Politik Luar Negeri Indonesia dan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara di Wilayah Asia Timur dan Pasifik by ZuanDriza

VIEWS: 1,749 PAGES: 5

More Info
									                                        Studi Kawasan:
         Politik Luar Negeri Indonesia dan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara
                               di Wilayah Asia Timur dan Pasifik1

                                              oleh: Ade Sukendar

                                   Plh. Direktur Asia Timur dan Pasifik
                                Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
                               Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia




I. Pendahuluan
Dalam pelaksanaan politik luar negeri (polugri) bebas aktif Indonesia, Kementerian Luar Negeri
RI menggunakan pendekatan concentric circles. Negara-negara ASEAN merupakan
lingkaran/concentric pertama politik luar negeri RI. Negara-negara tetangga terdekat Indonesia di
kawasan Pasifik seperti Australia, Papua New Guinea, Timor-Leste dan Selandia Baru menjadi
concentric kedua. Negara-negara mitra ekonomi utama Indonesia seperti China, Jepang dan Korea
Selatan menjadi concentric ketiga; dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam forum
kerjasama internasional seperti GNB dan OKI terletak di concentric keempat. Sementara
kerjasama multilateral melalui PBB merupakan concentric kelima.

Ditempatkannya negara-negara Asia Timur dan Pasifik (Astimpas) pada concentric pertama,
kedua dan ketiga dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, memperlihatkan arti penting kawasan
ini bagi Indonesia. Secara umum, hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-
negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik berlangsung di berbagai bidang dan tingkatan dan
berjalan dengan dinamis. Diplomasi bilateral dengan negara-negara di kawasan ini dilakukan
mulai dari kunjungan Presiden RI ke negara-negara tersebut, pertemuan di sela-sela forum
regional dan multilateral, kunjungan dan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan menteri
terkait lain, serta pertemuan dan kunjungan pada tingkat parlemen.

II. Karakteristik Kawasan Astimpas
Kawasan Asia Timur dan Pasifik merupakan kawasan yang dinamis dan heterogen dengan
berbagai perbedaan budaya, rezim politik, latar belakang sejarah, kemajuan ekonomi, dan
keanekaragaman penduduk dan sumber kekayaan alam. Kawasan ini juga dihuni oleh negara-
negara kunci yang mempunyai jangkauan pengaruh yang luas di luar kawasan. Oleh karenanya,
dinamika kawasan ini akan terus menjadi sorotan dunia internasional. Dengan kata lain, letak
geografis kawasan Asia Timur dan Pasifik yang strategis dan perkembangan politik dan ekonomi
yang dinamis dan progresif juga menjadi salah satu penyebab diperhitungkannya kawasan ini
oleh negara-negara besar seperti AS dan Federasi Rusia, dan juga oleh Uni Eropa.

Keunikan dan karakteristik kawasan ini tidak hanya memberikan peluang namun juga tantangan
bagi negara-negara di kawasan. Apabila tidak dikelola dengan baik, tantangan tersebut berpotensi
untuk menimbulkan konflik bilateral maupun regional yang dipicu oleh berbagai isu, antara lain
masalah perbatasan, klaim teritorial, persaingan ekonomi, sentimen nasional dan perimbangan
kekuatan. Sementara itu, kawasan ini juga memiliki arti strategis tersendiri dan tantangan bagi
Indonesia, terutama dalam hal dukungan bagi integritas wilayah NKRI.


1
 Disampaikan pada Diklat Sekdilu Angkatan ke-35, Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 29 dan 31 Maret
2010



                                                     1
Dari segi ekonomi, Asia Timur telah tumbuh menjadi kawasan yang paling dinamis. Pertumbuhan
ekonomi yang signifikan di kawasan ini mampu mengangkat derajat masyarakat yang bermukim
di dalamnya. Didorong oleh pertumbuhan ekonomi China dan sejumlah negara ASEAN, secara
keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Asia Timur tercatat meningkat. Pemulihan ekonomi global,
bangkitnya kembali industri berteknologi tinggi, serta menguatnya harga komoditi juga turut
menopang pertumbuhan ini. Aktivitas investasi juga mengalami pemulihan, memberikan setengah
dari pertumbuhan permintaan di kawasan ini.

Kawasan Asia Timur juga telah menjadi suatu wilayah yang dengan cepat mendapat perhatian
dunia karena berbagai perkembangan yang telah terjadi di dalamnya. Beberapa perkembangan
yang terus bergulir di bidang sosial-politik antara lain krisis nuklir Korea Utara khususnya dalam
konteks Six-Party Talks, proses normalisasi hubungan Korea Utara-Korea Selatan, penculikan
warga negara Jepang oleh Korea Utara (abduction), ketegangan antara China-Taiwan dan
hubungan Jepang-China serta Jepang-Korea Selatan. Di samping itu, perkembangan lain di bidang
ekonomi antara lain yaitu menguatnya gagasan pembentukan Masyarakat Asia Timur (East Asia
Community/EAC), fenomena pembentukan Free Trade Area/Economic Partnership Agreement
(FTA/EPA) di antara negara-negara kawasan dan Asia Pacific Community.


III. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia di Kawasan Astimpas
Sejumlah isu yang mewarnai interaksi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Timur dan
Pasifik meliputi: delimitasi batas maritim; perlindungan TKI/WNI di luar negeri; keamanan di
Filipina Selatan dan Thailand selatan; demokrasi di Myanmar; Dalai Lama/Tibet; Selat Taiwan;
Semenanjung Korea; perbatasan dengan Papua Nugini; hubungan dengan Timor-Leste; dan
kerjasama pertahanan/keamanan dengan Australia (Lombok Treaty); ketersediaan energi;
kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan; illegal logging, illegal fishing, penyelundupan
manusia, isu Papua, dan pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya oleh Malaysia.

 Malaysia
Malaysia merupakan salah satu negara terpenting dalam hubungan luar negeri Indonesia. Dalam
rangka memelihara, menjaga dan mengembangkan hubungan baik Indonesia – Malaysia, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan PM Najib Razak berpandangan bahwa
peranan Eminent Persons Group (EPG) yang dibentuk di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7 Juli 2008,
perlu ditingkatkan dan lebih terfokus pada people-to-people contact. EPG dibentuk sebagai dewan
penasehat informal yang terdiri atas 7 individu berkompetensi dari masing-masing negara.

 Singapura
Hubungan bilateral Indonesia–Singapura secara umum berkembang dengan baik berdasarkan
prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan serta adanya pendekatan-pendekatan
pribadi dan saling kunjung yang dilakukan oleh para pemimpin kedua negara dan solidaritas
ASEAN. Sejumlah isu yang ditangani dalam konteks hubungan bilateral dengan Singapura meliputi
antara lain perjanjian ekstradisi, kerjasama pertahanan, penentuan batas maritim, dan kerjasama
keamanan di Selat Malaka. Singapura merupakan salah satu negara mitra dagang dan investor
penting bagi Indonesia. Jumlah wisatawan Indonesia ke Singapura dan sebaliknya pun signifikan.

 Filipina
Hubungan Indonesia dan Filipina yang dibuka pada 24 November 1949 memasuki usia ke 60 pada
tahun 2009. Sejauh ini hubungan kedua negara berlangsung dengan baik, khususnya setelah
ditandatanganinya MoU pembentukan Komisi Bersama (Joint Commission for Bilateral
Cooperation/JCBC) Indonesia-Filipina pada tahun 1993. Sejauh ini telah berlangsung 4 (empat)
kali pertemuan JCBC. Pertemuan terakhir dilaksanakan di Jakarta pada 12-13 Juli 2007. Filipina


                                                2
rencananya akan menjadi tuan rumah Pertemuan Komisi Bersama ke-5 pada tahun 2010.
Beberapa isu yang dapat di-highlight dalam hubungan Indonesia dan Filipina adalah penyelesaian
perundingan perbatasan laut, peranan Indonesia dalam proses perdamaian di Filipina Selatan
(khususnya dalam konteks Organisasi Konferensi Islam), kerjasama pendidikan, kerjasama
perikanan, penanggulangan kejahatan lintas batas, dan penanganan WNI yang berdomisili di
wilayah selatan Filipina.

 RRC
Indonesia dan RRC telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis pada April 2005. Pada
Januari 2010, Indonesia dan China telah menandatangani Plan of Action (PoA) yang berfungsi
sebagai blueprint dan roadmap pelaksanaan Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC tersebut. Pada
1 Juli 2009 di Beijing, RI dan RRC juga telah menandatangani perjanjian ekstradisi. Indonesia juga
mengukuhkan kerjasama di bidang pertahanan dengan RRC melalui penandatanganan Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of People's Republic of
China on Cooperation Activities in the Field of Defence pada 7 November 2007 di Beijing, RRC.
Peningkatan kerjasama khususnya di bidang keamanan dan pertahanan tersebut, selain
membawa dampak positif bagi pencapaian stabilitas politik dan keamanan, juga dapat
menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi masing-masing negara di
kawasan.

 Kawasan Sub-Mekong
Negara-negara di sub-kawasan sub-Mekong, khususnya Vietnam, Laos dan Kamboja terus stabil
dalam upaya mereka membangun perekonomian masing-masing. Vietnam bahkan dinilai berbagai
kalangan sebagai pengganti China dalam konteks prospek pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Dengan Vietnam, Indonesia telah membentuk Kemitraan Komprehensif sejak Juni 2003.
Sementara Myanmar berupaya untuk melanjutkan proses roadmap to democracy yang saat ini
memasuki tahap ke-4 yaitu referendum draft Konstitusi baru untuk kemudian dilanjutkan dengan
Pemilu 2010 (tahap ke-5). Indonesia mendorong agar pemilu tersebut berjalan inklusif.

 Myanmar
Sorotan masyarakat internasional terhadap isu Myanmar, khususnya oleh negara-negara Barat,
tampak lebih menggunakan pendekatan yang bersifat pressure, sedangkan Indonesia bersama-
sama dengan China, India dan negara-negara ASEAN lain menggunakan pendekatan constructive
engagement dalam menyikapi isu Myanmar tersebut. Secara bilateral, kedekatan hubungan
Indonesia dan Myanmar ditunjukkan melalui upaya Indonesia membantu Myanmar dalam
penanganan Topan Nargis pada 2 Mei 2008. Selain menyampaikan bantuan bahan makanan,
pakaian, obat-obatan dan tenda sekitar 24 ton serta tim medis yang diangkut dengan dua pesawat
hercules pada 9 Mei 2008, Pemerintah RI juga menyampaikan komitmennya dalam memberikan
bantuan uang tunai sebesar US$ 1 juta yang disampaikan melalui KBRI Yangon.

 Jepang
Jepang merupakan sumber bantuan ekonomi, keuangan dan investasi utama Indonesia. Bantuan
Jepang kepada Indonesia dimulai pada tahun 1954. Hingga saat ini bantuan tersebut mencapai
lebih dari US$ 29,5 milyar, yang mencakup dana untuk pembangunan infrastruktur, bantuan
penanggulangan bencana alam, dan untuk demokratisasi. Pada Desember 2009, setelah
pertemuannya dengan PM Jepang Hatoyama di Bali, Presiden RI menyatakan bahwa untuk
memenuhi target pertumbuhan ekonomi, Indonesia memerlukan Rp 2 ribu trilyun per tahun,
serta pencapaian target pengurangan emisi sebesar 26 persen. Separuh dari nilai investasi sampai
dengan tahun 2014 dapat dipenuhi oleh investor asing, termasuk Jepang.




                                                3
Pada November 2006, Indonesia dan Jepang menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis. Salah
satu tindak lanjut dari Kemitraan Strategis tersebut adalah disepakatinya Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2008. IJEPA merupakan
skema kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif, tidak hanya menyangkut perdagangan dan
investasi tetapi juga meliputi capacity building dan pergerakan manusia.

 Korea Selatan
Dengan Korea Selatan, Indonesia telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis pada
Desember 2006. Skema Kemitraan Strategis ini ditindaklanjuti antara lain dengan pembentukan
Joint Task Force for Economic Cooperation (JTF) pada tahun 2007, yang terdiri dari 8 (delapan)
Working Groups (Policy Support, Trade and Investment, Energy/Natural Resources,
Infrastructure/Construction, IT, Defence Industry, Forestry, Agriculture & Marine Industry dan
Research&Technology). JTF ini ditujukan untuk meningkatkan berbagai peluang konkret
kerjasama bilateral di sektor ekonomi dan investasi.

 Australia
Indonesia dan Australia telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif pada April
2005. Selanjutnya, Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia (Lombok
Treaty) yang ditandatangani pada November 2006 dan mulai berlaku sejak Februari 2008,
menjadi pijakan kerjasama Indonesia-Australia, khususnya pada isu-isu keamanan komprehensif.
Pada November 2008, Plan of Action (PoA) dari Lombok Treaty telah disepakati oleh kedua negara.
PoA ini meliputi 10 (sepuluh) area kerjasama yaitu: (i) pertahanan; (ii) penegakan hukum; (iii)
counter-terrorism; (iv) intelijen; (v) maritim; (vi) keamanan dan keselamatan penumpang; (vii)
weapons of mass destruction (WMD); (viii) emergency cooperation (disaster management); (ix)
cooperation in international organisations on security-related issues; dan (x) community
understanding dan kerjasama people-to-people contacts. Indonesia dan Australia telah
menandatangani dokumen Implementation Framework for Cooperation to Combat People
Smuggling and Trafficking in Persons, di sela-sela kunjungan Presiden RI ke Australia, 7-9 Maret
2010. Dalam kunjungan tersebut dihasilkan juga Joint Statement Presiden RI dan PM Australia
yang antara lain memuat mengenai semakin kuatnya hubungan antara RI-Australia melalui
comprehensive partnership yang akan terus dibangun melalui Australia Indonesia Ministerial
Forum.

 Timor-Leste
Hubungan bilateral Indonesia dan Timor-Leste memasuki babak baru dengan diselesaikannya
mandat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-Leste yang diemban sejak
tahun 2005, untuk mengungkapkan kebenaran faktual tentang sifat dan cakupan pelanggaran
HAM yang terjadi pada periode menjelang dan setelah jajak pendapat di Timor Timur pada
Agustus 1999. Pada tanggal 15 Juli 2008, dalam sebuah pertemuan resmi di Bali, KKP Indonesia-
Timor Leste menyerahkan Laporan Akhir kepada Pemimpin kedua negara. Dengan penerimaan
Laporan Akhir tersebut, berarti kedua negara telah memiliki kesamaan sikap mengenai peristiwa
1999, menutup lembaran lama dan menatap ke depan untuk kerjasama dan hubungan
bertetangga baik. Saat ini Indonesia dan Timor-Leste tengah merampungkan Plan of Action (PoA)
bilateral untuk menindaklajuti rekomendasi Laporan Akhir KKP.

Pelantikan Xanana Gusmao sebagai PM Timor-Leste pada 8 Agustus 2007 mengukuhkan
kebijakan luar negeri Pemerintah Timor-Leste dalam mempromosikan persahabatan dan kerja
sama dengan negara-negara sahabat, khususnya yang memiliki kedekatan geografis dan sejarah,
yaitu Australia, Indonesia dan Portugal. Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia akan
mempertahankan sikap bersahabat dan mendukung kemajuan di Timor-Leste. Masalah stabilitas
nasional keamanan masing-masing negara dan kerjasama keamanan di wilayah perbatasan


                                               4
Indonesia-Timor Leste akan tetap menjadi pokok penting hubungan RI - Timor-Leste. Di sisi lain,
dapat diperkirakan bahwa situasi di Timor-Leste masih akan terus diwarnai sejumlah the root
causes krisis seperti perselisihan politis, kelemahan institusi, kemiskinan, dan pengangguran.

 Kawasan Pasifik
Kerjasama dengan negara-negara di lingkungan Pacific Islands Forum (PIF) sangat penting artinya
bagi Indonesia, termasuk membangun dialog dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya
yang fondasinya telah dibentuk melalui Southwest Pacific Dialogue (SwPD). Hal ini terkait dengan
karakteristik wilayah Pasifik, dimana penduduk asli kawasan ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok
etnis yaitu Melanesia yang merupakan kelompok terbesar, Polinesia dan Micronesia. Menariknya,
etnis Melanesia yang mayoritas tersebut justru kebanyakan berada di Indonesia bagian Timur
yaitu di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Komposisi etnis ini menjadikan kawasan Pasifik
memiliki dinamika tersendiri dengan mengemukanya konsep Melanesian Brotherhood yang
berkembang khususnya di kawasan Pasifik Barat dan seringkali digunakan sebagai upaya lintas
batas negara untuk mempersatukan dan memperjuangkan hak-hak dasar penduduk serumpun di
kawasan tersebut. Konsep ini pula yang sering digunakan oleh OPM untuk memperjuangkan
negara Papua Merdeka. Pemeliharaan hubungan baik dan engagement dengan negara-negara di
kawasan Pasifik senantiasa perlu untuk terus dilakukan dalam rangka mempertahankan
dukungan mereka terhadap integritas wilayah NKRI.

IV. Kesimpulan
Secara umum dapat digambarkan politik politik luar negeri Indonesia menerapkan pendekatan
concentric circles. Dalam pendekatan ini, kawasan Asia Timur dan Pasifik merupakan kawasan inti
yang perlu dikelola dengan baik. Karakteristik kawasan yang ditandai dengan dinamika
pertumbuhan ekonomi dan potensi gangguan merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu
diperhatikan secara seksama. Berbagai lapisan building block pengaturan politik dan keamanan,
baik yang berlangsung secara bilateral, regional (misalnya ASEAN, ASEAN+), maupun multilateral,
telah menjadi semakin overlapped (dalam arti positif) dengan berbagai lapisan building block
pengaturan ekonomi (misalnya APEC) pembandingnya. Meskipun kedua jenis pengaturan tidak
didirikan untuk maksud yang sama, namun partisipasi yang cukup inklusif dari hampir seluruh
pemain utama kawasan (major players) yang ada telah menciptakan suatu convergence of interests
politik/keamanan dan ekonomi dari masing-masing pemain untuk mempertahankan ekuilibrium
saat ini.

Kepentingan nasional masing-masing negara untuk memelihara kelangsungan hidup dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu telah berjalan seiring dengan terbangunnya tali interaksi
yang cukup tinggi antar aktor politik/keamanan dan ekonomi dari masing-masing negara.
Pemutusan dari sebagian kecil dari tali tersebut akan menjadi potensi bagi destabilitas kawasan.
Hal ini tampaknya telah cukup meyakinkan bagi para aktor pemerintahan di masing-masing
negara untuk bersikap cukup rasional dan menahan diri dari keinginan menempuh kebijakan
yang dipandang dapat merugikan kepentingan nasional masing-masing negara. Melihat fenomena
ini, Indonesia perlu senantiasa menyikapinya secara tepat dengan menempatkan peluang dan
tantangan pada tataran yang seimbang.


                                                                    Jakarta, Maret 2010




                                               5

								
To top