Docstoc

PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Document Sample
PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Powered By Docstoc
					  PROSEDUR PEMBUATAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL




                DAMOS DUMOLI AGUSMAN

               DIREKTUR PERJANJIAN EKOSOSBUD

                DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN
                     PERJANJIAN INTERNASIONAL
                             KEMLU
       SKEMA PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (PI) MENURUT UU No. 24/2000

 [1] LEMBAGA PEMRAKARSA                       (11) PENYIMPANAN PI    Ps. 17
           (“LP”)                                                                                          (9b)Dengan Perpres Ps. 11 (1)
1.   Lembaga Negara                       (1) Disimpan di Treaty Room                Notifikasi
2.   Lembaga Pemerintah
3.   Lembaga Pemerintah Non Departemen
                                          DEPLU cq. Direktorat Perjanjian
3.   Pemda                                Ekososbud                                                       Antara lain: Perjanjian di bidang
                                          (2) Salinan Naskah Resmi                                        Iptek, Ekonomi, Teknik, Perdagangan,
                                                                                                          Kebudayaan, Pelayaran Niaga,
                                          Perjanjian disampaikan kepada              PENGESAHAN
                                                                                                          Penghindaran Pajak Berganda,
                                          Lembaga Pemrakarsa                             (10)
                                          (3) Salinan Naskah resmi                                        Perlindungan Penanaman Modal &
                                          disampaikan kepada Sekretariat                                  Perjanjian bersifat Teknis
[2] Konsultasi & Koordinasi                                                                               [Penjelasan Ps. 11 (1)]
dgn MENLU Ps. 5 (1)                       Organisasi Internasional/PBB

Melalui Ditjen HPI dan/atau dengan Unit
Focal Point Deplu (Regional/
Multilatera)

                                                                                                     PENGESAHAN PI                         (8b)
                                                                                                  Ratifikasi, Aksesi, Penerimaan, Penyetujuan
                                                           Dengan UU                (9a)                 Sepanjang Dipersyaratkan Ps. 9 (1)
                                                        Ps 11 UUD 1945 jnt Ps 10 UU PI:
                                                       yang menimbulkan akibat yang               Ps 12: Lembaga Pemrakarsa:
                                                       luas dan mendasar bagi
     (3a) RAPAT             (3b) SURAT
                                                       kehidupan rakyat yang terkait:             (1)menyiapkan   Salinan    Naskah      Perjanjian,
                         MENYURAT antara
      INTERDEP            LP dan Deplu +                   beban keuangan Negara,                Terjemahan, RUU atau Rancangan Perpres
       Oleh LP            Instansi terkait                  dan/atau                              tentang pengesahan dan dokumen lain;
                                                           mengharuskan perubahan                (2)mengkoordinasikan    pembahasan       interdep
                                                            atau pembentukan UU                   Ranc. UU/Perpres dgn instansi terkait;
                                                                                                  (3)menyampaikan kepada Menlu untuk diteruskan
                                                                                                  kepada Presiden
     (4) DRAFT / COUNTERDRAFT,
        PEDOMAN DELEGASI RI
                                                TIDAK DIPERLUKAN SURAT KUASA Ps. 7 (5)            (6a)
                                                                                                                                       (8a)LANGSUNG
                                                 Kerjasama Teknik sbg pelaksana Perjanjian yang telah
     (5) PENJAJAKAN                                                                                                    (7)                BERLAKU
                                                 berlaku dgn materi mjd kewenangan Departemen/LPND
                                                                                                                     TANDA                  ATAU
                                                 (Interpretasi HPI)
     PERUNDINGAN                                                                                                    TANGAN                SETELAH
                                                                                                                                        PERTUKARAN
     PERUMUSAN NASKAH                           DIPERLUKAN FULL POWERS/ SURAT KUASA Ps. 7 (1)                                               NOTA
                                                                                                                                         DIPLOMATIK
                                                DIMINTAKAN SURAT KUASA/FULL POWERS Kecuali
     PENERIMAAN/PEMARAFAN                       ditandatangani PRESIDEN/MENLU Ps. 7 (2) (6b)                                               Ps. 15 (1)


                                                                              DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PERJANJIAN INTERNASIONAL
                                                                                                            KEMENTERIAN LUAR NEGERI
                                                                                        JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT 11010
                                                                                                      TELP. 021-3858015 FAX. 021-3523302
             SIAPA YANG DAPAT MENJADI
                LEMBAGA PEMRAKARSA
                   PEMBUATAN PI ?

   LEMBAGA NEGARA
   LEMBAGA PEMERINTAH
   LPND
   PEMDA
              DENGAN SIAPA LEMBAGA
               PEMRAKARSA HARUS
              BERKOORDINASI DALAM
                 PEMBUATAN PI ?
  PASAL 5 (1) UU NO. 24/2000 TENTANG
      PERJANJIAN INTERNASIONAL

 KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN
MENTERI LUAR NEGERI CQ DITJEN HPI/UNIT
  REGIONAL DAN /ATAU MULTILATERAL
BAGAIMANA MODEL KOORDINASI DAN
 KONSULTASI YANG DIMAKSUD OLEH
        UNDANG-UNDANG
* SURAT MENYURAT ANTARA
LEMBAGA
PEMRAKARSA,
KEMLU DAN
INSTANSI
TERKAIT
LAINNYA.
RAPAT INTERKEM ANTARA LEMBAGA
 PEMRAKARSA, KEMLU DAN
 INSTANSI TERKAIT LAINNYA.


     DRAFT PI,
COUNTERDRAFT PI ET
  PEDOMAN DELRI
                   BAGAIMANA TAHAP-TAHAP
                    PEMBUATAN PERJANJIAN
                       INTERNASIONAL ?

   PENJAJAKAN ;
   Perundingan
   Perumusan Naskah
   Penerimaan dan Pemarafan
                 SIAPA YANG PUNYA KAPASITAS
                 SEBAGAI PENANDATANGANAN
                 PERJANJIAN INTERNASIONAL ?
 SETIAP ORANG YANG MEWAKILI NEGARA/PEMERINTAH UNTUK
MENERIMA/MENANDATANGANI       PERJANJIAN INTERNASIONAL
HARUS MEMILIKI SURAT KUASA (FULL POWERS)
                   KECUALI………


   PRESIDEN




MENTERI LUAR NEGERI
                     JENIS PI APA SAJA YANG
                   MEMERLUKAN SURAT KUASA?
SETIAP PI YANG MENSYARATKAN SURAT KUASA DENGAN ADANYA KALIMAT
“DULY AUTHORIZED” DALAM NASKAH PI.




PI  ATAS NAMA PEMERINTAH DAN MERUPAKAN PERJANJIAN PAYUNG
(UMBRELLA AGREEMENT).
PI ATAS NAMA LEMBAGA NEGARA/PEMERINTAH YANG BUKAN MERUPAKAN
PERJANJIAN PELAKSANAN DIBAWAH PERJANJIAN PAYUNG.
DALAM    RANGKA MONITORING, MENTERI LUAR NEGERI DAPAT
MENSYARATKAN PERLUNYA SURAT KUASA BAGI PENANDATANGAN
PERJANJIAN TERTENTU.
  BAGAIMANA
PEMBERLAKUAN
 PERJANJIAN ?
   PERJANJIAN INTERNASIONAL BERLAKU
    SETELAH PENANDATANGANAN.
   PENGESAHAN MELALUI PERPRES
   PENGESAHAN       DENGAN        UNDANG-
    UNDANG.


                       zzz    mm
            Ggrroo    …zz     m…
            kkk…      zz..z   mm
                       zz     m…
                PI APA SAJA YANG
            PENGESAHANNYA MELALUI
               UNDANG-UNDANG ?

POLITIK, HANKAM NEGARA
PERUBAHAN WILAYAH DAN PENETAPAN BATAS
WILAYAH
KEDAULATAN DAN HAK BERDAULAT

HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM BARU

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
                PI APA SAJA YANG
             PENGESAHANNYA MELALUI
                    PERPRES ?

PERJANJIAN BIDANG IPTEK
PERJANJIAN EKONOMI, PERDAGANGAN

PERJANJIAN KS TEKNIK

PERJANJIAN KEBUDAYAAN

PERJANJIAN PELAYARAN NIAGA

PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

PERJANJIAN   PERLINDUNGAN   PENANAMAN
MODAL (P4M)
                UNTUK PEMBERLAKUAN
               PERJANJIAN YANG TELAH
              DISAHKAN APA YANG HARUS
                    DILAKUKAN ?

* NOTIFIKASI KEPADA COUNTERPART ATAU

*PENYAMPAIAN INSTRUMENT OF:
    A. RATIFICATION
    B. ACCESSION
    C. ACCEPTANCE
    D. APPROVAL
                   PENYIMPANAN PI ?


   TREATY ROOM KEMLU;

SALINAN NASKAH DISAMPAIKAN      KEPADA
LEMBAGA PEMRAKARSA;

SALINAN NASKAH DISAMPAIKAN KEPADA
SEKJEN PBB BERDASARKAN PASAL 102 PIAGAM
PBB;
   THANK YOU

				
DOCUMENT INFO
Description: DAMOS DUMOLI AGUSMAN DIREKTUR PERJANJIAN EKOSOSBUD DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMLU