BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN by imaSadiyah

VIEWS: 155 PAGES: 12

									BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
       “BANK SENTRAL”




     NAMA : HALIMATUS SA’DIYAH

        NO. REG: 8105108082

    KELAS: PEND. AP NON REG 2010




  EKONOMI DAN ADMINISTRASI
      FAKULTAS EKONOMI
  UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
              ©2012
   1. SEJARAH BANK SENTRAL


       Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik
Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu
kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang
negara lain.

      Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga
bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan
mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

        Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank
sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

       Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank
Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga
tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank
Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan
melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

       Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur
kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang
melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga
bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran
produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf
hidup rakyat.

        Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai
ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan
berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan UU. No 3/2004 tanggal 15
Januari 2004. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara
yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.
       Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh
dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank
Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam
bentuk apapun dari pihak manapun juga.

       Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan
kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga
Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen,
karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.

       Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat
melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

       Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata
ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang
menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang
mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum
perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar
pengadilan.

        Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek
penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan
governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen
dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global
melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas.

Undang-Undang Terkait Bank Indonesia

1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia

Tahun Undang-Undang/PERPU
       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan
       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
2009
       Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
       Indonesia Menjadi Undang-Undang
       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
2008
       Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
       Tentang Bank Indonesia
       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
2004
       Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004
       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

       Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang
1999   Bank Indonesia

       Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
       Indonesia
1968   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan
1958   Pasal-pasal 16 Dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 11
       Tahun 1953)
       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan
1953
       Undang-undang Pokok Bank Indonesia

2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

      Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
       Syariah Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang
       Perbankan Syariah

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1999

      Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa
       dan Sistem Nilai Tukar

4. Undang-Undang Tentang Perbankan

      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
       Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
:: Undang-Undang Terkait

   1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
      Keuangan
   2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
          Undang-undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana
            Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25
            tahun 2003
          Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak
            Pidana Pencucian Uang
          Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002
            Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
   3. Undang-Undang No.24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
          Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang
            Negara
   4. Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15
      Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
          Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan
            Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
            Uang Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2003
            Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak
            Pidana Pencucian Uang
   5. Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
          Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga
            Penjamin Simpanan
          Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004
            Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
   6. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
          Undang-Undang       Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 Tentang
            Penanaman Modal
   7. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
   8. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
      dan Menengah (Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah
      Negara
          Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2008 Tentang Surat
            Berharga Syariah Negara
:: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

       1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang
          Perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
          Simpanan
       2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang
          Perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
          Simpanan
       3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Jaring
          Pengaman Sistem Keuangan
              Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang
                 Jaring Pengaman Sistem Keuangan



       2. Visi dan Misi Bank Sentral

Misi

       Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter
dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang
berkesinambungan.

Visi

        Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun
internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah
dan stabil.



       3. Sasaran Srtategis Bank Sentral

       Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan
sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

 Terpeliharanya Kestabilan Moneter,

 Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan,

 Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel,

 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter,

 Memelihara SSK :
   a. melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, surveillance sektor keuangan, dan
      manajemen krisis serta,
   b. mendorong fungsi intermediasi.
 Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran,

 Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi,

 Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas komunikasi dan kerangka

  Hukum,

 Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.




   4. Tujuan Bank Sentral

        Tujuan Bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai
rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta
kestabilan terhadap mata uang negara lain.

       Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini
dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas
tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan
dapat diukur dengan mudah.

         Sudut pandang dan kepentingan yang tertuang dalam tujuan pemodal dan pemerintah dalam
kerangka operasi suatu pasar modal sangat berbeda. Pemodal bertujuan memaksimalkan
keuntungan dan meminimalkan risiko, sebaliknya pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat khususnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Sejak perang
dunia kedua negara-negara maju mengakui bahwa keinginan masyarakat berperan sangat penting
dalam suatu perekonomian negara. Akhir-akhir ini negara-negara berkembang juga mengalami hal
yang sama. Oleh karena itu, pemerintah harus campur tangan (intervensi) dalam kekuatan
penawaran dan permintaan untuk mendukung keinginan masyarakat tersebut. Pemerintah
berkepentingan agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan pasar
modal dan juga melakukan perlindungan bagi masyarakat agar efek negara perekonomian
kapitalistik dapat dikurangi.

        Bank sentral, dengan kebijakan moneternya mempengaruhi tingkat bunga dan harga
sekuritas. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi harapan para pemodal. Pemodal dalam
membuat keputusan investasi mempertimbangkan antara tingkat bunga dan harga sekuritas.
Keduanya mempengaruhi tingkat biaya modal. Bank sentral sebagai lembaga pemegang otoritas
pemerintah mengawasi institusi keuangan dengan alat moneter. Sebagai akibatnya, pertumbuhan
institusi keuangan dikendalikan oleh bank sentral. Apabila bank sentral membuat kebijakan moneter
yang kaku, maka para nasabah yang menginginkan dana dari bank komersial mengalami kesulitan.
Dari segi lain, pemodal memakai institusi bank komersial untuk melakukan berbagai macam
transaksi.

         Apabila kebijakan bank sentral tidak menguntungkan maka pemodal akan menghindari
institusi keuangan. Sebagai akibatnya, penawaran uang menurun dan mempunyai pengaruh
terhadap tujuan suatu ekonomi negara. Misalnya tingkat inflasi naik, penawaran uang menurun dan
akhirnya tingkat eksploitasi sumber daya juga turun.

        Pemerintah mempunyai empat tujuan yang sangat penting dalam operasi bank sentral, yaitu :
   ·   Pemanfaatan keseluruhan sumber daya (full employment of resources)
   ·   Stabilitas tingkat inflasi yang normal
   ·   Stabilitas pertumbuhan ekonomi
   ·   Neraca pembayaran yang stabil

        Keempat tujuan pokok tersebut merupakan permasalahan                dasar   yang   harus
dipertimbangkan dan dijabarkan dalam pelaksanaan fungsi bank sentral.

        Dalam rangka mencapai keempat tujuan tersebut bank sentral melakukan kebijakan tingkat
bunga. Bank sentral mempengaruhi besar-kecilnya tingkat bunga yang berlaku dalam suatu
perekonomian. Sebagai telah lengkap hal tersebut akan dibahas dalam bab yang lain mengenai
tingkat bunga, penawaran uang dan pengaruhnya pada tingkat bunga.



   5. Tugas pokok Bank Sentral

            Menurut UU Nomor 13 Thn 1968, tugas pokok bank sentral adalah
           1. Mencetak dan mengatur peredaran uang
           2. Menjaga kestabilan nilai uang
           3. Memberikan kredit kepada bank-bank diseluruh Indonesia
           4. Mendorong dan menggerakkan dan masyarakat untuk pembangunan
           5. Menetapkan bunga bank
           6. Mengawasi bank-bank seluruh Indonesia
           7. Bertindak sebagai pemegang kas Negara.
    6. Fungsi Bank Sentral


1. Melaksanakan kebijakan moneter dan Keuangan.

    Kebijaksanaan Moneter adalah kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, yang
    berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

2. Memberi nasehat kepada Pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan

3. Memelihara cadangan / cash reverse bank umum

4. Memelihara manajemen cadangan devisa negara :

    - Internal reverse : Untuk keperluan jumlah uang yang beredar

    - External reverse : Untuk keperluan alat pembayaran international

5. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan perbankan. Fungsi pengawasan
   dalam bentuk :

    •      Prudential Supervision : Pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank
    dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi

    •     Monetary Supervision : Menjaga nilai mata uang negara yang bersangkutan
    sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter maupun kebijakan
    ekonomi pemerintah lainnya

6. Mengawasi kredit

7. Sebagai Banker’s Bank atau Lender of Last Resort

8. Memelihara stabilitas moneter

9. Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi

10. Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat



Tujuan Kebijaksanaan moneter :

•   Untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat

•   Mengarahkan penggunaan uang dan kredit, sehingga nilai uang negara yang
    bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya
•   Mendorong produsen untuk meningkatkan kegiatan produksinya

•   Mengusahakan agar kebijakan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban
    keuangan negara maupun masyarakat

    7. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan
Indonesia sebagai:

    1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun
       dan penyalur dana
    2. Pelaksana kebijakan moneter;
    3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta
       pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan
       secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan
       masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi
       perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

    1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
    2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking); dan
    3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten
       ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan
       kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

    1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk
       menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin
       oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin
       pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas
       kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan
       kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

    2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk
       menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan
   dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan
   yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan
   pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan
   pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dapat
   berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk
   mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau
   tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui
   apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan
   usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan
   seperti laporan berkala yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan
   informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan
   pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk,
   perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi
   pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan
   untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap
   bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini
   mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan
   yang sehat.
                                        DAFTAR PUSTAKA
http://siscapuspita.student.umm.ac.id/download-as-doc/student_blog_article_9.doc.

wartawarga.gunadarma.ac.id/wp.../Pengertian-Uang-dan-Bank.doc

http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/93017-5-758941244796.doc.

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujua
n+dan+Kewenangan/

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Undang-undang+BI/

								
To top