Docstoc

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Document Sample
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH Powered By Docstoc
					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
    DI ERA OTONOMI DAERAH



                 Oleh:
            Dodi Riyadmadji
       Hp:08128479898-08568009889
           dimazdo31@yahoo.com
           Dodi_r.@depdagri.go.id


   DIREKTUR PENGEMBANGAN EKDA
     DEPARTEMEN DALAM NEGERI
          PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA




MPR     DPR      DPD        PRESIDEN      BPK    MA    MK
                                                              LEMBAGA NEGARA
                                                                  LAINNYA




 DEKONSENTRASI         DESENTRALISASI      TUGAS             DELEGASI
                                        PEMBANTUAN     (DESENTRALISASI FUNGSIONAL)




                                        PEMERINTAHAN    BADAN PENGELOLA
 GUBERNUR &                                DAERAH/     BUMN, OTORITA,DLL
  INSTANSI                 DAERAH       PEMERINTAHAN
  VERTIKAL                 OTONOM           DESA
        BAGAIMANA PEMERINTAH
   MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN ?
             DEKONSENTRASI
(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)
                              FUNCTIONAL FIELD
                              ADMINISTRATION;
                              KANDEP/KANWIL

                              INTEGRATED FIELD
                              ADMINISTRATION;
                              KEPALA WILAYAH
           PEMERINTAH PUSAT

                               POWER SHARING

                               1. OTONOMI TERBATAS
                                  (ULTRA VIRES)
                               2. OTONOMI LUAS (GENERAL
                                  COMPETENCE)

            DESENTRALISASI
         (PEMERINTAH DAERAH)
                     PEMENCARAN URUSAN
                       PEMERINTAHAN
                                              PEMERINTAH
                        DEKONSENTRASI       ADMINISTRATIF /
                                                WILAYAH


                                         • KANWIL/KANDEP
                                         • KEPALA WILAYAH
                                         • DLL


       PRIVATISASI        PEMERINTAH             DELEGASI
                             PUSAT
•   SWASTA MURNI
                                         • BADAN OTORITA
•   BOT
                                         • LP NUSAKAMBANGAN
•   BOO
                                         • DLL
•   BOL
•   DLL
                       DESENTRALISASI        DAERAH OTONOM



                                             PROPINSI
                                             KABUPATEN/
                                             KOTA
BAGAIMANA PENYELENGGARAAN
  PEMERINTAHAN DAERAH ?
         UUD Negara RI 1945
              Pasal 18:
(1) NKRI dibagi atas daerah-daerah prov dan
    daerah prov itu dibagi atas kab dan kota,
    yang tiap-tiap prov,kab,dan kota itu
    mempunyai pemerintahan daerah, yang
    diatur dg UU
(2) Pemerintahan daerah prov,daerah
    kabupaten,dan kota mengatur dan
    mengurus sendiri urusan pemerintahan
    menurut asas otonomi dan tugas
    pembantuan
              Lanjutan Pasal 18:
(3) Pemerintahan daerah prov, daerah kabupaten,dan
    kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya
    dipilih melalui pemilihan umum
(4) Gubernur,Bupati,dan Walikota masing-masing
    sebagai kepala pemerintah daerah prov,kab,dan
    kota dipilih secara demokratis
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
    luasnya ,kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU
    ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda
    dan pearturan-peraturan lain untuk melaksanakan
    otonomi dan tugas pembantuan
(7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan
    pemerintahan daerah diatur dalam UU
                  Pasal 18A:

(1) Hub wewenang antara pemerintah pusat dan
    pemerintahan daerah provinsi,kab,dan kota ,atau
    antara provinsi dan kab dan kota,diatur dengan
    dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan
    keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan,pelayanan umum,pemanfaatan
    sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
    pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur
    dan dilaksanakan secara adil dan selaras
    berdasarkan UU
                Pasal 18B:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-
    satuan pemerintahan daerah yang bersifat
    khusus atau bersifat istimewa yang diatur
    dengan UU
(2) Negara mengakui dan menghormati
    kesatuan-kesatuan masy hukum adat
    beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
    masih hidup dan sesuai dengan
    perkembangan masyarakat dan prinsip
    NKRI, yang diatur dalam UU
BAGAIMANA PENYELENGGARAAN
   PEMERINTAHAN DAERAH
        SAAT INI ?
   INTISARI UU No.32 TAHUN 2004
  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BAB   I    : KETENT UMUM                         Ps.1 – 3
BAB   II : PEMBENTUKAN DAERAH & KAWASAN KHUSUS   Ps.4-9
BAB   III : PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN        Ps.10-18
BAB   IV : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN          Ps.19-128
BAB   V : KEPEGAWAIAN DAERAH                     Ps. 129-135
BAB   VI : PERDA DAN PERAT KDH                   Ps.136-149
BAB   VII : PERENCANAAN PEMB.DAERAH               Ps.150-154
BAB   VIII : KEUANGAN DAERAH                     Ps.155-194
BAB   IX : KERJASAMA & PENY.PERSELISIHAN          Ps. 195-198
BAB   X : KAWASAN PERKOTAAN                       Ps.199
BAB   XI : DESA                                   Ps.200-216
BAB   XII : BINWAS                                Ps.217-223
BAB   XIII : PERTIMB DLM KEBIJ OTDA               Ps.224
BAB   XIV : KETENTUAN LAIN2                       Ps.225-230
BAB   XV : KETENTUAN PERALIHAN                     Ps.231-236
BAB   XVI : KETENTUAN PENUTUP                      Ps.237-240
     ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN (UU 32/04)

                    URUSAN PEMERINTAHAN


                                       CONCURRENT (31 Bidang)
    ABSOLUT (6 Bidang)                        (Urusan bersama
    (Mutlak urusan Pusat)              Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)


-   Politik Luar Negeri     PILIHAN/OPTIONAL               WAJIB/OBLIGATORY
-   Pertahanan                (Sektor Unggulan)             (Pelayanan Dasar)
-   Keamanan
                                                         Contoh: kesehatan,
-   Moneter & Fiskal        Contoh: pertanian,
                                                         pendidikan, lingkungan
                            industri, perdagangan,
    Nasional                pariwisata, kelautan dsb     hidup, pekerjaan umum,
-   Yustisi                                              dan perhubungan

-   Agama

                                                                 SPM
                                                       (Standar Pelayanan Minimal)
      BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
 DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN
    PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA


1.   Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar,
     prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan
     pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2.   Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-
     urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional
     (lintas Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur
     dari Pemerintah.
3.   Kab/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan-
     urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam
     satu Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari
     Pemerintah.
                         PEMERINTAH DAERAH
                        (LOCAL GOVERNMENT)

POLICY
MAKER          D PR D            KDH
                                                POLICY
                                               EXECUTOR

                                       SETDA
                        SETWAN
                                                  LOCAL
                                               BUREAUCRACY
         controller       LTD          DD




                                                      14
                        PEMERINTAH



    KDH/WKDH                                       DPRD
                      • Protective function
                      • Development function
                      • Public services

     CALON KDH/WKDH                            CALEG (Calon DPRD)



PEMILU KDH/WKDH                                   PEMILU


                        PEMILIH


                                                                    15
          PENYELENGGARA
           PEMERINTAHAN
           MELAKSANAKAN
             KEBIJAKAN


          DESENTRALISASI


DAERAH
OTONOM
                             OTDA


         Hub. Pusat & Drh.

   Kewenangan
   Keuangan
   Pelayanan Umum
   Pemanfaatan SDA & SD lainnya
                   HUBUNGAN WEWENANG ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

                                 URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pemerintahan yg                            Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3)
Sepenuhnya mnjd. Wewenang                         dpt. dikelola bersama
                                                  (Pemerintah, Prov, Kab/Kota)
Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}                    Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):
-   Politik Luar Negeri                             • Eksternalitas
-   Pertahanan
-   Keamanan                                        • Akuntabilitas
-   Yustisi                                         • Efisiensi
-   Moneter & Fiskal Nasional
-   Agama


Menyelenggarakan sendiri                    Urusan                    Urusan Pemerintah
atau dpt melimpahkan                  Pemerintahan Daerah
sebagian ur kpd perkt
Pemrinth atau Wkl Pmrth di
drh atau dpt menugaskan
kpd Pemda dan/atau Pemdes                                                  {Psl 10 (5)}
{Psl 10 (4)}                                                             • Menyelengga-
                                 WAJIB                 PILIHAN             rakan sendiri
Standar Pelayanan           Pelayanan Dasar         Sektor Unggulan      • Melimpahkan
                              {Psl 11 (3)}           {Psl 11 (3)}          sebagian ur kpd
     Minimal                                                               Gub.
    {Psl 11 (4)}                                                         • Menugaskan
                               Diselenggarakan berdasarkan asas            sebagian urusan
                            otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}        kepada Pemda
                                                                           dan/atau Pemdes
Hubungan Keuangan Antar Tingkat Pemerintahan

                 Hubungan dalam Bidang Keuangan


   Antara Pemerintah dan            Antar pemerintahan Daerah {Psl 15 (2)}
    Pemerintahan Daerah
         {Psl. 15 (1)}              • Bagi hasil pajak & non pajak antara
                                      pemerintahan daerah provinsi &
                                      pemerintahan daerah kab/kota
  • Pemberian sumber2               • Pendanaan urusan pemerintahan yg
    keuangan utk                      menjd tanggung jawab bersama
    menyelengg.urusan
    pemerintahan yg menjd           • Pembiayaan (pendanaan) bersama
    kewenangan                        atas kerja sama antardaerah
    pemerintahan daerah.            • Pinjaman dan/atau hibah
  • pengalokasian dana                antarpemerintahan daerah
    perimbangan kepada
    pemerintahan daerah
  • pemberian pinjaman
    dan/atau hibah kepada
    pemerintahan daerah.
Hubungan Pelayanan Umum Antar Tingkat Pemerintahan


                   Hubungan dalam Pelayanan Umum


    Antara Pemerintah dan                 Antarpemerintahan Daerah
     Pemerintahan Daerah
                                                   {Psl. 16 (2)}
         {(Psl. 16 (1)}

  • Kewenangan, tanggung                 • Pelaksanaan bidang
    jawab, dan penentuan                   pelayanan umum yg menjd
    standar pelayanan minimal              kewenangan daerah
  • pengalokasian pendanaan              • Kerjasama
    pelayanan umum yg menjd                antarpemerintahan daerah
    kewenangan daerah                      dalam penyelenggaraan
                                           pelayanan umum
  • Fasilitasi pelaksanaan
    kerja sama                           • Pengelolaan perizinan
    antarpemerintahan daerah               bersama bidang pelayanan
    dlm penyelengg. Pelayanan              umum
    umum
Hubungan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
  Sumber Daya Lainnya Antar Tingkat Pemerintahan

              Hubungan dalam Bidang Pemanfaatan
                 SDA & Sumber Daya Lainnya


   Antara Pemerintah dan               Antarpemerintahan Daerah
    Pemerintahan Daerah                       {Psl. 17 (2)}
        {Psl. 17 (1)}

                                      • Pelaksanaan pemanfaatan
 • Kewenangan, tanggung                 SDA dan sumber daya
   jawab, pemeliharaan,                 lainnya yg menjd
   pengendalian dampak,                 kewenangan daerah
   budidaya, & pelestarian            • Kerjasama dan bagi hasil
 • Bagi hasil atas                      atas pemanfaatan SDA dan
   pemanfaatan SDA &                    sumber daya lainnya
                                        antarpemerintahan daerah
   sumber daya lainnya
                                      • Pengelolaan perizinan
 • Penyerasian lingkungan               bersama dalam
   dan tata ruang serta                 pemanfaatan SDA dan
   rehabilitasi lahan                   sumber daya lainnya
                   PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
                 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2004

                             6 Urusan (Absolut)                                                 • Sebagian dapat
                             1. Politik Luar Negeri                                               diselenggarakan sendiri oleh
                             2. Pertahanan                                                        Pemerintah;
                             3. Keamanan
               Pemerintah    4. Agama                                                           • Sebagian dapat
                 Pusat       5. Yustisi                                                           diselenggarakan melalui asas
                             6. Moneter dan Fiskal Nasional                                       Dekonsentrasi;
                                                                                                • Sebagian dapat
                                                                                                  diselenggarakan melalui asas
                             Di luar 6 Urusan
                                                                                                  Tugas Pembantuan.



                Sebagian
  Urusan         Bersifat
Pemerintahan   Concurrent   Urusan Wajib (di Prov dan Kab/Kota)
                            1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
                            2. Perencanaan, pemanfaatan, & pengawasan tata ruang;
                            3. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masy.;
                            4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
                            5. Penanganan bidang kesehatan;
                            6. Penyelenggaraan pend. & alokasi SDM potensial;
                            7. Penanggulangan masalah sosial (termasuk lintas kab./kota);
                            8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ( termasuk lintas kab./kota);
                            9. Fasilitasi pengemb. koperasi & UKM (termasuk lintas kab/kota);
               Pemerintah   10. Pengendalian lingkungan hidup;
                                                                                                     Diselenggarakan melalui
                 Daerah     11. Pelayanan pertanahan (termasuk lintas kab./kota);
                                                                                                        asas Desentralisasi
                            12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
                            13. Pelayanan adm. umum pemerintahan;
                            14. Pelayanan adm. penanaman modal (termasuk lintas kab./kota);
                            15. Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan kab./kota);
                            16. Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

                            Urusan Pilihan (di Prov dan Kab/Kota)
                              Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daerah
                              (pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan,
                              pariwisata).
     HUBUNGAN AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAAN PEMDA (VERTIKAL)


           PEMERINTAH PUSAT




              LPPD


          PEMDA PROV/KAB/KOTA
 HUBUNGAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMDA
         PEMERINTAH PUSAT



            BINWAS
GUB
WKL        PEMDA PROV
PST

      BINWAS
          PEMDA KAB/KOTA
 Hubungan Dalam Perencanaan Pembangunan

Mengacu Pada Perat Pemerintah                     PROPENAS




                                             RPJP DAERAH PROVINSI

                                             RPJM DAERAH PROVINSI

   Jangkauan perencanaan 20 tahun
              Bersifat Makro ,
   Visi,Misi ,Partisipatif / Musrembang

                                          RPJP DAERAH KABUPATEN/KOTA   A
   Jangkauan Perencanaan 5 tahun          RPJM DAERAH KABUPATEN/KOTA
                                                                       P
             Bersifat Detail                                           B
   Visi,Misi, Kepala Daerah Terpilih            RENC TAHUNAN
                                                                       D
                 PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM
                      KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL

                   Sebagian Urusan
Pemerintah                              Pemerintah                    Pelaksanaan
  Pusat            Sumber Pendanaan
                                          Daerah                      Kewenangan

                                                                Kewenangan Pemda :
                                                                • Urusan Wajib (SPM)
                        APBD              SKPD                    - Propinsi (16 jenis urusan)
                                                                  - Kab/Kota (16 jenis urusan)
                                        BHP dan BP              • Urusan Pilihan
                         PAD
                                           DAU
                       DAPER
Desentralisasi         Lain-lain           DAK
                        PATDA
Dekonsentrasi                           Dana Darurat
                        Belanja          Dan Hibah         Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
  Tugas                                                            Pusat dan Daerah
Pembantuan          Surplus/Difisit
                     Penerimaan        SILPA tahun lalu
                     Pembiayaan
                                        Dana Cadangan
                                      Penjualan Kekayaan
                                         Daerah yang
                        APBN              Dipisahkan
                                       Pinjaman Daerah

                                                                  Kewenangan Pemerintah:
                                       Kementerian/
                                                                  • 6 urusan
                                        Lembaga                   • di luar 6 Urusan
        PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN
              KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
                 Siberian Urusan
                 UU No. 32/2004                       PP No. 58/2005
Pemerintah                         Pemerintah         ttg Pengelolaan
  Pusat                              Daerah              Keuangan
                 Smber pendanaan                           Daerah
                  UU No. 33/2004

                                      APBD           • PP 65/2001
                                                     • PP 66/2001

                                                      PP No. 55/2005
                                        PAD            tentang Dana
                                    UU No.34/2000      Perimbangan

                                     Pendapatan                         PP No.
                                                      PP No. 57/2005
Desentralisasi                        Transfer         tentang Hibah    56/2005
                                                      Kepada Daerah     tentang
                                      Lain-lain                          SIKD
Dekonsentrasi
                                   Pendapatan yang      RPP Dana
                                                         Darurat
                                        Sah
    Tugas
 Pembantuan                                             PP 23/2003
                                       Belanja
  Pemerintah                                          PP No. 54/2005
 Pusat kepada                      Surplus/Defisit   tentang Pinjaman
    Daerah                                                Daerah
                                     Pembiayaan
                                                        RPP Dana
                                                       Dekon/Dana
                                                         Tugas
                                       APBN            Pembantuan
        Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

                                  Pedoman                  Pedoman
                       Renstra                Renja -                    RKA-             Keppres




                                                                                                        Pemerintah
                         KL                     KL                        KL           Rincian APBN




                                                                                                          Pusat
                Pedoman                     Diacu

                                  Dijabar
             Pedoman                                      Pedoman
   RPJP                RPJM        kan
                                               RKP                     RAPBN              APBN
  Nasional             Nasional


Diacu              Diacu                            Diselaraskan melalui Musrenbang


             Pedoman                           RKP          Pedoman
    RPJP               RPJM       Dijabar
                                   kan        Daerah                   RAPBD              APBD
   Daerah              Daerah




                                                                                                        Pemerintah
                                                                                                          Daerah
                Pedoman                     Diacu


                                  Pedoman                   Pedoman
                       Renstra                Renja -                   RKA -         Kep KDH tentang
                        SKPD                  SKPD                      SKPD           Rincian APBD




               UU NO. 25/2004
                                                                       UU NO. 17/2003
     KEBIJAKAN                                                           PENYUSUNAN DAN
  BANGNAS & KEUDA                                                        PENETAPAN PERDA
                                                                              APBD
                         RENSTRADA            KERANGKA EK. MAKRO
                                            PRIORITAS PEMBANGUNAN

   Jaringasmara
                            RKPD
  MUSRENBANGDA                                   EVALUASI KINERJA
                                                     MASA LALU




RENSTRA SKPD                                  KEBIJAKAN UMUM
                            PEMDA                                               DPRD
                                                   APBD &
                                               Prioritas & Plafon
                                              Anggaran Sementara
                         PERATURAN KDH
                         Juklak & Juknis                                  PANITIA ANGGARAN
                         Plafon Anggaran                                     LEGISLATIF
  RKSKPD        SATKER
                SATKER   Standar Harga
               SATKER    Formulir RKASKPD


                                                                           Klarifikasi RAPBD
                                                RKA SKPD
                            TIM ANGGARAN
                              EKSEKUTIF                                  Sosialisasi kpd Masy

                                              Pengajuan Raperda
                                RAPBD               APBD



                         Perda APBD                   Evaluasi Raperda    Persetujuan Raperda
                                                           APBD                  APBD
TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Description: Oleh: Dodi Riyadmadji Hp:08128479898-08568009889 dimazdo31@yahoo.com Dodi_r.@depdagri.go.id DIREKTUR PENGEMBANGAN EKDA DEPARTEMEN DALAM NEGERI