INSTITUSI ASEAN DAN ASEAN CHARTER

Document Sample
INSTITUSI ASEAN DAN ASEAN CHARTER Powered By Docstoc
					  INSTITUSI ASEAN DAN
    ASEAN CHARTER




   Pada Diklat SEKDILU
     Angkatan XXXV
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

 Oleh: CHILMAN ARISMAN
    Rabu, 31 Maret 2010
         OVERVIEW
INSTITUSI ASEAN

SEJARAH PIAGAM ASEAN

POKOKPOKOK PIAGAM ASEAN

ARTI PENTING PIAGAM ASEAN

TINDAK LANJUT PEMBERLAKUAN
PIAGAM ASEAN
                             2
1.INSTITUSI ASEAN



                    3
                                                                                                 ASEAN
                                                                                                                              Reporting Line
                                                                                                 SUMMIT                       Coordination
                             ASEAN
                          COORDINATING
                            COUNCIL
                 (FOREIGN MINISTERS)




                                                                            ASEAN POLITICAL-     ASEAN ECONOMIC         ASEAN SOCIO-
                  Committee of Permanent Representatives




                                                                          SECURITY COMMUNITY   COMMUNITY COUNCIL          CULTURAL
                                                                                COUNCIL        (Menko Perekonomian)   COMMUNITY COUNCIL
                                                                            (Menko Polhukam)                             (Menko Kesra)
ASEAN National
  Secretariats




                                                               ASEAN                                ASEAN                 ASEAN
                                                                                ASEAN
                                                              FOREIGN                             SECTORAL              SECTORAL
                                                                              SECTORAL
                                                              MINISTERS                          MINISTERIAL           MINISTERIAL
                                                                             MINISTERIAL
                                                                                                   BODIES                BODIES
                                                                               BODIES



                                                                AICHR         SECTORAL             SECTORAL            SECTORAL
                                                                                SOMs                 SOMs                SOMs

                                                             ASEAN
                                                           FOUNDATION
                                                                                                                                               4
                   ASEAN Economic Community Institutional Structure

                                                        ASEAN
                                                        Summit


                                                         AEC
                                                        Council



          AEM             AFMM      AMAF    AMEM      AMMin    AMMST     TELMIN    ATM      M-ATM     AMBDC


 AFTA            AIA
Council         Council



                                     SOM-                                                               AMBDC
HLTF-EI                    AFDM               SOME     ASOMM      COST    TELSOM    STOM      NTOs
                                     AMAF                                                                 SC

                          Customs
          SEOM                       ASOF                                  ATRC                          HLFC
                            DG


                                                                                                           ASEAN
                                      Committee of Permanent Representatives                               National
                                                                                                           Secreta-
                                                                                                            riats



                                                                                    Note:           Coordination
                                                                                                    Reporting

                                                                                                            5
  2. SEJARAH
PIAGAM ASEAN


               6
                PIAGAM ASEAN


Ditandatangani Pemimpin ASEAN di Singapura 20
Nopember 2007;

Piagam ASEAN enter into force sejak tanggal 15
Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh seluruh
negara anggota;

Indonesia meratifikasi ASEAN Charter pada tanggal
6 November 2008 melalui UU No 38 tahun 2008


                                                 7
 TUJUAN PENYUSUNAN PIAGAM ASEAN

 Memberikan landasan hukum bagi kerjasama ASEAN;

 Menegaskan kembali dan melaksanakan tujuan dan
  prinsip dasar ASEAN;

 Untuk memberikan kerangka penyelesaian sengketa;

 Memperkuat kerjasama ASEAN;

 Menegaskan hak dan kewajiban negara-negara
  anggota ASEAN;

 Memperkuat kerjasama ASEAN dalam menghadapi
  tantangan dan memanfaatkan peluang

                                                     8
    Proses Penyusunan dan Mandat

● “Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of
  ASEAN Charter”, tanggal 17 Desember 2005, membentuk
  dan memberi mandat kepada Eminent Persons Group
  (EPG) menyusun rekomendasi penyusunan rancangan
  Piagam ASEAN. EPG Indonesia adalah mantan Menteri
  Luar Negeri, Bp. Ali Alatas.

● Penyusunan rancangan ASEAN Charter dilakukan oleh
  High Level Task Force on the Drafting of the ASEAN
  Charter (HLTF) yang diberi mandat oleh para pemimpin
  ASEAN melalui “Cebu Declaration on the Blue Print of
  the ASEAN Charter”, tanggal 13 Januari 2007. Indonesia
  diwakili oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar
  Negeri, Bp. Dian Triansyah Djani sebagai anggota HLTF.

● Para Menlu ASEAN memberikan arahan dalam proses
  penyusunan melalui pertemuan AMM dengan HLTF.

                                                       9
  Sumber dan Prinsip Penyusunan

Sumber Penyusunan:
1). Arahan para Kepala Negara/Pemerintahan dan para
    Menteri Luar Negeri;
2). Rekomendasi EPG;
3). Dokumen-dokumen/perjanjian ASEAN sebelumnya; serta
4). Masukan dari stakeholders (ASEAN Interparliamentary
    Assembly, badan sektoral, LSM, dan lain-lain.

Prinsip Penyusunan:
Mudah dimengerti oleh publik, merefleksikan ASEAN sebagai
“people-centred organization”, dan dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan dan perkembangan lingkungan (enduring
document).



                                                          10
Proses Penandatanganan
1. HLTF telah mengadakan 13 kali pertemuan/negosiasi
   dimulai dari Februari hingga Oktober 2007, serta 3 kali
   konsultasi dengan para Menlu ASEAN selama tahun 2007.

2. Piagam ASEAN disahkan dan ditandatangani oleh para
   Kepala Negara / Pemerintahan, di Singapura pada tanggal
   20 November 2007, pkl. 13.30-14.00.

3. KTT keluarkan “Singapore Declaration on the ASEAN
   Charter” berisikan tentang komitmen negara-negara
   anggota untuk segera ratifikasi Piagam ASEAN.




                                                             11
3. POKOK-POKOK ISI
   PIAGAM ASEAN




                     12
Garis Besar Isi Piagam
● Penyusunannya menegaskan kembali
  prinsip-prinsip yang tertuang dalam
  seluruh     perjanjian, deklarasi dan
  kesepakatan ASEAN.

● Piagam ASEAN antara lain memuat:
   -   tujuan dan prinsip;
   -   hak dan kewajiban keanggotaan;
   -   struktur dan fungsi kelembagaan ASEAN;
   -   mekanisme      dan    proses     pengambilan
       keputusan;
   -   penyelesaian sengketa; dan
                                                 13
   -   hubungan eksternal.
       Struktur Piagam
Struktur Piagam ASEAN terdiri atas Mukadimah, 13 Bab, dan 55 Pasal,
sebagai berikut:
                  -     Mukadimah
1.       Bab I    -     Tujuan dan Prinsip
2.       Bab II -       Status Hukum
3.       Bab III -      Keanggotaan
4.       Bab IV -       Badan
5.       Bab V -        Entitas yang Berhubungan dengan ASEAN
6.       Bab VI -       Kekebalan dan Hak Istimewa
7.       Bab VII -      Pengambilan Keputusan
8.       Bab VIII -     Penyelesaian Sengketa
9.       Bab IX -       Anggaran dan Keuangan
10.      Bab X -        Administrasi dan Prosedur
11.      Bab XI -       Identitas dan Simbol
12.      Bab XII -      Hubungan Eksternal
13.      Bab XIII -     Ketentuan Umum dan Penutup


                                                                 14
MUKADIMAH
Memuat 13 paragraf mengenai komitmen dan
keinginan bersama negara anggota untuk
mewujudkan Komunitas ASEAN yang damai,
aman, stabil dan sejahtera, yang ditujukan untuk
kepentingan generasi ASEAN saat ini dan
mendatang.

Paragraf penting antara lain memuat prinsip
demokrasi, rule of law, kepemerintahan yang baik,
perlindungan HAM dan kebebasan fundamental.


                                                15
BAB I: TUJUAN (1)

Memuat 15 paragraf. Beberapa hal penting antara lain:
   menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan
    stabilitas kawasan serta mendorong peace-oriented
    values dan perwujudan kawasan Asia Tenggara yang
    bebas senjata nuklir;

   membentuk ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis
    produksi yang kompetitif dan terintegrasi, dengan
    memfasilitasi arus perdagangan, investasi, arus modal,
    pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja yang lebih
    bebas;

   mengurangi kemiskinan, kesenjangan pembangunan dan
    melaksanakan pembangunan berkelanjutan;

   memperkuat demokrasi, kepemerintahan yang baik, rule
    of law, perlindungan HAM dan kebebasan fundamental; 16
BAB I: TUJUAN (2)

   menghadapi semua bentuk tantangan termasuk
    transnational crimes dan transboundary challenges;

   mendorong pembangunan berkelanjutan;

   meningkatkan kesejahteraan dan membangun sumber
    daya manusia, khususnya terkait pendidikan dan iptek;

   menciptakan lingkungan bebas narkoba di ASEAN;

   mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
    ASEAN yang berorientasi pada rakyat (people oriented
    ASEAN);

   membentuk identitas ASEAN dan mendorong budaya;

   mempertahankan sentralitas ASEAN dalam hubungan
    eksternal.                                    17
Pasal 2: Prinsip (1)
 Memuat 2 paragraf dan 14 prinsip. Beberapa prinsip penting antara
    lain:
    Menghormati kedaulatan, persamaan, integritas teritorial,
     identitas nasional;
    tanggung jawab kolektif dalam menjaga             keamanan,
     perdamaian dan kemakmuran kawasan;
    tidak melakukan agresi, dan tidak mengancam atau
     menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum
     internasional;
    penyelesaian sengketa secara damai;
    tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN;
    menghargai hak anggota untuk mempertahankan integritas
     nasional yang bebas dari pengaruh asing serta subversi dan
     coercion;
    Menghormati rule of law, kepemerintahan yang baik, prinsip
     demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.           18
Pasal 2: Prinsip (2)
   penghargaan      terhadap     kebebasaan
    fundamental serta perlindungan HAM dan
    keadilan sosial;

   tidak mencampuri dalam kegiatan yang akan
    berdampak pada kedaulatan dan integritas
    teritorial negara anggota lainnya, termasuk
    tidak menggunakan daerahnya untuk kegiatan
    tersebut;

   penghormatan          terhadap       peraturan
    perdagangan multilateral dan aturan ASEAN di
    bidang     ekonomi;      serta    penghapusan
    hambatan-hambatan         perdagangan    yang
    menghambat       integrasi     ekonomi   yang 19
    berorientasi pasar.
    BAB II: STATUS HUKUM
Menegaskan bahwa ASEAN menjadi                     suatu
organisasi    antar-pemerintah dengan              “legal
personality”.

    BAB III: KEANGGOTAAN
Memuat 3 pasal:
-   Keanggotaan ASEAN
-   Hak dan Kewajiban negara anggota termasuk
    langkah/tindakan apabila terjadi pelanggaran serius
    (Serious Breach) terhadap Piagam ASEAN dan
    ketidak-patuhan (non-compliance), diatur di dalam
    bab ini.
-   Penerimaan anggota baru harus diputuskan secara
    konsensus oleh KTT ASEAN (ASEAN Summit).              20
        BAB IV: BADAN (1)
Bab mengenai Organs memuat pasal-pasal mengenai struktur
organ dan mekanisme ASEAN, antara lain:

   Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN sebagai
    pengambil keputusan utama, yang akan memberikan policy-
    guidances. KTT diselenggarakan minimal 2 kali setahun;

   Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council)
    yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan
    tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN
    Community Councils);

   Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils)
    dengan    ketiga pilar komunitas ASEAN yakni Dewan
    Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-
    Security Community Council), Dewan Komunitas Ekonomi
    ASEAN (ASEAN Economic Community Council), dan
    Dewan Komunitas Sosial-Budaya (ASEAN Socio-Cultural
    Community Council).

   Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral
                                                      21
    Ministerial Bodies).
     BAB IV: BADAN (2)
 Komite Wakil Tetap (Committee of Permanent
  Representatives) yang terdiri dari Wakil Tetap negara
  ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di
  Jakarta.

 Sekretaris Jenderal ASEAN, yang dibantu oleh 4
  (empat) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat
  ASEAN.

 Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh
  pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di
  masing-masing negara ASEAN.

 ASEAN Human Rights Body, yang akan mendorong
  perlindungan dan promosi HAM di ASEAN.

 Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation), yang akan
  membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan
  pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan 22
  identitas ASEAN.
 BAB V: ENTITAS YANG BERHUBUNGAN
        DENGAN ASEAN


Memuat pasal yang mengatur hubungan
ASEAN dengan badan-badan yang
berasosiasi dengan ASEAN, serta
prosedur dan kriteria interaksi ASEAN
dengan badan-badan tersebut.




                                        23
BAB VI: KEKEBALAN DAN HAK
        ISTIMEWA
Bab ini mengatur mengenai kekebalan
   diplomatik:

(a) Sekretaris Jenderal dan Pejabat
    Sekretariat ASEAN.

(b) Para Wakil Tetap (Watap) Negara-
    negara anggota pada ASEAN; dan

(c) Pejabat-pejabat  yang   bertugas
    dalam kerangka pelaksanaan tugas
    ASEAN di negara-negara anggota.    24
      BAB VII:
      PENGAMBILAN KEPUTUSAN (1)

Memuat 2 pasal:
    Konsultasi dan Konsensus:
 -   Prinsip dasar pengambilan    keputusan     adalah
     konsultasi dan konsensus;
 -   Bilamana tidak terdapat konsensus, KTT akan
     memutuskan prosedur pengambilan keputusan;
 -   Moda pengambilan keputusan yang      ada    pada
     instrumen yang ada tetap berlaku;
 -   Dalam kasus pelanggaran serius terhadap Charter
     dan non-compliance, isunya akan diputuskan oleh
     KTT.

                                                         25
    BAB VII:
    PENGAMBILAN KEPUTUSAN (2)

    Implementation and Procedure:

-   Masing-masing Dewan Komunitas        ASEAN   akan
    menentukan ketentuan dan prosedur;

-   Implementasi ASEAN Minus X dalam komitmen-
    komitmen perekonomian, dapat diterapkan apabila
    terdapat konsensus untuk melakukan hal tersebut.




                                                        26
     BAB VIII: PENYELESAIAN SENGKETA (1)

Bab ini memuat 7 pasal mengatur mekanisme penyelesaian
sengketa antara lain:
     prinsip umum penyelesaian sengketa:
      -   penyelesaian sengketa melalui dialog, konsultasi,
          dan negosiasi secara damai dengan batas waktu
          yang ditetapkan.
      -   ASEAN akan tetap memanfaatkan mekanisme
          yang sudah ada dalam berbagai instrumen dan
          membentuk yang baru bilamana belum diatur.
      -   Sengketa terkait instrumen ASEAN tertentu
          diselesaikan sesuai    mekanisme instrument
          tersebut.
      -   Jika instrumen tersebut tidak secara khusus
          memiliki mekanisme penyelesaian sengketa, maka
          mekanisme Treaty of Amity and Cooperation (TAC)
          bisa dipakai.
      -   Sengketa terkait perjanjian ekonomi diselesaikan
          menggunakan      “ASEAN      Enhanced    Dispute    27
          Settlement Mechanism”.
    BAB VIII:
    PENYELESAIAN SENGKETA (2)

     Compliance:

-   Sekjen akan     memonitor compliance keputusan
    penyelesaian     sengketa dan melaporkan kepada
    KTT.

-   Negara yang “dirugikan” akibat penerapan / laporan
    non-compliance dapat mengusulkan keberatannya
    untuk diambil   keputusan oleh KTT.




                                                         28
     BAB IX: ANGGARAN DAN KEUANGAN



   Bab ini mengatur ketentuan dan prosedur keuangan
    ASEAN, yang disesuaikan dengan standar internasional,
    serta melakukan pengawasan kebijakan dan manajemen
    keuangan.

   Anggaran operasional Sekretariat ASEAN akan
    dibebankan kepada negara-negara anggota ASEAN
    melalui iuran tahunan.




                                                            29
   BAB X: ADMINISTRASI DAN PROSEDUR

 Kepemimpinan (Chairmanship) ASEAN akan dipegang
  secara     bergilir berdasarkan abjad dan dipegang
  selama satu tahun.

 Ketua ASEAN akan mengetuai pertemuan:
  (a)   KTT ASEAN dan KTT terkait lainnya;
  (b)   ASEAN Coordinating Council;
  (c)   ASEAN Community Councils;
  (d)   Pertemuan Tingkat Menteri Sektoral yang relevan;
  (e)   Committee of Permanent Representatives.
 Bab ini juga memuat peran dan fungsi Ketua ASEAN,
  protokol    dan praktek diplomatik serta bahasa yang
  digunakan dalam    pertemuan ASEAN, yaitu bahasa
  Inggris.

                                                           30
  BAB XI: IDENTITAS DAN SIMBOL



Bab ini menjelaskan mengenai komitmen ASEAN untuk
memajukan identitas bersama ASEAN dan menciptakan
rasa memiliki diantara masyarakat ASEAN. Ditetapkan
pula:

 semboyan (motto) ASEAN yaitu “One Vision, One
Identity, One Community”, serta

 bendera, lambang, hari ASEAN pada tanggal 8
Agustus, dan lagu ASEAN.




                                                      31
      BAB XII: HUBUNGAN EKSTERNAL
Antara lain ditegaskan bahwa:

   ASEAN akan menjadi primary driving force dalam
    tatanan kerjasama regional yang dilakukannya.

   Dalam pelaksanaan hubungan eksternalnya, ASEAN
    akan senantiasa berkoordinasi dan berupaya untuk
    mencari posisi bersama.

   Arah strategik kebijaksanaan eksternal ASEAN akan
    ditentukan oleh pertemuan Menlu ASEAN.

   Terdapat pasal mengenai peran dan fungsi negara
    ASEAN     yang  ditugaskan  menjadi  koordinator
    kerjasama ASEAN dengan mitra wicaranya (Dialogue
    Coordinator).
                                                        32
       BAB XIII: KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP (1)

 Bab ini mengatur tentang provisi umum terkait dengan
  Piagam ASEAN yang antara lain menjelaskan bahwa
  semua negara anggota ASEAN wajib menandatangani
  dan meratifikasi Piagam ASEAN yang dilakukan sesuai
  dengan prosedur internal masing-masing.

 Piagam ini akan berlaku efektif pada hari ke tiga puluh
  setelah tanggal penyampaian instrumen ratifikasi terakhir
  kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

 Amandemen Piagam, disampaikan anggota kepada KTT
  ASEAN guna mendapatkan keputusan berdasarkan pada
  konsensus.

 Mengenai pengkajian (review) terhadap implementasi
  Piagam ASEAN, diatur bahwa pengkajian tersebut dapat
  dilakukan dalam jangka waktu lima tahun setelah
  berlakunya Piagam ASEAN.                                    33
    BAB XIII: KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP (2)



 Interpretasi pasal-pasal dalam Piagam, dapat
  dilakukan oleh Sekretariat ASEAN, berdasarkan
  permintaan negara-negara anggota.

 Semua      traktat,  konvensi,    kesepakatan,
  perjanjian, deklarasi, protokol, dan perangkat
  ASEAN lainnya yang telah berlaku sebelum
  adanya Piagam ASEAN, dinyatakan tetap berlaku.

 Sekiranya terdapat inkonsistensi / ketentuan yang
  bertentangan dengan Piagam ASEAN, maka yang
  akan diberlakukan adalah Piagam ASEAN
  (ASEAN Charter shall prevail).
                                                  34
Perubahan Struktur Organisasi ASEAN

    DEKLARASI                                   PIAGAM ASEAN
                                            -   Konperensi Tingkat Tinggi (KTT)
    BANGKOK                                 -   Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN
-   Konferensi tingkat Tinggi (KTT)             Coordinating Council)
-   Pertemuan Para Menteri Luar Negeri
    ASEAN (ASEAN Ministerial                -   Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN
    Meeting/AMM)                                Community Councils) terdiri dari 3 Dewan
                                                Komunitas (APSCC, AECC, ASCC)
-   Pertemuan Menteri-Menteri Sektoral
    (Sectoral Bodies Ministerial Meeting)   -    Badan-badan Sektoral tingkat Menteri
-   Sidang Panitia Tetap ASEAN                  (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies).
    (ASEAN Standing Committee/ASC)
                                            -   Komite Wakil Tetap Sekretaris Jenderal
                                                ASEAN
                                            -   Sekretariat Nasional ASEAN
                                            -   ASEAN Human Rights Body
                                            -   Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation)
                                            -   Entities associated with ASEAN35
Perubahan Struktur ASEAN (2)

 B. Pemangku Kepentingan (stakeholders) ASEAN,
    antara lain terdiri dari:

    ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA)

    Business Organizations

    Think tank dan Academic Institutions

    Accredited Civil Society Organisations

    Other Stakeholders (ASEANAPOL, dll).




                                                 36
4. ARTI PENTING
PIAGAM ASEAN



                  37
       Arti Penting Piagam ASEAN (1)

● Mengubah ASEAN dari asosiasi yang longgar menjadi organisasi
  yang berdasarkan atas ketentuan hukum (rules-based) dan
  berorientasikan kepentingan rakyat (people-centered);
● Memperkuat kemitraan, solidaritas, dan kesatuan        dalam
  mewujudkan Komunitas ASEAN di tahun 2015;
● Menjadi landasan hukum pencapaian tujuan berdasarkan prinsip-
  prinsip yang dianut bersama;
● Menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status
  hukum dan     kapasitas melakukan tindakan hukum (legal
  personality);
● Memberikan struktur dan mekanisme yang jelas dan menjamin
  implementasi berbagai kesepakatan ASEAN secara efektif untuk
  mewujudkan tujuan pembentukan ASEAN;
● Memberi panduan dalam proses pengambilan keputusan dan
  penyelesaian sengketa;


                                                                  38
      Arti Penting Piagam ASEAN (2)

● Mendorong pemajuan dan perlindungan HAM dan hak-hak
  fundamental, pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan
  yang konstitusional, good governance, pembangunan
  berkelanjutan,      pengurangan        kemiskinan      dan
  penanggulangan kejahatan, dll;
● Komitmen untuk membentuk pasar tunggal dan basis
  produksi yang kompetitif, kelancaran arus barang, jasa,
  investasi, memfasilitasi pergerakan profesional, bakat dan
  tenaga kerja serta arus modal yang lebih bebas.
● Penguatan/penataan mekanisme, kelembagaan dan struktur
  organisasi yg mendorong peningkatan koordinasi;
● Memungkinkan mekanisme pemantauan (monitoring) yang
  mendorong implementasi dan kepatuhan (compliance);
● Mendorong interaksi antara berbagai pemangku
  kepentingan di ASEAN.

                                                          39
5. TINDAK LANJUT
 PEMBERLAKUAN
 PIAGAM ASEAN



                   40
    Piagam ASEAN ke Depan
Dengan Piagam ASEAN diharapkan akan mendorong
kerjasama ASEAN yang:

   Lebih jelas mekanisme dan strukturnya sebagai “rules-
    based organization”;

   Menjadikan   ASEAN     lebih    berorientasi    pada
    kepentingan rakyat (people-centered);

   ASEAN lebih “institutionalized”, “well-structured” dan
    lebih profesional;

   Memperkuat pembangunan Komunitas ASEAN
    (ASEAN    Political-Security Community, ASEAN
    Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural
    Community).
                                                             41
       Implikasi Umum Piagam ASEAN
      pada Tingkatan Domestik / Sektoral
   Mendorong peningkatan kerjasama berbagai kegiatan di tingkat
    sektoral oleh berbagai pemangku kepentingan serta peningkatan
    interaksi masyarakat dalam kerjasama politik, ekonomi, sosial dan
    budaya.
   Sebagai organisasi rules-based, komitmen-komitmen           yang
    dihasilkan wajib dilaksanakan oleh pemerintah RI;
   Peningkatan interaksi antar masyarakat negara anggota ASEAN
    dan interaksi antara masyarakat dengan organisasi ASEAN;
   Memiliki mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang
    lebih jelas sehingga mampu menjamin terwujudnya tujuan
    ASEAN.
   Perubahan mekanisme kerja dan struktur organisasi ASEAN yang
    lebih jelas dan efektif;
   Meningkatnya aktivitas pertemuan-pertemuan ASEAN yang
    diadakan di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai akibat
    perluasan organisasi serta pembentukan Komite Watap ASEAN
    dan penunjukan Duta Besar negara mitra wicara untuk ASEAN;
                                                                   42
TINDAK LANJUT PEMBERLAKUAN PIAGAM ASEAN (1)
Penandatanganan ASEAN Charter akan diikuti antara lain
dengan:

Penyusunan TOR organ-organ ASEAN termasuk TOR
ASEAN Human Rights body.

Penyusunan 28 rules of procedure, termasuk mengenai
Committee of Permanent Representatives dan Legal
Pesonality.

Pembuatan perjanjian/agreement, termasuk Host Country
Agreement dan Privileges and Immunities of the Secretary
General of ASEAN dan staf sekretariat ASEAN.

Pembuatan Comprehensive Handbook of Protocol and
Practices.

Penetapan ASEAN anthem (lagu ASEAN) berjudul “The
Asean Way”

Transitional Arrangements.                                43
 TINDAK LANJUT PEMBERLAKUAN
        PIAGAM ASEAN (2)

Pembentukan Komite Perwakilan Tetap ASEAN
pada tingkat Duta Besar, berkedudukan di Jakarta
Pembentukan Dispute Settlement Mechanism
(DSM)
Penunjukan Sekretariat Nasional ASEAN di
negara-negara anggota ASEAN
Penyusunan Instruments Relating to Legal
Matters under the ASEAN Charter
Perubahan Struktur ASEAN
Penyusunan Diplomatic Handbook

                                               44
TERIMA KASIH


               45

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:145
posted:3/11/2012
language:Tagalog
pages:45
Description: Pada Diklat SEKDILU Angkatan XXXV KEMENTERIAN LUAR NEGERI Oleh: CHILMAN ARISMAN Rabu, 31 Maret 2010