Docstoc

Masalah Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia

Document Sample
Masalah Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia Powered By Docstoc
					Masalah Perbatasan Maritim
   Indonesia-Malaysia

        C.P.F. Luhulima
• Keengganan Malaysia untuk meyelesaikan persengketaan
  tentang kedua pulau itu lebih disebabkan oleh kedudukan
  Malaysia yang mempunyai masalah serupa dengan negara-
  negara ASEAN lainnya:
   – Perdana Menteri sudah mengatakan, isu yang berkaitan dengan
     tuntutan begini ini bagi Malaysia adalah isu yang sudah melibaskan
     Malaysia dengan negara-negara ASEAN lain. Kita ada masalah yang
     berkaitan dengan garis batas itu dengan Brunei, dengan Filipina,
     Thailand, dengan Singapura ... Jadi dalam posisi seperti ini, lebih baik
     kita bawa ke pihak ketiga yang tidak ada masalah … Dan alhamdulillah,
     Bapak Presiden Soeharto amat memahami masalah Malaysia. Karena
     itu diambil pihak ketiga yang paling netral, dan itu ialah ICJ. Dan oleh
     sebab itu kedua pemimpin telah setuju untuk merujukkan masalah ini
     ke ICJ. Oleh karena itu kedua pihak akan meningkatkan prosedur yang
     akan sama-sama.
• Bagi Mochtar Kusumaatmadja, mantan menteri luar
  negeri Indonesia, perselisihan yang terjadi antarnegara
  anggota ASEAN sebaiknya diselesaikan melalui AHC
  (Asean High Council). "Sebaiknya persoalan itu tetap
  dibawa ke AHC yang jelas dibentuk anggota ASEAN.
  Kalau anggota ASEAN tidak mengakui integritas
  lembaga yang dibentuk sendiri, lantas siapa yang mau
  mengakui? Dalam hal ini, kedua negara harus
  menerima apa pun keputusan AHC," tandas Mochtar
  Kusumaatmadja lagi.
• Tetapi Malaysia tetap keberatan. Setelah Malaysia
  menolak penyelesaian melalui AHC, Indonesia tidak
  mengusulkannya lagi. (Kompas, 14 Agustus 1996)
• Indonesia pada dasarnya mengandalkan Artikel IV Konvensi
  1891 untuk mendukung klaimnya atas pulau-pulau Ligitan
  dan Sipadan. Artikel itu adalah sebagai berikut:
   – From 4° 10' north latitude on the east coast the boundary-line
     shall be continued eastward along that parallel, across the
     Island of Sebittik: that portion of the island situated to the north
     of that parallel shall belong unreservedly to the British North
     Borneo Company, and the portion south of that parallel to the
     Netherlands.
• Atau dalam bahasa Belanda:
   – Van 4° 10' noorder breedte ter oostkust zal de grenslijn
     oostwaarts vervolgd worden langs die parallel over het eiland
     Sebittik; het gedeelte van dat eiland dat gelegen is ten noorden
     van die parallel zal onvoorwaardelijk toebehooren aan de
     Brittsche Noord Borneo Maatschappij, en het gedeelte ten
     zuiden van die parallel aan Nederland.
• Mahkamah Internasional memutuskan,
  dengan 16 suara lawan satu, bahwa
  – Given the circumstances of the case, and in particular
    in view of the evidence furnished by the Parties, the
    Court concludes that Malaysia has title to Ligitan and
    Sipadan on the basis of the effectivités referred to
    above.
• Keputusan Mahkamah Internasional atas
  dasar pertimbangan effectivités kedua pulau
  yang dipersengketakan, Pulau Ligitan dan
  Sigitan, menjadi milik Malaysia, dan Indonesia
  harus menerimanya.
• Mahkamah Internasional mencatat bahwa kedua negara berbeda
  tentang bagaimana menginterpretasikan preposisi “across” (dalam
  bahasa Inggris) atau “over” dalam bahasa Belanda dalam kalimat
  pertama Artikel IV ini. Suatu garis yang ditentukan dalam suatu
  perjanjian dapat “melintasi” suatu pulau dan “berhenti pada pantai
  pulau itu atau berlanjut melampauinya”.
• Kedua pihak juga berbeda pendapat tentang interpretasi anak kalimat
  “the boundary-line shall be continued eastward along that parallel (4º
  10’ north). Dalam pandangan Mahkamah, kata-kata “shall be
  continued” juga mengandung berbagai interpretasi. Artikel I dari
  Konvensi 1891 mendefinisikan titik mula perbatasan di antara kedua
  negara, bahwa “the boundary … shall start from 4º 10’ north latitude
  on the east code of Borneo”, sedangkan Artikel II dan III
  mendeskripsikan bagaimana garis batas ini berlanjut dari satu bagian
  ke bagian berikutnya di sebelah barat, “with its endpoint on the west
  coast being fixed by Article III”.
   – Since difficulties had been encountered concerning the status of
     the island of Sebatik, which was located directly opposite the
     starting point of the boundary line and controlled access to the
     rivers, the parties incorporated an additional provision to settle
     this issue. The Court does not find anything in the Convention to
     suggest that the parties intended to delimit the boundary
     between their possessions to the east of the islands of Borneo
     and Sebatik or to attribute sovereignty over any other islands.
     As far as the islands of Ligitan and Sipadan are concerned, the
     Court also observes that the terms of the preamble to the 1891
     Convention are difficult to apply to these islands as they were
     little known at the time, as both Indonesia and Malaysia have
     acknowledged, and were not the subject of any dispute
     between Great Britain and the Netherlands.
• Ketika Artikel IV menentukan bahwa “garis batas harus
  ditarik lanjut” dari pantai timur Kalimantan menusuri 4º 10’
  lintang utara dan melintasi pulau Sebatik, “this does not,
  contrary to Indonesia’s contention, necessarily mean that
  the line continues as an allocation line beyond Sebatik”.
Sumber: Paparan PangArmaTim kepada DPR RI, 5 April 2005
Sumber: Schofield dan Storey
Sengketa Perbatasan Kamboja -
          Thailand
Konflik Perbatasan Thailand - Kamboja
• Konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang
  memotong candi Buddha abad XII, Preah Vihear .
• Sengketa terselesaikan formal lebih dari 40 tahun
  lalu, ketika International Court of Justice putuskan
  kedaulatan candi Preah Vihear pada Kambodja.
• Sengketa tercetus lagi ketika Kamboja minta
  kepada UNESCO untuk menyatakan candi itu
  sebagai situs kebudayaan dunia.
• Semula Thailand mendukungnya.
Candi Preah Vihear
• Politisi oposisi dalam iklim politik yang terpolarisasi di
  Bangkok protes bahwa status warisan budaya dunia berarti
  melanggar wilayah Thailand. Mereka paksa pemerintah
  Thailand menarik dukungan bagi permintaan Kamboja di
  UNESCO.
• Peningkatan ketegangan militer tahun 2008 dan konflik
  perbatasan cepat diatasi komandan militer lokal ke dua
  pihak.
• Contoh bagaimana sengketa bilateral dengan mudah
  meningkat jadi konflik.
• Sekaligus, wake-up call bagi ASEAN untuk terapkan
  mekanisme manajemen konflik yang formal.
• Clash kemudian antara tentara Thailand dan Kamboja di
  perbatasan dalam minggu ke tiga Januari 2009 menegaskan
  keadaan yang sangat rentan di wilayah itu.
• Seperti biasa di ASEAN, kedua negara mula-
  mula setuju konflik bilateral sifatnya.
• Sengketa perbatasan antara Indonesia-
  Malaysia dan Singapura-Malaysia mengikuti
  jalur yang sama, kendatipun sengketa tentang
  Ligitan-Sipadan dan Pedra Branca diselesaikan
  di International Court of Justice.
• Dalam kasus Preah Vihear, arbitrase
  internasional sudah menyelesaikan masalah
  kedaulatan.
• Permasalahan diungkit kembali Thailand
  sebagai akibat pertarungan politik antara
  pendukung dan lawan Thaksin Shinawata.
• Kemauan baik untuk mempertahankan
  hubungan baik menguap menjelang akhir
  2009 setelah Kamboja menuduh Thailand
  melanggar janji dan mengajukan masalah
  Preah Vihear ke forum multilateral.
• Thailand merasa ditikam dari belakang setelah
  PM Hun Sen menunjuk Thaksin Shinawatra
  sebagai penasehat ekonominya yang tingkatkan
  ketegangan diplomatik dengan pemanggilan
  pulang Dubes masing-masing.
• Kamboja tuduh Thailand lakukan tindakan mata-
  mata sebagai akibat dari kebocoran dokumen
  resmi Thailand yang ungkapkan persiapan
  perang.
• Thailand tuduh Kamboja menampung pelarian
  politik dan bertindak sebagai tempat
  perlindungan bagi mereka yang rencanakan
  demonstrasi untuk jatuhkan pemerintah
  Thailand.
 Mekanisme Pencegahan dan
Penyelesaian Sengketa ASEAN
• Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,
  Bab IV, Pacific Settlement of Disputes
• Pasal 13:
   – The High Contracting Parties shall have the determination
     and good faith to prevent disputes from arising. In case
     disputes on matters directly affecting them should arise,
     especially disputes likely to disturb regional peace and
     harmony, they shall refrain from the threat or us of force
     and shall at all times settle such disputes among
     themselves through friendly negotiations
                 Lanjutan
• Apabila muncul suatu pertikaian negara
  anggota (High Contracting Parties) bentuk
  Dewan Tinggi (High Council) terdiri dari
  seorang wakil setingkat menteri dari setiap
  negara untuk catat eksistensi pertikaian yang
  “dapat mengganggu perdamaian dan harmoni
  regional” (Pasal 14).
                 Lanjutan
• Apabila tidak ada penyelesaian melalui
  negosiasi langsung antar-pihak yang bertikai,
  Dewan Tinggi mencatat pertikaian atau situasi
  dan merekomendasikan kepada pihak-pihak
  yang bertikai “cara-cara penyelesaian yang
  pantas” seperti “good offices, mediation,
  inquiry or conciliation”. Dewan Tinggi dapat
  pula fungsikan diri sebagai “committee of
  mediation, inquiry or conciliation.
                   Lanjutan
• Apabila perlu, Dewan Tinggi merekomendasikan
  tindakan-tindakan yang tepat untuk mencegah
  “pemburukan perselisihan atau keadaan”.
• Ketentuan-ketentuan ini hanya dapat diberlakukan
  apabila pihak-pihak yang bertikai setuju;
• Negara anggota lainnya boleh menawarkan bantuan
  penyelesaian dan pihak-pihak yang bertikai harus
  menerima tawaran itu. (Pasal16)
• Thaksin sering kunjungi Phnom Penh dan bertemu dengan
  pendukungnya. Beberapa pejabat di Phnom Penh katakan
  secara provokatif bahwa hanya pemilihan umum di
  Thailand dapat memperbaiki hubungan.
• Sementara itu kedua daerah perbatasan diperkuat dengan
  angkatan bersenjata mereka masing-masing. Kamboja
  mendapatkan peralatan baru, termasuk rudal darat ke
  udara, bangun jalan-jalan baru dan tempatkan sejumlah
  besar tentara di desa-desa yang baru dibangun.
• Perkembangan ini sama sekali tidak mendukung citra
  ASEAN sebagai tameng yang efektif terhadap konflik intra-
  regional. Kita lihat dua negara anggota yang bertetangga
  yang meningkatkan permusuhannya ke tingkat-tingkat yang
  sangat berbahaya yang belum pernah terjadi sejak ASEAN
  dibentuk, sebaga CBM, sebagai wilayah diplomasi preventif.
• ASEAN harus menengahi dan bagaimana?
• Rintangan pertama bagi tindakan semacam itu
  ialah SekJen ASEAN Surin Pitsuwan adalah
  seorang Thai. Pejabat Kamboja secara terbuka
  ungkapkan syak wasangka mereka atas perannya
  sebagai penasehat Thailand bagi candi Preah
  Vihear dan akibatnya.
• Surin sendiri menolak berperan dalam pengaruhi
  politik luar negeri Thailand.
• Tetapi tidak ada tokoh lain yang maju untuk
  mengambil peran sebagai pemereda ketegangan
  antara kedua pemerintah.
• Persengketaan ini punya efek yang mengganggu pertemuan-
  pertemuan tingkat tinggi ASEAN dalam bulan-bulan terakhir
  ini. Kamboja tuduh Thailand bahwa sebagai Ketua ASEAN
  negara itu tidak mengikuti protokol diplomasi yang benar
  pada KTT ASEAN.
• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu secara terpisah
  dengan PM Thailand dan Kamboja pada pertemuan APEC di
  Singapura November lalu. Tapi upaya mediasi SBY tidak punya
  efek atas tingkat kesengitan konflik ini.
• CBM dan Preventive Diplomacy ASEAN perlu dikembangkan
  lanjut untuk memperbaiki hubungan antara keduanya.
• Kepemimpinan Indonesia di bawah pemerintah Soeharto
  untuk mengatasi konflik tentang Sabah antara Filipinan dan
  Malaysia dan mencari jalan ke luar masalah konflik Kamboja-
  Vietnam dengan JIM I dan JIM II tampaknya sulit diulangi.
ASEAN CHARTER

				
DOCUMENT INFO
Description: Keengganan Malaysia untuk meyelesaikan persengketaan tentang kedua pulau itu lebih disebabkan oleh kedudukan Malaysia yang mempunyai masalah serupa dengan negara-negara ASEAN lainnya