenarnya dari negara.

Kemandirian kelompok masyarakat adat baik itu secara kelembagaan maupun secara
ekonomi menjadi sangat penting untuk melahirkan gerakan memperjuangkan hak-hak
msyarakat yang kuat dan tidak tergantung pada pihak manapun.
Untuk meretas kondisi tersebut JKMA Aceh dan Wilayah merancang program Penguatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat
Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)



II. PERMASALAHAN

      Kebijakan pemerintah daerah tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat
       seperti tertuang dalam Qanun nomor ....... tahun ...... belum dilaksanakan
      Pemerintah belum mengakui keberadaan dan hak msyarakat adat atas pengelolaan
       wilayah adatnya
      JKMA sebagai salah satu institusi yang memperjuangkan kepentingan
       kelembagaan dan masyarakat adat terimbas oleh dampak tsunami
      Kemampuan masyarakat adat untuk melakukan monitoring kebijakan-kebijakan
       pemerintah masih terbatas.
      Secara kelembagaan JKMA Aceh dan wilayah masih lemah untuk menunjang
       perjuangan masyarakat adat.
      Masyarakat adat belum mampu mengelola sumber-sumber perekonomiannya
       secara mandiri.

III. TUJUAN

   1. Memposisikan kelembagaan adat pada peran strategis dan memperkuat
      kelembagaan adat untuk mampu berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap
      pembangunan Aceh dan kebijakan pemerintah Aceh paska bencana gempa dan
      tsunami
   2. Meningkatkan kapasitas SDM aktifis JKMA dalam memperjuangkan hak-hak
      masyarakat adat yang didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat dan
      perekonomian yang mandiri.
   3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat pasca gempa dan tsunami
   4. Melakukan pendokumentasian aturan adat dan cerita rakyat yang berkembang di
      masyarakat
   5. mendapat    dukungan publik dan mempunyai jaringan yang luas dalam
      memperjuangkan hak-hak masyarakat adat

IV. SASARAN

JKMA Aceh sebagai forum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Aceh
akan melakukan mediasi, fasilitasi dan pendampingan untuk mendorong percepatan
pengakuan dan kemandirian masyarakat adat.

V. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Melalui program ini, masyarakat adat terutama anggota JKMA Aceh yang tersebar di 11
Wilayah, akan :
   1. Memiliki kapasitas yang cukup untuk dilibatkan dalam proses perencanaan,
      pelaksanaan dan monitoring kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
      pemerintah daerah.
   2. Masyarakat menjadi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah
      terutama yang menyentuh permasalahan wilayah adat.
   3. Tumbuhnya kesadaran dan keinginan yang kuat untuk menghidupkan kembali
      nilai-nilai kearifan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat.
   4. Mampu mendorong terciptanya transparansi terhadap semua kebijakan yang
      dijalankan diwilayah adatnya masing-masing.
   5. Memiliki jaringan yang kuat sehingga meningkatkan posisi tawar JKMA Aceh
      dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.
   6. Terciptanya kemandirian ekonomi yang mampu memutuskan rantai
      perekonomian konvensional.

VI. PROGRAM dan KEGIATAN

Secara garis besar Program dan kegiatan JKMA Aceh:

Program 1:
Membangun kapasitas keorganisasian Komunitas Masyarakat Adat untuk berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pembangunan aceh paska gempa dan tsunami

Kegiatan:
1. Pengorganisasian masyarakat
2. Perencanaan Strategis
3. Training for Informal Leader
4. Pertemuan Kampung
5. Temu mukim
6. Memperkuat jaringan komunitas masyarakat adat di 11 wilayah

Program 2:
Peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk terlibat dalam mempengaruhi kebijakan
pemerintah

Kegiatan:
1. TOT perencanaan Gampung
2. TOT community organizer
3. TOT Community mapping
4. TOT Pengembangan ekonomi kerakyatan/alternatif
5. Training/workshop advokasi
6. Training/Workshop Hak-hak masyarakat adat
7. Training/Workshop Management organisasi
8. Pelatihan Monitoring pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
9. Training Analisis Kebijakan negara dan aturan adat
10. Training/workshop legal drafting
11. Training Alternative Dispute Resolution (ADR)
12. Training / Workshop kampanye
13. Dialog kebijakan




Program 3:
Penguatan kapasitas masyarakat adat Aceh dalam mengelola ekonomi alternatif

Kegiatan:
1. Training penggalian potensi sumber daya ekonomi alternatif
2. Training managemen kelompok
3. Training pengelolaan keuangan mikro
4. Training pengelolaan modal bergilir
5. Traning pemasaran
6. Magang ke kelompok masyarakat yang telah berhasil mengembangkan ekonomi
   alternatif
7. Pemberian bantuan modal (pertanian, alat pertanian yg ramah lingkungan, usaha
   peternakan, nelayan, industri kecil dna rumah tangga)

Program 4:
Penguatan kapasitas masyarakat adat dalam melakukan pendokumentasian aturan adat
dan cerita rakyat

Kegiatan:
1. Training / workshop penulisan
2. Training pendokumentasian melalui media cetak atau film dokumenter
3. Penulisan buku adat dan cerita rakyat
4. Pembuatan film dokumenter

Program 5:
Meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya nilai dan aturan adat serta
mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis yang
berdampak pada keberadaan masyarakat adat

Kegiatan:
1. Seminar dan lokakarya
2. Konfrensi pers
3. Pembuatan poster dan stiker
4. Pembuatan bulletin bulanan secara berkala

VII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Adapun yang menjadi indikator terhadap keberhasilan program:
1. Ada 11 (sebelas) JKMA wilayah yang terjamin operasional sekretariatnya.
2. JKMA Aceh dan 11 (sebelas) JKMA wilayah memiliki mukim yang dijadikan pilot
   projek.
3. Terlaksananya 1 (Kali) kongres di tingkat Profinsi dan wilayah
4. Terlaksananya 1 (satu) kali Rapat kerja (Raker) tiap tahunnya di JKMA Profinsi dan
   Wilayah.
5. Setiap bulan terbitnya media cetak yang memuat transparansi pelaksanaan program
   dan penggunaan anggaran JKMA Aceh dan Wilayah.

VIII. DAMPAK

Dampak dari pelaksanaan program adalah diposisikannya kembali kelambagaan adat
dalam stratata sosial – budaya dan politik dalam kehidupan masyarakat dan
pemerintahan, khususnya pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paska
bencana gempa dan tsunami. ini menjadi sangat strategis dalam proses jangka panjang
dimana sistem sosial di Aceh secara riil masih cukup kuat berpegang dalam struktur adat.
Dampak program ini juga akan memperkuat posisi Perda No.... yang dikenal dengan
Qanun yang mengakui keberadaan sistem adat di Aceh.

JKMA Aceh dan regional secara kelembagaan akan menjadi lebih kuat karena di dukung
dengan fasilitas yang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang tanggung dan
didukung sistem perekonomian yang mandiri.

IX. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat program adalah dalam dilihat dari 2 sisi, penerima manfaat langsung
dan penerima manfaat tidak langsung. Penerima manfaat langsung adalah kelembagaan
JKMA sebagai salah satu institusi masyarakat adat semakin kuat dan memiliki posisi
tawar dengan stake holders lain. Manfaat lain adalah 11 JKMA wilayah yang langsung
membawahi komunitas adat di seluruh NAD. Peran strategis yang dijalankan JKMA akan
berdampak langsung pada masyarakat khususnya masyrakat korban bencana tsunami
sebanyak 15.000 masyarakat adat, baik laki-laki maupun perempuan. Terpenuhinya
kebutuhan dasar minimum sebagai pengungsi atau masyarakat korban bencana maupun
akses terhadap sumber-sumber penghidupan baik yang disediakan pemerintah, pihak
donor maupun lembaga pendukung JKMA.

Manfaat tidak langsung dari kegiatan ini adalah pengakuan terhadap lembaga adat diluar
anggota JKMA maupun terakomodasinya kepentingan masyarakat, baik melalui
pelaksanaan Perda Qanun maupun kepentingan masyarakat dalam menjalani kehidupan
sebagai warga negara.



X. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Program mendorong Lembaga Adat dalam mempengaruhi kebijakan rehabilitasi dan
rekonstri aceh paska Tsunami akan dilakukan selama 3 bulan. Kegiatan ini diharapkan
dapat dimulai Awal April 2005 – Maret 2008, yang akan dilaksanakan di JKMA Aceh
dan di 11 JKMA wilayah.

XI. METODE DAN STRATEGI

Metode
Pada prinsipnya yang akan menjadi guide line pelaksanaan program ini adalah
kesetaraan, gender dan reality partisipatory. Dimana kesetaraan menjadi landasan untuk
saling berbagi peran, menjadikan posisi gender sebagai pertimbangan utama, baik dalam
memetakan kebutuhan, keterlibatan maupun pengambilan keputusan. Karena disadari,
kepentingan perempuan umumnya terabaikan bahkan banyak keputusan yang akhirnya
menambah beban perempuan (beban ganda) sehingga ada hak-hak perempuan yang
terabaikan. Untuk itu, dalam merancang dan pelaksanaan program rekontruksi hingga
rehabilitasi baik dari sisi jumlah maupun komposisi akan mempertimbangkan perempuan.

Masyarakat juga akan dilibatkan secara penuh dalam menentukan pola rekontruksi dan
rehabilitasi yang mereka inginkan sehingga semua aspirasi masyarakat akan
terakomodasi dan tidak bersifat top down akan tetapi button up. Partisipasi masyarakat
akan dilibatkan dari proses perencanaan hingga pengawasan program, sasaran ini
merupakan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat korban seluruhnya .

Strategi
Untuk mempercepat proses kemandirian masyarakat adat Aceh guna memperoleh
terhadap hak-haknya, ada beberapa strategi yang dijalankan oleh JKMA baik di tingkat
Aceh maupun wilayah:
     Sebagai mediator antara masyarakat adat dengan pemerintah, pengusaha atau
       pihak-pihak lain yang menggagu tatanan adat aceh.
     Sebagai fasilitator peran masyarakat adat untuk terlibat dalam proses
       perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kebijakan-kebijakan pemerintah.
     Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat adat di 11 (sebelas) wilayah untuk
       dilibatkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring setiap kebijakan
       pemerintah di wilayah adanya.
     Sebagai pendamping perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan
       ekonomi sektor riil untuk mendukung kemandirian perekonomian masyarakat
       adat.
     Bersama-sama dengan masyarakat lokal akan menggali dan menguatkan kembali
       nilai-nilai kearifan tradisional dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.

XII. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN

      Penanggung jawab kegiatan adalah Koordinator sementara (PJS) JKMA hasil
       rapat luar biasa, 22 Februari 2005 yakni Bapak Yuriun.
      Sedangkan pelaksana kegiatan adalah sekretaris pelaksana harian sebagai
       koordinator program dan organ-organnya sebagai pengelolan managerial.
      Sedangkan pelaksana teknis lapangan adalah JKMA di 11 wilayah yang dibantu
       oleh NGO lokal Pendukung JKMA Aceh. Yaitu JKMA Aceh Rayek Meliputi
       Aceh Besar dan Banda Aceh, JKMA Pase meliputi Aceh Utara, Lhok Seumawe
       dan Bireuen, JKMA Aceh Timur meliputi aceh Timur dan Tamiang, MATRA
       meliputi Aceh Tenggara dan Gayo Luwes, JKMA Bumoe Teuku Umar meliputi
       Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya, JKMA Aceh Selatan meliputi Aceh
       selatan dan Aceh Barat Daya, JKMA Simelue, JKMA Aceh Singkil, JKMA
       Sabang.

Secara teknis program ini memeiliki struktur sebagai berikut:

Penanggung Jawab Program     :   YURIUN (Koordinataor JKMA Aceh)
Koordinator Program          :   BUDI ARIANTO (Sekpel JKMA Aceh)
Administrasi Keuangan        :   DEDE ANDREAS
Pengelola Program            :   6 orang
Pelaksana wilayah            :   11 wilayah

XIII PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pelaporan kegiatan meliputi hasil dan perkembangan seluruh kegiatan dalam bentuk
narasi dan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan berupa foto, ringkatasan hasil kegiatan,
klipping koran maupun dokument penting lainnya serta laporan seluruh pengelolaan
keuangan, yang akan di laporkan secara periodik kepada lembaga donor sesuai dengan
kontrak kerja.

XIV. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring
Monitoring akan dilakukan dengan 2 model. Monitoring berjalan dan monitoring
terjadwal. Monitoring berjalan akan dilakukan selama proses program berjalan. Direktur
eksekutif selaku Penanggung jawab program dan Manajer Operasional akan melakukan
monitoring kegiatan harian melalui pemantauan langsung pelaksanaan kegiatan yang
telah tersusun. Monitoring ini akan dilakukan sampai ke lapangan dimana kegiatan
dilakukan.

Monitoring terjadwal akan dilakukan per empat bulan melalui rapat koordinasi seluruh
komponen pelaksana kegiatan yang akan melibatkan masyarakat sebagai fungsi kontrol
terhadap pelaksanaan program tersebut.

Sebagai lembaga donor ............ dapat kapan saja melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan program baik secara langsung atau melalui pihak ketiga dan akan melakukan
crosschek kepada manajemen proyek terhadap temuan penyimpangan di lapangan.

Evaluasi
Evaluasi program akan dilakukan dengan 2 model, evaluasi kegiatan dan evaluasi
program. Evaluasi kegiatan akan dilakukan setelah berakhirnya setiap tahapan kegiatan
dan evaluasi program akan dilakukan setelah pelaksanaan program berakhir secara
keseluruhan.
Evaluasi kegiatan hanya akan melibatkan internal JKMA Aceh dan Wilayah untuk
penyempurnaan kegiatan selanjutnya. Sedangkan evaluasi program akan melibatkan
seluruh komponen yang terlibat secara langsung, baik itu masyarakat sebagai pemilik
program, JKMA Aceh dan Wilayah selaku pelaksana program maupun INWEN atau
Capacity Building International, German yang bertindak sebagai lembaga donor.

RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kebutuhan biaya keseluruhan usulan program ini adalah Rp. Rp. 8.708.750.000 (EURO
870.875) Rincian kebutuhan biaya terlampir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:137
posted:3/12/2012
language:Malay
pages:9
Riza Asmadi Riza Asmadi Design Grafics http://www.cityville-asia.com/
About Im Riza From Indonesia