Docstoc

Makalah Landasan Pendidikan

Document Sample
Makalah Landasan Pendidikan Powered By Docstoc
					                      Landasan Pendidikan Nasional Di Indonesia



A. Pendahuluan

Setiap negara di dunia mempunyai model pelaksanaan pendidikan yang berbeda-beda

antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga di dapati berbagai sistem pendidikan

nasional. Realisasi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang pendidikan,

Indonesia menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang khas pula. Walaupun

dalam model umumnya terdapat kesamaan dengan negara lainnya misalnya dalam model

klasikal, namun dalam muatan kurikulumnya terdapat perbedaan.



Perbedaan utama yang biasanya paling menonjol adalah dalam tujuan pendidikan sebab

Indonesia mempunyai cita-cita tersendiri dalam pencapaian pendidikan diarahkan kepada

terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Realisasi tujuan pendidikan tersebut

sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh politik, ekonomi maupun hukum yang berlak,

karenanya dinamika tujuan pendidikan selalu berubah dari waktu ke waktu. Dalam

perubahan sosal poitik yang sekarang ini kecenderungan desentralilasi maka tuntutan

reformsi mendorong pendidikan untuk memformulasi tujuan pendidikan dalam format

yang lebih bernuansa bottom up dengan menekankan pemberdayaan kedaerahan.



Dalam format yang desentralistik, pendidikan nasional Indonesia saat ini mempunyai

sistem dan model penyelenggaraan yang berlainan dengan sebelumnya. Perubahan

tersebut disamping merupakan refleksi evaluatif atas pelaksanaan pendidikan sebelumnya

juga karena perkembangan eksternal global yang sudah sangat berbeda. Dengan


                                          -1-
perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional Nomor 2 tahun 1989, maka

perubahan tersebut sebagai lokomotif yang akan menggandeng bagi perubahan pada level

di bawahnya sehingga sistem kurikulum, kurikulum pembelajaran, sistem evaluasi juga

berubah.



Perubahan terjadi bukan semata-mata diakibatkan oleh reformasi eksternal belaka, namun

beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam multidimensi telah

menempatkan pendidikan sebagai upaya yang bernilai amat strategis bagi pengentasan

masalah-masalah bangsa Indonesia. Di berbagai negara seprti di Korea, Jepang, India

telah membuktikan bahwa pendidikan dapat dijadikan sarana memperkuat bangsa, selain

bidang ekonomi dan politik. Kekurangan bangsa Indonesia kini adalah belum tersedianya

sarana pendidikan     nasional yang belum bisa dijadikan perangkat yang dapat

menyumbang secara maksimal dalam pembentukan watak dan karakter bangsa.



Pemberdayaan daerah dengan menempatkan otonomi pendidikan sebagai prinsip

pendidikan nasional Indonesia saat ini masih kuat didominasi oleh pusat sehingga

dibutuhkan model yang sesuai dengan prinsip otonomi pendidikan saat ini. Pendidikan

yang lebih memperhatikan aspirasi masyarakat bahkan mempertimbangkan peran serta

masyarakat selaku customer sekaligus stakeholder harus mendapat wadah penyaluran

sehingga penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dikuasai oleh pemerintah harus

mulai dicairkan sehingga peluang peran serta masyarakat semakin berimbang dengan

peeran pemerintah.




                                         -2-
B. Landasan Pendidikan Indonesia

Pendidikan nasional sebagai wahana dan sarana pembangunan negara dan bangsa dituntut

mampu mengantisipasi proyeksi kebutuhan masa depan. Tuntutan tersebut sangat

bergayut dengan aspek-aspek penataan pendidikan nasional yang bertumpu pada basis

kehidupan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Untuk kepentinggan penataan

pendidikan nasional yang benar-benar refleksi kehidupan bangsa maka sangat penting

dunia pendidikan berlandaskan filosopis, sosilogis, yuridis dengan penajaman landasan

tersebut secara kritis dan fungsional.



1. Landasan Filosopis

Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung

pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui

penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis

pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam

kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Rancangan penanaman nilai budaya

bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan

kognitif tetapi lebih penting pencapaian afektif. Lebih jauh lagi pencapaian nilai budaya

sebagai landasan filosopis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat kecerdasan

dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin.



Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosopis dalam pendidikan

nasional Indonesia. Pertama, adalah pandangan tentang manusia Indonesia. Filosopis

pendidikan nasional memandang manusia Indonesia sebagai:


                                          -3-
   a. Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya.

   b. Sebagai makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya.

   c. Sebagai makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam

       masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan

       hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah

       masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.

Kedua pandangan filosopis pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang

selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lain dalam masyarakat.



Karena kedua pandangan filosopis tersebut menjadikan pendidikan nasional harus

ditanggung oleh semua fihak sehingga pendidikan dibangun oleh semua unsur bangsa

sehingga berkontribusi terhadap unsur pranata sosial lainnya. Secara mendasar dapat

ditegaskan bahwa landasan filosopis Pancasila menyimpulkan bahwa sistem pendidikan

nasional menempatkan peserta didik sebagai makhuk yang khas dengan segala fitrahnya

dan tugasnya menjadi agen pembangunan yang berharkat dan bermartabat. Oleh karena

itu manusia Indonesia dipandang sebagai individu yang mampu menjadi manusia

Indonesia yang berakhlak mulia. Karenanya pendidikan harus mampu mengembangkan

menjadi manusia yang memegang norma-norma keagamaan dalam kehidupan sehari-hari

sebagai makhluk Tuhan, Makhluk sosial, dan makhluk individu.



Landasan filosopis pendidikan nasional memberikan penegsan bahwa penyelenggaraan

pendidikan nasional di Indonesia hendaknya mengimplementasikan ke arah:




                                          -4-
a. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma persatuan

   bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi dan memlihara keutuhan bangsa dan

   negara.

b. Sistem    pendidikan   nasional    Indonesia   yang    proses    pendidikannya

   memberdayakan semua institusi pendidikan agar individu dapat menghargai

   perbedaan individu lain, suku, ras, agama, status sosial, ekonomi dan golongan

   sebagai manifestasi rasa cinta tanah air. Dalam hal ini pendidikan nasional

   dipandang sebagai bagian dari upaya nation character building bagi bangsa

   Indonesia.

c. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma kerakyatan dan

   demokrasi. Pendidikan hendaknya memberdayakan pendidik dan lembaga

   pendidikan untuk terbentuknya peserta didik menjadi warga yang memahami dan

   menerapkan prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat

   dan bernegara. Prinsip kerakyatan dan demokrasi harus tercermin dalam input-

   proses penyelenggaraan pendidikan Indonesia.

d. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma keadilan sosial

   untuk seluruh warga negara Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan

   menjamin pada penghapusan bentuk diskriminatif dan menjamin terlaksananya

   pendidikan untuk semua warga negara tanpa kecuali.

e. Sistem pendidikan nasional yang menjamin terwujudnya manusia seutuhnya yang

   beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratis, cinta

   tanah air dan memiliki tanggungjawab sosial yang berkeadilan. Dengan demikian

   Pancasila menjadi dasar yang kokoh sekaligus ruh pendidikan nasional Indonesia.


                                     -5-
2. Landasan Sosiologis

Lembaga pendidikan harus diberdayakan bersama dengan lembaga sosial lainnya. Dalam

hal ini pendidikan disejajarkan dengan lembaga ekonomi, politik sebagai pranata

kemasyarakatan, pembudayaan masyarakat belajar (society learning) harus dijadikan

sarana rekonstruksi sosial. Apabila perencanaan pendidikan yang melibatkan masyarakat

bisa tercapai maka patologi sosial setidaknya terkurangi. Hasrat masyarakat belajar saat

ini masih rendah. Hal ini ditnandai rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam

sekolah terutama dalam membangung masyarakat belajar.

Sistem pendidikan nasional tidak mungkin selalu bertumpu pada Pemerintah sebab

dengan adanya krisis Pemerintah semakin tidak mampu membiayai pendidikan, demikian

pula apabila pendidikan hanya terarah pada tujuan pembelajaran murni pada aspek

kognitif, afektif tanpa mengaitkan dengan kepentingan sosial, politik dan upaya

pemecahan problem bangsa maka pendidikan tidak akan mampu dijadikan sebagai sarana

rekonstruksi sosial. Dalam kaitannya dengan perluasan fungsi pendidikan lebih jauh,

maka diperlukan pengembangan sistem pendidikan nasional yang didasarkan atas

kesadaran kolektif bangsa dalam kerangka ikut memecahkan problem sosial.



Pendidikan nasional yang berlandaskan sosiologis dalam penyelenggaraannya harus

memperhatikan aspek yang berhubungan dengan sosial baik problemnya maupun

emografisnya. Masalah yang kini sedang dihadapi bangsa adalah masalah perbedaan

sosial ekonomi sehingga pendidikan dirancang untuk mengurangi beban perbedaan

tersebut. Aspek sosial lainnya seperti ketidaksamaan mengakses informasi yang




                                          -6-
konsekuensinya akan mempertajam kesenjangan sosial dapat dieleminir melalui

pendidikan.



3. Landasan Kultural

Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi

anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu dalam Undang-

undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa, pendidikan nasional

adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan undang-undang Dasar Negara republik

Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional

Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan

mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan

meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya pelaksanaan

pendidikan ikut ditentukan oleh kebuadayaan masyarakat dimana proses pendidikan

berlangsung.



4. Landasan Psikologis

Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan

salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek

psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu hasil

kajian dalam penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang

pendidikan, umpamanya pengetahuan tentang urutan perkembangan anak. Setiap individu

memiliki bakat, minat, kemampuan, kekuatan, serta tempo dan irama perkembangan yang

berbeda dengan yang lainnya. Sebagai implikasinya pendidikan tidak mungkin


                                         -7-
memperlakukan sama kepada peserta didik. Penyusunan kurikulum harus berhati-hati

dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar

program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan.



5. Landasan Ilmiah dan Teknologi

Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Sepeti

diketahui iptek menjadi isi kajian di dalam pendidikan dengan kata lain pendidikan

berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap

perkembangan iptek harus segera diimplementasikan oleh pendidikan yakni dengan

segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar. Sebaliknya,

pendidikan sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang iptek (psikologi, sosiologi,

antropologi). Seiring dengan kemajuan iptek pada umumnya ilmu pengetahuan juga

berkembang sangat pesat.



6. Landasan Yuridis

Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya

berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan

nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang

Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31:

   1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

   2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib

       membiyayainya.




                                          -8-
   3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

       nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketkwaan serta akhlak yang mulia

       dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-

       undang.

   4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh

       persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

       pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

       pendidikan nasional.

   5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

       tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

       kesejahteraan umat manusia.

Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional di samping

untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan

hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi pennyelenggaran pendidikan secara

utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air.

Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan namun

sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang

menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Dalam praktek

penyelenggraan    pendidikan    tidak   sedikit    ditemukan   penyimpangan.   Memang

penyimpangan tersebut tidak begitu langsung tetapi dalam jangka panjang bahkan dalam

skala nasional dapat menimbulkan kerugian bukan hanya secara material tapi juga

spiritual. Penyelenggaraan pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat merusak

pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa sehingga dalam


                                             -9-
jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana rekonstruksi sosial tetapi

dekonstruksi sosial. Itulah sebabnya di samping dasar regulasi sangat penting juga harus

pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk sanksi.



C. Daftar Pustaka

   1. Madyo Ekosusilo dan R.B. Kasihadi, Dasar-dasar Pendidikan, Semarang: Effhar

       Publising.

   2. Rubino Rubiyanto, dkk (2003). Landasan Pendidikan, Muhammadiyah

       University Press, 2003.

   3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem

       Pendidikan Nasional.




                                          -10-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:368
posted:3/11/2012
language:Malay
pages:10
Riza Asmadi Riza Asmadi Design Grafics http://www.cityville-asia.com/
About Im Riza From Indonesia