Docstoc

UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA TERORGANISIR (TOC)

Document Sample
UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA TERORGANISIR  (TOC) Powered By Docstoc
					    UPAYA INDONESIA DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
   KEJAHATAN LINTAS NEGARA
      TERORGANISIR (TOC)

        Andhika Chrisnayudhanto
Kasubdit Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara
Dit. Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
            Kementerian Luar Negeri RI
               Jakarta, 30 April 2010


                                                     1
        TOC

       - Pendahuluan
    - Profil Kerjasama RI
        - Kebijakan RI
- Tantangan dan Kesimpulan




                             2
PENDAHULUAN




              3
DEFINISI TOC

• it is committed in more than one state;
• it is committed in one state but the substantial
  part of its preparation, planning, and control
  takes place in another state;
• it is committed in one state but involved
  organized criminal group in more than one
  state; and
• it is committed in one state but has substantial
  effects in another state.
 (UN Convention Against Transnational Organized Crime
2000)

                                                        4
KARAKTERISTIK TOC

  Cakupan operasi yang semakin global (dari
   kelompok kriminal biasa menjadi kelompok
   dengan kompleksitas dan diversifikasi usaha
   yang luas);
  Perkembangan jaringan (dari kerjasama antar
   kelompok kriminal menjadi kerjasama dengan
   kelompok non kriminal);
  Kemampuan mengancam negara melalui
   upaya blocking perekonomian dan
   melenyapkan sendi-sendi demokrasi.




                                                 5
 PERKEMBANGAN TOC

 TOC berdasarkan UNCTOC: pencucian uang,
  korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan
  migran, produksi dan perdagangan gelap senjata api
  (perdagangan gelap narkotika juga termasuk dalam
  TOC namun telah diatur dalam konvensi tersendiri).
 TC dalam konteks ASEAN: perdagangan gelap
  narkoba, perdagangan manusia, sea-piracy,
  penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme,
  international economic crime dan cyber crime.
 Aktivitas TOC lainnya: kejahatan pencurian dan
  penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan
  organ tubuh manusia, environmental crime (illegal
  logging dan illegal fishing), cyber crime dan
  computer-related crime.
                                                       6
       PROFIL
KERJA SAMA RI




                7
• Lingkup Internasional
  ○ Negara pihak seluruh konvensi terkait dengan narkotika
    dan psikotropika.
  ○ Negara pihak UNCTOC dan 2 protokolnya (trafficking in
    persons dan smuggling of migrants).
  ○ Negara pihak Konvensi PBB menentang Korupsi
  ○ Partisipasi di berbagai organisasi dan forum internasional


• Lingkup Regional
  ○ ASEAN, ARF, Bali Process


• Lingkup Bilateral
  ○ Penandatanganan MoU di berbagai bidang termasuk
    perjanjian MLA dan ekstradisi



                                                                 8
Kebijakan RI




               9
Kebijakan RI pada Isu-isu Utama (1)


 KORUPSI
  • Ratifikasi UNCAC pada tahun 2006
  • Arah Kebijakan Indonesia: Peningkatan kapasitas,
    bantuan teknis, kerjasama dalam asset tracing dan
    asset recovery serta pengembalian hasil kejahatan
    korupsi ke Indonesia.
  • Rancangan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi
    (2010-2025)
  • Indonesia merupakan peserta pilot program review
    mechanism UNCAC dan pilot testing efektifitas
    pemberian bantuan teknis



                                                        10
Kebijakan RI pada Isu-isu Utama (2)


 PENCUCIAN UANG
  • FATF: Rezim anti Money Laundering
  • Upaya penyelarasan kebijakan anti pencucian uang
    dengan Resolusi DK-PBB terkait dengan terrorist
    financing dan FATF+9 Recommendations melalui
    amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan
    RUU Perampasan Aset
  • Stranas TPPU
  • Digunakannya pendekatan ‘pencucian uang’ untuk
    melacak hasil kejahatan terorganisir lintas negara




                                                         11
Kebijakan RI pada Isu-isu Utama (3)
 PERDAGANGAN ORANG
 • Ratifikasi Protokol Perdagangan Orang melalui UU No.
   14/2009
 • UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
   Pidana Perdagangan Orang
 • Indonesia merupakan negara asal sekaligus untuk kadar
   tertentu juga merupakan negara transit dan tujuan
 • Bentuk eksploitasi : kerja paksa dan eksploitasi seksual
 • Kebijakan Indonesia diarahkan pada : memberantas
   jaringan perdagangan manusia dan memastikan
   perlindungan korban (pencegahan, prosekusi,
   perlindungan)
 • Kerjasama internasional (PBB), regional (ASEAN dan
   Bali Process), bilateral

                                                              12
Kebijakan RI pada Isu-isu Utama (4)

 PENYELUNDUPAN MANUSIA
  • Ratifikasi Protokol Penyelundupan Manusia (smugling
    of migrants) melalui UU No. 15/2009
  • Belum adanya UU yang komprehensif terkait dengan
    penyelundupan manusia
  • Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Imigran
    Ilegal
  • Kerjasama internasional




                                                          13
Kebijakan RI pada Isu-isu Utama (5)

PERDAGANGAN GELAP NARKOBA
 From public security to public health and development
 • Pencegahan dan pemberantasan perdagangan gelap dan
   penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan berimbang
   antara demand dan supply reduction serta penekanan
   bahwa permasalahan narkoba merupakan “shared
   responsibility”.
 • Kerjasama internasional (UNODC, CND, INCB), regional
   (ASEAN) dan bilateral (MoU dengan sejumlah negara)
 • Program alternative development untuk menanggulangi
   penanaman ganja: pilot project di provinsi NAD.




                                                          14
Kebijakan RI pada Isu-isu Utama (6)

CYBER CRIME
 • UU no. 11/2008 ttg ITE membantu mencegah cyber crime
 • RUU TiPiTi (Tindak Pidana Teknologi Informasi): Mengatur
   perbuatan pidana dalam Convention on Cyber Crime yang
   belum diatur UU ITE
 • Arah Kebijakan Indonesia : adanya UU Cyber Crime (UU
   TiPiTi), perlunya membentuk instrumen internasional
   mengenai cyber crime, transfer of knowledge dari negara
   maju ke negara berkembang, dan mekanisme
   peningkatan kapasitas nasional.




                                                             15
Emerging Issues

1. Environmental Crime
Indonesia berupaya untuk memasukkan kejahatan illegal
logging dan illegal fishing sebagai bagian dari TOC yang
diakui PBB.
Trafficking in Forest Products
   • Resolusi CCPCJ 16/1 2007 – ECOSOC 2008 tentang
     “International Cooperation in Preventing and
     Combating Illicit International Trafficking in Forest
     Products including Timber, Wildlife and Other Forest
     Biological resources” mendorong negara-negara untuk
     mengkriminalisasi perdagangan gelap produk
     kehutanan termasuk kayu
Illegal, Unregulated and Unreported Fishing
2. Illicit Trafficking in Cultural Property

                                                             16
TANTANGAN

Beberapa hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan
kejahatan lintas negara terorganisir :


Di tingkat internasional:
 • kurangnya dukungan politis dan lambannya proses
   negosiasi bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi;
 • perbedaan kepentingan, prioritas, pola penanganan dan
   sistem hukum; dan
 • perbedaan intepretasi hukum dan kegiatan-kegiatan yang
   dapat diklasifikasikan sebagai TOC.




                                                            17
TANTANGAN

Beberapa hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan
kejahatan lintas negara terorganisir :
Di tingkat nasional:
 • Lemahnya kapasitas penegak hukum dan lembaga
   peradilan
 • Lemahnya implementasi atas komitmen Indonesia dalam
   berbagai instrumen hukum internasional
 • Belum maksimalnya fungsi central authority sebagai focal
   point pemberian dan permintaan bantuan hukum timbal
   balik dan ekstradisi
 • Korupsi




                                                              18
 KESIMPULAN
Guna meningkatkan kerjasama dalam pencegahan dan
 pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir, perlu
 dilakukan hal-hal sebagai berikut:
• Meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga terkait di
  Indonesia
• Meningkatkan kemitraan dengan counterpart di kawasan
• Data collection guna mendukung kecepatan pertukaran
  informasi terkait dengan trend kejahatan, ancaman, tantangan
  dan modus operandi TOC.
• Meningkatkan kerjasama pelatihan, sharing experiences dan
  best practices guna peningkatan capacity building aparat
  penegak hukum di kawasan termasuk kerjasama MLA dan
  ekstradisi.
• Meningkatkan kemampuan deteksi dan investigasi terhadap
  kasus-kasus yang termasuk dalam TOC dan kemampuan untuk
  menguasai perkembangan teknologi sejalan dengan
  perkembangan modus operandi kelompok kejahatan lintas
  negara.
• Meningkatkan kerjasama antara negara-negara asal, transit dan
  tujuan kejahatan lintas negara.                            19
SARAN DAN REKOMENDASI?
   toc.kemlu@gmail.com




                         20

				
DOCUMENT INFO
Description: Andhika Chrisnayudhanto Kasubdit Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Dit. Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, 30 April 2010