SISTEM PERBANKAN INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA

Description

1. SISTEM KEUANGAN INDONESIA 2. DEFINISI DAN FUNGSI BANK 3. MENGAPA BANK HARUS DIAWASI 4. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

Shared by: ZuanDriza

Tags

bahasa, indonesia, sistem, perbankan, perbankan indonesia, deplu, international, bank indonesia

Stats

views:: 426
posted:: 3/11/2012
language:
pages:: 49

Public Domain

Document Sample

SISTEM PERBANKAN INDONESIA
DAN PERMASALAHANNYA

Jakarta, 3 Mei 2010
Prepared by Sukamto

Bank Indonesia @ 2010
Bank Indonesia @ 2009
Agenda

I. PENDAHULUAN

II. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

III. PENGAWASAN BANK OLEH BANK
INDONESIA

Bank Indonesia @ 2010
I. PENDAHULUAN

1. SISTEM KEUANGAN INDONESIA

2. DEFINISI DAN FUNGSI BANK

3. MENGAPA BANK HARUS DIAWASI

4. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

Bank Indonesia @ 2010
SISTEM KEUANGAN
INDONESIA Otoritas Bank Indonesia

Supervision
Moneter

Banking
Sistem
Moneter
Bank Umum
Perbankan

UU No. 10/1998 BPR
Sistem
Keuangan Modal Ventura

Leasing

Anjak Piutang
Non
Sistem Perusahaan Kartu Kredit
Moneter Pembiayaan
Pembiayaan Konsumen

Asuransi

Dana Pensiun

Perusahaan Perusahaan Sekuritas.
Keuangan
Lain Perusahaan Pemeringkat

Perusahaan Gadai

Pialang Pasar Uang
Bank Indonesia @ 2010
DEFINISI DAN FUNGSI BANK

PEMILIK PEMINJAM
DANA

BANK

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Psl.1(2) UU Perbankan)
Lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi Lembaga Intermediasi
Hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan  Lembaga Kepercayaan
Bank Indonesia @ 2010
MENGAPA BANK HARUS DIAWASI

Kegagalan suatu bank dapat
Perbankan  Lembaga keuangan menyebabkan krisis perbankan
utama dalam sistem keuangan Sistem keuangan
(terutama di negara berkembang) Sistem perekonomian
Biaya perbaikan yang sangat
Di Indonesia, perbankan menguasai
+/- 90% asset industri keuangan mahal

PerbankanSistem dalam
Sistem  Interdependen

Perbankan  Lembaga kepercayaan
 sangat rentan / fragile Perlunya bank diatur dan diawasi

Bank Indonesia @ 2010
PENGATURAN & PENGAWASAN BANK

Siapa yang mengatur Bank?
Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal.

Pengaturan Bank oleh Bank Indonesia sebagai
Lembaga Otoritas Pengawas Bank.

Siapa yang mengawasi Bank?
1. Pengurus (Pemilik dan Pengelola)
2. Masyarakat (Market Discipline)
3. Bank Indonesia (Otoritas Pengawas Bank)

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia merupakan
amanat UU No.23 tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.3 tahun 2004 tentang Bank
Bank Indonesia @ 2010 Indonesia.
Pengaturan Bank

Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan
Bentuk pengaturan
seluruh kegiatan operasional bank.

Prinsip Prinsip kehati-hatian  Banking prudential principles.

Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga
Maksud otoritas, dan dalam rangka informasi bagi yang
berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat dan
pengelola).

• Pengaturan izin pendirian.
• Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak).
Ruang Lingkup • Pengaturan pemilik & pengurus bank (fit and proper).
• Pengaturan kecukupan modal.
• Pengaturan risiko.

Bank Indonesia @ 2010
Pengawasan Bank
Pengaturan Bank
(Prudential Banking Principles)
Pengawasan Bank
 Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah
melaksanakan ketentuan

Oleh Lembaga Otoritas
(Bank Indonesia)

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG

Melalui laporan yang Mendatangi dan memeriksa bank
disampaikan oleh bank • Risk Focus/umum
kepada Bank Indonesia • Khusus
Bank Indonesia @ 2010
II.
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

Bank Indonesia @ 2010
DASAR HUKUM

1. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia @ 2010
TUGAS BANK INDONESIA

Menetapkan dan Mengatur dan
melaksanakan menjaga kelancaran
kebijakan moneter. sistem pembayaran.
MENCAPAI &
MEMELIHARA
KESTABILAN
NILAI RUPIAH

Mengatur &
mengawasi
Bank.

Bank Indonesia @ 2010
JENIS BANK

1. BANK UMUM (Konvensional dan Syariah)

2. BANK Perkreditan Rakyat (BPR)
(UU No.23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3/2004 tentang
Bank Indonesia)

Bank Indonesia @ 2010
KETERKAITAN SISTEM PEMBAYARAN
DENGAN MONETER DAN PERBANKAN

Efektivitas pengendalian moneter
memerlukan dukungan Sistem
Pembayaran yang efisien, cepat,
aman dan andal

Sistem perbankan yang sehat
akan mendukung pengendalian
Sistem Pembayaran yang moneter mengingat pelaksanaan
efisien, cepat, aman dan andal kebijakan moneter terutama
memerlukan sistem perbankan dilakukan melalui sistem
yang sehat perbankan yg sehat

Bank Indonesia @ 2010
III.
PENGAWASAN BANK
OLEH BANK INDONESIA

Bank Indonesia @ 2010
PETA PENGAWASAN BANK

TIPIBANK RISK BASED
SUPERVISION

PCA

ISS
Bank Indonesia @ 2010
KEWENANGAN PENGAWASAN BANK

1. Power to License
Kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatan usaha tertentu dari bank.

2. Power to Regulate
Kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha bank.

3. Power to Control
Kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha bank.

4. Power to Impose Sanctions
Kewenangan untuk mengenakan sanksi.

Bank Indonesia @ 2010
PENGAWASAN BANK DI INDONESIA

1. Tujuan Pengawasan Bank.

2. Fokus Pengawasan Bank

3. Strategi Pengawasan Bank.

3. Implementasi Sistem Pengawasan.

4. Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko

Bank Indonesia @ 2010
TUJUAN PENGAWASAN BANK

Menciptakan sistem perbankan yang sehat yang
memenuhi tiga aspek yaitu :
1. Sanggup memelihara kepentingan masyarakat.
2. Bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan.
perekonomian dan pengendalian moneter.
3. Mampu mengembangkan usahanya secara wajar.

Bank Indonesia @ 2010
FOKUS PENGAWASAN BANK

1. TINGKAT KESEHATAN BANK
2. GIRO WAJIB MINIMUM
3. PRUDENTIAL REGULATIONS
A. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
B. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
C. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
D. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
E. Posisi Devisa Netto (PDN)
F. Likuiditas

Bank Indonesia @ 2010
STRATEGI PENGAWASAN BANK

1. Menetapkan Peraturan.
2. Pengawasan Secara Dedicated.
3. Penerapan Risk Based Supervision yang
berorientasi pada forward looking analysis.
4. Prudential Meeting/Interview.
5. Pengenaan Sanksi.
6. Monitoring.

Bank Indonesia @ 2010
IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN

1. Pengawasan terpadu yaitu melalui kebijakan &
ketentuan perbankan (Macro Economic Supervision
Function).
2. “Full Responsibility” dalam pengawasan individual
bank.
3. Prudential Regulation Approach.
4. Risk - Based Approach.
5. Consolidated Supervision Approach.

Bank Indonesia @ 2010
PENGAWASAN BERDASARKAN RISIKO

Bank Indonesia @ 2010
COMPLIANCE APPROACH VS RBS APPROACH

NO KARAKTERISTIK COMPLIANCE APPROACH RBS APPROACH

1 Sifat Pemeriksaan Backward Looking. Forward Looking.

2 Fokus Pemeriksaan Pengendalian Intern. Risiko Bisnis.
Reaktif, setelah kejadian, tidak Aktif, sebelum kejadian,
3 Respon kontinu. pemantauan continue.
4 Penilaian Risiko Faktor Risiko. Skenario, Risiko, Ancaman.
Metode
5 Pemeriksaan Internal Control. Tingkat risiko utama.

Menekankan pada kelengkapan Menekankan pada faktor
6 Pengujian pengujian secara rinci. penyebab risiko.

Bank Indonesia @ 2010
RISK BASED SUPERVISION

Sasaran:

1. Langsung dan terfokus hanya pada aktivitas fungsional
yang mengandung risiko yang tinggi.

2. Memungkinkan pencegahan terjadinya permasalahan pada
unit kerja/obyek yang berpotensi risiko.

3. Menyediakan high quality supervision yang konsisten
ketika bank berkembang dan mengalami perubahan risiko.

Bank Indonesia @ 2010
SIKLUS PENGAWASAN BANK
BERDASARKAN RISIKO

UNDERSTANDING
INSTITUTION 1
(CORE PELAKSANAAN
KNOWLEDGE)
PENGAWASAN

6 1
ISS EXECUTION
& SUPERVISORY
ACTIONS
QUARTERLY
RISK PROFILE 2
SUPERVISORY ASSESSMENT
CYCLE

5 INDIVIDUAL EXAMINATION 3
SUPERVISORY PLAN
STRATEGY (ISS)

RISK FOCUSED
EXAMINATION 4
& AUDIT REPORT
Bank Indonesia @ 2010
TYPES OF RISK

CREDIT
COMPLIANCE MARKET

RISK LIQUIDITY
STRATEGIC
TYPES

OPERATIONAL
REPUTATION
LEGAL

Bank Indonesia @ 2010
OBYEK PENGAWASAN BANK

1. Pengawasan Kelembagaan.
2. Pengawasan Kegiatan Usaha.

Bank Indonesia @ 2010
PENGAWASAN KELEMBAGAAN

1. Perijinan:
- Pendirian Bank.
- Pembukaan Kantor Bank.
- Usaha Tertentu.
2. Pengurus:
- Fit & Proper Test.
- Direktur Kepatuhan.

Bank Indonesia @ 2010
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA

1. Risk Management.
2. Prudential Regulations.
3. Consolidated Supervision.
4. Camels Rating System.

Bank Indonesia @ 2010
Risk Management

CAKUPAN RISK MANAGEMENT
• Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
• Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
• Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian
risiko serta sistem informasi Risk Management.
• Sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

Bank Indonesia @ 2010
Risk Management

Manfaat Penerapan Manajemen Risiko:
– Meningkatkan GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,
Independensi, Fairness).
– Meningkatkan Shareholders Value.
– Memberikan gambaran potential loss di waktu yang akan datang.
– Meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko Bank.
– Meningkatkan kualitas metode dan proses pengambilan keputusan
bisnis.
– Meningkatkan sistem deteksi dini terhadap high risk business area,
products dan services.
– Meningkatkan infrastruktur  meningkatkan daya saing Bank

Bank Indonesia @ 2010
Risk Management

Komite-Komite
Direksi
• Komite Manajemen Risiko

Komisaris
• Komite Audit
• Komite Nominasi & Remunerasi
• Komite Pemantau Manajemen Risiko

Bank Indonesia @ 2010
Risk Management

Wewenang dan tanggung jawab
Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, mengenai:
• Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko.
• Penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan
hasil evaluasi.
• Justifikasi hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang
menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

Bank Indonesia @ 2010
Prudential Regulations

• Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
• Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
• Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
• Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
• Posisi Devisa Netto (PDN)
• Likuiditas

Bank Indonesia @ 2010
Consolidated Supervision

Definisi
Consolidated Supervision adalah suatu sistem pengawasan bank
yang dalam melakukan analisis terhadap kegiatan usaha bank
digabungkan dengan keuangan dari anak dan induk perusahaan
(parent holding company atau financial company) dari bank yang
bersangkutan, tidak termasuk untuk perusahaan non
keuangan dan asuransi.

Consolidated Supervision adalah merupakan salah satu core
principle dalam 25 Basle Core Principles for Effective Banking
Supervision yang merupakan necessary requirement bagi
terwujudnya sound and safe banking system.

Bank Indonesia @ 2010
Consolidated Supervision

Jenis Consolidated Supervision
1. DOWNSTREAM SUPERVISION
Consolidated supervision suatu bank dan perusahaan subsidiarinya (donwstream
affiliates)

2. UPSTREAM SUPERVISION
Consolidated supervision suatu parent holding company dan atau financial holding
company (upstream affiliates)

Bank Indonesia @ 2010
Consolidated Supervision

Tujuan
1. Memonitor transaksi yang dapat membawa dampak negatif bagi bank.
2. Membatasi eksposure terhadap kelompok usaha bank secara
konsolidasi.

Bank Indonesia @ 2010
Camels Rating System

1. Tingkat Kesehatan Bank (TKB) merupakan hasil penilaian kuantitatif
dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi
atau kinerja suatu bank terhadap permodalan,kualitas
aset,manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap
risiko pasar.

2. Bank wajib melakukan penilaian TKB sekurang-kurangnya secara
triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta hasil penilaian
TKB yang dilakukan oleh bank.

Bank Indonesia @ 2010
Camels Rating System

3. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di
atas, Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris dan atau
pemegang saham untuk menyampaikan action plan yang memuat
langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank
terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian
selama periode tertentu. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta
Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap action plan.

Bank Indonesia @ 2010
LANGKAH PENYELESAIAN
BANK BERMASALAH

 Pembinaan dan Penyelesaian

 Tindak lanjut Pembinaan dan Pengawasan Bank

 Pencabutan izin Usaha

Bank Indonesia @ 2010
PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN

Supervisory Action berupa :
teguran, pengenaan sanksi administratif, penggantian
pengurus, pengenaan Cease and Decease Order (CDO),
pembuatan Action Plan.

Dalam hal terdapat dugaan Tipibank :
Berdasarkan MoU, ditangani bersama dengan melibatkan
Kejaksaan dan Kepolisian.

Selain hal tersebut di atas berdasarkan MoU, BI juga
bekerja sama dengan lembaga lain seperti PPATK, KPK, dsb.

Bank Indonesia @ 2010
TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK

Penetapan status Bank :
1. Pengawasan Normal.
2. Pengawasan Intensif.
3. Pengawasan Khusus.

Penyehatan/Penyelesaian :
1. Penetapan Sistemik/Non Sistemik Bank (Potensi Bank Gagal)
2. Penyelamatan Bank Gagal Sistemik oleh Komite Koordinasi/
Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Pencabutan Izin Usaha/Likuidasi.
Bank Indonesia @ 2010
PERMASALAHAN
PENGAWASAN BANK

Bank Indonesia @ 2010
Arsitektur Perbankan Indonesia

Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan
efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam
rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional

Sistem Infrastruktur
Struktur Pengawasan Pendukung
Perbankan yang
Independen yang
yang Sehat
dan Efektif Mencukupi

Sistem Industri Perlindungan
Pengaturan Perbankan Nasabah
yang Efektif yang Kuat

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

Bank Indonesia @ 2010
Tantangan dan Masalah Industri Perbankan
Ke depan
Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan
efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam
rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional

Sistem Infrastruktur
Struktur Pengawasan Pendukung
Perbankan yang
Independen yang
yang Sehat
dan Efektif Mencukupi

Sistem Industri Perlindungan
Pengaturan Perbankan Nasabah
yang Efektif yang Kuat

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6

Bank Indonesia @ 2010
Prakondisi untuk implementasi Basel II secara efektif

Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3

Industri perbankan Pengawasan yang efektif, Pengaturan yang jelas
mengembangkan mis. pemenuhan mengenai disclosure
‘budaya’ manajemen kepatuhan terhadap 25 sehingga mendorong
risiko BCP’s transparansi

Bank Indonesia @ 2010 48
Bank Indonesia @ 2010
2010 48
Bank Indonesia @ 2010